1 2

Februari 2018 Edisi I

JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan pedoman atau aturan baru Program Kredit Usaha Rakyat tahun 2018. Aturan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekono-mian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR itu diharapkan dapat menjadi pendorong realisasi KUR 2018.

“Permenko ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2018,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, dalam Sosialisasi Program KUR Tahun 2018, Senin (29/1) di Surabaya. Adapun perubahan kebijakan KUR yang dituangkan dalam peraturan tersebut mencakup 12 hal, sebagai berikut:

Pada tahun ini, pemerintah kembali menegaskan cakupan penerima KUR kepada dua kategori kelompok usaha di dalam Permenko. Kategori pertama adalah UMKM di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan yang kedua adalah Kelom-pok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya. Namun perekeman dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) tetap dilakukan secara individual. Disebutkannya KUBE dan KUR untuk UMKM di wilayah perbatasan menunjukkan perhatian pemerintah untuk mendorong penyaluran pada segmen tersebut.

Skema KUR Khusus dan Multisektor sendiri merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap petani kecil dan nelayan serta untuk mendorong penyaluran KUR yang lebih besar ke sektor produksi. Seperti diketahui, mulai 2018 peny-aluran KUR ke sektor produksi dipatok minimal 50% dari total realisasi.

BULETIN SNKISu

mbe

r Fot

o : H

umas

Kem

enko

Eko

n

Kelompok usaha menjadi penerima

KUR

Skema KUR khusus(untuk perkebunan,

peternakan, dan perikanan rakyat)

Suku bunga KUR tahun 2018 menjadi 7%

Kelompok Usaha Menjadi Penerima

KUR

Skema KUR Khusus(Untuk Perkebunan,

Peternakan, dan Perikanan Rakyat)

Penerima Suku Bunga KUR Tahun 2018 Menjadi 7%

POINT PERUBAHANKREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TAHUN 2018 SESUAI DENGAN PERMENKO NO. 11 TAHUN 2017

4 5 6Pengaturan porsi

penyaluran minimum ke sektor produksi

Skema KURmultisektoral

Mekanisme pembayaran bayar panen (yarnen) dan

grace period

7 8 9 10 11 12Struktur biaya KUR

penempatan tenaga kerja

Indonesia

KUR untuk masyarakat perbatasan

KUR untuk optimalisasi KUBE

Perubahan istilah KUR ritel menjadi

KUR kecil

Plafon KUR mikro untuk sektor produksi sebesar

Rp 25 jt per siklus produksi,sedangkan di luar sektor produksi maksimum akumulasi plafon sebesar

Rp 100 jt

Panyaluran KURbersamaan dengan

kredit lain yang diperbolehkan (KUR,

KPR, KKB, SSRG)

ATURAN BARU KUR 2018Menjangkau Masyarakat Lebih Luas,Berbagai Kemudahan dan Terobosan Bisa Dongkrak Realisasi Penyaluran KUR

Agar dapat menjangkau sektor produksi yang lebih luas itulah, penyaluran KUR ditambah dengan Skema Khusus dan Multisektor. Dalam Pasal 28 Permenko No 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa KUR Khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan mitra usaha. Adapun yang tercakup dalam KUR Khusus ini adalah komoditas perkebunan, peternakan, dan perikanan rakyat, termasuk untuk pengadaan kapal nelayan. KUR Khusus juga dapat disalurkan bersamaan dengan kredit lain. Artinya, penerima KUR Khusus dapat sedang menerima kredit atau pembiayaan lain berupa KUR dari penyalur yang sama. Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang, yang semuanya harus berstatus lancar.

Salah satu terobosan dalam penyaluran KUR di tahun 2018 ini adalah adanya mekanisme pembayaran kredit setelah panen bagi petani/pekebun (yarnen). Maksudnya, penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan bunga KUR Mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, petani yang benar-benar menyandar-kan penghasilannya dari panen tidak perlu khawatir tidak mampu membayar KUR yang mereka ajukan.

Kebijakan baru lain yang ditetapkan pemerintah adalah pengaturan plafon KUR Mikro untuk sektor produksi, yang ditetapkan sebesar Rp 25 juta per masa siklus produksi. Sedangkan di luar sektor produksi, maksimum akumulasi plafon kredit sebesar Rp 100 juta.

Khusus bagi KUR Penempatan TKI, aturan baru juga member-ikan kelonggaran dengan memasukkan komponen lain sesuai aturan dari kementerian/lembaga lain, yang terkait dengan TKI. Sebelumnya, komponen biaya yang dapat dima-sukkan dalam KUR Penempatan TKI hanya untuk penguru-san dokumen jati diri; pemeriksaan kesehatan dan psikologi;�pelatihan kerja, serta serti�kasi kompetensi kerja. Berbagai perubahan dan terobosan dalam aturan baru KUR 2018 ini diharapkan dapat mendongkrak realisasi penyaluran KUR 2018. (*)

Ketentuan Umum KUR 2018

Suku BungaSuku bunga KUR pada tahun 2018 sebesar 7% efektif per tahun(atau sama dengan Suku bunga �at yang setara).

Penerima KURIndividu/perseorangan baik sendiri -sendiri maupun kelompok usaha / badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.

Tujuan1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif 2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Sumber DanaDana KUR 100% bersumber dari Penyalur KUR.

Kelompok UsahaKumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kebersamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, dan tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Sektor yang DibiayaiSektor produksi (sektor pertanian, pemburuan, dan kehutanan, sektor perikanan, sektor industri pengolahan,sektor jasa-jasa , sektor konstruksi) dan sektor perdagangan.

Ketentuan Umum( K U R )

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan,

badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau

agunan tambahan belum cukup

2 4

Peningkatan keuangan inklusif penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat penanggulangan kemiskinan. Dengan kemudahan akses terhadap layanan keuangan formal bagi masyarakat, diharapkan akan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah, sehingga terwujud pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Pembentukan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sebagai pembawa misi SNKI menjadi tonggak dimulainya perce-patan keuangan inklusif di Indonesia. Berbagai kementerian dan lembaga telah tergabung dalam keanggotaan DNKI, sehingga koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanakan aksi keuangan inklusif bisa berjalan efe tif. Peran serta pemerin-tah baik pusat dan daerah, serta masyarakat diharapkan dapat bersinergi guna mewujudkan keuangan inklusif.

Sum

ber F

oto

: Sek

reta

riat S

NKI

Survei Global Financial Inclusion Index (Findex) tahun 2014, menunjukkan bahwa penduduk dewasa yang mempunyai akun reken-ing pada lembaga keuangan formal baru sekitar 36%. Hal ini menunjuk-kan tingkat keuangan inklusif Indonesia yang masih tergolong rendah. Melihat kenyataan ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presi-den Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dengan target indeks keuangan inklusif sebesar 75% pada akhir tahun 2019. Tujuannya untuk mewujudkan keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Pesan Ketua Sekretariat

SNKI menyasar seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat lintas kelompok.

Menjangkau Masyarakat Lebih Luas,Berbagai Kemudahan dan Terobosan Bisa Dongkrak Realisasi Penyaluran KUR

BERITA UTAMA• Penyaluran KUR Mikro Paling Besar

JAKARTA - Sepanjang tahun 2017 pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat mencapai Rp 96,71 triliun. Realisasi KUR dengan suku bunga yang masih sebesar 9% ini naik 2,4% dibandingkan penyaluran tahun sebelumnya yang senilai Rp 94,4 triliun.

Adapun berdasarkan jenis kreditnya, penyaluran KUR terbesar adalah untuk KUR Mikro dengan nilai Rp 65,2 triliun untuk 3,85 juta debitur. Proporsi KUR Mikro ini mencapai 67,4% dari total KUR yang disalurkan pada tahun 2017. KUR Mikro adalah kredit dengan jumlah pinjaman maksimal Rp 25 juta. Sementara itu, KUR Ritel yang nilai pinjamannya antara Rp 25 – 500 juta realisasinya sebesar Rp 31,206 triliun atau setara 32,2 % dari total KUR. Total debitur penerima KUR Ritel pada tahun 2017 sebanyak 217.175 orang. Adapun KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang disalurkan sebesar Rp 329,63 miliar atau 0,3 % dari total realisasi KUR. Kredit khusus TKI dengan nilai pinjaman maksimal

Perkembangan kinerja KUR per penyalur juga menunjukkan tren capaian yang positif. Penyaluran KUR tertinggi dicapai oleh Bank BRI (96.2%), Bank Mandiri (93.1%), dan Bank BNI (65.6%). Semen-tara itu, kinerja penyaluran oleh bank umum swasta sebesar 24.9%, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar 31.2%.

Terkait tidak tercapainya target 100% penyaluran KUR 2017, hal ini karena masih adanya beberapa kendala seperti calon debitur banyak yang belum bankable. Selain itu, bank juga lebih selektif dalam penyaluran KUR demi menjaga kualitas dan keamanan kredit mereka.

RpRp

Rp. 65,2 Triliun67,4% KUR MIKRO

3.847.135 Debitur

Rp. 31,2 Triliun32,2% KUR RITEL

217.173 Debitur

Rp. 0,3 Triliun0,3% KUR PENEMPATAN TKI

22.663 Debitur

Debitur4.086.971

RealisasiRp. 96,7 Triliun

Realisasi KUR 2017 :

(dari Target Rp. 106,6 Triliun)NPL : 0,26%

90,7%

Penyaluran KUR Syariah melalui BRI Syariah mengalami pening-katan dari angka Rp 62,4 Milyar pada Q1 2017, secara berturut-turut menjadi : Rp 251,6 Milyar pada Q2 2017, Rp 304,3 Milyar pada Q3 2017, serta RP 366,8 Milyar pada Q4 Tahun 2017. Hingga Desember 2017, penyaluran KUR Syariah untuk sektor produksi telah mencapai Rp 178,8 Milyar. Secara Proporsional, penyaluran KUR Syariah sektor produksi dimaksud telah mencapai 49% (dengan melibatkan sektor jasa) terhadap total penyaluran KUR Syariah. Angka dimaksud telah melebihi target proporsi penyaluran KUR untuk sektor produksi sebesar 40% sebagaimana ditetapkan pada Rapat Koordinasi Komite Kebija-kan Pembiayaan bagi UMKM yang diselenggarakan di Kemenko Perekonomian pada Tanggal 20 Januari 2017.Jumlah debitur yang mendapatkan pembiayaan berbasiskan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari sejumlah 2.767 debitur pada Q1 2017, hingga berturut-turut menjadi : 12.098 debitur (Q2 2017), 16.091 debitur (Q3 2017), serta 20.887 debitur (Q4 2017). Penyaluran KUR Syariah dimaksud diberikan penjaminan oleh Jamkrindo Syariah dan Askrindo Syariah.

3

REALISASI PENYALURAN KUR 2017 MENCAPAI RP 96,71 TRILIUN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, selama tahun 2017 terdapat 15 bank umum nasional yang telah menyalurkan KUR senilai Rp 94,2 triliun dengan jumlah debitur 4,06 juta orang. Sementara itu, 20 bank pembangunan daerah merealisasikan KUR senilai Rp 2,442 triliun untuk 29 ribu debitur. Adapun untuk lembaga keuangan nonbank, sebanyak empat penyalur berhasil merealisasikan KUR sebesar Rp 1,06 miliar dengan debitur 87 orang. Sisanya, ada dua koperasi yang menyalurkan KUR senilai Rp 9,052 miliar dengan jumlah debitur 397 orang.

“Melalui KUR, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada lembaga keuangan dengan skema subsidi bunga oleh pemerintah dan penjamin yang diatur secara B to B antara Penyalur KUR dengan perusahaan penjamin” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, dalam Sosialisasi Program KUR Tahun 2018, Senin (29/1) di Surabaya. Nilai penyaluran KUR 2017 tersebut terealisasi melalui 41 penyalur, yakni 35 perbankan, 4 perusahaan multi�-nance, dan 2 koperasi. Adapun jumlah debitur yang mendapat-kan kucuran kredit berbunga rendah ini totalnya mencapai 4,09 juta orang. Penyaluran KUR terbesar dilakukan oleh Bank BRI dengan nilai plafon Rp 69,6 triliun untuk 3,7 juta debitur.

Menurut lokasi penyaluran KUR, Provinsi Jawa Tengah menem-pati urutan pertama dengan nilai realisasi sebesar Rp 16,9 triliun. Di peringkat kedua adalah Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp 16,34 triliun. Sementara posisi ketiga adalah Provinsi Jawa Barat yang realisasinya sebesar Rp 12,4 triliun. Untuk luar Jawa, penyal-uran KUR tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 5,8 triliun dan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 4,3 triliun. Sebali-knya, provinsi dengan realisasi penyaluran KUR terendah adalah Maluku Utara dengan nilai Rp 230,451 miliar. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa penyaluran KUR paling banyak untuk wilayah Jawa. Hal ini sesuai dengan proporsi persebaran penduduk dan UMKM yang memang paling banyak di Jawa.

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Mohammad Firda, menerang-kan bahwa pihaknya meluncurkan gerakan “Ekspor 3 Kali Lipat” untuk komoditas unggulan Sulawesi Selatan di sektor pertanian dan perikanan. “Kami memperbanyak jenis komoditas ekspor dan melakukan diversi�kasi negara tujuan ekspor,” kata dia dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No.11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksaaan KUR, Selasa (6/2), di Makassar.

Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga jasa keuangan lainnya juga membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memfasilitasi akses kredit bagi UMKM yang membutuhkan dukungan modal usaha. Untuk hal ini telah ditandatangani nota kesepahaman antara pemerintah provinsi dengan empat bank mitra TPAKD yaitu Bank Sulselbar, BRI, Mandiri dan BNI.

4

TOPIK KHUSUS

JAKARTA - Porsi plafon dan subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode tahun 2018 diputuskan ditambah oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan plafon KUR untuk tahun 2018 dipatok sebesar Rp 120 triliun. Namun dari jumlah itu, baru terdistribuasi kepada 41 penyalur KUR sebesar Rp 116,6 Triliun. Masih terdapat ruang sebesar Rp 3,4 Triliun untuk penyalur KUR baru.

Tak hanya menaikkan target penyaluran total KUR, pemerintah juga memasang target minimum penyaluran KUR sektor produk-si, yakni sebesar 50%. Sektor produksi ini mencakup bidang pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa. Target baru dan sejumlah kebijakan lain terkait penyaluran KUR tahun 2018 itu diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2017, realisasi penyaluran KUR untuk sektor produksi telah melebihi tingkat minimal yang ditetapkan sebesar 40%, yakni mencapai 42,3 % dari total plafon atau senilai Rp 40,9 triliun. Sementara porsi untuk sektor perdagangan lebih besar yakni senilai Rp 55,8 triliun atau 57,7% dari total penyaluran KUR. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menilai perlu mem-berikan porsi lebih besar bagi sektor produksi untuk tahun 2018. “Hal ini sebagai salah satu upaya pemerintah mendukung kebija-kan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simo-rangkir, Selasa (23/1) di Pekanbaru.

FITUR KUR TAHUN 2018

Berlaku : 1 Januari 2018

7% Efektif per Tahun 7% Efektif per Tahun 7% Efektif per Tahun

5,5 %

Rp. 25 Juta - Rp. 500 Juta

Rp. 500 Juta

14 %

Rp. 25 Juta

5,5 %

Rp. 25 Juta

Rp. 25 Juta - Rp. 500 Juta

Rp. 500 Juta

Rp

Uraian KUR Mikro KUR Kecil KUR Penempatan TKI KUR Khusus

Rp Rp Rp

7% Efektif per Tahun

10,5 %

Rp. 25 Juta

Suku Bunga

Subsidi Bunga

Batas Maksimum per Akad Kredit

Total Plafon Maksimumper Debitur

Berdasarkan Permenko No. 11 Tahun 2017

Tidak Ada Batasan Akumulasi Plafon Untuk Sektor Produksi, denganMaksimal Rp. 25 Juta Per Siklus Produksi

Maksimal Rp. 100Juta Untuk Sektor Non Produksi

Plafon KUR 2018 Ditambah Jadi Rp 120 Triliun

• Suku Bunga KUR Turun Jadi 7 %

Suku Bunga KUR Turun

Cowell Tower Lantai 7 Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat 10410 - Indonesiasekretariat.dnki@ekon.go.id Telp/Fax: +6221 3450190 / +6221 3450214

Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif@keuanganinklusikeuangan_inklusif

Sum

ber F

oto

: Sek

reta

riat S

NKI

Menurut Iskandar, pemerintah membuka kesempatan seluas-lu-asnya bagi UMKM untuk mengakses KUR dalam rangka mem-perkuat modal usaha. Adapun untuk mendorong target penyalu-ran KUR tersebut, pemerintah mendesain Skema KUR Khusus yang diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komodi-tas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyakt. Bagi elompok usaha penerima KUR ini dimungkinkan adanya sebagian anggota yang merupakan pengusaha pemula dan menggunakan mekanisme pembayaran kredit berdasarkan sistem tanggung renteng. Plafon KUR Khusus diberikan sebesar Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta untuk setiap individu anggota kelom-pok. Sementara, skema KUR Multisektor untuk mengakomodir penyaluran pada lebih dari satu sektor ekonomi.

Skema KUR Khusus untuk komoditas perkebunan rakyat, peter-nakan rakyat, dan perikanan rakyat diberikan kepada kelompok, dengan menggunakan mekanisme tanggung renteng. Dalam hal ini termasuk pengusaha pemula yang ikut dalam kelompok, dan dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggu-nakan mitra usaha. KUR Khusus dapat digunakan untuk perema-jaan perkebunan kelapa sawit rakyat, pembelian kapal bagi nelayan, dan penggemukan ternak rakyat.

Foto: Kunjungan KepadaMitra Binaan KUR di Medan

SUSUNAN REDAKSIPemimpin Redaksi : Iskandar SimorangkirRedaktur Pelaksana : A. Heri SusantoRedaktur : Eni Widiyanti

Editor : Rachma Tri WiduriDesain Grafis : Endar Hartono

Penulis : 1. Devi Novitasari 2. Hanna Hanifa Varda 3. Hesti Wahyudi Surasmono 4. R. Yudha Triatanto Wasono

Dewan Nasional Keuangan Inklusif merupakan koordinator bagi

SNKI guna mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia

Bersamaan dengan penentuan target penyaluran KUR, pemer-intah juga menetapkan besaran suku bunga KUR tahun 2018 sebesar 7 %. Bunga ini turun 2 %jika dibandingkan tahun 2017 yang masih sebesar 9 %.

Adapun penyaluran KUR ini melibatkan 14 Kementerian/Lemba-ga pemerintah, 41 instansi penyalur, 11 lembaga penjaminan, dan dua pengawas yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam pelaksanaannya, masing-masing lembaga terkait ini memiliki target dan plafon KUR sesuai rencana kerja masing-masing. (*)