audited - kppu kppu audited ta … · laporan keuangan komisi pengawas persaingan usaha ta 2015...

LAPORAN KEUANGANLAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2015TAHUN ANGGARAN 2015

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

BA 108BA 108

AUDITED

Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2015 Audited

Daftar Isi ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i Daftar Isi ii Pernyataan Tanggung Jawab iii Ringkasan 1 I. Laporan Realisasi Anggaran 4 II. Neraca 5

III. Laporan Operasional 6

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 7

V. Catatan atas Laporan Keuangan 8

A. Penjelasan Umum 8

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 21

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 27

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 50

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 55

F. Pengungkapan Penting Lainnya 57

VI. Lampiran dan Daftar 60


Ringkasan - 1 -

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk periode yang

berakhir tanggal 31 Desember 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini

meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara

anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-

LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2015.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara

Bukan Pajak sebesar Rp16.277.700.519 atau mencapai 14.797,91 persen

dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp110.000.000.

Realisasi Belanja Negara (neto) TA 2015 adalah sebesar Rp90.343.359.163

atau mencapai 89,81 persen dari alokasi anggaran sebesar

Rp100.591.000.000.

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban,

dan ekuitas pada 31 Desember 2015.

Nilai aset TA 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp9.701.475.363 yang

terdiri dari aset lancar sebesar Rp738.570.253; aset tetap (neto) sebesar

Rp8.221.748.724; piutang jangka panjang (neto) sebesar Rp9.057.223; dan

aset lainnya (neto) sebesar Rp732.099.163.

Nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp253.487.571 dan

Rp9.447.987.792.


Ringkasan - 2 -

3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO,

beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non

operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp10.675.331.575, sedangkan jumlah beban adalah sebesar

Rp100.647.522.034 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional

senilai Rp89.972.190.459. Surplus kegiatan non operasional dan defisit pos-

pos luar biasa masing-masing sebesar Rp6.074.641.116 dan Rp0 sehingga

entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp96.046.831.575.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar

Rp28.015.837.848, ditambah Defisit-LO sebesar Rp96.046.831.575,

kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi dan transaksi antar entitas

senilai total Rp77.467.602.431, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31

Desember 2015 adalah senilai Rp9.447.987.792.


Ringkasan - 3 -

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,

dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah

penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir

sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan

berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan

Laporan Perubahan Ekuitas TA 2015 disusun dan disajikan dengan

menggunakan basis akrual.


Laporan Realisasi Anggaran - 4 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA LAPORAN REALISASI ANGGARAN (NETTO)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

TA 2014

ANGGARAN REALISASI REALISASIPENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 110.000.000 16.277.700.519 14.797,9 9.661.851.785

JUMLAH PENDAPATAN 110.000.000 16.277.700.519 14.797,91 9.661.851.785

BELANJA B.2. Belanja Operasi Belanja Pegawai B.3 26.532.100.000 21.563.599.302 81,27 22.903.988.096 Belanja Barang B.4 70.395.550.000 65.257.685.511 92,70 55.816.299.467 Belanja Modal B.5 3.663.350.000 3.522.074.350 96,14 1.443.454.317

JUMLAH BELANJA 100.591.000.000 90.343.359.163 89,81 80.163.741.880

% thd AnggCATATANURAIAN TA 2015


Neraca - 5 -

II. NERACA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NERACA

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah)

CATATAN 31 DESEMBER 2015 31 DESEMBER 2014

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 3.966.855 - Kas Lainnya dan Setara Kas C.2 157.722.938 - Piutang Bukan Pajak C.3 51.010.439.624 56.271.958.316

C.4 461.559.282 473.550.899

C.5 (51.296.605.761) (44.084.574.716) Persediaan C.6 401.487.315 542.679.021

Jumlah Aset Lancar 738.570.253 13.203.613.520

Tagihan TP/TGR C.7 15.544.255 61.102.058 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.8 (6.487.032) (5.633.292)

Jumlah Piutang Jangka Panjang 9.057.223 55.468.766

Peralatan dan Mesin C.9 26.499.523.861 24.536.645.401 Aset Tetap Lainnya C.10 2.474.517.748 1.705.165.655 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.11 (20.752.292.885) (18.123.705.124)

Jumlah Aset Tetap 8.221.748.724 8.118.105.932

ASET LAINNYAAset Tidak Berwujud C.12 658.349.163 6.878.242.861 Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi C.13 73.750.000 -

Jumlah Aset Lainnya 732.099.163 6.878.242.861 JUMLAH ASET 9.701.475.363 28.255.431.079

-

Uang Muka dari KPPN C.14 3.966.855 - Utang kepada Pihak Ketiga C.15 249.520.716 239.593.231

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 253.487.571 239.593.231

JUMLAH KEWAJIBAN 253.487.571 239.593.231

Ekuitas C.16 9.447.987.792 28.015.837.848 JUMLAH EKUITAS 9.447.987.792 28.015.837.848

9.701.475.363 28.255.431.079

URAIAN

KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

ASET

ASET TETAP

ASET LANCAR

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

EKUITAS

PIUTANG JANGKA PANJANG

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti RugiPenyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi


Laporan Operasional - 6 -

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA LAPORAN OPERASIONAL


(dalam Rupiah)

CATATAN 31 DESEMBER 2015 31 DESEMBER 2014

Pendapatan PNBP Lainnya D.1 10.675.331.575 -10.675.331.575 -

Beban Pegawai D.2 21.563.599.302 -Beban Persediaan D.3 1.899.362.916 -Beban Barang dan Jasa D.4 32.839.006.596 -Beban Pemeliharaan D.5 2.890.837.789 -Beban Perjalanan Dinas D.6 30.660.330.160 -Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 319.830.584 -Beban Bantuan Sosial D.8 2.172.500 -Beban Penyusutan D.9 3.264.913.051 -Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 7.207.469.136 -

100.647.522.034 -(89.972.190.459) -

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 5.700.000 -Beban Pelepasan Aset Non Lancar (6.342.026.299) -Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 261.685.183 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL D.11 (6.074.641.116) -

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (96.046.831.575) -

Pendapatan Luar Biasa - -Beban Luar Biasa - -SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA -

SURPLUS/DEFISIT LO (96.046.831.575) -

URAIAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN

KEGIATAN NON OPERASIONAL

POS LUAR BIASA

KEGIATAN OPERASIONAL

JUMLAH PENDAPATAN

PENDAPATAN

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL


Laporan Perubahan Ekuitas - 7 -

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


(dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 2015 31 DESEMBER 2014

EKUITAS AWAL E.1 28.015.837.848 -SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (96.046.831.575) -PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset E.3 10.596.087 Penyesuaian Nilai Kewajiban - DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR - -

LAIN-LAIN Koreksi Nilai Persediaan - - Koreksi Atas Nilai Aset Tetap - -

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.4 (783.001) - Koreksi Atas Pendapatan - - Koreksi Lain-lain -- Hibah Masuk/Keluar - TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 77.467.602.431 -KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (18.567.850.056) EKUITAS AKHIR E.5 9.447.987.792 28.015.837.848


Catatan atas Laporan Keuangan – Pendahuluan - 8 -

A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didirikan sebagai salah

satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

melalui pengawasan kegiatan persaingan usaha yang sehat.

Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Keputusan

Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas

Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi

Pengawas Persaingan Usaha. Struktur organisasi dan tugas pokok

KPPU diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi

Pengawas Persaingan Usaha. KPPU berkedudukan di Jalan Ir. H.

Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat.

KPPU mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan

pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat. Melalui peran tersebut diharapkan dapat tercipta iklim

persaingan usaha yang sehat yang akan melahirkan efisiensi dan

mendorong timbulnya inovasi yang akan berujung pada

kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan tujuan di atas KPPU berkomitmen dengan visi

“Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-

langkah strategis sebagai berikut:

Menegakkan hukum persaingan usaha;

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Melakukan pengawasan sektoral;

Melakukan harmonisasi kebijakan;

Melakukan pengawasan kemitraan;

Melakukan penguatan kelembagaan;

Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap nilai-nilai

persaingan usaha yang sehat;

Menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat

melalui kebijakan dan regulasi (competition checklist);

Menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat

melalui pendidikan.

Struktur Organisasi KPPU terdiri dari :

1. Komisioner

Komisioner merupakan penanggung jawab yang memimpin

dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas dan

mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang

KPPU.

2. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal merupakan penanggung jawab dalam

penyelenggaraan dukungan manajemen dan administratif di

KPPU.

3. Deputi Bidang Pencegahan

Deputi Bidang Pencegahan merupakan penyelenggara teknis di

bidang pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat.

4. Deputi Bidang Penegakan Hukum

Deputi Bidang Penegakan Hukum merupakan unsur

penyelenggara teknis di bidang penegakan hukum persaingan

usaha.



5. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas dalam

lingkup KPPU yang kedudukannya berada di bawah

Komisioner.

6. Kantor Perwakilan Daerah

Kantor Perwakilan Daerah merupakan unit kerja yang

membantu pelaksanaan tugas pokok dan wewenang

Komisioner atas suatu wilayah kerja tertentu.

7. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja merupakan unsur pendukung Komisioner

yang terdiri dari individu-individu yang berpengalaman dan

ahli (profesional) sesuai bidang masing-masing yang

diperlukan dalam menangani perkara tertentu.

8. Kelompok Staf Ahli

Kelompok Staf Ahli merupakan unsur pendukung Komisioner

yang terdiri dari individu-individu yang ahli dan

berpengalaman di bidang hukum, bidang ekonomi dan atau

bidang lainnya yang ditunjuk untuk memberikan masukan

dan pertimbangan hukum, ekonomi atau bidang lainnya

terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas KPPU.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah jabatan

fungsional tertentu yang terbagi dalam beberapa kelompok

sesuai dengan bidang keahliannya.

Implementasi

Akuntansi

Pemerintahan

Berbasis

Akrual Tahun

2015

A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015 KPPU mulai Tahun Anggaran 2015 untuk pertama kali

mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam

penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi



Pemerintahan. Dalam implementasi pertama ini, perlakuan

akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan

adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (IPSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan

Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali

Laporan Keuangan, KPPU tidak melakukan penyajian kembali

atas Laporan Keuangan tahun 2014.

2. KPPU menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan

Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014

berbasis kas menuju akrual.

3. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember

2015 dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuangan

komparatif. Pembaca laporan keuangan diharapkan

memahami bahwa penyandingan tersebut bukan

perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar

analisis laporan keuangan lintas tahun.

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31

Desember 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh

aspek keuangan yang dikelola oleh KPPU. Laporan Keuangan ini

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi

mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan

pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik

Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan

Keuangan entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.



Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan

informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk

penyusunan neraca dan laporan operasional serta laporan barang

milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi KPPU menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas

serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan

Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas

adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi

atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui

dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar

pengukuran yang diterapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah

dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan

untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai

wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk

memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



Kebijakan

Akuntansi A.6. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian laporan keuangan per 31 Desember

2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang

diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan

kebijakan yang ditetapkan oleh KPPU. Di samping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan

dalam penyusunan laporan keuangan KPPU adalah sebagai

berikut:

Pendapatan

-LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas

Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Pendapatan

-LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya

aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus

pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Pengawas

Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

pendapatan denda persaingan usaha diakui saat



putusan telah berkekuatan hukum tetap;

pendapatan denda ikatan dinas diakui setelah pegawai

yang bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan

Kesanggupan Membayar Denda Ikatan Dinas;

pendapatan atas pelunasan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diakui setelah

ditandatanganinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak oleh pegawai yang bersangkutan;

pendapatan lain-lain diakui pada saat dikeluarkannya

surat keputusan denda atau dokumen lain yang

dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Belanja (3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban

atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja

dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan

fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya

konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi

atau potensi jasa.



Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja

dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset

Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas dan Setara Kas disajikan di neraca dengan

menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta

asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs

tengah BI pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga

disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi

dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/

Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung

dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap;

piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila

terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan

didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan

hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa

diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang

ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah berdasarkan aturan yang

ditetapkan dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014.



Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0,5%

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 100%

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo

12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik

pada tanggal neraca dikalikan dengan:

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan

pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi

sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau

harga wajar.

Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan



Penyusutan

Aset Tetap

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau

lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya

sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta

rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan

sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus,

ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan

organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak

sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain

pada pos Aset Lainnya.

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada

penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan dibidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat

dari suatu aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat

dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola

Barang untuk dilakukan penghapusan.



Piutang

Jangka

Panjang

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap

dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang

dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap

semester selama masa manfaat.

Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam

rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel

masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu

lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang

dapat direalisasikan.



Aset

Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,

aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas

yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat

neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi

akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan

atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak

dilakukan amortisasi.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan

sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi

akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh

tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi utang kepada pihak

ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan

diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang,

dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka



Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan

kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari

ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


Catatan atas Laporan Keuangan – Realisasi Anggaran - 21 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp16.277.700.519

B.1 Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2015 adalah sebesar Rp16.277.700.519. Rincian Estimasi

dan Realisasi Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2015

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan serta Pendapatan dari Penjualan) 0 5.700.000 - Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 6.005.084 Pendapatan Iuran dan Denda 110.000.000 15.680.914.536 14.255,38 Pendapatan Lain-lain 0 108.237.064 - Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu 0 424.255.199 - Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 52.588.636 -

Jumlah 110.000.000 16.277.700.519 14.797,91

URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2015

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

% REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan KPPU TA 2015 adalah sebesar

Rp16.277.700.519 atau sebesar 14.797,91 persen dari estimasi

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp110.000.000. Selanjutnya,

Realisasi Pendapatan TA 2015 dibandingkan dengan realisasi

pendapatan TA 2014 terdapat kenaikan sebesar 68,47 persen. Hal

ini disebabkan karena adanya peningkatan pembayaran denda

persaingan usaha, antara lain pembayaran denda persaingan usaha

sebesar Rp6.000.000.000 atas nama Perusahaan Gas Negara.



Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015

dan TA 2014

URAIAN REALISASI TA 2015 (Rp)

REALISASI TA 2014 (Rp)

NAIK (TURUN)

%Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan serta Pendapatan dari Penjualan)

5.700.000 17.000.000 (66,47)

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

6.005.084 0 0,00

Pendapatan Iuran dan Denda 15.680.914.536 9.258.726.170 69,36 Pendapatan Lain-lain (Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu)

108.237.064 213.450.164 (49,29)

Pendapatan Pelunasan Piutang 424.255.199 85.382.270 396,89 Pendapatan Anggaran Lain-lain 52.588.636 87.293.181 (39,76)

Jumlah 16.277.700.519 9.661.851.785 68,47

Realisasi Belanja

Rp90.343.359.163

B.2. Belanja

Realisasi Belanja KPPU TA 2015 adalah sebesar Rp90.343.359.163

atau 89,81 persen dari anggaran belanja sebesar

Rp100.591.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA

2015 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2015

ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) % REAL. ANGGARAN

Belanja Pegawai 26.532.100.000 21.571.016.989 81,30 Belanja Barang 70.395.550.000 65.505.866.042 93,05 Belanja Modal 3.663.350.000 3.522.074.350 96,14 Total Belanja Kotor 100.591.000.000 90.598.957.381 90,07 Pengembalian Belanja 0 (255.598.218)

Total Belanja 100.591.000.000 90.343.359.163 89,81

URAIANTAHUN ANGGARAN 2015

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik

berikut ini:



26.532.100.000

70.395.550.000

3.663.350.000

21.563.599.302

65.257.685.511

3.522.074.350

010.000.000.00020.000.000.00030.000.000.00040.000.000.00050.000.000.00060.000.000.00070.000.000.00080.000.000.000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja ModalANGGARANREALISASI

Grafik A. Komposisi Realisasi Belanja Negara Neto TA 2015

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja (neto) TA 2015

ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) % REAL. ANGGARAN

Belanja Pegawai 26.532.100.000 21.563.599.302 81,27 Belanja Barang 70.395.550.000 65.257.685.511 92,70 Belanja Modal 3.663.350.000 3.522.074.350 96,14 Total Belanja Netto 100.591.000.000 90.343.359.163 89,81

Total Belanja 100.591.000.000 90.343.359.163 89,81

URAIANTAHUN ANGGARAN 2015

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2015 adalah

sebagai berikut:

ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)Program Pengawasan Persaingan Usaha 100.591.000.000 90.343.359.163 89,81

Total Belanja 100.591.000.000 90.343.359.163 89,81

PROGRAM2015 %

Realisasi Belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 12,70 persen

dibandingkan realisasi belanja TA 2014. Hal ini disebabkan antara

lain karena adanya peningkatan belanja barang (perjalanan dinas).



Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan TA 2014



NAIK (TURUN) %

Belanja Pegawai 21.563.599.302 22.903.988.096 (5,85) Belanja Barang 65.257.685.511 55.816.299.467 16,92 Belanja Modal 3.522.074.350 1.443.454.317 144,00

Jumlah 90.343.359.163 80.163.741.880 12,70

Belanja Pegawai

Rp21.563.599.302

B.3. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-

masing sebesar Rp21.563.599.302 dan Rp22.903.988.096 atau

terjadi penurunan sebesar 5,85 persen. Penurunan ini disebabkan

antara lain karena adanya pegawai yang mengundurkan diri pada

tahun 2015.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014



NAIK (TURUN)

%Belanja Uang Honor Tetap 21.571.016.989 22.915.900.596 (5,87) Jumlah Belanja Kotor 21.571.016.989 22.915.900.596 (5,87) Pengembalian Belanja Pegawai (7.417.687) (11.912.500) (37,73)

Jumlah Belanja 21.563.599.302 22.903.988.096 (5,85)

Belanja Barang

Rp65.257.685.511

B.4. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-

masing sebesar Rp65.257.685.511 dan Rp55.816.299.467. Realisasi

Belanja Barang TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 16,92 persen

dari realisasi Belanja Barang TA 2014. Hal ini disebabkan antara

lain adanya kenaikan belanja perjalanan dinas.



Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014

URAIAN REALISASI TA 2015 (Rp) REALISASI TA 2014 (Rp)

NAIK (TURUN) %

Belanja Barang 65.505.866.042 56.444.830.311 16,05 Jumlah Belanja Kotor 65.505.866.042 56.444.830.311 16,05 Pengembalian Belanja (248.180.531) (628.530.844) (60,51)

Jumlah Belanja 65.257.685.511 55.816.299.467 16,92

Belanja Modal

Peralatan dan

Mesin

Rp2.636.578.350

B.5. Belanja Modal B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 dan TA 2014

adalah masing-masing sebesar Rp2.636.578.350 dan

Rp1.414.018.317. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami

kenaikan sebesar 86,46 persen dibandingkan realisasi tahun

sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan antara lain oleh adanya

peningkatan dalam pembelian PC Unit, paket meubelair dan alat

pengolah data.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 dan Per TA 2014


REALISASI TA 2014 (Rp) NAIK (TURUN) %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.636.578.350 1.414.018.317 86,46Jumlah Belanja Kotor 2.636.578.350 1.414.018.317 86,46Pengembalian 0 0 0,00

Jumlah Belanja 2.636.578.350 1.414.018.317 86,46

Belanja Modal

Gedung dan

Bangunan

Rp835.391.000

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 dan TA

2014 adalah masing-masing sebesar Rp835.391.000 dan Rp0.



Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI TA 2015 (Rp)


Naik (Turun) %

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 835.391.000 0 0,00

Jumlah Belanja Kotor 835.391.000 0 0,00

Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00

Jumlah Belanja 835.391.000 0 0,00

Belanja Modal

Lainnya

Rp50.105.000

B.5.3 Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan TA 2014 adalah

masing-masing sebesar Rp50.105.000 dan Rp29.436.000. Realisasi

Belanja Modal lainnya mengalami kenaikan sebesar 70,22 persen

dibandingkan realisasi TA 2014. Kenaikan ini disebabkan karena

adanya pembelian aplikasi Sistem Layanan Umum oleh Biro

Organisasi dan SDM.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI TA 2015 (Rp)


NAIK (TURUN) %

Belanja Modal Lainnya 50.105.000 29.436.000 70,22

Jumlah Belanja Kotor 50.105.000 29.436.000 70,22

Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00

Jumlah Belanja 50.105.000 29.436.000 70,22


Catatan atas Laporan Keuangan – Neraca - 27 -

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp3.966.855

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai,

dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara

Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)

yang belum dipertanggungjawabkan atau belum

disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada KPPU per 31

Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing

sebesar Rp3.966.855 dan Rp0. Hal ini disebabkan

karena terdapatnya kuitansi yang double pada bulan

Oktober 2015.

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran

per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Keterangan 31 Desember 2015 31 Desember 2014Saldo UP 3.966.855 0Kuitansi UP - 0

Jumlah 3.966.855 0

Bendahara Pengeluaran telah menyetorkan sisa Uang

Persediaan (UP) tersebut ke Kas Negara pada tanggal 8

Januari 2016.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan

pada lampiran.

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember

2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah

sebesar Rp157.722.938 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan pengembalian

kelebihan penggunaan belanja perjalanan dinas Tahun



Anggaran 2015 yang belum disetorkan oleh Bendahara

Pengeluaran ke Kas Negara per 31 Desember 2015 sesuai

dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan Tahun 2015.

Namun pada Tahun 2016, Bendahara Pengeluaran telah

menyetorkan pengembalian kelebihan penggunaan

belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2015 tersebut

ke Kas Negara, dengan rincian sebagai berikut: No Tanggal Setor Jumlah NTPN Keterangan1 08 Januari 2016 48.299.389 639D54LDM9RNKJM2 Rincian Nomor SPM terlampir2 08 Januari 2016 44.922.317 24F0C4LDFAB5PRM2 Rincian Nomor SPM terlampir3 03 Maret 2016 4.266.500 0E1F25PEP9S6Q3VI SPM Nomor 028174 06 April 2016 60.234.732 677EC44O543E82R9 Rincian Nomor SPM terlampir

157.722.938 Jumlah

Piutang Bukan

Pajak

Rp51.010.439.624

C.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2015 dan

31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar

Rp51.010.439.624 dan Rp56.271.958.316.

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan

pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan

yang telah diberikan namun belum diselesaikan

pembayarannya.

Piutang Bukan Pajak KPPU berasal dari Piutang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berada di

KPPU berasal dari Piutang Denda atas Pelanggaran

Persaingan Usaha. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat Pasal 47 disebutkan bahwa Komisi

berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan

administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar



ketentuan Undang-undang ini. Tindakan administratif

sebagaimana dimaksud dapat berupa perintah kepada

pelaku usaha untuk menghentikan atau membatalkan

perilaku yang telah terbukti melanggar hukum

persaingan usaha, penetapan ganti rugi dan dapat juga

berupa denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000

dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 yang harus

disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, KPPU

mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi

kepada pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5

Tahun 1999 dalam bentuk denda.

Dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara dijelaskan bahwa Piutang Negara adalah jumlah

uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat

dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Berdasarkan

definisi tersebut, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

di KPPU tahun 2008 merekomendasikan agar KPPU

mencatat semua potensi penerimaan negara yang

menjadi kewajiban pihak lain untuk membayarnya

(dalam hal ini denda pelanggaran persaingan usaha)

dalam bentuk piutang. Untuk itu, sejak tahun 2008

denda pelanggaran persaingan usaha yang belum

dibayarkan ke kas negara oleh pelaku usaha sesudah

tanggal jatuh tempo denda dicatat dalam Neraca

Laporan Keuangan KPPU dalam akun Piutang Negara

Bukan Pajak.

Dalam pencatatan Piutang Bukan Pajak, KPPU

berpedoman pada peraturan yang berlaku terkait

dengan pencatatan piutang bukan pajak, yaitu UU

Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara



Bukan Pajak, PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis

dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, PP

Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan

Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan

Negara Bukan Pajak, PMK Nomor 128/PMK.06/2007

tentang Pengurusan Piutang Negara, PMK Nomor

69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang

dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara

Umum Negara, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-

82/PB 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan

Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian

Negara/Lembaga dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor

PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja

Kementerian Negara/Lembaga. Namun demikian,

pencatatan Piutang Negara Bukan Pajak pada KPPU

tetap disesuaikan dengan kondisi piutang yang dikelola

KPPU dan koridor yang digariskan dalam UU Nomor 5

Tahun 1999.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan

pengelolaan Piutang Negara Bukan Pajak pada KPPU:

1. Denda pelanggaran persaingan usaha sebagai

akibat Putusan KPPU, Putusan Keberatan (Putusan

Pengadilan Negeri), Putusan Kasasi (Putusan

Mahkamah Agung) maupun Putusan Peninjauan

Kembali (PK) yang telah berkekuatan hukum tetap

(inkracht) akan dicatat sebagai piutang ke dalam

Buku Piutang. Berdasarkan Buku Piutang inilah

dilakukan pengelolaan Piutang Negara Bukan Pajak

KPPU.



2. Berdasarkan kesepakatan antara KPPU dengan

Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan

Laporan Keuangan Tahun 2014, piutang dinyatakan

dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan

keputusan inkracht yaitu dengan ketentuan sebagai

berikut:

- Piutang dicatat apabila tidak terdapat

keberatan dari pihak terlapor atas Putusan Perkara

KPPU dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari

kerja dari diterimanya pemberitahuan petikan

Putusan Perkara KPPU kepada pihak terlapor.

- Terhadap Putusan Perkara KPPU yang

terdapat proses keberatan dari pelaku usaha

terlapor, maka piutang dicatat pada saat staf

Bagian Litigasi menerima salinan putusan dari

Pengadilan Negeri yang dibuktikan dengan Berita

Acara Serah Terima (BAST).

3. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 44 ayat (1)

dijelaskan bahwa “Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan

putusan Komisi, pelaku usaha wajib melaksanakan

putusan tersebut dan menyampaikan

pelaksanaannya kepada Komisi.” Berdasarkan pasal

tersebut, KPPU menginterpretasikan bahwa pelaku

usaha yang dijatuhi sanksi denda wajib melakukan

pembayaran denda tersebut paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima

pemberitahuan putusan Komisi (jatuh tempo) dan

pembayaran tersebut dilakukan secara sekaligus,

bukan mengangsur.

4. Definisi piutang jangka panjang dan piutang

jangka pendek berdasarkan Perdirjen

Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011:



- Piutang Jangka Panjang: piutang yang akan

jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Piutang Jangka Pendek: piutang yang akan

jatuh tempo dan akan direalisasikan dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

- Dengan mengacu kepada definisi tersebut,

piutang denda pelanggaran persaingan usaha

KPPU dapat dikategorikan ke dalam piutang jangka

pendek karena jatuh temponya selama 30 (tiga

puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum

tetap. Dalam Neraca, piutang denda tersebut

dicatat dalam akun Piutang Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak

Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Uraian 31 Desember 2015 31 Desember 2014

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 51.010.439.624 56.271.958.316

Jumlah 51.010.439.624 56.271.958.316

Mutasi Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Saldo per 31 Desember 2014 56.271.958.316 Mutasi Tambah:- Penambahan Putusan Piutang Denda Pelanggaran Persaingan Usaha

10.564.742.136

Mutasi Kurang:- Pembayaran Piutang Denda Pelanggaran Persaingan Usaha 15.635.914.532 - Pembayaran Piutang Lainnya a.n. PT BNI Life Insurance 190.346.296 Saldo per 31 Desember 2015 51.010.439.624 Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan piutang

bukan pajak sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan Piutang Bukan Pajak

berupa penambahan putusan yang telah inkracht

periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015

sebesar Rp10.564.742.136;



2. Terdapat pengurangan Piutang Bukan Pajak

berupa pembayaran piutang denda di bidang

persaingan usaha dari pelaku usaha periode 1

Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015 sebesar

Rp15.635.914.532. Nilai tersebut terdiri atas

pembayaran yang dilakukan dengan cara

mengangsur; dan

3. Terdapat pengurangan Piutang Lainnya berupa

pembayaran piutang atas nama PT BNI Life Insurance

sebesar Rp190.346.296.

Selain itu perlu disampaikan pula bahwa pada Laporan

Keuangan KPPU per 31 Desember 2015 ini terdapat 6

setoran senilai Rp120.000.000 yang belum diperoleh

salinan SSBP dari pelaku usaha. Namun atas

pembayaran piutang tersebut KPPU telah

membukukannya ke dalam daftar piutang. Dasar

pencatatan pembayaran piutang yang digunakan adalah

berupa Nota Konfirmasi Penerimaan Negara hasil cetakan

dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Jakarta VI.

Adapun rincian setoran tersebut terdiri dari: No Tanggal Nama Debitur NTPN Jumlah1 28-01-2015 PT Karya Bukit Nusantara 0801060612030302 5.000.000 2 29-06-2015 PT Bunda Global Pertama 0404121309030709 10.000.0003 13-10-2015 PT Kerinci Jaya Utama 0108061213070103 15.000.0004 16-10-2015 PT Kerinci Jaya Utama 0307020903091110 30.000.0005 11-11-2015 PT Credo Indoelektra 0901080701030404 10.000.0006 27-11-2015 PT Guna Era Distribusi 0712121003071405 50.000.000

120.000.000Jumlah

Bagian Lancar

Tagihan TP/TGR

Rp461.559.282

C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Selain berasal dari denda pelanggaran di bidang

persaingan usaha, potensi penerimaan KPPU juga berasal

dari:

1. Denda ikatan dinas yang dikenakan KPPU kepada



para pegawai yang mengundurkan diri dari KPPU

selama masa ikatan dinas pegawai yang

bersangkutan belum berakhir. Para pegawai tersebut

wajib membayar ke kas negara sesuai dengan

perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya

dengan KPPU; dan

2. TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh

BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2013, yaitu

terdapat penetapan jumlah Staf Pengelola Anggaran

yang melebihi Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

serta kelebihan pembayaran honorarium kegiatan

Tim Penyelarasan Program/Kegiatan KPPU.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, BPK

merekomendasikan kepada Ketua KPPU agar

memerintahkan Sekretaris Jenderal KPPU untuk

menginstruksikan kepada petugas pengelola

keuangan Tahun 2013 agar mengembalikan

honorarium sebesar Rp208.560.000 ke kas Negara

dan Tim Penyelarasan Program/Kegiatan KPPU

Tahun 2013 agar mengembalikan kelebihan

honorarium sebesar Rp12.800.000 ke kas Negara.

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti, sehingga

sesuai dengan SKTJM yang telah disepakati

sebelumnya dengan KPPU, petugas pengelola

keuangan Tahun 2013 dan Tim Penyelarasan

Program/Kegiatan KPPU menyetorkan pengembalian

honorarium ke kas Negara.

3. TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh

BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2014 yaitu

pembayaran honorarium tim yang tugasnya sesuai

dengan tupoksi, kelebihan pembayaran honorarium

tim, kelebihan pembayaran ekses klaim asuransi

kesehatan serta ketidaksesuaian perubahan plan



premi asuransi kesehatan. Berdasarkan temuan-

temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada

Ketua KPPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal

KPPU untuk menginstruksikan kepada pihak yang

terkena TGR agar melakukan pengembalian ke kas

Negara. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti,

sehingga sesuai dengan SKTJM dan Surat Keputusan

Pembebanan yang telah disepakati sebelumnya

dengan KPPU, pihak yang terkena TGR sebagian telah

menyetorkan pengembaliannya ke kas Negara.

Beberapa hal yang dapat dijelaskan terkait Piutang

tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pencatatan Piutang yang berasal dari

Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil

pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU

mengikuti peraturan yang berlaku yang diterbitkan

oleh Kementerian Keuangan sebagaimana telah

dijelaskan dalam C.2. Piutang Bukan Pajak;

2. Berdasarkan masa jatuh tempo, Piutang Denda

Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan


dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu

piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang.

Penggolongan piutang jangka pendek atau piutang

jangka panjang ditentukan oleh jangka waktu

pembayaran piutang yang disepakati antara debitur

dengan KPPU (dalam bentuk Surat Pernyataan

Kesediaan Pembayaran Biaya Ikatan Dinas dan

SKTJM);

3. Piutang yang berasal dari Denda Ikatan Dinas dan

TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh

BPK atas Laporan Keuangan KPPU yang digolongkan



ke dalam piutang jangka pendek dibukukan di neraca

sebagai akun Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (aset

lancar). Sedangkan Piutang yang berasal dari Denda

Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan


yang digolongkan ke dalam piutang jangka panjang

dibukukan di neraca sebagai akun Tagihan TP/TGR

(Aset Lainnya);

4. Pengukuran Piutang sesuai dengan Buletin Teknis

Akuntansi Piutang, dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang

jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan

ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan

berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang

telah ditetapkan;

b. Disajikan sebagai piutang jangka panjang

terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua

belas) bulan berikutnya. Perhitungan penyisihan

piutang untuk Denda Ikatan Dinas dan TGR

berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK

atas Laporan Keuangan KPPU mengacu kepada

PMK Nomor 69/PMK.06/2014.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31

Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing

adalah sebesar Rp461.559.282 dan Rp473.550.899.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan

TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua

belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan,

dengan rincian sebagai berikut:



Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR

per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

No Uraian 31 Desember 2015 31 Desember 20141 Bagian Lancar TGR 461.559.282 473.550.899

461.559.282 473.550.899 Jumlah

Rincian data dan perhitungan Bagian Lancar TP/TGR

disajikan pada lampiran.

Penyisihan Piutang

Tak Tertagih –

Bagian Lancar

TP/TGR

Rp51.296.605.761

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah

masing-masing sebesar Rp51.296.605.761 dan

Rp44.084.574.716.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan

perhitungan penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian

Lancar TP/TGR:

1. Berkenaan dengan mekanisme penagihan piutang,

dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-

85/PB/2011 pasal 5 ayat (1) dan (2) disebutkan

bahwa:

a. Surat Penagihan (SPn) wajib diterbitkan untuk

setiap timbulnya piutang PNBP.

b. Timbulnya piutang PNBP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) apabila:

penyetoran penerimaan PNBP ditetapkan secara

angsuran;

wajib bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo

pembayaran belum melunasi penyetoran

penerimaan PNBP yang menjadi tanggung

jawabnya.



Selanjutnya dalam pasal 8 dan pasal 9 Perdirjen

tersebut dijelaskan bahwa setiap kewajiban

penyetoran atas piutang PNBP sampai dengan tanggal

jatuh tempo pembayaran pada SPn yang belum

diselesaikan penyetorannya, pihak terutang wajib

diberikan Surat Penagihan kedua dan ketiga.

Sejak tahun 2013, KPPU telah mengimplementasikan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan

Piutang Denda Persaingan Usaha yang diwadahi

dalam Keputusan Sekretariat KPPU Nomor

186/SJ/Kep/XII/2011 tentang Penetapan Standard

Operating Procedure di Lingkungan KPPU. Dalam SOP

tersebut diatur mengenai mekanisme penagihan

piutang denda pelanggaran persaingan usaha sebagai

berikut:

Surat Pemberitahuan I diterbitkan paling lambat 3

(tiga) hari kerja sejak timbulnya piutang dan

diberikan tenggang waktu pelunasan paling lambat

30 (tiga puluh) hari kerja;

Surat Pemberitahuan II diterbitkan bagi setiap

pelaku usaha yang belum menyelesaikan

kewajibannya membayar denda sampai dengan

jatuh tempo pembayaran pada Surat

Pemberitahuan I dengan tenggang waktu

pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;

Dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo

pembayaran setelah diterbitkan Surat

Pemberitahuan II pelaku usaha belum melakukan

pembayaran, diterbitkan Surat Pemberitahuan III

sebagai Surat Pemberitahuan terakhir. Tenggang

waktu pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja; dan

Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo



pembayaran setelah diberikan Surat

Pemberitahuan III pihak terhutang belum

melakukan pembayaran, maka dilakukan

permohonan eksekusi piutang ke Pengadilan

Negeri.

2. Penilaian kualitas piutang mengikuti aturan yang

ditetapkan dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu

dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan

piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan

upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang

pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang ditetapkan

dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar,

kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan

kualitas macet. Piutang KPPU digolongkan dalam

kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan

sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1

(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Pemberitahuan I tidak dilakukan pelunasan. Kualitas

diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan II tidak

dilakukan pelunasan. Kualitas macet apabila dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

Surat Pemberitahuan III tidak dilakukan pelunasan

atau piutang telah diserahkan kepada Pengadilan

Negeri/Panitia Urusan Piutang Negara.



Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Per 31 Desember 2015 Kualitas Nilai Piutang % NilaiPiutang Jangka Pendek Penyisihan Penyisihan

Piutang Bukan PajakLancar - 0,50% - Kurang Lancar - 10% - Diragukan - 50% - Macet 51.010.439.624 100% 51.010.439.624

Jumlah 51.010.439.624 51.010.439.624 Bagian Lancar TP/TGR

Lancar 7.801.911 0,50% 39.010 Kurang Lancar 18.116.990 10% 1.811.699 Diragukan 302.649.905 50% 151.324.953 Macet 132.990.476 100% 132.990.476

Jumlah 461.559.282 286.166.137

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih 51.471.998.906 51.296.605.761

Persediaan

Rp401.487.315

C.6 Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual,

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan

31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar

Rp401.487.315 dan Rp542.679.021 dengan rincian

sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2015 dan 2014

Persediaan 31 Desember 2015 31 Desember 2014Barang Konsumsi 229.330.667 401.437.336 Bahan untuk Pemeliharaan 14.015.209 15.831.400 Pita Cukai, Materai dan Leges - 144.000 Barang Persediaan Lainnya untuk dijual 127.772.650 92.561.034 Bahan baku 190.000 231.000 Persediaan Lainnya 30.178.789 32.474.251

Jumlah 401.487.315 542.679.021 Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada

dalam kondisi baik.

Rincian Persediaan disajikan pada lampiran Catatan atas

Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).



Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Nomor S-1311/PB.6/2016 tanggal

15 Februari 2016 tentang Metode Penilaian Persediaan

dalam rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

menegaskan bahwa dalam menilai semua jenis

persediaan menggunakan metode harga perolehan

terakhir. Perhitungan dengan metode tersebut telah

diakomodasi oleh Aplikasi Persediaan. Metode ini

diterapkan mulai Tahun 2015 sampai dengan terdapat

ketentuan lebih lanjut.

Berikut disajikan rincian mutasi pada Aplikasi

Persediaan per jenis transaksi pembelian dan pemakaian

per 31 Desember 2015:

Keterangan Pembelian TA 2015 Pemakaian TA 2015Barang Konsumsi 1.741.195.201 1.922.771.131

Bahan untuk Pemeliharaan 156.092.102 161.756.194 Pita Cukai, Materai dan Leges 886.000 - Barang Persediaan Lainnya untuk dijual 347.276.500 - Bahan baku 11.439.500 11.581.700 Persediaan Lainnya 82.928.423 87.411.686 Suku Cadang 2.145.000 2.145.000 Persediaan dalam rangka Bantuan Sosial 8.690.000 - Jumlah 2.350.652.726 2.185.665.711

Piutang Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti

Rugi Rp15.544.255

C.7 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2015 dan 31

Desember 2014 masing-masing sebesar Rp15.544.255

dan Rp61.102.058.

Piutang Tagihan TP/TGR adalah piutang yang akan jatuh

tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak

tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan TP/TGR terdiri dari Piutang yang



berasal dari Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan

hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan

Keuangan KPPU sebagaimana yang telah dijelaskan

dalam C.3. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per tanggal 31

Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai

berikut:

No Uraian 31 Desember 2015 31 Desember 2014

1Piutang Tagihan TP/TGR yang berasal dari Piutang Denda Ikatan Dinas

4.263.646 5.354.554

2

Piutang Tagihan TP/TGR yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPPU TA 2013 dan TA 2014

11.280.609 55.747.504

15.544.255 61.102.058 Jumlah

Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih –

Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti

Rugi Rp6.487.032

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR


masing-masing sebesar Rp6.487.032 dan Rp5.633.292.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR

merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan

TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing

piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

– Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut.



Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan

TP/TGR Per 31 Desember 2015 Kualitas Nilai Piutang % NilaiPiutang Jangka Panjang Penyisihan Penyisihan

Tagihan TP/TGRLancar 2.137.248 0,50% 10.686 Kurang Lancar 5.897.451 10% 589.745 Diragukan 3.245.910 50% 1.622.955 Macet 4.263.646 100% 4.263.646

Jumlah 15.544.255 6.487.032

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih 15.544.255 6.487.032

Peralatan dan

Mesin

Rp26.499.523.861

C.9 Peralatan dan Mesin Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin


masing-masing sebesar Rp26.499.523.861 dan

Rp24.536.645.401. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 24.536.645.401Rp Mutasi tambah:Pembelian 2.620.882.645Rp Pengembangan Aset 1.570.000Rp Saldo Awal berupa barang berlebih 7.830.000Rp Mutasi kurang:Penghentian aset dari penggunaan -Rp Penghapusan 667.404.185Rp Transfer Keluar -Rp Koreksi Pencatatan -Rp Saldo per 31 Desember 2015 26.499.523.861Rp Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 (19.911.969.072)Rp

Nilai Buku per 31 Desember 2015 6.587.554.789Rp

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan

Peralatan dan Mesin adalah berupa:

a. Penambahan dari pembelian alat kantor, alat rumah

tangga, alat studio, alat komunikasi, alat

laboratorium fisika nuklir/elektronika, alat khusus

kepolisian, komputer unit, peralatan komputer,

sepeda motor, lemari besi/metal dan lemari kayu



senilai Rp2.620.882.645;

b. Penambahan nilai dari Pengembangan Aset sesuai

hasil temuan pemeriksaan Satuan Pengawas Internal

(SPI) dimana belanja pemeliharaan alat kantor

digunakan untuk pembelian Mainboard serta

belanja pemeliharaan pada KPD Surabaya yang

menyebabkan terjadinya proses kapitalisasi atas nilai

tersebut ke dalam aset sebesar Rp1.570.000;

c. Penambahan nilai dari saldo awal berupa barang

berlebih sesuai hasil temuan dari BPK pada tahun

anggaran 2014 atas barang-barang inventaris eks

Kantor Japan International Coorperation Agency (JICA)

yang ada di KPPU sebesar Rp7.830.000.

d. Pengurangan karena adanya reklasifikasi ke Aset

Lainnya (penghapusan) dari Alat Angkut Darat

Bermotor, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat

Studio, Alat Komunikasi, Serta Peralatan Komputer


Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember

2015 disajikan pada lampiran CaLBMN.

Aset Tetap

Lainnya

Rp2.474.517.748

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak

dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember

2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing

sebesar Rp2.474.517.748 dan Rp1.705.165.655.

Saldo per 31 Desember 2014 1.705.165.655

Mutasi tambah:Aset Tetap dalam Renovasi 835.391.000 Mutasi kurang:Transfer Keluar 66.038.907

Saldo per 31 Desember 2015 2.474.517.748 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 (840.323.813)

Nilai Buku per 31 Desember 2015 1.634.193.935



Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan aset

tetap lainnya adalah berupa:

a. Penambahan nilai dari belanja modal pekerjaan

renovasi gedung KPPU milik Kementerian

Sekretariat Negara RI sebesar Rp835.391.000;

b. Pengurangan nilai dari transfer keluar atas 3 paket

pekerjaan renovasi yang diperoleh pada Tahun

Anggaran 2014 dan telah dikembalikan kepada

Kementerian Sekretariat Negara selaku pemilik

gedung kantor KPPU. Nilai Aset Tetap Renovasi


Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp20.752.292.885

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31

Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-

masing sebesar Rp20.752.292.885 dan

Rp18.123.705.124.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra

akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap

selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan

(KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin 26.499.523.861Rp 19.911.969.072Rp 6.587.554.789Rp 2 Aset Tetap Lainnya 2.474.517.748Rp 840.323.813Rp 1.634.193.935Rp

28.974.041.609Rp 20.752.292.885Rp 8.221.748.724Rp Akumulasi Penyusutan

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada

Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.



Aset Tak Berwujud

Rp658.349.163

C.12 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31

Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-

masing sebesar Rp658.349.163 dan Rp6.878.242.861.

ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud

fisik. Adapun mutasi ATB pada KPPU adalah sebagai

berikut.

Saldo per 31 Desember 2014 6.878.242.861Rp Mutasi tambah:- Pembelian 80.100.706Rp - Pengembangan 18.000.000Rp Mutasi kurang:- Penghentian aset dari penggunaan 4.649.250.574Rp - Penghapusan BMN 1.668.743.830Rp Saldo per 31 Desember 2015 658.349.163Rp

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan ATB

adalah berupa:

a. Penambahan nilai berupa pembuatan Aplikasi

Layanan Umum sebesar Rp36.850.000, pembuatan

Aplikasi Informasi Monitoring Anggaran

Rp14.300.000, serta pembelian Software Window

Rp28.950.706.

b. Pengurangan nilai dari Penghapusan Hasil

Kajian/Penelitian sebesar Rp1.668.743.830 serta

reklasifikasi (penghentian aset dari penggunaan)

sebesar Rp4.649.250.574 berupa Hasil

Kajian/Penelitian dari aset tetap ke aset lainnya.

Reklasifikasi ini dilakukan dalam rangka

menindaklanjuti rekomendasi dari BPK atas Laporan

Keuangan KPPU TA 2014.



C.13 Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi per 31 Desember

2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar

Rp73.750.000 dan Rp0, merupakan deposit 7 (tujuh)

buah apartemen Komisioner KPPU yang belum

disetorkan ke Kas Negara oleh Pihak Ketiga (Pemilik

Apartemen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan

BPK Tahun 2015. Deposit tersebut akan dikembalikan ke

Kas Negara setelah masa sewa berakhir dan dilakukan

pemeriksaan fisik kelengkapan furnitur oleh pemilik

apartemen.

Namun pada Tahun 2016, pemilik apartemen telah

menyetorkan deposit tersebut ke Kas Negara, dengan

rincian sebagai berikut: No Tanggal Setor Jumlah NTPN Keterangan

1 05 Februari 2016 11.000.000 E4A055CAA0QFTHSMPengembalian deposit sewa rumah Nomor Kontrak 794/PPK-3/kontrak/1/2015

2 12 Februari 2016 9.500.000 B63492ALG7VAKRA2Pengembalian deposit sewa apartemen komisi TA 2015

3 09 Februari 2016 10.500.000 D443213M0HVS0B0IPengembalian deposit sewa apartemen komisi TA 2015

4 04 Februari 2016 31.000.000 E06318CIJO20U862Pengembalian deposit sewa apartemen Nomor Kontrak 01.2/PPK-3/Kontrak/I/2015 senilai Rp10.000.000

Pengembalian deposit sewa apartemen Nomor Kontrak 01.3/PPK-3/Kontrak/I/2015 senilai Rp10.000.000

Pengembalian deposit sewa apartemen Nomor Kontrak 01.5/PPK-3/Kontrak/I/2015 senilai Rp11.000.000

5 22 Januari 2016 11.750.000 F5A406ROGEV60KD2Pengembalian deposit sewa apartemen komisi TA 2015

73.750.000 Jumlah

Uang Muka dari

KPPN Rp3.966.855

C.14 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2015 dan 31

Desember 2014 masing-masing sebesar Rp3.966.855 dan

Rp0, merupakan UP atau Tambahan UP (TUP) yang

diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih



berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran

pada tanggal pelaporan.

Utang kepada

Pihak Ketiga

Rp249.520.716

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31

Desember 2014 masing-masing sebesar Rp249.520.716

dan Rp239.593.231.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang

masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang

harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya

dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Pada KPPU, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari

belanja barang yang tagihannya belum dilunasi dan

kewajiban Negara dalam mengembalikan kelebihan

setoran pembayaran denda persaingan usaha dan denda

ikatan dinas.

KPPU akan melakukan pengurusan pengembalian

kelebihan setoran Piutang Bukan Pajak kepada debitur

sebesar Rp237.168.400 kepada Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI dan Direktorat

Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan. Sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, sebelum melakukan

pengurusan pengembalian tersebut, KPPU akan

berkoordinasi terlebih dahulu dengan masing-masing

debitur.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada lingkup

KPPU per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



No Uraian Jumlah

1 Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Persaingan Usaha Nomor Putusan 08/KPPU-L/2004 176.666.700Rp


3 Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Persaingan Usaha NomorPutusan 30/KPPU-L/2010 1.700Rp



6 Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Ikatan Dinas atas nama Desi Dwi Bastian 500.000Rp

7 Akrual Tagihan Listrik Bulan Desember 2015 3.717.625Rp 8 Akrual Tagihan Telepon Bulan Desember 2015 8.260.691Rp 9 Akrual Tagihan Air Bulan Desember 2015 374.000Rp

249.520.716Rp Total

Ekuitas

Rp9.447.987.792

C.16 Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014


Rp28.015.837.848. Ekuitas merupakan kekayaan bersih

entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas

disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Operasional - 50 -

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak

Rp10.675.331.575

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan pada KPPU untuk periode yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014 adalah masing-masing sebesar Rp10.675.331.575 dan

Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan TA 2015 dan TA 2014

URAIAN TAHUN 2015 TAHUN 2014 NAIK (TURUN) %

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

6.005.084 -

- Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha

10.599.742.140 -

-

Pendapatan Anggaran Lain-lain 69.584.351

Jumlah 10.675.331.575 - -

Beban Pegawai

Rp21.563.599.302

D.2 Beban Pegawai Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-

masing sebesar Rp21.563.599.302 dan Rp0, berupa Beban

Uang Honor Tetap. Beban Pegawai adalah beban atas

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil

(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang

belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang

telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan

Rp1.899.362.916

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-



masing sebesar Rp1.899.362.916 dan Rp0 dengan rincian

sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2015 dan TA 2014


Beban Persediaan Konsumsi 1.800.777.586 - - Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 1.732.000 - - Beban Persediaan Bahan Baku 11.136.575Beban Persediaan Lainnya 85.716.755 - -

Jumlah 1.899.362.916 - -

Beban Barang dan

Jasa

Rp32.839.006.596

D.4 Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah

masing-masing sebesar Rp32.839.006.596 dan Rp0 dengan

rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan TA 2014

URAIAN TAHUN 2015 TAHUN 2014NAIK

(TURUN) %

Beban Keperluan Perkantoran 717.958.813 - -Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 83.150.957 - -Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 304.483.104Beban Honor Operasional Satuan Kerja 364.250.000Beban Barang Operasional Lainnya 217.191.678Beban Bahan 2.320.611.145Beban Honor Output Kegiatan 2.184.814.657Beban Langganan Listrik 679.506.081Beban Langganan Telepon 801.154.426Beban Langganan Air 82.050.364 - -Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 294.070Beban Jasa Konsultan 403.600.000Beban Sewa 4.603.108.950 - -Beban Jasa Profesi 4.633.988.802Beban Jasa Lainnya 15.442.843.549 - -

Jumlah 32.839.006.596 - -



Beban

Pemeliharaan

Rp2.890.837.789

D.5 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada




Rincian Beban Pemeliharaan TA 2015 dan TA 2014


Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.083.375.400 - - Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.653.269.550 - - Pemeliharaan 151.129.839Beban Persediaan Suku Cadang 3.063.000 - -

Jumlah 2.890.837.789 - -

Beban Perjalanan

Dinas

Rp30.660.330.160

D.6 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada




Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2015 dan TA 2014


Beban Perjalanan Biasa 20.484.028.198 - -

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 498.874.000 - - Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.748.010.000Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.370.989.455Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 1.558.428.507 - -

Jumlah 30.660.330.160 - -

Beban Barang

untuk Diserahkan

kepada

Masyarakat

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk

periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan



Rp319.830.584

31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar

Rp319.830.584 dan Rp0. Beban tersebut merupakan

barang cetakan yang akan diserahkan kepada masyarakat

dalam rangka sosialisasi dan publikasi yang berkaitan

dengan larangan praktek monopoli dan/atau persaingan

usaha tidak sehat.

Beban Bantuan

Sosial

Rp2.172.500

D.8 Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada


masing-masing sebesar Rp2.172.500 dan Rp0. Beban

tersebut merupakan barang sosialisasi dan publikasi

berupa paper bag yang akan diserahkan kepada

masyarakat.

Beban Penyusutan

Rp3.264.913.051

D.9 Beban Penyusutan Beban Penyusutan untuk periode yang berakhir pada




Rincian Beban Penyusutan TA 2015 dan TA 2014


Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 2.428.112.676 - -Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 836.800.375 - -

Jumlah Penyusutan 3.264.913.051 - -

Beban Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

Rp7.207.469.136

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember


Rp0. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih berupa beban

penyisihan piutang PNBP.



Surplus/Defisit

dari Kegiatan Non

Operasional

Rp6.074.641.116

D.11 KEGIATAN NON OPERASIONAL Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar

Rp6.074.641.116 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2015 dan TA 2014

URAIAN TH 2015 TH 2014NAIK

(TURUN) %

Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 5.700.000 - - Beban Pelepasan Aset Non Lancar (6.342.026.299) - -Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 - - Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 261.685.183 - -

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (6.074.641.116) - -


Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Perubahan Ekuitas - 55 -

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp28.015.837.848

E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 1 Januari


Rp18.759.122.342. Dalam implementasi akuntansi berbasis

akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari

2015 tersebut adalah merupakan reklasifikasi dari akun-

akun neraca sebagai berikut:

Jenis Akun NilaiEkuitas Dana Lancar 12.964.020.289 Ekuitas Dana Investasi 15.051.817.559 Nilai Ekuitas per 1 Januari 2015 28.015.837.848

Defisit LO

Rp96.046.831.575

E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada


masing-masing sebesar Rp96.046.831.575 dan Rp0. Defisit

LO merupakan selisih kurang antara Pendapatan

Operasional/Non Operasional dengan Beban

Operasional/Non Operasional.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp10.596.087

E.3 Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada


masing-masing sebesar Rp10.596.087 dan Rp0 berupa

penyesuaian harga persediaan.

Koreksi Nilai Aset

Tetap Non

Revaluasi

Rp783.001

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi berupa:

a. Koreksi atas nilai peralatan dan mesin yang disebabkan

oleh pelimpahan peralatan dan mesin peninggalan

Lembaga Donor JICA sesuai dengan rekomendasi dari


Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Perubahan Ekuitas - 56 -

Badan Pemeriksa Keuangan RI atas pemeriksaan

Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

TA 2013 sebesar Rp783.000;

b. Selisih rupiah hasil penerimaan Peralatan dan Mesin

dari Aplikasi SIMAK BMN kepada Aplikasi SAIBA

sebesar Rp1.

Ekuitas Akhir

Rp9.447.987.792

E.5 Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014


Rp28.015.837.848.


Catatan atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Lainnya - 57 -

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA. F.1 KANTOR PERWAKILAN DAERAH KOMISI PENGAWAS

PERSAINGAN USAHA Dalam rangka memperluas jangkauan kerja, KPPU memiliki 5

(lima) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yaitu:

a. KPD Surabaya

KPD Surabaya bertempat di Gedung Bumi Mandiri, Jalan

Basuki Rahmat No. 129-137 Lantai 7, Surabaya.

b. KPD Medan

KPD Medan bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 9A, Medan.

c. KPD Balikpapan

KPD bertempat di Gedung BRI Lantai 7, Jalan Sudirman No.

37, Balikpapan.

d. KPD Makassar

KPD Makassar bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) II

Lantai 6 Jl. Urip Sumohardjo Km.4 Makassar, Sulawesi

Selatan.

e. KPD Batam

KPD Batam bertempat di Gedung Graha Pena Lantai 6, Jalan

Raya Batam Center Teluk Tering, Nongsa-Batam.

Fungsi kantor perwakilan daerah KPPU difokuskan pada upaya

pencegahan, penerimaan, klarifikasi laporan dan penegakan

hukum tingkat pertama, yakni penyelidikan atau investigasi.

Dalam fungsi penegakan hukum, perwakilan daerah turut

didukung oleh sumber daya di kantor pusat.

F.2 PENGGANTIAN MANAJEMEN Pada tahun 2015 terjadi pergantian pimpinan KPPU. Sesuai

dengan hasil Rapat Komisi tanggal 1 Juli 2015 ditetapkan Ketua

dan Wakil Ketua KPPU periode 16 Juli 2015 – 27 Desember 2017

adalah Dr. Muhammad Syarkawi Rauf dan R. Kurnia Sya’ranie,



S.H., M.H. yang menggantikan Ir. Muhammad Nawir Messi, M.

Sc. dan Saidah Sakwan, M.A.

F.3 HIBAH JASA YANG DITERIMA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pada tanggal 23 Februari 2015 KPPU mendapatkan hibah

langsung berupa hibah jasa bertajuk 2014 KSP System

Consulting on Sharing Korea Fair Trade Commission’s Experience

in Competition Law and Policy Enforcement with Indonesia dengan

nilai komitmen sebesar USD270.000. Sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme

Pengelolaan Hibah, KPPU telah mengajukan permintaan nomor

register hibah kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan

Setelmen dengan surat Nomor 117/SJ-KPPU/VI/2015 perihal

Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah tanggal 8 Juni

2015. Berdasarkan surat tersebut, Direktorat Evaluasi,

Akuntansi dan Setelmen telah menerbitkan surat Nomor S-

1136/PR.8/2015 mengenai Penerbitan Nomor Register untuk

KPPU pada tanggal 17 Juni 2015 dengan Nomor Register

2UCJ18FZ.

Pada Tahun 2015, KPPU menerima hibah jasa sebesar

Rp3.467.982.694,00 Ekuivalen USD250.613 sesuai dengan

Berita Acara Serah Terima Nomor 1671/SJ/VIII/2015 tanggal 20

Agustus 2015. Pengesahan Hibah telah dilakukan oleh Direktorat

Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan menerbitkan SP3HL-

BJS Nomor 0390/PR.8/2015 tanggal 4 November 2015. Atas

penerbitan SP3HL-BJS tersebut KPPU melakukan pengesahan

hibah kepada KPPN Jakarta VI dengan menerbitkan MPHL-BJS

Nomor 03836/KPPU/MPHL-BJS/2015 tanggal 23 November

2015. Atas penerbitan MPHL-BJS tersebut KPPN Jakarta VI

menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS Nomor 2015175422810001



tanggal 25 November 2015.

Selain hibah dari KSP, KPPU juga menerima hibah langsung

berupa jasa dari Japan International Cooperation Agency (JICA)

bertajuk Project For Capacity Building for Partnership Supervision

and Competition Law Enforcement dengan nilai komitmen sebesar

Rp20.419.000.000 yang tertuang kedalam dokumen perjanjian

hibah berupa Minutes of Meetings yang telah ditandatangani

kedua belah pihak pada tanggal 5 Juni 2015. Atas perjanjian

hibah tersebut, KPPU mengajukan permintaan nomor registrasi

hibah melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor 239/SJ/XII/2015

tanggal 11 Desember 2015 tentang Permohonan Permintaan

Nomor Registrasi Hibah. Atas permintaan nomor registrasi

tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan nomor registrasi

2XSCUN7A melalui Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan

Setelmen Nomor S-3702/PR.8/2015 tanggal 18 Desember 2015.

Sampai dengan laporan ini disusun KPPU belum menerima

realisasi penerimaan hibah dari JICA.

F.4 GUGATAN TERHADAP KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saat laporan ini disusun, KPPU sedang menghadapi gugatan dari

beberapa pelaku usaha dengan data rincian terlampir.

60

LLLAAAMMMPPPIIIRRRAAANNN &&& DDDAAAFFFTTTAAARRR

Putusan Inkracht

TA 2015Pembayaran Piutang

Tanggal

SuratNomor Surat Kuali-tas Lancar

Kualitas Kurang

LancarKualitas Diragukan Kualitas Macet

1Konsorsium

PT Mustika

Indra Mas

08/KPPU-L/2004 19-05-2008 19-05-2008 - - - - - - - - - - -

2

Konsorsium

PT Multi Mega

Service

08/KPPU-L/2004 19-05-2008 19-05-2008 - - - - - - - - - - -

3

Konsorsium

PT Senorotan

Perkasa

08/KPPU-L/2004 19-05-2008 19-05-2008 - - - - - - - - - - -

4Konsorsium

PT Tricipta

Adimandiri

08/KPPU-L/2004 19-05-2008 19-05-2008 - - - - - - - - - - -

5

Konsorsium

PT Yanaprima

Hastapersada

08/KPPU-L/2004 19-05-2008 19-05-2008 - - - - - - - - - - -

6PT Nugraha

Karya Oshinda08/KPPU-L/2004 19-05-2008 19-05-2008 - - - - - - - - - - -

7Konsorsium

PT Fulcomas

Jaya

08/KPPU-L/2004 19-05-2008 19-05-2008 - - - - - - - - - - -

8Konsorsium

PT Wahgo

International

08/KPPU-L/2004 19-05-2008 19-05-2008 119,957,430 - 119,957,430 - - - - - - - -

9Konsorsium

PT Lina

Permai Sakti

08/KPPU-L/2004 19-05-2008 19-05-2008 719,744,600 - - - 719,744,600 - - - - - 719,744,600

10PT Bhineka

Usada Raya13/KPPU-L/2005 30-04-2009 10-09-2009 2,500,000,000 - 2,500,000,000 - - 23-11-2015 SKTL: 17/KPPU/SKTL/XI/2015 - - - -

11PT Wibisono

Elmed13/KPPU-L/2005 30-04-2009 10-09-2009 - - - - - - - - - - -

12PT Spektra

Tata Utama20/KPPU-L/2005 19-12-2008 12-08-2009 1,000,000,000 - - - 1,000,000,000 - - - - - 1,000,000,000

13PT Dinamika

Prakarsa

Elektrikal

20/KPPU-L/2005 19-12-2008 12-08-2009 1,000,000,000 - - - 1,000,000,000 - - - - - 1,000,000,000

14PT Aula

Pratama

Bersama

20/KPPU-L/2005 19-12-2008 12-08-2009 1,000,000,000 - - - 1,000,000,000 - - - - - 1,000,000,000

15PT Guna Era

Distribusi20/KPPU-L/2005 19-12-2008 12-08-2009 1,000,000,000 - 350,000,000 - 650,000,000 - - - - - 650,000,000

16 CV Risa 02/KPPU-L/2007 19-07-2007 10-08-2007 1,000,000,000 - - - 1,000,000,000 - - - - - 1,000,000,000

17PT Binaco

Group02/KPPU-L/2007 19-07-2007 10-08-2007 - - - - - - - - - - -

18PT Anugerah

Multi

Perkasatama

06/KPPU-L/2007 18-09-2007 13-12-2007 100,000,000 - 5,000,000 - 95,000,000 - - - - - 95,000,000

19EMI Music

South East

Asia

19/KPPU-L/2007 04-11-2010 04-11-2010 1,000,000,000 - - - 1,000,000,000 - - - - - 1,000,000,000

20PT EMI

Indonesia19/KPPU-L/2007 04-11-2010 04-11-2010 - - - - - - - - - - -

21PT Alfatama

Anugerah Sari

Albaqi

21/KPPU-L/2007 23-01-2009 22-07-2009 505,000,000 - - - 505,000,000 - - - - - 505,000,000

22PT Putera

Nusa Perkasa06/KPPU-L/2008 09-12-2008 31-12-2008 49,000,000 - 2,500,000 - 46,500,000 - - - - - 46,500,000

23PT Gaya Bella

Diantama09/KPPU-L/2008 22-08-2011 22-08-2011 - - - - - - - - - - -

24PT Uskarindo

Prima09/KPPU-L/2008 22-08-2011 22-08-2011 425,000,000 - 35,000,000 - 390,000,000 - - - - - 390,000,000

25PT Mutiara

Lautan Indah12/KPPU-L/2008 11-08-2008 10-02-2012 - - - - - 28-4-2015

SKTL: Nomor

10/KPPU/SKTL/IV/2015 - - - -

26PT Karya Bukit

Nusantara12/KPPU-L/2008 11-08-2008 10-02-2012 10,000,000 - - - 10,000,000 23-06-2015 PUPN: 26/K/KPN/VI/2015 - - - 10,000,000

Mutasi Tambah Mutasi Kurang

Utang kepada

pihak ketiga

Saldo Akhir

31 Desember 2015

LAMPIRANDAFTAR PIUTANG

Jenis Piutang PNBP: Piutang Bukan PajakYang berakhir pada 31 Desember 2015

NoPelaku

UsahaNomor Putusan

Tanggal

Penetapan

Denda

Tanggal

Putusan

Inkracht

Saldo Awal

1 Januari 2015

Status Surat Penagihan (terbit selama TA

2015)Kualitas Piutang

Kode Perkiraan: 115211 (Piutang Penerimaan Negara Bukan pajak)

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Putusan Inkracht


Tanggal


Kualitas Kurang



Utang kepada

pihak ketiga

Saldo Akhir

31 Desember 2015



NoPelaku

UsahaNomor Putusan

Tanggal

Penetapan

Denda

Tanggal

Putusan

Inkracht

Saldo Awal

1 Januari 2015



27PT Dipa

Panalasa12/KPPU-L/2008 11-08-2008 10-02-2012 10,000,000 - - - 10,000,000 23-06-2015 PUPN: 26/K/KPN/VI/2015 - - - 10,000,000

28CV Kartika

Indah Jaya12/KPPU-L/2008 11-08-2008 10-02-2012 100,000,000 - - - 100,000,000 23-06-2015 PUPN: 26/K/KPN/VI/2015 - - - 100,000,000

29PT Linggahara

Pratama12/KPPU-L/2008 11-08-2008 10-02-2012 10,000,000 - - - 10,000,000 23-06-2015 PUPN: 26/K/KPN/VI/2015 - - - 10,000,000

30CV Toruan

Nciho

Corporation

12/KPPU-L/2008 11-08-2008 10-02-2012 6,000,000 - - - 6,000,000 23-06-2015 PUPN: 26/K/KPN/VI/2015 - - - 6,000,000

31CV Enkarya

jaya12/KPPU-L/2008 11-08-2008 10-02-2012 - - - - - 23-06-2015 PUPN: 26/K/KPN/VI/2015 - - - -

32PT Care

Indonusa13/KPPU-l/2008 15-10-2008 26-10-2008 100,000,000 - - - 100,000,000 - - - - - 100,000,000

33Ferry

Marpaung13/KPPU-l/2008 15-10-2008 26-10-2008 250,000,000 - - - 250,000,000 - - - - - 250,000,000

34Young Aye

Nehe13/KPPU-l/2008 15-10-2008 26-10-2008 - - - - - - - - - - -

35Harris

Aritonang13/KPPU-l/2008 15-10-2008 26-10-2008 - - - - - - - - - - -

36PT Alya Ardin

Mandiri19/KPPU-L/2008 08-09-2008 08-10-2008 350,000,000 - - - 350,000,000 - - - - - 350,000,000

37PT Cipta

Barabata19/KPPU-L/2008 08-09-2008 08-10-2008 50,000,000 - - - 50,000,000 - - - - - 50,000,000

38PT Aswindo

Putra Mandiri19/KPPU-L/2008 08-09-2008 08-10-2008 100,000,000 - - - 100,000,000 - - - - - 100,000,000

39FA Matano

Trading Coy19/KPPU-L/2008 08-09-2008 08-10-2008 100,000,000 - - - 100,000,000 - - - - - 100,000,000

40

Panitia Tender

Pekerjaan

Perbaikan dan

Pengembanga

n Pipa

Distribusi

PDAM Tirta

Siak

Pekanbaru

Tahun

Anggaran

2007 PDAM

Tirta Siak Kota

Pekanbaru /

PT Karsa Tirta

Dharma

Pangada

23/KPPU-L/2008 12-02-2010 13-12-2012 221,183,000 - - - 221,183,000 - - - - - 221,183,000

41

PT Sarana

Indah Perkasa

Abadi

23/KPPU-L/2008 12-02-2010 13-12-2012 112,221,000 - - - 112,221,000 - - - - - 112,221,000

42PT Karya Bukit

Nusantara23/KPPU-L/2008 12-02-2010 13-12-2012 108,962,000 - - - 108,962,000 - - - - - 108,962,000

43PT Lintas

Benua Farma30/KPPU-L/2008 18-12-2008 14-06-2012 380,460,285 - - - 380,460,285 - - - - - 380,460,285

44PT Bunda

Global

Pertama

30/KPPU-L/2008 18-12-2008 14-06-2012 88,536,700 - 10,000,000 - 78,536,700 - - - - - 78,536,700

45PT Graha

Raya Utama30/KPPU-L/2008 18-12-2008 14-06-2012 1,169,531,700 - - - 1,169,531,700 - - - - - 1,169,531,700

46PT Pring

Gading Kuning 30/KPPU-L/2008 18-12-2008 14-06-2012 241,412,385 - - - 241,412,385 - - - - - 241,412,385

47PT Sang Naga

Berlian30/KPPU-L/2008 18-12-2008 14-06-2012 - - - - - - - - - - -

48CV Kurnia

Baru30/KPPU-L/2008 18-12-2008 14-06-2012 47,998,200 - - - 47,998,200 - - - - - 47,998,200

49PT Madya

Sejahtera38/KPPU-L/2008 12-01-2009 03-02-2009 836,000,000 - - - 836,000,000 - - - - - 836,000,000

50PT Multipuri

Sejahtera38/KPPU-L/2008 12-01-2009 03-02-2009 - - - - - - - - - - -


Putusan Inkracht


Tanggal


Kualitas Kurang



Utang kepada

pihak ketiga

Saldo Akhir

31 Desember 2015



NoPelaku

UsahaNomor Putusan

Tanggal

Penetapan

Denda

Tanggal

Putusan

Inkracht

Saldo Awal

1 Januari 2015



51PT Al Fajar

Sejahtera38/KPPU-L/2008 12-01-2009 03-02-2009 - - - - - - - - - - -

52PT Pelita Jaya

Mandiri41/KPPU-L/2008 06-12-2011 16-12-2011 1,900,000,000 - - - 1,900,000,000 - - - - - 1,900,000,000

53Abdu Wahid

Soenge41/KPPU-L/2008 06-12-2011 16-12-2011 - - - - - - - - - - -

54CV Pradhana

Teknik42/KPPU-L/2008 02-02-2009 23-02-2009 70,000,000 - - - 70,000,000 - - - - - 70,000,000

55 CV Lotus 42/KPPU-L/2008 02-02-2009 23-02-2009 - - - - - - - - - - -

56 Adhi Metro JO 62/KPPU-L/2008 15-05-2009 29-03-2012 - - - - - - - - - - -

57PT Nusa Inti

Sharindo04/KPPU-L/2009 22-06-2011 13-10-2011 1,000,000,000 - - - 1,000,000,000 - - - - - 1,000,000,000

58PT Avia Jaya

Indah04/KPPU-L/2009 22-06-2011 13-10-2011 800,000,000 - 400,000,000 - 400,000,000 - - - - - 400,000,000

59PT Dewi Padi

Permai06/KPPU-L/2009 08-09-2009 29-09-2011 120,000,000 - - - 120,000,000 - - - - - 120,000,000

60PT Dwitama

Fortuna

Perkasa

12/KPPU-L/2009 06-01-2009 14-06-2012 619,375,000 - - - 619,375,000 - - - - - 619,375,000

61PT Graha Citra

Perdana12/KPPU-L/2009 06-01-2009 14-06-2012 222,975,000 - 57,328,000 - 165,647,000 - - - - - 165,647,000

62PT Eka

Balingga12/KPPU-L/2009 06-01-2009 14-06-2012 167,000,000 - 50,000,000 - 117,000,000 - - - - - 117,000,000

63 Agusta Ginting 13/KPPU-L/2009 21-12-2009 12-01-2010 50,000,000 - - - 50,000,000 - - - - - 50,000,000

64PT Kartika

Ekayasa11/KPPU-L/2009 04-12-2009 28-12-2009 - - - - - - - - - - -

65PT Berkah

Surya Abadi

Perkasa

15/KPPU-L/2009 23-03-2011 23-08-2011 270,000,000 - - - 270,000,000 - - - - - 270,000,000

66PT Swadarma

Perkasa15/KPPU-L/2009 23-03-2011 23-08-2011 213,000,000 - - - 213,000,000 - - - - - 213,000,000

67PT Prima

Abadi System15/KPPU-L/2009 23-03-2011 23-08-2011 509,000,000 - 100,000,000 - 409,000,000 - - - - - 409,000,000

68PT Mulyo

Mukti15/KPPU-L/2009 23-03-2011 23-08-2011 270,000,000 - 100,000,000 - 170,000,000 - - - - - 170,000,000

69PT Gugah

Perkasa Ripta15/KPPU-L/2009 23-03-2011 23-08-2011 168,000,000 - 68,000,000 - 100,000,000 - - - - - 100,000,000

70PT Mulya

Abadi Utama15/KPPU-L/2009 23-03-2011 23-08-2011 168,000,000 - 68,000,000 - 100,000,000 - - - - - 100,000,000

71PT Graha

Artha15/KPPU-L/2009 23-03-2011 23-08-2011 155,000,000 - 55,000,000 - 100,000,000 - - - - - 100,000,000

72

PT Indo

Power Makmur

Sejahtera

15/KPPU-L/2009 23-03-2011 23-08-2011 522,000,000 - - - 522,000,000 - - - - - 522,000,000

73PT Mega

Indah Abadi15/KPPU-L/2009 23-03-2011 23-08-2011 105,000,000 - - - 105,000,000 - - - - - 105,000,000

74PT Astria

Galang

Pradana

15/KPPU-L/2009 23-03-2011 23-08-2011 144,000,000 - - - 144,000,000 - - - - - 144,000,000

75PT Tri Tunggal

Abadi15/KPPU-L/2009 23-03-2011 23-08-2011 454,000,000 - - - 454,000,000 - - - - - 454,000,000

76

PT Angkasa

Pura I

(Persero)

Cabang

Bandara

Internasional

Sultan

Hasanuddin

18/KPPU-I/2009 23-03-2011 06-12-2012 - - - - - - - - - - -

77

PT Pelayaran

Samudrajaya

Niaga Perkasa

19/KPPU-L/2009 02-05-2012 26-03-2013 100,000,000 - - - 100,000,000 - - - - - 100,000,000

78PT Taramulia

Setia Pratama30/KPPU-L/2009 01-06-2010 21-06-2010 200,000,000 - - - 200,000,000 - - - - - 200,000,000


Putusan Inkracht


Tanggal


Kualitas Kurang



Utang kepada

pihak ketiga

Saldo Akhir

31 Desember 2015



NoPelaku

UsahaNomor Putusan

Tanggal

Penetapan

Denda

Tanggal

Putusan

Inkracht

Saldo Awal

1 Januari 2015



79Badan

Pengusahaan

Batam

32/KPPU-L/2009 28-03-2011 08-12-2011 - - - - - - - - - - -

80

PT Jasa

Raharja

(Persero)

Batam

32/KPPU-L/2009 28-03-2011 08-12-2011 - - - - - - - - - - -

81

PT Asuransi

Jasa Raharja

Putera Batam

32/KPPU-L/2009 28-03-2011 08-12-2011 - - - - - - - - - - -

82PT

Indodharma

Corpora

32/KPPU-L/2009 28-03-2011 08-12-2011 500,000,000 - 25,000,000 - 475,000,000 - - - - - 475,000,000

83PT Senimba

Bay Resort32/KPPU-L/2009 28-03-2011 08-12-2011 250,000,000 - 250,000,000 - - - - - - - -

84PT Ratu Biru

Sejati Joint

Operation

35/KPPU-L/2009 23-07-2010 12-08-2010 525,000,000 - - - 525,000,000 - - - - - 525,000,000

85

Panitia

Pengadaan

dan

Pengiriman

Modul SMP

Terbuka TA

2009

27/KPPU-L/2009 13-04-2010 03-05-2010 - - - - - - - - - - -

86CV

Menumbing

Medika Jaya

22/KPPU-L/2008 11-02-2010 04-11-2010 857,649,820 - - - 857,649,820 - - - - - 857,649,820

87CV Cahaya

Abadi22/KPPU-L/2008 11-02-2010 04-11-2010 - - - - - - - - - - -

88PT Wardana

Artha Guna04/KPPU-L/2010 13-07-2010 02-08-2010 400,000,000 - 400,000,000 - - - - - - - -

89PT Republika

Nusantara

Permai

04/KPPU-L/2010 13-07-2010 02-08-2010 - - - - - - - - - - -

90PT Alfindo

Perkasa04/KPPU-L/2010 13-07-2010 02-08-2010 - - - - - - - - - - -

91 CV Global Inc 07/KPPU-L/2010 27-07-2009 16-08-2010 - - - - - - - - - - -

92CV

Internasional07/KPPU-L/2010 27-07-2009 16-08-2010 - - - - - - - - - - -

93PT Bungo

Pantai

Bersaudara

08/KPPU-L/2010 09-02-2012 03-04-2013 150,000,000 - - - 150,000,000 - - - - - 150,000,000

94PT Bungo

Pantai

Bersaudara

10/KPPU-L/2010 25-01-2011 15-04-2013 1,460,000,000 - - - 1,460,000,000 - - - - - 1,460,000,000

95PT Paesa

Pasindo

Engineering

10/KPPU-L/2010 25-01-2011 15-04-2013 - - - - - - - - - - -

96PT Riyah

Permata

Anugrah

10/KPPU-L/2010 25-01-2011 15-04-2013 - - - - - - - - - - -

97PT Bintang

Selatan Agung10/KPPU-L/2010 25-01-2011 15-04-2013 - - - - - - - - - - -

98PT Merangin

Karya Sejati11/KPPU-L/2010 19-03-2012 03-04-2013 480,000,000 - - - 480,000,000 - - - - - 480,000,000

99PT. Mustika

Bintang Sakti14/KPPU-L/2010 19-03-2012 03-04-2013 - - - - - - - - - - -

100PT. Tembesu

Jaya14/KPPU-L/2010 19-03-2012 03-04-2013 - - - - - - - - - - -

101PT. Bungo

Pantai

Bersaudara

14/KPPU-L/2010 19-03-2012 03-04-2013 70,000,000 - - - 70,000,000 - - - - - 70,000,000

102PT. Kreasindo

Kenari Mulya14/KPPU-L/2010 19-03-2012 03-04-2013 100,000,000 - - - 100,000,000 - - - - - 100,000,000

103PT. Dwi Karsa

Rizki14/KPPU-L/2010 19-03-2012 03-04-2013 100,000,000 - - - 100,000,000 - - - - - 100,000,000

104PT. Samudera

Indah14/KPPU-L/2010 19-03-2012 03-04-2013 70,000,000 - - - 70,000,000 - - - - - 70,000,000


Putusan Inkracht


Tanggal


Kualitas Kurang



Utang kepada

pihak ketiga

Saldo Akhir

31 Desember 2015



NoPelaku

UsahaNomor Putusan

Tanggal

Penetapan

Denda

Tanggal

Putusan

Inkracht

Saldo Awal

1 Januari 2015



105

PT. Jaya

Abadi Sumber

Pasifik

14/KPPU-L/2010 19-03-2012 03-04-2013 - - - - - - - - - - -

106PT. Arung

Benua

Nusantara

16/KPPU-L/2010 21-03-2013 21-03-2013 - - - - - - - - - - -

107

PT Riyan

Dasri KSO PT

arung Benua

Nusantara

16/KPPU-L/2010 21-03-2013 21-03-2013 - - - - - - - - - - -

108

PT

Heroperkasa

Primamakmur

16/KPPU-L/2010 21-03-2013 21-03-2013 - - - - - 28-4-2015 SKTL: Nomor

09/KPPU/SKTL/IV/2015 - - - -

109

PT Citra

Bangkit

Indonesia

KSO PT Blitar

Permai

16/KPPU-L/2010 21-03-2013 21-03-2013 - - - - - - - - - - -

110

Ketua DPC

Gapeksindo

Kabupaten

Kapuas Hulu

16/KPPU-L/2010 21-03-2013 21-03-2013 - - - - - - - - - - -

111 PT Putra Hadi 18/KPPU-L/2010 22-09-2010 05-10-2010 100,000,000 - - - 100,000,000 - - - - - 100,000,000

112 Ibrahim 18/KPPU-L/2010 22-09-2010 05-10-2010 150,000,000 - - - 150,000,000 - - - - - 150,000,000

113PT Sarana

Asean19/KPPU-L/2010 24-05-2011 13-10-2011 60,000,000 - 10,000,000 - 50,000,000 - - - - - 50,000,000

114PT Lingkar

Nusa Raya19/KPPU-L/2010 24-05-2011 13-10-2011 100,000,000 - - - 100,000,000 - - - - - 100,000,000

115PT Melayu

Riau Persada19/KPPU-L/2010 24-05-2011 13-10-2011 300,000,000 - - - 300,000,000 - - - - - 300,000,000

116 PT Neka Rita 19/KPPU-L/2010 24-05-2011 13-10-2011 75,000,000 - - - 75,000,000 - - - - - 75,000,000

117 PT Indra Sejati 19/KPPU-L/2010 24-05-2011 13-10-2011 100,000,000 - - - 100,000,000 - - - - - 100,000,000

118PT Rimbo

Peraduan19/KPPU-L/2010 24-05-2011 13-10-2011 - - - - - - - - - - -

119PT Superita

Indo perkasa19/KPPU-L/2010 24-05-2011 13-10-2011 150,000,000 - - - 150,000,000 - - - - - 150,000,000

120Kepala Dinas

Bina Marga

Bengkalis

19/KPPU-L/2010 24-05-2011 13-10-2011 250,000,000 - - - 250,000,000 - - - - - 250,000,000

121CV Yogi

Pratama20/KPPU-L/2010 06-10-2010 06-02-2011 179,216,400 - - - 179,216,400 - - - - - 179,216,400

122PT Putra Hari

Mandiri20/KPPU-L/2010 06-10-2010 06-02-2011 427,588,500 - - - 427,588,500 - - - - - 427,588,500

123PT Maju

Bersama

Sejati

25/KPPU-L/2010 03-10-2011 10-12-2012 97,000,000 - - - 97,000,000 - - - - - 97,000,000

124PT Yani Satria

Perkasa25/KPPU-L/2010 03-10-2011 10-12-2012 97,000,000 - - - 97,000,000 - - - - - 97,000,000

125PT Sepakat

Tata Lestari25/KPPU-L/2010 03-10-2011 10-12-2012 131,000,000 - 50,000,000 - 81,000,000 - - - - - 81,000,000

126PT Daya

Bersama25/KPPU-L/2010 03-10-2011 10-12-2012 - - - - - - - - - - -

127PT Tuah

Bersama25/KPPU-L/2010 03-10-2011 10-12-2012 - - - - - - - - - - -

128PT Usaha Kita

Bersama25/KPPU-L/2010 03-10-2011 10-12-2012 - - - - - - - - - - -

129PT Putra

Rokan25/KPPU-L/2010 03-10-2011 10-12-2012 - - - - - - - - - - -

130PT Bangun

Cipta Nusa30/KPPU-L/2010 24-11-2010 14-12-2010 - - - - - - - - - - -

131 PT Faedah 30/KPPU-L/2010 24-11-2010 14-12-2010 62,200,000 - 40,000,000 - 22,200,000 - - - - - 22,200,000

132PT

Seranggong

Karya

30/KPPU-L/2010 24-11-2010 14-12-2010 33,600,000 - 33,600,000 5,000,000 - 31-3-2015 SKTL: Nomor

03/KPPU/SKTL/III/2015 - - - -

133PT Syari Yulia

Aryza33/KPPU-L/2010 05-11-2010 25-11-2010 50,000,000 - - - 50,000,000 - - - - - 50,000,000


Putusan Inkracht


Tanggal


Kualitas Kurang



Utang kepada

pihak ketiga

Saldo Akhir

31 Desember 2015



NoPelaku

UsahaNomor Putusan

Tanggal

Penetapan

Denda

Tanggal

Putusan

Inkracht

Saldo Awal

1 Januari 2015



134PT Baresa

Jaya Bersama33/KPPU-L/2010 05-11-2010 25-11-2010 - - - - - 30-1-2015

SKTL: Nomor

1/KPPU/SKTL/II/2015 - - - -

135PT

Sebelimbing

Raya

33/KPPU-L/2010 05-11-2010 25-11-2010 50,000,000 - - - 50,000,000 - - - - - 50,000,000

136 Cv Anen Jaya 26/KPPU-L/2008 21-10-2008 13-11-2008 1,205,000,000 - - - 1,205,000,000 - - - - - 1,205,000,000

137CV Excel

Elkendo26/KPPU-L/2008 21-10-2008 13-11-2008 - - - - - - - - - - -

138CV

Darmakusuma

h

26/KPPU-L/2008 21-10-2008 13-11-2008 - - - - - - - - - - -

139PT Landaru

Persada26/KPPU-L/2008 21-10-2008 13-11-2008 - - - - - - - - - - -

140

CV

Centranusa

Widya

Pratama

26/KPPU-L/2008 21-10-2008 13-11-2008 - - - - - - - - - - -

141PT Bumi

Swarga Loka26/KPPU-L/2008 21-10-2008 13-11-2008 - - - - - - - - - - -

142CV Srikandi

Sakti26/KPPU-L/2008 21-10-2008 13-11-2008 - - - - - - - - - - -

143PT Saribina

Jasa

Kontrindo

34/KPPU-L/2008 28-04-2010 05-11-2010 450,000,000 - - - 450,000,000 - - - - - 450,000,000

144 CV Atakana 34/KPPU-L/2008 28-04-2010 05-11-2010 250,000,000 - - - 250,000,000 - - - - - 250,000,000

145PT Intermatra

Comperta34/KPPU-L/2008 28-04-2010 05-11-2010 1,000,000,000 - - - 1,000,000,000 - - - - - 1,000,000,000

146PT Kandis

Raya Perkasa34/KPPU-L/2008 28-04-2010 05-11-2010 - - - - - - - - - - -

147PT Pondasi

Karya Megah34/KPPU-L/2008 28-04-2010 05-11-2010 - - - - - - - - - - -

148

PT

Prambanan

Dwipaka

Perwakilan

Bengkulu

34/KPPU-L/2008 28-04-2010 05-11-2010 - - - - - - - - - - -

149PT Asdam

Jaya34/KPPU-L/2008 28-04-2010 05-11-2010 - - - - - - - - - - -

150PT Kayasa

Bumi Utama34/KPPU-L/2008 28-04-2010 05-11-2010 175,000,000 - - - 175,000,000 - - - - - 175,000,000

151PT Karya Bukit

Nusantara34/KPPU-L/2008 28-04-2010 05-11-2010 21,000,000 - 10,000,000 - 11,000,000 - - - - - 11,000,000

152PT

Indobangun

Megatama

34/KPPU-L/2008 28-04-2010 05-11-2010 - - - - - - - - - - -

153PT Bina Raya

Gema Reksa34/KPPU-L/2008 28-04-2010 05-11-2010 - - - - - - - - - - -

154PT Bumi

Mangun Karya34/KPPU-L/2008 28-04-2010 05-11-2010 - - - - - - - - - - -

155PT Tiara

Kencana49/KPPU-L/2008 02-03-2010 02-03-2010 - - - - - 28-04-2015

SKTL: Nomor

11/KPPU/SKTL/IV/2015 - - - -

156PT Bhakti Wira

Husada49/KPPU-L/2008 02-03-2010 02-03-2010 - - - - - - - - - - -

157PT Ilong

Prayatna49/KPPU-L/2008 02-03-2010 02-03-2010 - - - - - - - - - - -

158PT Kamara

Idola49/KPPU-L/2008 02-03-2010 02-03-2010 - - - - - 28-04-2015

SKTL: Nomor

07/KPPU/SKTL/IV/2015 - - - -

159PT Sumber

Sinar Surya29/KPPU-L/2010 23-11-2010 12-12-2011 1,500,000,000 - - - 1,500,000,000 - - - - - 1,500,000,000

160CV Simpati

Jaya29/KPPU-L/2010 23-11-2010 12-12-2011 500,000,000 - - - 500,000,000 - - - - - 500,000,000

161 CV Abadi Jaya 29/KPPU-L/2010 23-11-2010 12-12-2011 500,000,000 - - - 500,000,000 - - - - - 500,000,000

162CV Sumber

Agro Hutama29/KPPU-L/2010 23-11-2010 12-12-2011 500,000,000 - - - 500,000,000 - - - - - 500,000,000

163PT Putra Sami

Jaya06/KPPU-L/2010 03-09-2010 23-09-2010 300,000,000 - 100,000,000 - 200,000,000 - - - - - 200,000,000


Putusan Inkracht


Tanggal


Kualitas Kurang



Utang kepada

pihak ketiga

Saldo Akhir

31 Desember 2015



NoPelaku

UsahaNomor Putusan

Tanggal

Penetapan

Denda

Tanggal

Putusan

Inkracht

Saldo Awal

1 Januari 2015



164PT Bunga

Tanjung Raya06/KPPU-L/2010 03-09-2010 23-09-2010 50,000,000 - - - 50,000,000 - - - - - 50,000,000

165PT Saribina

Jasa

Kontrindo

28/KPPU-L/2010 22-11-2010 10-12-2010 1,000,000,000 - - - 1,000,000,000 - - - - - 1,000,000,000

166 PT Atakana 28/KPPU-L/2010 22-11-2010 10-12-2010 500,000,000 - - - 500,000,000 - - - - - 500,000,000

167PT Bangun

Bumi Pertiwi08/KPPU-I/2011 18-11-2011 01-12-2011 - - - - - - - - - - -

168PT Supin

Raya12/KPPU-L/2011 01-10-2012 31-10-2012 140,000,000 - 140,000,000 - - - - - - - -

169PT Karimun

Bahagia13/KPPU-L/2011 26-06-2012 28-08-2012 - - - - - - - - - - -

170PT Nuansa

Megah

Perkasa

13/KPPU-L/2011 26-06-2012 28-08-2012 - - - - - - - - - - -

171

PT Mandailing

Tanjung

Perkasa

13/KPPU-L/2011 26-06-2012 28-08-2012 - - - - - - - - - - -

172PT Citra

Makmur Abadi13/KPPU-L/2011 26-06-2012 28-08-2012 - - - - - - - - - - -

173PT Agung

Prima Jaya13/KPPU-L/2011 26-06-2012 28-08-2012 - - - - - - - - - - -

174PT Wijaya

Kusuma

Emindo

02/KPPU-L/2012 16-10-2012 06-12-2012 - - - - - - - - - - -

175PT Juhdi Sakti

Engineering02/KPPU-L/2012 16-10-2012 06-12-2012 - - - - - - - - - - -

176PT Lepen

Kencana

Utama

02/KPPU-L/2012 16-10-2012 06-12-2012 - - - - - - - - - - -

177PT Mitra

Pinasthika

Mustika

09/KPPU-M/2012 10-12-2012 14-02-2013 - - - - - - - - - - -

178PT Karya

Murni Anugrah09/KPPU-L/2010 20-10-2010 09-07-2013 400,000,000 - - - 400,000,000 - - - - - 400,000,000

179

KSO PT Citra

Bangun

Adigraha dan

PT Bima Putra

Bangsa

03/KPPU-L/2011 09-11-2011 30-07-2012 651,000,000 - - - 651,000,000 - - - - - 651,000,000

180PT

Chandratex

Indo Artha

24/KPPU-L/2007 29-05-2008 11-12-2013 325,000,000 - 325,000,000 - - 28-04-2015 SKTL: Nomor

04/KPPU/SKTL/IV/2015 - - - -

181PT Anugrah

Artha Abadi

Nusa

24/KPPU-L/2007 29-05-2008 11-12-2013 750,000,000 - 600,000,000 - 150,000,000 - - - - - 150,000,000

182PT Mitra

Megatama

Perkasa

57/KPPU-L/2008 20-04-2009 21-03-2014 200,000,000 - 100,000,000 - 100,000,000 - - - - - 100,000,000

183 CV Sumitama 57/KPPU-L/2008 20-04-2009 21-03-2014 250,000,000 - - - 250,000,000 - - - - - 250,000,000

184CV Mitra

Terang Abadi57/KPPU-L/2008 20-04-2009 21-03-2014 160,000,000 - - - 160,000,000 - - - - - 160,000,000

185CV Terang

Terus57/KPPU-L/2008 20-04-2009 21-03-2014 160,000,000 - - - 160,000,000 - - - - - 160,000,000

186

Panitia

Pelelangan

dan Pemilihan

Langsung

Pekerjaan

Pengadaan

Barang PT

PLN (Persero)

Wilayah NTT

Ca

57/KPPU-L/2008 20-04-2009 21-03-2014 - - - - - 28-04-2015 SKTL: Nomor

06/KPPU/SKTL/IV/2015 - - - -


Putusan Inkracht


Tanggal


Kualitas Kurang



Utang kepada

pihak ketiga

Saldo Akhir

31 Desember 2015



NoPelaku

UsahaNomor Putusan

Tanggal

Penetapan

Denda

Tanggal

Putusan

Inkracht

Saldo Awal

1 Januari 2015



187

Ir. Willer

Marpaung

(Manajer PT

PLN Persero

Cab. Kupang)

57/KPPU-L/2008 20-04-2009 21-03-2014 - - - - - - - - - - -

188PT Surya

Gemilang

Indah

19/KPPU-L/2010 15-10-2012 01-10-2013 300,000,000 - - - 300,000,000 - - - - - 300,000,000

189PT Fara

Mutiara17/KPPU-L/2009 28-09-2012 11-02-2014 - - - - - - - - - - -

190Roberto

Nainggolan17/KPPU-L/2009 28-09-2012 11-02-2014 - - - - - - - - - - -

191 Jacob Tjandra 17/KPPU-L/2009 28-09-2012 11-02-2014 - - - - - - - - - - -

192PT Auna

Rahmat18/KPPU-L/2007 09-04-2008 16-11-2009 1,000,000,000 - - - 1,000,000,000 - - - - - 1,000,000,000

193 PT Hari Maju 18/KPPU-L/2007 09-04-2008 16-11-2009 300,000,000 - - - 300,000,000 - - - - - 300,000,000

194PT Sri Rahayu

Prasarana07/KPPU-L/2009 21-10-2009 30-04-2014 400,000,000 - - - 400,000,000 - - - - - 400,000,000

195PT Cipta

Prasetya

Group

07/KPPU-L/2009 21-10-2009 30-04-2014 150,000,000 - - - 150,000,000 - - - - - 150,000,000

196PT Trigels

Indonesia10/KPPU-L/2013 24-06-2014 24-06-2014 - - - - - 28-04-2015

SKTL: Nomor

12/KPPU/SKTL/IV/2015 - - - -

197PT Hatmo

Nugroho02/KPPU-L/2011 23-08-2011 26-08-2013 200,000,000 - 10,000,000 - 190,000,000 - - - - - 190,000,000

198PT Permata

Hati02/KPPU-L/2011 23-08-2011 26-08-2013 100,000,000 - 10,000,000 - 90,000,000 - - - - - 90,000,000

199PT Sumber

Anugrah Raya02/KPPU-L/2011 23-08-2011 26-08-2013 100,000,000 - 10,000,000 - 90,000,000 - - - - - 90,000,000

200PT Tiara

Marga

Trakindo

07/KPPU-M/2014 02-06-2014 11-08-2014 - - - - - - - - - - -

201PT Prima

Persada

Nusantara

11/KPPU-L/2011 01-03-2012 29-04-2014 571,000,000 - - - 571,000,000 20-05-2015 SPn-3: Nomor

126.11/D.2.3/V/2015 - - - 571,000,000

202PT Bintang

Kadiri 11/KPPU-L/2011 01-03-2012 29-04-2014 115,000,000 - 115,000,000 - - 11-06-2015 SKTL: 13/KPPU/SKTL/VI/2015 - - - -

203PT Credo

Indoelektra11/KPPU-L/2011 01-03-2012 29-04-2014 115,000,000 - 30,000,000 - 85,000,000 20-05-2015

SPn-3: Nomor

126.8/D.2.3/V/2015 - - - 85,000,000

204

Panitia

Pemborongan

Pekerjaan

Perluasan

Pemeliharaan

Jaringan

Distribusi dan

GTT PT PLN

Jawa Timur

11/KPPU-L/2011 01-03-2012 29-04-2014 1,430,000,000 - - - 1,430,000,000 20-05-2015 SPn-3: Nomor

126.12/D.2.3/V/2015 - - - 1,430,000,000

205PT Sarana

Gita Sentosa9/KPPU-L/2014 11-12-2014 27-02-2015 - 1,100,000,000 1,100,000,000 - - 30-11-2015 SKTL: 20/KPPU/SKTL/2015 - - - -

206PT Sinar

Terang Lestari9/KPPU-L/2014 11-12-2014 27-02-2015 - 375,000,000 375,000,000 - - 30-11-2015 SKTL: 18/KPPU/SKTL/XI/2015 - - - -

207PT Sinar

Karya Mega

Persada

9/KPPU-L/2014 11-12-2014 27-02-2015 - 295,000,000 295,000,000 - - 27-04-2015 SPn-2: Nomor

102/D.2.3/IV/2015 - - - -

208PT Ericko

Grant Dinarto9/KPPU-L/2014 11-12-2014 27-02-2015 - 153,000,000 153,000,000 - - 30-11-2015 SKTL: 19/KPPU/SKTL/XI/2015 - - - -

209 PT Kelsri 38/KPPU-L/2010 07-03-2011 24-02-2015 4,000,000,000 - 30,000,000 - 3,970,000,000 13-07-2015 SPn-3: 225/D.2.3/VII/2015 - - - 3,970,000,000

210

PT

Perusahaan

Gas Negara

(Persero) Tbk

38/KPPU-L/2010 07-03-2011 24-02-2015 6,000,000,000 - 6,000,000,000 - - 24-02-2015 SPn-1: Nomor 18/D.2.3/II/2015 - - - -

211PT Surya Eka

Lestari26/KPPU-L/2010 15-11-2010 29-01-2015 - 59,743,000 59,743,000 - - 29-06-2015 SKTL: 14/KPPU/SKTL/VI/2015 - - - -

212PT Wahyu

Wide26/KPPU-L/2010 15-11-2010 29-01-2015 - 226,782,000 - - 226,782,000 20-05-2015

SPn-3: Nomor

126.7/D.2.3/V/2015 - - - 226,782,000

213PT Sentosa

Raya26/KPPU-L/2010 15-11-2010 29-01-2015 - 659,123,000 100,000,000 - 559,123,000 20-05-2015

SPn-3: Nomor

126.4/D.2.3/V/2015 - - - 559,123,000


Putusan Inkracht


Tanggal


Kualitas Kurang



Utang kepada

pihak ketiga

Saldo Akhir

31 Desember 2015



NoPelaku

UsahaNomor Putusan

Tanggal

Penetapan

Denda

Tanggal

Putusan

Inkracht

Saldo Awal

1 Januari 2015



214PT Cinta

Famili26/KPPU-L/2010 15-11-2010 29-01-2015 - 187,275,000 - - 187,275,000 20-05-2015

SPn-3: Nomor

126.3/D.2.3/V/2015 - - - 187,275,000

215PT Alam Baru

Persada26/KPPU-L/2010 15-11-2010 29-01-2015 - 52,428,000 - - 52,428,000 20-05-2015

SPn-3: Nomor

126.1/D.2.3/V/2015 - - - 52,428,000

216PT Surya

Prima Abadi26/KPPU-L/2010 15-11-2010 29-01-2015 - 599,499,000 - - 599,499,000 20-05-2015

SPn-3: Nomor

126.6/D.2.3/V/2015 - - - 599,499,000

217PT Bunga

Mulia Indah26/KPPU-L/2010 15-11-2010 29-01-2015 - 449,844,000 - - 449,844,000 20-05-2015

SPn-3: Nomor

126.2/D.2.3/V/2015 - - - 449,844,000

218PT Media

Cipta Perkasa19/KPPU-L/2014 14-04-2015 11-06-2015 - 816,786,102 231,786,102 - 585,000,000 28-09-2015 SPn-3: 320.1/D.2.3/IX/2015 - - - 585,000,000

219PT Kerinci

Jaya Utama19/KPPU-L/2014 14-04-2015 11-06-2015 - 272,262,034 45,000,000 - 227,262,034 28-09-2015 SPn-3: 320.1/D.2.3/IX/2015 - - - 227,262,034

220PT Gajah

Mada Sarana11/KPPU-L/2014 03-02-2015 14-03-2015 - 1,533,000,000 200,000,000 - 1,333,000,000 14-07-2015 SPn-3: 226.5/D.2.3/VII/2015 - - - 1,333,000,000

221PT Bina

Baraga

Palembang

11/KPPU-L/2014 03-02-2015 14-03-2015 - 1,254,000,000 150,000,000 - 1,104,000,000 14-07-2015 SPn-3: 226.1/D.2.3/VII/2015 - - - 1,104,000,000

222PT Gema

Pancoran Jaya11/KPPU-L/2014 03-02-2015 14-03-2015 - 1,254,000,000 100,000,000 - 1,154,000,000 14-07-2015 SPn-3: 226.4/D.2.3/VII/2015 - - - 1,154,000,000

223PT Bina Hilir

Utama Niaga11/KPPU-L/2014 03-02-2015 14-03-2015 - 352,000,000 317,000,000 - 35,000,000 14-07-2015 SPn-3: 226.2/D.2.3/VII/2015 - - - 35,000,000

224PT Pratama

Mandiri

Sentosa

11/KPPU-L/2014 03-02-2015 14-03-2015 - 100,000,000 100,000,000 5,000,000 - - - - - - -

225PT Budiindah

Muliamandiri09/KPPU-L/2011 01-05-2012 16-02-2015 - 500,000,000 100,000,000 - 400,000,000 18-12-2015 SPn-3: 410/D.2.3/XII/2015 - - - 400,000,000

226PT Triperkasa

Animindah09/KPPU-L/2011 01-05-2012 16-02-2015 - 100,000,000 100,000,000 - - 10-11-2015 SKTL: 16/KPPU/SKTL/XI/2015 - - - -

227

PT Penata

Karya

Keluarga

Utama

09/KPPU-L/2011 01-05-2012 16-02-2015 - 100,000,000 - - 100,000,000 18-12-2015 SPn-3: 411/D.2.3/XII/2015 - - - 100,000,000

228

PT Kharisma

Tropisindo

Makmur Abadi

09/KPPU-L/2011 01-05-2012 16-02-2015 - 125,000,000 - - 125,000,000 18-12-2015 SPn-3: 409/D.2.3/XII/2015 - - - 125,000,000

1PT BNI Life

Insurance190,346,296 - 190,346,296 - - -

56,271,958,316 10,564,742,136 15,826,260,828 10,000,000 51,010,439,624 - - - 51,010,439,624

51,010,439,624

Pendapatan Lain-Lain - - - 51,010,439,624 % Penyisihan Piutang 0.005 0.100 0.500 1.000 Penyisihan Piutang - - - 51,010,439,624 Total Penyisihan Piutang 51,010,439,624

Total

Jumlah Piutang

Penyisihan TA 2015

Kode Perkiraan: 115212 (Piutang Lainnya)


Tanggal

SuratNomor Surat

Kualitas

Lancar

Kualitas

Kurang Lancar

Kualitas

DiragukanKualitas Macet Kualitas Lancar

Kualitas

Kurang

Lancar

Kualitas

Diragukan

Kualitas

Macet

1Bayu Seta

Aji

04.14/SPK/

DE/II/200712-Feb-08 28-Mar-08 13,081,819 0 - 13,081,819 90,909 153 - - - - - 8,818,173 - - - 4,263,646

2Danang

Wicaksono

04.15/SPK/

DE/II/200730-Jun-08 14-Aug-08 13,354,545 0 - 13,354,545 13,900,000 1 - - - - - 13,354,545 - - - -

3Muhammad

Alis Tabri

4.51/SPK/D

E/II/200730-Oct-08 14-Dec-12 13,900,000 0 - 13,900,000 13,900,000 1 - - - - - 13,900,000 - - - -

4 Ali Nugroho04.4/SPK/D

E/II/200716-Dec-08 30-Jan-09 12,990,909 0 - 12,990,909 13,900,000 1 - - - - - 12,990,909 - - - -

5 Sulistyanto11/SET/DE/

VIII/20171-Jun-09 16-Jul-09 52,365,250 0 25,000,000 27,365,250 63,336,000 1 - - - - - 27,365,250 - - - -

6Pandoe

Wicaksono

24/DE/SPK/

II/200925-Jun-09 9-Aug-09 584,962 0 - 584,962 10,475,000 1 - - - - - 584,962 - - - -

7Puput

Widyanarti

05/DE/SPK/

II/20092-Feb-10 19-Mar-10 9,020,454 0 0 9,020,454 10,475,000 1 - - - - - 9,020,454 - - - -

8

Tegar

Yudha

Pradhana

36/DE/SPK/

1/200827-Apr-10 11-Jun-10 10,475,000 0 - 10,475,000 10,475,000 1 - - - - - 10,475,000 - - - -

9

Dani

Karolustiaw

an

17/DE/SPK/

11/20091-Mar-10 15-Apr-10 10,293,182 0 - 10,293,182 10,475,000 1 - - - - - 10,293,182 - - - -

10Rian Andri

Salam

30/DE/SPK/

1/200827-May-10 11-Jul-10 4,588,636 0 4,588,636 - 10,475,000 1 11-12-2015

SKTL:

05/KPPU/SKTL/

XII/2015

- - - - - - - -

11Iman

Anhardi

08/DE/SPK/

II/20094-Nov-10 19-Dec-10 10,000,000 0 10,000,000 - 698,350 15 - - - - - - - - - -

12Gunawan

Aribowo

34/DE/SPK/

II/200928-Dec-10 11-Feb-11 10,020,454 0 - 10,020,454 1,047,500 10 - - - - - 10,020,454 - - - -

13

Rakhma

Ajeng

Witantri

823.1/SJ/S

PK/VII/20111-Nov-11 16-Dec-11 500,000 0 - 500,000 698,350 15 - - - - - 500,000 - - - -

Pendapatan Anggaran Lain-Lain (Kode

Akun.423999)

Juml

ah

Cicila

n

Saldo Akhir

31 Desember

2015

Jumlah

Angsuran

Status Surat Penagihan

(terbit selama TA 2015)

Utang

kepada pihak

ketiga

LAMPIRAN

DAFTAR PIUTANG

Jenis Piutang: Tagihan Tuntutan Perbendaraan/Tuntutan Ganti Rugi

Yang berakhir pada 31 Desember 2015

No Nama

Pegawai

Nomor SPK Tanggal

Pengund

uran Diri /

Tanggal

Surat

Keputu-

san

Pembeba

nan

Tanggal

Jatuh

Tempo

Saldo Awal

1 Januari 2015

Piutang Jangka Pendek/Bagian Lancar Piutang Jangka PanjangMutasi Tambah

(Piutang 2015)

Mutasi Kurang

(Pembaya-ran)

Page 1 of 4


Tanggal

SuratNomor Surat

Kualitas

Lancar

Kualitas

Kurang Lancar

Kualitas


Kualitas

Kurang

Lancar

Kualitas

Diragukan

Kualitas

Macet


Juml

ah

Cicila

n

Saldo Akhir

31 Desember

2015

Jumlah

Angsuran



Utang

kepada pihak

ketiga

LAMPIRAN

DAFTAR PIUTANG



No Nama

Pegawai

Nomor SPK Tanggal

Pengund

uran Diri /

Tanggal

Surat

Keputu-

san

Pembeba

nan

Tanggal

Jatuh

Tempo

Saldo Awal

1 Januari 2015


(Piutang 2015)

Mutasi Kurang

(Pembaya-ran)

14Anggita

Jogi

823.1/SJ/S

PK/VII/201110-Apr-13 25-May-13 2,000,000 0 - 2,000,000 350,000 12 - - - - - 2,000,000 - - - -

15Desi Dwi

Bastias

823,1/SJ/S

PK/VII/20112-Jan-14 30-Nov-14 3,000,000 0 3,000,000 500,000 - 5,000,000 1 09-07-2015

SKTL:

04/KPPU/SKTL/

IV/2015

- - - - - - - -

16Hotmarasi

Gultom

823.1/SJ/S

PK/VII/20112-Jan-14 31-Jan-14 3,500,000 0 3,500,000 - - 1 15-Jan-15

SKTL:

02/KPPU/SKTL/

I/2015

- - - - - - - -

17Desy

Andiani

823.1/SJ/S

PK/VII/201115-Jan-14 28-Nov-14 3,500,000 0 0 3,500,000 5,000,000 1 - - - - - 3,500,000 - - - -

18Esti Aprilia

Kurniawati

823.1/SJ/S

PK/VII/201115-Jan-14 28-Nov-14 3,500,000 0 0 3,500,000 5,000,000 1 - - - - - 3,500,000 - - - -

19Budi

Hadiansyah

823.1/SJ/S

PK/VII/20115-May-14 19-Jun-14 5,000,000 0 5,000,000 - - 1 1-Apr-15

SKTL:

03/KPPU/SKTL/

I/2015

- - - - - - - -

20

Berla

Wahyu

Pratama

131/SJ/SPK

/IV/20112-Sep-13 30-Jan-15 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 1 07-12-2015

SPn-2:

266/B.3/XII/201

5

- - 30,000,000 - - - - -

21Akbar

Hariyadi

136/SJ/SPK

/VI/201131-Oct-13 30-Jan-15 72,000,000 0 0 72,000,000 72,000,000 1 07-12-2015

SPn-2:

266/B.3/XII/201

5

- - 72,000,000 - - - - -

22Wiwit

Widodo

95.6/SJ/SP

K/VI/20102-Feb-14 30-Jan-15 67,000,000 0 0 67,000,000 67,000,000 1 07-12-2015

SPn-2:

266/B.3/XII/201

5

- - 67,000,000 - - - - -

23Verdy

Ferdian

77.15/SJ/S

PK/VII/20123-Feb-12 30-Jan-15 43,000,000 0 0 43,000,000 43,000,000 1 07-12-2015

SPn-2:

266/B.3/XII/201

5

- - 43,000,000 - - - - -

24Faris

Hardian

823.1/SJ/S

PK/VII/201127-Oct-14 31-Jul-15 5,000,000 0 1,000,000 4,000,000 5,000,000 1 16-6-2014

SPn-2:

84/B3/VI/2014 - - 4,000,000 - - - - -

25Firdaussy

Yustinigsih

95.3/SJ/SP

K/VI/20107-Jan-15 19-08-2015 0 75,000,000 0 75,000,000 75,000,000 1 07-12-2015

SPn-2:

267/B.3/XII/201

5

- - 75,000,000 - - - - -

398,675,211 75,000,000 52,088,636 500,000 421,586,575 - - 291,000,000 126,322,929 - - - 4,263,646

417,322,929 Jumlah Piutang Denda Ikatan Dinas

4,263,646

Page 2 of 4


Tanggal

SuratNomor Surat

Kualitas

Lancar

Kualitas

Kurang Lancar

Kualitas


Kualitas

Kurang

Lancar

Kualitas

Diragukan

Kualitas

Macet


Juml

ah

Cicila

n

Saldo Akhir

31 Desember

2015

Jumlah

Angsuran



Utang

kepada pihak

ketiga

LAMPIRAN

DAFTAR PIUTANG



No Nama

Pegawai

Nomor SPK Tanggal

Pengund

uran Diri /

Tanggal

Surat

Keputu-

san

Pembeba

nan

Tanggal

Jatuh

Tempo

Saldo Awal

1 Januari 2015


(Piutang 2015)

Mutasi Kurang

(Pembaya-ran)

1Yogi S.

Wibowo

01/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

1,950,000 0 1,950,000- 246,154 13 16-Apr-15

SKTL:

63/SJ/SKTL/IV/- - - - - - - -

2Inayati

Rachmah

02/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

1,950,000 0 1,950,000- 246,154 13 16-Apr-15

SKTL:

64/SJ/SKTL/IV/- - - - - - - -

3Muriyat

Sundewo

03/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

1,950,000 0 1,950,000- 246,154 13 16-Apr-15

SKTL:

65/SJ/SKTL/IV/- - - - - - - -

4Fajar

Setiardi

04/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

1,950,000 0 1,950,000- 246,154 13 16-Apr-15

SKTL:

66/SJ/SKTL/IV/- - - - - - - -

5Yogi S.

Wibowo

06/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

8,341,449 0 6,000,0002,341,449 451,727 24 - - 2,341,449 - - - - - -

6Ahman

Lekal

07/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

9,766,236 0 2,866,2366,900,000 305,321 36 - - - 4,762,752 - - - 2,137,248 - -

7Arif Bagus

Widodo

08/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

8,491,557 0 3,600,0004,891,557 305,321 36 - - 2,754,309 - - - 2,137,248 - - -

8Gusbella

Manda

10/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

9,765,836 0 2,480,0007,285,836 305,321 36 - - - 5,148,588 - - - 2,137,248 - -

9Andini

Setiadi

11/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

9,000,000 0 5,150,0003,850,000 457,982 24 - - - 3,850,000 - - - - - -

10Yeni

Septiarini

13/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

9,661,557 0 9,661,557- 305,321 36 21-Apr-15

SKTL:

81/SJ/SKTL/IV/- - - - - - - -

11Irena

Yusnita

14/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

6,600,000 0 6,600,000- 757,718 12 21-Apr-15

SKTL:

80/SJ/SKTL/IV/- - - - - - - -

12Lukmanul

Hakim

15/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

6,241,813 0 6,241,813- 378,859 24 18-Des-15

SKTL:

242/SJ/SKTL/XI- - - - - - - -

13Linda

Yuliana

16/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

6,450,000 0 6,450,000- 757,718 12 22-Jun-15

SKTL:

123/SJ/SKTL/VI- - - - - - - -

14Chitra

Adillah

17/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

2,002,937 0 2,002,937- 450,245 12 16-Apr-15

SKTL:

67/SJ/SKTL/IV/- - - - - - - -

15Mayawati

18/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

8,074,605 0 4,700,0003,374,605 421,609 24 30-Jun-15

SPn-2:

134/SJ/VI/2015 - - 3,374,605 - - - -

16Syamsuddi

n

19/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

6,159,913 0 06,159,913 559,993 12 16-Mar-15

Pelimpahan:

35/SJ/III/2015 - - - 6,159,913 - - - -

17Suwarta

21/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

7,618,605 0 6,000,0001,618,605 421,609 24 - - 1,618,605 - - - - - - -

18Lulu

Susanti

22/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

7,146,605 0 2,100,0005,046,605 231,850 36 30-Sep-15

SPn-2:

201.1/SJ/IX/201- - 3,423,650 - - - 1,622,955 -

19Shofiyyah

23/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

5,846,605 0 5,846,605- 231,850 36 16-Apr-15

SKTL:

68/SJ/SKTL/IV/- - - - - - - -

20Sulaiman

Ekatama

24/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

7,374,605 0 900,0006,474,605 231,850 36 25-Feb-15

SPn-2:

29/SJ/II/2015 - - 4,851,650 - - - 1,622,955 -

21Aghi

Haryanto

25/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

7,178,605 0 1,200,0005,978,605 231,850 36 30-Jun-15

SPn-1:

135/SJ/VI/2015 - 4,355,650 - - - 1,622,955 - -

22Siti Nani

Arifiyanti

26/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

1,149,184 0 1,149,184- 287,432 12 17-Mar-15

SKTL:

36/SJ/SKTL/III/- - - - - - - -

23Edi

Purwanto

27/SJ/SKP/

VII/201424-Jul-14 29-Aug-14

1,307,634 0 800,000507,634 192,303 12 30-Sep-15

SPn-3:

199.1/SJ/IX/201- - - 507,634 - - - -

24

TGR LK TA

2014

(Honor Tim)

0 12,460,283 12,460,283 - 12,460,283 1 - - - - - - - - - - 2015

Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian

yang Diderita oleh Negara (Kode Akun. 423922)

Page 3 of 4


Tanggal

SuratNomor Surat

Kualitas

Lancar

Kualitas

Kurang Lancar

Kualitas


Kualitas

Kurang

Lancar

Kualitas

Diragukan

Kualitas

Macet


Juml

ah

Cicila

n

Saldo Akhir

31 Desember

2015

Jumlah

Angsuran



Utang

kepada pihak

ketiga

LAMPIRAN

DAFTAR PIUTANG



No Nama

Pegawai

Nomor SPK Tanggal

Pengund

uran Diri /

Tanggal

Surat

Keputu-

san

Pembeba

nan

Tanggal

Jatuh

Tempo

Saldo Awal

1 Januari 2015


(Piutang 2015)

Mutasi Kurang

(Pembaya-ran)

25

TGR LK TA

2014

(Asuransi)

0 13,681,187 13,291,187 390,000 13,681,187 1 - - 390,000 - - - - - - -

26

TGR LK TA

2014

(Asuransi)

0 1,634,801 937,253 697,548 1,634,801 1 - - 697,548 - - - - - - -

135,977,746 27,776,271 108,237,055 0 55,516,962 7,801,911 18,116,990 11,649,905 6,667,547 2,137,248 5,897,451 3,245,910 0

44,236,353 11,280,609

534,652,957 102,776,271 160,325,691 500,000 477,103,537 7,801,911 18,116,990 302,649,905 132,990,476 2,137,248 5,897,451 3,245,910 4,263,646Jumlah

Piutang Jk 461,559,282

Jumlah Piutang

Jk Panjang15,544,255

423999 52,588,636 500,000 0.005 0.100 0.500 1.000 0.005 0.100 0.500 1.000

423921 46,616,781 39,010 1,811,699 151,324,953 132,990,476 10,686 589,745 1,622,955 4,263,646

423922 61,620,283 9 286,166,137 6,487,032

2015

Jumlah Piutang Tuntutan Ganti Rugi Hasil Temuan

Pemeriksaan BPK TA 2013

Total

Jumlah Piutang

2015

477,103,537

% Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang

Total Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang

TA 2015

Page 4 of 4


LAMPIRAN GUGATAN TERHADAP KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No. Nomor Perkara Penggugat Materi Gugatan Keterangan

1 No.07/G/2014/PTUN.J

KT

PT. Galih Medan

Persada

Gugatan Penggugat atas

diterbitkannya Surat

Klarifikasi Larangan

Mengikuti Tender PT. Galih

Medan Persada oleh KPPU

atas dasar dugaan

pelanggaran pasal 22 UU

No.5 Tahun 1999.

Objek Gugatan : Surat



Medan Persada Nomor :

1710/SJ/X/2013 tanggal 16

Oktober 2013.

Perkara ini telah

sampai pada

tahap akhir,

yaitu Majelis

Hakim menolak

gugatan dari

Penggugat yang

terdapat dalam

Putusan No.

7/G/2014/PTU

N-JKT.

2. No.04/PDT.G/2014/PN.

JKT.PST

Harry Lumentut

(Direktur PT. Telaga

Mega Buana)


dikeluarkannya Putusan

KPPU No. 3/KPPU-L/2011

atas dasar dugaan


No.5 Tahun 1999 terhadap

PT. Telaga Mega Buana.

Objek Gugatan : Putusan


tanggal 9 November 2011.

Perkara ini

dalam prosesnya

telah dicabut

gugatannya oleh

Penggugat.

3 No.468/PDT.G/2013/P

N.JKT.PST

H. Supadi DS.

(Direktur Utama PT.

Galih Medan

Persada)


diterbitkannya Surat



Medan Persada oleh KPPU

atas dasar dugaan


No.5 Tahun 1999 dan adanya

Perkara ini telah

sampai pada

tahap akhir,

yaitu Majelis

Hakim menolak

gugatan dari

Penggugat yang

terdapat dalam



Surat Kuasa Khusus yang

ditujukan kepada Guntur

Limbong, S.H. Tanggal 25

November 2011.

Objek Gugatan :

1. Surat Klarifikasi

Larangan Mengikuti

Tender PT. Galih

Medan Persada oleh

KPPU atas dasar

dugaan pelanggaran

pasal 22 UU No.5

Tahun 1999.

2. Surat Kuasa Khusus

yang ditujukan

kepada Guntur

Limbong, S.H.

Tanggal 25 November

2011.

Putusan No.

468/PDT.G/201

3/PN.JKT.PST.

Namun, pihak

Penggugat

menyatakan

Banding

terhadap

Putusan

tersebut. Proses

Banding hingga

kini masih

berjalan.

4 No.470/PDT.G/2012/P

N.JKT.PST jo. No.

62/Srt.Pdt.Kas/2013/P

N.JKT.PST

PT. Guna Era

Distribusi


dikeluarkannya Putusan


atas pelanggaran pasal 22

UU No.5 Tahun 1999 dimana

PT. Guna Era Distribusi

merupakan salahah satu

pelaku usaha yang

melanggar pasal tersebut.

Objek Gugatan :

1. Putusan KPPU No.

Perkara ini telah

sampai pada

tahap akhir

”Putusan

Kasasi” dimana

Majelis Hakim di

Mahkamah

Agung menolak

permohonan

kasasi dari

Pemohon

Kasasi/Penggug



20/KPPU-L/2005

tanggal 26 Juni 2006

;

2. Putusan Pengadilan

Negeri

No.3/KPPU/2006/PN.

JKT.PST ;

3. Putusan MA No.

631K/Pdt.Sus/2008

Tanggal 21 Agustus

2008;

at. Sebelumnya,

perkara di PN

Jakpus juga

diputus ditolak

Gugatan

Penggugat.

5 Nomor

33/G/2014/PTUN-JKT

Sdr. Larry Edith

(Pemilik Restoran

Roda Melayu)

Penggugat mengajukan

gugatan terhadap KPPU.

Objek gugatan ini adalah

Surat Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Nomor

2509/SJ/XII/2013 tanggal

18 Desember 2013 tentang

Perkembangan Laporan.

Pada perkara ini

Majelis hakim

memutuskan

menolak

gugatan

Penggugat yang

terdapat dalam

Putusan No.

33/G/2014/PTU

N-JKT.

Kemudian

Penggugat

langsung

mengajukan

Banding atas

Putusan

tersebut dan

sudah sampai

tahap akhir

yaitu Putusan

Banding No.

308/B/2014/PT



.TUN.JKT

dimana Majelis

Hakim

menyatakan

gugatan

Penggugat tidak

dapat diterima.

NAMA PERKIRAAN

1 2

JUMLAH

2015 2014

3

Kenaikan (Penurunan)

Jumlah %4 5

NERACA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

(DALAM RUPIAH)

29/04/16 1

TanggalHalaman

::

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NSAIE1TKode Laporan:

KEMENTERIAN /LEMBAGA 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA:

ASET

ASET LANCAR

0.00 3,966,855 0 3,966,855Kas di Bendahara Pengeluaran

0.00 157,722,938 0 157,722,938Kas Lainnya dan Setara Kas

( 9.35)( 5,261,518,692) 56,271,958,316 51,010,439,624Piutang Bukan Pajak

16.16( 7,097,720,873)( 43,912,718,751)( 51,010,439,624)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

( 100.00)( 12,359,239,565) 12,359,239,565 0 Piutang Bukan Pajak (Netto)

( 2.53)( 11,991,617) 473,550,899 461,559,282Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TuntutanGanti Rugi

66.51( 114,310,172)( 171,855,965)( 286,166,137)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TagihanTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

( 41.86)( 126,301,789) 301,694,934 175,393,145 Bagian Lancar Tagihan TuntutanPerbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

( 26.01)( 141,191,706) 542,679,021 401,487,315Persediaan

( 94.40)( 12,465,043,267) 13,203,613,520 738,570,253 JUMLAH ASET LANCAR

ASET TETAP

7.99 1,962,878,460 24,536,645,401 26,499,523,861Peralatan dan Mesin

45.11 769,352,093 1,705,165,655 2,474,517,748Aset Tetap Lainnya

14.50( 2,628,587,761)( 18,123,705,124)( 20,752,292,885)Akumulasi Penyusutan

1.27 103,642,792 8,118,105,932 8,221,748,724 JUMLAH ASET TETAP

PIUTANG JANGKA PANJANG

( 74.56)( 45,557,803) 61,102,058 15,544,255Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi

15.15( 853,740)( 5,633,292)( 6,487,032)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TuntutanPerbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

( 83.67)( 46,411,543) 55,468,766 9,057,223 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi(Netto)

( 83.67)( 46,411,543) 55,468,766 9,057,223 JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG

ASET LAINNYA

( 90.42)( 6,219,893,698) 6,878,242,861 658,349,163Aset Tak Berwujud

0.00 73,750,000 0 73,750,000Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi

( 89.35)( 6,146,143,698) 6,878,242,861 732,099,163 JUMLAH ASET LAINNYA

( 65.66)( 18,553,955,716) 28,255,431,079 9,701,475,363 JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

4.14 9,927,485 239,593,231 249,520,716Utang kepada Pihak Ketiga

0.00 3,966,855 0 3,966,855Uang Muka dari KPPN

5.79 13,894,340 239,593,231 253,487,571 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

5.79 13,894,340 239,593,231 253,487,571 JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

NAMA PERKIRAAN

1 2

JUMLAH

2015 2014

3


Jumlah %4 5

NERACA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

(DALAM RUPIAH)

29/04/16 2

TanggalHalaman

::

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NSAIE1TKode Laporan:

KEMENTERIAN /LEMBAGA 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA:

EKUITAS

( 78.69)( 22,046,428,837) 28,015,837,848 5,969,409,011Ekuitas

( 78.69)( 22,046,428,837) 28,015,837,848 5,969,409,011 JUMLAH EKUITAS

( 77.97)( 22,032,534,497) 28,255,431,079 6,222,896,582JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

a.n. Kuasa Pengguna AnggaranJakarta, 29 April 2016

Barid EffendiNIP. 196405231991031001

URAIAN

1 2

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

(DALAM RUPIAH)

29/04/16

1

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH

2015 2014

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 DAN 2014

3


Jumlah %4 5

lu_loes1Kode Laporan:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA:

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN PERPAJAKAN

Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0 0

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan PenjualanBarang Mewah

0 0 0 0

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0 0

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan

0 0 0 0

Pendapatan Cukai 0 0 0 0

Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0 0

Pendapatan Bea Masuk 0 0 0 0

Pendapatan Bea Keluar 0 0 0 0

Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0 0

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0 0

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 0 0

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 10,675,331,575 0 10,675,331,575 0

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 10,675,331,575 0 10,675,331,575 0

PENDAPATAN HIBAH

Pendapatan Hibah 0 0 0 0

Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0 0

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 10,675,331,575 0 10,675,331,575 0

BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai 21,563,599,302 0 21,563,599,302 0

Beban Persediaan 1,899,362,916 0 1,899,362,916 0

Beban Barang dan Jasa 32,839,006,596 0 32,839,006,596 0

Beban Pemeliharaan 2,890,837,789 0 2,890,837,789 0

Beban Perjalanan Dinas 30,660,330,160 0 30,660,330,160 0

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada Masyarakat 319,830,584 0 319,830,584 0

Beban Bunga 0 0 0 0

Beban Subsidi 0 0 0 0

Beban Hibah 0 0 0 0

Beban Bantuan Sosial 2,172,500 0 2,172,500 0

Beban Penyusutan dan Amortisasi 3,264,913,051 0 3,264,913,051 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 7,207,469,136 0 7,207,469,136 0

Beban Transfer 0 0 0 0

Beban Lain-Lain 0 0 0 0

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 100,647,522,034 0 100,647,522,034 0

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATANOPERASIONAL

( 89,972,190,459) 0 ( 89,972,190,459) 0

KEGIATAN NON OPERASIONAL

URAIAN

1 2

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

(DALAM RUPIAH)

29/04/16

2

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH

2015 2014

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 DAN 2014

3


Jumlah %4 5

lu_loes1Kode Laporan:


SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 5,700,000 0 5,700,000 0

Beban Pelepasan Aset Non Lancar 6,342,026,299 0 6,342,026,299 0

Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset NonLancar

( 6,336,326,299) 0 ( 6,336,326,299) 0

SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBANJANGKA PANJANG

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 0

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 0

Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian KewajibanJangka Panjang

0 0 0 0

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 261,685,183 0 261,685,183 0

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0 0

Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan NonOperasional Lainnya

261,685,183 0 261,685,183 0

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL

( 6,074,641,116) ( 6,074,641,116)

POS LUAR BIASA

Beban Luar Biasa 0 0 0 0

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 0 0

SURPLUS / (DEFISIT) - LO ( 96,046,831,575) 0 ( 96,046,831,575) 0



URAIAN

1 2

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

(DALAM RUPIAH)

29/04/16

1

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH

2015 2014

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

3


Jumlah %4 5

lu_lpesatkerKode Laporan:


EKUITAS AWAL 28,015,837,848 0 28,015,837,848 0.00

SURPLUS/DEFISIT - LO ( 96,046,831,575) 0 ( 96,046,831,575) 0.00

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKANAKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR

783,001 0 783,001 0.00

Koreksi Nilai Persediaan 0 0 0 0.00

Selisih Revaluasi Aset Tetap 0 0 0 0.00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 783,001 0 783,001 0.00

Lain-lain 0 0 0 0.00

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 73,999,619,737 0 73,999,619,737 0.00

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS ( 22,046,428,837) 0 ( 22,046,428,837) 0.00

EKUITAS AKHIR 5,969,409,011 0 5,969,409,011 0.00



UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014(DALAM RUPIAH)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAlu_pastkt

Friday, April 29, 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRASTKode Lap.

No URAIANANGGARAN REALISASI

REALISASI DI ATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.ANGG.

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASIREALISASI DI

ATAS (BAWAH)ANGGARAN

% REAL.ANGG.

7 8 9 10

2015 2014

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 9,661,851,785 9,661,851,785 0 14797.91 16,167,700,519 16,277,700,519 0.00 110,000,000 PENERIMAAN NEGARAA.I.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan PerpajakanA.I.1.a

9,661,851,785 9,661,851,785 0 14797.91 16,167,700,519 16,277,700,519 0.00 110,000,000 Penerimaan Negara Bukan PajakA.I.1.b

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HIBAHA.I.2

9,661,851,785 0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) 9,661,851,785 16,167,700,519 16,277,700,519 0.00 110,000,000 14797.91

BELANJA NEGARAB( 3,871,421,120) 80,163,741,880 84,035,163,000 89.81( 10,247,640,837) 90,343,359,163 95.39 100,591,000,000 Rupiah MurniB.I.1

( 85,811,904) 22,903,988,096 22,989,800,000 81.27( 4,968,500,698) 21,563,599,302 99.63 26,532,100,000 Belanja PegawaiB.I.1.a

( 3,767,156,533) 55,816,299,467 59,583,456,000 92.70( 5,137,864,489) 65,257,685,511 93.68 70,395,550,000 Belanja BarangB.I.1.b

( 18,452,683) 1,443,454,317 1,461,907,000 96.14( 141,275,650) 3,522,074,350 98.74 3,663,350,000 Belanja ModalB.I.1.c

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.1.d

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.1.e

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.1.f

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.1.g

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.1.h

449,402,349 449,402,349 0 0.00 0 0 0.00 0 Pinjaman dan HibahB.I.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja PegawaiB.I.2.a

449,402,349 449,402,349 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja BarangB.I.2.b

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja ModalB.I.2.c

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.2.d

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.2.e

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.2.f

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.2.g

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.2.h

( 3,422,018,771) 84,035,163,000 80,613,144,229( 10,247,640,837) 90,343,359,163 95.93 100,591,000,000 89.81JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)

PEMBIAYAANC 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)C.I

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Perbankan Dalam NegeriC.I.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)C.I.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)C.II

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014(DALAM RUPIAH)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAlu_pastkt

Friday, April 29, 2


::::

LRASTKode Lap.

No URAIANANGGARAN REALISASI

REALISASI DI ATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.ANGG.

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASIREALISASI DI

ATAS (BAWAH)ANGGARAN

% REAL.ANGG.

7 8 9 10

2015 2014

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penarikan Pinjaman Luar NegeriC.II.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar NegeriC.II.1

0 0JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) 0 0 0 0.00 0 0.00



lu_lrabi1b

Friday, April 29, 2016 1


::::

LRBKB 02Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHABAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/D BULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D BULAN INI

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA

01 RUPIAH MURNI

01 PELAYANAN UMUM

01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI

7,327,537,279 86.66( 18,317,987) 47,638,860,708 9,021,010,132 54,948,080,000 52,424,569,000Program Pengawasan Persaingan Usaha06 47,620,542,721

7,327,537,279 86.70( 18,317,987) 47,638,860,708 9,021,010,132 54,948,080,000 52,424,569,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01 47,620,542,721

7,327,537,279 86.70( 18,317,987) 47,638,860,708 9,021,010,132 54,948,080,000 52,424,569,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 47,620,542,721

04 EKONOMI

01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM

2,920,103,558 93.60( 237,280,231) 42,960,096,673 7,780,722,486 45,642,920,000 48,166,431,000Program Pengawasan Persaingan Usaha06 42,722,816,442

2,920,103,558 94.12( 237,280,231) 42,960,096,673 7,780,722,486 45,642,920,000 48,166,431,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01 42,722,816,442

2,920,103,558 94.12( 237,280,231) 42,960,096,673 7,780,722,486 45,642,920,000 48,166,431,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 42,722,816,442

10,247,640,837 90.07( 255,598,218) 90,598,957,381 16,801,732,618 100,591,000,000 100,591,000,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 90,343,359,163

10,247,640,837 90.07( 255,598,218) 90,598,957,381 16,801,732,618 100,591,000,000 100,591,000,000JUMLAH BELANJA 90,343,359,163

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

10,247,640,837 89.81( 255,598,218) 90,598,957,381 16,801,732,618 100,591,000,000 100,591,000,000KPPU01 90,343,359,163

10,247,640,837 90.07( 255,598,218) 90,598,957,381 16,801,732,618 100,591,000,000 100,591,000,000JUMLAH BELANJA 90,343,359,163

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

10,247,640,837 89.81( 255,598,218) 90,598,957,381 16,801,732,618 100,591,000,000 100,591,000,000INSTANSI PUSAT0199 90,343,359,163

10,247,640,837 90.07( 255,598,218) 90,598,957,381 16,801,732,618 100,591,000,000 100,591,000,000JUMLAH BELANJA 90,343,359,163

lu_lrabi1b



::::

LRBKB 02Kode Lap.


(dalam rupiah)







1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10


IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK

51 BEBAN PEGAWAI

Beban Honorarium5121

4,968,500,698 81.27( 7,417,687) 21,571,016,989 3,554,975,792 26,532,100,000 26,532,100,000512111 Beban Uang Honor Tetap 21,563,599,302

4,968,500,698 81.30( 7,417,687) 21,571,016,989 3,554,975,792 26,532,100,000 26,532,100,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121 21,563,599,302

4,968,500,698 81.30( 7,417,687) 21,571,016,989 3,554,975,792 26,532,100,000 26,532,100,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 21,563,599,302

52 BEBAN BARANG

Beban Barang Operasional5211

29,642,488 98.36 0 1,777,998,512 183,030,920 1,807,641,000 2,228,689,000521111 Beban Keperluan Perkantoran 1,777,998,512

6,849,043 92.39 0 83,150,957 0 90,000,000 90,000,000521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 83,150,957

51,039,896 85.64 0 304,483,104 50,996,660 355,523,000 292,500,000521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 304,483,104

36,990,000 90.78 0 364,250,000 76,860,000 401,240,000 460,220,000521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 364,250,000

19,318,322 91.83 0 217,191,678 13,570,000 236,510,000 248,110,000521119 Beban Barang Operasional Lainnya 217,191,678

143,839,749 95.02 0 2,747,074,251 324,457,580 2,890,914,000 3,319,519,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 2,747,074,251

Beban Barang Non Operasional5212

737,725,227 78.22 0 2,649,947,773 817,989,313 3,387,673,000 2,981,135,000521211 Beban Bahan 2,649,947,773

392,380,343 84.77( 6,335,343) 2,191,150,000 1,294,045,000 2,577,195,000 2,614,845,000521213 Beban Honor Output Kegiatan 2,184,814,657

0 0.00 0 0 0 0 21,850,000521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 0

1,130,105,570 81.16( 6,335,343) 4,841,097,773 2,112,034,313 5,964,868,000 5,617,830,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 4,834,762,430

sub kelompok belanja tidak ada5218

44,296,281 94.96 0 834,394,719 252,105,054 878,691,000 0521811 jenis belanja tidak ada 834,394,719

44,296,281 94.96 0 834,394,719 252,105,054 878,691,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 834,394,719

lu_lrabi1b



::::

LRBKB 02Kode Lap.


(dalam rupiah)







1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10


Beban Jasa5221

177,508,844 79.27 0 678,876,156 73,037,027 856,385,000 926,400,000522111 Beban Langganan Listrik 678,876,156

104,635,023 88.46 0 802,312,977 133,234,690 906,948,000 1,092,600,000522112 Beban Langganan Telepon 802,312,977

33,525,747 71.00 0 82,094,253 13,252,437 115,620,000 108,000,000522113 Beban Langganan Air 82,094,253

1,305,930 18.38 0 294,070 0 1,600,000 2,640,000522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 294,070

33,500,000 92.64 0 421,600,000 246,700,000 455,100,000 515,034,000522131 Beban Jasa Konsultan 421,600,000

549,859,050 89.48( 54,000) 4,676,912,950 264,446,617 5,226,718,000 5,298,301,000522141 Beban Sewa 4,676,858,950

770,469,198 85.74 0 4,633,988,802 1,205,308,160 5,404,458,000 4,191,775,000522151 Beban Jasa Profesi 4,633,988,802

1,001,683,145 92.29 0 11,989,160,855 3,475,944,122 12,990,844,000 9,051,748,000522191 Beban Jasa Lainnya 11,989,160,855

2,672,486,937 89.70( 54,000) 23,285,240,063 5,411,923,053 25,957,673,000 21,186,498,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 23,285,186,063

Beban Pemeliharaan5231

15,436,600 98.60 0 1,083,375,400 380,641,205 1,098,812,000 1,095,640,000523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,083,375,400

190,945,450 89.66 0 1,654,839,550 247,024,015 1,845,785,000 1,926,359,000523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,654,839,550

206,382,050 92.99 0 2,738,214,950 627,665,220 2,944,597,000 3,021,999,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 2,738,214,950

Beban Perjalanan Dalam Negeri5241

455,268,864 97.84( 220,860,514) 20,862,611,650 1,578,865,786 21,097,020,000 25,069,701,000524111 Beban Perjalanan Biasa 20,641,751,136

120,496,000 80.55 0 498,874,000 95,370,000 619,370,000 808,130,000524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 498,874,000

133,556,000 96.56( 900,000) 3,748,910,000 762,400,000 3,881,566,000 3,691,010,000524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3,748,010,000

214,825,545 95.32( 20,029,331) 4,391,018,786 655,636,224 4,585,815,000 7,878,923,000524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4,370,989,455

924,146,409 97.74( 241,789,845) 29,501,414,436 3,092,272,010 30,183,771,000 37,447,764,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 29,259,624,591

Beban Perjalanan Luar Negeri5242

16,607,493 98.95( 1,343) 1,558,429,850 91,440,186 1,575,036,000 2,447,885,000524219 Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 1,558,428,507

16,607,493 98.95( 1,343) 1,558,429,850 91,440,186 1,575,036,000 2,447,885,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 1,558,428,507

5,137,864,489 93.05( 248,180,531) 65,505,866,042 11,911,897,416 70,395,550,000 73,041,495,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 65,257,685,511

lu_lrabi1b



::::

LRBKB 02Kode Lap.


(dalam rupiah)







1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10


53 kelompok belanja tidak ada


76,239,650 97.19 0 2,636,578,350 693,775,010 2,712,818,000 984,195,000532111 jenis belanja tidak ada 2,636,578,350

76,239,650 97.19 0 2,636,578,350 693,775,010 2,712,818,000 984,195,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 2,636,578,350


64,609,000 92.82 0 835,391,000 627,829,400 900,000,000 0533121 jenis belanja tidak ada 835,391,000

64,609,000 92.82 0 835,391,000 627,829,400 900,000,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 835,391,000


427,000 99.16 0 50,105,000 13,255,000 50,532,000 33,210,000536111 jenis belanja tidak ada 50,105,000

427,000 99.15 0 50,105,000 13,255,000 50,532,000 33,210,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 50,105,000

141,275,650 96.14 0 3,522,074,350 1,334,859,410 3,663,350,000 1,017,405,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 3,522,074,350

10,247,640,837 90.07( 255,598,218) 90,598,957,381 16,801,732,618 100,591,000,000 100,591,000,000JUMLAH BELANJA 90,343,359,163

lu_lrapbi1b



::::

LRBKB 02Kode Lap.


(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA




JUMLAH S/D BULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA

01 RUPIAH MURNI

01 PELAYANAN UMUM

01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI

0 0.00 18,317,987 8,711,300 9,606,687 0 0Program Pengawasan Persaingan Usaha06

0 0.00 18,317,987 8,711,300 9,606,687 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01 0 0.00 18,317,987 8,711,300 9,606,687 0 0

04 EKONOMI

01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM

0 0.00 237,280,231 148,497,008 88,783,223 0 0Program Pengawasan Persaingan Usaha06

0 0.00 237,280,231 148,497,008 88,783,223 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04 0 0.00 237,280,231 148,497,008 88,783,223 0 0

0 0.00 255,598,218 157,208,308 98,389,910 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA 0 0.00 255,598,218 157,208,308 98,389,910 0 0

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

0 0.00 255,598,218 157,208,308 98,389,910 0 0KPPU01


III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

0 0.00 255,598,218 157,208,308 98,389,910 0 0INSTANSI PUSAT0199


lu_lrapbi1b



::::

LRBKB 02Kode Lap.


(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA




JUMLAH S/D BULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK

51 PENGEMBALIAN BEBAN PEGAWAI


512111 0 0.00 7,417,687 0 7,417,687 0 0Pengembalian Beban Uang Honor Tetap

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5121 0 0.00 7,417,687 0 7,417,687 0 0

0 0.00 7,417,687 0 7,417,687 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51

52 PENGEMBALIAN BEBAN BARANG


521213 0 0.00 6,335,343 4,557,843 1,777,500 0 0Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212 0 0.00 6,335,343 4,557,843 1,777,500 0 0


522141 0 0.00 54,000 54,000 0 0 0Pengembalian Beban Sewa

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5221 0 0.00 54,000 54,000 0 0 0


524111 0 0.00 220,860,514 136,228,934 84,631,580 0 0Pengembalian Beban Perjalanan Biasa

524114 0 0.00 900,000 0 900,000 0 0Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

524119 0 0.00 20,029,331 16,367,531 3,661,800 0 0Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241 0 0.00 241,789,845 152,596,465 89,193,380 0 0


524219 0 0.00 1,343 0 1,343 0 0Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5242 0 0.00 1,343 0 1,343 0 0

0 0.00 248,180,531 157,208,308 90,972,223 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52

0 0.00 255,598,218 157,208,308 98,389,910 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA

29/04/16

KODE

1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

TANGGAL HAL PROG. ID :

KD. LAPORAN ::::

U R A I A N

1 2

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN(TRANSAKSI KAS)

(DALAM RUPIAH)UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

LRPK.B02

lui_pend01KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHABAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

JUMLAH SAMPAI

3 4 5 6

R E A L I S A S I P E N D A P A T A N

8

DENGANJUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN

ESTIMASIPENDAPATAN

% REAL.PEND

BULAN INIBULAN INI

PENGEMBALIANSAMPAI DENGAN

BULAN INIBULAN INI

7

I. IKHTISAR MENURUT MAP

Penerimaan Dalam NegeriI

PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK42

PNBP LAINNYA423

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) sertaPendapatan dari Penjualan

4231

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN42312

5,700,000 0 5,700,000 0 0 0.00423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

5,700,000 0 5,700,000 0 0 0.00Jumlah Penerimaan 42312

5,700,000 0 5,700,000 0 0 0.004231Jumlah Penerimaan

Pendapatan Iuran dan Denda4237

Pendapatan Denda42375

6,005,084 0 6,005,084 6,005,084 0 0.00423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

15,680,914,536 0 15,680,914,536 7,184,416,000 110,000,000 14,255.37423755 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha

15,686,919,620 0 15,686,919,620 7,190,421,084 110,000,000 14,255.37Jumlah Penerimaan 42375

15,686,919,620 0 15,686,919,620 7,190,421,084 110,000,000 14,255.374237Jumlah Penerimaan

Pendapatan Lain-lain4239

Pendapatan Pelunasan Piutang42392

46,616,781 0 46,616,781 2,411,813 0 0.00423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara

61,620,283 0 61,620,283 0 0 0.00423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

108,237,064 0 108,237,064 2,411,813 0 0.00Jumlah Penerimaan 42392

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II42395

392,806,836 0 392,806,836 0 0 0.00423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

31,448,363 0 31,448,363 0 0 0.00423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

424,255,199 0 424,255,199 0 0 0.00Jumlah Penerimaan 42395

Pendapatan Lain-lain42399

29/04/16

KODE

2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH


KD. LAPORAN ::::

U R A I A N

1 2

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN(TRANSAKSI KAS)

(DALAM RUPIAH)UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

LRPK.B02

lui_pend01KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHABAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

JUMLAH SAMPAI

3 4 5 6

R E A L I S A S I P E N D A P A T A N

8

DENGANJUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN

ESTIMASIPENDAPATAN

% REAL.PEND

BULAN INIBULAN INI

PENGEMBALIANSAMPAI DENGAN

BULAN INIBULAN INI

7

52,588,636 0 52,588,636 5,454,545 0 0.00423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain

52,588,636 0 52,588,636 5,454,545 0 0.00Jumlah Penerimaan 42399

585,080,899 0 585,080,899 7,866,358 0 0.004239Jumlah Penerimaan

16,277,700,519 0 16,277,700,519 7,198,287,442 110,000,000 0.00423Jumlah Penerimaan

16,277,700,519 0 16,277,700,519 7,198,287,442 110,000,000 0.0042Jumlah Penerimaan

16,277,700,519 0 16,277,700,519 7,198,287,442 110,000,000 0.00Jumlah Penerimaan Dalam Negeri

16,277,700,519 0 16,277,700,519 7,198,287,442 110,000,000 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

II. IKHTISAR MENURUT ESELON

16,277,700,519 0 16,277,700,519 7,198,287,442 110,000,000 14,797.9001 KPPU

16,277,700,519 0 16,277,700,519 7,198,287,442 110,000,000 14,797.90JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

III. IKHTISAR MENURUTPUSAT-WILAYAH

16,277,700,519 0 16,277,700,519 7,198,287,442 110,000,000 14,797.90PUSAT0199

16,277,700,519 0 16,277,700,519 7,198,287,442 110,000,000 14,797.90JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

29/04/16

KODE

1

JUMLAH SAMPAI


KD. LAPORAN ::::

U R A I A N

1 2 3 4 5 6

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

7

DENGANJUMLAH SAMPAI

DENGAN

ESTIMASIPENDAPATAN

% REAL.PEND

108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN

BULAN LALU BULAN INI

LRPK.B02

lui_penblank

BULAN INI

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015(DALAM RUPIAH)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

---.---.---.---.---.--- ---.---.---.---.---.--- ---.---.---.---.---.--- ---.---.---.---.---.--- ---.---JUMLAH PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH

BAGIAN ANGGARAN 108.01.422810

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

TAHUN ANGGARAN 2015 AUDITED

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120

1

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PERIODE TAHUN ANGGARAN 2015 (AUDITED)

I. PENDAHULUAN

Tertib administrasi pengelolaan BMN merupakan prasyarat penting bagi Kementerian

Negara/Lembaga untuk menyajikan data BMN yang handal dan akurat dalam neraca laporan

keuangan. Untuk mendukung pengelolaan BMN yang lebih baik telah diterbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah

diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian, yang menggambarkan siklus berkesinambungan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan Lembaga Negara yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi

dalam bidang ekonomi dengan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk

berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang

sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi

pasar yang wajar. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU memiliki 1 (satu) Satuan Kerja dan 5 (lima)

Kantor Perwakilan Daerah (KPD) sebagai Kantor Pembantu yang tersebar di beberapa kota, yaitu

KPD Medan, KPD Batam, KPD Surabaya, KPD Balikpapan, dan KPD Makassar dengan Kode Bagian

Anggaran 108 dan Kode Satker 422810.

Barang Milik Negara di KPPU berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang

dibiayai dari APBN. Untuk itu seluruh pencatatan transaksi yang ada dalam aplikasi SIMAK BMN

harus dilaporkan kepada Pengelola Barang yang tertuang dalam Laporan Barang Milik Negara

(LBMN) setiap semester dan tahunan. LBMN KPPU Tahun Anggaran 2015 tersajikan secara wajar,

dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar hukum penyusunan Laporan BMN:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

2

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tetang Bagan Akun Standar;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik

Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tetang Tata Cara Rekonsiliasi BMN

dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi

BMN;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

1/PMK.06/2013 tetang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan

Barang Milik Negara;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan

dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan Barang Milik Negara;

17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan atas Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN berupa

Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam

rangka Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KMK.06/2014;

20. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara

Rekonsiliasi Data BMN dalam rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat;dan

21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-57/PB/2013.

3

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan bahwa Pengguna Barang secara periodik

diharuskan menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang

Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

LBMN Tahun Anggaran 2014 ini telah disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang telah menerapkan

penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan aturan

teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014.

LBMN Pengguna Barang Tahunan untuk Tahun Anggaran 2015 telah menerapkan

penyusutan BMN berupa Aset Tetap dalam rangka menyesuaikan nilai BMN berupa Aset Tetap

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kebijakan penyusutan Aset

Tetap tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan

BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014.

1. Nilai Penyusutan Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014. Ketentuan mengenai teknis

perhitungan dan penyajian penyusutan BMN diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan

(KMK) Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 145/KM.6/2014. Ketentuan yang

diatur ulang sehubungan dengan perubahan kebijakan penyusutan adalah sebagai berikut : 1. Perhitungan penyusutan pertama kali atas objek penyusutan berupa Aset Tetap yang diperoleh

sebelum tahun 2005; dan

2. Perhitungan sisa masa manfaat atas objek penyusutan berupa Aset Tetap yang diperoleh

sebelum tahun 2005.

3. Adapun asumsi dalam melakukan perhitungan penyusutan sebagaimana KMK Nomor

145/KM.6/2014 adalah sebagai berikut :

a. Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005 dikenakan koreksi penyusutan dengan

ketentuan sebagai berikut :

1) Koreksi penyusutan dilakukan terhitung mulai Semester II Tahun 2010.

2) Koreksi penyusutan dihitung berdasarkan sisa masa manfaat pada Semester II Tahun 2010

menurut Tabel Masa Manfaat I.

3) Dalam hal tidak terdapat sisa masa manfaat pada Semester II Tahun 2010, maka nilai Aset

Tetap disusutkan seluruhnya.

4

b. Aset Tetap yang diperoleh sejak Tahun 2005 dikenakan koreksi penyusutan dengan ketentuan

sebagai berikut :

1) Koreksi penyusutan dilakukan terhitung mulai perolehan Aset Tetap.

2) Koreksi Penyusutan dihitung berdasarkan Tabel Masa Manfaat I.

c. Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sampai dengan 1 (satu) semester sebelum

diberlakukannya penyusutan.

d. Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sebagai penambahan nilai akun Akumulasi

Penyusutan dan pengurangan nilai ekuitas pada neraca.

e. Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sebagai koreksi saldo awal periode berjalan.

f. Koreksi penyusutan Aset Tetap dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada

akhir semester diberlakukannya penyusutan Aset Tetap.

g. Seluruh Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005 telah dilakukan inventarisasi dan

penilaian.

Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap dalam Neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap dalam Neraca

SIMAK – BMN Per 31 Desember 2015 Uraian Akun

Neraca Nilai

BMN (Rp) Akumulasi

Penyusutan (Rp) Nilai

Buku (Rp) Peralatan dan

Mesin 26.499.523.861 (19.911.969.072) 6.587.554.789

Aset Tetap dalam

Renovasi 835.391.000 (835.391.000) 0

Aset Tetap Lainnya 1.639.126.748 (4.932.813) 1.634.193.935

Konstruksi Dalam

Pengerjaan 0 0 0

Aset Tetap yang

tidak digunakan

dalam operasi

pemerintahan

0 0 0

JUMLAH 28.974.041.609 (20.752.292.885) 8.221.748.724

Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan Aset Tetap.

Nilai perolehan Aset Tetap, jumlah penyusutan dan akumulasi serta nilai buku per jenis Aset

Tetap disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

5

2. Metode Penyusutan Yang Digunakan Penyusutan atas seluruh Barang Milik Negara berupa Aset Tetap yang menjadi obyek

penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 dilakukan dengan

Metode Garis Lurus. Kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Catatan

Ringkas atas Laporan Barang Milik Negara adalah kebijakan yang menyangkut penetapan metode

penyusutan dan perubahannya.

3. Masa Manfaat Yang Digunakan Masa manfaat atas BMN berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu

pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat

dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Entitas Pemerintah Pusat

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KMK.06/2014.

Tabel 2 Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d. 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) 4 tahun

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN Laporan Barang Pengguna untuk Periode Tahun Anggaran 2015 merupakan laporan yang

mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPPU. Nilai BMN Gabungan

(Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Pengguna untuk Periode

Tahun Anggaran 2015 ini adalah sebesar Rp26.577.488.221,00, yang merupakan nilai BMN berupa

saldo awal 1 Januari 2015 sebesar Rp Rp24.613.794.761,00, nilai mutasi tambah yang terjadi

selama Periode Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.631.097.645,00, serta nilai mutasi kurang yang

terjadi selama Periode Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp667.404.185,00. Nilai mutasi BMN tersebut

berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari

transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau

penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan

transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang

berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

6

Laporan Barang Pengguna Tahunan untuk Periode Tahun Anggaran 2015 ini disusun

menggunakan Sistem Aplikasi Manajemen Akuntansi - BMN sebagai alat bantu guna mempermudah

dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan Barang Pengguna Tahunan untuk Periode

Semester I Tahun Anggaran 2015 ini terdiri atas:

1. Neraca;

2. Laporan Barang Persediaan;

3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);

4. Laporan Aset Tak Berwujud; ;

5. Laporan Kondisi Barang;

6. Laporan Penyusutan;

7. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;

8. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal SAK-SIMAK pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

9. Arsip Data Komputer (ADK).

10. Informasih Tambahan

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 Desember 2015

1. Saldo Awal 1 Januari 2015 Nilai BMN KPPU per 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp26.318.960.416,00 yang terdiri dari

BMN Intrakomptabel sebesar Rp26.241.811.056,00 dan BMN Ekstrakomptabel senilai

Rp77.149.360,00. 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahun Anggaran 2015

Mutasi BMN pada Laporan Barang Pengguna untuk Periode Tahun Anggaran

2015 Per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna untuk Periode Tahun Anggaran 2015

adalah sebesar Rp401.487.315,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar

Rp542.679.021,00, selama periode Tahun Anggaran 2015 terdapat mutasi tambah sebesar

Rp35.211.616,00, dan mutasi kurang sebesar Rp176.403.322,00. Barang - barang

Persediaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

7

Tabel 3 Laporan Mutasi Barang Persediaan Per 31 Desember 2015

Uraian Saldo Awal (Rp)

Mutasi Tambah

(Rp)

Mutasi Kurang

(Rp)

Saldo Akhir (Rp)

Barang konsumsi 401.437.336 0 172.106.669 229.330.667

Bahan untuk pemeliharaan 15.831.400 0 1.816.191 14.015.209

Suku Cadang 0 0 0 0

Pita Cukai, Materai dan

Leges 144.000 0 144.000 0

Persediaan untuk dijual

dan/atau diserahkan

kepada masyarakat

92.561.034 35.211.616 0 127.772.650

Bahan baku 231.000 0 41.000 190.000

Persediaan lainnya 32.474.251 0 2.295.462 30.178.789

Bansos 0 0 0 0

JUMLAH 542.679.021 35.211.616 176.403.322 401.487.315

b. Tanah

Sampai dengan Periode Tahun Anggaran 2015, KPPU tidak memiliki aset berupa tanah.

Tanah yang digunakan untuk gedung kantor KPPU adalah milik Kementerian Sekretariat

Negara yang dipinjampakaikan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor PERJ-

15/Kemensetneg/Sesmen/10/2013. Dengan demikian saldo tanah per 31 Desember 2015

adalah nihil.

c. Peralatan dan Mesin Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2015 Per 31

Desember 2015 adalah sebesar Rp26.499.523.861,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal

sebesar Rp24.536.645.401,00. Mutasi tambah sebesar Rp2.630.282.645,00, terdapat mutasi

kurang pada Peralatan dan Mesin untuk Periode Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp667.404.185,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai

berikut:

1) Alat Bantu (3.01) Saldo Alat Bantu pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar

Rp1.478.570.600,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar

Rp1.474.070.600,00. Terdapat mutasi tambah Sebesar Rp4.500.000,00. Tidak terdapat

mutasi kurang selama Periode Tahun Anggaran 2015. Sehingga saldo Alat Bantu per 31

Desember 2015 sebesar Rp1.478.570.600,00. Rincian Mutasi Alat Bantu tersebut meliputi :

8

Tabel 4

Mutasi Tambah Alat Bantu

Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp)

Pembelian 4.500.000 0

JUMLAH 4.500.000 0

Penambahan Intrakomptabel pada Alat Bantu dari Pembelian berupa:

No. Nama Barang Jumlah Harga (Rp)

1 Stationary Water Pump 1 4.500.000

JUMLAH 1 4.500.000

Berdasarkan status kondisinya pada Alat Bantu sebagai berikut :

Uraian Kondisi Kuantitas Nilai (Rp)

Baik 5 1.478.570.600

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

2) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar

Rp9.466.656.300,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar

Rp9.382.065.300,00. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp130.491.000,00, dan mutasi

kurang sebesar Rp45.900.000,00. Sehingga saldo Alat Angkutan Per 31 Desember 2015

sebesar Rp9.466.656.300,00. Rincian Mutasi Alat Angkutan tersebut meliputi :

Tabel 5 Mutasi Tambah Alat Angkutan


Pembelian 130.491.000 0

JUMLAH 130.491.000 0

Penambahan Intrakomptabel pada Alat Angkutan dari Pembelian berupa:


1 Sepeda Motor 8 129.833.000

2 Baggage Trolly 1 658.000

JUMLAH 9 130.491.000

9

Tabel 6

Mutasi Kurang Alat Angkutan


Reklasifikasi dari Aset tetap ke Aset

lainnya 45.900.000 0

JUMLAH 45.900.000 0

Pengurangan Intrakomptabel pada Alat Angkutan dari Reklasifikasi berupa:


1 Sepeda Motor 6 45.900.000

JUMLAH 6 45.900.000

Berdasarkan status kondisinya pada Alat Angkutan sebagai berikut:


Baik 55 9.466.656.300

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

3) Alat Bengkel (3.03)

Saldo Alat Bengkel pada Laporan Barang Pengguna Per 31 desember 2015 adalah

sebesar Rp15.800.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015

sebesar Rp15.800.000,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat mutasi

tambah maupun mutasi kurang. Sehingga saldo Alat Bengkel Per 31 Desember 2015

tetap sebesar Rp15.800.000,00. Berdasarkan status kondisinya pada Alat Bengkel

adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Kondisi Barang Alat Bengkel


Baik 13 15.800.000

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

10

4) Alat Pengolahan (3.04) Saldo Alat Pengolahan pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar

Rp9.350.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar

Rp9.350.000,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat mutasi tambah

maupun mutasi kurang. Sehingga saldo Alat Pengolahan per 31 Desember 2015 tetap

sebesar Rp9.350.000,00. Berdasarkan status kondisinya pada Alat Pengolahan adalah

sebagai berikut :

Tabel 8 Kondisi Barang Alat Pengolahan


Baik 2 9.350.000

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember

2015 sebesar Rp7.100.841.223,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari

2015 sebesar Rp6.481.129.237,00. Terdapat mutasi tambah pada Alat Kantor dan Rumah

Tangga sebesar Rp799.934.786,00, dengan rincian penambahan kuantitas berupa

pembelian barang dengan nilai sebesar Rp790.984.786,00, dan penambahan nilai pada

saldo awal atas barang berlebih yang terdapat di KPPU sebesar Rp8.645.000,00. Nilai

tersebut dikelompokan kedalam Intrakomptabel sebesar Rp7.830.000,00, dan

Ekstrakomptabel sebesar Rp815.000,00. serta penambahan nilai dari pengembangan

aset sebesar Rp1.120.000,00,-. Sebagai tambahan informasi mutasi tambah atas aset

tersebut terdiri dari saldo awal barang berlebih yang disebabkan karena adanya temuan

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) pada tahun anggaran 2014 atas barang-

barang inventaris eks Kantor Japan International Coorperation Agency (JICA) yang ada di

KPPU, yang ditindak lanjuti oleh KPPU dengan berkorespondensi dengan KPKNL Jakarta

III, berdasarkan Berita Acara Inventaris Barang Milik Negara Nomor : BA-

02/WKN.07/KNL.03/2015. KPPU memasukan barang berlebih tersebut sebagai Aset serta

pengembangan aset berupa Meja Rapat KPD Surabaya. Terdapat mutasi kurang pada

Alat Kantor dan Rumah Tangga selama Periode Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp180.222.800,00. Sehingga saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga Per 31 Desember

2015 sebesar Rp7.100.841.223,00. Rincian Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga

tersebut meliputi :

11

Tabel 9 Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga


Pembelian 790.984.786 0

Saldo Awal 7.830.000 815.000

Pengembangan Nilai Aset 1.120.000 0

JUMLAH 799.934.786 815.000

Penambahan Intrakomptabel pada Alat Kantor dan Rumah Tangga dari Pembelian

berupa:


1 Mesin Ketik Elektronik/Selektrik 1 2.000.000

2 Lemari Besi/Metal 4 7.902.510

3 Lemari Kayu 9 214.305.000

4 Filing Cabinet Besi 2 2.998.000

5 Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor lainnya 2 2.096.000

6 CCTV-Camera Control

Television System 2 4.832.500

7 White Board 2 1.500.000

8 Alat Penghancur Kertas 2 2.373.000

9 Mesin Absensi 2 8.760.000

10 Laser Pointer 3 3.210.451

11 LCD Projector/Infocus 7 43.416.204

12 Alat Perekam Suara

(Voice Pen) 7 7.796.119

13 Proyektor Spider Bracket 4 5.500.000

14 Meja Kerja Kayu 1 1.650.000

15 Kursi Besi/Metal 88 75.520.000

16 Sice 3 20.240.000

17 Meja rapat 6 46.310.000

18 Meja Resepsionis 2 13.050.000

19 Partisi 1 63.145.000

20 A.C Split 12 73.755.000

21 Televisi 2 32.890.000

22 Loudspeaker 4 40.700.000

12


23 Microphone Table Stand 2 990.000

24 Mic Conference 16 70.950.002

25 Dispanser 1 400.000

26 Lambang Instansi 3 16.595.000

27 Karpet 2 1.300.000

28 Panggung 2 7.300.000

29 Lampu 1 1.400.000

30 Alat Rumah Tangga Lainnya 4 18.100.000

JUMLAH 197 790.984.786

Penambahan Saldo Awal Intrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa:


1 Lemari Besi/Metal 2 2.229.000

2 Brandkas 1 2.969.000

3 Meja Kerja Kayu 2 894.000

4 Meja Rapat 2 1.738.000

JUMLAH 7 7.830.000

Penambahan Saldo Awal Ekstrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa:


1 Meja Kerja Kayu 1 297.000

2 Kursi Besi/Metal 2 518.000

Jumlah 3 815.000

Penambahan Pengembangan Aset Intrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga

berupa:


1 Meja Rapat 1 1.120.000

Jumlah 1 1.120.000

13

Tabel 10 Mutasi kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga


Reklasifikasi 180.222.800 0

JUMLAH 180.222.800 0

Pengurangan Intrakomptabel pada Alat Kantor dan Rumah Tangga dari Reklasifikasi

berupa:


1 Overhead Projector 1 12.500.000

2 A.c Split 31 167.722.800

JUMLAH 32 180.222.800

Berdasarkan status kondisinya pada Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah sebagai

berikut:


Baik 2.823 7.100.841.223

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

6) Alat Studio dan Komunikasi (3.06)

Saldo Alat Studio dan Komunikasi pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember

2015 sebesar Rp897.075.069,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari

2015 sebesar Rp536.252.590.00. Terdapat mutasi tambah pada Alat Studio sebesar

Rp371.368.479,00. Serta mutasi kurang pada Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar

Rp10.546.000,00. Sehingga saldo Alat Studio dan Komunikasi Per 31 Desember 2015

sebesar Rp897.075.069,00. Rincian Mutasi Alat Studio and Komunikasi tersebut meliputi:

Tabel 11 Mutasi Tambah Alat Studio dan Komunikasi

Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel

(Rp) Ekstrakomptabel

(Rp)

Pembelian 371.368.479 0

Penambahan Intrakomptabel pada Alat Studio dan Komunikasi dari Pembelian berupa:


1 Audio Mixing Console 2 4.400.000

2 Audio Amplifer 2 11.000.000

3 Microphone/Wireless Mic 3 17.902.500

14


4 Microphone/Boom Stand 2 990.000

5 Audio master Contorl Unit 2 33.000.000

6 Encoder/Decoder 2 9.262.500

7 Lensa Kamera 2 51.804.489

8 Layar Film/Projector 4 34.980.000

9 Camera Digital 5 33.338.990

10 Video Conference 2 164.670.000

11 Telphone (PABX) 1 4.520.000

12 Facsimile 1 3.025.000

13 Conector 1 2.475.000

JUMLAH 29 371.368.479

Tabel 12

Mutasi Kurang Alat Studio dan Komunikasi


(Rp) Ekstrakomptabel

(Rp) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke

Aset Lainnya 10.546.000 0

Pengurangan Intrakomptabel pada Alat Studio dan Komunikasi dari Reklasifikasi berupa:


1 Camera Digital 1 3.429.000

2 Facsimile 3 7.117.000

Berdasarkan status kondisinya pada Alat Studio dan komunikasi adalah sebagai berikut :


Baik 142 897.075.069

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

7) Alat Kedokteran (3.07)

Saldo Alat Kedokteran pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar


Rp50.534.000,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat mutasi tambah

maupun mutasi kurang. Sehingga saldo Alat Kedokteran Per 31 Desember 2015 tetap

sebesar Rp50.534.500,00. Berdasarkan status kondisinya pada Alat Kedokteran adalah

sebagai berikut :

15

Tabel 13 Kondisi Barang Alat Kedokteran


Baik 28 50.534.500

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

8) Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar


Rp229.405.498,00. Terdapat mutasi tambah pada Alat Laboratorium sebesar

Rp8.792.272,00,-. Selama Tahun Anggaran 2015 tidak ada mutasi kurang pada pada Alat

Laboratorium. Sehingga saldo Alat Laboratorium Per 31 Desember 2015 sebesar Rp Rp238.197.770,00. Rincian Mutasi Alat Laboratorium meliputi:

Tabel 14 Mutasi Tambah Alat Laboratorium


(Rp) Ekstrakomptabel (Rp)


Penambahan Intrakomptabel Alat Laboratorium karena Pembelian berupa:


1 Uninterupted Power Suply

(UPS) 10 8.792.272

Berdasarkan status kondisinya pada Alat Laboratorium adalah sebagai berikut :


Baik 66 238.197.770

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

9) Alat Persenjataan Non Senjata Api (3.09)

Saldo Alat Persenjataan Non Senjata Api pada Laporan Barang Pengguna Per 31

Desember 2015 sebesar Rp50.092.600,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1

Januari 2015 sebesar Rp42.092.600,00. Terdapat mutasi tambah pada alat Persenjataan

Non Senjata Api sebesar Rp8.000.000,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 tidak

terjadi mutasi kurang. Sehingga saldo Alat Persenjataan Non Senjata Api Per 31

Desember 2015 sebesar Rp50.092.600,00. Rincian mutasi Alat Persenjataan Non Senjata

Api meliputi:

16

Tabel 15 Mutasi Tambah Alat Persenjataan Non Senjata Api


(Rp) Ekstrakomptabel (Rp)


Penambahan Intrakomptabel Alat Persenjataan Non Senjata Api karena Pembelian

berupa:


1 Background 1 8.000.000

Berdasarkan status kondisinya pada Alat Persenjataan Non Senjata Api adalah sebagai

berikut :


Baik 5 50.092.600

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

10) Alat Komputer (3.10)

Saldo Alat Komputer pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar

Rp7.192.405.799,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo Per 1 Januari 2015 sebesar

Rp6.315.945.076,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 terdapat mutasi tambah

pada Alat Komputer sebesar Rp1.307.196.108,00, dengan rincian penambahan kuantitas

berupa pembelian barang dengan nilai sebesar Rp1.306.746.108,00, serta penambahan

nilai dari Pengembangan Aset sebesar Rp450.000,00. Sebagai tambahan informasi,

mutasi tambah atas Pengembangan Aset tersebut disebabkan karena adanya temuan dari

Satuan Pengawas Internal (SPI) dimana belanja pemiliharaan alat kantor digunakan untuk

pembelian Mainboard yang meyebabkan terjadinya proses kapitalisasi atas nilai tersebut

kedalam aset. Tidak terdapat mutasi kurang pada Alat Komputer. Sehingga saldo Alat

Komputer Per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.739.947.056,00. Rincian mutasi pada Alat

Komputer tersebut meliputi :

Tabel 16 Mutasi Tambah Alat Komputer

Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp)

Ekstrakomptabel (Rp)

Pembelian 1.306.746.108 0

Pengembangan Aset 450.000 0

JUMLAH 1.307.196.108 0

17

Penambahan Intrakomptabel Peralatan Komputer dari Pembelian berupa:


1 PC Unit 67 543.404.952

2 Lap Top 15 146.497.348

3 Net Book 6 60.819.932

4 Ultra Mobile P.c 1 4.999.000

5 Printer 6 16.290.000

6 Scanner 8 79.043.074

7 External/Portable Hardisk 9 23.301.406

8 Server 5 296.311.378

9 Rak Server 1 10.625.954

10 Wireless Access Point 7 25.578.721

11 Switch 8 77.363.188

12 Peralatan Jaringan Lainnya 5 22.511.155

JUMLAH 138 1.307.196.108

Penambahan Intrakomptabel Alat Komputer karena Pengembangan Aset berupa:


1 PC Unit 1 450.000

Tabel 17

Mutasi Kurang Alat Komputer



Reklasifikasi dari Aset Tetap ke

Aset Lainnya 430.735.385 0

JUMLAH 430.735.385 0

Pengurangan Intrakomptabel Peralatan Komputer dari Pembelian berupa:


1 PC Unit 46 353.302.145

2 Printer 17 51.161.940

3 Scanner 4 23.301.300

4 Wireless Access Point 1 2.970.000

JUMLAH 68 430.735.385

18

Berdasarkan status kondisinya pada Alat computer adalah sebagai berikut:


Baik 891 7.192.405.799

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

11) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sesuai dengan KMK 145/KM.6/2014

Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Peralatan dan Mesin dalam

Neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin

Nilai Perolehan (Rp)

Akumulasi Penyusutan (Rp)

Nilai Buku (Rp)

26.499.523.861 (19.911.969.072) 6.587.554.789

d. Gedung Dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015

sebesar Rp0,00. Bangunan yang digunakan untuk gedung kantor KPPU adalah milik

Kementerian Sekretariat Negara yang dipinjampakaikan berdasarkan Surat Perjanjian

Pinjam Pakai Nomor PERJ-15/Kemensetneg/Sesmen/10/2013.

e. Aset Tetap dalam Renovasi Saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015

sebesar Rp835.391.000,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 terdapat mutasi

Tambah sebesar Rp835.391.000,00. Saldo tersebut merupakan hasil dari Renovasi Ruang

Gedung Kantor yang digunakan untuk keperluan Pemeriksaan dan Persidangan terkait

dengan Tugas dan Fungsi dari KPPU sebagai pengemban UU No.5 tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. dengan rincian pekerjaan

sebagai berikut :

Selama Periode Tahun Anggaran 2015 terdapat mutasi kurang sebesar Rp66.038.907,00. Saldo tersebut merupakan 3 paket pekerjaan renovasi yang diperoleh pada Tahun

Anggaran 2014 dan telah dikembalikan kepada Kementerian Sekretariat Negara selaku

pemilik gedung kantor KPPU yang dipinjampakaikan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam

Pakai Nomor PERJ15/Kemensetneg/Sesmen/10/2013. Maka Aset Tetap Dalam Renovasi

NO URAIAN PEKERJAAN Tahun Perolehan Jumlah (Rp)

1 Renovasi Ruang Pemeriksaan dan Persidangan (Termin I dan II ) 2015 760.041.000

2 Jasa Konsultan Pengawas 2015 31.350.000 3 Jasa Konsultan Perencana 2015 44.000.000

JUMLAH 835.391.000

19

tersebut harus dikapitalisasikan ke pemiliknya berdasarkan Surat Berita Acara Serah

Terima (BAST) Aset Tetap Dalam Renovasi Nomor : 110/KPPU/SJ/B3/V/2014 tanggal 12

Mei 2015 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

Sehinga saldo Aset Tetap Dalam Renovasi Per 31 Desember 2015 sebesar

Rp Rp835.391.000,00,-. Berdasarkan PMK Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan

Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, penyusutan

dilakukan pada obyek Aset Tetap Renovasi sehingga nilai Aset Tetap Renovasi setelah

dilakukan penyusutan sebesar Rp0,00. f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp1.639.126.748,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015

sebesar Rp1.639.126.748,00,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat

mutasi tambah maupun mutasi kurang. Sehingga saldo Aset Tetap Lainnya Per 31

desember 2015 sebesar Rp1.639.126.748,00. Rincian Aset Tetap Lainnya per bidang

barang adalah sebagai berikut:

1) Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan (6.01) Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan pada Laporan

Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.633.489.248,00. Jumlah tersebut

terdiri dari saldo awal Per 1 Januari 2015 sebesar Rp1.633.489.248,00. Selama Periode

Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Sehingga

saldo Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan Per 31 Desember

2015 tetap sebesar Rp1.633.489.248,00. Berdasarkan status kondisinya Bahan

Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan, adalah sebagai berikut :

Tabel 19 Kondisi Barang Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi

Uraian Kondisi Kuatitas Nilai (Rp)

Baik 99 1.633.489.248

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

NO URAIAN PEKERJAAN Tahun Perolehan Jumlah (Rp)

1 Renovasi Ruang Rapat Inovasi I 2014 14.026.782 2 Renovasi Ruang Rapat Inovasi II 2014 24.552.000 3 Renovasi Ruang Rapat Entry Barier 2014 27.460.125

JUMLAH 66.038.907

20

2) Barang Bercorak Kesenian (6.02) Saldo Barang Bercorak Kesenian pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015


sebesar Rp5.637.500,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat mutasi

tambah maupun mutasi kurang. Sehingga saldo Barang Bercorak Kesenian Per 31

Desember 2015 tetap sebesar Rp5.637.500,00. Berdasarkan status kondisinya Barang

Bercorak Kesenian adalah sebagai berikut :

Tabel 20 Kondisi Barang Bercorak Kesenian


Baik 1 5.637.500

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Lainnya dalam Neraca

adalah sebagai berikut :

Tabel 21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Nilai Perolehan (Rp)

Akumulasi Penyusutan (Rp)

Nilai Buku (Rp)

1.639.126.748 (4.932.813) 1.634.193.935

d. Aset Lainnya 1) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 adalah


sebesar Rp6.878.242.861,00. Selama Periode Tahun Anggaran 2015 terdapat mutasi

tambah sebesar Rp4.747.351.280,00, dengan rincian dari penambahan kuantitas berupa

pembelian software sebesar Rp80.100.706,00, serta dari pengembangan Sistem Aplikasi

Manajamen Aset sebesar Rp18.000.000,00, dan dari transaksi penggunaan kembali

sebesar Rp4.649.250.574,00. Akumulasi mutasi kurang Selama Periode Tahun Anggaran

2015 pada Aset Tak Berwujud berupa Hasil Kajian/Penelitian sebesar

Rp10.967.244.978,00. Dikarenakan adanya Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya.

Sebagai tambahan informasi, mutasi kurang atas Reklasifikasi dari aset tetap ke aset

lainnya adalah Rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang menyatakan

bahwa masa manfaat aset tak berwujud belum dapat diyakini kewajarannya. Sehingga

saldo Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2015 sebesar Rp658.349.163,00. Rincian

mutasi pada Aset Tak Berwujud berupa:

21

Tabel 22 Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud



Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya 10.967.244.978 0

Berdasarkan status kondisinya Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:


Baik 28 658.349.163

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

1) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya

dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Per 31 Desember 2015

adalah sebesar Rp0,00. Sebagai tambahan informasi terkait dengan Reklasifikasi Aset Tetap

lainnya telah diajukan proses berupa usulan penghapusannya kepada Penggelola Barang.

3. Barang Milik Negara Pada Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2015 a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp32.508.395.835,00. Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan

Neraca yaitu: Persediaan, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya,

dan Aset Tak Berwujud. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan


22

Tabel 23 BMN Per Akun Neraca Per 31 Desember 2015

No Uraian Neraca Intrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan Rp % Rp % Rp %

I Aset Lancar

1 Persediaan 401.487.315 1,34 - - 401.487.315 1,33

Sub Jumlah (1) 401.487.315 1,34 - - 401.487.315 1.33

II Aset Tetap 1 Tanah - - - - - -

2 Peralatan dan Mesin 26.499.523.861 88,23 77.964.360 100 26.577.488.221 88,26 3 Gedung dan

Bangunan - - - - - - 4 Jalan, Irigasi dan

Jaringan - - - - - -

5 Aset Tetap Lainnya 2.474.517.748 8,24 - - 2.474.517.748 8,22

6 KDP - - - - - -

Sub Jumlah (2) 28.974.041.609 96 77.964.360 100 29.052.005.969 96,48

III Aset Lainnya 1 Kemitraan dengan

Pihak Ketiga - - - - - -

2 Aset Tak Berwujud 658.349.163 2,19 - - 658.349.163 2,19 3 Aset yang Dihentikan

dari Penggunaan Operasional Pemerintah - - - - - -

Sub Jumlah (3) 658.349.163 2,19 - - 658.349.163 2,19

Total 30.033.878.087 100,00 77.964.360 100 30.111.842.447 100,00

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2015 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

Tabel 24 Rincian Akumulasi Penyusutan

No Uraian Neraca Intrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan Rp % Rp % Rp %

I Aset Tetap

1 Peralatan dan Mesin 19.911.969072 95,95 61.864.666 100,00 19.973.833.738 95,96 2 Gedung dan

Bangunan - - - - - - 3 Jalan, Irigasi dan

Jaringan - - - - -

4 Aset Tetap Lainnya 840.323.813 4,05 - - 840.323.813

4,04

Sub Jumlah (I) 20.752.292.885 100,00 61.864.666 100,00 20.814.157.551 100,00

II Aset Lainnya 1 Kemitraan dengan

Pihak Ketiga - - - - - -

2

Aset yang dihentikan dari penggunaan

- - - - - -

Sub Jumlah (II) - - - - - -

Total 20.752.292.885 100,00 61.864.666 100,00 20.814.157.551 100,00

23

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan pada

Laporan Barang Pengguna Periode Tahun Anggaran 2015 atau sampai dengan tanggal 31

Desember 2015 per akun Neraca adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Perbandingan Nilai BMN

No Uraian Neraca Laporan Barang

(Rp)

Laporan

Keuangan (Rp) Selisih (Rp)

1 Persediaan 401.487.315 401.487.315 -

2 Tanah - - -

3 Peralatan dan Mesin 26.499.523.861 26.499.523.861 -

4 Gedung dan Bangunan - - -

5 Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -

6 Aset Tetap Lainnya 2.474.517.748 2.474.517.748 -

7 KDP - - -

8 Aset Tak Berwujud 658.349.163 658.349.163 -

9 Aset Lain-lain*)

Total 30.033.878.087 30.033.878.087 -

V. INFORMASI BMN LAINNYA 1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5

(lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 26 Perkembangan Nilai BMN

No Periode Laporan Nilai BMN (Rp) Perkembangan

Rupiah %

1 Tahun Anggaran 2011 23.838.168.994 21.376.248.391 868,28

2 Tahun Anggaran 2012 25.620.714.899 1.782.545.905 7,48

3 Tahun Anggaran 2013 26.199.375.860 578.660.961 2,26

4 Tahun Anggaran 2014 26.318.960.416 119.584.556 0,46

5 Tahun Anggaran 2015 29.052.005.969 2.733.045.553 10,38

2. Informasi Pengelolaan BMN A. Penetapan Status Penggunaan BMN Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaanya pada Laporan Barang Pengguna periode

Tahun Anggaran 2015 atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Informasi Pengelolaan BMN

No Uraian Sudah Ditetapkan

Status Pengunaan (Rp)

Dalam Proses Ditetapkan Status

Penggunaan (Rp)

1 Tanah - -

2 Peralatan dan Mesin - 2.620.882.645

24

No Uraian Sudah Ditetapkan

Status Pengunaan (Rp)

Dalam Proses Ditetapkan Status

Penggunaan (Rp)

3 Gedung dan Bangunan - -

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan - -

5 Aset Tetap Lainnya - 80.100.706

Total - 2.700.983.351

Pengelolaan BMN yang sedang dalam proses penetapan status penggunaan sebesar

Rp2.700.983.351,00,-, merupakan perolehan pada tahun anggaran 2015.

B. Pengelolaan BMN pada Laporan Barang Pengguna Pada Periode Tahun Anggaran 2015

atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2015: 1) KPPU telah melakukan rekonsiliasi data BMN untuk Semester II dan Tahun Anggaran 2015

dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V dengan hasil

rekonsiliasi yang tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi BMN Nomor: BAR-312-

SMT2/WKN.07/KNL.05.2 /2016 (BAR terlampir);

2) Selama Tahun Anggaran 2015 KPPU memiliki Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari

hasil Penghapusan berupa Penjualan Barang Milik Negara (BMN) dengan mekanisme

Pelelangan Non Eksekusi. Tindak lanjut penghapusan atas Surat Persetujuan Penjualan

BMN yang dikeluarkan pada tahun anggaran 2014 oleh KPKNL Jakarta III S-

09/MK.06/WKN.07/KNL.03/2015 dan ditindaklanjuti Pelelangan Non Ekseskusinya pada

Tahun Anggaran 2015. PNBP yang didapat dari proses tersebut sebesar Rp 5.700.000.00. (dokumen terlampir);

3) Penghapusan Barang Milik Negara Selama Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a) KPPU telah melaksanakan Proses Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)

dengan nilai perolehan sebesar Rp45.900.000,- nilai tersebut terdiri dari 6 (enam) unit

kendaraan Dinas Roda 2 (dua). Pelaksanaan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 2

(dua) tersebut dalam rangka optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara mengingat

kondisi barang Rusak Berat sehingga membebani biaya pemiliharaan maka secara

ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabilah dijual (dipindahtangankan), hal

tersebut berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Penggelolaan Barang Milik Negara, untuk mendapatkan nilai wajar atas aset

tersebut KPPU bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Tranportasi Unit

Pengeloaan Pengujian Kendaraan Bermotor DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan

fisik dengan hasil pemeriksaan terlampir (Surat Keterangan Pemeriksaan/Penilaian

Teknis Kendaraan Nomor :09/-1.811.311), menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut

KPPU mengirimkan Surat Permohonan Persetujuan Pemindahtangan BMN Nomor

197.1/SJ/IX/2015 tanggal 30 September 2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, pada tanggal 23 Oktober 2015 melaui surat

Nomor S-2318/WKN.07/KNL.05/2015 disebutkan bahwa terdapat kekurangan dokumen

pendukung berupa Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN dalam surat

25

permohonan yang diajukan oleh KPPU, menindaklanjuti hal tersebut KPPU melengkapi

dokumen permohonan dengan Surat tertanggal 4 November 2015 Nomor

216/SJ/XI/2015, pada tanggal 09 November 2015 melalui surat Nomor S-

2451/WKN.07/KNL.05/2015 disebutkan bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Penggelola

Barang melakukan penelitian atas permohonan penjualan BMN dengan tahapan apabila

diperlukan, malakukan penilaian fisik untuk mencocokan data administratif yang ada

termasuk melakukan penilaian berdasarkan hal tersebut KPKNL Jakarta V memandang

perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh Tim Penilai KPKNL Jakarta V (dokumen

terlampir);

b) Bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang

pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Penggelola Barang

Kepada Pengguna Barang serta Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor

111.1/SJ/KEP/VIII/2015 Tentang Penetapan Standar Oprasi Pelaksanaan Penghapusan

Barang Milik Negara Dengan Nilai Perolehan Sampai Dengan Rp100.000.000,- (seratus

juta rupiah). Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut KPPU telah melaksanakan

proses penghapusan dengan Mekanisme Pemindahtanganan atas barang-barang

inventaris kantor dengan nilai total perolehan sebesar Rp621.504.185.00,- yang diawali

dengan Surat Permohonan Nomor 289/B3/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal

Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN. Menindaklanjuti hal tersebut Sekretaris

Jenderal KPPU telah mengeluarkan Surat Persetujuan Nomor 241/SJ/XII/2015 perihal

Persetujuan Penghapusan BMN dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan, bahwa

berdasarkan surat persetujuan tersebut KPPU mengirimkan Surat Permohonan Lelang

Nomor 243/SJ/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 kepada Kepala Kantor KPKNL

Jakarta V, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor KPKNL Jakarta V Nomor S-

2760/WKN.07/KNL.05/2015 tanggal 29 Desember 2015 Pelaksanaan Lelang

dijadwalkan tanggal 8 Januari 2016 (dokumen terlampir);

c) Bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang

pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Penggelola Barang

Kepada Pengguna Barang serta Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor

111.1/SJ/KEP/VIII/2015 Tentang Penetapan Standar Operasi Pelaksanaan

Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Nilai Perolehan Sampai Dengan

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) KPPU telah melaksanakan pemusnahan atas

barang persediaan dengan nilai perolehan sebesar Rp11.507.398.00,- yang terdiri dari 7

(tujuh) buah tonner printer yang kondisinya sudah Usang/Kadaluarsa dan tidak dapat

digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi oprasional KPPU, berasarkan

ketentuan tersebut penghapusan dengan mekanisme pemusnahan diawali dengan Surat

Permohonan Nomor 195/B3/IX/2015 tanggal 16 September 2015, berdasarkan surat

permohonan tersebut Sekretaris Jenderal KPPU mengeluarkan Surat Nomor

188/SJ/IX/2015 perihal Persetujuan Penghapusan Dengan Mekanisme Pemusnahan,

26

berdasarkan surat persetujuan tersebut dikeluarkan Keputusan Sekretaris Jenderal

KPPU Nomor 114/SJ/KEP/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang

Persediaan dimana Penghapusan Barang Persedian dilaksanakan dengan mekanisme

dimusnahkan pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Nomor

03/BAHP/F-BP/XII/2015 (dokumen terlampir);

d) Berdasarkan rekomendasi Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dituangkan dalam

Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/SPI/BAP/VI/2015 telah dilakukan Kapitalisasi

berupa Pengembangan Aset atas Pekerjaan Pemeliharaan Alat Perkantoran pada

Kantor Perwakilan Daerah Batam berupa pembelian Main Board yang menambah nilai

aset. Nilai pemeliharaan BMN yang dikapitalisasi tersebut sebesar Rp450.000.00.

(dokumen terlampir);

C. Tindak Lanjut atas Temuan BPK pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut: 1) Tindak lanjut atas Temuan BPK berupa Aset Tetap Renovasi atas Gedung Milik Sekretariat

Negara RI. KPPU telah melakukan proses Serah Terima Aset Renovasi Gedung dan

Bangunan milik Kementerian Sekretariat Negara dengan mekanisme Transfer Keluar pada

Aset Tetap berupa 3 paket pekerjaan renovasi gedung senilai Rp66.038.097,00 yang

dikapitalisasi ke dalam neraca SIMAK-BMN Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan

Surat Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Tetap Dalam Renovasi Nomor :

110/KPPU/SJ/B3/V/2014 tanggal 12 Mei. (BAST terlampir); 2) Tindak Lanjut atas Temuan BPK berupa barang inventaris kantor milik JICA.

KPPU telah berkorespondensi dengan Tim Penilaian Aset KPKNL Jakarta III dan berdasarkan

Berita Acara Inventaris Barang Milik Negara Nomor : BA-02/WKN.07/KNL.03/2015 KPPU

memasukan barang berlebih tersebut sebagai aset. Dengan penambahan nilai pada saldo awal

atas barang berlebih yang terdapat di KPPU sebesar Rp8.645.000,00. Nilai tersebut

dikelompokan kedalam Intrakomptabel sebesar Rp7.830.000,00, dan Ekstrakomptabel sebesar

Rp815.000,00. 3) Tindak lanjut atas rekomendasi BPK berupa Nilai Neraca pada Aset Tak Berwujud Hasil

Kajian/Penelitian belum dapat diyakini kewajarannya. a) Bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015

Tentang pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Penggelola

Barang Kepada Pengguna Barang serta Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor

111.1/SJ/KEP/VIII/2015 Tentang Penetapan Standar Operasi Pelaksanaan

Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Nilai Perolehan Sampai Dengan

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) KPPU telah melakukan penghapusan atas

Barang Milik Negara berupa Hasil/Kajian Penelitian dengan nilai perolehan

keseluruhan sebesar Rp1.668.743.830.00,- (dokumen terlampir);

b) KPPU telah melaksanakan proses penghapusan berupa Hasil/Kajian Penelitian

dengan nilai perolehan keseluruhan sebesar Rp4.649.250.574.00,- nilai keseluruhan

tersebut per unit/per barangnya diatas 100.000.000 (seratus) Juta. Bahwa berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penggelolaan Barang Milik

Negara Penghapusan dengan nilai perolehan per unit/perbarang diatas 100.000.000

27

(seratus) juta, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari penggelola barang,

adapun dalam hal ini KPPU telah mengirimkan Surat Permohonan Persetujuan

Penghapusan Nomor 244/SJ/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 ke Direktorat

Penggelolaan Kekayaan Negara dan Sisitem Informasi (PKN-SI) (dokumen terlampir).

3. Informasi Terkait BMN yang telah dan akan diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

a) KPPU telah melakukan penghapusan barang inventaris kantor dengan nilai perolehan

sebesar Rp621.504.185.00,-, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor KPKNL Jakarta V

Nomor S-2760/WKN.07/KNL.05/2015 tanggal 29 Desember 2015 Pelaksanaan Lelang

dijadwalkan tanggal 8 Januari 2016. b) KPPU telah melakukan proses usulan penghapusan berupa Hasil/Kajian Penelitian ke

Direktorat Penggelolaan Kekayaan Negara dan Sisitem Informasi (PKN-SI) dengan nilai

perolehan keseluruhan sebesar Rp4.649.250.574.00,-. 4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan–permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan

Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

Dikarenakan pada Periode berjalan KPPU sedang dalam proses pembuatan Standard Operating

Procedure (SOP) terkait dengan pelimpahan kewenangan penghapusan Barang Milik Negara

sampai dengan 100 (seratus) Juta berdasarkan ketentuan PMK 4/PMK.06/2015 menyebabkan

proses penghapusan di KPPU mengalami keterlambatan karena diperlukannya peraturan internal

sebagai landasan penatausahaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan penghapusan

BMN.

a) Penggunaan Aplikasi berbasis Akrual (versi 15) pada periode berjalan yang

mengakibatkan terkendalanya proses rekonsiliasi (karena data yang berubah-ubah yang

disebabkan penggunaan aplikasi)

b) Kurangnya kesadaran dalam hal pemeliharaan BMN.

c) Terlalu seringnya perpindahan BMN karena sarana pendukung yang tidak lengkap di

setiap ruangan.

d) Sering terjadi kesalahan pada klasifikasi belanja antara belanja modal dengan belanja

barang atau sebaliknya.

5. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Komisi

Pengawas Persaingan Usaha, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

a) KPPU akan Melakukan Koordinasi lebih intensif dengan Penggelola Barang

(DJKN/KPKNL) dalam proses penatausahaan BMN serta pembuatan Standard Operating

Procedure (SOP) terkait dengan pelimpahan kewenangan penghapusan Barang Milik

Negara sampai dengan 100 (seratus) Juta berdasarkan ketentuan PMK 4/PMK.06/2015.

b) Peningkatan kesadaran pegawai untuk memelihara dan merawat Barang Milik Negara

dengan melakukan pendekatan melalui sosialisasi peraturan-peraturan terkait Barang

Milik Negara.

c) Menginventarisasi BMN yang kurang lengkap dalam satu ruangan, lalu mengalokasikan

anggaran untuk belanja modal, agar tidak perlu lagi memindahkan BMN dari satu ruangan

ke ruangan lain.

d) Memaksimalkan penggunaan Sistem Manajeman Aset (SIMAS) sebagai aplikasi

pendukung dari SIMAK BMN dalam penatausahaan BMN yang mana terdapat beberapa

menu yang tidak lengkap pada aplikasi SIMAK BMN tetapi dilengkapi dengan fasilitas

yang ada di SIMAS, seperti pemeriksaan fisik, Berita Acara Serah Terima, cetak label,

penggolongan barang berdasarkan nama pegawai dan lokasi.

Komisi Pengawas PersaingarrUsaha

QaA^\XMuhammad Syarkawi Rauf

28

LAMPIRAN

audited - kppu kppu audited ta … · laporan keuangan komisi pengawas persaingan usaha ta 2015...

Documents