Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi :

Hal : s

Korupsi Demi Shabu-shabu,

B endes a Ditun tut ZTahfnDENPASAR, NusaBali

Dinyatakan bersalahmelakukan korupsi dana ban-tuan Pemorov Bali dan Pemk-ab baoung sebesar Kp z/5iuta. mantan Bendesa AdatSamuan, Desa Carangsari,Petan& Badung,l Made Darmadituntut 2tahun penjara olehJaksa Persalut Umum (JPU)dalam sidang yang digelar diPengadilan Tipikor DenpasatRabu [30/3).

Dalamamar tuntutan Yangdibacakan JPU Gusti Ayu RaiArtini di hadaDan maielis ha-kim pimpinarGede Fiariyadi,terdakwa Darma dinyatakanbersalah melakukan tindakpidana korupsi sesuai pasal 3ayat 1 jo pasal 18 UU RI No 31tahun 1999 tentang tiPikor se-bagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UU No20 tahun 2001 tentang pe-rubahan atas UU No. 31 tahun

TERDAKWA, I Made Darma saat jalani persidangan di PengadilanTipikor Denpasat Rabu (30/3).

1999 tentang pemberantasantiDikor.-

Setelah mempertimbang-kan hal memberatkan, yaituDef,buatan terdakwa seb-igai Bendesa yang harusnyamembantu masvarakat malah

menyalahgunakan kewenan-gan dengan menggunaKanbantuan untuk kepentinganpribadinya. Selain itu, mantanBendesa ini juga sudah pernahtersanduns kasus narkoba,

Sementlra hal meringank-

an, yaitu terdakwa sopan menyampaikan pembelaandalam sidang dan mengakui [pledoi) dalam sidang beri-perbuatannya sehingga mem- kutnya pekan depan. "Sidangperlancar sidang. Serta su- ditunda untuk pembelaandah mengembalikan kerugian terdakwa hingga, Rabu G/ali'negara Rp 263 juta. "Memohon tutup majelis hakim.kepada majelis hakim untuk Dalam dakwaan dijelas-menjatuhkan pidana penjara kan Bendesa Adat Samuankepada terdakwa selama dua diduga telah melakukan ko-tahun ditambah denda Rp 50 rupsi Bantuan Bagi Hasiljuta subsider empat bulan Dana Pajak Daerah dan Re-kurungan," tegas JPU. tribusi Daerah dari Kabu-

Selain itu, mantan Bendesa paten Badung sebesar Rpinijuga diwajibkan mengganti 175 juta dan dari Pemprovkekurangan kerugian negara Bali sebesar Rp 100 juta,Rp 12 juta dengan ketentuan Setelah dicairkan, bantuanjika tidak mampu membayar yang harusnya digunakan un-harta bendanya akan disita tuk kepentingan desa, malahdan dilelang dan jika belum digunakan terdakwa untukmencukupi akan diganti den- membeli narkotika jenisgan pidana kurungan selama shabu-shabu. Barang haram10 bulan. itu pula yang akhirnya men-

Usaisidang, terdakwa yang gantarkan Darma ke balikkali'ini tidak didampingi kua- jeruji besi. Akibat perbuatansa hukumnya, Ari Purwanto terdakwa, negara dirugikanlangsung menyatakan akan Rp 275 juta.t6r rez

llAltlAN lrtrrtl,M = |

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

z KqNS,3l t4owt ?ol(,

Dugaan Mark Up Lahan FOK UndikshaNotaris Sebut Tidak Ada ,Masalah VDENPASAR, NusaBali

Notaris Made Oarma Tsnaya kembalimemberikankererangan menguntungkan bagi tiga terdakwa ka-sus

l_r'gaan mark^up lahan Kampus Fakultas Olahragadan Keguruan (FOKI Universitas Ganesha (Undiksh;)Singa.aja. Sepeni keterangan sebelumnya, notarisMaoe uanna mengatakan jika tidak ada kesalahandalam transaksi p€mbelian lahan oleh UndikshaSingaraia.

..Notaris Made Darma ini sendiri sudah sompatdihadirkan sebagai saksi untuk du8 terdakwasebelumnya, yaitu lWayan Suarsa (Ketua psnitiarengadaan \anan) dan Nyomsn Mustiara (pemiliktanah dan m€kelad. /Vah, dalam sidang dipengadiianI rprxor usnpasar pada, Rabu (30/3), notaris MadeDarma ksmb€li dihadirkan sebagai saksi untuk tigarerdakwa, yaitu I Nengah Nawa {Kepala Desa JinefoDalem), Oewa Komang Indra (pemilik tanah da;makelar) dan terdakwa lGusti putu Sugiwinatha(Kabag Perencanaan Undiksha).

_ SBperti keterangan sebelumnya, notaris Madeuarms menyatakan tidak ada masalah dalam trans-atsipsmbelian tanah yang dilakukan terdakwa DewaKomang Indra daripemilik sebelumnya hingga diiuallembali k_epada Undiksha Singaraja. la mengatalanpada l3 Desember 2010, terdakwa Koman-g Indramembuat Akta Juat Beti (AJB) aias bebeiJoa bi-dang tanah di Jlneng Dalem dengan pemilik lahansebelumnya. Setelah itu, sekitar l6 Desember Z0lO,terdakwa Komang Indra kembali meniual lahantersebut kepada Undiksha Singaraja

ra mengatakan proses initidak ada masalah. pas-arnya, saat menjual tanahnya ke Undiksha, terdakwaKomang Indra dalam proses mengurus sertifikat diBPNSingaraja. Setain itu, dalam AJIB juga ada kuasamenjual d€ri pemilik sebelumnya. ,!adi tidak adamasalah,': jelasnya.

Majelis hakim k€mbali menegaskan apakah prosestersebut dibenarkan. Notaris Made Darma men-gatakaniika dalam kasus inisudah ada peralihan hakdad pemilik sebelumnya keterdakwa Komang Indra.la juga menegaskan pihak BpN Singaraja juga tidakpernan mempersoatkan status tanah ini. Sehinggamemang sah untuk diperjual belikan. "Jadi BpN tidakpernah menyatakan tanah ini sudah ada peeetapanlokasi?," tanya hakim. "Tidak pernsh dibi:rit;hukanada pe{etapan lokasi di lahan tersebut. Sehinggabisa dilakukan jual beli," tegas notaries menjaiibpertanyaan hakim. 6 rez

Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Dicurigai Tilep Dana Kemati?t,IS Merasa Dikambinghitam V

NEGAM, NusaBaliIS yang disebut-sebut terlibat

dalam kasus penggelapan danasantunan kematian di Pemkabjembrana akhirnya buka suara. Ekspetugas verifikasi dana santunankematian di Dinas Kesejahteraan So-sial Tenaga Kerja dan Transntigrasi(Kesosnakertrans) ini membantalrterlibat penelipen dana santunankenratian. Bahkan ia ntenyebutdirinya dikambinghitamkan olehoknum Kepaia Dusun [KadusJ SariKuningTulungAgung I Dewa KehltA, dan mantan Kadus MundukRanti,I Gede A.

IS, PNS yang kini bertugas jadistaf di sekretariat Dinas Kersos-nakeftrans mengaku shock karenadirinya didr-rga ikut terlibat tinda-kan kejahatan. Seiama bertugas dibagian verifikasi dana santunankematian, IS rnengakr-r tak tahuacla permainan kotor dari oknumKepala Lingkungan [Kaling) danKadus. "Saya saraa sekali tidaktahu.Benar-benar tidak tahu," ungkap ISsaat drtemui di Kantor Dinas Kersos-nakerffan, Rabu [30/3).

Menunlhlya selama beftugas se-bagai verifi kator, dia melaksanakan

tugas sesuai tugas pol<ok dan fungsi[tupokiJ. Semua ditangani di atasmeja dengan nrengecek seluruhsyaratnya secara manual. Sgtelahsemua syaratyang diaj ukan lengkap,-selanjutnya diajukan ke bagran pen-getikan untuk penclataan, sebelumkemrrdian diparaf olehnya, untukmencairkan uangnya. "Entah di-palsukan atau bagiamana, jadi sayatidak tahu. Kalau sudah ada cap, yasaya loloskan," akunya.

Diakui, verifikasi secara manualtidak dibarengi pengecekan kelapangan. Asal sudah jelas adaahli waris serta syarat sudah leng-kap, yang bersangkutan langsungdiberikan uangnya. Penyerahanuang kepada ahli waris atauiyangdikuasakan, hdak ia lakukan. "secaralogika, saya dibilang yang nyiapkanberkas, dirnana saya dapat berkas.Yang menerima mereka langsungdan rnereka yang tandataugan, tiba-tiba kok dikaitkan ke saya," sesalnya.

ls mengaku senlpat dicari man-tan Kadus Munduk Ranti, I Gede A,untuk meruinta tolong mengenaipermintaan pengembalian danasantunall kematian fiktif tersebut."Sayasudah bilang kokminta tolong

ke saya. Padahai lolosnya pencariandan4 saya benar-benar fidak tahu,"tambahnya. IS j uga mengaku sempatdipanggil Unit Tipidkor Polres Jem-brar.r4 Senin [28/3]. Saat rnemenuhipanggilan, ia senpat mendengarpengakuan dari Kadus Sari KuningTulung Agung I Dewa KetutA, yangmenyeret namanya. Karena merasatidak ada IS menegaskan kepadaI Dewa Ketut A agar berbicara ke-benaran. Tidak mengkambinghi-tarnkan dirinya sebagai verifikator."Saya merasa dikambirghitamkan.Padahal saya sekali tidak tahu pen-gajuan asli atau palsu," imbuhnya.

Sementara itu Seketaris DinasKersosnakeftrans, I Ketut KomalaSari sempat mencegat NusaBalisaat mewawancarai IS, Sekdis me-nyarakan agar menanyakan kasusdugaan penilepan dana santunankematiah itu ke Kadis I WayanGorim. "Langsung saja lewat lGdisbiar satu pintu," saranuya.

Terpisah, mantan Kadus Mun-duk Ranti, I Gede A dihubungr pertelepon tak mau komentar. Ia hanyamenyebut IS terlibatdalam kasus itu."Maaf, saya lagi antar bos," jawabGede A per telepon. 6 ode

Edisi

Hal

i k-sniS,3l Metr "d6t7

I.lrl l ll I

!fl,IL\RIAI\

UI

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal :L

Belum Dapat latah CPNS, b/Badung Sudah Siapkan AnggaranMANGUPURA, N usaBali

Sejak kasus tahur 2012,Pemkab Badung belum mel-akukan perekrutan calonpegawai negeri sipil (CPNS)Iagi sampai sekarang. Na-mun tahun ini pemerintahmalah menyediakan angga-ran Rp 875.656,600 di posBadan Kepegawaian Daerah(BKD).

Kementerian Pember-dayaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (Kemen-PAN-RB) memang merilis,tahun 2016 ini kuota PNSsebanyak 71.436 orang. Tapipihak BKD Badung mengakubelum dapat instruksi aPa-apa dari pusat. Lalu untukapa anggaran sebesar Rp875.656.600 tersebut?

Kepala BKD ryduLq .I

Gede Wijaya ketika dikon -

firmasi, Rabu {30/3), men-gakui pos anggaran ratusanjuta rupiah itu. Menurutnyaanggaran tersebut untukpersiapan bila sewaktu-waktu pusat memberikanjatah CPN S tahun 2016."Di daerah kita tetap harusmenyiapkan a ngga ra n nya(untuk perekrutan CPNS,RedJ," katanya.

Apa sudah ada mendapatinstruksi dari KemenPAN-RB? Wijaya menyebut belumdapat instruksi dari pusat."Memang sampai sekarangbelum ada," aku Wijaya.Tapi dia berdalih walaubelum ada instruksi, tidakada salahnya pemerintah didaerah menyiapka n terlebihdahulu.

Bagaimana kalau tidakdapat jatah CPNS? "Kalaumemang tidak mendapa'tkuota, anggara n tersebutakan kembali ke kas daerah,"ucapnya.

Dikatakannya, tia p ta-hun BKD Badung berke-wajiban melaporkan kondisikepegawaian. Dan itu sudahrutin dilakukan. La p orandimaksud, mengena i jum-lah (PNSJ yang ada dengankebutuhan. Untuk tahun2 016 ini data kepegawaianddlam tahap penyelesaian,dan segera akan disetor kepusat.

Diakuinya sampai saat iniKabupaten Badung memangmasih cukup banyak membu-tuhkan pegawai, khususnyauntuk tenaga pendidik. 6 asa

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

NriS#

APBDes Belum Rampurrg, ,zGaji Porbekel dan Kaur Telat

BANGLI, NusaBaliAnggaran Pembangunan

dan Belanja Desa (APBDes)belum rampung berdampak gajiperbekel, kepala urusan (kaur),serta kelian dinas/kepala du-sun di Bangli, telat. Informasin-ya, proses penyusunan APBDesyang bersifat teknis denganberbagai persoalan di lapanganmenyebabkan penyusunan danproses verifikasi APBDeS telat,Hal itu berimbas telatnya pem-bayaran gaji untuk perbekel,kaut dan kelian dinas/kepaladusun selama tiga bulan,

Sebenarnya, meski APBDesbelum rampung, perbekel danjajarannya bisa mencairkan gajimereka. Namun mereka ogah,karena tidak enak mengam-bil gaji sementara pekeriaanpenyusunan APBDes belumrampung. r

"Malu kami karena pdker-jaan (APBDesJ belum selesai,"ujar Perbekel Desa Apuan,Kecamatan Susut,l MadgCerita, Rabu [30/3). Terkaititulah, pihak desa kini sedangintensif dan fokus merampung-kan APBDes sehingga cepatbisa diverifikasi di kabupaten.fika APBDes rampung, mereka

tentu merasa plong dan nya-man melakukan pencairan gaji."Sementara keperluan biayapribadi kami usahakan masing-masing dulu," imbuh MadeCerita,

Hal senada disampaikanPerbekel Desa Peninjoan, Keca-matan Tembuku, I Dewa Nyo-man Tagel, "Kalau kami tinggalveferikasi saja. APBDes sudahselesai Februari lalu," jelasnya.

Dikatakan Dewa Tagel,sejumlah persoalan teknis dankoordinasi itulah yang menye-babkan APBDes 2016 telat. Diantaranya teknis ketentuanbantuan keuangan khusus(BKK) untuk desa pakramandari provinsi dan lainnya."Memang sejak 201.5 sudahberlaku, namun kendala teknistetap ada," jelas Dewa Tagel. Diantaranya penyetoran data-datayang belum lengkap.

Kepala Badan Pemberday-aan Masyarakat dan Pemerin-tahan Desa (BPMPDJ Kabupat-en Bangli I Dewa Agung RianaPutra, tidak membantah gajiperbekel dan jajarannya yangbelum terbayarkan. Dijelas-kannya, meski APBDes belumsdlesai, perbekel sejatinya

bisa mencairkan gaji mereka.Karena hal tersehut sudahdiantisipasi dengan PeraturanBupati (Perbupl yang dikelu-arkan Februari lalu. Jelasnya,untuk gaji, bayar listrik, danair, karena bersifat rutin bisadicairkan, meski APBDesbelum rampung. Akan tetapi,kebanyakan perbekel memilihtidak mencairkan gaji sebelumAPBDes rampung. "Katanyanyalafi (tanggung) karenaAPBDes jelang selesai," jelasAgung Riana Putra. Padahalsesungguhnya, ulang AgungRiana Putra, untuk gaji ter-masuk untuk bayar listrik danpembayaran rekening air, halitu tak masalah jika dicairkan,"Kecuali di luar rutin itu, barutidak boleh," tegasnya.

Untuk diketahui, di Banglitercatat 6B desa. Masing-masing 48 desa di KecamatanKintamani, 5 desa di KecamatanBangli,9 desa di KecamatanSusut, dan 6 desa di IGcamatanTembuku. Sedang kelurahansebanyak 4 kelurahan, yangberada di Kecamatan Bangli.Keempatnya adalah KelurahanKubu, Cempaga, Kawan, danKelurahan Bebalang. 7 kl7

Edisi

Hal

I k<.ds.Sl MaId "d/6i6