b. tantangan dan praktik baik dalam membangun integritas dalam
TRANSCRIPT
TANTANGAN DAN PRAKTIK MEMBANGUN INTEGRITAS DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK BERDASARKAN KERJASAMA
PEMERINTAH SWASTA (KPS) ATAU PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)
1
2
KPS adalah kerjasama yang memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk
berpartisipasi dalam pembiayaan, desain, konstruksi, operasional dan
pemeliharaan terhadap proyek/program sektor publik. Kemitraan dituangkan
dalam suatu perjanjian kontrak antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah
dengan mitra swasta.
3
MANFAAT KPS
4
1. Adanya pembagian risiko antara pemerintah dan swasta dengan mengalokasikan pengelolaan jenis risiko
kepada pihak yang relatif dapat mengelolanya dengan lebih baik;
2. Pembagian risiko ini ditetapkan dengan kontrak antara para pihak dimana pihak swasta diikat untuk
menyediakan layanan dan pengelolaannya atau kombinasi keduanya;
3. Pengembalian investasi dibayar melalui pendapatan proyek (revenue) yang dibayar oleh pengguna (user
charge) atau pe merintah;
4. Tanggung jawab penyediaan layanan kepada masyarakat tetap pada pemerintah, untuk itu bila swasta tidak
dapat memenuhi pelayanan (sesuai kontrak), pemerintah dapat mengambil alih.
5
1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui pengerahan dana
swasta;
2. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan
infrastruktur.
6
JENIS INFRASTRUKTUR KPS
INFRASTRUKTUR ENERGI
INFRASTRUKTUR
SDA
INFRASTRUKTUR
ICT
INFRASTRUKTUR
SANITASI &
PERSAMPAHAN
INFRASTRUKTUR
MINYAK DAN GAS
PELABUHAN BANDARA
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
JALAN JEMBATAN KERETA
7
Peraturan Umum PPP
Peraturan Pendukung
PPP
Regulasi PPP
Perpres 67/2005 Perpres
13/2010 Perpres
56/2011
Risk Mitigation
• Permen Kemenkeu No. 38/2006
Project Evaluation
• CMEA Reg No. 4/2006
Government Support
• Gov’t Reg No. 35/2009
8
Pembentukan Tim KPS;
Penyusunan Pra FS;
Kajian Hukum dan
Kelembagaan
Kajian Teknis
Kajian Kelayakan
Proyek
Kajian Lingkungan dan
Sosial
Kajian Bentuk
Kerjasama dalam
Penyediaan
Infrastruktur dan
Kajian Kebutuhan
Dukungan Pemerintah
dan/atau Jaminan
Pemerintah
Ketentuan (term sheet)
perjanjian kerjasama.
Persetujuan Konsep Proyek Kerjasama;
Persetujuan Dukungan dan Jaminan
Pemerintah (bila dibutuhkan);
Penyiapan tapak/lahan & program
pemukiman kembali.
Memutakhirkan dan konfirmasi kelayakan
Proyek;
Menyiapkan kerangka hukum yang
diperlukan bagi pelaksanaan Proyek (Perda,
dsb);
Market Sounding;
Menyiapkan rencana pengadaan Badan
Usaha;
Pembentukan panitia pengadaan;
Menetapkan perhitungan HPS;
Menyelesaikan penyusunan Dokumen
Pengadaan;
Menyelesaikan penyusunan Dokumen
Perjanjian Kerjasama.
Penyiapan Kajian Awal Pra Studi
Kelayakan
Kajian Kesiapan Proyek KPS
Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan
Pengadaan Badan Usaha
Penyerahan Pernyataan Minat
(Expression of Interest);
Prakualifikasi;
Penawaran;
Penetapan Pemenang;
Penandatangan Perjanjian
Kerjasama.
TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK KPS
Perencanaan Manajemen
Pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama;
Pelaksanaan Manajemen
Pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama
Tahap II: Penyiapan Proyek Tahap III: Transaksi Tahap I: Identifikasi
& Pemilihan Proyek Tahap IV: Manajemen
Kontrak
Penetapan Proyek Prioritas
Manajemen Pelaksanaan
Proyek KPS
Pengajuan dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Manajemen Dukungan
Pemerintah
Analisa
Dukungan
Pemerintah
Proses Pengadaan Tanah
9
PENYIAPAN PROYEK KPS
Kajian hukun dan
kelembagaan
Kajian bentuk kerjasama
dalam penyediaan infrastruktur
Kajian lingkungan dan
sosial
Kajian kelayakan
finansial proyek
Kajian teknis
Kajian
Kebutuhan
Dukungan
dan/atau
Jaminan
Pemerintah
10
INISIATOR
Solicited
Unsolicited
Proyek yang diidentifikasi dan
disiapkan oleh Pemerintah Proses manajemen usulan
Proyek Kerjasama atas
prakarsa Badan Usaha
Dimulai sejak usulan Proyek Kerjasama
atas prakarsa Badan Usaha
disampaikan kepada PJPK sampai
proses penilaian dan persetujuan selesai
dilaksanakan dan Proyek Kerjasama
dinyatakan siap untuk ditawarkan
secara terbuka
PROSEDUR PENGAJUAN
KOMPENSASI
LELANG 11
SKEMA PEMBIAYAAN KPS
Layak secara ekonomi
tetapi tidak layak
secara finansial
Layak secara ekonomi
dan finansial marjinal
Layak secara ekonomi
dan finansial
Kelayakan Proyek Skema
Pemerintah
Swasta
Pemerintah
Swasta
Swasta
Swasta
Operasi dan Pemeliharaan
Konstruksi
1
2
3
Hybrid Financing
PPP dgn Dukungan
Pemerintah
PPP Reguler
Swasta
12
13
14
INVESTASI
INFRASTRUKTUR
PRIORITAS
IDR 4.769,2
TRILIUN
• Guna memenuhi kebutuhan infrastruktur, Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu skema
pendanaan alternative yang diharapkan dpata menyediakan
layanan infrastruktur dengan lebih efisien dan terukur.
• Sesuai dengan Nawacita dan arah pembangunan nasional, sektor
perhubungan, listrik dan energi, komunikasi serta perumahan
rakyat merupakan sector-sector prioritas.
APBN/APBD
Termasuk
pinjaman
(41,25%)
BUMN (22,23%
KPBU
(36,52%
Infrastruktur
Dasar
Pem.
Pusat &
Daerah
BUMN SWASTA TOTAL IDR
Konektifitas 1.003 379,2 445 1.827,2
Kelistrikan 124,3 596,5 786,5 1.507,3
Komunikasi,
Air dan
Perumahan
851,3 90,5 519,9 1.461,7
Total 1.987,6 1.066,2 1.751,4 4.769,2
Source : Bappenas, 2015 14
Infrastructure Program Priority
NO SECTOR
PRIORITY PROGRAM
PROGRAM EXAMPLE OF PRIORITY ACTIVITY 1 Energy Renewable Energy Development Program and Energy
Conservation
Development of oil and gas infrastructure
EBT development; partnership program in the framework of energy
conservation and efficiency
2 Electricity Program of Quality and Quantity Enhancement of
Electricity Infrastructure which is Environmentally
Friendly
Development of power plant, transmission network, main
substation, distribution network, and distribution substation
Urban Electricity Development Program
Post, Telecommunication and Information Sector
Stabilization Program
3 Post, Telecommunication
and Information
Technology
Enhancement, Equality, and Development of Post,
Telecommunication and Information Infrastructure
Quality Program
Implementation of sector reformation
Development of Post, Telecommunication and Information
Infrastructure
4 Roads, and Land
Transportation
Road Services Program
Land Transportation Services Enhancement Program
Development of toll road and cross road
Development of scout land transportation
5 Sea Transportation Sea Transportation Services Enhancement Program Development of port and procurement of commercial ship
6 Air Transportation Air Transportation Services Enhancement Program Development of airport and Scout Air Transportation
7 Railways Railways Services Enhancement Program Greater Jakarta Mass Rapid Transit and Jakarta – Surabaya High
Speed Rail
8 Water Resources Water Resources Conservation Program Development of reservoir
Water Resources Utilization Program
Rehabilitation/Enhancement of Irrigation Network, land water and
swamp; bulk water fulfillment
Water Resources Damage Control Program Control of rural flood and coastal protection
9 Housing and Settlement Housing Development Program Provision of owned and rented residential
Sanitation and Drinking Water Development Program
Drinking water provision, development of waste water system,
Settlement Quality Enhancement Program Arrangement of slum area; urban quality enhancement
15
15
INFRASTRUCTURE FINANCING SCHEME
GOI INFRASTRUCTURE
INVESTMENT PLAN
State Budget
(APBN)
External
Loans/Grants
(PHLN)
Domestic
Sources
(Rupiah)
Blue Book
Public Private
Partnership (PPP) Private Sector
PPP
Book
PRIVATE
INFRASTRUCTURE
External Financing
To fund Government priority projects with high economic and social returns such as roads and geothermal power plant
PPP
• For financially viable projects with high economic returns;
• Minimum requirement for government support and/or guarantee
Government
Guarantee
SOE’S
Project
PPP
Project
16
17
Government
Land Fund (BLU
& Land
Capping)
Guarantee Fund
(PT. PII)
PT IIF (Private Sector)
& PT SMI (SOE) Capital market
and regulatory
reform
Private
Investors/
Lenders
Land Acquisition &
Clearance
Cost Recovery /
Policy Risks Project
Financing
Preparation Bidding Construction Operation
Cost of financing Refinancing
18
19
FORM OF PPP IN THE WATER SUPPLY SECTOR
Concession / BOT / Lease Contract / Management Contract / Service Contract
WTP
Expansion of Distribution Network
NRW Reduction, Meter Reading and
Billing
Distribution Network
DISTRIBUTION
Construction & Operation of
new WTP,
Optimalization of WTP,
Optimalisasi dan Operation
of new WTP
Raw Water Transmission
20
HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KPS DARI SUDUT PANDANG PEMERINTAH:
1. Proses Perundingan berjalan panjang dan lambat dalam mengambil keputusan
2. Kewenangan dan Pengambilan keputusan tidak secara terpadu.
3. Infrastruktur merupakan pilar penting dalam, pembangunan ekonomi Indonesia,
kesadaran ini sudah lama muncul tapi terbengkalai Pemerintah masih perlu
menyempurnakan kapasitas institusi – institusional PPP – masih dalam proses
penyempurnaan.
4. Kontrak Konsesi berjangka panjang, sehingga harus terdapat ketentuan jaminan
terhadap investor bahwa politik dan ekonomi tidak akan mengganggu kontrak
konsesi.
21
(Menko Perekonomian : Darmin Nasution)
1. PROYEK PEMBANGUNAN SPAM :
Terdapat tantangan dalam mengevaluasi risiko
dan merancang Mitigasi Resiko ketersediaan Air
Baku, akibat adanya ketidak selarasan
Institusi/Lembaga yang mampu menjamin
ketersediaan Air Baku.
(Prov. Banten)
2. PROYEK PEMBANGUNAN TERMINAL :
Interfacing kewenangan dalam penetapan dan regulasi trayek angkutan, program
pengembangan terminal tagng tidak integrated yang melibatkan Pemerintah Pusat,
Provinsi, Kota/Kabupaten.
Serta tidak terlihat adanya upaya serius dari pemerintah daerah untuk men “secured
demand”
Mengakibatkan pihak swasta sebagai pihak yang Menanggung Resiko kegagalan
financial maupun kegagalan pelayanan Public Interest.
(Prov. DIY)
22
3. PROYEK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik tahun 2010-2019, Pemerintah dan PT. PLN (Persero)
berencana meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional menjadi 85.800 MW.
Proyek Pembangunan Infrastruktur Skema KPS pertama yang berhasil diwujudkan Pemerintah dengan
fasilitas penjaminan bersama antara PT. PII dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, adalah Proyek
PLTU 2 x 1000 MW Jawa Tengah.
Dan tercatat didalam “Top 40 PPPs in Emerging Markets” untuk kawasan Asia Timur, Pasifik dan Asia Selatan.
Perusahaan Kontraktor Terindikasi tertunda penyelesaian Financial Close paling lambat 1 tahun setelah
penanda tanganan kontrak sesuai dengan ketentuan kontrak sebagai akibat dari keterlambatan perizinan,
AMDAL dan pembebasan lahan.
Untuk mengurangi keterlambatan ini dibentuklah Joint Monitoring Committee (JMC) yang melibatkan PJPK
dan Investor.
23
24
1. Sudahkah Regulasi Berintegritas ?
2. Sudahkah Birokrasi Berintegritas ?
3. Karya Infrastruktur tidak bisa dibingkai dengan aturan yang rigid karena dapat
berkembang setiap waktu, sesuai dengan kemajuan teknologi dan lingkungan.
25
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kementerian Koordinator Perekonomian
3. BAPPENAS
4. IIGF
5. SMI
26
TERIMA KASIH
27