bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakangrepository.unair.ac.id/99438/3/3. bab 1 pendahuluan.pdf ·...

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1 TUGAS AKHIR PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP… M. FARID Y. P.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya Pemerintah mengawasi para Wajib Pajak dalam menjalankan

kewajibannya dengan membayar pajak salah satunya dengan dilakukan

Pemeriksaan Pajak, khususnya wajib pajak yang terindikasi melakukan kesalahan

atau bahkan kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian negara yang

berpengaruh dengan perekonomian Indonesia. Pemeriksaan Pajak menurut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) adalah “Serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Tujuan dari

pemeriksaan itu sendiri untuk menguji kepatuhan Wajib pajak dalam menerapkan

peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu alasan dilakukan pemeriksaan

dijelaskan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018. Di

dalam Surat Edaran tersebut salah satunya membahas terkait alasan dilakukannya

pemeriksaan pajak rutin. Pemeriksaan pajak rutin merupakan pemeriksaan yang

dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak.

Kasus Pemeriksaan yang dialami PT. X pada tahun 2017 juga berkaitan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor

2 IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP… M. FARID Y. P.

46 Tahun 2013 adalah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima

atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan mulai

berlaku mulai 1 Juli 2013. Yang dimaksud peredaran bruto tertenu dijelaskan di

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (2) butir b yang berbunyi

“Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa

sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp

4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun

Pajak.” Pengecualian atas pengenakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

tercantum di Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi “Wajib Pajak badan yang belum

beroperasi secara komersial; atau Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1

(satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto

melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).” Seperti

kasus pemeriksaan yang dialami salah satu dari Klien Howard Consultant yaitu PT.

X yang diperiksa oleh Fiskus dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2013.

Howard Consultant selaku konsultan pajak memiliki klien yaitu PT. X di

Gresik memiliki usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan industri minyak

nabati. PT. X telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak Juli 2015 dan dikukuhkan

sebagai PKP sejak Maret 2017. Berdasarkan keterangan PT.X, pada tahun 2015 dan

2016 belum ada kegiatan usaha maupun produksi minyak nabati, melainkan PT. X

masih dalam proses pengurusan izin dan pembelian mesin/peralatan pabrik. PT. X

baru melakukan proses produksi dan pemasaran hasil produksinya pada bulan April

2017.



PT. X melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara menghitung,

menyetor, dan melaporkan perpajakannya sendiri sesuai dengan PPh pasal 31E

dikarenakan pada akhir tahun 2017, omzet dari PT. X sudah melebihi Rp.

4.800.000.000 dan tidak melebihi Rp. 50.000.000.000. Pada bulan Januari–April

2018, Pihak Fiskus melakukan pemeriksaan terhadap PT. X terkait penjualan yang

dilakukan pada bulan April, Juli, dan Oktober 2017. PT. X menerima Surat

panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan pada

tanggal 13 Februari 2018 dan harus menghadiri panggilan tersebut pada tanggal 19

Februari 2018. Pihak Fskus berpendapat bahwa terdapat penyerahan Pasal 7 ayat

(1) PMK-107/PMK.011/2013 jo Butir E Angka 2 huruf a SE-32/PJ/2014 yang

seharusnya PT. X melaporkan penghasilannya sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013.

Pada tanggal 11 April 2018, terbitlah surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang

diterbitkan oleh Fiskus yang mengakibatkan terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP)

dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas kekurangan pembayaran

pajak PPh Pasal 4 ayat (2).

Kasus pemeriksaan yang telah dilakukan Fiskus terhadap PT. X atas

pemeriksaan untuk bulan April, Juli, dan Oktober 2017 membawa dampak yang

besar terhadap keuangan PT. X di tahun berikutnya. Akibat dari hasil pemeriksaan

yang diterima, PT. X jadi terhutang PPh Pasal 4 ayat (2) PP Nomor. 46 Tahun 2013

dan PT. X tidak dapat mengkompensasikan kerugiannya di tahun 2017 ke tahun

2018. Oleh karena itu, PT. X mengajukan keberatan atas Hasil Pemeriksaan yang

dilakukan oleh Fiskus terhadap PT. X dengan harapan dapat mengkompensasikan

kerugian yang dialaminya di tahun 2017 dan tidak terhutang PPh Pasal 4 ayat (2)



Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Berdasarkan latar belakang diatas,

maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut yang berjudul

“PENGAJUAN KEBERATAAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN STUDI

KASUS PT. X.”

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1. Pemeriksaan Pajak

1.2.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 16

tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak

adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau

bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan

perpajakan.

1.2.1.2 Jenis-Jenis Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-07/PJ/2017,

terdapat dua jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan kantor dan pemeriksaan

lapangan. Berikut adalah penjelasannya:

1. Pemeriksaan Kantor

Definisi Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor

DJP. Pemeriksaan Kantor terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.jangka waktu pemeriksaan kantor

paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang



dihitung sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan dalam rangka

Pemeriksaan Kantor hingga tanggal laporan hasil pemeriksaan.

2. Pemeriksaan Lapangan

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-07/PJ/2017 menjelaskan,

Pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang

menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah

Pemeriksaan hingga tanggal laporan hasil pemeriksaan. Namun jika dalam

pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi berkaitan dengan transfer

pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi

keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan

waktu yang lebih lama, pemeriksaan Lapangan dilakukan paling lama 2 tahun.

1.2.2.3 Alur Pemeriksaan Pajak

Tata cara Pemeriksaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kenguangan

Nomor 184/PMK.03/2015 dan dapat disimpulkan alur pemeriksaan pajak adalah

sebagai berikut:

1. Penugasan/Persetujuan/Instruksi Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan berada di ranah KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

atas instruksi dari Kanwil dan Kantor Pusat DJP. Instruksi itu terjadi karena:

a. Dalam rangka pemeriksaan rutin berupa daftar nominatif usulan dari KPP.

atau;

b. Dalam rangka Pemeriksaan khusus berupa analisis risiko oleh KPP (bottom

up) atau kanwil dan Kantor Pusat (top down).

2. Perencanaan Pemeriksaan



Perencanaan pemeriksaan dimulai dengan pembentukan tim pemeriksa pajak.

Tim pemeriksa pajak terdiri dari :

a. Fungsional pemeriksa, terdiri dari : seorang supervisor, seorang ketua tim,

seorang atau beberapa anggota tim.

b. Tenaga ahli di luar DJP (jika diperlukan), contoh: penerjemah, ahli

informatika.

3. Penerbitan SP2 & Pemberitahuan ke WP

Penerbitan SP2 ini diawali dengan terbitnya nota dinas penunjukan supervisor.

Kemudian, Supervisor membuat rencana pemeriksaan. Setelah, rencana

pemeriksaan tersebut disetujui oleh Kepala UP2, barulah terbit SP2 (Surat

Perintah Pemeriksaan). Paling lambat 5 hari kerja setelah terbitnya SP2, Surat

Pemberitahuan Pemeriksaan harus disampaikan kepada Wajib pajak.

4. Peminjaman Dokumen

Untuk menunjang pemeriksaan pajak, tentunya harus ada dokumen pendukung.

Itulah mengapa Wajib Pajak harus menyimpan dengan baik semua dokumen

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan selama 10 tahun, sebagaimana

yang telah dosebutkan di dalam UU KUP Pasal 28 Ayat 11 yang berbunyi,

“Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan

dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola

secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10

(sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib

Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.” Permintaan

peminjaman dokumen ini wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu



1 bulan sejak terbitnya Surat Permintaan Peminjaman Dokumen WP. Selama

kurun waktu tersebut, terdapat dua kali Surat Peringatan, yakni Surat Peringatan

1 terbit 2 minggu setelah terbitnya surat permintaan peminjaman dokumen, dan

Surat Peringatan II terbit 3 minggu setelah terbitnya surat permintaan

peminjaman dokumen Wajib Pajak.

5. Pelaksanaan Pengujian

Kegiatan ini dilakukan oleh tim pemeriksa pajak dengan memperhatikan

temuan-temuan yang ada selama pemeriksaan berlangsung.

6. SPHP dan Tanggapan Tertulis

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil

Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi,

perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib

Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Atas

penyampaian SPHP tersebut, WP berhak memberikan tanggapan atas hasil

pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dalam jangka waktu 7 hari kerja

setelah SPHP diterima oleh Wajib Pajak dan dapat diperpanjang 3 hari jika ada

alasan tertentu dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan.

Tanggapan WP tersebut isinya bisa menyetujui, menolak sebagian, atau menolak

seluruhnya hasil pemeriksaan tersebut. DJP juga memfasilitasi adanya

pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara Wajib Pajak dengan tim pemeriksa.

7. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak WP memberikan surat tanggapan atas

SPHP kepada tim pemeriksa pajak, undangan pembahasan akhir hasil



pemeriksaan harus disampaikan kepada wajib pajak. Ketika WP hadir dalam

pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak menolak sebagian

atau menolak seluruhnya, Wajib Pajak berhak untuk meminta bantuan tim

Quality Assurance untuk menengahi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak

dengan tim pemeriksa. Namun, apabila Wajib Pajak tidak hadir, maka

pembahasan akhir dianggap telah selesai dilakukan, itu artinya Wajib Pajak

menyetujui hasil pemeriksaan tim pemeriksa pajak.

8. Pelaporan, penerbitan ketetapan dan Pengembalian Dokumen

Pemeriksa pajak mencantumkan semua informasi mengenai kegiatan

pemeriksaan pajak ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan. Kemudian, KKP

tersebut ditelaah oleh supervisor sebelum dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan.

Setelah disetujui, barulah dibuat Laporan Hasil pemeriksaan. Setelah itu,

terbitlah nota penghitungan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang

seharusnya. Setelah itu, terbitlah surat ketetapan pajak. Pemeriksa pajak harus

mengembalikan buku,catatan, dan dokumen yang dipinjam dalam rangka

pemeriksaan kepada Wajib Pajak.



Gambar 1.1

Alur Pemeriksaan pajak

Sumber: Diolah oleh Penulis

1.2.2. Keberatan pajak

1.2.2.1 pengertian Keberatan Pajak

Keberatan pajak adalah mekanisme yang disediakan Ditjen Pajak

bagi wajib pajak yang tidak puas dan tidak sependapat terhadap hasil pemeriksaan

G b 1 1

Penugasan/Persetuj

uan/Instruksi

Pemeriksaan

Penerbitan SP3

dan

Pemberitahuan/

Panggilan ke

Wajib Pajak

Peminjaman

Dokumen

Pelaksanaan

Pengujian dan

Pemeriksaan

Surat Pemberitahuan

Hasil Pemeriksaan

(SPHP)

Pembahasan dengan Tim

Quality Assurance

Pembahasan

Akhir dengan Wajib Pajak

(Closing Conference) Berita Acara Hasil

Pembahasan Akhir

Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP)

Nota Hitung

Surat Tagihan Pajak (STP) / Surat Ketetapan

Pajak (SKP) seperti (SKPKB, SKPKBT,

SKPN, SKPLB)

Beda

Pendapat



pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat

mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika

Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat

ketetapan tersebut. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajak Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur

Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.2.2.2 Syarat Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di

tempat WP terdaftar, dengan syarat:

a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

b. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang

dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai

alasan-alasan yang jelas;

c. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak;

d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit

sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil



pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan

disampaikan;

e. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

a) Surat ketetapan pajak dikirim; atau

b) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga;

kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;

f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan

ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri

dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)

Undang-Undang KUP; dan

g. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 Undang-Undang KUP.

1.2.2.3 Jangka Waktu Pengajuan Keberatan Pajak

Jangka waktu untuk Pengajuan keberatan seperti yang dijelaskan di

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 25 adalah:

a. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal

SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/

pemungutan oleh pihak ketiga.

b. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu

3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau

sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat

keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.



c. Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos

tercatat), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT,

SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga

sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

1.2.2.4 Alur Keberatan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Tata Cara

Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan dapat disimpulkan alur keberatan

sebagai berikut:

1. Terbit SKPKB, SKPN, SKPLB hasil dari pemeriksaan yang merupakan utang

untuk Wajib Pajak.

2. Wajib Pajak Berhak meminta dasar koreksi atas pengenaan pajak.

3. Wajib Pajak Mengajukan Keberatan Pajak yang terhutang atas pemeriksaan

4. Keputusan pajak atas kebertan yang diajukan oleh Wajib Pajak



Terbit SKPKB,

SKPN, SKPLB

WP Setuju WP tidak

Setuju

WP Setuju

WP tidak Setuju

Alur Keberatan Pajak

Gambar 1.2

Sumber: Diolah oleh Penulis

1.2.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang

diperoleh Wajib Pajak Badan selama tahun pajak tanpa pengecualian, baik itu

Wajib Pajak Badan skala kecil, menengah maupun besar. Berikut ini adalah

Ketentuan Tarif PPh Badan dan Fasilitas Penurunan Tarif sesuai dengan dasar

hukum penerapan pajak penghasilan badan:

1. Undang-Undang PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b

Tarif PPh ini diterapkan kepada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk

Minta dasar

koreksi dasar

pengenaan

pajak

Pengajuan

Keberatan Pajak

Keputusan

Keberatan Pajak

� Menerima lebih bayar

� Melunasi pajak yang

terhutang dan denda 50%

Dilanjutkan ke Banding

Menerima lebih bayar atau

melunasi pajak yang terhutang



usaha tetap. Pada tahun 2009, tarif tunggal ditetapkan sebesar 28% dan

diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Tarif 25% efektif berlaku untuk tahun

2010 dan seterusnya.

2. Undang-Undang PPh Pasal 31 E Ayat 1

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Ketentuan-ketentuan Pasal 31 E UU No. 36 tahun 2008 sebagai berikut:

a. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1)

Undang- Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self

assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Badan, sehingga Wajib Pajak badan dalam negeri

tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas

tersebut;

b. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak

mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

c. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat



memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.2.4 Surat Tagihan Pajak

1.2.4.1 Pengertian STP

Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda

dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada

Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak. STP ini memiliki kekuatan hukum yang

sama dengan Surat Ketetapan Pajak. Dikeluarkannya STP didasarkan pada

beberapa ketentuan. Syarat dikeluarkannya STP pada Pasal 14 Ayat 1 Pasal 1

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun

2009, yaitu:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, tidak bayar atau kurang bayar;

2. Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat

salah tulis dan/atau salah hitung;

3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga;

4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak

melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak;

5. Pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

tetapi membuat faktur pajak. Kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Ketiga, PKP membuat



faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur

pajak.

1.2.4.2 Sanksi Administrasi STP

Sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi Pasal 7 berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya,

dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak orang pribadi.

2. Sanksi administrasi Pasal 8 ayat (2) berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan

Pajak dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan

Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya

dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas

jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat

Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

3. Sanksi administrasi Pasal 8 ayat (2a) sebesar 2% (dua persen) per bulan atas

jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran

sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1

(satu) bulan.



4. Sanksi administrasi berupa bunga apabila Wajib Pajak terlambat atau tidak

membayar pajak yang sudah jatuh tempo selama 15 hari. Sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh

tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan

dihitung penuh 1 (satu) bulan dalam Pasal 9 ayat (2a).

1.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

1.2.5.1 Pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 46 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat (1) memuat tentang

diberlakukannya tarif PPh Final 1% yang ditujukan kepada Wajib Pajak

pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omzet usaha dibawah 4,8

miliar dalam satu tahun. Pungutan atas pajak tersebut diatur dalam PP No. 46 Tahun

2013, sehingga penting bagi pemilik usaha untuk memahami peraturan tersebut.

1.2.5.2 Subjek dan Objek Peraturan Pemerintah Nomor 46 2013

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 2013 menjelaskan bahwa

objek dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 2013 adalah penghasilan dari usaha

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Di dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 2013 dijelaskan

mengenai kriteria yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha

tetap; dan

2. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa

sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi



Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu)

Tahun Pajak.

1.2.5.3 Bukan Subjek dan Obek Peraturan Pemerintah Nomor 46 2013

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 2013 menjelaskan bahwa

yang bukan subjek dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 2013 adalah Wajib Pajak

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang

dalam usahanya:

1. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang

menetap maupun tidak menetap; dan

2. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak

diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 2013 menjelaskan bahwa yang

bukan subjek dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 2013 adalah Wajib Pajak Badan:

1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau

2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi

secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00

(empat miliar delapan ratus juta rupiah).

1.2.5.4 Hal Khusus Terkait Peredaran Bruto Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 46 2013

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 46 2013 menjelaskan mengenai Hal

khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dikenai Pajak Penghasilan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 2013 diatur:



1. Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada jumlah

peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya

Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir

sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari

jangka waktu 12 (dua belas) bulan;


peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal

Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat

berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Permerintah ini

berlaku;


peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang

disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak

sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan disajikan adalah:

1. Bagaimana tata cara pengajuan keberatan yang dilakukan PT. X terhadap hasil

pemeriksaan?

2. Bagaimana alur penyelesaian kasus tersebut mulai dari Pemeriksaan Pajak

hingga keputusan Keberatan yang dilakukan PT. X?



1.4 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

1. Untuk mengetahui Tata Cara Pengajuan Keberatan yang dilakukan PT. X

terhadap hasil pemeriksaan.

2. Untuk mengetahui Alur Penyelesaian dari kasus yang dialami PT. X dari

Pemeriksaan Pajak hingga Keputusan keberatan.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Manfaat yang diberikan oleh laporan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis

a. Dapat mengetahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi dibidang

perpajakan.

b. Dapat mengetahui bagaimana Alur kasus yang dialami PT. X mulai dari

Pemeriksaan pajak hingga Keputusan Keberatan.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai refrensi bagi perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di

kemudian hari. Khususnya terkait dengan Pemeriksaan Pajak.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Dapat dijadikan refrensi, bahan bacaan dan literatur yang bermanfaat bagi

mahasiswa yang mengambil mata kuliah laporan tugas akhir. Pembaca dapat

memahami bagaimana Alur Pemeriksaan hingga Keputusan keberatan.

1.6 Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir

1.6.1 Subjek Tugas Akhir

Subjek dari Tugas Akhir ini adalah PT. X di Gresik memiliki usaha yang

bergerak dibidang perdagangan dan industri minyak nabati.



1.6.2 Objek Tugas Akhir

a. Bidang : Pajak Penghasilan Badan

b. Topik : Pengajuan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan

IR-P

ER

PU

ST

AK

AA

N U

NIV

ER

SIT

AS

AIR

LA

NG

GA

TU

GA

S A

KH

IR P

EN

GA

JUA

N K

EB

ER

AT

AN

TE

RH

AD

AP

… M

. F

AR

ID Y

. P

.

Tab

el 1

.1

Jadw

al K

egia

tan

Peny

usun

an L

apor

an T

ugas

Akh

ir

Prog

ram

Stu

di D

iplo

ma

III P

erpa

jaka

n Fa

kulta

s Vok

asi U

nive

rsita

s Air

lang

ga

N

O

Keg

iata

n Ja

nuar

i Fe

brua

ri

Mar

et

Apr

il M

ei

Juni

20

20

2020

20

20

2020

20

20

2020

1

2

3 4

1

2 3

4 1

2 3

4 1

2 3

4 1

2 3

4 1

2 3

4 1

P

erkuli

ahan

Tugas

Akhir

2

8

2

Pen

entu

an D

ose

n P

embim

bin

g

5

3

Pen

gaj

uan

Topik

Lap

ora

n T

ugas

Akhir

1

9

4

Pen

yusu

nan

dan

Bim

bin

gan

Pro

posa

l

Lap

ora

n T

ug

as A

khir

19 F

ebru

ari

- 23 M

aret

5

Pen

yer

ahan

Pro

posa

l L

apora

n T

ugas

Akhir

6

Pen

yusu

nan

dan

Bim

bin

gan

Lap

ora

n

Tugas

Akhir

Lan

juta

n

7

Pen

yer

ahan

Lap

ora

n T

ug

as A

khir

8

Uji

an L

isan

(S

idan

g)

9

Rev

isi

Lap

ora

n T

ugas

Akhir

10

P

enji

lidan

(H

ard C

over

) L

apora

n

Fin

al T

ugas

Akhir

11

P

enyer

ahan

Lap

ora

n F

inal

Tugas

Akhir

Sum

ber

: Sur

at E

dara

n Ja

dwal

Pel

aksa

naan

Tug

as A

khir

Pro

gram

Stu

di

Dip

lom

a II

I Per

paja

kan,

202

0.

22

bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakangrepository.unair.ac.id/99438/3/3. bab 1 pendahuluan.pdf ·...

Documents