KATA PENGANTAR

Puji syukur, sudah sepantasnya dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, kepada penulis sehingga makalah ini dapat diselesaikan.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Hukum Dagang. Penulis yakin bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan penulis kekurangan data, sementara data-data yang ada pada penulis kurang menyinggung teori-teori baru.

Segala saran dan kritik dari manapun datangnya akan penulis terima dengan segala senang hati demi kesempurnaan makalah ini guna memenuhi harapan sebagai penerus bangsa.

Penulis

1

DAFTAR ISI

Kata pengantar………………………………………………………………..1

Daftar isi…………………………………………………………………..........2

BAB I Pendahuluan……………………………………………………………3

A. Latar Belakang…………………………………………………………3

B. Rumusan Masalah……………………………………………..............6

C. Tujuan dan Manfaat penulisan……………………………………….6

Bab II Pembahasan……………………………………………………………..7

A. Asuransi kebakaran……………………………………………………7

a.1.evenemen dan polis

B. Asuransi laut……………………………………………………………9

b.1.Evenemen dan polis

penutup…………………………………………………………………………14

Daftar Pustaka…………………………………………………………………..15

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang masalah

Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-undangan

dan perusahaan peasuransian. Istilah perasuransian berasal kata “asuransi” yang berarti

pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan

kerugian. Dalam pengertian “perasuransian” selalu meliputi dua jenis kegiatan, yaitu usaha

asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan perasuransian selalu meliputi

perusahaan asuransi dan penunjang asuransi.

Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi. Usaha

asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui

pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai

jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti

atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Pengertian Asuransi bila di tinjau dari segi hukum merupakan asuransi atau

pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung

mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi untuk memberi

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di

harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita

tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberi pembayaran atas

meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance, dan secara aspek hukum telah

dituangkan dalam Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD)  pasal 246, "Asuransi adalah suatu

3

perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan

menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena

suatu peristiwa yang taktentu."

.Selain dalam KUHD pasal 246, juga dalam Undang - undang asuransi No. 2 tahun 1992

pasal 1 disebutkan Äsuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,

dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi

untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,kerusakan, atau kehilangan

keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan

suatu peristiwa pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang

dipertanggungkan.

Pengertian lain, seperti dari Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum asuransi di

Indonesia memberi pengertian asuransi sebagai berikut : "suatu persetujuan dimana pihak yang

menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai

pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu

peristiwa yang belum jelas”.

Robert I. Mehr dan Emerson Cammack, dalam bukunyaPrinciples of Insurance

menyatakan bahwa suatu pengalihan risiko (transfer of risk) disebut asuransi.

D.S. Hansell, dalam bukunya Elements of Insurance menyatakan bahwa asuransi selalu

berkaitan dengan risiko (Insurance is to do with risk)

Dalam asuransi konvensional perusahaan asuransi disebut Penanggung, sedangkan orang

yang membeli produk Asuransi disebut Tertanggung atau Pemegang Polis,  Tertanggung

membayar sejumlah uang yang disebut premi untuk membeli produk  yang disediakan oleh

perusahaan asuransi . Premi asuransi yang dibayarkan oleh Tertanggung menjadi pendapatan

perusahaan Asuransi, dengan kata lain terjadi perpindahan  kepemilikan dana premi dari

4

Tertanggung kepada Perusahaan Asuransi. Bila Tertanggung mengalami risiko sesuai dengan

yang tertuang dalam kontrak asuransi, maka Perusahaan Asuransi harus membayar sejumlah

dana yang disebut Uang Pertanggungan kepada Tertangggung atau yang berhak menerimanya.

Sebaliknya bila sampai akhir masa kontrak Tertanggung tidak mengalami risiko yang

diperjanjikan maka kontrak Asuransi berakhir maka semua hak dan kewajiban kedua belah pihak

berakhir. Dari proses diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi perpindahan risiko financial yang

dalam istilah asuransi disebut dengan transfer of risk dari Tertanggung kepada Penanggung.

Contoh, ketika seseorang membeli polis asuransi kebakaran untuk rumah tinggal dia akan

membayar uang (premi) yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi, disaat yang sama

perusahaan asuransi akan menanggung risiko finansial bila terjadi kebakaran atas rumah tinggal

tersebut.  Contoh lain dalam asuransi jiwa, ketika seseorang membeli asuransi kematian (term

insuransce) dengan jangka waktu perjanjian 5 (lima) tahun dengan uang pertanggungan 100 juta

rupiah, maka dia harus membayar premi yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi (misal

500 ribu rupiah) per tahun, artinya bila tertanggung meninggal dunia dalam masa perjanjian

diatas, maka ahli waris atau orang yang ditunjuk akan memperoleh uang dari perusahaan

asuransi sebesar 100 juta, namun bila peserta hidup sampai akhir masa perjanjian maka dia tidak

akan memperoleh apapun.

Ditinjau dari sudut syariah, contoh transaksi yang terjadi diatas dapat dikategorikan

sebagai akad tabaduli (pertukaran atau jual beli), namun cacat karena ada  unsur gharar

(ketidakjelasan), yaitu tidak jelas kapan pemegang polis akan mendapatkan uang pertanggungan

karena dikaitkan dengan musibah seseorang (bisa tahun pertama, kedua atau tidak sama sekali

karena masih hidup di akhir masa perjanjian). Ketika unsur  gharar terjadi maka terdapat juga

unsur maisir (perjudian), karena dari transaksi diatas apabila terjadi klaim, perusahaan asuransi

akan membayar uang pertanggungan kepada peserta  jauh lebih besar dibanding dari premi yang

diberikan oleh peserta tersebut, juga sebaliknya bila peserta tidak mengalami risiko yang

diperjanjikan, maka dia akan kehilangan semua premi yang telah dibayarnya.

5

Banyak masyarakat yang kurang memahai arti dari asuransi. Jasa yang diberikan oleh

perusahaan asuransi adalah berupa proteksi akibat berbagai risiko yang mungkin terjadi. Akan

tetapi sekarang ini dengan semakin berkembangnya produk asuransi serta kerja sama perusahaan

asuransi dengan perusahaan di sektor lain seperti perbankan dan sekuritas, maka pengertian

asuransi menjadi lebih luas bukan hanya sebagai sarana proteksi, tetapi juga sebagai tempat

berinvestasi.

1.2 rumusan masalah

perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian peruntungan. Kalau kejadian sebelumnya

sudah terang akan terjadi atau si mempertanggungkan tidak turut serta berusaha supaya kejadian

itu tidak terjadi atau dengan sengaja berusaha supaya kejadian itu datang, maka bagi asurator

tidak ada kewajiban untuk melakukan kewajibannya .

1.3 tujuan penulisan makalah

1. Untuk memberi pengertian yang jelas tentang pengertian asuransi kerugian dalam

masyarakat.

2. Untuk mengetahui dan memberi penjelasan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam

suatu asuransi.

3. Untuk mengetahui hal-hal mengenai asuransi kerugian yang diatur dalam KUHD

6

BAB II

PEMBAHASAN

A. ASURANSI KEBAKARAN

Asuransi kebakaran diatur dalam Buku I Bab 10 Pasal 287-298 KUHD. Pengaturan ini

sangat sederhana sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan asuransi sekarang.

Karena pengaturanya sangat sederhana, maka perjanjian bebas antara tertanggung dan

penanggung yang dituangkan dalam polis mempunyai fungsi penting dalam praktik asuransi

kebakaran. Hal-hal mengenai asuransi kebakaran yang diatur dalam KUHD akan diuraikan

melalui bahasan-bahasan berikut ini:

1. Polis asuransi kebakaran

2. Objek asuransi kebakaran

3. Evenemen dan ganti rugi kebakaran

4. Janji-janji khusus

Polis asuransi kebakaran selain harus memenuhi syarat-syarat umum pasal 256 KUHD,

harus menyebutkan syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran seperti di

tentukan dalam pasal 287 KUHD. Untuk mengetahuui semua syarat ini serta syarat khusus yang

harus termuat dalam polis asuransi kebakaran berikut ini disajikan isi pasal KUHD tersebut:

a. Hari dan tanggal kapan asuransi kebakaran itu diadakan;

b. Nama tertanggung yang mengadakan asuransi kebakaran untuk diri sendiri atau untuk

kepentigan pihak ketiga;

c. Keterangan yang cukup jelas mengenai benda yang diasuransikan terhadap bahaya

kebakaran;

d. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran;

e. Bahaya-bahaya penyebab kebakaran ditanggung oleh penaggung;

f. Waktu bahaya-bahaya mulai berjalan dan berakhir menjadi tanggungan penaggung;

g. Premi asuransi kebakaran yang dibayar oleh tertanggung;

7

h. Janji-janji khusus yang diadakan oleh pihak-pihak dan keadaan yang perlu diketahui

oleh dan untuk kepentingan penaggung

i. Letak dan perbatasan benda yang diasuransikan;

j. Harga benda yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran;

k. Letak dan perbatasan gedung;

Benda yang menjadi objek asuransi kebakaran dapat berupa benda tetap seperti

bangunan, rumah, pabrik, dan benda bergerak seperti kendaraan bermotor, kapal, serta benda

bergerak yang terdapat didalam atau sebagai bagian dari benda tetap yang bersangkutan.

Misalnya gedung perkantoran dan benda bergerak kelengkapan kantor, kendaraan bermotor dan benda

bergerak muatan kendaraan tersebut, rumah dan benda bergerak isi rumah tersebut. rincian benda

objek asuransi kebakaran dicantumkan dalam polis, apa yang diasuransikan dan berapa jumlah

asuransinya.

Benda objek asuransi kebakaran dapat ditentukan harganya atau belum ditentukan sama

sekali. Penentuan harga benda objek asuransi kebakaran memang sulit dilaksanakan karna tidak

semua benda itu sudah diketahui harganya, lagi pula dapat berubah harganya selama jangka

waktu berlakunya asuransi kebakaran. Oleh karena itu penetuan harga benda objek asuransi tidak

begitu diisyaratkan atau bukan syarat mutlak walaupun dalam pasal 287 KUHD dinyatakan

sebagai salah satu syarat. Yang penting adalah berapa jumlah asuransinya, mengingat ketentuan

pasal 289 ayat (1) KUHD yang membolehkan pengadaan asuransi dengan jumlah penuh, dan ini

harus tercantum dalam polis.

Bahaya-bahaya penyebab timbulnya kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung

diatur dalam pasal 290 KUHD. Penanggung menerima sebagai tanggung jawabnya semua

kerugian yang ditimbulakan oleh terbakarnya benda asuransi. Pengertian terbakar meliputi

kebakaran biasa bahkan yang lebih luas dari pada itu. Dala pasal 290 KUHD disusun seba-sebab

timbulnya kebakaran sangat luas:

a. Petir, api sendiri, kurang hati-hati, dan kecelakaan lain-lain;

b. Kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga musuh, perampok

dan lain-lain

8

c. Sebab-sebab lain, dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun

kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan

tiada kecualinya.

Rumusan pasal 290 KUHD itu sangat luas, sebagai lex specialis dapt menghapuskan

kekuatan berlakunya pasal 249 KUHD. Misalnya, kebakaran sendiri karena cacat pada benda

asuransi yang menurut pasal 249 KUHD, penaggung tidak diwajibkan membayar ganti rugi

namun menurut kententuan pasal 290 KUHD, penaggung berkewajiban membayar ganti

kerugian. Menurut volma, apabila diteliti susunan sebab-sebab yang terdapat dalam pasal 290

KUHD khususnya kata-kata pada bagian akhir pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa

pembentukan undang-undang memang menghendaki sebab-sebab yang sangat luas, tidak hanya

terdapat bahaya dari luar tetapi juga terhadap bahaya dari dalam menjadi tanggung jawab

penanggung.

Pada asuransi kebakaran mengenai hak milik berupa gedung, tertanggung dapat minta

diperjanjikan:

a. kerugian yang timbul pada gedung hak milik supaya diganti; atau

b. gedung itu supaya dibangun kembali.

c. gedung itu supaya diperbaiki.

Dalam hal ada janji “pembangunan kembali”, tertanggung wajib membangunnya kembali

atau memperbaiki gedungnya dengan biaya penanggung. Penanggung berhak mengawasi agar

uang yang diberikannya penanggung itu dalam waktu yang kalau perlu telah ditentukan oleh

hakim benar-benar digunakan untuk membangun gedung yang terbakar itu . Atas permintaan

penanggung, hakim dapat membebani tertanggung untuk memberi jaminan secukupnya,

bilamana ada alasan untuk itu (pasal 288 ayat ayat (3) KUHD ).

B . ASURANSI LAUT

Asuransi laut merupakan salah satu asuransi kerugian yang diatur secara lengkap dalam

KUHD. Berkembangnya asuransi laut karena pelaksanaan pengangkutan atau pelayaran melalui

laut yang penuh dengan ancaman bahaya laut. Asuransi laut diatur dalam:

9

a. Buku I Bab IX pasal 246-286 KUHD tentang asuransi pada umumnya sejauh tidak diatur

dengan ketentuan khusus.

b. Buku II Bab IX pasal 592-685 tentang asuransi bahaya laut, dan Bab X Pasal 686-695

KUHD tentang asuransi bahaya sungai dan periran pedalaman.

c. Buku II Bab XI Pasal 709-721 KUHD tentang avarai.

d. Buku II Bab XII Pasal 744 KUHD tentang berakhirnya perikatan dalam perdagangan laut.

Dalam pengertian asuransi laut tidak terbatas pada lingkungan laut saja, melainkan

meliputi juga linkungan darat dan perairan darat (sungai dan danau). Bahaya-bahaya yang

ditanggung tidak hanya terbatas pada bahaya yang terjadi laut, tetapi juga mengenai bahaya-

bahaya terusan yang dapat terjadi selama berlangsungnya angkutan, misalnya bahaya kebakaran

di pelabuhan. Asuransi laut pada dasarnya meliputi unsur-unsur berikut:

a. Objek asuransi yang diancam bahaya,selalu terdiri dari kapal dan barang muatan.

b. Jenis bahaya yang mengancam benda asuransi, yang bersumber dari alam (badai,

gelombang besar, hujan angin, kabut tebal, dsb) dan yang bersumber dari manusia,

sperti perompakan bajak laut, pemberontakan awak kapal, penahanan, dsb.

c. Bermacam jenis benda asuransi, yaitu tubuh kapal, muatan kapal, alat perlengkapan

kapal, bahan keperluan hidup, biaya angkutan.

Polis asuransi laut laut merupakan akta yang harus ditandatangani oleh penanggung,

dengan demikian berfungsi sebagai bukti telah terjadi perjanjian asuransi laut antara tertanggung

dan penanggung. Asuransi laut di negara-negara maju pada umumnya dibuat di bursa dengan

perantaraan pialang, karena itu polis yang digunakan adalah polis bursa. Menurut praktik

asuransi laut di Indonesia, asuransi laut umumnya dibuat di perusahaan dengan menggunakan

polis perusahaan dengan menggunakan polis perusahaan yang mempunyai bentuk sendiri-sendiri

menurut kehendak perusahaan yang membuatnya.

Menurut ketentuan pasal 593 KUHD, yang dapat menjadi objek asuransi laut adalah

benda-benda berikut ini:

10

a. Tubuh kapal kosong atau bermuatan, dengan atau tanpa persenjataan, berlayar

sendirian atau bersama-sama dengan kapal lain.

b. Alat perlengkapan kapal.

c. Alat perlengkapan perang.

d. Bahan keperluan hidup bagi kapal.

e. Barang-barang muatan.

f. Keuntungan yang diharapkan diperoleh.

g. Biaya angkutan yang akan diterima.

Pada asuransi atas kapal tanpa penjelasan lebih lanjut, harus diartikan sebagai asuransi

kapal kosong (kasko), alat perlengkapan kapal, dan alat perlengkapan perang. Yang dimaksud

dengan kapal kosong adalah kapal tanpa alat perlengkapan, tanpa muatan dan lain lain isi kapal.

Undang-undang tidak mengatur tentang asuransi keselamatan perjalanan kapal, yang

bukan mengenai kasko. Asuransi ini diadakan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan

penanggung, dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum asuransi dan tidak berlaku

ketentuan-ketentuan asuransi kapal pada khususnya.

Asuransi laut dapat juga diadakan atas barang muatan tetapi kapal yang mengangkutnya

tidak jelas, sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai kapal itu tidak ada. Asuransi laut ini

disebut asuransi In Quovis. Asuransi In Quovis diatur dalam pasal 595 KUHD sebagai berikut:

“Apabila tertanggung tidak mengetahui dalam kapal mana barang-barang yang akan

diterimanya itu dimuat, maka penyebutan nama kapal dan nakodanya tidak diharuskan,

asalkan dalam polisnya dinyatakan tentang tidak diketahuinya hal itu oleh tertanggung

disertai tanggal dan nama penanda tanganan surat pengantar yang terakhir. Dengan cara

ini kepentingan tertanggung dapat diasuransikan untuk suatu waktu tertentu”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, barang-barang muatan dapat diasuransikan secara

in quovis, apabila dipenuhi tiga syarat yang dicantumkan dalam polis, yaitu:

a. Tertanggung betul-betul tidak mengetahui kapal yang memuat barang-barangnya.

b. Tanggal dan nama penanda tangan surat pengantar yang terakhir.

c. Kepentingan tertanggung hanya dapat diasuransikan untuk suatu waktu tertentu saja.

11

Dalam hal terjadi evenemen yang menimpa kapal yang mengangkut barang-barang yang

diasuransikan itu, tertanggung wajib membuktikan bahwa barang-barangnya itu telah dimuat

dalam kapal tersebut dalam waktu yang telah ditentukan (pasal 650 KUHD).

Bahaya-bahaya laut yang digolongkan sebagai evenemen terdiri dari dua golongan, yaitu:

a. Bahaya-bahaya laut yang bersumber dari alam, misalnya badai, gelombang besar,

hujan angin, kabut tebal, batu karang, gunung es, dll

b. Bahaya-bahaya laut yang bersumber dari manusia, baik dari awak kapal maupun dari

pihak ketiga, misalnya pemberontakan awak, penahanan dan perampasan oleh

penguasa negara.

Walaupun dalam asuransi kapal dan barang-barang muatan telah diatur saat mulai dan

berakhirnya asuransi laut, pasal 634 KUHD memberikan kebebasan kepada tertanggung dan

penanggung untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan itu.menurut

ketentuan pasal 634 KUHD, tertanggung dan penanggung bebas memperjanjikan lain dalam

polis tentang saat mulai dan berakhirnya bahaya yang menjadi beban penanggung.

Pasal 643 KUHD mengatur tentang asuransi barang-barang cair yang dapat meleleh,

seperti minyak, anggur, sirup. Apabila terjadi kebocoaran pada tempat penyimpanannya atau

karena gocangan-goncangan sehingga benda itu meleleh atau mengalir ke luar, maka

berkuranglah benda cair itu dan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Kerugian ini bukan

menjadi beban penanggung apabila diadkan janji khusus dengan klausula “bebas dari kebocoran

dan meleleh” yang dicantumkan dalam polis. Tetapi jika kebocoran itu terjadi karena tabrakan,

pecah, atau terdamparnya kapal, kerugian ini menjadi beban penanggung.

Pasal 646 KUHD mengatur tentangasuransi barang-barang yang dapat ruak atau busuk.

Apabila asuransi dibuat dengan klausula “bebas dari kerusakan” , maka penanggung tidak

bertanggung jawab terhadap kerusakan barang-barang apabila barang-barang tersebut sampai

ditempat tujuan dalam keadaan rusak atau busuk. Penanggung juga bebas dari tanggung jawab

apabila barang-barang itu selama dalam perjalanan atau setelah sampai di pelabuhan darurat

dijual karena rusak atau dikhawatirkan akan membusuk, dan akan menulari barang-barang

12

lainnya. Tetapi kerugian yang ditimbulkan oleh avarai umum misalnya karena barang-barang

terpaksa dibuang ke laut, perampasan, kapal tenggelam, menjadi beban penanggung walaupun

asuransi dibuat dengan klausula “bebas dari kerusakan”.

Menurut ketentuan pasal 647 KUHD, dalam suatu asuransi dengan janji (klausula) “bebas

dari molest”, penanggung dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian jika barang-barang

yang diasuransikan musnah atau busuk karena kerusakan, perampasan, perampokan di laut,

penahanan atas perintah penguasa, pernyataan perang dan tindakan pembalasan. Asuransi gugur

segera setelah barang-barang yang diasuransikan karena molest tertahan atau menyimpang dari

jurusannya. Meskipun demikian, semua kerugian yang diderita sebelum terjadi molest tertahan

atau menyimpang dari jurusannya. Meskipun demikian, semua kerugian yang diderita sebelum

terjadi molest menjadi tanggungan penanggung.

13

PENUTUP

Asuransi merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan

timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Melalui perjanjian

asuransi risiko kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam

kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada perusahaan Asuransi kerugian selaku penanggung.

Sebagai imbalannya, tertanggung bersedia membayar sejumlah premi yang telah disepakati.

Dengan demikian, tertanggung yang berkepentingan merasa aman dari ancaman kerugian, sebab

jika kerugian itu betul-betul terjadi penanggunglah yang akan menggantinya.

Tertanggung sebagai pihak mempunyai kepentingan terterntu dalam kegiatan usaha atau

hubungan dengan pihak lain dalam masyarakat. Kepentingan yang dimaksud adalah tanggung

jawab akibat perbuatannya terhadap pihak ketiga, misalnya perbuatan yang merugikan orang lain

atau perbuatan tidak mampu membayar hutang kepada pihak kreditur. Risiko tanggung jawab

terhadap pihak ketiga inilah yang dialihkan kepada penanggung. Dalam bahasa inggris, tanggung

jawab ini disebut third party lialibility. Dalam kenyataannya, bentuk asuransi yang menanggung

kerugian yang timbul dari tanggung jawab tertanggung terhadap pihak ketiga diperlukan sekali.

14

DAFTAR PUSTAKA

HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1: Pengetahuan Dasar

Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta.

HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2: Bentuk-Bentuk

Perusahaan, Djambatan, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

15

ASURANSI KERUGIAN

DI INDONESIA

DISUSUN

OLEH :

IVAN NAJJAR ALAVI060200232

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2007

16