b a b i p e n d a h u l u a n - dpmd.magetan.go.id
TRANSCRIPT
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 Rencana Kerja Tahun 2019
B A B I P E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , keterpaduan pola perencanaan
pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan
pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif,
transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan
daerah maka perlu dirumuskan secara :
1) Transparan , yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak
asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
2) Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan
perubahan yang terjadi di Daerah.
3) Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan
terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
4) Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki,
melalui cara atau proses yang paling optimal.
5) Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan
pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.
6) Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses
tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap
kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 Rencana Kerja Tahun 2019
untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki
akses dalam pengambilan kebijakan.
7) Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara
untuk mencapainya.
8) Berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor,
pendapatan, gender dan usia.
9) Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan
makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam
mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
10) Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan
hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi
dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan
sumber daya manusia.
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka
panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau
disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setelah Rancangan Awal Rencana
Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) disusun, maka Kepala
Perangkat Daerah wajib menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja
(Ranwal Renja) tersebut menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
setelah RKPD ditetapkan. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini kemudian ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3 Rencana Kerja Tahun 2019
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses
penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan
rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program,
kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan
pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
Penetapan Renja Perangkat Daerah melalui serangkaian tahapan.
Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah
kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin
program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan
peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
Dalam hal hasil verifikasi tersebut, ditemukan hal yang perlu disempurnakan,
BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Kemudian berdasarkan saran
dan rekomendasi yang disampaikan oleh BAPPEDA, kepala Perangkat Daerah
menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.
Untuk dilakukan proses penetapan oleh Kepala Daerah menjadi Perkada. Renja
Perangkat Daerah ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA
Perangkat Daerah.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun
2019 berpedoman pada :
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah
Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965;
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4 Rencana Kerja Tahun 2019
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
• UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
• Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5 Rencana Kerja Tahun 2019
1.3 Maksud Dan Tujuan
Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, Target yang akan dicapai dan
kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019.
Sedangkan tujuannya adalah:
1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan
yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang
lebih tinggi.
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman
pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan.
1.4.Sistematika Penyusunan
Bab I PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan
Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
PemberdayaanMasyarakat dan Desa
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6 Rencana Kerja Tahun 2019
Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PMD
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja
3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Bab V PENUTUP
.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7 Rencana Kerja Tahun 2019
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2017 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017
ditargetkan sebesar Rp 3.088.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp
2.981.391.617,- atau sebesar 96,55 %
Diagram 2.1. Evaluasi Capaian Renja Tahun 2017
Pada tahun 2017 tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
mengelola pelaksanaan 7 program dan 28 kegiatan yang direncanakan dalam
Renja 2017. Capaian penyerapan sudah sesuai target dengan melakukan
efisiensi anggaran. Meskipun terdapat 3 kegiatan yang tidak dilaksanakan
karena adanya kebijakan dari provinsi, namun telah dilakukan penyesuaian
anggaran dengan mengalihkan anggaran tersebut untuk kegiatan lain melalui
penambahan target.
Adapun pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa mendapatkan alokasi anggaran untuk 7 program dan 27 kegiatan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8 Rencana Kerja Tahun 2019
Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Tahun 2018
No Program/Kegiatan Anggaran
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp. 310.000.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 12.000.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rp. 60.000.000
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran Rp. 15.000.000
IV Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
5 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu)
Rp. 30.000.000
6 Peningkatan 10 program pokok PKK Rp. 800.000.000
7 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita (PMT-AS) Rp. 30.000.000
8 Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Perdesaan
Rp. 30.000.000
V Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
9 Fasilitasi permodalan bagu Usaha Mikro kecil dan menengah di perdesaan
Rp. 50.000.000
10 Fasilitasi Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG Rp. 40.000.000
11 Dana Pendampingan Desa Mandiri Energi/DME Rp. 30.000.000
12 Pelatihan Pengelola Pasar Desa Rp. 10.000.000
13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UPKU Rp. 15.000.000
14 Fasilitasi Pasar Desa Rp. 5.000.000
15 Pilot Project Fasilitasi Pembentukan BUMDes Rp. 80.000.000
VI Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
16 pembinaan Kelompok Pembangunan Desa Rp. 95.000.000
17 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (BBGR)
Rp. 80.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9 Rencana Kerja Tahun 2019
18 Pengembangan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)
Rp. 30.000.000
19 Pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kabupaten
Rp. 70.000.000
20 Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren
Rp 20.000.000
21 Akselerasi Pembangunan Desa Rp. 75.000.000
22 Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 240.000.000
23 Jalin Matra Rp. 60.000.000
VII Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
24 Pelaksanaan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
Rp. 20.000.000
25 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa
Rp. 20.000.000
26 Pembinaan Administrasi Desa Rp. 50.000.000
JUMLAH Rp. 2.317.000.000
Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10 Rencana Kerja Tahun 2019
Tabel 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013 S/D 2018
No. Kode
Urusan Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target
Renstra
SKPD
pada
Tahun
2018
(Akhir
Periode
Renstra
SKPD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD sd
Renja
SKPD
Tahun
Lalu
(2016)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
2017
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD sd Tahun Berjalan
2018
Target
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan sd
Tahun 2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)
Urusan (Wajib/Pilihan)
Bidang Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. 2.07.2.07.01.01.20 Penyediaan Jasa dan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Ketersediaan jasa dan
pelayanan adminitrasi
perkantoran (bulan)
60 36 12 12 100,00% 12 60 100,00%
2.07.2.07.01.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2. 2.07.2.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah pemeliharaan Gedung
Kantor yang dipelihara (jenis)
16 3 3 3 100,00% 1 7 43,75%
3. 2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan
Kendaraan Dinas (unit)
84 61 17 17 100.00% 17 95 113,09%
2.07.2.07.01.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11 Rencana Kerja Tahun 2019
No. Kode
Urusan Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target
Renstra
SKPD
pada
Tahun
2018
(Akhir
Periode
Renstra
SKPD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD sd
Renja
SKPD
Tahun
Lalu
(2016)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
2017
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD sd Tahun Berjalan
2018
Target
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd
Tahun 2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)
4 2.07.2.07.01.06.03 Penyusunan pelaporan
Prognosis realisasi anggaran
Jumlah dokumen RKA dan DPA
SKPD (dokumen)
50 30 10 10 100,00% 10 50 100,00%
2.07.2.07.01.15 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
5 2.07.2.07.01.15.01 pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Perdesaan (Pokjanal
Posyandu)
Jumlah Kader Posyandu yang
dilatih (kader)
90 54 90 90 100,00% 100 244 271,11%
6 2.07.2.07.01.15.19 Peningkatan 10 program
pokok PKK
Jumlah Desa yang di bina
(desa/kel)
1175 705 235 235 100,00% 235 1175 100,00%
7 2.07.2.07.01.15.23 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Pedesaan (Pembekalan BPD
dan Kades)
Jumlah desa yang mengikuti
pembekalan BPD
414 207 0 0 0,00% 207 414 100,00%
8 2.07.2.07.01.15.25 Pendampingan PNPM Mandiri
Perdesaan Generasi sehat
dan Cerdas (GSC)
Jumlah Desa yang di dampingi
(desa/kel)
615 369 123 123 100,00% 0 492 80,00%
9 2.07.2.07.01.15.26 Penyuluhan Kesehatan Anak
Balita (PMT-AS)
Jumlah Balita yang beri bantuan
(anak)
1405 700 300 300 100,00% 200 1200 85,40%
10 2.07.2.07.01.15.27 Penguatan Kelembagaan dan
Pelestarian Aset PNPM MP
Jumlah Desa yang diberi bantuan
(desa)
772 386 193 193 100,00% 193 772 100,00%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12 Rencana Kerja Tahun 2019
No. Kode
Urusan Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target
Renstra
SKPD
pada
Tahun
2018
(Akhir
Periode
Renstra
SKPD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD sd
Renja
SKPD
Tahun
Lalu
(2016)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
2017
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD sd Tahun Berjalan
2018
Target
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd
Tahun 2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)
11 2.07.2.07.01.15.28 Fasilitasi Pelaksanaan
Pilkades
Jumlah desa yang melaksanakan
Pilkades (desa)
22 0 22 23 105,8% 0 22 105,8%
2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
12 2.07.2.07.01.16.05 Fasilitasi permodalan bagu
Usaha Mikro kecil dan
menengah di perdesaan
Jumlah Pameran Produk UMKM
yang diikuti (kali)
4 2 1 1 100,00% 2 5 125,00%
13 2.07.2.07.01.16.16 Fasilitasi Pemasyarakatan
dan Pemanfaatan TTG
Jumlah penerima manfaat alat ttg
yang dilatih (peserta)
150 0 130 130 100,00% 20 150 100,00%
14 2.07.2.07.01.16.17 Dana Pendampingan Desa
Mandiri Energi/DME
Jumlah Desa yang didampingi
sosialisasi biogas (desa) 8 6 2 2 100,00% 1 9 112,5%
15 2.07.2.07.01.16.19 Pelatihan Pengelola Pasar
Desa
Jumlah peserta yang dilatih
(peserta) 150 90 20 20 100,00% 15 125 83,33%
16 2.07.2.07.01.16.23 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan UPKU
Jumlah Monev dan Pelaporan
capaian kinerja UPKu (desa) 345 165 85 85 100,00% 100 350 101.44%
17 2.07.2.07.01.16.27 Fasilitasi Pasar Desa Jumlah pasar desa yang
dibangun 3 2 0 0 0,00% 1 3 100,00%
18 2.07.2.07.01.16.35 Pilot Project Fasilitasi
Pembentukan BUMDes
jumlah sosialisasi Pilot Project
Fasilitas Pembentukan BUMDes
(kali)
5 3 1 1 100,00% 1 5 100,00%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13 Rencana Kerja Tahun 2019
No. Kode
Urusan Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target
Renstra
SKPD
pada
Tahun
2018
(Akhir
Periode
Renstra
SKPD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD sd
Renja
SKPD
Tahun
Lalu
(2016)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
2017
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD sd Tahun Berjalan
2018
Target
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd
Tahun 2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)
2.07.2.07.01.17
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
19 2.07.2.07.01.17.01
pembinaan Kelompok
Masyarakat Pembangunan
Desa
Jumlah Pembinaan kelompok
pembangunan Desa (Lomba
Desa) (kali)
5 3 1 1 100,00% 1 5 100,00%
20 2.07.2.07.01.17.02 Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa (BBGR)
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa (BBGR)
(kali)
5 3 1 1 100,00% 1 5 100,00%
21 2.07.2.07.01.17.05
pengembangan Sistem
Manajemen Pembangunan
Partisipatif (SMPP)
Prosentase data pengembangan
Sistem Manajemen
Pembangunan Partisipatif (SMPP)
(%)
100 35 0 0 0,00% 20 55 55,00%
22 2.07.2.07.01.17.07
Pengendalian Alokasi Dana
Desa (ADD) Tingkat
Kabupaten
Jumlah Pelatihan ADD, Cetak
Perbup dan SOP dan Monev
(desa)
4115 2345 207 207 100,00% 207 2759 67,04%
23 2.07.2.07.01.17.08 Pelaksanaan Pelatihan Kader
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Pelaksanaan pelatihan
kader Pemberdayaan Masyarakat
(KPM) (kali)
5 3 1 1 100,00% 1 5 100,00%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14 Rencana Kerja Tahun 2019
No. Kode
Urusan Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target
Renstra
SKPD
pada
Tahun
2018
(Akhir
Periode
Renstra
SKPD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD sd
Renja
SKPD
Tahun
Lalu
(2016)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
2017
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD sd Tahun Berjalan
2018
Target
Renja
SKPD
Tahun
2017
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan sd
Tahun 2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)
24 2.07.2.07.01.17.13 Penguatan Kelembagaan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Pondok Pesantren
Jumlah Pondok Pesantren yang
mendapatkan bantuan (ponpes)
5 3 1 1 100,00% 1 5 100,00%
25 2.07.2.07.01.17.18 Akselerasi Pembangunan
Desa
Jumlah desa yang didampingi
yang mendapatkan bantuan
pemerintah provinsi (desa)
217 0 10 10 100,00% 207 217 100,00%
26 2.07.2.07.01.17.19 Sinergitas Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Jumlah desa yang difasilitasi
kegiatan sambang desa (desa)
8 0 4 4 100,00% 3 7 87,5%
27 2.07.2.07.01.17.20 Jalin Matra Jumlah pendampingan desa jalin
matra (desa)
41 5 26 26 100,00% 16 47 114,63%
2.07.2.07.01.18 program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
28 2.07.2.07.01.18.07 Penyelenggaraan Desiminasi
Informasi Bagi Masyarakat
Desa
jumlah pelaksanaan lomba pro
poor (kali)
3 2 0 0 0,00% 3 5 166,66%
29 2.07.2.07.01.18.09 Pembinaan Administrasi Desa Jumlah pengelola administrasi
desa yang dilatih (desa)
414 0 207 207 100,00% 207 414 100,00%
30 2.07.2.07.01.18.11 Pembekalan Kepala Desa Jumlah kepala desa yang
difasilitasi (desa)
22 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15 Rencana Kerja Tahun 2019
Evaluasi perkiraan capaian tahun 2018 sebagai akhir periode Renstra
Perangkat Daerah bila dikaitkan dengan target capaian Renstra Tahun 2013-
2018, disajikan per program kegiatan sebagai berikut :
Diagram 2.2. Perkiraan Capaian s/d Tahun 2018 dikaitkan dengan Target Renstra
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Diagram 2.3. Perkiraan Capaian s/d Tahun 2018 dikaitkan dengan Target Renstra
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16 Rencana Kerja Tahun 2019
Diagram 2.4. Perkiraan Capaian s/d Tahun 2018 dikaitkan dengan Target Renstra
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan
Diagram 2.5. Perkiraan Capaian s/d Tahun 2018 dikaitkan dengan Target Renstra
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17 Rencana Kerja Tahun 2019
Diagram 2.6. Perkiraan Capaian s/d Tahun 2018 dikaitkan dengan Target Renstra
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Diagram 2.7.
Perkiraan Capaian s/d Tahun 2018 dikaitkan dengan Target Renstra Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18 Rencana Kerja Tahun 2019
Diagram 2.8. Perkiraan Capaian s/d Tahun 2018 dikaitkan dengan Target Renstra
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah membantu
pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah, rentan miskin, marginal
dan kaum muda pencari kerja serta kelompok perempuan agar mereka bisa
lebih mandiri, maka orientasi pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada
masyarakat perdesaan dengan menggunakan strategi pendekatan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat (basic need approach), pengembangan inspirasi
dan partisipasi masyarakat (bottom up approach), pengorganisasian dan
pelembagaan masyarakat (community institusional approach), berpihak pada
pengembangan ekonomi rakyat (prosperity approach), pendekatan lintas
sektoral dan program (cross sectoral program approach),pendayagunaan
teknologi tepat guna(appropite technologi approach) serta pemberdayaan
masyarakat perkotaan dan perdesaan (rural and urban community approach).
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19 Rencana Kerja Tahun 2019
Jumlah penduduk miskin Kabupaten Magetan saat ini masih relative
tinggi, hal ini membawa konsekwensi logis bahwa sasaran kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa .
Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 meliputi Urusan Wajib yang
dilaksanakan pada setiap SKPD, Urusan Pilihan yaitu Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
A. Urusan Wajib setiap SKPD
Pada Urusan Wajib SKPD terdapat 4 Program yang meliputi kegiatan-
kegiatan sebagai penunjang kegiatan dinas/operasional kedinasan untuk
kurun waktu satu tahun dengan rincian program sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
3. Program peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah
B. Urusan Pilihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1. Program Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan
Desa
4. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
5. Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Kemasyarakatan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dalam
menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD mengacu pada Indikator Kinerja Kunci
serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta
kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah.
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimanan tabel berikut :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20 Rencana Kerja Tahun 2019
Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAGETAN
NO. INDIKATOR
SPM/
Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Capaian (%) Proyeksi (%) Catatan
Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah unit pengelola
keuangan dan usaha aktif
100 100 100 100
2. 1. Prosentase desa yang memiliki
BUMDES aktif
100 100 100 100
3. 2. Jumlah pelaku industri rumah
tangga yang menggunakan
TTG
100 100 100 100
4. 3. Prosentase (%) pasar desa
yang dikembangkan
100 100 100 100
5. Prosentase (%) siswa SD/Mi
yang diberikan tambahan
makanan bergizi
100 100 100 100
6. Prosentase (%) KPM aktif 100 100 100 100
7. Prosentase (%) PKK di Desa
yang aktif
100 100 100 100
8. - Prosentase desa yang
melaksnakan laporan
keuangan sesuai dengan SAP
100 100 100 100
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21 Rencana Kerja Tahun 2019
NO. INDIKATOR
SPM/
Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Capaian (%) Proyeksi (%) Catatan
Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
9. Prosentase (%) Posyandu
yang menggunakan Aplikasi
SIP
100 100 100 100
10. Prosentase (%) Desa yang
melaksanakan Evaluasi
Tingkat Perkembangan
Desa/Kelurahan
100 100 100 100
11. Prosentase (%) RPJMDes
yang tersusun
100 100 100 100
12. - Prosentase (%) Desa/Kel yang
telah melakasanakan
pendataan (entry) Profil
Desa/Kel
100 100 100 100
13. Prosentase desa yang
melakukan pengelolaan asset
dengan baik
100 100 100 100
14. - Jumlah Perangkat Desa yang
mendapatkan pelatihan 100 100 100 100
15. - Jumlah binaan BUMDES aktif 110 140 100 100
16. - Jumlah binaan Pasar Desa
yang sesuai standar 28 32 100 100
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22 Rencana Kerja Tahun 2019
NO. INDIKATOR
SPM/
Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Capaian (%) Proyeksi (%) Catatan
Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
17. - Jumlah desa pelaksana sistem
keuangan desa 140 180 100 100
18. - Jumlah kader PKK aktif 7.992 8.791 100 100
19.
- Jumlah desa yang
melaksanakan administrasi
desa dengan baik sesuai
peraturan perundang-
undangan
120 140 100 100
20. - Jumlah desa swasembada 48 52 100 100
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23 Rencana Kerja Tahun 2019
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
2.3.1. Peluang
1. Komitmen dan political will Pemerintah Kabupaten Magetan dalam
pemberdayaan masyarakat
2. Regulasi tentang Pemberdayaan Masyarakat baik dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi maupun daerah;
3. Peraturan Bupati Magetan tentang Struktur Organisasi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Dukungan dari Perguruan Tinggi/ LSM;
5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2.3.2 Tantangan
1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas
pemerintahan
2. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait;
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan
Pemerintah;
4. Masih tingginya jumlah RTM;
2.4 Review Terhadap RKPD
RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD
tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap
kebutuhan OPD Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa. Secara
keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada
Tabel 2.4.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24 Rencana Kerja Tahun 2019
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Program dan Kegiatan SKPD
No.
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Kebutuhan
Dana (Rp)
Catatan
Penting
Urusan
(Wajib/Pilihan)
Urusan
(Wajib/Pilihan)
Bidang Urusan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Bidang Urusan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Indeks
Kepuasan
masyarakat/
aparatur
terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
76 skor 310.0000.000 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Indeks
Kepuasan
masyarakat/
aparatur
terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
76 skor 310.0000.000
1. Penyediaan Jasa
dan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kabupaten Persentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
100 % 218.000.000 Penyediaan Jasa
dan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kabupaten Persentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
100 % 218.000.000
2. Pelayanan
Perjalanan Dinas
Dalam dan Luar
Daerah
Kabupaten Persentase
pemenuhan
kebutuhan
perjalanan
dinas aparatur
100 % 92.000.000 Pelayanan
Perjalanan Dinas
Dalam dan Luar
Daerah
Kabupaten Persentase
pemenuhan
kebutuhan
perjalanan
dinas aparatur
100 % 92.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25 Rencana Kerja Tahun 2019
No.
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Kebutuhan
Dana (Rp)
Catatan
Penting
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase
sarana dan
prasarana
aparatur yang
layak fungsi
100 % 72.000.000 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase
sarana dan
prasarana
aparatur yang
layak fungsi
100 % 72.000.000
3. Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Kabupaten Jumlah gedung
kantor yang
dipelihara
1 unit 12.000.000 Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Kabupaten Jumlah gedung
kantor yang
dipelihara
1 unit 12.000.000
4. Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kabupaten Jumlah
pelaksanaan
pemeliharaan
kendaraan
dinas/
operasional
12 paket 60.000.000 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kabupaten Jumlah
pelaksanaan
pemeliharaan
kendaraan
dinas/
operasional
12 paket 60.000.000 2 unit roda
empat dan
16 unit roda
dua
Program
Peningkatan
Perencanaan,
Laporan Kinerja
dan Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase
dokumen
perencanaan,
kinerja dan
keuangan
yang disusun
tepat waktu
100 % 20.000.000 Program
Peningkatan
Perencanaan,
Laporan Kinerja
dan Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase
dokumen
perencanaan,
kinerja dan
keuangan
yang disusun
tepat waktu
100 % 20.000.000
5. Penyusunan
dokumen
Perencanaan,
Penganggaran dan
Capaian Kinerja
Perangkat daerah
Kabupaten Jumlah jenis
laporan yang
disusun
6
dokumen
20.000.000 Penyusunan
dokumen
Perencanaan,
Penganggaran dan
Capaian Kinerja
Perangkat daerah
Kabupaten Jumlah jenis
laporan yang
disusun
6 dokumen 20.000.000 Dok RKA,
DPA, Renja,
LKPJ,
LKJIP,
LPPD ,
Monev renja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26 Rencana Kerja Tahun 2019
No.
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Pagu
Indikatif (Rp)
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Kebutuhan
Dana (Rp)
Catatan
Penting
Program
Pemberdayaan
Ekonomi
Pedesaan
Jumlah
Lembaga
ekonomi
berkembang
43
lembaga
(10 UPK,
10 UPKU,
18
BUMDEs,
5PASAR
180.000.000 Program
Pemberdayaan
Ekonomi
Pedesaan
Jumlah
Lembaga
ekonomi
berkembang
43 lembaga
(10 UPK, 10
UPKU, 18
BUMDEs,5
PASAR
180.000.000
6. Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan UPKU
Kabupaten Jumlah pelaksa
naan Pembina-
an /monev
90 desa 15.000.000 Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan UPKU
Kabupaten Jumlah pelak-
sanaan Pembi-
naan /monev
90 desa 15.000.000
7. Fasilitasi Pasar
Desa
Kabupaten Jumlah
pembinaan
pengelola
pasar desa
48 pasar
desa
10.000.000 Fasilitasi Pasar
Desa
Kabupaten Jumlah
pembinaan
pengelola
pasar desa
48 pasar
desa
10.000.000
8. Pembentukan dan
Pengembangan
BUMDES
Kabupaten Jumlah
pelaksanaan
pembinaan/mo
nev dan
peserta
pelatihan
110
bumdes
50.000.000 Pembentukan dan
Pengembangan
BUMDES
Kabupaten Jumlah
pelaksanaan
pembinaan/mo
nev dan
peserta
pelatihan
110 bumdes 50.000.000
9. Fasilitasi
Pengembangan
Produk Penunjang
Ekonomi Desa
Kabupaten Jumlah event
pengembangan
produk
unggulan
207 desa 75.000.000 Fasilitasi
Pengembangan
Produk Penunjang
Ekonomi Desa
Kabupaten Jumlah event
pengembanga
n produk
unggulan
207 desa 150.000.000
10. Penguatan
Kelembagaan dan
Pelestarian Aset
PNPM Mandiri
Perdesaan
Kabupaten Jumlah UPK
dengan asset
berkembang
15 UPK 30.000.000 Penguatan
Kelembagaan dan
Pelestarian Aset
PNPM Mandiri
Perdesaan
Kabupaten Jumlah UPK
dengan asset
berkembang
15 UPK 30.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27 Rencana Kerja Tahun 2019
No.
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Kebutuhan
Dana (Rp)
Catatan
Penting
Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun Desa
Persentase
keterwakilan
unsure
masyarakat
dalam musdes
100 % 345.000.000 Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun Desa
Persentase
keterwakilan
unsure
masyarakat
dalam
musdes
100 % 345.000.000
11. Pelaksanaan
musyawarah
pembangunan
desa (BBGR)
Kabupaten Jumlah
pelaksanaan
Bulan Bhakti
Gotong Royong
2 kali 125.000.000 Pelaksanaan
musyawarah
pembangunan
desa (BBGR)
Kabupaten Jumlah
pelaksanaan
Bulan Bhakti
Gotong
Royong
2 kali 125.000.000
12. Akselerasi
Pembangunan
Pedesaan
Kabupaten Jumlah desa
yang
mendapatkan
program
akselerasi
Pembangunan
pedesaan
75 desa 60.000.000 Akselerasi
Pembangunan
Pedesaan
Kabupaten Jumlah desa
yang
mendapatkan
program
akselerasi
Pembangunan
pedesaan
75 desa 60.000.000 Fasilitasi
desa
penerima
BK Prov
dan Kab
13. Sinergitas
Pembangunan
Pemerintah
Daerah dan Desa
Kabupaten Jumlah desa
yang menjadi
lokasi kegiatan
sinergitas
program
pembangunan
daerah dengan
desa
2 desa 160.000.000 Sinergitas
Pembangunan
Pemerintah
Daerah dan Desa
Kabupaten Jumlah desa
yang menjadi
lokasi kegiatan
sinergitas
program
pembangunan
daerah dengan
desa
2 desa 160.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28 Rencana Kerja Tahun 2019
No.
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Kebutuhan
Dana (Rp)
Catatan
Penting
Program
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga dan
Aparatur
Pemerintah Desa
Jumlah desa
yang
menyelenggar
akan
pemerintahan
dengan baik
207 desa 850.000.000 Program
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga dan
Aparatur
Pemerintah Desa
Jumlah desa
yang
menyelenggar
akan
pemerintahan
dengan baik
207 desa 850.000.000
14. Fasilitasi Pilkades
dan Pengisian
Perangkat Desa
Kabupaten Jumlah
pelaksanaan
pemilihan
Kepala Desa
dan pengisian
perangkat desa
207 desa 450.000.000 Fasilitasi Pilkades
dan Pengisian
Perangkat Desa
Kabupaten Jumlah
pelaksanaan
pemilihan
Kepala Desa
dan pengisian
perangkat desa
207 desa 450.000.000 Pelaksanaa
n pilkades di
184 desa
dan
pengisian
perades
15. Peningkatan dan
Pengisian
Lembaga
Perwakilan Desa
Kabupaten Jumlah desa
yang
mendapatkan
fasilitasi
peningkatan
dan pengisian
BPD
207 desa 200.000.000 Peningkatan dan
Pengisian
Lembaga
Perwakilan Desa
Kabupaten Jumlah desa
yang
mendapatkan
fasilitasi
peningkatan
dan pengisian
BPD
207 desa 200.000.000 Jumlah
desa yang
melaksanak
an
pengisian
BPD dan
jumlah BPD
yang
menetapkan
Perdes
RPJMDes
tepat waktu
16. Fasilitasi
Perlombaan
Desa/kelurahan
Kabupaten Jumlah desa
yang mengirim
kan instrument
pengungkap
data dan nilai
207 desa 150.000.000 Fasilitasi
Perlombaan
Desa/kelurahan
Kabupaten Jumlah desa
yang mengirim
kan instrument
pengungkap
data dan nilai
207 desa 150.000.000 Jumlah
desa yang
memiliki
nilai tingkat”
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
29 Rencana Kerja Tahun 2019
No.
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Kebutuhan
Dana (Rp)
Catatan
Penting
17. Pembinaan
aparatur desa
Kabupaten Jumlah
perangkat desa
yang
memahami
tupoksi
184
peserta
50.000.000 Pembinaan
aparatur desa
Kabupaten Jumlah
perangkat desa
yang
memahami
tupoksi
184 peserta 50.000.000 Jumlah
kepala desa
yang
memahami
penyusunan
RPJMDesa
dan jumlah
perangkat
desa yang
memahami
tupoksi
Program
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna (TTG)
Jumlah
inovasi
teknologi
ekonomi
2 jenis
(biogas,
bejana
berhubu
ngan air)
120.000.000 Program
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna (TTG)
Jumlah
inovasi
teknologi
ekonomi
2 jenis
(biogas,
bejana
berhubungan
air)
120.000.000
18. Fasilitasi
Pemasyarakatan
dan Pemanfaatan
TTG
Kabupaten Jumlah
kelompok yang
memanfaatkan
TTG
20
kelompok
100.000.000 Pelatihan
Pemasyarakatan
dan Pemanfaatan
TTG
Kabupaten Jumlah
kelompok yang
memanfaatkan
TTG
20 kelompok 100.000.000
19. Pengembangan
Desa Mandiri
Energi
Kabupaten Jumlah rumah
tangga
pemanfaat
energy
alternatif
10 desa 20.000.000 Pengembangan
Desa Mandiri
Energi
Kabupaten Jumlah rumah
tangga
pemanfaat
energy
alternative
10 desa 20.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30 Rencana Kerja Tahun 2019
No.
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Kebutuhan
Dana (Rp)
Catatan
Penting
Program
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa
Jumlah desa
dengan
pengelolaan
keuangan
yang baik
40 desa 200.000.000 Program
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa
Jumlah desa
dengan
pengelolaan
keuangan
yang baik
40 desa 200.000.000
20. Pembinaan
pengelolaan
keuangan desa
Kabupaten Jumlah desa
yang
mendapatkan
pembinaan
pengelolaan
keuangan desa
207 desa 200.000.000 Pembinaan
pengelolaan
keuangan desa
Kabupaten Jumlah desa
yang
mendapatkan
pembinaan
pengelolaan
keuangan desa
207 desa 200.000.000 Jumlah
desa
pelaksana
pengelolaan
keuangn
dgn baik
Program
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Jumlah
lembaga
Kemasyarakat
an desa yang
berpartisipasi
dalam
penyelenggara
an
pemerintahan
desa
3466
lembaga
(LPM,
PKK,
Karang
Taruna,
RT, RW,
Posyan
du
840.000.000 Program
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Jumlah
lembaga
Kemasyarakat
an desa yang
berpartisipasi
dalam
penyelenggar
aan
pemerintahan
desa
3466
lembaga
(LPM, PKK,
Karang
Taruna, RT,
RW,
Posyandu
840.000.000
21. Peningkatan 10
program pokok
PKK
Kabupaten Jumlah PKK
masuk
nominasi PKK
berprestasi
tingkat provinsi
235
desa/kel
800.000.000 Peningkatan 10
program pokok
PKK
Kabupaten Jumlah PKK
masuk
nominasi PKK
berprestasi
tingkat provinsi
235 desa/kel 800.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31 Rencana Kerja Tahun 2019
No.
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp)
Urusan/
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja Target
Kebutuhan
Dana (Rp)
Catatan
Penting
22. pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Perdesaan
(Pokjanal
Posyandu)
Kabupaten Jumlah
posyandu
mandiri
50
posyandu
mandiri
40.000.000 pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Perdesaan
(Pokjanal
Posyandu)
Kabupaten Jumlah
posyandu
mandiri
50 posyandu
mandiri
40.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
32 Rencana Kerja Tahun 2019
2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat 2019
Rancangan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan
dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan
hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan.
Pada forum OPD terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan
kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku OPD. Usulan yang
disampaikan sebagaimana tabel 2.5 berikut :
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2019
Kabupaten Magetan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Vol Catatan
Kecamatan Desa
I Bantuan Keuangan Khusus Desa
1 Pembangunan Talud (Belakang SD )
KARANGREJO GONDANG 1 paket Usulan PIK
2 Pembangunan Talud Punden KARANGREJO GONDANG 1 paket Usulan PIK
3 Pembukaan Jalan, Pengerasan Jalan, dan Sanitasi
KARANGREJO MARON 1 paket Usulan PIK
4 Drainase Lapangan KARANGREJO BALUK 1 paket Usulan PIK
5 Talud Jalan KARAS KUWON 1 paket Usulan PIK
6 Talud Jalan KARAS SOBONTORO 1 paket Usulan PIK
7 Rabat cor jalan KARAS TEMBORO 1 paket Usulan PIK
8 Makadam Jalan KARAS KARAS 1 paket Usulan PIK
9 Talud jalan KARAS BOTOK 1 paket Usulan PIK
10 Talud dan Jembatan KARAS JUNGKE 1 paket Usulan PIK
11 Rabat beton jalan KARAS TEMENGGUNGAN 1 paket Usulan PIK
12 Makadam Jalan KARAS TAJI 1 paket Usulan PIK
13 Rabat cor jalan KARAS GINUK 1 paket Usulan PIK
14 Rabat Beton KARAS SUMURSONGO 1 paket Usulan PIK
15 Renovasi saluran Drainase KARAS GEPLAK 1 paket Usulan PIK
16 Talud sebelah barat jalan dan aspal jalan masuk ke kantor Desa Sukowidi
KARTOHARJO SUKOWIDI 1 paket Usulan PIK
17 Sodetan saluran KARTOHARJO KELURAHAN 1 paket Usulan PIK
18 Makadam Jalan antar Desa Gunungan, Desa Jenangan, Desa Jajar
KARTOHARJO GUNUNGAN 1 paket Usulan PIK
19 Renovasi Jembatan KAWEDANAN POJOK 1 paket Usulan PIK
20 Pembangunan Jembatan KAWEDANAN BOGEM 1 paket Usulan PIK
21 Pembangunan Jalan KAWEDANAN TLADAN 1 paket Usulan PIK
22 Pembuatan jalan tembus makam maduretno gunung bancak
KAWEDANAN GIRIPURNO 1 paket Usulan PIK
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
33 Rencana Kerja Tahun 2019
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Vol Catatan
Kecamatan Desa
23 Noemalisasi saluran air primer KAWEDANAN MOJOREJO 1 paket Usulan PIK
24 Pembelian Alat Pengering jagung untuk Bumdes
LEMBEYAN KEDIREN 1 paket Usulan PIK
25 Saluran Irigasi Margo Padang LEMBEYAN TUNGGUR 1 paket Usulan PIK
26 Rabat Beton jalan setapak LEMBEYAN DUKUH 1 paket Usulan PIK
27 Talud jalan LEMBEYAN NGURI 1 paket Usulan PIK
28 Perbaikan Jalan LEMBEYAN PUPUS 1 paket Usulan PIK
29 Tembok penahan tanah secepit
LEMBEYAN TAPEN 1 paket Usulan PIK
30 Makadam jalan LEMBEYAN KROWE 1 paket Usulan PIK
31 Saluran air LEMBEYAN KEDUNGPANJI 1 paket Usulan PIK
32 Pembangunan jalan Makadam Segelan
LEMBEYAN LEMBEYAN WETAN 1 paket Usulan PIK
33 Pembangunan talud desa Ronowijayan
MAOSPATI RONOWIJAYAN 1 paket Usulan PIK
34 Perbaikan saluran Air desa Suratmajan
MAOSPATI SURATMAJAN 1 paket Usulan PIK
35 Perbaikan jalan desa Tanjung Sepreh
MAOSPATI TANJUNG SEPREH 1 paket Usulan PIK
36 Pembangunan Talud desa Pesu
MAOSPATI PESU 1 paket Usulan PIK
37 Rabat bahu jalan desa Klagan Gambiran
MAOSPATI GAMBIRAN 1 paket Usulan PIK
38 Makadam jalan persawahan Desa Pandean
MAOSPATI PANDEAN 1 paket Usulan PIK
39 Pengaspalan jalan desa Gulun MAOSPATI GULUN 1 paket Usulan PIK
40 Perbaikan saluran air desa Malang
MAOSPATI MALANG 1 paket Usulan PIK
41 Makadam jalan desa Sempal MAOSPATI SEMPAL 1 paket Usulan PIK
42 Pembangunan Rabat Jalan desa Baleasri- desa Selopanggung
NGARIBOYO BALEASRI 1 paket Usulan PIK
43 Pengaspalan jalan desa Selotinatah
NGARIBOYO SELOTINATAH 1 paket Usulan PIK
44 Pembangunan jembatan desa Pendem
NGARIBOYO PENDEM 1 paket Usulan PIK
45 Pembangunan kios desa, Desa Gorang gareng
NGUNTORONADI GORANG GARENG 1 paket Usulan PIK
46 Pembangunan Kios desa Semen
NGUNTORONADI SEMEN 1 paket Usulan PIK
47 Pembangunan rabat beton PANEKAN TURI/ REJOMULYO 1 paket Usulan PIK
48 Pembangunan rabat jalan PANEKAN TAPAK 1 paket Usulan PIK
49 Pengaspalan jalan PANEKAN TERUNG 1 paket Usulan PIK
50 Pengaspalan / pembangunan rabat beton jalan penghubung desa
PANEKAN BEDAGUNG 1 paket Usulan PIK
51 Pembangunan Talud saluran kawasan Sendang Widoro Mategal
PARANG MATEGAL 1 paket Usulan PIK
52 Penyemiran jalan desa plumpung, desa Bulugunung, dan desa Puntukdoro
PLAOSAN PLUMPUMG 1 paket Usulan PIK
53 Pembangunan Talud desa Sidomukti dan desa Bulugunung
PLAOSAN SIDOMUKTI 1 paket Usulan PIK
54 Perbaikan jalan dan pengaspalan jalan
PLAOSAN BOGOARUM 1 paket Usulan PIK
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
34 Rencana Kerja Tahun 2019
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Vol Catatan
Kecamatan Desa
55 Rabat Jl. Penghubung Dk. Gonder Ds. Campursari
SIDOREJO CAMPURSARI 1 paket Usulan PIK
56
Rabat Jl. Penghubung Dk. Pilangrejo Ds. Sidorejo dengan Dk. Waduk Ds. Durenan
SIDOREJO DURENAN 1 paket Usulan PIK
57 Rabat jalan Penghubung Dk. Meri Sumbersawit dengan Ds. Sidomulyo
SIDOREJO SUMBERSAWIT 1 paket Usulan PIK
58
Rabat jalan penghubung Dk. Balepanjang Ds. Widorokandang dengan Teguhan Sidokerto
SIDOREJO WIDOROKANDANG 1 paket Usulan PIK
59
Rabat Penghubung Dk. Gondang Ds. Sidomulyo dengan Dk. Suruhan Ds. Getasanyar
SIDOREJO SIDOMULYO 1 paket Usulan PIK
60 Talud Sayap jembatan (perbatasan Bogem kentangan)
SUKOMORO BOGEM 1 paket Usulan PIK
61 Talud Sayap jembatan (perbatasan Bogem kentangan)
SUKOMORO BOGEM 1 paket Usulan PIK
62 Penyemiran jalan TAKERAN SAWOJAJAR 1 paket Usulan PIK
63 Talud TAKERAN KERIK 1 paket Usulan PIK
64 Penerangan jalan TAKERAN WADUK 1 paket Usulan PIK
65 Talud TAKERAN JOMBLANG 1 paket Usulan PIK
66 Talud TAKERAN KIRINGAN 1 paket Usulan PIK
67 Talud TAKERAN KUWONHARJO 1 paket Usulan PIK
68 Pembangunan talud KARANGREJO GONDANG 1 paket
69 Pembangunan talud Punden KARANGREJO GONDANG 1 paket
70 Pembangunan jalan baru KARANGREJO MARON 1 paket
71 Pembangunan talud KARAS JUNGKE 1 paket
72 Permohonan bantuan untuk jalan desa
KAWEDANAN BOGEM 1 paket
73 Bantuan perbaikan jembatan KAWEDANAN POJOK 1 paket
74 Makadam jalan KAWEDANAN SELOREJO 1 paket
75 Penyemiran jalan KAWEDANAN SELOREJO 1 paket
76 Bantuan talud jalan LEMBEYAN KROWE 1 paket
77 Bantuan pembangunan saluran sanitasi
LEMBEYAN TUNGGUR 1 paket
78 Bantuan pembangunan ruko LEMBEYAN TUNGGUR 1 paket
79 Bantuan makadam jalan LEMBEYAN NGURI 1 paket
80 Bantuan pembangunan rabat beton jalan
LEMBEYAN KROWE 1 paket
81 Bantuan pembangunan rabat beton jalan
LEMBEYAN KROWE 1 paket
82 Bantuan pembangunan rabat beton jalan
LEMBEYAN KROWE 1 paket
83 Bantuan pembangunan rabat beton jalan
LEMBEYAN KROWE 1 paket
84 Bantuan paving jalan gang MAGETAN RINGINAGUNG 1 paket
85 Pembangunan talud jalan antar desa
MAGETAN RINGINAGUNG 1 paket
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
35 Rencana Kerja Tahun 2019
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Vol Catatan
Kecamatan Desa
86 Pembangunan paving gang dan rabat tepi jalan
MAGETAN RINGINAGUNG 1 paket
87 Pavingisasi jalan lingkungan MAGETAN BARON 1 paket
88 Bantuan perbaikan talud/saluran air
MAOSPATI KLAGEN GAMBIRAN 1 paket
89 Bantuan makadam dan pengerasan jalan pertanian
MAOSPATI SUGIHWARAS 1 paket
90 Talud jalan sawah selatan sendang
MAOSPATI RONOWIJAYAN 1 paket
91 Cor rabat jalan NGARIBOYO BALEASRI 1 paket
92 Bantuan pengaspalan jalan NGARIBOYO SELOTINATAH 1 paket
93 Bantuan material rabat beton jalan antar desa
PANEKAN MANJUNG 1 paket
94 Rehabilitasi jalan (pavingisasi) PANEKAN SUMBERDODOL 1 paket
95 Bantuan pengadaan talud jalan desa
PARANG MATEGAL 1 paket
96 Bantuan paving jalan lingkungan
PLAOSAN PUNTUKDORO 1 paket
97 Bantuan pembangunan jalan paving
PLAOSAN SIDOMUKTI 1 paket
98
Perbaikan jalan pavingisasi jalan penghubung Ds Randugede dan ds Bogoarum menuju SMP 2 Plaosan
PLAOSAN RANDUGEDE 1 paket
99 Pembangunan paving jalan SIDOREJO KALANG 1 paket
100 Bantuan pembangunan drainase jalan
SUKOMORO PJOKSARI 1 paket
101 Bantuan pembangunan talud penahan tanah
SUKOMORO KEDUNGGUWO 1 paket
102 Bantuan pembangunan talud jalan dan perkerasan pengecoran bahu jalan
SUKOMORO KALANGKETI 1 paket
103 Bantuan pembangunan drainase jalan
SUKOMORO POJOKSARI 1 paket
104 Bantuan pembangunan tanggul jalan sawah blok sabil selengkong/lor keti
SUKOMORO KALANGKETI 1 paket
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
36 Rencana Kerja Tahun 2019
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun
2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi
dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke
dalam prioritas program daerah.
Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program
prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi. Kabupaten Magetan
mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :
1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara
kepulauan;
2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan hukum;
3) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera; sertaMewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
berkebudayaan.
Pengembangan wilayah Kabupaten Magetan merupakan suatu kesatuan
dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama
pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Magetan memiliki potensi pertanian
dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program
utama dan pendukung Kabupaten Magetan dan Provinsi Jawa Timur melalui:
1) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3) Perluasan Lapangan Kerja;
4) Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
5) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
37 Rencana Kerja Tahun 2019
6) Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;
7) Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8) Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata;
9) Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11) Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan
Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12) Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan
Publik;
13) Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
14) Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua
Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender;
15) Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
16) Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi
manusia;
17) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;
Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik,
aspiratif (darimasyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan
kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup, yaitu:
1) Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis
industri masyarakat (UMKM);
2) Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3) Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui
pembukaan sentra industri kreatif;
4) Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
5) Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan
kepada penduduk miskin;
6) Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Magetan;
7) Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
8) Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan local;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
38 Rencana Kerja Tahun 2019
9) Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan,
Minapolitan);
10) Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
11) Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
12) Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
13) Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan
hidup.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
3.2.1. Tujuan
a) Mendukung Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya
manusia aparatur pemerintahan desa/Kelurahan dan masyarakat
melalui potensi dan sarana yang ada;
b) Mendukung terwujudnya pengembangan usaha ekonomi Kerakyatan
di sektor informal dengan mendayagunakan potensi ekonomi desa,
peningkatan Lembaga ekonomi dan stimulan dana pembangunan
sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
c) Mendukung terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan TTG
secara optimal dan Sumber daya desa melalui kerjasama antar
lembaga;
d) Mendukung terwujudnya optimalisasi lembaga kemasyarakatan
termasuk peran perempuan dalam upaya peningkatan partisipasi
masyarakat;
e) Mendukung terwujudnya pasrtisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan desa
f) Mendukung terwujudnya peningkatan kompetensi aparatur yang
berdaya guna dan berhasil guna melalui budaya kerja yang disiplin
dan profesional.
3.2.2. Sasaran
a) Optimalisasi kapasitas SDM Aparatur Pemdes, Validasi data dasar
dan pelaku pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
b) Optimalisasi kapasitas kelembagaan masyarakat desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
39 Rencana Kerja Tahun 2019
c) Optimalisasi kapasitas lembaga ekonomi desa (BUMDes dan pasar
desa), dan fasilitasi kelompok perempuan pedesaan
d) Optimalisasi pemasyarakatan dan penggunaan TTG bagi Kelompok
masyarakat , identifikasi potensi Sumber Daya di Desa
e) Optimalisasi peningkatan peran pemberdayaan kesejahteraan
keluarga (PKK)
3.3. Program dan Kegiatan
Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten
Magetan maka pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
melaksanakan 9 (sembilan) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
b) Kegiatan Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah
a) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
capaian Kinerja Perangkat Daerah
4. Program Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
a) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPKU
b) Kegiatan Fasilitasi Pasar Desa
c) Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan BUMDES
d) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi
Desa Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Perdesaan
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
a) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (BBGR)
b) Kegiatan Akselerasi Pembangunan Pedesaan
c) Kegiatan Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
40 Rencana Kerja Tahun 2019
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan
Desa
a) Kegiatan Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa
b) Kegiatan Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan Desa
c) Kegiatan Fasilitasi Perlombaan Desa/kelurahan
d) Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
e) Kegiatan Pembinaan Aparatur Desa
7. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
a) Kegiatan Fasilitasi Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna (TTG)
b) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi
8. Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
a) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
9. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
a) Kegiatan Peningkatan 10 Program Pokok PKK
b) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
(Pokjanal Posyandu)
Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2019 dan prakiraan
maju tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk sumber
dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN secara detail dapat dilihat
pada lampiran Tabel 3.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
41 Rencana Kerja Tahun 2019
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Magetan
Kode
Urusan/Bidang Urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaiaan
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Urusan (Wajib/Pilihan)
2.07 Bidang Urusan
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
2.07.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Indeks Kepuasan
masyarakat/ aparatur
terhadap pelayanan
administrasi
perkantoran
76 skor 310.0000.000 78 skor 310.0000.000
2.07.01.020 Penyediaan Jasa dan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase pelayanan
administrasi
perkantoran
Kabupaten 100 % 218.000.000 APBD 100 % 218.000.000
2.07.01.021 Pelayanan Perjalanan Dinas
Dalam dan Luar Daerah
Persentase pemenuhan
kebutuhan perjalanan
dinas aparatur
Kabupaten 100 % 92.000.000 APBD 100 % 92.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
42 Rencana Kerja Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaiaan
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.07.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
dan prasarana
aparatur yang layak
fungsi
100 % 72.000.000 100 % 72.000.000
2.07.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang dipelihara
Kabupaten 1 unit 12.000.000 APBD 12.000.000
2.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan
kendaraan dinas/
operasional yang
dipelihara
Kabupaten 18 unit 60.000.000 APBD 2 unit roda empat dan
16 unit roda dua
18 unit 60.000.000
2.07.08 Program Peningkatan
Perencanaan, Laporan
Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase dokumen
perencanaan, kinerja
dan keuangan yang
disusun tepat waktu
100 % 20.000.000 100 % 20.000.000
2.07.08.001 Penyusunan dokumen
Perencanaan, Penganggaran
dan Capaian Kinerja
Perangkat daerah
Jumlah jenis laporan
yang disusun
Kabupaten 6
dokumen
20.000.000 APBD Dok RKA, DPA,
Renja, LKPJ, LKJIP,
LPPD , Monev renja
6 dokumen 20.000.000
2.07.16 Program Pemberdayaan
Ekonomi Pedesaan
Jumlah Lembaga
ekonomi berkembang
43
lembaga
180.000.000 (10 UPK, 10 UPKU,
18
BUMDEs,5PASAR
48
lembaga
380.000.000
2.07.16.007 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan UPKU
Jumlah pelaksanaan
pembinaan/monev
Kabupaten 90 desa 15.000.000 APBD 90 desa 25.000.000
2.07.16.027 Fasilitasi Pasar Desa Jumlah pembinaan
pengelola pasar desa
Kabupaten 48 pasar
desa
10.000.000 APBD 48 desa 25.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
43 Rencana Kerja Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaiaan
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.07.16.042 Pembentukan dan
Pengembangan BUMDES
Jumlah pelaksanaan
pembinaan/monev dan
peserta pelatihan
Kabupaten 110
bumdes
50.000.000 APBD 140
bumdes
150.000.000
2.07.16.043 Fasilitasi Pengembangan
Produk Penunjang Ekonomi
Desa
Jumlah event
pengembangan produk
unggulan
Kabupaten 2 kali 75.000.000 APBD 2 kali 150.000.000
2.07.16.046 Penguatan Kelembagaan dan
Pelestarian Aset PNPM
Mandiri Perdesaan
Jumlah UPK dengan
asset berkembang
Kabupaten 15 UPK 30.000.000 APBD 15 UPK 30.000.000
2.07.17 Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
Persentase
keterwakilan unsure
masyarakat dalam
musdes
100 % 345.000.000 100 % 435.000.000
2.07.17.002 Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa (BBGR)
Jumlah pelaksanaan
Bulan Bhakti Gotong
Royong
Kabupaten 2 kali 125.000.000 APBD 2 kali 200.000.000
2.07.17.018 Akselerasi Pembangunan
Pedesaan
Jumlah desa yang
mendapatkan program
akselerasi
Pembangunan desa
Kabupaten 75 desa 60.000.000 APBD Fasilitasi desa
penerima BK Prov
dan Kab
75 desa 75.000.000
2.07.17.019 Sinergitas Pembangunan
Pemerintah Daerah dan Desa
Jumlah desa yang
menjadi lokasi kegiatan
sinergitas program
pembangunan daerah
dengan desa
Kabupaten 2 desa 160.000.000 APBD 2 desa 160.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
44 Rencana Kerja Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaiaan
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.07.24 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga dan
Aparatur Pemerintah Desa
Jumlah desa yang
menyelenggarakan
pemerintahan dengan
baik
207 desa 850.000.000 207 desa 650.000.000
2.07.24.001 Fasilitasi Pilkades dan
Pengisian Perangkat Desa
Jumlah pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa
dan pengisian
perangkat desa
Kabupaten 184 desa 450.000.000 APBD Pelaksanaan pilkades
di 184 desa dan
pengisian perades
100 desa 100.000.000
2.07.24.002 Peningkatan dan Pengisian
Lembaga Perwakilan Desa
Jumlah desa yang
mendapatkan fasilitasi
peningkatan dan
pengisian BPD
Kabupaten 207 desa 200.000.000 APBD Jumlah desa yang
melaksanakan
pengisian BPD dan
jumlah BPD yang
menetapkan Perdes
RPJMDes
207 desa 300.000.000
2.07.24.004 Fasilitasi Perlombaan
Desa/kelurahan
Jumlah desa yang
mengirim kan
instrument pengungkap
data dan nilai
Kabupaten 207 desa 150.000.000 APBD 207 desa 150.000.000
2.07.24.005 Pembinaan aparatur desa Jumlah perangkat desa
yang memahami
tupoksi
Kabupaten 184
peserta
50.000.000 APBD Jumlah kepala desa
yang memahami
penyusunan
RPJMDesa dan
jumlah perangkat
desa yang memahami
tupoksi
184
peserta
100.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
45 Rencana Kerja Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaiaan
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.07.25 Program Pengembangan
Teknologi Tepat Guna
(TTG)
Jumlah inovasi
teknologi ekonomi
2 jenis
(biogas,
bejana
berhubun
gan air)
120.000.000 2 jenis
(biogas,
bejana
berhubun
gan air)
125.000.000
2.07.25.001 Fasilitasi Pemasyarakatan
dan Pemanfaatan TTG
Jumlah kelompok yang
memanfaatkan TTG
Kabupaten 20
kelompok
100.000.000 APBD 20
kelompok
100.000.000
2.07.25.002 Pengembangan Desa Mandiri
Energi
Jumlah rumah tangga
pemanfaat energy
alternative
Kabupaten 10 desa 20.000.000 APBD 10 desa 25.000.000
2.07.26 Program Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Desa
Jumlah desa dengan
pengelolaan
keuangan yang baik
40 desa 200.000.000 40 desa 200.000.000
2.07.26.001 Pembinaan pengelolaan
keuangan desa
Jumlah desa yang
mendapatkan
pembinaan pengelolaan
keuangan desa
Kabupaten 207 desa 200.000.000 APBD 207 desa 200.000.000
2.07.27 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Jumlah lembaga
Kemasyarakatan desa
yang berpartisipasi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa
3466
lembaga
840.000.000 (LPM, PKK, Karang
Taruna, RT, RW,
Posyan du
3466
lembaga
840.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
46 Rencana Kerja Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaiaan
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.07.27.002 Peningkatan 10 program
pokok PKK
Jumlah PKK masuk
nominasi PKK
berprestasi tingkat
provinsi
Kabupaten 235
desa/kel
800.000.000 APBD 235
desa/kel
800.000.000
2.07.27.002 pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Perdesaan (Pokjanal
Posyandu)
Jumlah posyandu
mandiri
Kabupaten 50
posyandu
mandiri
40.000.000 APBD 50
posyandu
mandiri
40.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
47 Rencana Kerja Tahun 2019
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Pada bab ini akan diuraikan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran
2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk 9 program dan 22 kegiatan
beserta target capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan dengan total anggaran
yang direncanakan sebesar Rp 8.318.000.000 ,-
Rencana Kerja dan pendanaan sebagaimana dimaksud, tersaji dalam Tabel
berikut :
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019
No Program/Kegiatan Target Capaian
Kinerja Anggaran
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100 % Rp. 218.000.000
2 Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar
Daerah 100 % Rp. 92.000.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit Rp. 12.000.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 12 paket Rp. 60.000.000
III Program Peningkatan Perencanaan, Laporan
Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
5
Penyusunan dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat
daerah
6 dokumen Rp. 20.000.000
IV Program Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPKU 90 desa Rp. 15.000.000
7 Fasilitasi Pasar Desa 48 desa Rp. 10.000.000
8 Pembentukan dan Pengembangan BUMDES 110 bumdes Rp. 50.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
48 Rencana Kerja Tahun 2019
No Program/Kegiatan Target Capaian
Kinerja Anggaran
9 Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang
Ekonomi Desa 2 kali Rp. 75.000.000
10 Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset
PNPM Mandiri Perdesaan 15 UPK Rp. 30.000.000
V Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
11 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
(BBGR) 2 kali Rp. 125.000.000
12 Akselerasi Pembangunan Pedesaan 75 desa Rp. 60.000.000
13 Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah
dan Desa 2 desa Rp. 160.000.000
VI Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
dan Aparatur Pemerintahan Desa
14 Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat
Desa 184 desa Rp. 450.000.000
15 Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan
Desa 207 desa Rp. 200.000.000
16 Fasilitasi Perlombaan Desa/kelurahan 207 desa Rp. 150.000.000
17 Pembinaan aparatur desa 184 peserta Rp. 50.000.000
VII Program Pengembangan Teknologi Tepat
Guna (TTG)
18 Fasilitasi Pemasyarakatan dan Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna (TTG) 20 kelompok Rp. 100.000.000
19 Pengembangan Desa mandiri Energi 10 desa Rp. 20.000.000
VIII Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
20 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 207 desa Rp. 200.000.000
IX Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan Desa
21 Peningkatan 10 program pokok PKK 235 desa/kel Rp. 800.000.000
22 pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu)
50 posyandu
mandiri Rp. 40.000.000
JUMLAH Rp. 2.937.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
49 Rencana Kerja Tahun 2019
BAB V P E N U T U P
Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah
dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih
banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance,
yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya
berpengaruh kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar
dikedepankan.
Pada tahun 2019 terdapat program/kegiatan sebanyak 9 program da 22
kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi
perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhanatau adanya
peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan
mekanisme diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan
program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana
Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan serta
mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan tahun
2019.
Magetan, Juli 2018
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN
Drs. ISWAHYUDI YULIANTO,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630723 199003 1 010
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
50 Rencana Kerja Tahun 2019