b a b ii agen asuransi dan perusahaan asuransi...

B A B II

AGEN ASURANSI DAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM

PERJANJIAN KEAGENAN ASURANSI

A. Pengertian Pedagang Perantara

Dalam dunia perdagangan selalu kita jumpai orang-orang atau badan hukum

yang melakukan perbuatan dagang ( handles daden ). Pelaku perbuatan dagang ini

selalu disebut pedagang. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (

KUHD ) pedagang adalah mereka yang melakuan perbuatan dagang sebagai

pekerjaannya sehari-hari. Kemudian Pasal 3 memberikan pengertian perbuatan

dagang yaitu pada umumnya adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam

jumlah banyak atau sedikit, masih bahan mentah atau sudah jadi, atau hanya untuk

disewakan saja pemakainya. Dan dalam pasal 4 merinci lebih lanjut perbuatan dagang

yaitu perbuatan-perbuatan antara lain : perdagangan kimisi, perdagangan wesel, cek

dan surat sanggup, perbuatan para pedagang, banker, kasir, makelar, pemborongan,

pembangunan, perbaikan dan memperlengkapi kapal, jual beli kapal, makanan dan

minuman keperluan kapal, ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan, dan

menyewakan dan mencarterkan kapal, perbuatan agen, bongkar muat kapal,

pemegang buku, pelayan pedagang, urusan dagang para pedagang, dan seluruh

asuransi.

Sedangkan Pasal 5 KUHD mengatur tentang kewajiban yang timbul dari antara lain

tabrakan kapal atau penyentuh kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari

kapal karam, kandas atau penemuan barang di laut serta membuang barang ke laut.

Universitas Sumatera Utara

Akan tetapi pasal-pasal yang disebut di atas yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 5

KUHD telah dicabut oleh Stb. 1938 No. 27610

1. Memperdagangkan barang, artinya membeli barang dan menjualnya lagi

dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba;

.

Dalam KUHD tidak dijumpai pengertian perusahaan. Rumusan pengertian

perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1983 tentang

Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Selain itu para ahli hukum juga

merumuskan pengertian perusahaan antara lain : Molengraaff mengatakan :

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus,

bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan

atau menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Rumusan Molengraaff ini tinjauannya dari sudut ekonomi karena tujuan

memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara :

2. Menyerahkan barang, artinya melepaskan penguasaan atas barang dengan

memperhitungkan memperoleh penghasilan misalnya menyewa barang;

3. Perjanjian dagang, yaitu menghubungkan pihak yang satu dengan pihak lain

dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba bagi

pemberi kuasa, dan upah bagi penerima kuasa, misalnya makelar, komisioner,

agen perusahaan.

Jadi yang dimaksud perbuatan ekonomi itu merupakan mata pencaharian.

Artinya perbuatan itu dilakukan terus menerus, tidak temporer dalam bertindak keluar

menghadapi pihak luar ( pihak lain ). Selanjutnya Polak, sarjana ini memandang

perusahaan dari sudut komersial, dalam arti baru dikatakan perusahaan apabila

diperlukan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan ( dihitung ) dan dimasukan

10 Abdul Muis,Kedudukan Keagenan Dalam Transaksi Bisnis ( The Position of a Broker in Business Transactions), op.cit, hal.48.


dalam pembukuan. Sarjana Polak melengkapi rumusan Molengraaff dengan

menambahkan unsure pembukuan untung rugi, dan dilakukan secara terang-terangan

dan bukan dijalankan secara gelap. Sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982,

yang dikenal dengan Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan, menentukan

bahwa perusahan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha

yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan

dalam wilayah Negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

(Pasal 1 (b)). Dalam undang-undang itu diberikan juga pengusaha dan usaha.

Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau pesekutuan atau badan hukum yang

menjalankan sesuatu jenis perusahaan (pasal 1 (c)). Dan Usaha adalah setiap tindakan

perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh

setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Kalau dilihat undang-undang ini lebih lengkap kalau dibandingkan dengan

Pasal 92 bis Kitab Undang-Undang HukumPidana (KUHP). Pasal 92 bis KUHP :

Yang disebut pengusaha ( koopman ) ialah tiap-tiap orang yang menjalankan

perusahaan. KUHP tidak merinci pula apa itu perusahaan. Demikian juga rumusan

sarjana Molengraaff dan Polak, maka rumusan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982

dirasakan lebih sempurna dan lengkap11

Sedangkan pengertian sempit daripada pengertian perusahaan. Perdagangan

merupakan salah satu kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi

yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan

maksud memperoleh keuntungan. Karena perdagangan merupakan salah satu kegiatan

perusahaan, maka selalu juga disebut Perusahaan perdagangan. Orang yang

menjalankan perusahaan perdagangan disebut pengusaha dagang. Contohnya

.

11 Ibid, hal. 49.


perusahaan perdagangan ekspor-impor yang dijalankan oleh pengusaha ekspor-impor,

perusahaan toko swalayan dijalankan pengusaha took swalayan, perusahaan jual beli

mobil dijalankan oleh pengusaha jual beli mobil, dan sebagainya.

Perusahaan perdagangan ternyata bukan hanya dilakukan oleh pengusaha

dagang saja, tetapi juga bisa dilakukan dengan bantuan pedagang perantara. Pedagang

perantara ini diperlukan untuk menghubungkan antara pembeli barang / jasa dengan

penjual barang / jasa. Pedagang perantara ini dapat dilakukan oleh : makelar,

komisioner, agen, penyalur, pialang, dan sebagainya. Munculnya kegiatan mereka

karena makin berkembangnya perdagangan antara lokal, antar pulau, antar Negara

yang semua itu perlu perantara.

Dalam KUHD dikenal dua jenis pedagang perantara ini : yaitu Makelar dan

Komisioner. Menurut Pasal 62 KUHD, makelar adalah pedagang perantara yang

diangkat oleh Gubernur Jenderal ( sekarang Menteri Kehakiman ) atau pembesar yang

dinyatakan berwenang. Mereka mengusahakan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud

dalam Pasal 64, dengan mendapat upah tertentu atau provisi, atas pesanan dan atas

nama orang-orang terhadap siapa mereka tidak dalam hubungan tetap. Sebelum

diperbolehkan melakukan pekerjaan mereka harus mengangkat sumpah di Pengadilan

Negeri yang berwenang.

Dalam melakukan usahanya Makelar mendapat upah dari pengusaha yang

disebut provisi ( courtage ). Makelar diatur dalam pasal 62 sampai dengan Pasal 72

KUHD. Sebagai orang yang menjalankan perusahaan, makelar diwajibkan membuat

pembukuan. Makelar seperti yang diatur dalam KUHD ini tidak pernah dijumpai lagi

dalam praktek.

Sedangkan komisioner diatur dalam pasal 76 sampai dengan Pasal 85a

KUHD. Menurut Pasal 76 KUHD, komisioner adalah orang yang perusahaannya


terdiri atas pembuatan perjanjian-perjanjian atas nama sendiri atau firma, atas perintah

dan untuk tanggungan orang lain, dengan mendapat upah tertentu atau provisi12

Menurut Abdulkadir Muhammad, agen perusahaan adalah orang yang

mewakili pengusaha untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak

ketiga dan sebagai wakil pengusaha. Agen Perusahaan merupakan perusahaan yang

berdiri sendiri dan mewakili kepentingan pengusaha yang diageninya di suatu tempat.

Agen perusahaan mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha dan dapat mewakili

.

Orang yang memberi perintah itu disebut komiten. Sedangkan menurut Pasal

77 KUHD, komisioner tidak wajib memberitahukan kepada pihak ketiga nama

komitennya, dan ia langsung terikat kepada pihak lain dalam perjanjian itu, seakan-

akan itu urusannya sendiri. Komiten tidak berhak menuntut pihak lain dalam

perjanjian, sebaliknya pihak lain itu tidak dapat menuntut komiten ( Pasal 78 KUHD

).

Komisioner yang dalam hal ini melaksanakan perintah harus memberikan

pertanggungjawaban secepat mungkin kepada komiten sebagai layaknya pemegang

kuasa ( Pasal 1802 KUH Perdata ). Karena beratnya tanggung jawabnya selaku

komisioner maka oleh undang-undang diberikan hak privilege dan hak retensi ( Pasal

80 sampai dengan Pasal 85 KUHD ).

Dalam KUHD tidak kita jumpai ketentuan tentang agen atau keagenan ini, tetapi

kalau dibuat perjanjian maka sesuai dengan pasal 1391 KUH Perdata, maka perjanjian

itu tunduk pada buku ktiga KUH Perdata. Di samping itu kalau lahirnya kewenangan

menjadi agen berdasarkan surat kuasa, maka ketentuan tentang kuasa yang diatur

dalam bab keenambelas buku ketiga KUH Perdata, yaitu dari Pasal 1792 sampai

dengan Pasal 1819 menjadi berlaku.

12 Ibid, hal.50.


lebih dari satu perusahaan. Agen perusahaan biasanya didirikan pada suatu tempat

yang diageninya itu mempunyai banyak relasi, tetapi perusahaan itu sendiri tidak

mempunyai cabang di sana.

Agen perusahaan ini melayani kepentingan perusahaan yang diwakilinya,

kadang-kadang juga dapat diwakilinya lebih dari satu perusahaan. Tetapi agen tidak

boleh merugikan kepentingan perusahaan yang diageninya. Dalam praktek dijumpai

juga agen perusahaan itu di samping sebagai agen dari suatu perusahaan tertentu, ia

juga menjalankan perusahaan untuk kepentingannya sendiri. Walaupun demikian

agen ini tidak boleh merugikan perusahaan yang diageninya itu dan menjadi saingan

bagi perusahaan yang diwakilinya.

Agen perusahaan biasanya dalam menjalankan usahanya itu bergerak dalam

bidang yang sama dengan perusahaan yang diageninya, seperti agen perusahaan

peternakan, agen mobil merek tertentu, agen pelayaran, agen barang kosmetik, agen

barang-barang elektronik, dan sebagainya. Dalam menjalankan keagenan. Agen

perusahaan bertindak dengan kuasa penuh melakukan perbuatna seperti yang sudah

mereka perjanjikan dalam perjanjian keagenan itu13

1. Perusahaan pertanggungan yang bersangkutan

.

Bila seseorang ingin mempertanggungkan sesuatu, maka dia harus datang

kepada :

2. Makelar asuransi / pertanggungan atau pialang ( broker ).

Orang yang datang di kantor perusahaan pertanggungan tersebut, bila

mengenai pertanggungan kerugian disebut: tertanggung, sedangkan bila mengenai

pertanggungan jumlah disebut: penutup pertanggungan. Dalam hal ini perusahaan

pertanggungan yang bersangkutan berkedudukan sebagai: penanggung, sedangkan

13 Ibid, hal. 52


makelar pertanggungan berkedudukan sebagai “ perantara “. Mengenai makelar ada

peraturan umum, yaitu Pasal 62 sampai dengan Pasal 73 KUHD, sedangkan mengenai

makelar pertanggungan laut diatur dalam Pasal 681 sampai dengan Pasal 685 KUHD.

Peraturan tentang makelar selain itu tidak ada.

Dalam bidang hukum pertanggungan ada beberapa jenis perantara, yaitu:

1. Agen pertanggungan, ada tiga bentuk, yakni:

a. Agen pertanggungan bentuk pertama. Agen pertanggungan bentuk pertama ini

pada taraf pertama dia bertindak bagi kepentingan perusahaan pertanggungan,

yakni mencari langganan bagi perusahaannya. Tetapi dia dapat juga bertindak

untuk kepentingan calon tertanggung dan menerima amanatnya.

b. Agen pertanggungan bentuk kedua. Agen pertanggungan bentuk ini dibayar

oleh perusahaan pertanggungan, jadi semacam “pekerja keliling” (

handelsreiziger ). Agen semacam ini di Indonesia ada, meskipun tidak banyak.

c. Agen pertanggungan bentuk ketiga. Agen pertanggungan ini berdiri sendiri,

yang mempunyai hubungan tetap dengan beberapa perusahaan pertanggungan

berdasarkan perjanjian keagenan. Perbedaannya dengan agen pertanggungan

bentuk kedua ialah: kalau agen pertangguangan bentuk kedua biasanya

mempunyai surat kuasa yang mengikat majikannya, sedangkan agen

pertanggungan bentuk ketiga tidak mempunyai surat kuasa, dia hanya memberi

bantuan saja. “ Bagi Indonesia mengenai keagenan ini sudah ada peraturannya

yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, yaitu Surat keputusan Menteri

Keuangan RI No.979 / KMK.011 / 1985, tanggal 14 Desember 1985 “.

2. Pemeriksa ( Insperktur ). Pemeriksa ini merupakan petugas yang dibayar oleh

perusahaan pertanggungan. Pemeriksa memimpin organisasi agen dan dapat

bertindak sendiri sebagai agen bayaran ( bentuk kedua ). Pemeriksa juga bertugas


untuk meneliti data-data yang diajukan oleh calon tertanggung dan juga memeriksa

benda pertanggungan dari tertanggung. Kedudukan inspektur ini di Indonesia tidak

ada, yang ada di negeri Belanda. Peraturan mengenai petugas ini di Indonesia juga

tidak ada. Kedudukan semacam ini perlu diadakan, yang tugas pentingnya ialah

untuk mengontrol keadaan benda pertanggungan sebelum perjanjian pertanggungan

ditutup dan bila terjadi evenemen, atas dasar mana penanggung berkewajiban untuk

mengganti kerugian tertanggung.

3. Makelar pertanggungan. Pejabat ini dalam praktek merupakan kuasa langsung dari

tertanggung atau penutup pertanggungan, terutama di bursa. Bursa pertanggungan

ini di Indonesia belum ada. Sebagai seorang makelar dalam artian Pasal 62, maka

dia sebelum melakukan tugasnya harus mengangkat sumpah dulu di muka Hakim

Pengadilan Negeri. Makelar pertanggungan itu adalah perantara yang berdiri

sendiri. Dia tidak ada hubungan tetap dengan satu atau beberapa perusahaan

pertanggungan tertentu. Dia hanya melaksanakan amanat penberi kuasanya.

Menurut Pasal 62 KUHD makelar mendapat provisi dari pemberi amanat, tetapi

menurut Wery di negeri Belanda makelar pertanggungan itu mendapat provisi dari

penanggung, bukan mdari tertanggung yang memberi amanat. Makelar

pertanggungan ini di Indonesia ada peraturannya, yang umum pada Pasal 62 sampai

dengan Pasal 73 KUHD, sedangkan khusus mengenai makelar pertanggungan laut

diatur dalam Pasal 681 sampai dengan Pasal 685 KUHD.

4. Assurantiebezorger, ialah perantara pertanggungan yang bersedia untuk

mengusahakan suatu pertanggungan yang baik bagi pemberi amanat. Kedudukan

ini adalah serupa dengan makelar pertanggungan. Assurantiebezorger bertindak

sebagai pemegang kuasa calon tertanggung dan terutama bertindak di bursa

Amsterdam, jadi di Indonesia tidak ada. Keistimewaannya ialag bahwa


Assurantiebezorger dalam bursa sering mewakili perusahaan pertanggungan asing

tertentu, yang atas namanya turut menandatangani polis, di samping para

penanggung lainnya. Kedudukan ini di Indonesia tidak ada14

Menurut J.T. Sianipar, Agen Asuransi merupakan perantara dari perusahaan

asuransi dengan pihak tertanggung baik dalam penutupan pertanggungan maupun

dalam penyelesaian klaim. Agen bias suatu badan hukum dan bias juga orang

perseorangan, yang melakukan tugasnya untuk dan atas nama penanggung (

principalnya ) sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh penanggung kepadanya.

Kalau Brokers adalah agen dari tertanggung, maka agen asuransi adalah wakil dari

penanggung. Dengan demikian apabila agen merupakan perantara dalam penutupan

asuransi, maka agen menutup asuransi tersebut bukan untuk namanya sendiri, akan

tetapi untuk dan atas nama principalnya. Sebagai balas jasa dari tugasnya melakukan

perantara tadi, agen memperoleh komisi dari premi, jumlah mana diperolehnya dari

.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu Undang-Undang

tentang Usaha Perasuransian dikenal beberapa istilah tentang perusahaan perantara di

bidang perasuransian yang merupakan usaha penunjang usaha asuransi. Istilah-istilah

tersebut seperti : Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan

jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi

asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa

keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi

reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Agen asuransi

adalah seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam

memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

14 H.M.N.Purwosutjipto. Pengertian Poko Hukum Dagang Indonesia Jilid 6 Hukum Pertanggungan. Djambatan, Jakarta, 1996, hal.27


penanggung atau principalnya. Karena tugasnya hanya sebagai perantara. Maka

khusus perantara dalam penutupan, agen asuransi ini tidak perlu harus seorang yang

ahli di dalam bidang perasuransian. Agen asuransi ada yang agen tetap dan ada yang

agen lepas. Agen tetap mempunyai ikatan ( hubungan kerja ) tertentu, sehingga

dengan demikian semua pos-pos asuransi yang didapatkan wajib diberikan kepada

pihak penanggung yang telah menunjukan sebagai Agen. Penunjukan sebagai agen ini

biasanya ditegaskan dengan pemberian Surat Kuasa sebagai Agen. Agen tetap yang

demikian ini biasanya disebut dengan istilah handling agent, sedangkan Agen Lepas

tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan principalnya, karena itu pos-pos asuransi

yang didapatkannya tidak harus diberikan kepada penanggung.

Di bidang hukum pengangkutan, pedagang perantara juga dikenal, yaitu

ekspeditur yang diatur dalam title V bagian kedua, Buku Ke I ( pasal 86 sampai

dengan Pasal 90 KUHD ). DalamPasal 86 KUHD disebutkan Ekspeditur adalah orang

yang pekerjaannya menyuruh mengangkat barang-barang dagangan dan barang-

barang di darat atau di perairan.

Dalam kaitannya dengan masalah tersebut Sukardono, mengemukakan ada

persamaan antar Ekspeditur dengan Pengusaha Pengangkutan, yaitu mereka keduanya

memberikan perantaraan dalam hal pengangkutan barang-barang antara pengirim dan

penerima, meliput jarak dari tempat pemberangkatan hingga sampai tempat tujuan,

hanya saja ekspeditur mencarikan pengangkutan bagi pengirim biasanya bertindak

atas nama sendiri ( ingatlah pada komisioner terhadap Komiten ). Akan tetapi

biasanya tidak mengangkut sendiri, jadi biasanya ekspeditur tidak mengadakan

perjanjian pengangkutan melakukan perjanjian pengangkutkan dengan pengirim

untuk sejumlah biaya angkurtan sekaligus, hanya saja ekspeditur tidak menjanjikan


bahwa ekspediturlah sendiri (sebagai pengusaha ) akan menyelenggarakan seluruh

pengangkutan itu walaupun sarangkali ekspeditur tidak mengangkut sendiri15

B. Dasar Hukum Agen Asuransi

.

Banyak istilah dalam teori hukum maupun praktek ditujukan untuk pengertian

agen atau distributor ini. Misalnya adalah sebagai berikut : Agen, Distributor, Broker,

Pialang, Dealer, Makelar, Komissioner, Ekspeditur, Representative, Perantara, Calo.

Meskipun banyak istilah yang digunakan untuk pengertian agen ini, tetapi istilah “

agen “ ( dalam bahasa Inggris disebut “ agent “) lebih sering digunakan dalam

literature dan lebih mempunyai karakteristik yang umum.

Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memperkenalkan

istilah “ makelar “ dan “ komisioner “, yang dalam praktek sudah tidak populer lagi.

Sedangkan dalam bidang property dan real estate lebih dikenal dengan istilah broker

atau agen. Selanjutnya, dalam bidang jual beli saham di pasar modal, yang lebih

dikenal adalah pialang ( broker ) atau dealer. Sedangkan, yang dimaksud dengan agen

adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mewakili pihak lainnya ( yang disebut

dengan principal ) untuk melakukan kegiatan bisnis ( misalnya menjual produk )

untuk dan atas nama principal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran

tertentu, di mana sebagai imbalan atas jerih payahnya itu, agen akan mendapatkan

komisi tertentu. Apabila dalam wilayah tertentu hanya ditunjuk 1 ( satu ) agen, maka

untuk hal seperti itu disebut dengan agen tunggal ( sole agent ).

Masalah hukum keagenan ini juga banyak bersentuhan dengan hukum bisnis

internasional, mengingat karena keterbatasannya produsen luar negeri, seringkali

menunjuk agen pemasaran dari produk-produknya di suatu Negara tujuan pemasaran.

15 Abdul Muis, op.cit, hal. 53


Bagi kebanyakan produsen, hal ini jauh lebih menguntungkan dan praktis daripada dia

membuka cabangnya sendiri di Negara wilayah pemasaran produknya itu16

Agen perusahaan pada dasarnya dalam menjalankan usahanya bergerak dalam

bidang yang sama dengan perusahaan yang diageninya. Dalam dunia asuransi dikenal

juga istilah agen asuransi yang merupakan perantara dari perusahaan asuransi dengan

pihak tertanggung baik dalam penutupan pertanggungan dan penyelesaian klaim

asuransi. Apalagi bila diperbandingkan perusahaan keagenan ini dengan makelar dan

komisioner maka perusahaan keagenan lebih mendekati sifat perusahaannya kepada

Komisioner

.

Usaha keagenan selalu dijumpai dalam praktek perdagangan walaupun

undang-undangnya secara khusus tidak atau belum ada. Peraturan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang hanya mengenal dua jenis pedagang perantara yaitu

Makelar dan Komisioner. Disamping itu dalam hukum pengangkutan dikenal

ekspeditur. Usaha keagenan dapat timbul dari perjanjian dan dapat berdasarkan surat

kuasa. Agen perusahaan merupakan perusahaan yang berdiri dan mewakili

kepentingan pengusaha dan dapat mewakili lebih dari satu perusahaan. Namun tidak

boleh merugikan kepentingan perusahaan yang diageninya.

17

1. Dalam KUH Perdata tentang Kebebasan Berkontrak.

.

Dasar hukum pengaturan keagenan terdapat dalam ketentuan-ketentuan

sebagai berikut :

2. Dalam KUH perdata tentang Kontrak Pemberian Kuasa.

3. Dalam KUH Dagang tentang Makelar.

4. Dalam KUH Dagang tentang Komosioner.

16 Munir Fuady. Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 244. 17 Abdul Muis, op.cit, hal. 53.


5. Dalam bidang-bidang hukum khusus, seperti dalam perundang-undangan di

bidang pasar modal yang mengatur tentang dealer atau pialang saham.

6. Dalam peraturan administrative, semisal peraturan dari departemen

perdagangan atau perindustrian, yang mengatur masalah administrasi dan

pengawasan terhadap masalah keagenan itu18

.

C. Fungsi Agen Asuransi Dan Syarat-Syarat Agen Asuransi

Menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik

Indonesia No. 2 Tahun 1992 Tanggal 11 Februari 1992 Tentang Usaha Perasuransian,

Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan

jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Peran para agen dalam industri perasuransian sangat penting. Profesi agen

asuransi adalah suatu profesi yang membutuhkan orang-orang dengan integritas tinggi

dan mempunyai kemampuan serta kemauan untuk melayani masyarakat secara

efektif. Di Negara- Negara yang sudah maju seperti Amerika, Negara-negara Aropa,

Australia, dan Jepang, memiliki polis asuransi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi

masyarakatnya. Bahkan di Jepang, bila dirata-ratakan setiap orang diproteksi oleh

lebih kurang dua atau tiga polis.

Di Indonesia pada dasawarsa terakhir terjadi perkembangan kepemilikan polis

yang menggembirakan karena ditunjang oleh tingkat kemajuan ekonomi dan

pendapatan per kapita. Dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi suatu

bangsa maka kesadaran beransuransi pun akan semakin meningkat. Konsekuensinya,

jumlah perusahaan asuransi akan semakin meningkat, demikian juga kualitas tenaga

18 Munir Fuady, op.cit, hal. 246.


penjualnya19

1. Menyingkirkan ketidakselarasan pandangan ( cognitive dissonance ) nasabah atau

pelanggan dengan memastikan kembali kepada pemilik polis / tertanggung dan

anggota keluarga lainnya tentang keputusan mereka untuk membeli produk

asuransi tersebut.

. Seorang agen asuransi adalah penjual perorangan ( personal selling ).

Personal selling merupakan alat promosi yang paling efektif jika produk yang

dipasarkan itu kompleks, memerlukan biaya atau modal yang besar, jarang dibeli,

harus disesuaikan dangan kebutuhan pembeli, dan memerlukan pelayanan purnajual.

Perusahaan-perusahaan yang menggunakan system distribusi personal selling

menggunakan dua jenis kegiatan dalam bauran promosi ( promotion mix ) mereka.

Pertama, perusahaan tersebut menggunakan personal selling untuk mempromosikan

perusahaannya sendiri dan produk-produk yang akan dijualnya. Kedua , personal

selling digunakan dengan menempatkan tenaga agen sebagai wakil perusahaan atau

organisasi.

Dalam menyampaikan polis asuransi, diberikan kesempatan kepada para agen

untuk melakukan tujuh fungsi penting berikut ini :

2. Menjadikan dasar bagi penjualan berikut atau pembelian ulang dengan

mengingatkan pemilik polis tntang kebutuhan asuransi lain yang belum dipenuhi

saat ini atau di masa yang akan datang.

3. Menegaskan kembali bahwa agen akan senantiasa memberikan pelayangan yang

berkualitas bagi pemilik polis.

4. Mendorong dan mengingatkan pemilik polis untuk menelepon jika di kemudian

hari mendapat masalah atas polisnya dan memerlukan suatu jawaban atau

penjelasan.

19 Ketut Sendra. Panduan Sukses Menjual Asuransi..PPM, Jakarta, 2002, hal. 119.


5. Menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam polis yang menjadi hak dan kewajiban

pemegang polis serta pengecualiannya.

6. Memperoleh nama-nama dari “ reffered lead “ sebagai prospek selanjutnya.

7. Memperkuat hubungan atau relasi dengan nasabah ( client ) dan membantu agar

kesinambungan pertanggungan tercapai ( persistency )

Tenaga agen dan cara melaksanakan upaya personal selling sangat tergantung

dan benar-benar mewakili perusahaan asuransi. Oleh karena itu, tenaga agen harus

dilatih dengan optimal agar dapat memahami produk-produk perusahaan, falsafah

penjualan, dan kontrak pertanggungan.

Telah diketahui sebelumnya bahwa produk asuransi yang dipasarkan

merupakan komoditi atau barang tidak nyata (intangible goods ). Oleh karena itu,

profesionalisme seorang agen dalam mendistribusikan atau memasarkan produk

asuransi sangat diperlukan. Selain intangible, masih banyak spesifikasi lain dari

produk asuransi yang berbeda dengan produk intangible lainnya, misalnya produk

asuransi pada umumnya menjual janji, dan janji tersebut baru dapat direalisasikan

apabila risiko yang diperjanjikan itu terjadi.

Dalam perusahaan asuransi AIA financial terdapat beberapa syarat untuk

dapat menjadi agen asuransi, diantaranya adalah :

1. Agen harus berpengalaman dibidang asuransi

2. perusahaan menyetujui dibukanya suatu agency termasuk pelatihan dan izin agen

yang disyaratkan telah dipenuhi

3. Agen hanya mewakili perusahaan

Seluruh surat permohonan asuransi yang diterima oleh agen, harus diserahkan

kepada Perusahaan dan seluruh surat permohonan asuransi yang diterima oleh

agen harus terlebih dahulu diserahakn kepada perusahaan. Apabila perusahaan


menolak atau tidak menyetujui permohonan tersebut, maka permohonan tersebut

akan diserahkan kepada perusahaan lain yang merupakan anggota dari AIA

GROUP. Selama perjanjian ini berlaku, agen setuju untuk mengikatkan diri untuk

tidak memasarkan atau menjual, baik langsung maupun tidak langsung dan

dengan cara apapun, produk asuransi dari perusahaan lain atau perseorangan

kecuali dengan izin tertulis dari perusahaan.

4. Agen sebagai wali

Seluruh uang, barang-barang maupun jaminan yang diterima oleh agen untuk dan

atas nama perusahaan dikuasai oleh agen hanya sebagai wali. Agen dilarang

menggunakan, memanfaatkan atau menjual dengan cara apapun uang, barang-

barang atau jaminan tersebut, dan agen wajib ,melaporkan dan menyerahkan

kepada perusahaan seluruh uang, barang-barang atau jaminan yang berada dalam

penguasaan agen tersebut, paling lambat 1 ( satu ) hari kerja sejak uang, barang-

barang atau jaminan tersebut diterima.

5. Laporan agen

Agen, pada saat diminta oleh perusahaan, wajib untuk memberikan laporan

terperinci kepada perusahaan mengenai polis-polis, surat permohonan asuransi,

tanda terima, atau catatan yang berada dalam penguasaannya untuk diserahkan

kepada atau diambil oleh pemegang polis, mengenai polis-polis, surat

permohonan asuransi, tanda terima yang dikembalikan oleh pemegang polis

kepada agen untuk dibatalkan oleh perusahaan, dan mengenai setiap transaksi

yang dilakukan oleh agen. Agen, pada saat diminta oleh perusahaan, juga harus

memberikan secara terperinci atas seluruh uang, barang-barang atau jaminan milik

perusahaan yang berada dalam penguasaan agen. Seluruh laporan dan

pertanggung jawaban yang diberikan agen kepada perusahaan wajib ditanda-


tangani sendiri oleh agen. Apabila laporan dan pertanggung jawaban tersebut

menunjukan bahwa agen telah menguasai uang, barang-barang atau jaminan milik

perusahaan, maka pada saat diminta oleh perusahaan, agen wajib segera

menyerahkan uang, barang-barang atau jaminan tersebut kepada perusahaan.

6. Penyerahan polis

Agen dilarang menyerahkan polis yang diterbitkan oleh perusahaan kepada

siapapun kecuali jika orang yang yang menjadi dasar diterbitkan polis asuransi

jiwa itu dalam keadaan sehat, dan dalam hal apapun, kecuali dengan persetujuan

perusahaan, dilarang menyerahkan kepada orang lain atau wakil seseorang atau

perusahaan, polis atau tanda terima perpanjangan dari perusahaan sampai premi

yang jatuh tempo benar-benar telah dibayar penuh kepada perusahaan.

7. Larangan perubahan dokumen

a. Agen dilarang mengubah, menambah dan/atau menghapus data-data yang

tercantum dalam dokumen milik perusahaan, atau surat permohonan asuransi

atau data pemegang polis dan tertanggung yang , dari waktu ke waktu, berada

dalam penguasaan agen.

b. Agen dilarang menggunakan atau menyediakan ilustrasi, surat pemahaman,

brosur, bahan pemasaran atau dokumen apapun baik dalam bentuk tertulis

ataupun elektronik kepada calon pemegang polis atau pihak manapun selain

ilustrasi, surat pemahaman, brosur, bahan pemasaran atau dokumen lain yang

telah disediakan atau diberikan oleh perusahaan kepada agen untuk digunakan.

c. Agen harus memastikan bahwa setiap perubahan yang dibuat/ dilakukan

dalam asli surat permohonan asuransi ditandatangani oleh pemegang polis dan

agen. Ketentuan ini tidak berlaku apabila surat permohonan asuransi

dikirimkan dalam bentuk elektronik


8. Batas kewenangan agen

a. Agen dilarang untuk melakukan negosiasi, mengikatkan diri ke dalam kontrak

dan/atau perjanjian untuk dan atas nama perusahaan, dan oleh karena itu

perusahaan tidak akan terikat oleh kontrak dan atau perjanjian apapun yang

dibuat oleh agen. Namun demikian, ketentuan dalam pasal ini tidak

mempengaruhi atau mengurangi hak agen untuk memasarkan atau menjual

produk asuransi dan/atau anuitas dengan tujuan untuk mewujudkan perjanjian

asuransi antara perusahaan dengan seseorang atau suatu badan usaha yang

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

b. Agen tidak mempunyai kewenangan untuk membuat, mengubah atau

membatalkan perjanjian apapun, atau menghapuskan atau menimbulkan

kewajiban atau hutang atau piutang perusahaan; atau menerima ung yang

menjadi atau akan menjadi jatuh tempo kepada perusahaan, kecuali atas dasar

tanda terima premi yang telah ditandatangani oleh petugas perusahaan yang

berwenang yang hanya diberikan kepada agen untuk ditagihkan apabila telah

mematuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam tanda terima tersebut.

Agen tidak berwenang untuk mengkredit atau memotong premi yang belum

secara sah diterima menurut perjanjian dan instruksi perusahaan. Kewenangan

agen hanya sebatas yang telah dinyatakan secara tegas dalam perjanjian ini.

c. Agen wajib untuk segera melaporkan kepada perusahaan atas klaim yang

diajukan oleh pemegang polis atau yang ditunjuk untuk menerima manfaat

asuransi (beneficiary ), dan agen, dalam keadaan apapun, dilarang untuk

mengakui suatu kewajiban atau menawarkan jasa untuk menyelesaikan klaim

atas nama perusahaan.


d. Agen dilarang untuk membuat dan atau menyampaikan pernyataan, gambaran,

perbandingan apapun baik secara tertulis maupun lisan, yang menurut

sepengetahuan agen tidak benar, palsu atau belum dibuktikan kebenarannya,

yang berkaitan dengan produk asuransi atau informasi keuangan. Agen akan

mematuhi atau tunduk pada setiap peraturan dalam bentuk apapun baik yang

dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah maupun asosiasi perusahaan.

9. Kerahasiaan informasi

a. Agen mengakui dan menyetujui bahwa semua informasi pemegang polis

termasuk data pemegang polis atau calon pemegang polis atau tertanggung

yang diberikan kepada atau yang diperoleh oleh agen, untuk tujuan perjanjian

ini, merupakan rahasia dan semua informasi tersebut, dari waktu ke waktu,

merupakan milik perusahaan. Selanjutnya agen menyetujui untuk menjaga

kerahasiaan informasi tersebut dan tidak akan mengungkapkan ( kecuali

diperintahkan oleh pengadilan ), memberikan, menjual atau dengan cara apapun

baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan informasi tersebut

diketahui dan berpindah kepada pihak ketiga kecuali telah mendapatkan

persetujuan tertulis dari pihak perusahaan. Agen dengan ini menyetujui tidak

akan menggunakan informasi tersebut selain untuk kepentingan perusahaan.

b. Apabila selama terikat dalam perjanjian ini, agen memperoleh informasi rahasia

yang berhubungan degan bisnis perusahaan, termasuk tapi tidak terbatas pada

rahasia dagang, pengetahuan tentang metode bisnis, nasabah, penentuan premi,

maka agen dengan ini tidak akan menggunakan atau mengungkapkan rahasia

tersebut kepada pihak ketiga kecuali atas perintah pengadilan.

10. Pengembalian data dan dokumen oleh agen


a. Agen pada saat diminta oleh perusahaan, wajib dengan segera mengembalikan

kepada perusahaan semua polis dan tanda terima premi yang belum diserahkan

kepada pemegang polis atau sebaliknya, yang ada dalam penguasaan agen.

b. Dalam hal perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun, maka agen wajib untuk

mengembalikan kepada perusahaan semua dokumen dan data ( baik yang

tercetak, tertulis maupun elektonis ) atau dalam bentuk perangkat lunak yang

masih berada dalam penguasaan atau kepemilikan agen sehubungan dengan

perjanjian ini, maupun yang menjadi milik perusahaan, dan agen dengan ini

menjamin bahwa tidak ada salinan dalam bentuk apapun yang dibuat, disimpan

atau didistribusikan kecuali yang telah dibuat sebelumnya dengan seizin

perusahaan.

11. Larangan penerbitan atau pemasangan iklan oleh agen

Agen dilarang untuk menerbitkan atau menyebabkan diterbitkannya iklan apapun

mengenai perusahaan atau perusahaan asuransi yang lain di surat kabar, majalah

atau jenis media lainnya ( baik tercetak, tertulis maupun dalam bentuk elektronis )

tanpa mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari perusahaan. Agen juga

dilarang untuk membagikan, mendistribusikan atau menyebabkan diterbitkannya

atau didistribusikannya surat edaran atau tulisan, atau menyebabkan dituliskannya

suatu berita di surat kabar, majalah, publikasi, media lain atau kepada pihak yang

berwenang, tentang perusahaan atau perusahaan asuransi lainnya tanpa

mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari perusahaan. Dalam hal terjadi

tuntutan hukum terhadap perusahaan sebagai akibat tindakan atau pernyataan agen

yang melebihi batas kewenangannya, maka seluruh biaya dan kerugian yang

timbul akan menjadi tanggung jawab agen secara pribadi.

12. Perjumpaan hutang


Perusahaan sepenuhnya berhak untuk dari waktu ke waktu, dan agen dengan ini

memberi kewenangan dan kuasa kepada perusahaan untuk melakukan perjumpaan

hutang antara uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan ( termasuk tapi tidak

terbatas pada kompensasi yang telah dibayar, bonus, insentif, atau apapun

namanya ) kepada agen dengan kewajiban atau saldo pinjaman agen kepada

perusahaan atau pinjaman agen kepada pihak ketiga manapun yang memiliki

tuntutan kepada perusahaan. Perjumpaan hutang ini tidak dapat menimbulkan

tuntutan hukum apapun kepada perusahaan sehubungan dengan adanya sejumlah

uang yang ditahan oleh perusahaan selama agen masih memiliki hutang atau

kewajiban lain yang sah kepada perusahaan atau pihak ketiga lainnya. Apabila

terjadi pengakhiran perjanjian ketentuan ini akan tetap berlaku untuk jangka

waktu 1( satu) tahun sejak perjanjian berakhir.

13. Larangan pemberian potongan harga atau bujukan

a. Agen, selama perjanjian berlaku atau setelah perjanjian berakhir, dilarang

untuk membayarkan atau memberikan, atau menawarkan untuk membayarkan

atau memberikan potongan premi sebagai bujukan terhadap seseorang untuk

mengikuti asuransi. Agen dilarang untuk berupaya atau mencoba untuk

membujuk, baik secara lansung maupun tidak langsung, agen lainnya atau

wakil perusahaan untuk menghentikan kerjasamanya dengan perusahaan atau

mengakhiri perjanjian keagenannya dengan perusahaan ( sebagaimana berlaku

).

b. Agen, selama perjanjian berlaku atau setelah perjanjian berakhir, dilarang

untuk turut serta dalam suatu rencana atau membujuk pemegang polis atau

siapapun, untuk membuat klaim asuransi apapun yang tidak wajar dan tidak

sah dan agen dilarang untuk menerima atau berusaha untuk menerima


pembayaran uang apapun baik sebagian atau sepenuhnya, dari klaim yang

dibayarkan oleh perusahaan yang terbukti sah maupun dari hasil penyelesaian

atas klaim.

c. Tanpa mengesampingkan butir (a) dan (b), jika seorang agen sebelum menjadi

agen dari perusahaan adalah agen dari perusahaan asuransi lain, maka agen

dilarang secara sadar menyebabkan seorang pemegang polis dari perusahaan

asuransi lain untuk mengubah, menghentikan, membatalkan atau mengganti

polis yang dimilikinya.

d. Selama jangka waktu 1 ( satu ) tahun sejak perjanjian ini berakhir, agen

dilarang untuk membujuk atau menerima atau berusaha membujuk, baik

secara langsung maupun tidak langsung, agen lainnya, agency leader,

karyawan atau wakil perusahaan untuk meninggalkan atau mengakhiri

perjanjiannya atau perjanjian lainnya dengan perusahaan ( apabila ada ).

14. Kewajiban agen untuk mengungkapkan informasi dengan benar dan mengganti

kerugian

a. Agen wajib untuk mengungkapkan secara benar kepada perusahaan setiap fakta

dan keadaan calon pemegang polis dan tertanggung yang berkaitan dengan

penerimaan risiko yang akan dilakukan oleh perusahaan dan secara akurat

memberitahu perusahaan mengenai semua fakta yang diberikan kepadanya oleh

calon pemegang polis atau tertanggung dan/ atau orang lain yang berkaitan

dengan penerimaan risiko tersebut oleh perusahaan.

b. Agen harus bertanggung jawab atas segala kerugian financial dan/ atau non

financial yang dialami oleh perusahaan sebagai akibat kelalaian agen untuk

menyampaikan fakta yang diketahuinya dan/ atau kelalaian dalam


mengungkapkan secara akurat fakta yang diterima oleh agen yang berkaitan

dengan penerimaan risiko oleh perusahaan.

15. Keseluruhan perjanjian

a. Perjanjian ini, termasuk memorandum atau surat-surat yang ditandatangani atau

ketentuan target, evaluasi, dan kompensasi agen, dan segala perubahannya

merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak dalam perjanjian ini.

Kecuali perusahaan menyatakan sebaliknya secara tertulis, perjanjian ini

menggantikan, mencabut dan membatalkan perjanjian atau kesepakatan apapun

atau hubungan apapun yang telah ada sebelumnya antara perusahaan dengan

agen, baik dalam kedudukannya sebagai agen, perantara atau apapun.

b. Kecuali perubahan sebagai akibat dari hak perusahaan untuk mengubah,

mancabut atau membatalkan ketentuan target, evaluasi dan kempensasi agen

baik secara keseluruhan atau sebagian sabagaimana dimaksud dalam perjanjian

ini, apabila terdapat perubahan yang diwajibkan oleh undang-undang yang

mengakibatkan bagian dari perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau sebaliknya,

maka perubahan tersebut tidak akan berlaku atau tidak berpengaruh secara

hukum kecuali jika perubahan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani

oleh perusahaan dan agen.

16. Pengakhiran perjanjian

Perjanjian ini berakhir saketika tanpa adanya pemberitahuan dari perusahaan

kepada agen, dalam hal :

a. Agen tidak memenuhi syarat dan ketentuan kegiatan, pelatihan, target produksi,

persistensi, atau persyaratan lain sehubungan dengan kegiatan usaha selaku

agen yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh perusahaan, asosiasi asuransi

atau oleh instansi pemerintah Republik Indonesia.


b. Jika terjadi suatu pelanggaran atas perjanjian ini atau pelanggaran atas

pedoman/ petunjuk, persyaratan, kebijakan, pengarahan atau surat edaran dari

perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Pedoman Etika Berbisnis (

“Market Conduct Guidelines”) perusahaan yang berlaku beserta perubahannya

yang dikeluarkan oleh perusahaan dari waktu ke waktu.

c. Agen menjalankan kegiatan penjualan efek, unit trust, atau produk keuangan

yang bertentangan dengan perjanjian ini.

d. Upaya sukarela atau paksa oleh atau terhadap agen dalam hal kepailitan atau

agen diputuskan pailit berdasarkan hukum kepailitan.

e. Jika agen melanggar ketentuan, persyaratan atau pasal-pasal manapun dari

perjanjian ini atau dengan cara apapun ( baik sengaja maupun tidak sengaja )

tidak memenuhi ketentuan, persyaratan, atau pasal-pasal dari perjanjian ini.

f. Agen melakukan penipuan, tidak jujur atau pelanggaran kepercayaan.

g. Agen terbukti terlibat tindakan criminal yang dapat mempengaruhi posisinya

sebagai agen asuransi, atau dinyatakan bersalah berkelakuan tidak baik oleh

lembaga professional dimana agen menjadi anggotanya.

h. Ketentuan target, evaluasi dan kompensasi agen sebagaimana dimaksud dalam

perjanjian ini dicabut.

Selain hal yang telah disebutkan diatas, maka perjanjian dapat diakhiri :

a. Dengan penarikan diri perusahaan dari wilayah usaha agen.

b. Oleh salah satu pihak tanpa alas an apapun dengan pemberitahuan secara

tertulis 15 ( lima belas ) hari sebelumnya.

c. Dengan meninggalnya agen.

17. Hak agen untuk menjual produk keuangan


a. Agen hanya berhak untuk memasarkan atau menjual efek, unit trust, dana atau

rencana investasi ( “ Produk Keuangan”) dari suatu perusahaan atau orang jika

perusahaan telah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada agen

untuk melakukannya. Agen harus memenuhi semua persyaratan hukum dan

sesuai peraturan serta persyaratan selanjutnya atau syarat-syarat yang akan

ditetapkan oleh perusahaan atas kebijaksanaannya sendiri.

b. Kecuali perusahaan secara tegas menyatakan lain, agen hanya berhak untuk

mempromosikan, memasarkan dan menyalurkan Produk Keuangan yang

disponsori dan/ atau disetujui oleh perusahaan dari waktu ke waktu. Dalam hal

ini, perusahaan setiap saat berhak untuk menarik dan mencabut Produk

Keuangan tersebut.

c. Untuk tujuan perjanjian ini dan tanpa membatasi hak-hak para pihak

sebagaimana diuraikan dalam perjanjian ini, akan berlaku juga terhadap

penjualan Produk Keuangan oleh agen. Semua acuan kepada “pemegang polis”

akan mengacu kepada “klien”, “premi” berkenaan dengan setiap polis asuransi

akan mengacu kepada jumlah kepesertaan yang dapat dibayarkan berkenaan

dengan Produk Keuangan dan “polis-polis” akan mengacu kepada “Produk

Keuangan”, sesuai keadaannya.

18. Kepatuhan terhadap perjanjian

Agen wajib untuk selalu mematuhi syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan yang

diuraikan dalam perjanjian ini. Apabila perusahaan tidak segera mengambil

tindakan terhadap pelanggaran atas ketentuan dan persyaratan perjanjian yang

dilakukan oleh agen, maka hal ini tidak dapat dianggap sebagai pengesampingan

atas hak-hak perusahaan untuk dengan segera mengakhiri perjanjian ini atau

melakukan upaya hukum menurut hukum yang berlaku dari waktu ke waktu, atau


ditafsirkan sebagai suatu pemberian persetujuan kepada agen untuk tidak

bertindak sesuai dengan perjanjian ini. Agen selanjutnya menyetujui untuk

mematuhi semua aturan, garis-garis pedoman, persyaratan, kebijakan dan instruksi

atas pedoman/petunjuk, persyaratan, kebijakan, pengarahan atau surat edaran dari

perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Market Conduct Guidelines

perusahaan apabila terjadi pengakhiran perjanjian yang berlaku beserta

perubahannya yang dikeluarkan oleh perusahaan dari waktu ke waktu.

19. Kepatuhan terhadap hukum, undang-undang dan pedoman

Agen wajib mematuhi semua peraturan, perundang-undangan dan garis-garis

pedoman industri asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengumuman-

pengumuman, instruksi-instruksi dan surat-surat edaran, yang diterbitkan oleh

instansi pemerintah yang berwenang termasuk Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

(“AAJI”), sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. Agen selanjutnya wajib

mematuhi pedoman, persyaratan, kebijaksanaan, instruksi atau edaran dari

perusahaan termasuk Market Conduct Guidelines yang berlaku dan dikeluarkan

oleh perusahaan dari waktu ke waktu, dan memenuhi syarat-syarat kegiatan,

pelatihan, target produksi, persistensi atau persyaratan lainnya sehubungan dengan

kegiatan usaha agen yang telah ditentukan oleh perusahaan atau instansi

pemerintah yang berwenang termasuk AAJI dengan segala perubahannya dari

waktu ke waktu.

20. Penghentian hak-hak agen pada saat berakhirnya perjanjian

Hak agen atas kompensasi, bonus ataupun pembayaran lain dalam bentuk apapun

atas semua premi yang diterima perusahaan akan berakhir dengan berakhirnya

perjanjian oleh sebab apapun, kecuali perjanjian ini berakhir karena meninggalnya

agen sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.


21. Pengalihan perjanjian

Perusahaan dapat mengalihkan perjanjian ini baik secara keseluruhan atau

sebagian kepada penggantinya atau kepada perusahaan lain yang merupakan

afiliasi dari perusahaan. Namun demikian, agen dilarang untuk mengalihkan, atau

mengklaim telah mengalihkan setiap hak atau kepentingan agen yang mungkin

ada tanpa persetujuan terlebih dahulu dari perusahaan. Perusahaan dapat

mengalihkan perjanjian ini baik secara keseluruhan atau sebagian kepada

penggantinya atau kepada perusahaan lain yang merupakan afiliasi dari

perusahaan. Namun demikian, agen dilarang untuk mengalihkan, atau mengklaim

telah mengalihkan setiap hak atau kepentingan agen yang mungkin ada tanpa

persetujuan terlebih dahulu dari perusahaan. Persetujuan perusahaan atas

pengalihan tidak dapat ditafsirkan atau menyiratkan pengakuan atau pertanggung-

jawaban perusahaan atas keabsahan, keberlakuan dan kelengkapan pengalihan

tersebut.

22. Agen bukan karyawan perusahaan

Para pihak sepakat dan setuju bahwa hubungan antara agen dan perusahaan

sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan dengan cara

apapun sebagai hubungan karyawan-majikan atau pekerja-pengusaha, baik secara

tersurat maupun tersirat, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.

23. Hak perusahaan untuk mengumumkan berakhirnya perjanjian

Agen dengan ini menyatakan setuju dan memberi hak kepada perusahaan untuk

membuat pengumuman dikoran-koran, media elektronik apapun atau dengan

agen, dan oleh karena itu agen sudah tidak berwenang lagi untuk memasarkan

atau menjual asuransi apapun atas nama perusahaan ataupun menagih premi-


premi dan pembayaran lainnya dengan cara apapun atas nama perusahaan yang

bersifat mengikat terhadap perusahaan.

24. Hak perusahaan untuk menghentikan sementara kegiatan agen.

Agen menyetujui bahwa perusahaan berdasarkan kewenangan yang dimiliki

perusahaan semata-mata mempunyai hak menghentikan untuk sementara waktu

kegiatan agen dalam memasarkan produk asuransi sesuai dengan Market Conduct

Guidelines yang dapat diubah dari waktu ke waktu. Penghentian sementara waktu

ini dapat berpengaruh terhadap kewajiban perusahaan untuk membayar bonus,

tunjangan ,kompensasi apapun baik yang sudah menjadi haknya sekarang maupun

dikemudian hari.

25. Kartu identitas agen

a. Agen wajib, setiap waktu selama perjanjian ini berlaku, memiliki kartu lisensi

yang sah (“Kartu Lisensi”) yang diterbitkan oleh AAJI yang memberikan

kewenangan kepada agen untuk melakukan pemasaran asuarnsi atas nama

perusaahan dan agen wajib menunjukan kartu lisensi tersebut untuk diperiksa

bila diminta oleh pemegang polis perusahaan ataupun publik pada umumnya

yang berminat untuk membeli asuransi dari perusahaan.

b. Agen harus menggunakan kartu lisensi ini guna kepentingan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 25 paragraf (a) perjanjian ini dan tidak akan

menggunakan kartu lisensi tersebut untuk tujuan lain.

26. Perilaku usaha perasuransian

a. Agen harus memastikan bahwa ia layak untuk melaksanakan perjanjiaan ini

dan selalu berperilaku secara profesional, adil, dapat dipercaya dan jujur

dalam melaksanakan kewajibannya sebagai agen asuransi.


b. Agen harus bertindak yang terbaik untuk kepentingan calon pemegang polis,

menempatkan kepentingan klien diatas kepentingan pribadi. Agen wajib

memberitahukan secara lengkap dan jelas setiap fakta yang dibutuhkan oleh

calon pemegang polis untuk membuat keputusan yang tepat, memberikan

pertimbangan – pertimbangan atas tujuan investasi calon pemegang polis

keadaan keuangan, dan hal lain yang dibutuhkan, dan secara berkesinabungan

memberikan layanan purna kepada pemegang polis dan ahli warisnya.

27. Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam perjanjian

ini dianggap telah disampaikan secara patut jika dilakukan melalui surat/pos

tercatat ke alamat terakhir agen yang diketahui perusahaan, atau sebagaimana

tercantum dalam perjanjian ini, atau ke alamat kantor perusahaan dimana agen

ditugaskan (sebagaimana berlaku). Dalam hal pengiriman dilakukan melalui

faksimili atau media elektronik, suatu pemberitahuan dianggap telah diterima oleh

pihak penerima pada tanggal pengiriman itu asalkan setelah itu salinan asli dari

faksimili atau berita elektronik yang telah dibubuhi tandatangan dikirimkan.

Dalam hal pengiriman dilakukan melalui surat/pos tercatat maka pemberitahuan

dianggap telah diterima pada tanggal 2 (dua) hari kalender sesudah pemberitahuan

tersebut dikirimkan.

28. Judul perjanjian

Judul yang dipergunakan dalam perjanjian ini hanya merupakan referensi saja dan

tidak berpengaruh terhadap konstruksi perjanjian dan tidak memiliki akibat

hukum.

29. Lain-lain


Dalam hal perjanjian ini diterjemahkan atau ditandatangani dalam bahasa selain

bahasa Indonesia, maka jika terjadi perselisihan maka yang berlaku adalah versi

bahasa Indonesia.

30. Hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa

a. Perjanjian ini ditafsirkan dan diatur menurut hukum Negara Republik

Indonesia.

b. Segala sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini sedapat

mungkin akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh

para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya

pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya mengenai

adanya sengketa tersebut.

c. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut

gagal, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan

melalui dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di

Pengadilan Negeri Tangerang, Banten.

D. Hubungan Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi

Dalam suatu perusahaan asuransi, sifat dasar asuransi yaitu kerja sama.

Kenyataan bahwa perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya dengan penuh

semangat bersaing dengan perusahaan lain. Di dalam beberapa hal keadaan ini

timbul dari kepentingan ekonomi. Banyak kerja sama organisasi dibentuk dan

didukung oleh kelompok perusahaan asuransi yang berarti melipatgandakan

kemampuan pertanggungan dibandingkan jika setiap perusahaan asuransi

melaksanakan secara sendiri-sendiri. Kerja sama seperti itu biasanya disebut

konsorsium. Agency system dapat timbul karena memberikan keuntungan bagi


perusahaan asuransi. Sebagian besar perusahaan asuransi berpendapat bahwa

tidaklah ekonomis mempunyai agen sendiri yang ditempatkan di wilayah tertentu

yang dilakukan dalam asuransi jiwa dengan harapan agar agen tersebut hanya

mewakili satu perusahaan saja. Ada sejumlah hal yang mendukung pernyataan

tersebut :

1. Kapasitas financial perusahaan asuransi terbatas untuk menangani seluruh

aktivitas yang ditawarkan kepadanya dalam satu wilayah tertentu, karena

kekhawatiran terkonsentrasinya risiko. Dengan kekhawatiran itu, perusahaan

asuransi akan menolak tawaran tersebut dan para agen akan kehilangan

komisi. Disamping itu, konsumen akan mencari keuntungan kesana kemari

untuk menentukan perusahaan asuransi mana yang bersedia memberikan

penutupan kepadanya. Hal itu dapat disederhanakan apabila agen mewakili

beberapa asuransi. Dengan demikian, agen akan dapat memasarkan produk-

produk yang ditanganinya.

2. Sekalipun perusahaan asuransi menerima seluruh transaksi yang ditawarkan,

tetapi masih diragukan apakah seorang agen akan dapat memperoleh gaji yang

memadai untuk menopang hidupnya seperti apabila dia menangani beberapa

perusahaan asuransi. Potensi konsumen yang mencari pelayanan asuransi

dalam suatu wilayah adalah terbatas dan akan terbagi diantara beberapa

perusahaan asuransi. Oleh karena itu, agen yang mewakili satu perusahaan

asuransi saja tidak akan dapat memperoleh pendapatan yang memadai, dan

karena itu tidak akan bersedia untuk melakukan hal tersebut.

3. Jika perusahaan asuransi memasuki wilayah baru, harus menyediakan

sejumlah servis minimal kepada konsumen, klaim-klaim harus ditangani,

pengumpulan premi, pemberian kredit dan emnjawab pertanyaan-pertanyaan


yang diajukan oleh para konsumen. Perusahaan asuransi diharapkan

melakukan sejumlah hal secara mendetil yang sangat mungkin tidak akan

dilakukannya secara langsung. Perusahaan asuransi belum mampu

melaksanakan tugas itu melalui wakilnya yang digaji tetap sehingga volume

usaha diwilayah tersebut cukup besar untuk menutup biaya-biaya yang

diperlukan. Dengan demikian, untuk menangani hal-hal tersebut diperlukan

jasa agen.20

Dalam perusahaan asuransi AIA Financial hubungan agen asuransi dengan

perusahaan asuransi adalah sebagai partner kerja. Hal itu tercantum dalam syarat-

syarat agen asuransi yaitu :

1. Agen hanya mewakili perusahaan

Seluruh surat permohonan asuransi yang diterima oleh agen, harus diserahkan

kepada Perusahaan dan seluruh surat permohonan asuransi yang diterima oleh

agen harus terlebih dahulu diserahakn kepada perusahaan. Apabila perusahaan

menolak atau tidak menyetujui permohonan tersebut, maka permohonan

tersebut akan diserahkan kepada perusahaan lain yang merupakan anggota dari

AIA GROUP. Selama perjanjian ini berlaku, agen setuju untuk mengikatkan

diri untuk tidak memasarkan atau menjual, baik langsung maupun tidak

langsung dan dengan cara apapun, produk asuransi dari perusahaan lain atau

perseorangan kecuali dengan izin tertulis dari perusahaan.

2. Agen sebagai wali

Seluruh uang, barang-barang maupun jaminan yang diterima oleh agen untuk

dan atas nama perusahaan dikuasai oleh agen hanya sebagai wali. Agen

dilarang menggunakan, memanfaatkan atau menjual dengan cara apapun uang,

20 Herman Darmawi, Drs. Manajemen Asuransi. Jakarta, Bumi Aksara, 2004, Hal. 199


barang-barang atau jaminan tersebut, dan agen wajib ,melaporkan dan

menyerahkan kepada perusahaan seluruh uang, barang-barang atau jaminan

yang berada dalam penguasaan agen tersebut, paling lambat 1 ( satu ) hari

kerja sejak uang, barang-barang atau jaminan tersebut diterima.

E. Perjanjian keagenan asuransi

Dalam usaha perasuransian, kedudukan agen asuransi sangatlah penting

karena selain berperan memasarkan produk asuransi yang pada akhirnya akan

meningkatkan penghasilan perusahaan, agen asuransi juga bertindak sebagai mediator

antara kepentingan tertanggung dan penanggung, baik ketika dalam proses klaim

ataupun jika terdapat permasalahan.

Secara hukum, berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992

tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, agen asuransi dilarang terikat lebih

dari satu perjanjian keagenan dengan satu perusahaan asuransi. Oleh karena itu, agen

asuransi hanya diperkenankan terikat dengan satu perusahaan asuransi.

Meskipun terikat dengan suatu perusahaan asuransi dan mendapatkan

penghasilan dari satu perusahaan asuransi, agen bukanlah pekerja/ karyawan

perusahaan asuransi. Kedudukan agen asuransi tetap sebagai pihak diluar perusahaan

asuransi yang bertindak untuk dan atas nama perusaaan asuransi.

Satu hal yang menarik dari perjanjian keagenan asuransi, meskipun

kedudukannya adalah sebagai pihak diluar perusahaan asuransi (mitra perusahaan),

yang sekilas dapat disimpulkan memiliki hubungan sama tinggi atau sederajat dengan

perusahaan asuransi, pada umumnya, perjanjian keagenan asuransi dibuat secara

sepihak oleh perusahaan asuransi dalam suatu perjanjian standar (perjanjian baku)

Hukum memang tidak menegaskan larangan diadakannya perjanjian baku atau

perjanjian standar, namun karena isi atau klausul perjanjian tersebut dibuat secara


sepihak, tentunya kedudukan agen asuransi berada dibawah kedudukan perusahaan

asuransi. Dalam hal ini, kedudukan perusahaan asuransi lebih bersifat apriori,

berkuasa untuk menentukan isi klausul perjanjian dan agen asuransi tertutup untuk

melakukan negoisasi atas klausul-klausul perjanjian tersebut sehingga dengan

demikian perusahaan asuransi cenderung lebih diuntungkan dalam banyak hal.

Contoh nyata, banyak ditemukan dalam perjanjian keagenan terdapat klausul yang

pada pokoknya perusahaan asuransi dapat melakukan pemutusan hubungan keagenan

secara sepihak tanpa harus membayar apa yang seharusnya menjadi hak-hak seorang

agen. Klausul ini, dalam hukum perjanjian disebut dengan klausul eksenorasi yaitu

klasula perjanjian yang memuat alasan salah satu pihak guna menghindari diri dari

kewajiban membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar

janji atau perbuatan melanggar hukum. Dengan klausul eksenorasi ini, dimunkinkan

hanya dengan alasan kinerja agen tidak memuaskan, perusahaan asuransi dapat

melakukan pemutusan hubungan keagenan secara sepihak tanpa membayar/

memberikan kompensasi yang seharusnya menjadi hak seorang agen.

Lalu, apakah dengan dimuatnya klausul eksenorasi tersebut seorang agen

asuransi yang diputuskan secara sepihak masih dapat menuntut hak-haknya ?

Jawabnya, agen asuransi tersebut tetap dapat menuntut perusahaan asuransi selama

agen asuransi tersebut dapat membuktikan bahwasanya :

1. Klausul pemutusan sepihak hubungan keagenan tersebut bertentangan dengan

kesusilaan, sehingga klausul tersebut batal menurut hukum

2. Klausul pemutusan sepihak dibuat dengan menyalahgunakan keadaan perjanjian,

sehingga klausul tersebut secara hukum dapat dibatalkan.

3. Pelaksanaan pemutusan sepihak hubungan keagenan tersebut tidak diberitahukan

secara patut dan pantas.


b a b ii agen asuransi dan perusahaan asuransi...

Documents