asuransi usaha tani padi asuransi usaha ternak sapi auts, dan asnel... · ternak sapi asuransi...

1

Asuransi Usaha Tani Padi

Asuransi Usaha Ternak Sapi

Asuransi Nelayan

Asuransi Perikanan Pembudidaya Ikan Kecil

Asuransi Usaha Tani

Padi

Asuransi Usaha

Ternak Sapi

Asuransi Nelayan

Asuransi Perikanan

Pembudidaya Ikan Kecil

•Perlindungan risiko atas kematian udang /ikan dan kegagalan usaha karena bencana alam

•Program berjalan Des 2017 diawali dengan udang

•Premi Rp90 s.d. Rp225 ribu/tahun sesuai lahan –subsidi 100% pemerintah

• Perlindungan risiko atas kematian dan cacat nelayan saat di laut atau di darat.

• Program berjalan sejak 2016

•Premi Rp175 ribu disubsidi 100% oleh Pemerintah

• Perlindungan risiko atas kematian dan kehilangan sapi

• Program berjalan sejak 2016


•Perlindungan risiko gagal panen

•Program berjalan sejak 2015


2

Asuransi Program Pemerintah

Asuransi Program

Pemerintah

Asuransi Usaha Tani Padi3

5

Latar Belakang

▪ Ketahanan pangan semakin rentan apabila masih ketergantungan pada impor;

▪ Pertanian merupakan salah satu usaha yang rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim seperti

banjir dan kekeringan yang menyebabkan gagal panen pertanian; dan

▪ Amanat UU No. 19/2013 tentang kewajiban pemerintah untuk melindungi usaha tani, salah satunya

melalui asuransi pertanian.

▪ Untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi

kerusakan pertanian yang menyebabkan gagal panen; dan

▪ Menjadi salah satu sarana edukasi bagi petani.

▪ Mampu melindungi petani secara finansial terhadap akibat kegagalan panen;

▪ Menaikkan posisi petani terhadap kredit pertanian terutama dalam mengakses sumber

pembiayaan (bankable);

▪ Menstabilkan pendapatan petani karena adanya tanggungan kerugian atas kerusakan usaha tani padi;

▪ Meningkatkan produksi dan produktivitas dengan penggunaan input dan teknologi anjuran spesifik

lokasi;

▪ Mengurangi dan membatasi pengaruh bencana alam, dan mencegah dampak serangan organisasi

pengganggu tanaman; dan

▪ Asuransi pertanian juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap stabilitas sosial dan

ekonomi nasional.

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Tujuan

Manfaat

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

6

•Uji coba asuransi pertanian oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sejak tahun 2012 s.d.2015 dilakukan pada lima kali musim tanam dengan total luas lahan sebesar 3,703,84 hektardi lokasi antara lain Gresik, Tuban, Jombang, Nganjuk, Cirebon, Lumajang, Kediri, dan OKUTimur.

Uji Coba Asuransi Pertanian

•OJK terlibat dalam koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Komisi IV DPR, KementerianKeuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan KementerianBUMN.

•Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan PedomanPengelolaan Bantuan Premi.

•Penyusunan kajian mengenai besaran premi, road map, respon petani membayar premi, zonarisiko asuransi.

Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

•Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP(surat nomor S-586/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015).

•OJK telah memberikan pencatatan produk asuransi usaha tani padi yang diajukan olehPT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (nomor surat S-5427/NB.111/2015 tanggal 8 Oktober2015).

• Anggaran subsidi premi dari Kementerian Pertanian sebesar Rp144 miliar/tahun.

Perusahaan Asuransi sebagai Pelaku AUTP

Fitur AUTP

7

Tertanggung Kelompok Tani (POKTAN) yang terdiri dari anggota, yakni petani yang melakukan kegiatan usahatani sebagai satu kesatuan risiko (anyone risk).

Objek Pertanggungan Lahan sawah yang digarap para petani (pemilik, atau penggarap) anggota POKTAN.

Penanggung BUMN/BUMD bidang asuransi umum/kerugian dan Perusahaan Asuransi.

Polis Asuransi Setiap POKTAN mendapatkan satu Polis Asuransi dan Ikhtisar polis yang memuat data penutupan.

Jangka waktu Asuransi Satu musim tanam (4 bulan) dimulai sejak tanam hingga panen.

Harga Pertanggungan Rp 6.000.000,-/Ha (luas kurang 1 Ha diperhitungkan secara proporsional).

Suku Premi Asuransi Sebesar Rp 180.000,-/Ha/MT (3% dari pertanggungan Rp 6 juta).

Tanggungan PremiAsuransi

Pemerintah 80% = Rp 144.000,-/HaPetani 20% = Rp 36.000,- /Ha

Risiko yang dijamin Banjir; kekeringan; OPT tertentu (sesuai dengan jenis OPT setempat).

OPT yang dijamin (sesuaidengan jenis OPT setempat)

Hama (Tikus, Wereng coklat, Walang sangit, Penggerek batang, Ulat grayak dan lain-lain).Penyakit (Blast, Tungro, Bercak Coklat, Busuk Batang, Kerdil Hampa dan lain-lain).

Syarat Pengajuan Klaim Gagal panen akibat banjir, kekeringan atau OPT dengan presentase intensitas kerusakan ≥75%.Umur padi telah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST)Premi telah dibayar.Kerugian diperiksa POPT-PHP, dan melapor kepada perusahaan asuransi.Perusahaan asuransi memutuskan besarnya kerugian.

Pembayaran klaim 14 hari sesudah persetujuan jumlah kerugian.Klaim dibayarkan ke rekening petani/Poktan.

8

Kriteria Petani dan Kriteria Lokasi

Kriteria petani yang dapat menjadi calon tertanggung AUTP

•Petani penggarap yang tidak memiliki lahan usahatani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar.•Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya padi pada lahan paling

luas 2 (dua) hektar.

Kriteria lokasi yang dapat di-cover oleh AUTP

• Lahan sawah irigasi (irigasi teknis, setengah teknis, dan irigasi desa/sederhana)• Lahan pasang surut/lebak yang memiliki tata air yang berfungsi;• Lahan tadah hujan yang tersedia sumber air; dan•Wilayah sentra produksi padi dan wilayah penyelenggaraan Upaya Khusus (UPSUS) padi,

lokasi terletak dalam satu hamparan;

Asuransi Pertanian~ Mekanisme Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi

9

UPTD Kecamatan

& PPL

Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota

Dinas Pertanian

Provinsi

Petani/Kelompok

Tani (Tertanggung)

Perusahaan Asuransi

(Penanggung)

(7) Penyerahan Rekap Data

Peserta Definitif (DPD)

(1) Pendaftaran/

Inventarisasi CPCL

Sosialisasi &

Pendaftaran

Kementan Ditjen

PSP

(2) Data Peserta

Sementara (DPS)

(3) Verifikasi Kelayakan

DPS

(4) Premi Swadaya

(5) Polis Asuransi

(9) Penagihan Bantuan

Premi

(8) Penyerahan Rekap DPD

(6) Penyerahan Rekap Peserta

DPD

Asuransi Pertanian~ Penjelasan Prosedur Akseptasi Asuransi Usaha Tani Padi ~

1. Jasindo bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditingkat kecamatan melakukan sosialisasi sekaligus pendataan Calon Peserta - Calon Lokasi(CPCL), dengan mengisi formulir pendataan.

2. Jasindo membantu PPL dan UPTD melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir dimaksudberikut bukti pembayaran premi swadaya. Jasindo melakukan kecocokan data dan bukti setorpremi swadaya dengan jumlah objek pertanggungan yang tercatat pada formulir pendaftaran.

3. Jasindo melakukan risk assessment berdasarkan formulir pendaftaran dimaksud dengan hal-halyang di-verifikasi adalah sebagai berikut:

a. Data peserta, nama kelompok tani, alamat;

b. Luas lahan;

c. Jenis irigasi/sawah, saluran drainase/pembuangan, sumber air;

d. Rencana Tanam;

e. Lokasi Lahan;

f. Jarak sungai terdekat;

g. Jenis bibit/benih padi; dan

h. Data pengalaman klaim

4. Apabila terdapat ketidakcocokan antara bukti bayar dan jumlah objek pertanggungan yangdiasuransikan, Jasindo akan segera melakukan rekonsiliasi dengan kelompok tani/UPTD/PLyang terlibat dalam proses pendataan dan pendaftaran.

5. Jasindo melakukan penerbitan polis per wilayah kecamatan dan selanjutnya diserahkan kepadakelompok tani/UPTD/PL yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksana AUTP di tingkat wilayah.

Asuransi Pertanian~ Prosedur Klaim Asuransi Usaha Tani Padi ~

11

POPT – PHP

dan PPL

Dinas Pertanian

Kab/Kota

Petani/Kelompok

Tani (Tertanggung)

Perusahaan Asuransi

(Penanggung)

(1) Pemberitahuan

Serangan

Loss Adjuster (Penilai

Kerugian)

(4) Hasil

Pemeriksaan Klaim (7) Persetujuan & Pembayaran

(5) Hasil Pemeriksaan Klaim

(2) Pemberitahuan

Serangan

(3) Pemeriksaan &

Perhitungan(3) Pemeriksaan &

Perhitungan

(6) Pengesahan BA

Klaim

Asuransi Pertanian~ Penjelasan Prosedur Klaim Asuransi Usaha Tani Padi ~

1. Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) danPengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) tentang indikasiterjadinya kerusakan (banjir/kekeringan/OPT) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinyakerusakan.

2. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum dilakukan pemeriksaan.3. Tertanggung telah melakukan saran pengendalian yang diberikan oleh PPL dan POPT-PHP dalam upaya

menghindari kerusakan yang lebih luas.

1. Jasindo melakukan analisa pendahuluan klaim dengan memastikan hal-hal sebagai berikut:a. Memastikan kepesertaan petani;b. Memastikan polis dalam kondisi aktif ketika terjadi klaim;c. Memastikan klaim terjadi dalam periode polis;d. Memastikan premi telah dibayarkan oleh tertanggung pada saat klaim terjadi; dane. Memastikan dokumen klaim yang diajukan lengkap dan valid.

2. Jasindo berkoordinasi dengan PPL dan POPT-PHP melakukan survei pada objek pertanggungan yang mengalamikerusakan dengan memenuhi kondisi sebagai berikut:

a. Klaim di atas 10 hektar per kejadian;b. Klaim-klaim 5-10 hektar per kelompok tani per kejadian, wilayah kejadian tersebar dan terakumulasi di atas 20

hektar3. Selanjutnya, Jasindo membuat berita acara hasil pemeriksaan kerusakaan yang diisi oleh tertanggung dengan

melampirkan bukti kerusakan dan ditangatangani oleh tertanggung, POPT, surveyor/loss adjuster, dan dinas pertaniankabupaten/kota. Berita acara dimaksud merupakan persetujuan klaim dari Jasindo.

4. Pembayaran klaim dilaksanakan paling lambat 14 hari kalender sejak berita acara pemeriksaan kerusakan dandilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening tertanggung.

Perusahaan Asuransi

Tertanggung/Petani

14

Realisasi Pelaksanaan AUTP Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

1. Luasan lahan sebesar 233.499. hektar atau 23,34% dari target 1 juta Ha di 16 provinsi.

2. Jumlah petani sebanyak 401.408.

3. Premi sebesar Rp42 miliar

4. Jumlah klaim dibayar sebesar Rp124,8 juta

1. Luasan lahan sebesar 518.506,86 hektar atau 51,85% dari target 1 juta Ha di 23 Provinsi.


3. Premi sebesar Rp93,33 miliar.

4. Jumlah klaim dibayar sebesar Rp55,50 miliar

1. Luasan lahan sebesar 997.960,55 hektar atau 99,80% dari target 1 juta Ha di 27 Provinsi.

2. Jumlah petani sebanyak 1.550.389.

3. Premi sebesar Rp179,63 miliar

4. Jumlah klaim dibayar sebesar Rp149,64 miliar.

1.Luasan lahan sebesar 901.420,56 hektar atau 90,14% dari target 1 juta Ha di 27 Provinsi.

2. Jumlah petani sebanyak 1.446.399,00.

3.Premi sebesar Rp161,73 miliar.

4. Jumlah klaim dibayar sebesar Rp73,16 miliar.

1.Luasan lahan sebesar 392.649 hektar atau 39,26% dari target 1 juta Ha di 27 Provinsi.


3.Premi sebesar Rp70,67 miliar.

4. Jumlah klaim dibayar sebesar Rp10,94 miliar

(per 31 Juli 2019)

15

Rincian Realisasi Premi AUTP Tahun 2016

No Provinsi Target LahanJumlah Petani

Peserta Realisasi Lahan (ha) Premi 100 % (Rp)

Klaim (Rp)

Dalam Proses Klaim Dibayar

1 ACEH 39.000 6.161 2.667 480.081.600 - 452.192.400

2 SUMATERA UTARA 53.000 15.165 11.569 2.082.497.400 269.220.000 2.697.120.000

3 SUMATERA BARAT 36.000 21.825 22.245 4.004.127.000 16.044.000 1.170.790.502

4 JAMBI 6.800 4.486 4.535 816.292.800 1.496.957.269 261.617.857

5 BENGKULU 15.000 185 109 19.575.000 - 37.500.000

6 SUMATERA SELATAN 90.000 12.651 17.979 3.236.223.600 756.045.000 6.494.772.436

7 BANDAR LAMPUNG 46.000 29.796 13.858 2.494.422.000 995.878.572 3.643.017.976

8 BANTEN 27.000 25.434 20.143 3.625.821.000 260.100.000 2.624.910.000

9 JAWA BARAT 145.000 233.125 131.252 23.625.410.400 831.180.000 5.546.266.100

10 JAWA TENGAH 150.000 251.368 101.629 18.293.308.200 556.600.000 1.679.348.400

11 YOGYAKARTA 7.800 8.797 4.782 860.817.600 - 10.995.000

12 JAWA TIMUR 165.000 78.938 52.372 9.426.979.800 938.106.000 1.359.993.000

13 BALI 11.000 47.954 21.799 3.923.830.800 60.540.000 924.480.000

14 NTB 26.900 17.293 9.556 1.720.132.200 - 320.760.000

15 KALIMANTAN SELATAN 35.000 4.716 2.206 397.011.600 375.720.000 1.073.670.000

16 KALIMANTAN BARAT 20.250 105.017 56.661 10.198.999.800 359.370.000 1.027.716.407

17 KALIMANTAN TENGAH - 31.025 11.321 2.037.699.000 - 324.697.812

18 KALIMANTAN TIMUR 5.000 490 367 65.970.000 - -

19 SULAWESI SELATAN 60.000 29.680 27.255 4.905.964.800 826.980.000 1.760.148.000

20 SULAWESI TENGAH 28.000 3.817 4.350 783.014.400 21.453.343 1.171.190.504

21 SULAWESI BARAT - 179 139 25.093.800 - 30.600.000

22 SULAWESI UTARA 13.250 32 31 5.490.000 - -

23 GORONTALO 20.000 1.811 1.680 302.472.000 144.000.000 295.650.000

GRAND TOTAL 1.000.000 929.945 518.507 93.331.234.800 7.908.194.184 32.907.436.394

16


No Provinsi Target 2017 Jumlah Petani

Realisasi Lahan (Ha) 2017

Realisasi Lahan Thd Target

Premi 100 % (Rp)

Klaim Lahan (ha)

Klaim Rupiah (Rp)

1 JAWA TIMUR 200.000 558.794 291.005,45 145,50% 52.380.981.649 2.499,75 18.329.982.000

2 JAWA TENGAH 180.000 407.422 194.637,46 108,13% 35.034.742.121 1.235,33 8.643.345.282

3 JAWA BARAT 220.000 190.984 189.767,01 86,26% 34.158.060.996 7.479,30 41.390.150.832

4 KALIMANTAN TENGAH 15.000 37.468 48.769,32 325,13% 8.778.476.808 146,46 2.655.529.707

5 SUMATRA SELATAN 50.000 46.119 39.175,27 78,35% 7.051.547.995 4.837,25 25.526.746.525

6 KALIMANTAN BARAT 10.000 41.919 38.108,11 381,08% 6.859.459.800 200,01 407.059.040

7 KALIMANTAN SELATAN 20.000 39.598 29.468,73 147,34% 5.304.370.500 569,42 4.481.926.800

8 SULAWESI TENGGARA 15.000 24.634 24.571,47 163,81% 4.422.864.150 584,39 3.805.845.200

9 SUMATRA UTARA 30.000 30.342 22.489,97 74,97% 4.048.194.600 828,84 5.861.010.000

10 SUMATRA BARAT 35.000 26.983 19.109,36 54,60% 3.439.684.800 163,15 963.319.000

11 NUSA TENGGARA BARAT 20.000 29.940 18.771,23 93,86% 3.378.821.400 228,55 752.260.000

12 BALI 21.000 39.797 17.686,83 84,22% 3.183.629.936 532,59 2.779.028.200

13 LAMPUNG 25.000 18.165 15.056,82 60,23% 2.710.227.276 1.286,12 10.249.868.800

14 BANTEN 32.500 14.941 13.689,21 42,12% 2.464.057.800 568,21 3.370.644.000

15 SULAWESI SELATAN 60.000 14.469 11.669,00 19,45% 2.100.420.000 1.460,98 8.100.543.000

16 SULAWESI UTARA 2.000 11.409 11.637,65 581,88% 2.094.776.699 - 21.000.000

17 KEP. BANGKA BELITUNG 5.000 3.391 3.341,65 66,83% 601.496.784 107,50 657.000.000

18 DI YOGYAKARTA 15.000 4.422 2.237,03 14,91% 402.665.400 99,67 832.554.000

19 GORONTALO 5.000 2.220 1.715,60 34,31% 308.808.360 53,94 281.340.000

20 ACEH 10.000 3.407 1.361,69 13,62% 245.103.462 214,08 1.343.235.000

21 BENGKULU 1.000 539 996,18 99,62% 179.312.400 11,60 81.600.000

22 KALIMANTAN TIMUR 2.500 1.001 890,08 35,60% 160.214.400 404,15 1.944.711.000

23 SULAWESI BARAT 10.000 615 715,25 7,15% 128.745.000 31,00 207.300.000

24 JAMBI 3.000 1.386 519,25 17,31% 93.465.000 735,40 2.967.258.000

25 RIAU 10.000 373 505,05 5,05% 90.909.000 6,00 -

26 SULAWESI TENGAH 2.000 51 65,90 3,30% 11.862.000 361,63 3.985.163.155

27 NUSA TENGGARA TIMUR 1.000

Total 1.000.000 1.550.389 997.960,57 99,80% 179.632.898.336 24.645,32 149.638.419.541

17


No ProvinsiTarget 2018

JUMLAH PETANI

LUAS LAHAN (ha)

Realisasi Lahan Thd

Target Premi 100 % (Rp)

Luas Lahan Klaim (ha)

Klaim Rupiah(Rp)

1 JAWA TIMUR 200.000 714.435 410.532,63 205,27% 73.895.872.739 180,18 1.081.062.000

2 JAWA BARAT 220.000 222.962 161.894,21 73,59% 29.140.956.900 857,40 5.144.400.000

3 JAWA TENGAH 180.000 216.951 96.671,95 53,71% 17.400.950.280 242,40 1.454.372.557 4 KALIMANTAN BARAT 10.000 64.689 53.831,43 538,31% 9.689.656.500 - -5 KALIMANTAN TENGAH 15.000 25.326 29.754,71 198,36% 4.834.972.800 28,25 169.500.000

6 SULAWESI TENGGARA 2.000 21.595 25.917,63 1295,88% 4.665.173.400 77,69 466.146.494 7 LAMPUNG 25.000 31.089 19.318,59 77,27% 3.477.345.300 135,70 814.173.000 8 SUMATRA SELATAN 50.000 14.373 17.615,35 35,23% 3.170.763.000 1.034,14 6.204.821.166 9 SULAWESI TENGAH 15.000 20.354 15.342,63 102,28% 2.761.673.400 1.649,91 9.899.474.200

10 SUMATRA BARAT 35.000 19.319 12.857,40 36,74% 2.314.332.000 307,46 1.844.764.000 11 KALIMANTAN SELATAN 20.000 15.199 11.892,84 59,46% 2.140.711.200 2.405,52 14.433.100.300 12 NUSA TENGGARA BARAT 20.000 20.767 10.220,73 51,10% 1.839.731.994 1.022,89 6.137.321.562 13 SULAWESI SELATAN 60.000 12.095 10.194,50 16,99% 1.835.010.000 2,58 15.453.000 14 BANTEN 32.500 8.821 7.505,76 23,09% 1.351.036.800 1.791,74 10.750.449.600 15 SUMATRA UTARA 30.000 10.397 6.141,38 20,47% 1.105.448.400 76,11 456.680.000

16 BALI 21.000 14.649 5.248,75 24,99% 944.775.000 55,45 332.670.000

17 JAMBI 5.000 2.872 2.365,95 47,32% 425.871.666

18 ACEH 10.000 3.578 1.653,66 16,54% 297.658.800 358,19 2.149.134.000

19 DI YOGYAKARTA 15.000 5.563 1.544,32 10,30% 277.977.600 134,70 808.213.400

20 GORONTALO 5.000 844 425,25 8,51% 76.545.000 153,40 920.429.775

21 KALIMANTAN TIMUR 2.500 173 171,50 6,86% 30.870.000 - -

22 KEP. BANGKA BELITUNG 3.000 148 138,25 4,61% 24.885.000 1.016,27 6.097.602.000

23 BENGKULU 1.000 143 136,97 13,70% 24.654.600 488,93 2.933.588.750

24 SULAWESI BARAT 2.000 57 44,19 2,21% 7.954.200 170,85 1.025.086.189 25 RIAU 10.000 - - 0,00% - - -

26 NUSA TENGGARA TIMUR 1.000 - - 0,00% - - -27 SULAWESI UTARA 10.000 - - 0,00% - 4,55 27.300.000

Total 1.000.000 1.446.399 901.420,56 90,14% 161.734.826.579 12.194,29 73.165.741.993

18

Rincian Realisasi Premi AUTP Tahun 2019(per 31 Juli 2019)

No ProvinsiTarget AUTP

(ha)Jumlah Petani Luas Lahan (ha)

Realisasi Thd Lahan Premi 100 % (Rp)

Luas Lahan Klaim (ha)

Klaim Rupiah(Rp)

1 JAWA TIMUR 200.000 336.517 187.232 93,62% 33.701.672.024 56 337.910.000

2 JAWA BARAT 220.000 100.439 69.570 31,62% 12.522.593.771 904 5.422.641.000

3 SULAWESI TENGAH 15.000 29.267 33.768 225,12% 6.078.164.400 8 47.470.000

4 JAWA TENGAH 180.000 126.747 33.067 18,37% 5.952.030.534 265 1.590.302.400

5 KALIMANTAN BARAT 10.000 29.092 29.944 299,44% 5.389.876.800 7 42.300.000

6 LAMPUNG 25.000 9.530 7.439 29,76% 1.339.057.229 159 956.700.000

7 JAMBI 5.000 11.701 6.986 139,73% 1.257.566.400 7 39.900.000

8 SUMATRA SELATAN 50.000 4.842 4.640 9,28% 835.178.087 287 1.723.541.306

9 SULAWESI SELATAN 60.000 4.696 4.180 6,97% 752.404.400 - -

10 SUMATRA BARAT 35.000 4.069 3.188 9,11% 573.865.200 62 373.020.000

11 KALIMANTAN TENGAH 15.000 1.951 1.757 11,71% 316.207.800 - -

12 BANTEN 32.500 2.297 1.676 5,16% 301.728.600 - -

13 SUMATRA UTARA 30.000 2.113 1.522 5,07% 273.884.400 6 37.560.000

14 KALIMANTAN SELATAN 20.000 2.974 1.498 7,49% 269.620.200 5 31.680.000

15 NUSA TENGGARA BARAT 20.000 1.795 1.419 7,10% 255.479.775 21 123.240.000

16 KEP. BANGKA BELITUNG 3.000 2.143 1.409 46,97% 253.643.400 - -

17 BALI 21.000 2.359 1.128 5,37% 203.023.800 37 220.680.000

18 GORONTALO 5.000 1.698 1.105 22,10% 198.889.200 - -

19 SULAWESI TENGGARA 2.000 242 376 18,78% 67.590.000 - -

20 DI YOGYAKARTA 15.000 1.447 328 2,19% 59.079.600 - -

21 ACEH 10.000 361 272 2,72% 48.897.000 - -

22 SULAWESI BARAT 2.000 105 110 5,49% 19.773.000 - -

23 BENGKULU 1.000 70 37 3,67% 6.606.000 - -

24 RIAU 10.000 - - 0,00% - - -

25 NUSA TENGGARA TIMUR 1.000 - - 0,00% - - -

26 KALIMANTAN TIMUR 2.500 - - 0,00% - - -

27 SULAWESI UTARA 10.000 - - 0,00% - - -

GRAND TOTAL 1.000.000 676.455 392.649 39,26% 70.676.831.620 1.824 10.946.944.706

19

Pertumbuhan AUTP tahun 2016 - 2018

• Jumlah petani yang mengikuti program AUTP dan luasan lahan yang dicover AUTP padatahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 66,72% dan 92,47% dibandingkan tahun 2016.Namun demikian jumlah petani yang mengikuti program AUTP dan luasan lahan yangdicover pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6,71% dan 9,67%.

• Berdasarkan konfirmasi kepada Jasindo, diketahui salah satu faktor utama yangmenyebabkan penurunan dimaksud dikarenakan kesadaran petani dalam berasuransibelum baik, masih banyak petani yang telah mengikuti program AUTP namun tidakmengalami kejadian gagal panen pada masa pertanggungan, cenderung untuk tidakmengikuti kembali program AUTP tahun selanjutnya.

21

Kendala Pelaksanaan AUTP

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan AUTP yang berakibat pada pencapaian lahan

AUTP yang masih rendah adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi sampai tingkat petani masih kurang sehingga pemahaman petani terhadap

AUTP dan manfaatnya masih rendah.

2. Kemauan petani membayar premi swadaya 20% masih rendah, dibandingkan dengan

bantuan lain yang tidak harus membayar (gratis).

3. Dukungan dari para penyuluh, POPT dan petugas Dinas di tingkat lapangan masih kurang.

4. Petani yang sudah menjadi peserta AUTP dan tidak ada klaim, musim tanam berikutnya

tidak bersedia menjadi peserta AUTP lagi.

5. Petani yang lahannya merasa aman tidak merasakan kebanjiran, kekeringan dan

serangan OPT tidak mau menjadi peserta AUTP, sehingga peserta AUTP diminati bagi

petani di daerah endemis.

6. Terbatasnya jumlah petugas Dinas dan PT Jasindo di tingkat lapangan, baik saat

menangani pendaftaran maupun proses klaim. Hal ini berdampak pada pelaksanaan

pendaftaran dan pembayaran klaim AUTP yang masih sering mengalami keterlambatan.

Sumber: Kementerian Pertanian

22

Solusi yang sudah dan sedang dilaksanakan

1. Peningkatan dukungan pemerintah daerah (Dinas, Penyuluh, dan POPT) dalammelakukan sosialisasi di tingkat petani/kelompok tani tentang manfaat AUTP.

2. Peningkatan sosialisasi melalui media massa, yaitu media cetak dan mediaelektronik yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. Peningkatan koordinasi antara Dinas Pertanian dengan PT Jasindo, agar terdapatkesamaan data yang ditetapkan Daftar Peserta Definitif (DPD) dari Dinas dengandata yang terdapat di PT Jasindo untuk petani yang sudah membayar premi.

4. Sesuai rekomendasi KPK dan agar pelaksanaan AUTP dapat berkelanjutan, pesertaasuransi diarahkan pada lahan irigasi dan non irigasi dengan perbandingan 80 : 20.

5. Surat Direktur Jenderal PSP Kementan kepada Gubernur dan Bupati No.B.377/SR.260/B/09/2017,untuk mensinergikan kegiatan Kementerian Pertanian danPemerintah Daerah untuk dilindungi dengan Asuransi.

6. Surat Direktur Jenderal PSP Kementan kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia(Persero) No. B.258/SR.260/B/07/2017 hal Sinergi Kegiatan AUTP dengan kegiatanGerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K).

7. PT Jasindo diminta untuk menambah SDM dan memperbaiki insfrastrur agar prosespendaftaran dan pembayaran klaim lebih mudah.


23

Tantangan dalam Pelayanan Klaim

Petugas POPT tergantung enggan menandatangani berita acara klaim karena khawatir mengganggu penilaian kinerja POPT.

Area persawahan yang diajukan untuk berasuransi adalah daerah endemik sementara sawah dengan risiko baik tidak diasuransikan.

Intervensi dari oknum yang mengatasnamakan LSM saat pembayaran klaim.

Kendala koordinasi antara Dinas Kabupaten, petugas POPT, dan Asuransi Jasindo saat melengkapi atau validasi dokumen.

Petani tidak berada di lokasi saat dilakukan pemeriksaan sehingga sulit untuk melakukan identifikasi lahan.

Kepemilikan rekening bank untuk pembayaran klaim tidak mudah dilengkapi.

Tindakan pengendalian tidak terdokumentasikan sehingga sulit menentukan apakah ada upaya yang wajar untuk meminimalisir klaim.

Nama yang tidak sesuai dengan identitas peserta sehingga perlu verifikasi ulang .

Petani belum sepenuhnya paham mekanisme penanganan klaim sehingga banyak yang teridentifikasi telat lapor.

Luas area klaim yang tersebar dengan infrastruktur yang tidak memadai mengakibatkan kesulitan akses ke lokasi sehingga penelitian kerugian memakan waktu lama.

24

Perbaikan dalam Pelayanan Klaim

Menekan adanya Service Level Agreement (SLA) di pedoman umum pembayaran klaim.

Menggunakan data forecasting musim/cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika sehingga dapat memprediksi daerah mana yang memiliki potensi banjir dan kekeringan.

Meningkatkan hubungan baik dan koordinasi dengan petugas di lapangan sehingga memperlancar dalam hal terjadi klaim yang membutuhkan validasi petugas dinas yang bersangkutan.

Mengadopsi teknologi penginderaan jarak jauh untuk mendeteksi dini kejadian klaim sehingga survei dilapangan hanya akan dilakukan apabila kerugian benar di atas 75%.

Bersama dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian melakukan sosialisasi ke internal Asuransi Jasindo, petani dan aparat terkait agar masing-masing pihak memahami dan menghayati fungsi dan perannya dalam program AUTP.

25

Koordinasi OJK dengan Kementerian Pertanian

OJK telah mengirimkan surat ke Kementan nomor S-4/NB.21/2016 tanggal 11 Januari 2016hal Pembahasan dan Rencana ke Depan Asuransi Usaha Tani Padi dan surat ke KemenkoPerekonomian nomor S-198/NB.2/2016 tanggal 29 Maret 2016 hal Asuransi Usaha Tani Padiuntuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Jasindo dan Kementan akan memperbaiki prosedur penutupan akseptasi AUTP yang lebih memudahkanpelaksanaan AUTP tanpa mengesampingkan sisi akuntabilitas.

Lahan pertanian yang dipilih menjadi sasaran AUTP harus mempertimbangkan jenis risiko yang dipertanggungkan untukmenjaga keberlangsungan perusahaan asuransi yang menjadi pelaksana AUTP dimaksud. Implementasi tidak hanyadilakukan di wilayah-wilayah endemis–anti selection (harus diupayakan mixed/blended).

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta memperhatikan pola kerja petani yang dalam 1 (satu)tahun dapat melakukan 3 (tiga) kali musim tanam, perlu dipertimbangkan keberlangsungan program AUTP khususnyauntuk 233.000 Ha lahan yang telah masuk program AUTP dapat mencakup 3 (tiga) kali musim tanam. Selain itu, perludipertimbangkan perluasan lahan yang dapat di-cover dalam program AUTP.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif tentang program AUTP dalam mendukungpertumbuhan ekonomi, OJK, Kementan, dan Jasindo akan melakukan sosialisasi program AUTP secara bersama-samayang menjangkau banyak petani.

Mengingat terdapat kendala pembayaran premi swadaya sebesar 20% dari total premi oleh petani, menurut OJKpembayaran premi swadaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab petani dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerahsetempat yang mampu

26

Rencana Jasindo untuk Meningkatkan Layanan AUTP (1)

Program training for trainers AUTP yang ditujukan untuk Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)Program training for trainers AUTP untuk PPL direncanakan dilaksanakan pada bulan November/ Desember 2017 sebagai persiapan pelaksanaan AUTP tahun anggaran 2018 dan difokuskan untuk wilayah Jawa-Bali dengan tingkat target yang cukup tinggi. Pelaksanaan direncanakan di LPPA Asuransi Jasindo di Cisarua Bogor. Perusahaan berencana akan melaksanakan bersama PT Petrokimia Gresik (Persero) yang turut berkepentingan terhadap PPL untuk diseminasi program AUTP dan penggunaan pupuk berimbang.

Sosialisasi AUTPSosialisasi AUTP Perusahaan sudah mengarah pada sosialisasi/ koordinasi pendaftaran ditingkat Kecamatan yang dilakukan oleh kantor Cabang (KC) maupun kantor Penjualan (KP)Perusahaan di Kabupaten-kabupaten yang menjadi sasaran program. Penjadwalan sosialisasi/koordinasi pendaftaran dilakukan oleh tiap-tiap KC/KP sesuai koordinasi KC/KP denganpetugas Dinas Pertanian Kabupaten dan/ atau Kepala UPTD dan/ atau PPL masing-masingdaerah.

Kerjasama dengan HIMBARA (Himpunan Bank Negara)Kerjasama dengan HIMBARA yang rencananya akan menerbitkan kartu tani untukmensinergikan dan mengkolaborasikan asuransi pertanian dan segala kegiatan yang eratkaitannya dengan industri pertanian.

27

Rencana Jasindo untuk Meningkatkan Layanan AUTP (2)

Kerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)Kerjasama dengan LAPAN dalam rangka pemanfaatan teknologi penginderaan jauh(remote sensing) menggunakan teknologi pencitraan satelit untuk mendeteksi awallokasi-lokasi yang mengalami kebanjiran dan kekeringan. Saat ini IT Platform telahdioperasikan dan membantu Asuransi Jasindo dalam melakukan penelitian awal klaimsebelum dilakukan survey ke lapangan.

Kerjasama dengan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)Kerjasama dengan BMKG dalam hal studi bersama dan perolehan data iklim serta cuacauntuk dapat dimanfaatkan Asuransi Jasindo sebagai early warning dan data yang cukupuntuk mengantisipasi risiko katastrofik.

Studi Bersama dalam Penerapan AUTP dengan Skema Weather IndexAsuransi Jasindo dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan BAPPENASakan melakukan studi bersama untuk pembelajaran dalam penerapan AUTP denganskema weather index.

28Sumber: Asuransi Jasindo

Testimonial Petani Program AUTP

Asuransi UsahaTernak Sapi

29

Latar Belakang Asuransi Usaha Ternak Sapi

Maksud & Tujuan

Memberikan perlindungan dalam bentuk ganti rugi kepada peternak jika terjadi kematian ataukehilangan sapi sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya melalui skema pertanggunganasuransi

Manfaat

• Ketentraman dan ketenangan dalam melaksanakan usaha peternakan.• Pemulihan kerugian jika terjadi sapi mati/hilang, dengan tersedianya dana ganti rugi asuransi

sebagai modal untuk pembelian penggantian sapi, sehingga usaha peternak dapat tetap berlanjut.• Meningkatkan pendapatan peternak dari keberhasilan usaha perternakan secara

berkesinambungan.

PROGRAM BANTUAN PREMI AUTS 2016

Dasar Pelaksanaan

▪ Undang-undangNo.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan& PemberdayaanPetani.

▪ Peraturan MenteriPertanianNo.40/Permentan/SR.230/7/2015.

Alokasi

▪ 120.000 sapiindukan/betina diwilayah yang terdapat peternak sapi skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Skema Pembayaran Premi

▪ Premi subsidi 80% pemerintah; swadaya20% petani/peternak

Harga Pertanggungan

▪ Sesuai penetapanharga padaKepmen/Juknis/Pedum (Rp.10jt)

Jangka waktu Pertanggungan

▪ Jangka waktupertanggungan/polis selama 1 (satu) tahun

Perusahaan Asuransi

▪ Jasindo telah mendapat izin produk dari OJK dan mendapat persetujuan dari KBUMN sebagai pelaksana AUTS

Jaminan Pengecualian Usia Tarif premi Kriteria

•Kematiankarena: penyakit,kecelakaan,melahirkan

•Kehilangankarena pencurian

•Kematiankarenakelalaian;•Wabah *);•Kebakaran;•Bencana

Alam *);•Kerusuhan;•Huru-hara;•Potong paksa

karenamandul; •dll sesuai

polis

Min. 1 thn

2%

PremiRp.200.000Peternak= 40rbSubsidi =160rb

A. Peserta•Bersedia membayar premi

20%;•Peternak sapi skala usaha

kecil pembibitan dan/atau pembiakan; dan•Good Breeding Practice.

B. Sapi• Potong/perah untuk

pembibitan/pembiakan;• Memiliki identitas (ear tag,

microchip dll); dan• Sehat dan produktif.

*) Dalam hal terjadi kejadian luar biasa mekanisme perlindungan dilakukan mengacu pada UU. No.19/2013 Pasal 7 ayat 2e; Pasal 33 2b & c

Skema Asuransi Usaha Ternak Sapi

• AUTS dimulai sejak Juli 2016 dan dilaksanakan di 22 Provinsi dan 116 Kabupaten dengantarget alokasi sebanyak 120.000 sapi indukan/betina.

• Anggaran pemerintah yang diberikan untuk program AUTS adalah sebesar Rp19,2 miliar.

Skema Pelaksanaan Akseptasi AUTS

Hal yang Perlu Dipersiapkan saat Pendaftaran

Sapi dalam keadaan sehat saat dilakukan survey

Kelompok didampingi petugas peternakan & kesehatan hewan

Mengisi formulir pendaftaran, keterangan jenis sapi, usia sapi

Menyiapkan premi swadaya (Rp.40.000/sapi) secara kolektif untukdibayar kepada perusahaan asuransi

Sapi akan dipasang identifikasi (eartag)

Menyiapkan identitas kelompok dan/atau peserta (KTP/identitas lainnya)

(Dalam Jutaan Rupiah)PT. ASURANSI PELAKSANA

(Penanggung)

DINAS yang membidangi fungsi

peternakan dankesehatan hewan

KAB/KOTA

(1) PemberitahuanKematian

(4) Hasil PemeriksaanKlaim

(5) Pengesahan BA KlaimPETERNAK/ KELOMPOK PETERNAK

(Tertanggung)

LOSS ADJUSTER (Penilai

Kerugian)

Sapi Mati(isi gambar)

(3) Pemeriksaan danPerhitungan

(3) Pemeriksaan danPerhitungan

(2) PemberitahuanKlaim

(6) Persetujuan dan Pembayaran

Skema Penanganan Klaim AUTS

Hal yang Perlu Diperhatikan saat Proses Klaim

Sapi yang berpotensi terjadi klaim segera dilaporkan dan dilakukan tindakan penyelamatan/minimalisasikerugian

Terhadap sapi yang dilakukan pemotongan dan berhasil dijual akan diperhitungkan sebagai salvage (pengurang nilai kerugian)

Khusus kejadian kehilangan karena pencurian dikenakan risiko sendiri 10% dari harga pertanggungan

Mengisi dokumen klaim seperti : mengisi formulir klaim dan berita acara kematian; menyiapkandokumentasi foto-foto kematian sapi; dokumen pernyataan penyebab sapi mati oleh dokter hewan/petugasyang sederajat, keterangan hilang dari pihak berwenang.

Survey akan dilakukan oleh perusahaan asuransi

Persetujuan klaim diberikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen klaim lengkap diterimaperusahaan asuransi

Pembayaran klaim selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak persetujuan klaim disampaikan

1

2

3

4

5

6

7

• Jasindo telah mendapat Izin produk dari Otoritas Jasa Keuangan No.S-578/NB.11/2013untuk memasarkan AUTS secara konsorsium dengan member yaitu Asuransi Bumida dan Asuransi Raya.

• Skema pembayaran premi 100% swadaya• Harga Pertanggungan = agree valued sesuai harga wajar• Polis yang digunakan adalah polis Asurani Ternak Sapi Jasindo 2013• Uji coba dari tahun 2013 – Sept 2015; 2004 sapi; Padang, Yogya, Bali Solo, Cirebon, dll• L/R = 344,8%; Premi Rp.309 jt; Rp 1,08 Milyar• Klaim terbesar 70% disebabkan penyakit brucelosis, kasus sapi di Yogyakarta

Jaminan Pengecualian Usia Sapi Tarif 1 tahun Tarif jangkapendek

• Kematian karena :penyakit,kecelakaan,melahirkan

• Kehilangan karenapencurian

• Kematiankarenakelalaian

• Wabah• Kebakaran• Bencana Alam• Kerusuhan• Huru-hara• Potong paksa

karena mandul• dll sesuai polis

15 bln – 8 thn

• Sapi betina danjantan

• Sapi potong & perah

1 tahun = 2% Khusus sapi penggemukan :

6 bln = 1.4%5 bln = 1.2%4 bln = 1.0%3 bln = 0.8%

Pengalaman Uji Coba AUTS oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

37

Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi

38

Realisasi Pelaksanaan AUTS Tahun 2016-2019

Tahun 2016

• Premi AUTS sebesar Rp5.405 juta denganrincian premi subsidi (80%) sebesar Rp4.324 juta dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp1.081 juta.

• Jumlah sapi sebanyak 27.025 ekor sapi atau 22,52% dari target 120 ribu ekor sapi di 22 Provinsi.

• klaim AUTS 2016 sebesar Rp11.576,99 juta.

Tahun 2017

• Premi AUTS sebesarRp18.435 juta denganrincian premi subsidi(80%) sebesarRp14.748 juta danpremi non subsidi(20%) sebesarRp3.687 juta.

• Jumlah sapi sebanyak92.176 ekor sapi atau76,81% dari target120 ribu ekor sapi di27 Provinsi.

• Jumlah peternaksebanyak 63.592.

• Klaim AUTS 2017sebesar Rp30.048,16juta.

Tahun 2018

• Premi AUTS adalahsebesar Rp24.000,00juta dengan rincianpremi subsidi (80%)sebesar Rp19.200,00juta dan premi nonsubsidi (20%) sebesarRp4.800,00 juta.

• Jumlah sapi sebanyak120.000 ekor sapiatau 100% dari target120 ribu ekor sapi di27 Provinsi.


• Klaim AUTS 2018sebesar Rp22.223,10juta.

Tahun 2019(per 31 Juli 2019)

• Premi AUTS adalahsebesar Rp15.000,20juta dengan rincianpremi subsidi (80%)sebesar Rp12.000,16juta dan premi nonsubsidi (20%) sebesarRp6.000,08 juta.

• Jumlah sapi sebanyak75.001 ekor sapi atau62,50% dari target120 ribu ekor sapi di27 Provinsi.


• Klaim AUTS 2019sebesarRp2.531,85juta.

Realisasi Premi dan Klaim AUTS Berdasarkan Provinsi Tahun 2016

No Provinsi Jumlah Sapi Realisasi Premi (Rupiah) Klaim (Rupiah)

1 JAWA TENGAH 5.212 1.042.400.000 1.538.515.744

2 SULAWESI SELATAN 4.186 837.200.000 1.445.400.000

3 JAWA TIMUR 2.920 584.000.000 2.774.890.000

4 KALIMANTAN TIMUR 2.653 530.600.000 919.705.000

5 JAWA BARAT 2.326 465.200.000 739.050.000

6 SUMATRA UTARA 1.866 373.200.000 1.363.800.000

7 DI YOGYAKARTA 1.364 272.800.000 299.550.000

8 NUSA TENGGARA BARAT 1.211 242.200.000 530.850.000

9 SUMATRA BARAT 979 195.800.000 279.827.000

10 NANGROE ACEH DARUSSALAM 839 167.800.000 637.100.000

11 BALI 785 157.000.000 260.000.000

12 LAMPUNG 752 150.400.000 189.000.000

13 BANTEN 352 70.400.000 70.500.000

14 JAMBI 289 57.800.000 148.300.000

15 SUMATRA SELATAN 254 50.800.000 110.000.000

16 SULAWESI BARAT 238 47.600.000 30.000.000

17 KALIMANTAN TENGAH 230 46.000.000 30.000.000

18 GORONTALO 182 36.400.000 80.000.000

19 SULAWESI TENGAH 160 32.000.000 46.000.000

20 KEP. BANGKA BELITUNG 135 27.000.000 70.000.000

21 KALIMANTAN SELATAN 86 17.200.000 14.500.000

22 NUSA TENGGARA TIMUR 6 1.200.000 -

Total 27.025 5.405.000.000 11.576.987.744


No Provinsi Target AUTS Jumlah Peternak Jumlah Sapi Realisasi Thd Target Premi 100% Klaim (Rp)

1 JAWA TIMUR 17.500 16.196 21.639 123,65% 4.327.800.000 7.220.590.000 2 JAWA BARAT 16.000 13.203 15.038 93,99% 3.007.600.000 2.935.360.000

3 SULAWESI SELATAN 3.000 5.660 10.849 361,63% 2.169.800.000 3.211.900.000 4 JAWA TENGAH 19.500 7.544 9.383 48,12% 1.876.600.000 2.531.665.744 5 LAMPUNG 4.000 3.877 5.986 149,65% 1.197.200.000 1.646.800.000 6 SUMATRA BARAT 6.000 1.984 4.412 73,53% 882.400.000 1.382.200.000 7 GORONTALO - 2.462 4.159 0,00% 831.800.000 1.135.270.000

8 SUMATRA UTARA 3.000 1.365 3.591 119,70% 718.200.000 3.013.350.000 9 RIAU - 3.409 3.414 0,00% 682.800.000 1.048.800.000

10NUSA TENGGARA BARAT

7.000 2.105 2.798 39,97% 559.600.000795.450.000

11 KALIMANTAN TIMUR 4.000 760 1.695 42,38% 339.000.000 1.144.540.000 12 ACEH 2.000 446 1.274 63,70% 254.800.000 974.400.000

13 DI YOGYAKARTA 5.000 639 989 19,78% 197.800.000 251.630.000

14 SUMATRA SELATAN 4.000 416 977 24,43% 195.400.000 339.000.000 15 BENGKULU 3.000 380 951 31,70% 190.200.000 470.500.000

16 SULAWESI TENGAH 5.000 597 880 17,60% 176.000.000 285.650.000 17 JAMBI - 410 850 0,00% 170.000.000 365.800.000 18 BALI 5.500 677 768 13,96% 153.600.000 220.000.000

19KEP. BANGKA BELITUNG

- 315 673 0,00% 134.600.000222.500.000

20 SULAWESI TENGGARA 2.000 163 456 22,80% 91.200.000 220.500.000 21 BANTEN 4.500 203 407 9,04% 81.400.000 91.750.000

22 KALIMANTAN TENGAH - 302 339 0,00% 67.800.000 180.000.000 23 SULAWESI BARAT - 205 275 0,00% 55.000.000 204.500.000

24NUSA TENGGARA TIMUR

5.000 144 144 2,88% 28.800.00056.000.000

25 KALIMANTAN SELATAN 4.000 33 96 2,40% 19.200.000 60.000.000

26 KALIMANTAN BARAT - 58 72 0,00% 14.400.000 -

27 KALIMANTAN UTARA - 39 61 0,00% 12.200.000 40.000.000

Total 120.000 63.592 92.176 76,81% 18.435.200.000 30.048.155.744


NO PROVINSITARGET AUTS

Jumlah Peternak

Jumlah Sapi Realisasi

Thd Target Premi 100% Klaim 2018 (Rp)

1 JAWA TIMUR 17.500 14.202 25.486 145,63% 5.097.200.000 3.233.570.000

2 JAWA BARAT 16.000 12.617 14.830 92,69% 2.966.000.000 1.768.975.000

3 SULAWESI SELATAN 3.000 7.401 13.782 459,40% 2.756.400.000 3.046.850.000

4 LAMPUNG 4.000 7.607 12.622 315,55% 2.524.400.000 1.843.750.000

5 JAWA TENGAH 19.500 8.343 11.553 59,25% 2.310.600.000 1.868.550.000

6 SUMATRA BARAT 6.000 3.262 7.080 118,00% 1.416.000.000 1.500.445.000

7 SUMATRA UTARA 3.000 1.873 6.052 201,73% 1.210.400.000 2.803.700.000

8 GORONTALO 4.223 5.063 1.012.600.000 765.150.000

9 NUSA TENGGARA BARAT 7.000 2.238 3.825 54,64% 765.000.000 557.200.000

10 RIAU - 2.863 2.897 579.400.000 567.100.000

11 JAMBI 1.499 2.793 558.600.000 962.200.000

12 SUMATRA SELATAN 4.000 1.045 2.416 60,40% 483.200.000 568.000.000

13 SULAWESI TENGAH 5.000 1.621 2.201 44,02% 440.200.000 587.600.000

14 BALI 5.500 1.168 1.535 27,91% 307.000.000 303.500.000

15 KEP. BANGKA BELITUNG 756 1.500 300.000.000 193.155.000

16 SULAWESI BARAT 652 1.338 267.600.000 232.500.000

17 KALIMANTAN TIMUR 4.000 481 1.116 27,90% 223.200.000 194.000.000

18 BENGKULU 3.000 895 1.079 35,97% 215.800.000 319.550.000

19 BANTEN 4.500 418 831 18,47% 166.200.000 184.800.000

20 DI YOGYAKARTA 5.000 367 524 10,48% 104.800.000 182.000.000

21 KALIMANTAN TENGAH 424 424 84.800.000 151.000.000


23 ACEH 2.000 200 385 19,25% 77.000.000 240.000.000

24 SULAWESI TENGGARA 2.000 68 102 5,10% 20.400.000 4.500.000

25 NUSA TENGGARA TIMUR 5.000 49 91 1,82% 18.200.000 30.000.000

26 KALIMANTAN UTARA 19 50 10.000.000 10.000.000

27 KALIMANTAN BARAT 18 19 3.800.000 -

Total 120.000 74.508 120.000 100,00% 24.000.000.000 22.223.095.000

Realisasi Premi dan Klaim AUTS Berdasarkan Provinsi Tahun 2019(per 31 Juni 2019)

NO PROVINSITARGET AUTS

Jumlah Peternak

Jumlah Sapi Realisasi Thd Target Premi 100% Klaim (Rp)

Tahun 2019

1 JAWA BARAT 16.000 8.745 11.185 69,91% 2.237.000.000 171.800.000

2 JAWA TIMUR 17.500 5.367 10.729 61,31% 2.145.800.000 407.850.000

3 SULAWESI SELATAN 3.000 4.488 8.628 287,60% 1.725.600.000 257.350.000

4 LAMPUNG 4.000 4.473 7.557 188,93% 1.511.400.000 83.750.000

5 SUMATRA UTARA 3.000 1.628 5.796 193,20% 1.159.200.000 532.650.000

6 GORONTALO 3.786 5.738 1.147.600.000 38.000.000

7 JAWA TENGAH 19.500 4.024 5.629 28,87% 1.125.800.000 247.500.000

8 NUSA TENGGARA BARAT 7.000 2.215 5.047 72,10% 1.009.400.000 53.000.000

9 SUMATRA BARAT 6.000 1.633 3.846 64,10% 769.200.000 151.900.000

10 KEP. BANGKA BELITUNG 1.232 2.529 505.800.000 60.000.000

11 SULAWESI TENGAH 5.000 863 1.292 25,84% 258.400.000 14.000.000

12 BALI 5.500 916 1.185 21,55% 237.000.000 30.000.000

13 SUMATRA SELATAN 4.000 486 1.159 28,98% 231.800.000 209.000.000

14 JAMBI 494 914 182.800.000 -

15 SULAWESI BARAT 298 727 145.400.000 52.000.000

16 RIAU - 610 717 143.400.000 82.800.000

17 KALIMANTAN TIMUR 4.000 236 617 15,43% 123.400.000 20.000.000


19 BENGKULU 3.000 84 305 10,17% 61.000.000 34.000.000

20 BANTEN 4.500 96 189 4,20% 37.800.000 -

21 KALIMANTAN UTARA 80 181 36.200.000 -

22 ACEH 2.000 18 136 6,80% 27.200.000 -

23 NUSA TENGGARA TIMUR 5.000 73 134 2,68% 26.800.000 -

24 KALIMANTAN BARAT 55 123 24.600.000 10.000.000

25 KALIMANTAN TENGAH 48 100 20.000.000 6.250.000

26 SULAWESI TENGGARA 2.000 30 68 3,40% 13.600.000 -

27 DI YOGYAKARTA 5.000 6 6 0,12% 1.200.000 -

TOTAL 120.000 42.190 75.001 62,50% 15.000.200.000 2.531.850.000

Pertumbuhan AUTS Tahun 2017 - 2018

• Jumlah peternak yang mengikuti program AUTS dan jumlah sapi yang di-cover programAUTS terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2018. Peningkatan palingsignifikan terjadi pada tahun 2017 dikarenakan pada tahun 2016 program AUTS baruberjalan pada bulan Juli 2016.

• Pada tahun 2018 jumlah sapi yang di cover mencapai target yang dicanangkan olehPemerintah melalui Kementerian Pertanian yaitu sebanyak 120.000 sapi.

Kendala Pelaksanaan AUTS

Permasalahan yang dihadapi dari hasil evaluasi AUTS di beberapa Provinsi yang sudah

dilakukan:

1. Sosialisasi sampai tingkat peternak masih kurang sehingga pemahaman petani terhadap AUTS

dan manfaatnya masih rendah.

2. Dukungan dari petugas Dinas Kementan atau petugas kesehatan hewan di tingkat lapangan

masih kurang.

3. Terbatasnya jumlah petugas PT Jasindo sehingga mengakibatkan penanganan pendaftaran dan

proses pembayaran klaim masih mengalami keterlambatan.

Solusi yang dilaksanakan :

1. Peningkatan sosialisasi dan pengawalan dari petugas Kementan dan PT Jasindo sampai tingkat

peternak.

2. Mensinergikan kegiatan pemerintah pusat (Sapi Indukan Wajib Bunting - SIWAB), pemerintah

daerah dan bantuan lain yang dilaksanakan.

3. Penambahan jumlah SDM PT Jasindo dan memperbaiki insfrastruktur agar mempermudah

proses pendaftaran dan proses klaim.

4. Dinas Kementan tingkat Kabupaten dan Provinsi mempercepat proses penetapan Daftar

Peserta Definitif (DPD) untuk dikirim ke Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai

dasar pembayaran bantuan premi setelah pendaftaran peserta AUTS.


Asuransi Nelayan

45

No Pertanggungan Keterangan

1. Kematian – Kecelakan Laut 100% HP atau Rp200.000.000

2. Kematian – di luar kecelakaan laut 80% HP atau Rp160.000.000

3. Cacat tetap Maksimal 50% HP atau maksimal Rp100.000.000

4. Biaya perawatan/pengobatan Maksimal 10% HP atau maksimal Rp20.000.000

Program asuransi nelayan ditargetkan untuk 600.000 nelayan dengan harga

pertanggungan sebesar Rp200.000.000,- dan jumlah premi sebesar Rp175.000,- yang

sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun jaminan

pertanggungan yang di-cover yaitu kecelakaan diri dengan rincian sebagai berikut:

Jaminan Pertanggungan Tahun 2016

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) telah ditetapkan sebagai pelaksana asuransi

bagi nelayan berdasarkan surat penunjukkan dari Kementerian Kelautan dan

Perikanan nomor 4120/PL.420/d5/PPK/IX/2016 tanggal 15 September 2016.

Jaminan Pertanggungan Asuransi Nelayan Tahun 2016

Jaminan Pertanggunan Asuransi Nelayan Tahun 2017

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan perubahanjaminan pertanggungan asuransi nelayan pada tahun 2017 dikarenakan tingginya loss ratio tahun 2016yang mayoritas disebabkan oleh meninggal alami diluar kegiatan penangkapan ikan dengan kategoriumur 56-65 tahun. Adapun jaminan pertanggungan asuransi nelayan tahun 2017 adalah sbb:

Santunan kecelakan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan

1. Kematian akibat kecelakaan Rp200.000.000

2. Kematian akibat selain kecelakaan (Max)a. Usia 17-45 tahunb. Usia 46 – 55 tahunc. Usia 56 – 65 tahun

Rp160.000.000Rp40.000.000Rp20.000.000

3. Cacat Tetap Rp100.000.000

4. Biaya Pengobatan Rp20.000.000

Santunan kecelakan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan


2. Kematian akibat selain kecelakaan (Max)a. Usia 17-45 tahunb. Usia 46 – 55 tahunc. Usia 56 – 65 tahun

Rp160.000.000Rp40.000.000Rp20.000.000

3. Cacat Tetap Rp100.000.000

4. Biaya Pengobatan Rp20.000.000

Santunan kecelakan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan


2. Cacat Tetap (Max) Rp100.000.000 (max)

3. Biaya Pengobatan (Max) Rp20.000.000 (max)

Santunan kecelakan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan


2. Cacat Tetap (Max) Rp100.000.000 (max)

4. Biaya Pengobatan (Max) Rp20.000.000 (max)

Manfaat Pertanggungan Lain/Tambahan

Risiko Kematian selain kecelakaan Rp5.000.000

Jaminan Pertanggungan Asuransi Nelayan Tahun 2019

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kembali ditetapkan menjadi pelaksana asuransi nelayan tahun 2019pada bulan April 2019.

Premi tahun 2019 adalah sebesar Rp140.000 (seluruhnya disubsidi negara)

Asuransi nelayan telah mendapatkan persetujuan produk dari OJK melalui surat nomor

S-1516/NB.111/2019 tanggal 5 April 2019

Kriteria Nelayan pada Asuransi Nelayan

Kriteria nelayan yang di-cover oleh Asuransi Nelayan:

1. Memiliki kartu nelayan yang masih berlaku;

2. Memiliki rekening tabungan atau membuat surat pernyataan kesanggupan memiliki rekening tabungan;

3. Menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage (GT);

4. Berusia paling tinggi 65 tahun;

5. Periode pertanggungan yaitu 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal penetapan surat keputusan Direktorat

Jenderal Perikanan Tangkap;

6. Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari Pemerintah atau pernah mendapatkan

program asuransi dari Pemerintah namun polis asuransinya sudah berakhir masa berlakunya atau jenis

risiko yang dijamin berbeda;

7. Bagi nelayan yang telah mendapatkan bantuan premi asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

tahun 2016 tidak boleh diusulkan kembali dan diharuskan mengikuti program asuransi nelayan secara

mandiri;

8. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

dan

9. Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

Capaian Asuransi Nelayan Tahun 2016

Capaian Asuransi Nelayan sampai dengan 31

Desember 2016 mencapai 409.116 orang

nelayan dan total premi mencapai

Rp71.595,30 juta. Adapun nilai klaim asuransi

nelayan tahun 2016 sampai dengan

31 Desember 2017 adalah sebesar

Rp261.471,92 juta.

No Provinsi Realisasi 2016 (Nelayan) Premi (Rupiah)

1 Aceh 21.634 3.785.950.000 2 Sumatera Utara 14.935 2.613.625.000 3 Sumatera Barat 6.148 1.075.900.000 4 Riau 7.726 1.352.050.000 5 Jambi 1.201 210.175.000 6 Sumatera Selatan 2.645 462.875.000 7 Bengkulu 2.832 495.600.000 8 Lampung 7.887 1.380.225.000 9 Bangka Belitung 8.277 1.448.475.000

10 Kepulauan Riau 12.123 2.121.525.000 11 DKI Jakarta 3.128 547.400.000 12 Jawa Barat 35.074 6.137.950.000 13 Jawa Tengah 36.872 6.452.600.000 14 DI Yogyakarta 747 130.725.000 15 Jawa Timur 78.873 13.802.775.000 16 Banten 7.897 1.381.975.000 17 Bali 9.389 1.643.075.000 18 Nusa Tenggara Barat 9.477 1.658.475.000 19 Nusa Tenggara Timur 2.820 493.500.000 20 Kalimantan Barat 7.977 1.395.975.000 21 Kalimantan Tengah 5.026 879.550.000 22 Kalimantan Selatan 10.788 1.887.900.000 23 Kalimantan Timur 6.930 1.212.750.000 24 Kalimantan Utara 3.002 525.350.000 25 Sulawesi Utara 6.152 1.076.600.000 26 Sulawesi Tengah 20.801 3.640.175.000 27 Sulawesi Selatan 23.900 4.182.500.000 28 Sulawesi Tenggara 19.213 3.362.275.000 29 Provinsi Gorontalo 4.571 799.925.000 30 Sulawesi Barat 5.906 1.033.550.000 31 Maluku 10.796 1.889.300.000 32 Maluku Utara 4.468 781.900.000 33 Papua 957 167.475.000 34 Papua Barat 8.944 1.565.200.000

JUMLAH 409.116 71.595.300.000

Capaian Asuransi Nelayan Tahun 2017(Program berjalan Juli 2017)

Capaian Asuransi Nelayan Tahun 2017 per 31 Desember 2017 mencapai 500.000 orang nelayan atau 100% dari target 500.000 nelayan dan total premi mencapai Rp87,500 juta serta klaim sebesar Rp95.307,27 juta

No Provinsi Target Jumlah Nelayan Realisasi Thd Target Jumlah Premi (Rp) Jumlah Nelayan Klaim Klaim (Rp) 1 Jawa Timur 59.550 52.313 87,85% 9.154.775.000 100 8.730.137.723 2 Jawa Tengah 53.700 46.204 86,04% 8.085.700.000 158 10.258.699.067 3 Sulawesi Selatan 37.450 37.811 100,96% 6.616.925.000 61 4.400.214.800 4 Sulawesi Tenggara 20.450 31.874 155,86% 5.577.950.000 81 5.516.809.000 5 Sumatera Utara 33.650 23.432 69,63% 4.100.600.000 158 9.107.068.533 6 Sulawesi Utara 14.950 22.043 147,44% 3.857.525.000 81 4.226.658.667 7 Jawa Barat 17.550 19.901 113,40% 3.482.675.000 73 4.446.081.815 8 Aceh 21.370 19.214 89,91% 3.362.450.000 88 7.199.981.666 9 Nusa Tenggara Barat 18.100 17.794 98,31% 3.113.950.000 42 3.215.251.916

10 Nusa Tenggara Timur 15.350 17.080 111,27% 2.989.000.000 11 880.000.000 11 Sulawesi Barat 16.600 16.746 100,88% 2.930.550.000 27 1.308.912.565 12 Riau 19.350 16.178 83,61% 2.831.150.000 36 2.060.000.000 13 Kepulauan Riau 16.800 15.639 93,09% 2.736.825.000 40 2.477.045.139 14 Kep. Bangka Belitung 13.400 14.781 110,31% 2.586.675.000 36 2.402.612.537 15 Sulawesi Tengah 11.000 14.470 131,55% 2.532.250.000 74 6.492.208.500 16 Banten 10.850 11.442 105,46% 2.002.350.000 37 1.829.904.966 17 Maluku Utara 8.500 11.027 129,73% 1.929.725.000 20 1.995.059.000 18 Sumatera Barat 10.800 10.515 97,36% 1.840.125.000 29 1.464.155.000 19 Kalimantan Timur 12.670 9.863 77,85% 1.726.025.000 18 1.118.575.000 20 Lampung 10.175 9.465 93,02% 1.656.375.000 13 1.210.458.000 21 Papua 8.050 9.003 111,84% 1.575.525.000

22 Maluku 4.950 8.379 169,27% 1.466.325.000 9 960.997.000 23 Kalimantan Selatan 7.420 8.289 111,71% 1.450.575.000 60 6.198.350.000 24 Gorontalo 5.600 7.638 136,39% 1.336.650.000 31 2.173.724.115 25 Kalimantan Tengah 4.500 7.543 167,62% 1.320.025.000 14 529.547.034 26 Sumatera Selatan 6.350 7.470 117,64% 1.307.250.000 19 1.580.000.000 27 Bali 8.645 7.046 81,50% 1.233.050.000 11 408.413.027 28 Kalimantan Barat 11.050 6.702 60,65% 1.172.850.000 21 1.220.269.400 29 Bengkulu 5.100 5.799 113,71% 1.014.825.000 8 308.273.429 30 Kalimantan Utara 4.700 5.650 120,21% 988.750.000 1 5.349.000 31 Papua Barat 3.320 3.982 119,94% 696.850.000 16 1.270.367.820 32 Jambi 4.800 2.260 47,08% 395.500.000 4 262.200.000 33 D.I. Yogyakarta 1.750 1.247 71,26% 218.225.000 2 49.952.450 34 DKI Jakarta 1.500 1.200 80,00% 210.000.000

Total 500.000 500.000 100,00% 87.500.000.000 1.379 95.307.277.169

Capaian Asuransi Nelayan Tahun 2018(Program berjalan Agustus 2018)

Capaian Asuransi Nelayan Tahun 2018 mencapai 138,863 orang nelayan atau 27,77% dari target 500.000 nelayan (program baru berjalan Agustus 2018) dan total premi mencapai Rp24.301,01 juta dan klaim per 31 Juli 2019 sebesar Rp13.314,71 juta.

NO PROVINSI TARGET JUMLAH NELAYAN JUMLAH PREMI Realisasi Thd Target JUMLAH NELAYAN KLAIM NILAI KLAIM (Rp)

1 Sulawesi Tengah 11.000 9.846 1.723.050.000 89,51% 8 362.484.000

2 Banten 10.850 6.926 1.212.050.000 63,83% 23 2.057.989.750

3 Aceh 21.370 10.903 1.908.025.000 51,02% 16 1.543.022.000

4 Bengkulu 5.100 2.591 453.425.000 50,80% 3 41.731.000

5 Gorontalo 5.600 2.386 417.550.000 42,61% 6 385.000.000

6 Bali 8.645 3.366 589.050.000 38,94% 4 360.457.000

7 Sulawesi Utara 14.950 5.707 998.725.000 38,17% 10 530.000.000

8 Jawa Tengah 53.700 20.007 3.501.225.000 37,26% 11 610.000.000

9 Jambi 4.800 1.676 293.300.000 34,92% 2 180.000.000

10 Jawa Timur 59.550 17.780 3.111.500.000 29,86% 15 724.407.854

11 Sulawesi Selatan 37.450 11.007 1.926.225.000 29,39% 5 365.000.000

12 Sumatera Utara 33.650 9.523 1.666.525.000 28,30% 30 2.569.474.220

13 Sumatera Selatan 6.350 1.785 312.375.000 28,11% 4 282.303.390

14 Maluku 4.950 1.356 237.300.000 27,39% 1 3.550.500

15 Sulawesi Tenggara 20.450 5.216 912.800.000 25,51% 4 500.000.000

16 Kalimantan Barat 11.050 2.521 441.175.000 22,81% 2 40.000.000

17 Maluku Utara 8.500 1.872 327.600.000 22,02% 5 280.000.000

18 Nusa Tenggara Barat 18.100 3.815 667.625.000 21,08% 6 267.624.500

19 Nusa Tenggara Timur 15.350 2.827 494.725.000 18,42% - -

20 Lampung 10.175 1.873 327.775.000 18,41% 3 50.923.000

21 Kalimantan Selatan 7.420 1.338 234.150.000 18,03% 1 40.000.000

22 Papua Barat 3.320 576 100.800.000 17,35% 4 280.000.000

23 Papua 8.050 1.265 221.375.000 15,71%

24 Sumatera Barat 10.800 1.682 294.350.000 15,57% 1 20.000.000

25 Kalimantan Tengah 4.500 699 122.325.000 15,53% - -

26 Kalimantan Utara 4.700 722 126.350.000 15,36% - -

27 Jawa Barat 17.550 2.695 471.625.000 15,36% 3 280.000.000

28 D.I. Yogyakarta 1.750 260 45.500.000 14,86% 1 160.000.000

29 Riau 19.350 2.785 487.375.000 14,39% 11 820.000.000

30 Kepulauan Riau 16.800 1.575 275.625.000 9,38% 1 160.000.000

31 Kalimantan Timur 12.670 876 153.300.000 6,91% 4 400.741.031

32 Sulawesi Barat 16.600 1.101 192.675.000 6,63% - -

33 Kep. Bangka Belitung 13.400 306 53.550.000 2,28% - -

34 DKI Jakarta 1.500 - - 0,00%

TOTAL 500.000 138.863 24.301.025.000 27,77% 184 13.314.708.245

Capaian Asuransi Nelayan Tahun 2019(Program berjalan Juli 2019)

Capaian Asuransi Nelayan 2019 mencapai 60.000 orang nelayan atau 12% dari target 500.000 nelayan (program baru berjalan Juni 2019) dan total premi mencapai Rp8.400,00 juta dan belum terdapat klaim.

NO PROVINSI TARGET JUMLAH NELAYAN JUMLAH PREMI Realisasi thd

target JUMLAH NELAYAN NILAI KLAIM

1 Kalimantan Selatan 7.420 3.474 486.360.000 46,82% - -

2 Bali 8.645 3.241 453.740.000 37,49% - -

3 Sulawesi Tenggara 20.450 6.462 904.680.000 31,60% - -

4 D.I. Yogyakarta 1.750 480 67.200.000 27,43% - -

5 Bengkulu 5.100 1.389 194.460.000 27,24% - -

6 Jawa Barat 17.550 4.046 566.440.000 23,05% - -

7 Lampung 10.175 2.341 327.740.000 23,01% - -

8 Maluku Utara 8.500 1.765 247.100.000 20,76% - -

9 Sulawesi Selatan 37.450 6.449 902.860.000 17,22% - -

10 Papua Barat 3.320 560 78.400.000 16,87% - -

11 Jawa Timur 59.550 8.797 1.231.580.000 14,77% - -

12 Kep. Bangka Belitung 13.400 1.928 269.920.000 14,39% - -

13 Kalimantan Tengah 4.500 572 80.080.000 12,71% - -

14 Nusa Tenggara Barat 18.100 2.172 304.080.000 12,00% - -

15 Aceh 21.370 2.513 351.820.000 11,76% - -

16 Kalimantan Utara 4.700 500 70.000.000 10,64% - -

17 Kepulauan Riau 16.800 1.561 218.540.000 9,29% - -

18 Jawa Tengah 53.700 4.899 685.860.000 9,12% - -

19 Sulawesi Tengah 11.000 852 119.280.000 7,75% - -

20 Sumatera Utara 33.650 2.305 322.700.000 6,85% - -

21 Riau 19.350 1.161 162.540.000 6,00% - -

22 Sulawesi Utara 14.950 836 117.040.000 5,59% - -

23 Papua 8.050 406 56.840.000 5,04%

24 Jambi 4.800 218 30.520.000 4,54% - -

25 Sumatera Barat 10.800 323 45.220.000 2,99% - -

26 Kalimantan Barat 11.050 281 39.340.000 2,54% - -

27 Sumatera Selatan 6.350 153 21.420.000 2,41% - -

28 Nusa Tenggara Timur 15.350 200 28.000.000 1,30% - -

29 Banten 10.850 116 16.240.000 1,07% - -

30 Gorontalo 5.600 - - 0,00% - -

31 Maluku 4.950 - - 0,00% - -

32 Kalimantan Timur 12.670 - - 0,00% - -

33 Sulawesi Barat 16.600 - - 0,00% - -

34 DKI Jakarta 1.500 - - 0,00%

TOTAL 500.000 60.000 8.400.000.000 12,00% - -

Pertumbuhan Asuransi Nelayan tahun 2016 - 2018

• Jumlah nelayan yang mengikuti asuransi nelayan subsidi premi dari Pemerintah tahun2017 mengalami peningkatan 22,21% namun capaian nelayan yang mengikuti asuransidimaksud pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 72,23%.

• Hal tersebut dikarenakan berdasarkan ketentuan Kementerian Kelautan dan Perikanandiketahui bahwa nelayan yang telah mendapatkan bantuan premi tidak dapat diusulkankembali. Ketentuan dimaksud sedang dalam kajian mengingat animo yang cukup tinggidari nelayan atas asuransi tersebut.

Fitur Asuransi Nelayan Komersial

Opsi Harga Pertanggungan Premi (per tahun)

Opsi 1 Rp200.000.000 Rp175.000

Besar Santunan diberikan sesuai manfaat sebagai berikut:a. Kematian akibat kecelakaan

o Saat aktivitas penangkapan ikan di perairan (A.1): 100% HPo Selain aktivitas penangkapan ikan di perairan (A.2): 10% HP

b. Cacat Tetap : Maks. 50% HP (sesuai Tabel Manfaat)c. Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan: Maks. 10% HP (sesuai bukti pembayaran)d. Extra Benefit - Kematian akibat selain Kecelakaan : 10% HP

Opsi 2 Rp100.000.000 Rp100.000




Opsi 3 Rp50.000.000 Rp75.000




Kriteria Peserta Asuransi Nelayan Komersial

Kriteria Peserta Asuransi Nelayan

A Warga Negara Indonesia (WNI)

B Memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Nelayan/Kartu Pelaku Usaha Kelautan

dan Perikanan (Kartu KUSUKA)

C Merupakan Nelayan kecil, Nelayan Tradisional dan Nelayan buruh

D Memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan penangkapan ikan di

perairan laut dan perairan darat

E Berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima)

tahun pada saat pendaftaran asuransi.

F Diutamakan tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi

Nelayan, Perusahaan dan kelompok kolektif lainnya

Target premi dari program asuransi nelayan mandiriadalah sebesar Rp10.000.000.000

Asuransi Nelayan Komersial Tahun 2018

No Provinsi Jumlah Peserta Premi (Rp) Jumlah Peserta

Nilai Klaim (Rp)

1 JAWA TENGAH 5.163 805.575.000 41 863.706.866

2 SULAWESI TENGAH 2.943 504.325.000 - -

3 JAWA TIMUR 2.577 372.625.000 18 445.000.000

4 KEP. BANGKA BELITUNG 2.416 422.525.000 16 320.000.000

5 JAWA BARAT 2.338 342.700.000 24 402.805.688

6 BALI 1.140 172.125.000 10 187.867.545

7 KALIMANTAN SELATAN 1.125 161.050.000 8 60.000.000

8 KEP. RIAU 1.041 163.525.000 2 30.000.000

9 BANTEN 947 165.725.000 14 348.000.000

10 SUMATRA UTARA 906 156.050.000 18 260.037.411

11 NUSA TENGGARA BARAT 797 133.925.000 8 141.082.600

12 SULAWESI TENGGARA 711 110.800.000 7 240.000.000

13 SULAWESI SELATAN 697 98.000.000 4 67.308.000

14 KALIMANTAN BARAT 677 103.925.000 9 136.000.000

15 GORONTALO 618 103.800.000 3 60.000.000

16 RIAU 559 73.300.000 2 30.000.000

17 KALIMANTAN TIMUR 364 63.700.000 4 60.950.000

18 SUMATRA BARAT 329 51.650.000 3 60.000.000

19 SUMATRA SELATAN 318 52.475.000 6 87.600.000

20 NUSA TENGGARA TIMUR 286 49.525.000

21 SULAWESI BARAT 277 44.775.000 1 20.000.000

22 KALIMANTAN TENGAH 264 41.000.000 - -

23 LAMPUNG 168 23.900.000 3 27.042.555

24 JAMBI 158 21.925.000 - -

25 SULAWESI UTARA 151 26.425.000 2 21.205.000

26 PAPUA BARAT 134 23.450.000 5 419.782.441

27 ACEH 130 22.750.000 5 280.000.000

28 MALUKU UTARA 126 22.050.000 - -

29 DKI JAKARTA 38 5.850.000 - -

30 BENGKULU 37 6.475.000 - -

31 DI YOGYAKARTA 18 1.350.000

32 PAPUA 4 700.000 - -

GRAND TOTAL 27.457 4.347.975.000 213 4.568.388.106

Asuransi Nelayan Mandiri Tahun 2019(per 31 Juli 2019)

No Provinsi Jumlah Peserta Premi Jumlah Peserta

Klaim Nilai Klaim (Rp)

1 JAWA TENGAH 5.383 913.400.000 2 21.256.110

2 JAWA BARAT 1.302 180.350.000 2 20.532.000

3 NUSA TENGGARA BARAT 692 119.600.000 1 20.000.000

4 SULAWESI SELATAN 664 89.350.000 - -

5 KALIMANTAN BARAT 386 61.800.000 - -

6 KEP. BANGKA BELITUNG 348 60.550.000 - -

7 JAWA TIMUR 374 52.875.000 - -

8 KALIMANTAN SELATAN 380 52.800.000 1 20.000.000

9 SUMATRA UTARA 275 48.050.000 1 2.645.000

10 KEP. RIAU 310 47.300.000 1 10.000.000

11 MALUKU UTARA 248 42.700.000 - -

12 BALI 250 38.925.000 - -

13 KALIMANTAN TENGAH 200 34.775.000 - -

14 GORONTALO 195 33.825.000 - -

15 SULAWESI TENGGARA 211 30.400.000 - -

16 RIAU 212 27.250.000 - -

17 ACEH 142 24.850.000 1 20.000.000

18 SULAWESI BARAT 116 20.225.000 - -

19 BENGKULU 224 16.800.000 - -

20 BANTEN 82 14.350.000 - -

21 KALIMANTAN TIMUR 73 12.775.000 - -

22 SULAWESI UTARA 71 12.425.000 - -

23 LAMPUNG 89 10.600.000 - -

24 SUMATRA SELATAN 82 10.475.000 - -

25 JAMBI 73 9.375.000 - -

26 SULAWESI TENGAH 54 9.100.000 - -

27 DI YOGYAKARTA 28 4.900.000

28 SUMATRA BARAT 41 4.325.000 - -

29 NUSA TENGGARA TIMUR 14 2.450.000

30 PAPUA BARAT 12 2.100.000 - -

31 DKI JAKARTA 1 75.000 - -

32 PAPUA - - - -GRAND TOTAL 12.532 1.988.775.000 9 114.433.110

Kendala Pelaksanaan Asuransi Nelayan

1.Secara geografis daerah nelayan tersebar di sepanjang pantai dan

kepulauan sehingga dinas kesulitan dalam proses pengumpulan dokumen

penutupan asuransi nelayan.

2. Berdasarkan ketentuan Kementerian Kelautan dan Perikanan diketahui

bahwa nelayan yang telah mendapatkan bantuan premi tidak dapat

diusulkan kembali untuk mengikuti program asuransi nelayan tahun

berikutnya.

3. Tahapan proses penutupan asuransi nelayan cukup panjang.

Sesuai petunjuk teknis, pendaftaran peserta dilakukan melalui mekanisme pendaftaran

langsung nelayan oleh tim dinas untuk diverifikasi dan diajukan ke kementerian guna divalidasi

untuk selanjutnya diberikan surat keputusan ke Jasindo sebagai peserta asuransi nelayan.

3. Masih perlu dilaksanakannya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif

kepada nelayan terkait program asuransi dimaksud.

4. Rasio klaim yang besar.

Kebijakan OJK dalam Asuransi Nelayan

1.Sejak tahun 2018 telah mengkoordinasikan Kantor OJK seluruh Indonesia

agar berkoordinasi dengan asuransi pelaksana dan dinas KKP setempat

untuk peningkatan kepesertaan asuransi nelayan.

2. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi di pusat dan di daerah terkait

produk asuransi nelayan.

3. Mendorong penggunaan IT di asuransi pelaksana agar mempermudah

pendaftaran asuransi nelayan

4. Pelaksanaan pemantauan realisasi pemasaran produk asuransi nelayan.

5. Optimalisasi perusahaan asuransi yang berminat memasarkan produk

asuransi nelayan.

Pelaksanaan Pengawasan DASR OJK atas Pelaksanaan AUTP, AUTS, Asnel Tahun 2017

1. Pembayaran klaim AUTP, AUTS, Asnel kantor cabang PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

(“Perusahaan”) yang dilakukan pemeriksaan telah memenuhi ketentuan OJK yang berlaku yaitu

pembayaran klaim dibayar tidak melebihi 30 hari setelah adanya kesepakatan antara tertanggung

dan penanggung.

2. Berdasarkan dokumen sampling produksi dan klaim diketahui bahwa kantor cabang Perusahaan

telah konsisten melaksanakan program AUTP, AUTS, dan Asnel sesuai dengan petunjuk

pelaksanaan dari Kementerian Pertanian (“Kementan”) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

(“KKP”) dalam hal pemenuhan dokumen utama akseptasi dan klaim. Namun demikian, terdapat

beberapa dokumen pendukung yang belum seragam dan konsisten dilaksanakan oleh kantor

cabang sesuai dengan pedoman internal AUTP dan AUTS Perusahaan yang merupakan turunan

dari petunjuk pelaksanaan AUTP dan AUTS dari Kementan. Selain itu, Perusahaan belum memiliki

pedoman tersendiri atas turunan petunjuk teknis Asnel dari KKP.

3. Berdasarkan penjelasan, Perusahaan saat ini sedang dalam proses melakukan review pedoman

AUTP, AUTS, dan Asnel sebagai upaya untuk melakukan penyeragaman template dokumen

pendukung akseptasi dan klaim di kantor cabang agar mempercepat proses namun tidak

meninggalkan azas kehati-hatian serta praktik asuransi yang berlaku umum.

4. Masih terdapat eartag sapi yang ditanggung AUTS tidak ditindik melainkan hanya dikalungkan.

Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor risiko fraud, mengingat eartag yang dikalungkan

dapat dengan mudah untuk dipindahkan ke sapi yang lain.

5. Perusahaan masih dirasa perlu untuk menambah sumber daya manusia di kantor cabang yang

bertanggungjawab atas pelaksanaan asuransi penugasan pemerintah seperti asuransi pertanian

dan asuransi nelayan.

6. Perusahaan perlu mempertimbangkan untuk membuat kebijakan klaim ex-gratia untuk program

asuransi pemerintah.

Asuransi Segmen Nelayan* per 31 Desember 2018

Jumlah Nelayan573.084 nelayan

Realisasi PremiRp46.148,22 juta

Realisasi KlaimRp22.990,01 juta

Produk asuransi semakin diminati oleh profesi nelayan dalam memenuhi kebutuhanproteksi baik untuk diri maupun aset yang mereka miliki. Adapun capaian asuransi segmennelayan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Capaian asuransi segmen nelayan merupakan penggabungan antara capaian produk asuransi nelayan dengan produk asuransi lainnya yang terdapatnelayan sebagai tertanggung/pemegang polis yang dicover oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Asuransi Perikanan untuk Pembudidaya Ikan Kecil

63

Asuransi Perikanan untuk Pembudidaya Ikan Kecil

No Provinsi Luas Lahan (m²) Nilai Premi (Rp) Luas Lahan (m²) Nilai Klaim per 31

Juli 2019 (Rp)

1 Sulawesi Selatan 27.910.110 678.939.000 44 66.200.000

2 Aceh 20.227.372 436.084.000 388 581.750.000

3 Jawa Tengah 12.798.275 228.368.000 484 725.755.000

4 Jawa Timur 8.246.141 231.684.000 38 56.787.500

5 Nusa Tenggara Barat 5.001.828 143.280.000 10 15.000.000

6 Sulawesi Tenggara 4.991.200 103.815.000 5 8.000.000

7 Jawa Barat 4.892.638 174.780.000 68 102.400.000

8 Kalimantan Timur 3.402.000 77.850.000 2 3.334.000

9 Sulawesi Barat 3.339.000 76.185.000 53 80.100.000

10 Kalimantan Selatan 3.197.890 72.810.000 10 15.000.000

11 Lampung 3.177.682 117.315.000 74 111.000.000

12 Gorontalo 1.748.050 66.690.000 - -

13 Jambi 1.218.387 32.805.000 - -

14 Banten 685.000 8.460.000 - -

15 Riau 536.156 104.355.000 57 86.000.000

16 Papua 267.500 180.765.000 238 356.250.000

17 Sumatera Utara 252.300 39.600.000 - -

18 Sulawesi Tengah 148.200 100.035.000 - -

19 Kep. Bangka Belitung 71.598 47.115.000 4 6.000.000

20 Bali 46.903 32.985.000 - -

21 Sumatera Barat 44.793 30.690.000 18 27.000.000

22 DI Yogyakarta 3.650 3.105.000 1 1.500.000

TOTAL 102.206.673 2.987.715.000 1.495 2.242.076.500

Asuransi Perikanan untuk Budidaya Udang

Asuransi Perikanan untuk pembudidaya ikan kecil telah dimulai dengan komoditas

udang pada Desember 2017.

• Risiko yang Dijamin• Penyakit yang mengakibatkan matinya udang yang diasuransikan,atau

• Kegagalan usaha yang disebabkan oleh Bencana Alam sehinggamenyebabkan kerusakan sarana pembudidayaan mencapai ≥50%(lima puluh persen)

Polis Standar Asuransi Usaha Budidaya Udang

• Harga Pertanggungan• Dihitung dari biaya modal usaha yang dikeluarkan untuk pembelian benur,

pakan, dan persiapan lahan

• Harga pertanggungan = Rp 5.000.000 per siklus panen

• Batas maksimum ganti rugi = Rp 15.000.000 setahun

• Premi• Rate = 3% x harga pertanggungan per tahun

• Ganti Rugi• Rp 5.000.000 per siklus panen

• Maksimum klaim dalam setahun adalah 3 kali setahun

• Dalam hal Klaim Siklus Panen kedua akibat Penyakit Udang, maka harusdisertakan bukti pembelian benur dan fasilitas pendukung panen yang dilakukan petambak sebelum memasuki siklus panen kedua

• PSAUBU ini didukung oleh penerapan manajemen risiko dari KKP melalui Cara Budidaya Ikan yg Baik

• Polis Basis nya OPEN COVER (tidak menggunakan proses underwriting/ seleksi).

68

Realisasi Premi AUBU Tahun 2017

Jumlah ProvinsiTarget (Ha)

2017

REALISASI PREMI

JUMLAH

PEMBUDIDAYA

REALISASI LAHAN

(Ha) 2017 Premi 100 % (Rp)

14 3.300 2.004 3.300 1.485.000.000*

NO PROVINSI JUMLAH NELAYAN REALISASI PREMI

REALISASI KLAIM TAHUN 2018(posisi 31 Desember 2018)

LUAS LAHAN NILAI PREMI (Rp) LUAS LAHAN NILAI Klaim (Rp)

1 ACEH 200 204,61 92.072.250 24,90 124.500.000

2 BANTEN 41 140,30 63.135.000 7,37 36.833.000

3 GORONTALO 35 96,50 43.425.000 1,00 5.000.000

4 JAWA BARAT 129 325,55 146.497.500 19,19 95.970.000

5 JAWA TENGAH 225 405,79 182.605.500 32,07 160.350.000

6 JAWA TIMUR 263 219,20 98.640.000 24,91 124.525.000

7 KALIMANTAN SELATAN 19 44,50 20.025.000 - -

8 LAMPUNG 90 136,58 61.458.750 16,00 80.000.000

9 NUSA TENGGARA BARAT 53 31,11 13.999.500 - -

10 SULAWESI BARAT 8 9,35 4.207.500 - -

11 SULAWESI SELATAN 789 1.368,18 615.681.000 5,50 27.500.000

12 SULAWESI TENGAH 18 39,80 17.910.000 - -

13 SULAWESI TENGGARA 109 262,00 117.900.000 2,00 10.000.000

14 SUMATERA UTARA 25 16,54 7.443.000 0,28 1.400.000

Grand Total 2.004,00 3.300,00 1.485.000.000 133,22 666.078.000

*Premi AUBU tahun 2017 dibayarkan seluruhnya pada Desember 2017 untuk masa pertanggungan di tahun 2018

Terima kasih

asuransi usaha tani padi asuransi usaha ternak sapi auts, dan asnel... · ternak sapi asuransi...

Documents