Webinar PERSI “Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa Pada Keadaan Darurat”

11 April 2020

atok irawan

Atok Irawan, dr.SpP.

Sidoarjo, 1 Mei 1966

email : airawan808@gmail.com

PENDIDIKAN Dokter Umum FK UNAIR Lulus 1991

Spesialis Paru FK Unair / RSUD Dr. Sutomo 2001

RIWAYAT PEKERJAAN

Dokter PTT Kabupaten Larantuka NTT 1992 - 1995

Dokter PNS Puskesmas Taman Sidoarjo 1996 - 1997

Dokter Paru Fungsional RSUD Sidoarjo 2002 - 2006

Kasi Pelayanan Medis RSUD Sidoarjo 2006 - 2008

Kabid Pelayanan Medis RSUD Sidoarjo 2008 – 2011

Wadir Pelayanan RSUD Sidoarjo 2011 – 2013

Direktur RSUD Sidoarjo 2013 - sekarang

Pengurus Bidang Diklat PERSI JATIM 2017 – 2020

Ketua ARSADA JATIM 2018 – 2021

Pengurus Bina RS Pintar ARSADA PUSAT 2019 - 2022

Pendahuluan

Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Pemerintah memiliki kewajiban Untuk HADIR

memberikan pelayanan agar keadaan darurat segera

teratasi dan terkendali

Pengadaan dilakukan dengan PENUNJUKAN LANGSUNG

Tanpa batasan nilai namun yang membatasi adalah

kebutuhan Barang/jasa yang khusus

dalam keadaan tertentu

Salah satu penanganan

Keadaan Darurat diperlukan

Barang/Jasa yang bersifat

MENDESAK dengan

Prioritas KECEPATAN &

KETEPATAN

Pemenuhan kebutuhan

Barang/Jasa

Tidak direncanakan sebelumnya

dari aspek Jenis, Jumlah & Waktu

yang tidak dapat ditunda

dan harus dilakukan segera

Definisi

Keadaan yang disebabkan oleh bencana alam,

Bencana non alam dan/atau bencana sosial

Setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

Keadaan Darurat Bencana

Suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai

Keadaan Darurat Bencana disebabkan :

- Bencana Alam

- Bencana Non Alam : Gagal Teknologi, Gagal Modernisasi,

Epidemi, wabah penyakit dll

- Bencana Sosial : Konflik sosial, teror

Suatu keadaan yang ditetapkan oleh

Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu

Tertentu dalam rangka menanggulangi

Keadaan darurat

Kriteria Keadaan Darurat

1

Status Keadaan Darurat

2

3

Regulasi Pengadaan Barang/Jasa pada keadaan Darurat

Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bab VIII Pengadaan Khusus Bagian Kesatu : Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan keadaan darurat

Pasal 59 Butir 1 : Penanganan Keadaan Darurat tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera

Butir 2 : Jenis keadaan Darurat

Butir 3 : Penetapan Keadaan Darurat dilakukan sesuai ketentuan perundangan

Butir 4 : Keadaan Darurat meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan

Transisi Darurat Pemulihan

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan keadaan

Darurat

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan

Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 ( COVID-19 )

1

2

3

Langkah2 Pengadaan Barang/Jasa pada keadaan Darurat

Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 )

PA atau KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam penanganan Covid-19

dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

PPK melaksanakan langkah-langkah :

1. Menunjuk Penyedia yang pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi

pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan penyedia

dilakukan walau harga perkiraannya belum dapat ditentukan

2. Untuk Pengadaan Barang :

a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui Penyedia

b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang

c. Melakukan Pembayaran dengan uang muka atau setelah barang diterima

3. Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya / Jasa Konsultasi

4. Untuk Pengadaan Barang, Jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi diutamakan

menggunakan jenis kontrak HARGA SATUAN

1

2

Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan darurat dalam penanganan Covid-19

dapat dilaksanakan dengan SWAKELOLA

3

Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran

PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau BPKP

4

Regulasi Pengadaan Barang/Jasa pada keadaan Darurat

Surat Edaran KPK no 8 Tahun 2020 ( 2 April 2020 )

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada kondisi Darurat :

Efektif, Transparan & Akuntabel dengan tetap berpegang pada konsep

HARGA TERBAIK ( Value for Money ) sesuai dengan psl 4 Perpres 16/2018

Harga bukan variabel tunggal, ada variabel lain pembentuk harga

terutama kualitas dan wajtu ditengah situasi darurat

Anggaran Pengadaan Barang/Jasa pada keadaan Darurat

Sumber

Anggaran

- BNPB /

Gugus Tugas

- Kemenkes

- Kemendagri

132 RS

Prosedur

Lama

- Pelaksanaan

sesuai Perkada

- Tata Kelola

Keuangan lebih

FLEKSIBEL

- Likuiditas

Keuangan

APBN

BLUD Permendagri 20/2020

- Pemda dapat melakukan

pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya yang

selanjutnya diusulkan

dalam RP-APBD

- Pembebanan Langsung

pada Belanja Tak Terduga

- Gugus Tugas Daerah

- 75 RS Prop Jatim

APBD

- Tidak Mengikat

- Umumnya

berupa Barang

- Tunai : prosedur

anggaran

Hibah

27 Jan 2020

PDP-1

1 RIK

4 RIB

2012

14 Feb 2020

PDP- 2

14 Mar 2020

PDP- 3

Pengembangan

- 10 RIK

- 4 RIB

21 Mar 2020

PDP- 8

10 RIK

4 RIB

28 Mar 2020

PDP- 12

Pengembangan

- 16 RIK

- 4 RIB

16 RIK

4 RIB

Pengembangan

- 25 RIK

- 21 RIB

10 April 2020

PDP- 33

Pojok Covid-19 & Klinik Paru – Covid-19

PSC119 – Jejaring Rujukan Covid-19

Tim Covid-19 - 4 Dokter Ahli Paru

- 2 Dokter Anak

- 1 Dokter Interna

- 1 Dokter Mikrobiologi

- 1 Dokter Psikiatri

- 1 Dokter Patologi Klinik

- 1 Dokter Radiologi

- 1 Dokter Obsgyn

- Perawat

RIK : 32, RIB : 9

Surat MenPan RB

Nomor B/357/M.SM.01.00/2020

Perihal Percepatan Pemenuhan NAKES

di RSU/RSUD BLUD

Dalam Rangka Menghadapi

Keadaan Darurat Pandemi Covid-19

Bagaimana bila SDM terbatas ?

Situasi & Prediksi Covid-19

- Lonjakan Jumlah Terkonfirmasi Covid-19 : 2 Maret 2020 diumumkan 2 Positif

Covid-19 2 April 2020 : 1.790 kasus dengan Kematian : 170 jiwa ( 9,5 % )

- Pelayanan Covid-19 membutuhkan Penambahan RIK, sarpras, alat khusus,

APD & BMHP yang terus bertambah serta kesiapan SDM

Estimasi Matematis

Covid-19

Data 10 April 2020

Positif : 3.512 Sembuh : 282

Meninggal : 306 ( 8,7 % )

Pengadaan Pelayanan Covid 19

Diagnosis :

- Skrining Rapid Test

- Swab PCR : Balitbangkes

ITD Unair

- VTM & Flocked Swab

- PCR gene expert

Reagen ?

Pelayanan / Terapi :

- Ruang Isolasi Pengembangan RIK

- Alked : Ventilator, Bed Monitor dll

- Sarpras : Hepa Filter, Exhaust hood

Exhaust fan

- Obat : Antivirus ARV

kloroquin

- APD Ruang Isolasi

Pengadaan APD ( Zonasi )

-Rawat Jalan & IGD

-Rawat Inap

-Kamar Operasi

-Radiologi

-Laboratorium

-CSSD – Laundry

-Kamar Jenazah

- Desinfektan Area publik

& Seluruh Ruang Pelayanan

- Sarana Cuci Tangan

- Monitor Skrining Pengunjung & Staf

- Tata Kelola Limbah Covid-19

Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan

Transisi Darurat ke Pemulihan ( Perpres 16/2018 ) Justifikasi Kepala Daerah

1 2

3

4

Sosialisasi Pencegahan Covid-19

Permasalahan

Ketersediaan Barang yang dibutuhkan Sulit didapat

Pembatalan paket alked Pabrikan tidak bisa memproduksi karena

bahan baku langka

Nilai Tukar Rupiah Semakin Tinggi Tidak bisa order barang / alked

Pengadaan secara e katalog beberapa tidak direspon penyedia

karena barang kosong dan harga berubah

Beberapa barang yang dibutuhkan setiap hari harga berubah

& lebih Mahal, berlipat dari harga Normal

Barang yang dibutuhkan untuk Covid-19 belum ada ijin edarnya

Keterlambatan jadwal pengiriman barang terutama barang impor

Penyedia kesulitan mencukupi dokumen terkait pajak ppn dan pph yang

dipersyaratkan pertanggung jawaban bendahara sebagai pemungut pajak

1

2

3

4

5

6

7

8

Resume

Sudah Ada Regulasi & Legalitas

Pengadaan Barang/Jasa Pelayanan Covid-19

Pengadaan dalam Pelayanan Pasien Covid-19

Juga pencegahan penularan staf RS

Permasalahan keterbatasan sarana diagnostik

Barang untuk pelayanan Covid-19 LANGKA

Harga Berubah & Mahal, Rupiah terpuruk

Dalam Keadaan Darurat dengan waktu yang

tidak bisa diprediksi bahkan mungkin makin

meningkat lonjakan kasus Covid-19

Pengadaan Barang/Jasa dengan cara

diluar keadaan Normal / Darurat

Tetap mengacu Tata Kelola yang Benar

1

2

3

4