1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional memiliki salah satu tujuan menciptakan kesejahteraan,

keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia seperti yang tercantum dalam

Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Pembangunan nasional pun bertujuan untuk

mensejahterakan masyarakaat diantaranya menuntaskan kemiskinan, kurangnya

tingkat pendidikan dan permasalahan yang ada di Negara Indonesia (Dwipoyanthi

dan Rosyad, 2012).

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan

roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur

diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Infrastruktur juga

mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan

bangsa (Bappenas, 2009). Strategi pengelolaan pembangunan 2013-2018 yaitu

model hybrid yang memadukan pengelolaan pembangunan berbasis daerah otonom

dan metropolitan. Maka dari itu pemerintah daerah Provinsi Jawa barat dalam

pengembangan metropolitan sebagai penghela percepatan pembangunan Jawa

Barat adalah melalui Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di

wilayah Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka (Dishub Provinsi Jawa Barat,

2013).

Pelaksanaan pembangunan BIJB dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang

dibagi menjadi 4 tahapan. Pentahapan pembangunan dilakukan dengan

mengimplementasikan indikasi program utama lima tahunan yang berdasarkan

pada struktur keruangan dan pola pemanfaatan ruang. Tahap pertama yaitu pada

tahun 2012-2017 dan target terealisasinya BIJB yaitu pada tahun 2032.

Pembangunan BIJB saat itu masih pada tahap pertama yaitu berupa pembangunan

sisi udara atau pembangunan runway (RTR KSP Kertajati Aerocity, 2012).

Majalengka adalah salah satu Kabupaten di Jawa Barat. Kabupaten Majalengka

berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di utara, Kabupaten Cirebon dan

Kabupaten Kuningan di timur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya di

selatan, serta Kabupaten Sumedang di barat. Secara umum Pembangunan Bandara

2

Internasional Jawa Barat (BIJB) di wilayah Kecamatan Kertajati, Kabupaten

Majalengka ini merupakan suatu proyek pembangunan yang dapat memberikan

keuntungan lebih terhadap Provinsi Jawa Barat, tetapi di sisi lain pembangunan

tersebut memberikan dampak terhadap masyarakat Kecamatan Kertajati Kabupaten

Majalengka Provinsi Jawa Barat.

Penetapan lokasi pembangunan bandara internasional Jawa Barat (BIJB) ini

menimbulkan permasalahan tersendiri yaitu, ditinjau dari aspek penetapan lokasi

yang dianggap tidak tepat dan tidak ada transparansi terhadap masyarakat.

Pembangunan tersebut diperkirakan akan menggusur lahan subur seluas kurang

lebih 1.800 Ha. Lahan tersebut merupakan lahan pertanian yang merupakan sumber

penghidupan masyarakat Kertajati (Pemda Majalengaka, 2014).

Kebijakan apasaja yang dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam

menghadapi dampak pembangunan BIJB yang bersifat urbanisasi? Urbanisasi hal

ini bermakna sebagai tingkat keurbanan (kekotaan) dalam suatu negara atau

wilayah (region). Dalam sisi lain urbanisasi juga mengandung makna proses

perubahan, yaitu perubahan dari bersifat pedesaan (rural) menjadi perkotaan

(urban). Hal inilah yang akan terjadi di Kabupaten Majalengka. Penduduk desa di

Kecamatan Kertajati dihadapkan pada dua pilihan. Apakah akan tetap menjadi

petani dengan mengikuti konsep di atas yaitu berpindah tempat dari Kecamatan

Kertajati ke tempat lain yang masuk dalam konsep Wilayah Pengembangan Selatan

yang merupakan daerah konservasi atau tetap berada Wilayah Pengembangan Utara

dengan mengubah mind set dari pertanian menjadi industrial (Irwan, 2013). Oleh

karena itu untuk mengidentifikasi kebijakan pemerintah dan kesiapan masyarakat

terkait pembangunan BIJB perlu adanya penelitian mengenai mengidentifikasi

kebijakan pemerintah dan kesiapan masyarakat dalam pembangunan BIJB yang

berdampak pada perubahan dari pedesaan menjadi perkotaan di Kecamatan

Kertajati.

1.2 Identifikasi masalah

Kecamatan Kertajati merupakan kawasan pedesaan yang berbasis pertanian.

Dengan adanya rencana pembangunan BIJB maka menyebabkan perubahan pada

kawasan tersebut menjadi perkotaan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi

3

pertanyaan sejauh mana kebijakan dan apakah masyarakat siap dalam menghadapi

perubahan tersebut dan pemerintah terkait pembangunan BIJB tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas permasalahan yang akan dikaji dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi perubahan pedesaan menjadi perkotaan dilihat dari

rencana perubahan guna lahan di wilayah pembangunan BIJB ?

2. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait pembangunan BIJB?

3. Bagaimana kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan pedesaan

menjadi perkotaan ?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Berikut ini akan dijelaskan mengenai tujuan dari penelitian ini dan adapaun sasaran

yang akan dijelaskan dibawah ini untuk mencapai dari tujuan penelitian ini.

1.3.1 Tujuan

Mengidentifikasi kebijakan pemerintah dan kesiapan masyarakat dalam

pembangunana BIJB yang berdampak pada perubahan dari pedesaan menjadi

perkotaan di Kecamatan Kertajati.

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran yang dapat dilakukan demi mencapai tujuan di atas yaitu:

1. Teridentifikasinya potensi perubahan pedesaan menjadi perkotaan dilihat

dari rencana perubahan guna lahan di wilayah pembangunan BIJB

2. Teridentifikasi kebijakan pemerintah terkait pembangunan BIJB yang

berdampak pada perubahan dari pedesaan menjadi perkotaan di Kecamatan

Kertajati.

3. Teridentifikasinya kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan

pedesaan menjadi perkotaan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penulisan ini mencakup ruang lingkup materi dan ruang

lingkup wilayah.

4

1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penulisan ini yaitu tentang penggunaan lahan eksisting dan

rencana penggunaan lahan terkait BIJB yang dampaknya akan mendeskripsikan

perubahan yang cukup dominan di kawasan pembangunan BIJB ini. Selain itu

dilihat kebijakan apa saja yang disiapkan pemerintah dalam pembangunan BIJB

dilihat dari peraturan daerah dan kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah Majalengka

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penulisan ini adalah wilayah pembangunan BIJB yaitu

Kecamatan Kertajati.

5

Gambar 1.1

Peta Adminitrasi Kecamatan Kertajati

6

1.5 Kerangka Pemikiran

Arahan kebijakan pedesaan menjadi

perkotaan

RTRW Provinsi Jabar menetapkan pembangunan

BIJB di Kecamatan Kertajati, Majalengka

Kesiapan Masyarakat dalam

menghadapi dampak

pembangunan BIJB

Kebijakan Pemerintah dalam

persiapan menghadapi

pembangunan BIJB

Identifikasi Kesiapan dalam menghadapi

perubahan pedesaan menjadi perkotaan

Penggunaan lahan

eksisting

Potensi perubahan pedesaan menjadi

perkotaan

Rencana penggunaan

lahan terkait BIJB

7

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukan terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu

persiapan, survey awal (pendahuluan), survey data primer dan data sekunder,

pengolahan data, analisis data dan penulisan laporan. Pada Gambar 1.2 akan

dijelaskan mengenai tahapan penelitian.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh data primer dan data

sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan

cara melakukan survey ke lapangan. Data ini diperoleh dengan cara observasi dan

kuesioner.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan

pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan

mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data atau informasi yang

dituangkan ke dalam bentuk item atau pertanyaan. Kuesioner ini ditujukan kepada

penduduk di Wilayah Kertajati dan wilayah sekitar pembangunan.

Penjelasan mengenai data primer dapat dilihat pada Tabel 1.1.

8

Kebijan Pemerintah Potensi Perubahan Guna Lahan

dari Pedesaan menjadi Perkotaan

Identifikasi Kesiapan Masyarakat dalam

Pembangunan BIJB yang Berdampak pada

Perubahan dari Pedesaan Menjadi Perkotaan

Management

Support

Kelayakan Resistensi Masyarakat

terhadap Perubahan

Analisis Deskriptif dari

Aspek:

- Usia

- Pendidikan

- Pekerjaan

Karakteristik Resistensi

Masyarakat

- Pembangunan BIJB

- Dampak Perubahan

- Peluang

- Motivasi

Temuan Kelayakan

Pengelompokan

Kesiapan dengan

Analisis Cluster

Temuan

Pengelompokan

Kesiapan

Kaitan antara aspek

Kelayakan dengan Aspek

Resistensi terhadap

Perubahan dengan Analisis

Tabulasi Silang

Temuan Kebijakan

Kesimpulan dan Arahan

Rencana Pembangunan

BIJB

Gambar 1.2

Tahapan Penelitian

9

Tabel 1.1

Kebutuhan Data Primer

Metode Jenis Data Indikator Kegunaan Pustaka

Observasi Penggunaan lahan

eksisting

Semak/Tegalan

Perkebunan

Campuran

Permukiman

Lahan Kosong

Pertanian

Untuk melihat

penggunaan lahan

sebelum menjadi

kawasan

pembangunan BIJB

Bappeda Kab

Majalengka

Kuesioner Identitas responden

(Kelayakan) Nama

Umur

Jenis kelamin

Pendidikan

terakhir

Pekerjaan

Untuk mengetahui

data diri responden

Resistensi terhadap

perubahan Pembangunan

BIJB

Peluang

Dampak

Motivasi

Untuk melihat

kesiapan masyarakat

Hasil Analisis, 2014

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data diperoleh melalui literatur atau studi pustaka yang

berkaitan dengan wilayah penelitian. Data sekunder juga dapat diperoleh dari

instansi-instansi terkait berupa hardcopy maupun softcopy. Adapun data sekunder

yang diperlukan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2

Kebutuhan Data Sekunder

Instansi Terkait Jenis Data Kegunaan

Kantor Kecamatan

Kertajati Kependudukan

Karakteristik Fisik

Wilayah

Peta Batas Administrasi

Kecamatan

RDTR

Untuk menghitung

sampel

Untuk mengetahui batas

– batas Kesamatan

Untuk mengetahui

rencana 5 tahun kedepan

Badan Pusat Statistik Kependudukan Kertajati Dalam Angka

(time series)

BMCK Peraturan dan kebijakan

mengenai pembangunan

BIJB

Untuk mengetahui sejauh

mana persiapan pemerintah

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah RTRW Kab Majalengka

Areal rencana

pembangunan BIJB

Peta penggunaan lahan

tahun 2000 dan 2014

Untuk mengetahui

kawasan mana saja yang

akan dibangun BIJB

Untuk mengetahui

perubahan guna lahan

10

Instansi Terkait Jenis Data Kegunaan

RPJMD yang terjadi dalam kurun

waktu 14 tahun

Untuk mengetahui isu

dan rencana stategis

Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Barat

Studi terkait pembangunan

BIJB

Untuk pemantapan tinjauan

pustaka

Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Barat Masterplan Pembangunan

BIJB

Untuk mengetahui

rencana dan rancangan

pembangunan BIJB

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Barat

Studi terkait pembangunan

BIJB

Untuk pemantapan tinjauan

pustaka

Dinas Permukiman dan

Perumahan Provinsi Jawa

Barat

Rencana Tata Ruang

Strategis Provinsi (KSP)

BIJB dan Kertajati

Aeorocity

Studi Terkait

Pembangunan BIJB dan

Konsep Aerocity

Untuk mengetahui

Rencana Tata Ruang

Strategis Provinsi

(KSP) BIJB dan

Kertajati Aeorocity

Untuk pemantapan

tinjauan pustaka Hasil Analisis, 2014

1.6.3 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis overlay, metode kuantitatif.

Menurut Irwansyah (2013) overlay adalah set data baru yang digabungkan dengan

dua atau lebih set data, sehingga menghasilkan layer baru. Jadi dapat dikatakan

bahwa metode analisis overlay merupakan suatu analisis menggunakan sistem

informasi geografis dalam bentuk grafis yang dibentuk dari penggabungan data

(peta) individu (memiliki informasi atau database yang spesifik). Analisis overlay

pada penelitian ini yaitu guna mendukung perubahan yang terlihat pada kondisi

fisik kawasan tersebut. Kemudian metode kuantitatif digunakan untuk memberikan

informasi mengenai tingkat kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam

menghadapi dampak perubahan dari pembangunan BIJB yaitu pedesaan menjadi

perkotaan.

Analisis yang digunakan yaitu analisis cluster. Analisis cluster bertujuan untuk

mengelompokan obyek berdasarkan kesamaan karekteristik diantara obyek

tersebut. Metode pengelompokanya menggunakan hierarchical method yaitu

dimulai dengan mengelompokan dua atau lebih obyek yang mempunyai kesamaan

paling dekat. Sedangkan untuk pembanding validasi yaitu menggunakan non

11

hierarchical method (Santosa, 2014). Untuk melihat keterkaitan dari hasil

pengelompokan maka dilakukanlah analisis tabulasi silang.

1.6.3.1 Variabel Kesiapan Untuk Berubah

Definisi kesiapan untuk berubah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

definisi readiness menurut Armenakis et al., (1993) dalam Asriani (2009), yaitu:

“Readiness is arguably one of the most important factors involved in employees’

initial support for change initiatives”.

Variabel terukur untuk kesiapan untuk berubah yang digunakan penelitian ini

mengacu pada penelitian Daniel T. Holt, et.al (2007). Dalam penelitian tersebut

menunjukkan bahwa kesiapan untuk berubah adalah sebuah konstruk

multidimensional, variabelnya tersebut adalah appropriateness, management

support, change-specific efficacy, dan personal valence. Jika dikaitkan ke dalam

penelitian ini maka:

1. Isi (Apa yang sedang berubah) perubahan yang dimaksud adalah dari pedesaan

menjadi perkotaan dampak dari pembangunan BIJB.

2. Proses (bagaimana perubahan diimplementasikan). RTRW Provinsi Jabar

menetapkan pembangunan BIJB di Kecamatan Kerajati, Majalengka ini

merupakan tahapan yang akan diimplementasikan, yang diawali dengan

rencana dan tahapan selanjutnya.

3. Konteks (keadan yang terjadi pada saat perubahan) gunalahan yang ada yaitu

lahan pertanian.

4. Individu (karakteristik dari masyarakat yang diminta untuk berubah) rencana

Aerocity di Kecamatan Kertajati secara tidak langsung meminta masyarakat

untuk merubah karakteristiknya. Maka dari itu variabel yang digunakan pada

penelitian ini adalah terbagi menjadi dua bagian yaitu masyarakat dan

pemerintah, dibawah ini penjelasan mengenai pembagian variabel dan alasan

variabel itu digunakan:

12

Masyarakat

Appropriateness (Kelayakan) yaitu kesesuaian aspek kependudukan atau sumber

daya manusia dalam mendukung berkembangnya BIJB yang diambil dari penelitian

Daniel T. Holt, et.al (2007) karena untuk melihat kesiapan masyarakat harus dilihat

dari pendidikan dan matapencaharian masyarakat tersebut. Selain itu resistensi

terhadap perubahan yang didefinisikan sebagai kemampuan fleksibilitas

masyarakat untuk menghadapi dampak perubahan yang diambil dari penelitian

Hetti Herlina (2010) merupakan variabel untuk melihat tingkat kesiapan, ada

beberapa factor yang disebutkan pada penelitian tersebut yaitu yang pertama habits

(kebiasaan) ini merupakan faktor yang paling mendasar dalam kehidupaan tetapi

jika dihadapkan dengan perubahan maka kecendrungan merespons cara-cara yang

sudah biasa dilakukan akan menjadi sumber resistensi. Kedua yaitu security

(keamanan) suatu perubahanakan mempengaruhi perasaan keamanan, masyarakat

yang memiliki keterampilan yang rendah akan cenderung menolak perubahan

karena khawatir perubahan tersebut akan berdampak buruk pada masyarakat

tersebut untuk kedepanya.

Pemerintah

Management support (Managemen yang mendukung) yaitu kemampuan

pemerintah menyediakan fasilitas dari setiap sektor dalam menghadapi dampak

perubahan. Dan harus membuat peraturan serta kebijakan terkait pembangunan

BIJB. Variabel ini diambil dari penelitian Daniel T. Holt (2007) yang dirasa cocok

untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dipersiapkan pemerintah untu

menghadapi pembangunan BIJB yang berdampak pada perubahan dari pedesaan

menjadi perkotaan. Karena dalam menghadapi suatu perubahan dibutuhkan suatu

dukungan penuh dari pemerintah berupa peraturan dan fasilitas (sistem). Untuk

lebih jelasnya lihat ada tabel berikut ini:

13

Tabel 1.3

Variabel Penelitian

Variabel Definisi Variabel Indikator Data Yang

Dibutuhkan

Literatur/Sumber

Masyarakat

Appropriateness

(Kelayakan)

Kesesuaian aspek

kependudukan

dalam mendukung

berkembangnya

BIJB

Usia

Pendidikan

Matapencaharian

Kec. Kertajati

dalam angka

time serial

Kuisioner

BPS Kab. Majalengka

Bappeda Kab.

Majelengka

BMCK Kab.

Majalengka

Narasumber

Resistensi

terhadap

perubahan

Kemampuan

Fleksibilitas

masyarakat untuk

menghadapi

dampak

perubahan

Fleksibilitas

masyarakat

Motivasi

masyarakat

Wawancara

Observasi

Narasumber/Responden

Pemerintah

Management

support

(Managemen

yang

mendukung)

Peraturan dan

kebijakan

terkait

pembangunan

BIJB

Kemampuan

Pemerintah

dalam

penyediaan

fasilitas dari

setiap sector

dalam

menghadapi

dampak

perubahan

Jenis Peraturan dan

Kebijakan

Penyediaan

fasilatas/Saspras

dalam menghadapi

damak perubahan

Peraturan dan

kebijakan

terkait

pembangunan

BIJB

Masterplan

Pembangunan

BIJB

Studi Terkait

Rencana

Pembangunan

BIJB dan

Aerocity

Dinas Pehubungan

Provinsi Jawa Barat

Bappeda Provinsi Jawa

Barat

Dinas Permukiman dan

Perumahan Provinsi

Jawa Barat

Dinas Pehubungan

Kab. Majalengka

Bappeda Kab.

Majalengka

BMCK Kab.

Majalengka

Hasil Analisis, 2014

1.6.3.2 Teknik Sampling

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner di lapangan

terhadap target populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat

Kecamatan Kertajati dan wilayah sekitarnya. Untuk mendapatkan sampel (n) dalam

populasi digunakan acuan rumus Slovin (Suliyanto, 2006: 100), sebagai berikut:

𝑛 =𝑁

1 + 𝑁(𝑑)2

14

𝑛 =42531

1 + 42531 (0,12)

𝑛 =42531

426,31

𝑛 = 99,76

Dimana:

N = Jumlah populasi

d = Prosentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel

yang masih dapat ditolerir. Dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 10%

n = Ukuran sampel minimal

1 = Angka konstan

Setelah total sampel didapatkan, kemudian dihitung jumlah responden yang akan

diteliti dari masing – masing kelurahan. Caranya yaitu dengan membagi jumlah

penduduk pada kelurahan X ke jumlah keseluruhan penduduk di wilayah studi

kemudian dikali dengan jumlah sampel yang didapat dari rumus slovin. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada rumus berikut ini:

𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑋

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛𝑥 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

Dibawah ini adalah hasil perhitungan pengambilan sampling berdasarkan desa:

1) Desa Mekarjaya

𝑛 =4516

42531𝑋 99, 79 = 10,6 ~ 11

2) Desa Babakan

𝑛 =4008

42531𝑋 99, 79 = 9,4 ~ 9

3) Desa Palasah

𝑛 =2574

42531𝑋 99, 79 = 6,03 ~ 6

4) Desa Kertajati

𝑛 =4036

42531𝑋 99, 79 = 9,5 ~ 10

5) Desa Pakubeurem

𝑛 =3748

42531𝑋 99, 79 = 8,8 ~ 9

6) Desa Kertasari

𝑛 =3156

42531𝑋 99, 79 = 7,4 ~ 7

7) Desa Sukawana

𝑛 =1942

42531𝑋 99, 79 = 4,6 ~ 5

8) Desa Mekarmulya

𝑛 =2803

42531𝑋 99, 79 = 6,6~ 7

9) Desa Kertawinangun

𝑛 =2620

42531𝑋 99, 79 = 6,14 ~ 6

10) Desa Sukamulya

𝑛 =4364

42531𝑋 99, 79 = 10,24~ 10

15

11) Desa Bantarjati

𝑛 =2034

42531𝑋 99, 79 = 4,8 ~ 5

12) Desa Pasiripis

𝑛 =3594

42531𝑋 99, 79 = 8,4 ~ 8

13) Desa Sukakerta

𝑛 =1733

42531𝑋 99, 79 = 4,06 ~ 4

14) Desa Sahbandar

𝑛 =1203

42531𝑋 99, 79 = 2,8 ~ 3

Total sampling yang diambil adalah 100 sample.