bab 1 pendahuluan - kpu kabupaten belitung timur | · pdf filepenyusunan lakip didasarkan...

LAKIP KPU Belitung Timur 2015

1

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menyelenggarakan

pemilu. Hal ini didasarkan pada pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu

Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat

Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban

menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dikatakan bahwa KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis oleh karena itu, KPU Kabupaten Belitung

Timur berkewajiban melaksanakan program yang telah di tetapkan oleh KPU dalam rangka

mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2015-2019.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten

Belitung Timur, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

KPU Kabupaten Belitung Timur, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif

transparansi dan akuntabilitas publik. Penyusunan LAKIP didasarkan dengan Peraturan Presiden

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, yang mewajibkan setiap Lembaga/Instansi pemerintah pusat, daerah dan bendahara

umum Negara untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD

(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).


2

LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Belitung

Timur selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) tahun 2015 tersebut

diperbandingkan dengan PK (performance agreement)tahun 2015 sebagai tolak ukur dan

gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Belitung Timur selama 1

tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check

point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas, Kewajiban dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,

berikut adalah Kedudukan, Tugas, dan Fungsi dari KPU:

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU,

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional. Tetap dan mandiri yang

bertugas melaksanakan Pemilu.

2. Tugas

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Belitung Timur:

a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

meliputi:

1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal

Pemilu di kabupaten Belitung Timur;

2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di kabupaten Belitung

Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerja Kabupaten Belitung

Timur;

4) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,

PPS dan KPPS dalam wilayah kerja Kabupaten Belitung Timur;

5) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;

6) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan

dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau

pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar

pemilih;


3

7) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Belitung Timur

berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi

suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

8) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Belitung Timur

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

9) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara

serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu

kabupaten/kota dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

10) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur untuk mengesahkan

hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung

Timur dan mengumumkannya;

11) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Belitung Timur terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah

pemilihan di kabupaten Belitung Timur dan membuat berita acaranya;

12) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh

panwaslu Kabupaten Belitung Timur;

13) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota

PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Belitung Timur, dan pegawai

Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur yang terbukti melakukan tindakan

yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu

berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Belitung Timur dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan;

14) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Belitung Timur kepada

masyarakat;

15) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu; dan

16) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Belitung Timur dalam penyelenggaraan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden meliputi:


4

1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di

kabupaten Belitung Timur;

2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten Belitung Timur

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,

PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;



pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai

daftar pemilih;

6) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;

7) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara

dan sertifikat hasil penghitungan suara;

8) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan

suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu

Kabupaten Belitung Timur dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

9) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Belitung

Timur atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;


PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Belitung Timur, dan pegawai

sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur yang terbukti melakukan tindakan

yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu

berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Belitung Timur dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan;

11) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Belitung Timur kepada

masyarakat;

12) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu; dan




5

c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Belitung Timur dalam Pemilu Bupati dan

Wakil Bupati Belitung Timur meliputi:

1) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati;

2) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Belitung Timur, PPK,

PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati Belitung Timur dengan

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

3) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

4) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan

bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;

5) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU

Provinsi;

6) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

bupati/walikota;



pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai

daftar pemilih;

8) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur

dan menyempaikannya kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

9) menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

10) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

pemilihan bupati/walikota berdasarkan rakapitulasi hasil penghitungan suara

dari seluruh PPK di wilayah kabupaten Belitung Timur;

11) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

pemilihan, Panwaslu Kabupaten Belitung Timur, dan KPU Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung;

12) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur untuk mengesahkan

hasil pemilihan Bupati Belitung Timur dan mengumumkannya;

13) mengumumkan calon bupati Belitung Timur terpilih dan dibuatkan berita

acaranya;

14) melaporkan hasil pemilihan Bupati Belitung Timur kepada KPU melalui KPU

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;


6

15) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Belitung

Timur atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;


PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

17) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan

walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada

masyarakat;

18) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU

dan/atau KPU Provinsi;

19) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan

bupati/walikota;

20) menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan



3. Tugas

Adapun kewajiban-kewajiban KPU Kabupaten Belitung Timur dalam Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah:

1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

2) memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon

gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;

3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu

kepada KPU melalui KPU Provinsi;

6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya

berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga

kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;


7

8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU

dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

9) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani

oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/kota;

10) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada

peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

11) melaksanakan keputusan DKPP; dan

12) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Belitung Timur dibantu oleh

Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur. Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur

dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung

Timur. Sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, secretariat KPU

Kabupaten Belitung Timur bertugas:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

2. Memberikan dukungan teknis administratif;

3. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menelenggarakan Pemilu;

4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;

5. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;

6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban

KPU; dan

7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU

Kabupaten Belitung Timur terdiri dari:

1. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (HUPMAS)

2. Subbagian Program dan Data;

3. Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik, dan

4. Subbagian Hukum.

C. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur didukung oleh pegawai dari berbagai

keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU

Kabupaten Belitung Timur dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, antara lain: SMP,


8

SMA, Diploma dan Sarjana. Struktur pegawai sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur dilihat

dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tingkat Pendidikan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur

No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan

1 SD 1 orang

2 SMA 9 orang

3 Diploma 4 orang

4 Sarjana 5 orang 2 pegawai mutasi ke KPU Kota

Pangkalpinang dan KPU Kota Semarang

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA paling

banyak, yaitu 9 orang, diikuti Sarjana 5 orang dan Diploma 4 orang. Hal ini mengindikasikan

bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kabupaten Belitung

Timur kurang baik, sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan baik

sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur

organisasi.

Struktur organisasi KPU Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada gambar berikut:

D. Sistematika

Sistematika penulisan LAKIP KPU Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

Ketua KPU

Sekretaris

Anggota KPU

Subbag Program

dan Data

Subbag Hukum Subbag Keuangan,

Umum, dan Logistik

Subbag Teknis

Pemilu dan

Hupmas


9

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan,

tugas pokok dan fungsi serta sistematikan penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini,

disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indicator kinerja yang

dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerha, termasuk di

dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan

kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur serta

strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.


10

BAB 2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2015-2019

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara

optimal, KPU Kabupaten Belitung Timur telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur periode 2015-2019 dengan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta berpedoman pada Rencana

Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri seperti yang tertuang dalam RPJMN 2015-

2019 adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian

angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisikasi politik rakyat

sebesar 80, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang

akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara lain sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi

sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya pemilu serentak tahun 2019 yang

aman, damai, adil, jujur dan demokratis;

2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI

(Indeks Demokrasi Indonesia) aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik

sebesar 68 pada tahun 2019.

3. Menguatnya peran lembaga perwakilan;

4. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol hingga 30%;

5. Melaksanakan secara konsisten UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

6. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya;

7. Meningkatkan kualitas penyiaran;

8. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah

konflik kekerasan di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.


11

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, ditetapkan

prioritas bidang politik adalah pelembagaan demokrasi dengan fokus prioritas: (1) peningkatan

peran kelembagaan demokrasi; (2) memperbaiki perundang-undangan bidang politik; (3)

Memperkuat lembaga perwakilan untuk meraih kepercayaan publik; (4) pemenuhan hak-hak dan

kewajiban politik rakyat dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Berpijak pada sasaran dan focus prioritas di atas, akan ditempuh arah kebijakan mencakup

strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara

Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, yang dilakukan melalui:

a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk pengaturan

pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;

b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;

c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;

d. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung proses konsolidasi

demokrasi, termasuk dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran ormas dan

parpol dan mendorong kebebasan sipil dan jaminan hak-hak politik warga Negara;

e. Penguatan lembaga penyelenggaraan Negara dan hubungan atar lembaga demokrasi

untuk mendukung kebijakan publik yang efektif;

f. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggaran pemilu;

g. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam mendorong

kebebasan sipil yang bertanggung jawab, serta menjamin hak-hak politik warga

Negara;

h. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;

i. Penguatan kerjasama masyarakat politik, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi

dalam mendorong proses demokratisasi;

j. Peningkatan kapasitas dan kualitas komunikasi politik penyelenggara Negara;

k. Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan sebagai bagian dari lembaga

penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan

kepemiluan dan pengawasan partisipatif dan fasilitasi dialog.

2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi

sebagai berikut:

a. Pembentukan tim independen yang akan mengambil inisiatif melakukan pengkajian

perubahan perundang-undangan bidang politik;

b. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan system kepemiluan, sistem kepartaian,

dan sistem presidensial;


12

c. Pelaksanaan konsultasi public dan strategi komunikasi media tentang perlunya

meningkatkan kualitas kepemiluan, pelembagaan partai politik, konsistensi

pelaksanaan sistem presidensial, dan peningkatan kualitas peran lembaga perwakilan;

d. Perubahan UU Pemilu yang dapat mendorong penyederhanaan partai politik dan

penguatan lembaga perwakilan;

e. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan

memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan

pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai

piranti dasar bangunan demokrasi.

3. Memperkuat lembaga perwakilan untuk meraih kepercayaan publik, yang ditempuh

melalui strategi yang dapat mendorong:

a. Penguatan fungsi legislasi;

b. Penguatan fungsi pengawasan;

c. Penguatan fungsi anggaran;

d. Penguatan hubungan lembaga perwakilan dan rakyatnya;

e. Pelaksanaan keterbukaan informasi public lembaga perwakilan rakyat;

4. Pemenuhan hak-hak dan kewajiban politik rakyat dan meningkatkan keterwakilan

perempuan dalam politik, yang akan ditempuh dengan strategi:

a. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik

perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses

yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;

b. Penguatan fungsi pendidikan politik oleh parpol;

c. Penerapan kebijakan affirmative action kepada kelompok marjinal;

d. Peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok

marjinal/rentan lainnya melalui pendidikan politik;

e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;

f. Penyiapan skema bantuan parpol yang berkaitan langsung dengan proses penyiapan

kader perempuan yang mumpuni;

g. Pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;

h. Penguatan fungsi pendidikan politik oleh parpol;

i. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia;

j. Penerapan proses audit independen bagi parpol untuk pertanggung jawaban

penggunaan dana APBN/APBD.


13

B. Rencana Strategis 2015-2019

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Belitung Timur telah menyusun Rencana Strategis

KPU Kabupaten Belitung Timur Periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta berpedoman pada Rencana Strategis Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi

Dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2019, KPU Kabupaten

Belitung Timur memiliki VISI yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU Kabupaten Belitung

Timur dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: ”Terwujudnya KPU Kabupaten Belitung

Timur sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri,

Transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi di Indonesia yang berkualitas

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.

Dalam pernytaan Visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam

Penyelenggaraan Pemilu, yaitu: Integritas, Profesional, Mandiri, transparan dan Akuntabel.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang

komprehensif tentang Visi KPU Belitung Timur. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemilu yang Berintegritas: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan

etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan pemilu, sehingga

meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;

b. Pemilu yang professional: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi,

keterampilan, dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang

maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;

c. Pemilu yang Mandiri: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak

manapun;

d. Pemilu yang Transparan: Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek

penyelenggaraannya;


14

e. Pemilu yang Akuntabel: penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggung jawabkan,

baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta

penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang

memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core

competency) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi. Disamping itu,

relevansi visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-3 (2015-2019)

menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional,

Mandiri, Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Belitung Timur telah menyusun

Misi. Adapun Misi KPU Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan

kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

b. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,

serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien, dan efektif;

d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta

menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi

terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut, dirumuskan ke dalam

bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan

merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU

Kabupaten Belitung Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksananakn oleh

organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima

tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh

Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemilu;


15

b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan

Umum;

c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;

d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;

e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke

dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang

akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode

secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana

Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus

pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap

tahunnya.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi tujuan dan sasaran

strategis, KPU Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan 14 sasaran strategis, yaitu:

a. Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

b. Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu;

c. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

d. Terlaksananya sistem akuntansi dan Pelaporan keuangan

e. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik serta data

kebutuhan logistik;

f. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data

dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;

g. Tersedianya data dan informasi kepemiluan

h. Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian antar Waktu (PAW) Anggota KPU

kabupaten Belitung Timur

i. Tersedianya dokumen kepegawaian

j. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

k. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan BMN KPU Kabupaten Belitung Timur

l. Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan

m. Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyekenggaraan pemilihan Umum

n. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, presiden dan wakil

presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah


16

Adapun IKU KPU Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

1) Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu

2) Persentase Pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu

3) Persentase penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT

4) Persentase Terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Belitung

Timur

5) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian

6) Layanan peningkatan kompetensi SDM

7) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu

8) Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Belitung Timur

9) Persentase ketepatan waktu verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur

10) Jumlah laporan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan

11) Prosentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu

12) Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistic

13) Prosentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu

14) Prosentase jumlah,jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat

15) Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L

16) Prosentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

17) Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

18) Prosentase pemutakhiran data pemilih di tingkat desa

19) PAW Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur

20) Pengelolaan Database kepegawaian

21) Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja

kepegawaian

22) Prosentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Belitung TImur ke dalam aplikasi SIMAK

23) Prosentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

24) Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye,

verifikasi partai politik dan anggota DPD

25) Prosentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye,

pendaftaran partai politik dan anggota DPD

26) Prosentase proses PAW anggota DPRD Belitung Timur dapat diselesaikan dalam 5 hari

kerja.

27) Dokumentasi pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada

28) Jumlah kegiatan pendidikan pemilih


17

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun

2015, KPU Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana

kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 yang dijabarkan pada tabel berikut:

1. Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

Tingkat partisipasi pemilih yang telah mempunyai hak pilih dalam Pemilu menjadi salah

satu tolok ukur kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui

beberapa program dan kegiatan. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

No Indikator Kinerja Target

1 Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 75%

2 Persentase Pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 70%

2. Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu;

Sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan masyarakat dalam menggunakan

hak pilihnya dalam Pemilu. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:


1 Persentase penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam

DPT

2%

3. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas profesionalisme sumber

daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Belitung Timur. Target

sasaran dari kegiatan tersebut adalah:


1 Persentase Terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU

Kabupaten Belitung Timur

60%

2 Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian 90%

3 Layanan peningkatan kompetensi SDM 100%

4 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu 3%

5 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Belitung Timur WTP

6 Persentase ketepatan waktu verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

Belitung Timur

100%


18

4. Terlaksananya sistem akuntansi dan Pelaporan keuangan

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan pertanggungjawaban penggunaan

anggaran di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur. Target sasaran dari

kegiatan tersebut adalah:


1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 12

laporan

2 Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

tepat waktu

76%

5. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik

serta data kebutuhan logistik;

Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan tata kelola logistik agar tepat jumlah, waktu,

dan kualitas. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:


1 Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik 80%

2 Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik

pemilu

85%

3 Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat 90%

6. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga,

data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;

Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan perencanaan dan monitoring serta evaluasi

program, kegiatan dan anggaran dalam lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Belitung

Timur. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:


1 Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L 78%

2 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain 78%

3 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu 78%

7. Tersedianya data dan informasi kepemiluan

Sasaran ini dimaksudkan agar tersedia data dan informasi data pemilih untuk keperluan

Pemilu. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:


19


1 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat desa 78%

8. Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian antar Waktu (PAW) Anggota

KPU kabupaten Belitung Timur

Sasaran ini dimaksudkan melakukan proses PAW bagi anggota KPU Kabupaten Belitung

Timur yang tidak dapat melanjutkan masa tugasnya. Target sasaran dari kegiatan tersebut

adalah:


1 PAW Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur 85%

9. Tersedianya dokumen kepegawaian

Sasaran ini dimaksudkan menata administrasi data kepegawaian di lingkungan Sekretariat

KPU Kabupaten Belitung Timur. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:


1 Pengelolaan Database kepegawaian 100%

10. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Sasaran ini dimaksudkan menata administrasi data kepegawaian di lingkungan Sekretariat

KPU Kabupaten Belitung Timur. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:


1 Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang

kinerja kepegawaian

85%

11. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan BMN KPU Kabupaten Belitung Timur

Sasaran ini dimaksudkan melakukan penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan

Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:


1 Prosentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Belitung TImur ke

dalam aplikasi SIMAK

75%


20

12. Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan

Sasaran ini dimaksudkan melakukan pengelolaan dan pengarsipan dokumen kepemiluan di

lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur. Target sasaran dari kegiatan

tersebut adalah:


1 Prosentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah

kearsipan

60%

13. Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyekenggaraan pemilihan Umum

Sasaran ini dimaksudkan meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas aparatur pemilu

dalam penyelenggaraan pemilihan umum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Belitung



1 Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana

kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD

87%

persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelaporan dana kampanye, audit

dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD

87%

14. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, presiden dan wakil

presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah

Sasaran ini dimaksudkan meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas aparatur pemilu

dalam penyelenggaraan pemilihan umum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Belitung



1 prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dapat

diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

1%

2 dokumentasi pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta

pemilukada

1

dokumen

3 jumlah kegiatan pendidikan pemilih 1 kali


21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan

pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan

bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang

publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang

tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk

dicapai oleh program yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan

penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuannya. Kinerja

KPU Kabupaten Belitung Timur tahun 2015 pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau

kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per

satuan kegiatan di tahun 2015 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra. Untuk menilai akuntabilitas kinerja, dilakukan klasifikasi satuan kinerja yang

telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Renstra. Sehingga, penilaian satuan-satuan

kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Belitung Timur secara menyeluruh.

KPU Kabupaten Belitung Timur menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada

tahun 2015 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator

kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian

kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel Pengukuran Kinerja Terhadap IKU Tahun 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSEN

1 Meningkatnya partisipasi Pemilih

dalam Pemilu

Persentase Pemilih yang menggunakan

hak pilihnya dalam Pemilu

75% 76.7% 102%

Persentase Pemilih Perempuan yang

menggunakan hak pilihnya dalam

Pemilu

70% 79.2% 105%

2 Terlindunginya hak masyarakat

untuk menggunakan hak pilihnya

dalam Pemilu

Persentase penduduk yang mempunyai

hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam

DPT

2% 0,30% 170%


22

3 Meningkatnya Kapasitas

Penyelenggara Pemilu Persentase Terpenuhinya jumlah

pegawai organik kesekretariatan KPU


60% 57% 95%

Persentase ketepatan waktu

penyelesaian administrasi kepegawaian 60% 100% 160%

layanan peningkatan kompetensi SDM 100%

Persentase pelanggaran kode etik

terhadap penyelenggara pemilu 3% 0 0%

Opini BPK atas Laporan Hasil

Pemeriksaan Keuangan WTP WDP WDP

Persentase ketepatan waktu verifikasi

pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

Belitung Timur

100% 100% 100%

4 Terlaksananya sistem akuntansi

dan pelaporan keuangan Jumlah laporan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan

12

laporan 12 laporan 100%

persentase penyampaian laporan

pertanggung jawaban penggunaan

anggaran tepat waktu

76% 75% 98%

5 Terlaksananya pengendalian dan

pengaturan administrasi

pengelolaan logistik serta data

kebutuhan logistik

Persentase penyusunan administrasi

pengelolaan logistik 80% 100% 125%

persentase ketersediaan informasi arsip

dan dokumen pengelolaan logistik

pemilu

85% 80% 94%

persentase jumlah, jenis, alokasi dan

peruntukan logistik pemilu yang tepat 90% 100% 111%

6 Tersedianya dokumen perencanaan

dan penganggaran, koordinasi

antar lembaga, data dan informasi

serta hasil monitoring dan evaluasi

Persentase kesesuaian antara Renstra

dan Renja K/L dan RKA KL 78% 78% 100%

Persentase fasilitasi kerjasama KPU

dengan lembaga lain 78% 78% 100%

persentase laporan monitoring dan

evaluasi yang akuntabel dan tepat

waktu

78% 75% 96%

7 tersedianya data dan informasi

kepemiluan

persentase pemutakhiran data pemilih

di tingkat desa 90% 100% 111%

8 tingkat ketepatan proses

pelaksanaan Pergantian Antar

Waktu (PAW) anggota KPU


PAW anggota KPU Kabupaten

Belitung Timur 85% 0% 0%

9 Tersedianya dokumen

kepegawaian pengelolaan database kepegawaian 100% 100% 100%

10 meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana administrasi

penunjang kinerja pegawai

85% 85% 100%

11 meningkatnya akuntabilitas

penatausahaan BMN KPU


Persentase pengadministrasian BMN

KPU kabupaten Belitung Timur ke

dalam aplikasi SIMAK

75% 75% 100%

12 Meningkatnya pengelolaan dan

penerapan kearsipan sesuai kaidah

kearsipan

persentase jumlah arsip yang dikelola

sesuai dengan penerapan kaidah

kearsipan

60% 60% 100%


23

13 meningkatnya pelayanan dan

kapasitas penyelenggaraan

pemilihan umum

tersedianya pedoman teknis

penyusunan pelaporan dana kampanye,

audit dana kampanye, verifikasi partai

politik dan anggota DPD

87% 100% 114%

persentase ketepatan waktu penyiapan

bahan pelaporan dana kampanye, audit

dana kampanye, pendaftaran partai

politik dan anggota DPD

87% 100% 114%

14 Meningkatnya kualitas dukungan

teknis dalam pemilu legislatif,

presiden dan wakil presiden,

kepala daerah dan wakil kepala

daerah

prosentase proses PAW anggota DPRD

Kabupaten Belitung Timur dapat

diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

1% 1% 100%

dokumentasi pemilu legislatif, pemilu

presiden dan wakil presiden serta

pemilukada

1

dokumen 0 dokumen 0%

jumlah kegiatan pendidikan pemilih 1 kali 0 0%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum, KPU Kabupaten Belitung Timur mampu mencapai target kinerja sebagaimana

telah ditetapkan pada tahun 2015. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut.

Sasaran I Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis.

Untuk mencapai sasaran ini, KPU Kabupaten Belitung Timur menempuhnya dengan beberapa

program dan kegiatan. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2015 dapat dilihat

pada tabel berikut.

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 2 3 4 5

1 Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam

Pemilu

77,5% 76,71 % 98,9%

2 Persentase Pemilih Perempuan yang menggunakan hak

pilihnya dalam Pemilu

75% 79,2% 105%

3 Persentase penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi

tidak terdaftar dalam DPT

2% 0.54% 270%


24

Pada tahun 2015, KPU Kabupaten Belitung Timur menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Belitung Timur Tahun 2015. Pemilu tersebut merupakan bagian dari Pilkada serentak

yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun

2015 ditargetkan sebesar 77,5 persen. Hal ini disesuaikan dengan target nasional yang tertuang

dalam Renstra KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2019. Realisasi tingkat partisipasi

pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015 adalah sebesar 76,71 persen

atau sebesar 98,9 persen dari target yang telah ditentukan. Meskipun tidak mencapai target yang

telah ditetapkan, tingkat partisipasi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tingkat

partisipasi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sebesar 75,9 persen.

Secara rinci tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung

Timur Tahun 2015 per kecamatan dapat diihat pada gambar berikut.

Grafik Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung

Timur Tahun 2015

Sedangkan untuk pencapaian persentase partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015, menunjukkan angka yang menggembirakan,

yaitu sebesar 79,2 persen. Angkat ini lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 75 persen.

indikator ketiga untuk menilai pencapaian sasaran strategis adalah persentase masyarakat yang

mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Untuk mengukur indikator kinerja ini,

instrument yang digunakan adalah Daftar Pemilih Tetap Tambahan. Data ini digunakan karena

pemilih yang sudah mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT dimasukkan ke dalam

Daftar Pemilih Tetap Tambahan. Jumlah DPTb Kabupaten Belitung Timurr sebanyak 458

60

70

80

90

73.24 72.2582.51 80.25 83.67 80.07 78.71

Persentase Tingkat Partisipasi per Kecamatan


25

pemilih. Dengan demikian persentase pemilih yang tidak terdaftar sebanyak 0,54 persen. Hal ini

berarti bahwa pemilih yang tidak terdaftar jauh dibawah target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan KPU Kabupaten Belitung Timur dalam mencapai target tingkat partisipasi tersebut

tidak terlepas dari gencarnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Kegiatan sosialisasi yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur dibagi ke dalam 8 jenis/metode, yaitu:

a. Penyebaran dan pemasangan bahan sosialisasi

Penyebaran dan pemasangan bahan

sosialisasi yang dilakukan berupa

pemasangan baliho, spanduk dan

penyebaran brosur, leaflet dan stiker

sosialisasi. Pemasangan spanduk

dilaksanakan secara merata di tiap desa,

yang dilakukan sebanyak 5 kali dan menyesuaikan dengan tahapan pemilu yang

dilakukan, yaitu pendaftaran pemilih, pengecekan DPT, Ajakan untuk menggunakan hak

pilih, mengingatkan hari pemungutan suara, dan sosialisasi pasangan calon. Pemasangan

baliho dilakukan tempat-tempat strategis di tingkat kecamatan sebanyak 3 kali, dengan

tema untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilih, mengingatkan hari

pemungutan suara dan sosialisasi pasangan calon. Sedangkan penyebaran bahan

sosialisasi yang terdiri atas brosur, leaflet dan poster dilaksanakan oleh anggota pokja

sosialisasi yang disebarkan secara merata kepada masyarakat di desa dan dipasang di

tempat-tempat strategis seperti pasar, warung, warung kopi.

b. Sosialisasi Tatap muka

Sosialisasi tatap muka dilaksanakan oleh pokja sosialisasi. Kegiatan ini dibagi menjadi 3

kelompok pemilih, yaitu pemilih pemula, pemilih perempuan dan pemilih umum.

Pemilih pemula dipandang penting untuk diberikan sosialisasi karena jumlah pemilih

pemula di Belitung Timur sebanyak 600 orang atau sekitar 3 persen dari total DPT.

Kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu tanggal

22 Oktober di Manggar, 23 Oktober di Kecamatan Simpang Pesak dan 24 Oktober

bertempat di Kecamatan Kelapa Kampit. Pesertanya adalah siswa siswi perwakilan

SMA/SMK di wilayahnya masing-masing.

Sosialisasi kepada pemilih perempuan menjadi hal penting demi kesetaraan gender dan

memastikan kaum perempuan menggunakan hak pilihnya. Sosialisasi kepada pemilih

perempuan dilaksanakan sebanyak 4 kali, masing-masing di Kecamatan Gantung dan


26

Kecamatan Manggar pada tanggal 7 November 2015, demikian pula di Kecamatan

Simpang Renggiang pada tanggal 7 November 2015, sedangkan di Kecamatan Kelapa

Kampit dilaksanakan pada tanggal 8 November 2015. Masing-masing kegiatan

mengundang 50 orang masyarakat pemilih perempuan.

Sedangkan sosialisasi kepada pemilih umum dilaksanakan di 4 Kecamatan, yaitu di

Kecamatan Manggar pada tanggal 6 November 2015, di Kecamatan Gantung dan

Kecamatan Simpang Renggiang pada tanggal 7 November 2015 sedangkan di

Kecamatan Kelapa kampit pada tanggal 8 November 2015. Masing-masing kegiatan

mengundang 50 peserta.

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan pentingnya partisipasi masyarakat yang sudah

mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak suaranya, dan dijelaskan cara-cara

menggunakan hak suaranya.

c. Talk Show di radio Lokal

Acara dialog interaktif yang dilakukan atas kerjasama KPU Kabupaten Belitung Timur

dengan Radio Sisnet Manggar. Acara dialog ini berlangsung setiap selasa malam yang

mengangkat tema seputar pemilukada Belitung Timur dengan nara sumber Komisioner

KPU Kabupaten Belitung Timur.

d. Jalan sehat Gebyar Pilkada

Salah satu model atau metode yang dikembangkan oleh KPU RI dalam rangka sosialisasi

adalah jalan sehat. Kegiatan sosialisasi missal ini telah dilakukan sejak Pemilu Legislatif

tahun 2014 yang berdampak signifikan pada tingkat partisipasi pemilih. Pelaksanaan

Jalan Sehat Gebyar Pilkada dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2015.Beragam hadiah

menarik disediakan sebagai door prize. Masyarakat sangat antusias mengikuti acara ini.

e. Sosialisasi melalui operator selular

Telepon seluler merupakan barang yang popular dan sebagian besar dimiliki oleh

masyarakat. Hal ini menjadi dasar pemikiran untuk memanfaatkan media telepon seluler

untuk menyebarkan informasi berkait dengan pilkada. Untuk itu KPU Kabupaten

Belitung Timur melakukan kerjasama dengan 2 operator seluler yaitu Telkomsel dan XL

untuk melakukan sosialisasi melalui SMS broadcast. SMS broadcast dilaksanakan

sebanyak 3 kali untuk masing-masing operator yang isinya mengajak dan mengingatkan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada.


27

f. Sosialisasi ke pulau

Sebagai bagian dari pemilih, masyarakat yang berada di pulau masing kurang menerima

akses informasi mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun

2015. Untuk itu, KPU Kabupaten Belitung Timur melakukan sosialisasi ke 2 pulau yang

ada di wilayah Belitung Timur, yaitu pulau Ketapang yang dilaksanakan pada tanggal 29

November 2015 dan ke Pulau Buku Limau yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember

2015. Masyarakat cukup antusias mengikuti kegiatan tersebut.

g. Sosialisasi melalui media cetak

Media cetak menjadi salah satu media yang penting dalam menyebarluaskan informasi

terkait pilkada. KPU Kabupaten Belitung Timur bekerja sama dengan 2 media cetak lokal

untuk melakukan sosialisasi Pilkada, yaitu dengan Koran Pos Belitung dan Belitung

Ekspres. Sosialisasi yang dilakukan yaitu pemasangan iklan layanan masyarakat berupa

visi misi pasangan calon selama 14 hari dan sosialisasi himbauan untuk hadir dan

memberikan suara selama 3 hari yaitu tangga 6-8 Desember 2015.

h. Sosialisasi menggunakan mobil keliling

Untuk mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, pada tanggal 8

Desember 2015, PPK se Kabupaten Belitung Timur melakukan sosialisasi keliling

menggunakan mobil dan pengeras suara. Kegiatan ini dilakukan untuk mengingatkan

masyarakat yang telah mempunyai hak pilih untuk dating ke TPS pada tanggal 9

Desember 2015.

Sasaran 2 Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya

dalam Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara bebas dan

tertib. Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.


1 2 3 4 5

1 Persentase penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi

tidak terdaftar dalam DPT

2% 0,54% 270%


28

Untuk mengukur indikator kinerja ini, instrument yang digunakan adalah Daftar Pemilih Tetap

Tambahan. Data ini digunakan karena pemilih yang sudah mempunyai hak pilih tetapi tidak

terdaftar dalam DPT dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan. Jumlah DPTb

Kabupaten Belitung Timurr sebanyak 458 pemilih. Dengan demikian persentase pemilih yang

tidak terdaftar sebanyak 0,54 persen. Hal ini berarti bahwa pemilih yang tidak terdaftar jauh

dibawah target yang telah ditetapkan.

Sasaran 3 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis.



pada tabel berikut.


1 Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik

kesekretariatan KPU Kabupaten Belitung Timur

60% 70% 93%

2 Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi

kepegawaian

75% 75% 100%

Untuk indikator pertama yaitu jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Belitung

Timur, akan dipaparkan kondisi kepegawaian yang ada. Secara struktur organisasi, KPU

Kabupaten Belitung Timur dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang membawahi 4 subbagian,

yaitu Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik, Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas,

Suubbagian Program dan Data serta subbagian hukum. Idealnya, komposisi kepegawaian

sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur terdiri atas 5 orang pegawai organik eselon IV yang

mengisi posisi tersebut. Namun kondisi yang ada adalah hanya 1 orang pegawai organik yang

dilantik sebagai eselon IV. Jika ditelusuri lebih lanjut, masih ada posisi yang masih kosong, yaitu

sekretaris dan kasubbag Hukum.

Dari sisi jumlah pegawai, seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pegawai

sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur pada awal tahun 2015 berjumlah 19 orang dengan

komposisi tingkat pendidikan terendah SD dan tertinggi Sarjana. Pegawai sekretariat KPU

Kabupaten Belitung Timur terbagi atas pegawai organik dan pegawai Pemda yang diperbantukan

pada sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur. Pegawai organik sebanyak 16 orang sedangkan

pegawai pemda yang diperbantukan sebanyak 3 orang.


29

Untuk indikator kinerja kedua yaitu administrasi kepegawaian, bahwa sekretariat KPU

Kabupaten Belitung Timur telah melengkapi berkas kenaikan pangkat regular untuk 3 pegawai,

yaitu Riza Setiawan, SH, Wilson Febriansyah, S.IP dan M. Muzairin, S.Kom. ketiga pegawai

tersebut telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat regular dari III.a ke III.b. dengan

demikian bahwa pencapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten

Belitung Timur sebesar 100 persen.


Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan

Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015

90% 100% 110%

Untuk indikator kinerja ketiga yaitu ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan

Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015 dapat dijelaskan bahwa pencalonan dapat

dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga realisasi

pelaksanaan verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015 sebesar

100%.

Untuk proses pencalonan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur tahun 2015 dapat dibagi atas masa

sosialisasi, pendaftaran dan pencalonan.

Sosialisasi

Peranan sosialisasi sangat penting untuk suksesnya pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakill

Bupati Belitung Timur, berikut ini kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Belitung Timur

dalam tahapan pencalonan. Kegiatan sosialisasi pencalonan yang dilakukan sebanyak 4 kali,

yaitu:

- Tanggal 19 Mei 2015, dilakukan di Guest hotel Manggar, membahas Peraturan KPU

nomor 9 tahun 2015 dan menghadirkan undangan Partai Politik, Panwas Pilkada, dan

tokoh masyarakat.

- Tanggal 15 Juni 2015, dilakukan di Bandung River Manggar, penyampaian tentang

tahapan dan pencalonan Pilkada yang dihadiri, kalangan pers, PPK, Camat, dan

stakeholder, diawali dengan penandatangan kerjasama antara KPU Belitung Timur

dengan Kejaksaan Manggar dikemas dalam acara coffee morning.

- Tanggal 11 Juli 2015, dilakukan di Kantor KPU Belitung Timur membahas syarat

pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati, baik perorangan maupun dari

Partai Politik atau gabungan Partai Politik.


30

- Tanggal 22 JUli 2015, dilakukan di Kantor KPU Belitung Timur yang menyikapi

terbitnya PKPU nomor 12 tahun 2015 dengan mengundang Partai Politik dan Panwas

Pilkada.

Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pengumuman di media cetak. Pengumuman dilakukan

sebanyak 2 kali yaitu:

- Nomor 05/PENG/KPU-009.656820/V/2015 Tanggal 24 Mei 2015 tentang Pencalonan

Jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perorangan pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Belitung Timur tahun 2015, diumumkan tanggal 24 Mei 2015

- Nomor 12/PENGUMUMAN/KPU-009.656820/VII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 tentang

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur tahun 2015, diumumkan tanggal 15

Juli 2015.

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015 dapat dilakukan melalui 2

cara, yaitu pencalonan perseorangan dan pencalonan melalui partai politik.

- Pencalonan perseorangan

Berdasarkan surat KPU RI nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tentang

DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah penduduk Belitung

Timur sebanyak 111.225 orang atau < 250.000 orang, sesuai dengan PKPU no. 9 jumlah

dukungan photo kopi KTP adalah sebanyak 10 persen dari jumlah penduduk. Keputusan

KPU Kabupaten Belitung Timur nomor 04/Kpts/KPU-009-656829/IV/2015,

menyampaikan dokumen dukungan calon perseorangan ke KPU Belitung Timur pada

tanggal 11 sampai dengan 15 Juni 2015, kemudian KPU Kabupaten Belitung Timur

menetapkan Keputusan nomor 19/Kpts/KPU-009.656820/V/2015 yang menyatakan

bahwa syarat dukungan calon perseorangan berupa dokumen fotokopi KTP sebanyak

11.123 lembar dan tersebar di 50% Kecamatan yang ada, Pada hari terakhir pendaftaran

tanggal 15 Juni 2015 Komisioner dan Sekretariat KPU Belitung Timur menunggu sampai

dengan jam 16.00 Wib tidak ada satupun calon perseorangan yang mendaftar, sehingga

calon perseorangan dinyatakan NIHIL, dan dibuat dalam Berita acara nomor 15/KPU-

009-656820/VI/2015. tanggal 15 Juni 2015.

- Pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik

Berdasarkan Keputusan KPU Belitung Timur nomor 18/Kpts/KPU-009.656820/V/2015,

menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk syarat pengajuan pasangan

calon minimal mempunyai kursi 5 (lima) buah di DPRD atau sebanyak 15.435 suara sah

hasil Pemilihan Umum 2014, melihat data diatas dapat diprediksi calon yang akan

mendaftar paling banyak 4 (empat) pasangan calon. Jadwal yang telah ditetapkan oleh


31

KPU Belitung Timur pendaftaran pasangan calon pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juli

2015, pada hari pertama dan kedua KPU Belitung Timur belum menerima pendaftaran

pasangan calon, dihari terakhir pendaftaran sebanyak 3 (tiga) pasangan calon yang

mendaftar yaitu :

Pasangan dr. Basuri Tjahaya Purnama, Sp.G, M.GIZI dengan dan Fezzi Uktolseja,

SE, MM.

Pasangan ini mendaftar ke KPU Belitung Timur pada tanggal 28 Juli 2015 pada jam

13.45 WIB dengan disertai dokumen persyaratan calon dan pencalonan, Pasangan calon

ini diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional

Demokrat, dengan didasari perolehan kursi di DPRD Belitung Timur :

- PDIP sebanyak : 4 kursi.

- Partai NasDem sebanyak : 3 kursi.

Tanda bukti pendaftaran diberikan berupa tanda terima sesuai dengan form TT1-

KWK.

Pasangan Usmandie A. Andeska dengan Musdiyana

Pasangan yang diusulkan Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendaftar

pada tanggal 28 Juli 2015 pada jam 14.20 WIB. Dengan didasari perolehan kursi di

DPRD Belitung Timur :

- P. Hanura sebanyak : 3 kursi.

- PKS sebanyak : 3 kursi.


KWK.

Pasangan Drs. Yuslih Ihza dengan Drs Burhanudin

Pendaftar terakhir adalah pasangan yang diusul oleh Partai Bulan Bintang (PBB), Partai

Gerakan Indonesia Raya (P. Gerindra) dan Partai Golongan Karya datangi KPU Belitung

Timur untuk mendaftar pada jam 15.17 WIB.

- PBB sebanyak : 3 kursi.

- Partai Gerindra : 2 kursi.

- Partai Golkar : 2 Kursi.


KWK.


32

Pemeriksaan Kesehatan.

KPU Belitung Timur menyampaikan surat ke IDI cabang Belitung nomor 104/KPU-

009.656820/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015, meminta rekomendasi sebanyak 3 Rumah Sakit

sebagai tempat pemeriksaan menyeluruh calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur,

Kemudian Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Belitung merekomendasi rumah sakit yang

layak untuk pemeriksaan yaitu:

- Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta.

- Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM) Jakarta

- Rumah Sakit Daerah Bangka Belitung - Pangkal Pinang

Dan berdasarkan hasil Survey oleh Pejabat

Pengadaan KPU Belitung Timur, pada aspek

Kelengkapan rumah sakit, tenaga dokter dan

biaya pemeriksaaan. Diputuskan bahwa Rumah

Sakit Pusat Angkatan Darat Gatoto Subroto

ditunjuk sebagai rumah sakit tempat pemeriksaan

bakal calon Bupati dan wakil Bupati Belitung

Timur, yang dikuatkan dengan Keputusan KPU

Belitung Timur nomor 27/Kpts/KPU-009.656820/VII/2015 tentang Penunjukan Rumah Sakit

Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan

Wakil Bupati Belitng Timur Tahun 2015, dan dibarengi dengan Keputusan nomor

30/Kpts/KPU-009.656820/VII/2015 tentang Standar kemampuan sehat Rohani dan Jasmani

Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015. KPU Belitung Timur memberikan

surat pengantar kepada pasangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh pada

tanggal 30 dan 31 Agustus 2015 yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) pasang atau 6 (enam) orang

calon.

Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gator Subroto melalui Tim Pemeriksa Kesehatan

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur tahun 2015 menyampaikan hasil penilaian

kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015 dengan surat

nomor 29/VIII/2015 sampai dengan 34/VIII/2015 tanggal – Agustus 2015, yang menyatakan

seluruh calon “ memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani “ untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Timur.


33

Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon

Dokumen syarat calon dan pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah

diserahkan, oleh Anggota Kelompok kerja dilakukan penelitian untuk melihat sejauh mana yang

sudah memenuhi dan belum memenuhi syarat berdasarkan dari dokumen persyaratan yang

diberikan.

Klarifikasi Ijazah Calon

Sebagai kelanjutan pemeriksaan dokumen pasangan calon dalam meneliti kebenaran atau

keabsahan dokumen calon berupa ijazah yang dilampirkan, komisioner dan staf Sekretariat KPU

Belitung Timur melakukan klarifikasi ijazah ke sekolah/perguruan tinggi calon menempuh

pendidikan terakhir, yaitu :

1. Basuri Tjahaya Purnama ke Universitas Indonesia.

2. Yuslih Ihza ke STIE Bisnis Indonesia.

3. Usmandie A. Andeska ke SMA kota Bandung

4. Fezzi Uktolseja ke Institut Pertanian Bogor

5. Burhanudin ke FKIP Uninus.

6. Musdiyana ke MAN Ibnul Qoyyim

Hasil penelitian yang oleh anggota Kelompok Kerja, disampaikan kepada pasangan calon dalam

model Berita Acara model B.A.HP-KWK tertanggal tertanggal 3 Agustus 2015, guna diperbaiki

oleh pasangan sesuai dengan persyaratan yang Belum Memenuhi Syarat.

Masukan dan Tanggapan terhadap pasangan calon.

KPU Belitung Timur selanjutnya melakukan pengumuman terkait pasangan calon ke masyarakat

umum di Kabupaten Belitung Timur guna mendapatkan masukan dan tanggapan latar belakang

pasangan calon baik di papan pengumuman maupun laman website KPU Beltim.

Penyampaian Hasil Penelitian

Tanggal 3 Agustus 2015, KPU Kabupaten Belitung Timur mengundang pasangan calon melalui

LO guna menyampaikan Model B.A-HP-KWK dengan menjelaskan bahwa perbaikan

disampaikan paling lambat tanggal 7 Agustus 2015.


34

Penyampaian BA-HP Perbaikan-KWK

Pemeriksaan dokumen perbaikan pasangan calon yang telah disampaikan dilakukan oleh

Anggota Kelompok kerja dan komisioner, penelitian perbaikan pada dokumen BMS. Rapat

pleno dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2015.

Penetapan Pasangan calon

Guna memenuhi ketepatan tahapan dan jadwal yang telah disusun, pada tanggal 24 Agustus 2015

KPU Belitung Timur mengundang pasangan calon beserta LO serta Panwaslih, dalam rangka

menyampaikan Keputusan KPU Belitung Timur nomor 36/Kpts/KPU-009-656820/VIII/2015

tentang Penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur

tahun 2015 yang terdiri atas:

No Nama Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gabungan Parpol Pengusul

1. Dr. Basuri Tjahaya Purnama,

M.Gizi, SP.Gk Fezzi Uktolseja, SE,MM PDIP. P. NasDem

2. H. Usmandie A. Andeska Mudiyana PKS, P. Hanura

3. Yuslih, SE Drs. Burhanudin PBB, P. Gerindra, P. Golkar

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Selanjutnya pada keesokan harinya, yaitu tanggal 25 Agustus 2015 KPU Belitung Timur

mengundang kembali pasangan calon, Partai politik pengusul, guna melakukan Rapat Pleno

Terbuka untuk melakukan mengundian nomor urut yang dihadiri unsur Forkominda, Panwaslih,

dan undangan lainnya, metode yang digunakan yaitu 2 dua kali pengundian. Penarikan pertama

untuk menentukan nomor urut pasangan calon melakukan penarikan, yang kedua untuk

menentukan nomor urut pasangan calon, hasil yang didapat yaitu sebagai berikut :

No Nama Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Gabungan Parpol

Pengusul

Nomor

Urut

1. Dr. Basuri Tjahaya Purnama,

M.Gizi, SP.Gk

Fezzi Uktolseja,

SE,MM PDIP. P. NasDem 3

2. H. Usmandie A. Andeska Mudiyana PKS, P. Hanura 2

3. Yuslih, SE Drs. Burhanudin PBB, P. Gerindra, P.

Golkar 1

Atas dasar diatas kemudian dibuatkan dan dikuatkan dengan Keputusan KPU Kabupaten

Belitung Timur nomor 36/Kpts/KPU-009-656820/VIII/2015 tentang Penetapan nomor urut

Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015.


35

Penyampaian surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan

Menjalankan ketentuan keputusan KPU nomor 12 tahun 2015 Perubahan dari Keputusan KPU

nomor 09 tahun 2015 pasal 68 ayat (1) yang menyatakan “bagi calon yang berstatus sebagai

anggota DPR, DPD atau DPRD, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Keputusan Pejabat

Yang Berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, Anggota

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil

kepada KPU/KIP Propinsi atau KPU/KIP Kabupaten/kota paling lambat 60 (enam puluh) hari

sejak ditetapkan sebagai calon, penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 24 Agustus

2015, berarti tanggal 23 Oktober 2015 paling lambat diserahkan dokumen surat pemberhentian

disampaikan kepada KPU Belitung Timur. Pada tanggal 23 Oktober 2015, pasangan calon yang

menyerahkan surat pemberhentian yaitu :

No Hari/tanggal Jam Nama calon Nomor dan tanggal surat Pejabat

berwenang

1. Jumat,

23 Okt 2015

10.30 Fezzi

Uktolseja, SE,

MM

188.44/946/I/2015

12 Oktober 2015

Gubernur Prov.

Kep. Babel

2. Jumat,

23 Okt 2015

10.30 Musdiyana 188.44/941/I/2015

12 Oktober 2015

Gubernur Prov.

Kep. Babel

3. Jumat,

23 Okt 2015

15.10 Drs.

Burhanudin

000002/KEPKA/TAP/21906/15

18 September 2015 Kepala BKN RI

4. Jumat,

23 Okt 2015

15.10 Yuslih Ihza,

SE

161.19-5751 TAHUN 2015

21 Oktober 2015 Mendagri RI

LHKPN Calon Bupati dan Wakil Belitung Timur.

KPU Belitung Timur menerima LHKPN dari KPK RI Melalui KPU Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Timur, berdasarkan data yang disampaikan KPK jumlah kekayaan calon Bupati dan

Wakil Bupati, yaitu :

No Nama Calon Jumlah Kekayaan

awal (Rp)

Jumlah kekayaan

akhir (Rp.)

1. Yuslih Ihza, SE 1.935.979.219 1.762.649.719

2. Drs. Burhanudin 1.198.321.426 1,187.968.050

3. H. Usmandie A. Andeska - 2.573.600.000

4. Musdiyana - 721.048.000

5. Dr. Basuri Tjahaya Purnama, M.Gizi, Sp. GK 1.258 085.963 1.411.629.110

6. Fezzi Oktolseja, SE, MM. 1.405.165.422 1.397.529.758


36

Selanjutnya KPU Belitung Timur mengumumkan LHKPN tersebut pada papan pengumuman

dan di laman KPU Belitung Timur.


1 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara

pemilu

3% 0 0

Selanjutnya adalah indikator kinerja persentase Pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara

Pemilu. Yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan

Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu

kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden

secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara

demokratis. Untuk Komisi Pemilihan Umum termasuk badan Penyelenggara AdHock di tingkat

PPK, PPS dan KPPS.

Untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015 tidak

terdapat laporan pelanggaran kode etik di semua tingkatan badan penyelenggara.


1 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten

Belitung Timur

WTP WDP WDP

Indikator selanjutnya adalah opini BPK atas Laporan keuangan KPU Kabupaten Belitung Timur. Secara

khusus, Badan Pemeriksa Keuangan belum melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPU

Kabupaten Belitung TImur. Namun secara nasional bahwa laporan Keuangan KPU mendapat penilaian

WDP, sehingga target opini WTP belum tercapai.

Sasaran 4 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Sasaran ini dimaksudkan untuk pertanggungjawaban keuangan. Untuk mencapai sasaran ini,

KPU Kabupaten Belitung Timur menempuhnya dengan beberapa program dan kegiatan. Capaian

indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.


1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 12

laporan

12

laporan 100%

2 persentase penyampaian laporan pertanggung jawaban

penggunaan anggaran tepat waktu 76% 75% 98%


37

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada

Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang

menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan

barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur menyusun laporan keuangan secara periode

setiap bulan. Selama tahun 2015, laporan keuangan yang disusun sebanyak 12 laporan. Dengan

demikian realisasi pelaksanaan sebesar 100 persen.

Untuk indikator kedua yaitu persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan

anggaran tepat waktu, dapat dijelaskan bahwa penyampaian laporan telah dilaksanakan tepat

waktu, hanya saja terdapat kendala di akhir tahun anggaran, dimana terdapat permasalahan

terkait dengan pengelolaan dana hibah pilkada. Rumitnya proses pengelolaan dana hibah tersebut

yang akhirnya harus dimasukkan ke dalam DIPA 076 KPU, menyebabkan terlambatnya proses

penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di akhir tahun anggaran. Namun

demikian, laporan pertanggungjawaban tersebut tetap disusun.

Sasaran 5 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan

logistik serta data kebutuhan logistik

Sasaran ini dimaksudkan untuk manajemen pengadaan, pengelolaan dan pendistribusian logistik.



pada tabel berikut.


1 Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik 80% 100% 125%

2 persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen

pengelolaan logistik pemilu 85% 80% 94%

3 persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik

pemilu yang tepat 90% 100% 111%


38

Penilaian pencapaian indikator kinerja di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik dengan target sebesar 80 persen.

Untuk menilai indikator ini dilihat dari terselesaikannya dokumen administrasi pengadaan

logistik. Pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun

2015 dibagi menjadi 2 paket. Selain dokumen pengadaan, juga telah diselesaikan laporan

pelaksanaan swakelola Logistik, yang meliputi swakelola pengesetan formulir, sortir lipat

surat suara, pengepakan logistik, dan pendistribusian logistik. Dengan demikian, dapat

dinilai bahwa realisasi penyusunan administrasi pengelolaan logistik mencapai 100%.

b. Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu dengan

target sebesar 85%. Untuk menilai indikator ini dilihat dari pengelolaan SILOG. Dalam

Pilkada serentak tahun 2015, KPU RI menggunakan SILOG sebagai saluran informasi

terkait logistik. Operator SILOG diminta untuk memantai berita yang ada di SILOG

setiap hari. Selain itu, isian perkembangan pengadaan, pengelolaan dan pendistribusian

logistik yang terdapat di SILOG harus terus di perbarui sebagai sumber data utama yang

digunakan sebagai laporan kepada KPU RI. Dalam pengelolaan SILOG, ada beberapa

kendala yang dihadapi, antara lain jaringan internet yang masih kurang memadai. Pada

awalnya, operator SILOG mampu mengisi dan memperbarui informasi yang ada di dalam

SILOG. Namun karena ada update terbaru dalam aplikasi SILOG yang mengharuskan

semua data di reset, sehingga operator SILOG diminta untuk mengisi ulang data tersebut.

Sehingga operator SILOG kesulitan untuk mengejar tenggat waktu pengisian data

tersebut. Pada hari H pilkada, isian data dalam SILOG baru terisi sebanyak 80%.

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam kegiatan manajemen logistik adalah perencanaan

logistik. Pada tahap inilah dirumuskan berbagai kebijakan logistik menyangkut pemenuhan

kebutuhan logistik. Tanpa perencanaan yang baik, mustahil diperoleh tata kelola logistik yang

handal.

Dalam tahapan perencanaan ini, meliputi penetapan jenis, jumlah dan spesifikasi barang

kebutuhan logistik. Dalam menentukan hal tersebut, KPU Kabupaten Belitung Timur tetap

berpedoman pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU RI. PKPU Nomor 6 tahun 2015

tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota. PKPU tersebut kemudian diturunkan menjadi Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur nomor 14/Kpts/KPU-009-656820/V/2015 tentang

Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015.


39

Perencanaan pengelolaan logistik tidak terlepas dari koordinasi dan pengawasan dari KPU

Provinsi dan KPU RI. Untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi serta pengawasan, KPU

RI melalui biro logistik membuat aplikasi pengelolaan logistik SILOG (Sistem Informasi

Logistik). SILOG ini sudah dipergunakan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun

2014 dan dilanjutkan penggunaannya dalam Pilkada serentak tahun 2015. Masing-masing

kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada menunjuk 2 orang yang bertugas sebagai

operator. Untuk KPU kabupaten Belitung Timur yang ditugaskan sebagai operator SILOG

adalah Andi Wiraatmaja, SE dan Abdul Latif. Melalui SILOG, transfer informasi dan koordinasi

dari pusat ke daerah dan sebaliknya menjadi lebih cepat.

Dalam tahapan perencanaan dan manajemen pengelolaan logistik, KPU Provinsi dan KPU RI

menyelenggarakan rapat-rapat yang bertujuan untuk sinkronisasi dan penyeragaman pemahaman

dalam pengelolaan logistik.

Beberapa kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan yaitu:

1. Rapat koordinasi penggunaan Aplikasi SILOG Pilkada tahun 2015 di KPU Ri pada

tanggal 8 Oktober 2015. Yang diundang dalam rakor ini adalah operator SILOG dan

anggota KPU Divisi logistik.

2. Rapat koordinasi Pengelolaan Logistik di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

yang diselenggarakan pada tanggal 19 oktober 2015. Yang diundang dalam rakor adalah

Sekretaris, Anggota KPU divisi logistik dan Operator SILOG. Sebagai pembicara dalam

rakor adalah Biro Logistik KPU RI.

Seperti halnya logistik Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014, logistik Pilkada

serentak tahun 2015 diatur oleh KPU RI melalui PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma,

Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota. PKPU tersebut menjadi dasar pengelolaan logistik bagi KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/kota dengan penyesuaian jumlah logistik di masing-masing daerah.


40

Dalam tahapan perencanaan ini, kebutuhan logistik dipetakan, baik jumlah, jenis dan

spesifikasinya. Hal ini penting bagi pelaksanaan kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan pengadaan

logistik. Jumlah, jenis dan spesifikasi rencana kebutuhan logistik dapat dilihat pada table berikut:

NO JENIS LOGISTIK JUMLAH SPESIFIKASI TEKNIS

1 2 3 4

1. Surat Suara 88.100 lembar

Kertas HVS 80 gram

Ukuran 27 x 23 cm (Horizontal)

Cetak berwarna 2 muka dengan kualitas cetak baik

Pengaman mikroteks dan/atau hidden image dan/atau tanda khusus lainnya

Memuat 3 foto pasangan calon

2 Tinta 484 botol

Bahan Mengandung perak nitrat/AgNo3 (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;

Zat isi tinta: cair

Volume tinta: 40 cc

Daya tahan/lekat: paling kurang selama 24 jam

Botol tinta bahan plastic warna putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta

Bentuk tabung/botol

Kemasan botol tinta bahan kertas karton

Bentuk kotak persegi panjang

3 Segel 10.394 buah

Ukuran : 5 cm x 6 cm

Bahan : Brittle paper sticker (pecah telur)/bittle

uingle sticker/lagered bittle sticker

Bentuk : persegi

4 Hologram 1.210 buah

Bahan : - Polygethglene Terephthalate (PET) 25

micron + metalized + glue + silicon

released paper

- Pattern bittle hologram dengan

pola/tulisan “KPU” (hologram yang

telah ditempelkan apabila dilepas akan

meninggalkan pola/tulisan “KPU”

secara berulang di formulirnya)

Warna : emas/gold

Bentuk : bulat

Ukuran : diameter 2 cm

5 Formulir 95.632 lembar Bahan kertas HVS 70 gram Cetak hitam putih

6 Sampul 4.410 lembar Bahan kertas Samson/kraft 80 gr Warna coklat

6 Alat dan Alas Coblos 726 set

Alat coblos berupa paku

Bahan logam tahan karat

Ukuran panjang +/- 10 cm

Diikat dengan benang kasur


41

Alas Coblos:

Bahan busa/spon

Ukuran 25x15x4 cm

7 Tanda Pengenal Petugas KPPS 1.694 lembar Bahan kertas art carton 160 gram

Ukuran 11 x 17 cm

Diikat dengan tali/benang kasur

3. Tanda Pengenal Petugas

Keamanan 484 lembar

Bahan kertas art carton 160 gram

Ukuran 11 x 17 cm


4 Tanda Pengenal Saksi 726 lembar Bahan kertas art carton 160 gram

Ukuran 11 x 17 cm


5. Karet Pengikat 12.100 buah

Karet gelang

6. Lem Perekat 249 buah Lem kertas berbentuk cair

Ukuran per botol 50 cc

7. Kantong Plastik Besar 242 lembar Bahan plastik transparan

Ukuran 32 x 42 cm

8. Kantong Plastik Sedang 242 lembar Plastik sedang

Bahan Plastik transparan

Ukuran 22 x 36 cm

9. Ballpoint 576 buah

Pulpen tinta warna biru atau hitam

10. Gembok 263 set

Bahan logam tahan karat

Ukuran minimal 20 mm

11. Spidol Besar 256 buah Spidol besar permanen

Warna biru atau hitam

12. Spidol Kecil 796 buah Spidol kecil

Warna biru atau hitam

13. Stiker Nomor Kotak Suara 263 buah

Bahan Stiker

Ukuran 22 x 18 cm

Memuat identitas kotak suara

14 Kalkulator 242 buah Kalkulator kecil

Tahapan berikutnya dalam pengelolaan logistik adalah kegiatan pengadaan.

Secara garis besar, pengadaan logistik kebutuhan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung

Timur Tahun 2015 dilakukan dengan metode pengadaan langsung dan dibagi menjadi 2 paket.

Paket 1 yaitu surat suara, tinta, segel dan hologram. Paket 2 yaitu: sampul, formulir dan alat

kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Untuk melakukan proses pengadaan, diperlukan survey, khususnya survey dalam hal pengadaan

surat suara, tinta, segel dan hologram. Survey ini penting karena jenis-jenis logistik tersebut


42

merupakan jenis logistik yang masuk dalam security item. Survey pengadaan logistik tersebut

dilakukan pada tanggal 3 hingga 5 September 2015. Survei dilakukan oleh Divisi Logistik dan

Pejabat Pengadaan Barang/jasa yang dilakukan ke perusahaan di Jakarta.

Dalam proses pengadaan ini, ada beberapa kendala, antara lain juknis logistik dari KPU RI

diterbitkan dalam waktu yang mepet dengan rencana tahapan pengadaan logistik yang telah

ditentukan, sehingga sedikit menyulitkan dalam proses pengadaannya. Selain itu, dalam proses

pengadaan surat suara, jumlah surat suara yang harus dicetak harus menunggu jumlah DPT yang

ditetapkan. Sehingga diambil keputusan bahwa RUP untuk surat suara jumlahnya ditambah dari

perkiraan jumlah DPT.

Proses pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan

wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015 untuk

paket 1 dan paket 2 dilakukan dengan metode

pengadaan langsung, karena paket pengadaannya

bernilai di bawah 200 juta. Pemenang proses

pengadaan logistik yaitu CV. Sumber Sarana

Prima Pangkalpinang. Kontrak pengadaan logistik

paket 1 dan paket 2 ditanda tangani pada tanggal 26 Oktober 2015. Jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan logistik paket 1 selama 20 (dua puluh) hari kalender, begitu juga dengan paket 2

dikerjakan selama 20 hari. Serah terima hasil pekerjaan dilakukan pada tanggal 8 November

2015.

Surat suara merupakan elemen penting dalam logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Belitung Timur Tahun 2015. Proses pengadaan surat suara selesai pada tanggal 8 November

2015 dan telah diserahterimakan dari CV. Sumber Sarana Prima kepada KPU Kabupaten

Belitung Timur. Kedatangan surat suara dan logistik lainnya diikuti dengan proses pengamanan

di Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur. Koordinasi dilakukan dengan Polres Belitung

Timur, mulai tanggal 8 November 2015 dilakukan pengamanan di lingkungan Sekretariat KPU

Kabupaten Belitung Timur selama 24 jam oleh anggota Polres Belitung Timur.

Proses berikutnya adalah proses sortir dan lipat surat suara. Dalam proses sortir dan lipat ini,

surat suara yang telah diadakan, diperiksa kembali kualitas cetak dan jumlahnya. Surat suara

yang kualitasnya jelek dan rusak akan dipisahkan, untuk kemudian dilipat dan dihitung

jumlahnya.


43

Proses sortir dan lipat surat suara dilakukan

selama 2 hari, yaitu pada tanggal 9-10

November 2015. Proses sortir dan lipat surat

suara melibatkan masyarakat umum di sekitar

kota Manggar berjumlah 40 orang dan dibagi

ke dalam 8 (delapan) tim. Sebelum

melaksanakan tugasnya, tim diberikan

pengarahan oleh Divisi Logistik KPU Belitung Timur Rizal, ST dan sekretaris KPU Belitung

Timur Irwanto.

Surat suara yang diserah terimakan berjumlah 85.332 lembar. setelah dilakukan proses sortir dan

lipat surat suara, surat suara yang bagus berjumlah 85.172 lembar. kebutuhan surat suara setelah

penetapan DPT berjumlah 85.332 lembar ditambah 2.000 lembar surat suara pemilu ulang.

Dengan demikian surat suara yang tersedia kurang dari jumlah yang dibutuhkan, yaitu sebanyak

160 lembar. KPU Kabupaten Belitung Timur kemudian mengirimkan surat resmi kepada CV.

Sumber Sarana Prima untuk memenuhi kekurangan surat suara dimaksud.

Bersamaan dengan proses sortir dan lipat surat suara, juga dilakukan proses pengesetan formulir.

Formulir yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015

ada beberapa jenis yang peruntukan dan jumlahnya berbeda-beda sesuai kebutuhan. Untuk

menghindari kekurangan formulir pada masing-masing TPS, dilakukan kegiatan pengesetan

formulir. Jenis-jenis formulir yang diadakan dan digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Belitung TImur Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO. JENIS LOGISTIK SPESIFIKASI TEKNIS VOLUME SATUAN KETERANGAN

B Formulir 95.632 LEMBAR

1 Model C-KWK A4. Cetak 1/0 968 lembar

2 Model C1-KWK A4. Cetak 1/0. Mikroteks 1.452 lembar

3 Lampiran Model C1-KWK A4. Cetak 1/0. Mikroteks 1.452 lembar

4 Model CI-KWK PLANO Plano. Cetak 1/0. Mikroteks 242 lembar

5 Model C2-KWK A4. Cetak 1/0 726 lembar

6 Model C3-KWK A4. Cetak 1/0 2.420 lembar



9 Model C6-KWK A5. Cetak 1/0. Porporasi 83.133 lembar

10 Model C7-KWK A4. Cetak 1/0 3.388 lembar

11 Model D-KWK A4. Cetak 1/0 156 lembar

12 Model DAA-KWK A4. Cetak 1/0 76 lembar


44

13 A4. Cetak 1/0 2 lembar

14 Model DAA-KWK PLANO Plano. Cetak 1/0 38 lembar

15 Plano. Cetak 1/0 2 lembar

16 Model DA-KWK A4. Cetak 1/0 35 lembar

17 Model DA1-KWK A4. Cetak 1/0 84 lembar

18 Model DA1-KWK PLANO Plano. Cetak 1/0 7 lembar







25 Model DB-KWK A4. Cetak 1/0 6 lembar

26 Model DB1-KWK A4. Cetak 1/0 12 lembar







Formulir tersebut kemudian di set sesuai kebutuhan masing-masing TPS. Untuk formulir yang

menggunakan pengaman hologram, formulir tersebut ditempelkan hologram sesuai ketentuan

yang berlaku. Tim yang bertugas dalam kegiatan pengesetan formulir dapat dilihat pada

lampiran.

Jenis-jenis logistik yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur

tahun 2015 bermacam-macam seperti yang telah dibahas pada bagian awal. Kebutuhan logistik

tersebut dipilah-pilah untuk masing-masing TPS sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pengepakan logistik menjadi hal paling krusial, karena lengkap tidaknya logistik yang akan

digunakan pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara ditentukan pada proses

pengepakan ini.

Proses pengepakan baru bisa dilaksanakan bila logistik lainnya sudah diproses. Formulir sudah

di set sesuai kebutuhan masing-masing TPS. Surat suara yang sudah disortir, dilipat dan

dihitung, kemudian dipilah-pilah dan dihitung ulang sesuai kebutuhan masing-masing TPS

beserta cadangannya. Dalam proses ini dibutuhkan ketelitian karena jumlah surat suara harus

tepat sesuai kebutuhan masing-masing TPS. Kesalahan pada proses ini mengakibatkan

kekurangan surat suara pada hari pemungutan suara. Surat suara tersebut kemudian dimasukkan

ke dalam Sampul Surat Suara yang Akan Digunakan. Logistik yang akan dipacking dipisahkan

antara yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara dan logistik yang berada di luar kotak suara.


45

Logistik yang berada di dalam kotak suara antara lain: surat suara, sampul. Formulir, alat dan

alas coblos. Sedangkan logistik yang berada di luar kotak suara antara lain: perlengkapan

pemungutan dan penghitungan suara. Logistik yang berada di luar kotak suara dipacking

menggunakan kantong plastic besar.

Untuk logistik yang dimasukkan ke dalam kotak suara, khususnya surat suara, dilakukan secara

berlapis. Surat suara yang sudah dimasukkan kedalam sampul surat suara dihitung untuk yang

terakhir kalinya kemudian disegel. Jumlahnya kemudian dicocokkan dengan daftar dan

dicocokkan dengan tulisan keterangan di luar sampul. Sampul berisi surat suara tersebut

kemudian dimasukkan ke kotak suara sesuai dengan TPS yang dimaksud. Setelah semua logistik

dalam kotak dicek ulang, kotak suara kemudian dikunci dan disegel. Proses pengepakan ini

dilakukan dengan teliti dan diawasi langsung oleh Divisi Logistik Rizal ST. Tim yang bertugas

dalam kegiatan pengepakan logistik dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Logistik yang sudah di packing, siap didistribusikan ke masing-masing PPS. Proses

pendistribusian logistik dilakukan secara swakelola oleh KPU Kabupaten Belitung Timur.

Sebelum melakukan distribusi, KPU Kabupaten Belitung Timur melakukan koordinasi dengan

Polres Belitung Timur terkait dengan pengamanan distribusi logistik. Koordinasi juga dilakukan

kepada PPK dan PPS se Kabupaten Belitung Timur agar masing-masing segera mempersiapkan

diri untuk menerima logistik.

Pelaksanaan distribusi logistik dilakukan secara serentak pada hari Senin tanggal 7 Desember

2015. Pendistribusian logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur tahun 2015

diawali dan ditandai secara simbolis dengan upacara pelepasan logistik. Hadir dalam upacara

pelepasan tersebut antara lain: Pj. Bupati Belitung Timur H.M. Hardi, SH, MH, Kapolres

Belitung Timur AKBP Nugrah Triadi, S.IK, Dandim, Kasatpol PP, Panwas Pilkada Belitung

Timur, Kepala Kejaksanaan Negeri Manggar dan unsur FORKOMINDA lainnya. Upacara

pelepasan dilakukan pada pukul 10.00 WIB ditandai dengan pengguntingan tali.

Distribusi logistik dilakukan menggunakan 7 unit truk yang disebar untuk mendistribusikan

logistik ke 39 desa se Kabupaten Belitung Timur, dibagi menjadi 7 tim distribusi.

Pendistribusian logistik untuk TPS pulau juga dilakukan serentak, namun dilakukan oleh tim

khusus. Untuk wilayah Kabupaten Belitung Timur, terdapat 7 TPS pulau, yaitu: pulau Buku

Limau, Pulau Long, Pulau Sekunyit, Pulau Batun dan Pulau Ketapang.

Setelah distribusi logistik selesai dilakukan, dilakukan monitoring logistik. Tugas tim monitoring

adalah memantau kelengkapan distribusi yang didistribusikan sesuai wilayahnya masing-masing.

Tim dibekali formulir isian monitoring.

Logistik yang telah didistribusikan ke masing-masing PPS kemudian di distribusikan ke tiap TPS

pada tanggal 9 Desember 2015 pada pagi hari pukul 06.00 sebelum pemungutan suara di mulai.


46

Sasaran 6 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi

antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi



pada tabel berikut.


1 Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan

RKA KL 78% 78% 100%

2 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain 78% 78% 100%

3 persentase laporan monitoring dan evaluasi yang

akuntabel dan tepat waktu 78% 78% 100%


1. Tingkat capaian indikator kinerja kesesuaian antara renstra dan renja K/L dan RKA

KL adalah sebesar 100%. Pada peetengahan tahun 2015, KPU Kabupaten Belitung

Timur telah menyusun dan mengajukan Renja dan RKA-KL Tahun 2015 kepada KPU.

Meskipun program kerja dan RKA-KL tersebut masih bersifat top down dari KPU RI.

Namun demikian, capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar

78%.

2. Tingkat capaian indikator kinerja persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga

lain sebesar 100%. Target yang ingin dicapai adalah terjalinnya kerjasama dengan 1

lembaga dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung

Timur Tahun 2015. Dalam hal ini, kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama dengan

Kejaksaan Negeri Manggar.

3. Tingkat capaian indikator persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel

dan tepat waktu adalah sebesar 100%. Laporan monitoring dan evaluasi yang

dilakukan adalah mengisi laporan secara online melalui website.

Kerjasama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur adalah dengan Kejaksaan

Negeri Manggar. Kerjasama tersebut dalam hal pemberian bantuan hukum, pertimbangan

hukum dan tindakan hukum lainnya kepada KPU Kabupaten Belitung Timur yang berkaitan


47

dengan kegiatan Pemilihan Bupati dan wakil bupati Belitung Timur Tahun 2015. Perjanjian

kerjasama tersebut ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2015.

Sasaran 7 tersedianya data dan informasi kepemiluan




pada tabel berikut.


1 persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat desa 90% 100% 111%


1. Tingkat capaian indikator kinerja persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat desa

sebesar 100%. KPU Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pemutakhiran data

pemilih dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015.

Seluruh rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih tersebut telah dilakukan secara

menyeluruh sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar 100%.

Tahap pemutakhiran data pemilih pada Penilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur tahun

2015 dimulai dari diserahkannya Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DP4

diterima oleh KPU kabupaten Belitung Timur pada tanggal 23 Juni 2015. Data tersebut

kemudian dilakukan update oleh KPU Republik Indonesia dan hasil sinkronisasi DP4 dengan

DPT pemilu terakhir.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh

PPDP. Tahapan coklit ini berlangsung selama 35 hari dimulai tanggal 15 Juli hingga 19 Agustus

2015. Dalam proses coklit ini PPDP mendatangi rumah-rumah warga satu per satu untuk

memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih. Warga yang telah didata

kemudian diberikan formulir AA-KWK dan ditempelkan stiker tanda telah terdaftar di rumahnya

(Model AA.2-KWK) Hasil coklit ini dijadikan sebagai bahan dasar dalam penyusunan Daftar

Pemilih Sementara (DPS). DPS ditetapkan pada tanggal 2 September 2015 dan diumumkan

kepada masyarakat selama 10 hari. Warga diminta untuk mengecek keberadaan namanya apakah

sudah masuk dalam DPS tersebut serta diminta memberikan masukan dan tanggapan atas DPS


48

tersebut. Masyarakat yang namanya tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan data yang terdapat

dalam DPS dapat mendatangi kantor desa dan mengisi formulir A.2-KWK.

Setelah DPS mendapatkan tanggapan dari masyarakat, PPS kemudian menyusun DPSHP dan

wajib diumumkan di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat. DPSHP

kemudian menjadi bahan bagi KPU Kabupaten Belitung Timur untuk menetapkannya menjadi

DPT.

Penetapan DPT tingkat kabupaten merupakan proses tahapan kegiatan yang sangat penting dan

strategis dalam rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilh dan penyusunan daftar pemilih.

KPU Kabupaten Belitung Timur menetapkan DPT dalam Rapat Pleno terbuka yang dituangkan

dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Belitung

Timur. Rapat pleno terbuka penetapan DPT dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2015 dengan

DPT Kabupaten Belitung Timur sebanyak 83.133 pemilih.

Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih,

dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada PPS dengan menunjukkan KTP, Kartu

Keluarga, paspor atau identitas lainnya. PPS kemudian mendaftarkan pemilih yang bersangkutan

dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK. Pendaftaran tersebut paling lambat 7 (tujuh)

hari sejak pengumuman DPT.

KPU Kabupaten Belitung TImur melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 dalam rapat

pleno terbuka yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota

KPU Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 28 Oktober 2015. DPTb1 Belitung Timur

sebanyak 152 pemilih.

Rekapitulasi DPS, DPT dan DPTb1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Rekapitulasi DPS, DPT dan DPTb-1 Kabupaten Belitung Timur tahun 2015

No Kecamatan DPS DPT DPTb1

Lk Pr Jumlah Lk Pr Jumlah Lk Pr Jumlah

1 Manggar 13.427 13.115 26.542 13.351 12.955 26.306 27 27 54

2 Gantung 9.156 8.787 17.943 9.177 8.710 17.887 3 5 8

3 Dendang 3.632 3.267 6.899 3.616 3.267 6.883 18 13 31

4 K. Kampit 6.476 6.188 12.664 6.464 6.210 12.674 10 10 20

5 Damar 4.376 4.288 8.664 4.417 4.298 8.715 10 11 21

6 Sp Renggiang 2.588 2.431 5.019 2.597 2.428 5.025 2 0 2

7 Sp. Pesak 2.922 2.747 5.669 2.905 2.738 5.643 8 8 16

42.577 40.823 83.400 42.527 40.606 83.133 78 74 152


49

Sasaran 8 tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW)

anggota KPU Kabupaten Belitung Timur

Capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.


1 PAW anggota KPU Kabupaten Belitung Timur 85% 0% 0%


Tingkat capaian indikator kinerja PAW anggota KPU Kabupaten Belitung Timur sebesar 0%.

Pada tahun 2015 tidak ada PAW Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur sehingga prosentase

realisasi kegiatan ini sebesar 0%.

Sasaran 9 Tersedianya Dokumen Kepegawaian

Sasaran ini dimaksudkan untuk menata kepegawaian. Untuk mencapai sasaran ini, KPU

Kabupaten Belitung Timur menempuhnya dengan beberapa program dan kegiatan. Capaian

indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.


1 pengelolaan database kepegawaian 100% 100% 100%


1. Tingkat capaian indikator kinerja pengelolaan database kepegawaian sebesar 100%. KPU

Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pengelolaan database kepegawaian sesuai

yang diperintahkan oleh KPU RI. Pengelolaan database kepegawaian tersebut dilakukan

secara online melalui Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian (SIADKA). Untuk

mengelola SIADKA tersebut, KPU Kabupaten Belitung Timur telah menunjuk Saudara

Sulistia sebagai operator SIADKA.


50

Sasaran 10 meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.



pada tabel berikut.


1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

administrasi penunjang kinerja pegawai 85% 85% 100%


1. Tingkat capaian indikator kinerja pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

administrasi penunjang kinerja pegawai sebesar 100%. Pada tahun 2015, KPU

Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan

pegawai. Pengadaan sarana dan prasarana tersebut dilakukan menggunakan dana hibah

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur tahun 2015. Sarana dan prasarana

yang diadakan antara lain: laptop, printer, LCD Proyektor, kamera saku, handycam dan

televisi.

Sasaran 11 meningkatnya akuntabilitas penatausahaan BMN KPU Kabupaten

Belitung Timur

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas penatausahaan BMN KPU

Kabupaten Belitung Timur. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2015 dapat

dilihat pada tabel berikut.


1 Persentase pengadministrasian BMN KPU kabupaten

Belitung Timur ke dalam aplikasi SIMAK BMN 75% 75% 100%


51


Tingkat capaian indikator kinerja pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Belitung Timur ke

dalam aplikasi SIMAK sebesar 100%. Pada tahun 2015, KPU Kabupaten Belitung Timur telah

melakukan pengelolaan BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN. Pegawai yang ditugaskan untuk

mengelola BMN adalah Abdul Latif.

Sasaran 12 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah

kearsipan

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai

kaidan kearsipan. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2015 dapat dilihat

pada tabel berikut.


1 persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan

penerapan kaidah kearsipan 60% 60% 100%

Penilaian pencapaian indikator kinerja di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

Tingkat capaian indikator kinerja persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan

kaidah kearsipan sebesar 100%. Pada tahun 2015, KPU Kabupaten Belitung Timur telah

membenahi pengelolaan arsip yang sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku. Pegawai yang

ditugaskan untuk mengelola kearsipan adalah Wilson Febriansyah, S.IP.

Sasaran 13 meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan

umum




pada tabel berikut.


52


1 tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana

kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan

anggota DPD

87% 100% 114%

2 persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelaporan dana

kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik

dan anggota DPD

87% 100% 114%


Pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye telah disusun,

yaitu Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor: 16/Kpts/KPU-009-656820/V/2015

tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belitung Timur

Tahun 2015.

Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015 wajib melaporkan laporan

awal dana kampanye dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Hal ini sesuai dengan

amanat peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan tahapan dan jadwal, Laporan dana awal

kampanye harus diserahkan paling lambat tanggal 26 Agustus 2016. Ketiga pasangan calon

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur tahun 2015 telah menyerahkan laporan

tersebut. Pasangan dr. Basuri Tjahaja Purnama, M.Gizi, Sp.GK – Fezzi Uktolseja, SE, MM

menyerahkan laporan awal dana kampanye pada tanggal 26 Agustus 2015 pukul 14.00 WIB.

Pasangan H. Usmandie A. Andeska – Musdiyana menyerahkan laporan awal dana kampanye

pada tanggal 26 Agustus 2015 pukul 15.30. Pasangan Yuslih Ihza, SE – Drs. Burhanudin

menyerahkan laporan awal dana kampanye pada tanggal 26 Agustus 2015 pukul 16.30 WIB.

Kemudian setelah masa kampanye berakhir, pasangan calon diwajibkan melaporkan penerimaan

sumbangan dana kampanye. Sesuai dengan tahapan dan jadwal, pelaporan dana kampanye

tersebut paling lambat tanggal 16 Oktober 2015. Ketiga pasangan calon menyerahkan laporan

pada tanggal 16 Oktober 2015.

Sasaran 15 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif,

presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah




pada tabel berikut.


53


1 prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

1% 1% 100%

2 dokumentasi pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada

1 dokumen

0

dokumen

0%

3 jumlah kegiatan pendidikan pemilih 1 kali 0 0%


1. Tingkat capaian Prosentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur

dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja adalah sebesar 100%. Pada tahun 2015 KPU

Kabupaten Belitung Timur telah melakukan proses PAW terhadap 3 orang anggota

DPRD Belitung Timur dan semuanya telah diproses.

2. Dokumentasi Pemilukada Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen belum terealisasi karena

dalam proses penyusunan laporan.

3. kegiatan pendidikan pemilih tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur.

Kegiatan yang dilakukan bersifat sosialisasi Pemilukada.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2011 perubahan dari

Peraturan KPU 22 tahun 2010, KPU Belitung Timur telah mempedomani dalam

pelaksanaan kegiatan Penggantian AntarWaktu Anggota DPRD Belitung Timur tahun

2015, proses yang dilakukan berdasarkan runutan peraturan yang ada, yaitu :

A. Surat Ketua DPRD

Ketua DPRD Belitung Timur merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun

2010 tentang Pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD,

mengirimkan surat ke KPU Belitung Timur untuk meminta ke KPU Kabupaten

Belitung Timur untuk proses PAW, dengan pertimbangan mengisi kembali

kekosongan Anggota DPRD Belitung Timur yang disebabkan oleh :

1. Meninggal Dunia

KPU Belitung Timur menerima Surat nomor 170/384/DPRD-Beltim/VIII/2015

tanggal 31 Agustus 2015 perihal permintaan nama calon pengganti antarwaktu

anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, atas nama SuradioTowiryo dari Partai

Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Belitung Timur 2.

2. Mencalonkan diri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur.


54

Melalui surat nomor 170/430/DPRD-Beltim/IX/2015 dan nomor 170/431/DPRD-

Beltim/IX/2015 tanggal 15 September 2015 perihal permintaan nama calon

pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, atas

namaMusdiana dari PKS pada Daerah Pemilihan Belitung Timur 2.

3. Mencalonkan diri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur.

Melalui surat nomor 170/430/DPRD-Beltim/IX/2015 dan nomor 170/547/DPRD-

Beltim/XI/2015 tanggal 10 Novemsember 2015 perihal permintaan nama calon

pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, Fezzi Uktolseja,

SE, MM dari PDIP pada Daerah Pemilihan Belitung Timur 1.

B. Proses Verifikasi

Menindak lanjuti surat Ketua DPRD Belitung Timur untuk Penggantian Antarwaktu

Anggota DPRD, sesuai batasan waktu 5 (lima) hari kerja sejak surat diterima, KPU

Belitung Timur melakukan langkah langkah :

1. Memverifikasi dan memeriksa pemenuhan syarat calon pengganti dari

Partai Nasional Demokrat pada Daerah Pemilihan Belitung Timur 2 atas nama

Suhartini, dengan meneliti :

- Perolehan suara sah calon pengganti dalam lampiran model DB-1.

- Peringkat perolehan suara calon pengganti dalam lampiran model EB-3.

- Daftar calon tetap Partai NasDem Daerah Pemilihan Belitung Timur 2.

- Keputusan KPU Belitung Timur nomor 19/Kpts/KPU.009-656820/V/2014.


Partai Keadilan Sejahtera pada Daerah Pemilihan Belitung Timur 2 atas nama

Marwan, dan calon pengganti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada

Daerah Pemilihan Belitung Timur 1 atas nama Harminton, dengan meneliti

kembali :






dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah Pemilihan Belitung

Timur 1 atas nama Harminton, dengan meneliti kembali :


55





C. Pembuatan Berita Acara

Proses verifikasi yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja yang dilakukan oleh

Kelompok Kerja, selanjutnya dilakukan Rapat Pleno oleh Komisioner untuk

menetapkan calon pengganti, jadwal Rapat Pleno dilaksanakan pada :

- Tanggal 3 September 2015 untuk menetapkan :

calon pengganti dari Partai Nasional Demokrat pada Daerah Pemilihan Belitung

Timur 2, atas nama Suhartini nomor urut (2), peringkat ke (2) dengan perolehan

suara sah 147.

- Tanggl 22 September 2015 untuk menetapkan :

Calon pengganti dari Partai Keadilan Sejahtera pada Daerah Pemilihan Belitung

Timur 2 atas nama Marwan, nomor urut (3), peringkat ke (2) dengan perolehan

suara sah 235.

- Tangal 16 November 2015 untuk menetapkan :

Calon pengganti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah

Pemilihan Belitung Timur 1 atas nama Harminton, nomor urut (9), peringkat ke

(3) dengan perolehan suara sah 251.

Guna memenuhi ketentuan Peraturan KPU nomor 22 tahun 2010/nomor 3 tahun

2015, Berita Acara dilengkapi dengan lampiran model II.5.

D. Penyampaian Surat ke DPRD Belitung Timur

Dengan selesai pembuatan Berita Acara dan ditanda tangani oleh seluruh Komisoner

KPU Belitung Timur, proses selanjutnya penyampaian surat kepada Ketua DPRD

Belitung Timur yang menyatakan bahwa calon pengganti memenuhi syarat untuk

diajukan menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, surat dimaksud

disampaikan pada :

a. Tanggal 3 September untuk calon pengganti dari Partai Nasional Demokrat.

b. Tanggal 22 September 2015 untuk calon pengganti dari Partai Keadilan

Sejahtera,dan


56

c. Tanggal 16 November 2015 untuk calon pengganti dari Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2015 KPU Kabupaten Belitung Timur mendapatkan anggaran dari

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp. 1.396.406.000,00 (satu

miliar tiga ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah). Kemudian KPU

Kabupaten Belitung Timur mendapatkan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015 sebesar Rp.8.614.674.350,00 (delapan miliar

enam ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh

rupiah). Anggaran dana hibah tersebut masuk ke dalam revisi Anggaran DIPA 076 KPU

Kabupaten Belitung Timur. Total anggaran yang masuk ke DIPA KPU Kabupaten Belitung

Timur sebesar Rp.10.273.012.000. Anggaran tersebut terealisasi sebesar 7.729.207.147,00

(tujuh miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus tujuh ribu seratus empat puluh

tujuh rupiah) atau sebesar 75 %. Berikut realisasi keuangan per program/kegiatan.

Tabel Realisasi DIPA 076 Tahun 2014 Per Program/Kegiatan

NO. PROG/KEG/SUBKEG/MAK ANGGARAN REALISASI SISA %

1 2 3 4 5=3-4 6

076.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU Rp.1.520.464.000 Rp.1.371.161.071 Rp.149.302.929 90%

3355 PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN

ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU Rp 1.051.478.000 Rp 1.046.378.803 Rp.5.099.197 99,5%

3355.003 LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN

KEUANGAN Rp 15.563.000 Rp 14.052.500 Rp.714.200 98%

3355.007 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

ANGGARAN (LPPA) Rp 15.563.000 Rp 14.052.500 Rp.1.510.500 90%

3355.994 LAYANAN PERKANTORAN Rp 1.005.132.000 Rp 1.002.257.503 Rp.2.874.497 99%

3356 PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN DAN

INVENTARISASI SARANA DAN PRASARANA PEMILU Rp 10.455.000 Rp. - Rp.10.455.000 0%

3356.008 PERENCANAAN KEBUTUHAN LOGISTIK, PEDOMAN DAN

EVALUASI MANAJEMEN LOGISTIK PEMILU Rp 10.455.000 Rp. - Rp.10.455.000 0%

3357 PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA Rp 89.452.000 Rp 48.105.800 Rp. 41.346.200 54%

3357.001 DOKUMEN PERENCANAAN DAN DATA KEPEMILUAN Rp 28.818.000 Rp 25.010.800 Rp. 3.807.100 87%

3357.010 DOKUMEN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH Rp 52.914.000 Rp 18.073.600 Rp. 34.840.400 34%

3357.018

MONITORING DAN SUPERVISI PELAKSANAAN KEGIATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM Rp 7.720.000 Rp 5.021.300 Rp. 2.698.700 65%

3358 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, PELAYANAN DAN

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Rp 9.280.000 Rp 6.223.500 Rp. 3.056.500 67%


57

NO. PROG/KEG/SUBKEG/MAK ANGGARAN REALISASI SISA %

1 2 3 4 5=3-4 6

3358.001 PENATAAN ORGANISASI, PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

SDM Rp 3.040.000 Rp. 2.275.000 Rp. 765.000 75%

3358.003 LAYANAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM Rp 6.240.000 Rp 3.948.500 2.291.500 63%

3360 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN ( KPU ) Rp 359.799.000 Rp 270.452.968 Rp.89.346.032 75%

3360.008 PENATAAN BARANG MILIK NEGARA Rp 17.800.000 Rp 14.753.600 Rp.3.046.400 83%

3360.009 PENGELOLAAN PERSEDIAAN (STOCK OPNAME) Rp.1.950.000 Rp - Rp.1.950.000 0%

3360.010 EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN

BMN Rp.2.550.000 Rp. - Rp.2.550.000 0%

3360.015 PENATAAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN ARSIP Rp.9.754.000 Rp9.682.000 Rp.72.000 99%

3360.994

LAYANAN PERKANTORAN Rp 327.745.000 Rp 246.017.368 Rp.81.727.632 75%

076.01.06 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN

PERBAIKAN PROSES POLITIK Rp.8.752.548.000 Rp.6.358.046.076 Rp.2.394.501.924 75%

3363

PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU,

ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN

DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU

Rp.4.500.000 Rp.1.068.650 Rp. 3.431.350 23%

3363.010 ADVOKASI DAN SENGKETA HUKUM Rp.2.210.000 - Rp.2.210.000 0

3363.012 DOKUMENTASI DAN INFORMASI PRODUK HUKUM Rp.1.080.000 Rp.1.068.650 Rp.11.350 99%

3363.013 PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PEMILU DAN PEMILUKADA Rp 1.210.000 Rp - Rp.1.210.000 0%

3364

PEDOMAN, PETUNJUK TEKNIS DAN BIMBINGAN TEKNIS/

SUPERVISI/ PUBLIKASI/ SOSIALISASI PENYELENGGARAAN

PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Rp 8.748.048.000 Rp. 6.356.977.426 Rp. 2.391.070.574 73%

3364.004 PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPR, DPD,

DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA Rp 16.230.000 Rp 8.720.000 Rp. 7.510.000 53%

3364.006 BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILUKADA

(APARATUR PEMILUKADA) Rp.10.496.000 Rp.10.474.200 Rp. 21.800 99%

3364.032 PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH (SATKER) Rp.27.480.000 Rp.24.404.250 Rp. 3.075.750 89%

3364.033 INFORMASI DAN PUBLIKASI SERTA SOSIALISASI PEMILU

DAN PEMILUKADA (LAPORAN) Rp.13.650.000 Rp.4.963.000 Rp. 8.687.000 36%

3364.034 TAHAPAN PEMILIHAN (LAPORAN) Rp.8.680.192.000 Rp.6.308.415.976 Rp. 2.371.776.024 73%

JUMLAH PENGELUARAN ……………………………………… Rp.10.273.012.000 Rp.7.729.207.147 Rp. 2.543.804.853 75%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Anggaran DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur

telah terlaksana dengan baik. Beberapa anggaran tidak mampu terserap karena sudah ada anggaran

dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015.


BAB IV. PENUTUP

LAKIP KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas kinerja

KPU Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam

menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kabupaten Belitung Timur berpegang pada

tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2019.

Laporan AKuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 menyajikan

berbagai keberhasilan dalam capaian strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin

dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan

sasaran.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur,

beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur antara

lain:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Pemilu baik melalui media maupun melakukan

pendidikan pemilih dengan strategi yang lebih bervariatif, terutama ditujukan kepada

pemilih pemula, pemilih perempuan, dan pemilih marginal.

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya data pemilih dan

mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pemutakhiran data

pemilih;

3. Melakukan pembenahan di lingkungan internal KPU Kabupaten Belitung Timur dalam

hal kepegawaian, pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan mengikutkan

pegawainya dalam kegiatan bimbingan teknis, dan pendampingan penyusunan Laporan

Keuangan dengan bekerjasama dengan BPKP;

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka, jujur serta berkeadilan bagi para

peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye;

5. Memperbaiki tata kelola logistik Pemilu terutama dalam perencanaan anggara, proses

pegadaan dan manajemen pengelolaan logistik;

bab 1 pendahuluan - kpu kabupaten belitung timur | · pdf filepenyusunan lakip didasarkan...

Documents