bab 1 pendahuluan a. latar belakangeprints.umm.ac.id/39102/2/bab i.pdf · dari peraturan...
TRANSCRIPT
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Dalam suatu negara yang menganut demokrasi, keberadaan lembaga perwakilan
rakyat sangat diperlukan karena pada dasarnya setiap kebijakan publik harus dirumuskan
dan diputuskan oleh dan untuk rakyat sendiri. Karena suatu negara pada umumnya
memiliki penduduk (warga negara) dalam jumlah besar, maka keputusan itu tidaklah
mungkin dilakukan oleh seluruh warga negara dan untuk itulah diperlukan adanya
lembaga perwakilan rakyat. Adanya lembaga perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia, merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi yang
mengutamakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Lembaga ini mempunyai
kewajiban untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
Undang-Undang. Lembaga ini di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat
pada pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Provinsi, Kabupaten/Kota. 1
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga Perwakilan Rakyat harus
dapat merepresentasikan keinginan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang
dikeluarkan betul-betul merupakan sarana demokrasi dan komunikasi timbal balik antara
Kepala Daerah dengan masyarakat di Daerahnya. Oleh karena itu keputusan yang
menyangkut kepentingan rakyat harus mengikut sertakan Rakyat di Daerah itu, yaitu
melalui lembaga perwakilan Rakyat Daerah.2 Dalam hal mewujudkan keinginan
1 Dalam pasal 148 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ” Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2 Dalam Pasal 149 ayat 2 dan 3 UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di sebutkan bahwa “ dalam
melaksanakan fungsinya DPRD harus dalam kerangka representasi rakyat di Daerah tersebut dan menjaring
aspirasi dari masyarakat.
2
masyarakat tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menjalankan fungsinya
yaitu pembentukan Peraturan Daerah.3
Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Konstruksi yang
demikian menyebabkan kedua komponen tersebut mempunyai kedudukan yang sama
tinggi. Hal ini diarahkan pada terciptanya kerjasama yang serasi antara pemerintah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan terpeliharanya
tertib Pemerintahan Daerah. Kerjasama tersebut mencakup segala proses perumusan
kebijakan yang ada, pada umumnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang
menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus ditetapkan oleh Bupati
bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,4 yang selanjutnya disebut Peraturan
Daerah (Perda) adalah Peraturan Pe rundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama pemerintah Daerah. Definisi
lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang
Pemerintah Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Dearah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di
Kabupaten/Kota.5
Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut
dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas
3 Dalam Pasal 149 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “ salah satu
fungsi DPRD pada poin pertama yaitu sebagai pembentuk Peraturan Daerah.
4 Dalam Pasal 150 Ayat 1 huruf a UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di sebutkan bahwa
“dalam penyusunan peraturan Daerah DPRD harus membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak
menyetujui rancangan Peraturan Daerah.
5 Dalam pasal 1 PP No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
3
masing-masing daerah, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan
dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan dan menampung
kondisi khusus Daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi.6
Tujuan utama pembentukan Peraturan Daerah bukan lagi menciptakan kodifikasi
bagi norma – norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat,
contohnya ketertiban dan keamanan di masyarakat tetapi sebagai sarana untuk merubah
masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hubungan ini, dengan
adanya pengutamaan pada Pembentukan Peraturan Daerah cara modifikasi, maka
diharapkan bahwa suatu undang-undang itu tidak lagi berada dibelakang, tetapi Undang-
undang itu diharapkan dapat berada di depan, dan tetap berlaku sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan
pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu kejelasan tujuan,
kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi
muatan dapat, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.7
Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Gubernur atau Bupati/Walikota.8 Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan
penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik,9 dalam hal Rancangan Peraturan
Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pencabutan Peraturan
Daerah atau perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa
materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang
6 Dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan
bahwa “ Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugaspembantuan serta menampung kondisi
khusus daerahdan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundanganyang lebih tinggi. 7 Dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . 8 Dalam Pasal 56 Ayat 1 No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan
bahwa “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasaldari DPRD Provinsi atau Gubernur. 9 Dalam pasal 56 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4
diatur.10 Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai
dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.11 Pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah.12 Pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari
Bupati oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertical dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.13 Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati
diatur dengan Peraturan Presiden.14 Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh
anggota, Komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah, ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah diatur dalam
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.15
Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang telah disiapkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan dengan surat pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kepada Bupati, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh
Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.16 Apabila dalam satu masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama,
yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Dewan
10 Dalam pasal 56 ayat 3 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 11 Dalam pasal 57 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 12 Dalam pasal 58 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 13 Dalam pasal 58 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 14 Dalam pasal 59 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 15 Dalam pasal 60 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 16 Dalam pasal 61 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5
Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh
Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.17
Program penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam satu Program pembuatan
atau pembentukan Peraturan Daerah yang diperankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sangat penting untuk dioptimalkan, mengingat keberadaaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah merupakan representasi rakyat yang dilembagakan sehingga diharapkan
tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Peraturan Daerah. Namun
demikian dalam melaksanakan fungsinya dalam pembentukan Peraturan Daerah, Kinerja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dinilai belum efektif, dalam artian
pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang hanya
terfokus pada fungsi pengawasan dan mengabaikan fungsi lainnya yaitu fungsi
pembuatan Peraturan Daerah. Dalam menyorot kinerja Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Malang ditahun 2015 usulan atau inisiatif Rancangan Peraturan
Daerah dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2015,dari pihak
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada 8 (Delapan) Rancangan Peraturan Daerah, dan
dari Pihak Pemerintah ada 11 (Sebelas) Rancangan Peraturan Daerah dinilai usulan
Rancangan Peraturan Daerah tersebut masih banyak dari pihak Pemerintah Daerah
Kabupaten Malang,18 dan ditahun 2016 dalam daftar Program Pembentukan Peraturan
Daerah dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada 8 (Delapan) Rancangan
Peraturan Daerah dan dari Pihak Pemerintah ada 9 (sembilan),19 demikian juga ditahun
2017 dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah, dari pihak Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ada 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah dan dari Pihak
17 Dalam pasal 62 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 18 Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang N0. 44 Tahun 2014 tentang
Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015. 19 Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
N0.188.4/46/KPTS/421.050/2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2016
6
Pemerintah ada 21 (Dua puluh satu).20 Rancangan Peraturan Daerah usulan atau inisiatif
Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah tersebut belum ada peningkatan dari pihak
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Malang, dalam pelaksanaan fungsi ini
didasarkan pada minimnya jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan, besarnya jumlah
Peraturan Daerah ini mencerminkan kemampuan dan efektifitas pemakaian kekuasaan
otonomi Daerah yang diemban oleh badan yang berfungsi sebagai pembentuk Peraturan
Daerah tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis, timbul suatu gejala yang
menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi
dalam penggunaan inisiatif atau prakarsa Dewan yang merupakan salah satu Hak
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memberikan usul atau inisiatif terhadap
pembuatan Peraturan Daerah.21
Permasalahan yang timbul adalah semua Rancangan Peraturan Daerah itu berasal
dari pihak Eksekutif dalam hal ini Bupati. Padahal dalam Perundang-undangan
menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan Pembentuk
Peraturan Daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan
Daerah. Tetapi dalam pengamatan penulis yang terjadi adalah Dominasi pihak Bupati
lebih besar daripada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di kabupaten Malang
dalam pembuatan Peraturan Daerah, artinya bahwa prakarsa atau inisiatif pengusulan
sebuah rancangan Peraturan Daerah itu di Dominasi atau selalu berasal dari Pihak
Bupati.
20 Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
N0.188.4/28/KPTS/35.07.040/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang N0.188.4/41/KPTS/35.07.050/2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017. 21 Dalam Pasal 160 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “ salah satu Hak
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
7
Sebagai badan pembentuk Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
melalui fungsi ini mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat dan tata tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah telah mengatur hak prakarsa atas Rancangan Peraturan
Daerah. Akan tetapi berbagai kendala menyebabkan hak prakarsa tersebut belum
sepenuhnya dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Malang.
Demikian pula penggunaan hak usul mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah
umumnya masih datang dari eksekutif. Maka tidak heran jika banyak kalangan menilai
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih terlalu asyik dalam fungsi pengawasan atau
kontrol terhadap Pemerintah Daerah/ Bupati. Dengan demikian konstribusi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Malang dalam mengusulkan Rancangan
Peraturan Daerah belum dilaksanakan secara maksimal, sementara pihak lain yakni
Eksekutif/ Bupati menunjukan peran yang sangat dominan dalam pembuatan Peraturan
Daerah, padahal secara teori efektif fungsinya adalah sebagai pelaksana Peraturan
Daerah. Perbedaan antara teori dan fakta di lapangan inilah yang menarik penulis untuk
mengangkatnya menjadi permasalahan penelitian. Maka dari itu penulis tertarik untuk
membuat sebuah penelitian ilmiah yang berjudul “OPTIMALISASI FUNGSI DPRD
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN
MALANG”.
B. Rumusan masalah
1. Bagaimana pelaksanaan Fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Malang dalam pembentukan Peraturan Daerah ?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan Fungsi Dewan Perwakilan rakyat Daerah Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang?
8
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang dalam pembentukan Peraturan Daerah.
2. Untuk mengetahui cara mengoptimalkan fungsi Dewan Perwakilan rakyat Daerah
dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.
D. Manfaat dan kegunaan penelitian
Berdasarkan alasan dan tujuan yang telah penulis paparkan diatas maka penulis
berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :
D.1 Kegunaan
Penulis berharap karya tulis ini dapat menambah pengetahuan atau wawasan
mengenai fungsi Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Malang dalam
pembentukan Peraturan Daerah.
D.2 Manfaat Teoristis
1. Bagi penulis
Karya tulis ini digunakan penulis untuk memenuhi syarat menyeleseikan studi
Ilmu Hukum Hasil keilmuan Hukum tata Negara jenjang S-1 (strata 1), dan
untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah
Malang (UMM) serta menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.
2. Bagi pemerintah
Karya tulis ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, sehingga
Pemerintah dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lebih baik dengan
mengoptimalkan fungsinya dalam pembentukan peraturan daerah.
9
3. Bagi masyarakat
Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat umum,
mengenai fungsi Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Malang dalam
pembentukan peraturan daerah.
E. Metode Penelitian
E.1 Lokasi Penelitian
Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Malang yang merupakan
wilayah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Jalan Panji nomor 119
Kepanjen Malang, lokasi ini mendukung penulis untuk melakukan penelitian
karena judul atau permasalahan yang diangkat sesuai dengan lokasi tersebut.
Berdasarkan pada Daftar Program Pembentukan peraturan Daerah Kabupaten
Malang tahun anggaran 2015 dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada
8 (Delapan) Rancangan Peraturan Daerah, dan dari Pihak Pemerintah ada 11
(Sebelas) Rancangan Peraturan Daerah,22 dan ditahun 2016 dalam daftar
Program Pembentukan Peraturan Daerah, dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ada 8 (Delapan) Rancangan Peraturan Daerah dan dari Pihak Pemerintah
ada 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah,23 demikian juga ditahun 2017
dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah, dari pihak Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ada 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah dan dari
Pihak Pemerintah ada 21 (Dua puluh satu) Rancangan Peraturan Daerah.24
Dalam daftar program tersebut penulis menemukan kesenjangan antara
22 Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang N0. 44 Tahun 2014 tentang
Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015. 23 Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang N0.188.4/46/KPTS/421.050/2015
tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016. 24 Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
N0.188.4/28/KPTS/35.07.040/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang N0.188.4/41/KPTS/35.07.050/2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017.
10
minimnya upaya pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menerapkan
Fungsi Pembentukan peraturan Daerah dengan rendahnya hasil yang dicapai,
adapun permasalahan tersebut perlu diteliti untuk mencapai alternative
solusinya dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Derwakilan Rakyat
Daerah.
E.2 Metode pendekatan
Metode ini menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang
sedang diteliti yang didalamnya melekat teknik yang dipergunakan dalam cara
kerja tersebut. Penulisan ini dilakukan dengan cara pendekatan Yuridis Empiris,
yakni merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data
yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.25
E.3 Jenis dan sumber data
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Data Primer
Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber dilokasi
penelitian yang berkaitan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Malang.26
2. Data Sekunder
Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.
Bahan hukum ini didukung dari beberapa studi pustaka buku, Makalah,
Jurnal Hukum, dokumen-dokumen resmi dan sumber-sumber lain yang
berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.27
25 Nurul Zuriah. 2005. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta : PT. Bumi Aksara, halaman 227. 26 Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106. 27 Soejarno, Soekamto. 1984. Pengertian Penelitian Hukum. Jakarta: Universits Indonesia, halaman 12.
11
E.4 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :
1. Penelitian di Lapangan (Field Research), data lapangan yang diperlukan
sebagai data penunjang melalui informasi dan pendapat-pendapat dari
responden yang ditentukan.28
2. Observasi (Observation)
Observasi adalah suatu kegiatan mencari Data yang dapat di gunakan untuk
memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. 29 Dengan ini penulis
mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara
langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui
bagaimana Optimalisasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
pembentukan peraturan daerah (perda) di Kabupaten Malang.
1. Wawancara (Interview)
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Malang Nomor 188.4/32/KPTS/35.07.050/2016 mengenai Susunan
Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Penulis melakukan
tanya jawab (interview) kepada nara sumber yaitu lima anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, nama anggota-anggota tersebut antara lain :
a. H. Achmad Andi, SH, M.Hum dari fraksi partai Golkar
b. Miskat, SH. MH dari fraksi partai Golkar
c. Drs. Hari sasongko dari fraksi partai PDI Perjuangan
d. Sugiyanto dari fraksi partai Golkar
e. Drs. Irianto,M.Si Seketaris DPRD Kab. Malang
f. Busilan dari fraksi partai PDI Perjuangan
28 Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 107.
29 Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian kualitatif. Jakarta : Salemba Humanika, halaman 131.
12
g. Zia’ulhaq M.AP fraksi partai Gerindra
h. Sih Purwaningtyastuti partai PDI Perjuangan
i. Suwarno partai PDI Perjuangan
Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik
penelitian.
2. Dokumentasi (Documentation)
Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian
yang berhubungan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam pembentukan peraturan daerah (perda) di Kabupaten Malang.
3. Studi kepustakaan
Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mengadakan studi
penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan
laporan-laporan yang ada hubungannya dengan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah (perda)
di Kabupaten Malang.
E.5 Teknik Analisis Data
Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data
berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata
sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis
dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.
E.6 Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan
masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah
pemahamannya. Adapaun sistematika penulisannya sebagai berikut:
13
BAB I PENDAHULUAN
Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori,
metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori atau kajian teori, yang
berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi: pertama,
pengertian dari demokrasi, lembaga Negara dan perwakilan. Kedua, teori
Mengenai fungsi Legislasi. Ketiga, teori Mengenai Efektivitas Hukum.
Keempat, aspek hukum dari fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam Pembentukan Peraturan Daerah, di dalamnya memuat Undang-
undang yang berkaitan dengan fungsi, tugas, hak dan kewajiban. Kelima,
mengenai teori dari pembentukan peraturan perundang-undangan.
Keenam, mengenai teori pembentukan Peraturan Daerah, dalam hal ini
dipaparkan Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Daerah.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran mengenai pembahasan
dari rumusan masalah yang diangkat, yaitu mengenai fungsi Dewan
perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam pembentukan
Peraturan Daerah dan cara mengoptimalkan fungsi Dewan Perwakilan
rakyat Daerah Dalam Penbentukan Peraturan Daerah di Kabupaten
Malang.
BAB IV PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana
berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran
14
penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian
serta berisikan saran dan rekomendasi penulis sehingga diharapkan
menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.