1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gender merupakan suatu konsepsi yang selama ini disebut sebagai

penyebab ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dimana pihak

perempuan berada pada status sosial yang lebih rendah daripada pihak laki-laki.

Di Indonesia sendiri, kasus keadilan di seputar kesetaraan gender masih menjadi

isu yang hangat bahkan tidak jarang menjadi polemik di masyarakat. Hal tersebut

dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, contohnya, pada saat Indonesia

menanggapi isu-isu bias gender secara tidak tuntas. Dapat dilihat dari banyaknya

wanita yang menuntut adanya pemberlakuan keadilan di antara mereka yang tidak

setara apabila dibandingkan lawan jenisnya, yakni kaum pria.

Di Indonesia, pendekatan gender telah dilakukan dalam rangka

peningkatan status sosial perempuan melalui peningkatan peran perempuan dalam

pembangunan. Peran perempuan memang menjadi satu topik diskusi yang sangat

menarik untuk dibahas karena selama ini peran perempuan di dalam

pembangunan masih dapat dikategorikan terbelakang bahkan sering dipandang

sebelah mata. Partisipasi politik yang dilakukan oleh kaum Hawa misalnya, di

Indonesia sendiri masih terbilang minim. Bidang ini masih dianggap sebagai

bidang yang hanya cocok dilakukan oleh kaum Adam.  

  2  

Pada kenyataannya hak politik merupakan hak semua warga negara

Indonesia. Hak politik memberikan peluang bagi setiap individu untuk memilih

dan dipilih, maka dari itu hak politik tidak hanya milik golongan tertentu atau

gender tertentu saja, namun termasuk juga kaum perempuan. Kaum perempuan

juga mempunyai hak politik yang sama dengan kaum pria, tanpa terkecuali.

Dikarenakan hal itu, munculah gerakan Feminis yang bertujuan untuk

memperjuangkan hak-hak perempuan agar kaum perempuan lebih didengar yang

nantinya dapat berujung kepada tercapainya kesetaraan gender.

Pergerakan Feminis diakhir 60-an dan sepanjang tahun 1970-an ini

mendapatkan perhatian masyarakat yang luar biasa. Pergerakan ini berhasil

menekan pemerintah untuk membuat undang-undang yang memihak kaum

perempuan dan untuk menyadarkan masyarakat bahwa ketidakadilan yang terjadi

terhadap perempuan muncul dari struktur sosial masyarakat terkonstruksi menjadi

bias gender. Sebagai contoh, adanya kerja yang melahirkan penghargaan sosial

yang berbeda antara suami dan istri, anggapan bahwa memiliki anak laki-laki

lebih menjunjung tingkat sosial keluarga daripada memiliki anak perempuan, dan

lain sebagainya.

Hal tersebut mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik

Indonesia untuk lebih gigih dalam upaya mendorong kesetaraan gender serta

memberdayakan perempuan. Dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan

Perempuan Republik Indonesia tidak bekerja sendiri. Dalam lingkup

internasional, institusi pemerintah RI ini bekerjasama dengan CSW UN (The

Commission on the Status of Women). CSW UN sendiri merupakan komisi

fungsional dari Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa

  3  

(ECOSOC). Ini adalah kebijakan utama global yang didedikasikan khusus untuk

menangani kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Setiap tahun, wakil-

wakil dari negara anggota berkumpul di Markas Besar PBB di New York untuk

mengevaluasi kemajuan pada isu kesetaraan gender, mengidentifikasi tantangan,

menetapkan standar global dan merumuskan kebijakan yang konkret dalam

mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh

dunia. Komisi ini didirikan oleh ECOSOC Resolusi 11 ke-2 pada tanggal 21 Juni

1946 dengan tujuan untuk mempersiapkan rekomendasi dan laporan kepada

Dewan pada mempromosikan hak-hak perempuan dalam politik, ekonomi, bidang

sipil, sosial dan pendidikan. Komisi juga membuat rekomendasi kepada Dewan

mengenai masalah-masalah mendesak yang membutuhkan perhatian segera di

bidang hak-hak perempuan.1

Perkembangan politik di Indonesia saat ini mengarah pada penguatan hak

politik perempuan dan keterwakilan perempuan pada kelembagaan partai politik

dan lembaga politik lainnya. Hal ini terjadi lantaran banyaknya perlakuan

diskriminatif yang didapatkan oleh kaum perempuan selama ini dan adanya

ketimpangan pada jumlah keterwakilan perempuan di jabatan-jabatan politik baik

pusat maupun daerah. Padahal pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang partai politik, menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai

sarana : (a) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi

warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) penciptaan iklim yang kondusif

bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

                                                                                                               1 http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/55sess.htm (diakses pada 11 Juli 2011)

  4  

(c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam

merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; (d) partisipasi politik warga

negara; (e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokratis dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.2

Pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 20 dari Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008, terlihat jelas bahwa adanya dorongan untuk memperkuat

hak politik perempuan. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa dalam upaya

mendirikan dan membentuk partai politik dan kepengurusannya (baik di tingkat

pusat maupun daerah) harus menyertakan setidaknya 30 persen keterwakilan

perempuan di dalamnya. Dorongan-dorongan dalam rangka menguatkan hak

politik perempuan juga diberikan khususnya pada lembaga legislatif yang ditandai

dengan keluarnya Undang-Undang No. 10/2008 mengenai Pemilu Anggota DPR,

DPD, dan DPRD. Dari pasal tersebut terlihat jelas bahwa partai politik yang

mengajukan daftar calon anggota DPR dan DPRD setidaknya harus memuat 20

persen keterwakilan perempuan dan pada tiga calon sekurang-kurangnya terdapat

satu calon perempuan.

Walaupun sudah diatur dalam pasal perundang-undangan, partisipasi

politik perempuan pada kenyataannya masih tergolong minim. Untuk itu

dibentuklah suatu Konvensi Internasional yang dapat mengkontekstualisasikan

standar netral hak asasi manusia ke dalam situasi perempuan yaitu Konvensi yang

diberi nama CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against

Women) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

                                                                                                               2 http://www.kpud-baliprov.go.id/component/content/article/3-liputan/169-sosialisasi-hak-politik-bagi-perempuan-kesetaraan-gender-politik-tanpa-melupakan-peran-fungsi-perempuan-sebagai-seorang-ibuistri.html (diakses pada 11 Juli 2011)

  5  

Perempuan. CEDAW adalah suatu bentuk perjanjian internasional tentang

perempuan yang paling komprehensif dalam upaya penghapusan segala bentuk

diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi produk majelis umum PBB tahun

1979 ini telah diratifikasi oleh lebih dari 177 negara.

Indonesia telah meratifikasinya sejak tahun 1984 melalui Undang-undang

No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Wanita. Konvensi CEDAW memiliki arti penting karena

merupakan suatu instrumen hukum internasional pertama yang menetapkan arti

diskriminasi terhadap perempuan sebagai “Segala pembedaan, pengesampingan,

atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai

mempunyai pengaruh atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau

penggunaan Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan pokok di bidang politik,

ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum dan

kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang

apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari apapun status perkawinan

mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan” (CEDAW pasal

(1)).3

Pemerintah suatu negara harus melakukan upaya-upaya penghapusan

berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagai konsekuensi utama dari

diratifikasinya CEDAW. Upaya-upaya melalui CEDAW ini diterapkan

berdasarkan prinsip-prinsip persamaan substantif, non diskriminasi antara laki-

laki dan perempuan, serta prinsip kewajiban negara atau state obligation.

                                                                                                               3 http://cwgi.wordpress.com/2007/07/31/press-release-memantau-upaya-penghapusan-diskriminasi-terhadap-perempuan-di-indonesia/ (diakses pada 5 September 2011)

  6  

Pemerintah masing-masing negara penandatangan konvensi harus menyampaikan

laporannya kepada Komite CEDAW PBB sebagai kewajiban setiap 4 tahun

sekali. Setelah laporan disampaikan pada Sesi Sidang Komite CEDAW,

organisasi-organisasi non pemerintah dapat ikut memantau proses pelaksanaan

laporan dan dapat memberikan laporan alternatif (alternative report) atau shadow

report guna membantu melengkapi informasi yang telah disusun pada laporan

pemerintah.

Menurut Achie Luluhima Sudiarti dalam bukunya yang berjudul

Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita mengatakan bahwa dari perspektif

hak asasi manusia, diskriminasi melanggar HAM. Sedangkan diskriminasi

terhadap perempuan melanggar hak asasi perempuan, sehingga pemberdayaan

perempuan diperlukan agar perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya yang

dilanggar.4

Pemberdayaan perempuan dan tercapainya kesetaraan gender merupakan

masalah hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial dan salah bila dipersepsikan

sebagai isu perempuan saja, karena masalah dan kondisi sosial tersebut

merupakan persyaratan dalam proses pembangunan masyarakat yang adil dan

kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Karena itu, perjuangan hak asasi

perempuan yang merupakan interaksi yang makin erat antara pribadi-pribadi

dengan berbagai latar belakang pendidikan, profesi dan kebangsaan, gerakan

perempuan di tingkat nasional dan internasional, telah banyak didukung oleh

Perserikatan Bangsa-Bangsa selama 50 tahun terakhir, sehingga kebutuhan untuk

                                                                                                               4 Sudiarti, Achie Luluhima, S.H., M.A., DRA. Sulistyowati Irianto, M.A., Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, S.H., M.A. 2000. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Bandung: Penerbit Alumni. halaman 7.

  7  

kemitraan yang sejajar dengan laki-laki atau kesetaraan gender telah menjadi isu

sentral dalam Konferensi Dunia keempat tentang Perempuan di Beijing, China

(1995).5 Ada semacam konsensus yang semakin kuat bahwa:

1. Mengatasi diskriminasi secara intrinsik berkaitan dengan kekuasaan

2. Perempuan akan tetap bertahan sebagai warga negara kedua bila akses

perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi, politik dan sosial tidak

tercapai dan jabatan-jabatan pengambilan keputusan masih didominasi

oleh laki-laki

3. Perempuan adalah sentral dalam pembangunan bangsa terutama dalam

negara berkembang dan perdamaian tidak bisa dicapai tanpa penghapusan

diskriminasi terhadap perempuan

Konsensus tersebut sekaligus menyerukan pentingnya pengakuan bahwa

keputusan-keputusan yang diambil oleh para penentu kebijakan akan berdampak

berbeda pada perempuan dan laki-laki, karena itu, pertemuan Dunia tentang

perempuan telah menetapkan bahwa pemberdayaan perempuan dan kesetaraan

gender adalah prasyarat untuk mencapai kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya

dan lingkungan yang memberi rasa aman (Beijing Platform for Action, 1995).6

Kesetaraan gender sesungguhnya dapat diartikan sebagai kaum perempuan

mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dengan kaum lelaki, tentu saja tidak

didasarkan menurut jenis kelaminnya. Kesempatan dan hak yang didapat oleh

kaum perempuan haruslah sama, tidak ada istilah ‘mengkotak-kotakkan’

pekerjaan, kedudukan, maupun perlakuan berdasarkan jenis kelamin. Dengan

                                                                                                               5 Ibid 6 Ibid. hal. 8.  

  8  

adanya kesetaraan gender, diharapkan kaum lelaki dan kaum perempuan berhak

menikmati status yang sama serta sama-sama memiliki kesempatan yang luas

untuk memaksimalkan potensinya sebagai hak asasinya. Sehingga para

perempuan dapat ikut andil dalam hal pembangunan politik, ekonomi, sosial,

budaya dan dapat sama-sama menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Jadi

masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah isu kemanusiaan

yang harus segera diperjuangkan agar hal-hal yang sekiranya bias gender tidak

menjadi masalah yang berlarut-larut. Makna kesetaraan gender yaitu ada penilaian

yang sama tentang persamaan dan perbedaan gender oleh masyarakat, begitu juga

dengan peran-peran yang diduduki oleh tiap gender.

Pemberdayaan perempuan menuju pengembangan kesetaraan gender

memerlukan kegiatan seperti:7

1. Mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaharu dalam

proses politik, ekonomi dan sosial. Untuk ini perlu partisipasinya dari segi

kuantitas (jumlah) maupun meningkatkan haknya untuk menyuarakan

kebutuhan maupun minatnya.

2. Kemitraan antara perempuan dan laki-laki. Karena pemberdayaan

perempuan untuk mencapai kesetaraan gender berarti terjadinya perubahan

sikap, perilaku serta terjadinya perubahan dalam pengisian peran-peran

laki-laki dan perempuan di dalam rumah, di lingkungan kerja, dan di

dalam masyarakat.

3. Usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender di

berbagai tingkatan. Seperti di tingkat kebijakan (menerapkan sistim kuota                                                                                                                7 Ibid. hal. 9.

  9  

agar lebih banyak perempuan dapat mengisi jabatan politis); menghapus

peraturan-peraturan yang diskriminatif bagi perempuan (seperti

menghapus pengaturan perpajakan tentang larangan perempuan kawin

yang berusaha mempunyai NPWP sendiri), mengubah kebiasaan, sikap

dan perilaku yang bias gender (seperti cara orang tua menentukan pilihan

pendidikan dan jurusan pendidikan apa yang dianggap pantas bagi

perempuan dan laki-laki).1

CEDAW atau biasa disebut dengan Konvensi Wanita, menekankan pada

kesetaraan dan keadilan antara wanita dan pria (equality and equity), yaitu

persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang dan segala

kegiatan. Hal ini terlihat pada Prinsip Non-Diskriminasi yang merupakan salah

satu unsur dalam CEDAW. Seperti sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Konvensi

Wanita, yang berbunyi “Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah

“diskriminasi terhadap wanita” berarti setiap pembedaan, pengucilan atau

pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh

atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau

penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang

politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas

dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.8

Yang tidak dianggap sebagai diskriminasi ialah:9

                                                                                                               1

8 Ibid. hal. 35. 9 Ibid  

  10  

1. Affirmative actions (Pasal 4 Konvensi Wanita), yaitu langkah-langkah

khusus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan

dan perlakuan antara wanita dan pria;

2. Perlindungan kehamilan, dan kehamilan sebagai fungsi sosial (Pasal 5 (2)

Konvensi Wanita).

Untuk itu diperlukan langkah-langkah proaktif dalam rangka

menghapuskan diskriminasi terhadap wanita untuk mencapai persamaan antara

pria dan wanita. Tindakan-tindakan diskriminatif seperti membatasi ruang lingkup

wanita dalam memiliki pekerjaan, harus dihapuskan melalui pemberian ruang

lingkup yang lebih besar terhadap kebebasan kaum perempuan untuk menduduki

jabatan maupun pekerjaan dan merubah atau mengkonstruksi ulang anggapan-

anggapan yang bias gender.

Sebagaimana halnya dalam Pasal 2 Konvensi Wanita mengenai Langkah

Kebijaksanaan untuk Menghapus Diskriminasi yang menyatakan bahwa negara-

negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya

dan menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda

kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap wanita. Untuk mencapai tujuan

itu, diperlukan usaha-usaha sebagai berikut:10

1. Mencantumkan asas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-

undang dasar nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan

menjamin realisasi praktis dari asas itu melalui hukum dan cara-cara lain

yang tepat.

                                                                                                               10 Ibid. hal. 41.

  11  

2. Membuat peraturan-peraturan yang tepat termasuk sanksi-sanksinya di

mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap wanita.

3. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar

persamaan dengan pria, menjamin melalui pengadilan nasional yang

kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif

terhadap setiap tindakan diskriminasi terhadap wanita.

4. Tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi terhadap wanita, dan

menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara

bertindak sesuai dengan kewajiban itu.

5. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapus perlakuan

diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan.

6. Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan peraturan

perundang-undangan atau mengubah dan mencabut peraturan perundang-

undangan yang ada, serta menghapus kebiasaan dan praktek yang

diskriminatif terhadap wanita.

7. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap

wanita.

Pasal 3 mengenai Jaminan Hak Asasi

Negara-negara peserta:

Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan peraturan

perundang-undangan, di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial,

ekonomi dan budaya,

  12  

• Untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya dengan

tujuan untuk menjamin agar wanita menikmati hak-hak asasi manusia dan

kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria.

Pasal 4 mengenai Ketentuan-ketentuan Khusus untuk Mencapai Persamaan

• Pembuatan ketentuan-ketentuan khusus sementara yang ditujukan untuk

mempercepat persamaan “de-facto” antara pria dan wanita tidak dianggap

sebagai diskriminasi, dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi

pemeliharaan norma-norma yang tidak sama atau terpisah. Peraturan-

peraturan itu dicabut apabila tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan

telah tercapai.

• Pembuatan ketentuan-ketentuan khusus yang ditujukan untuk melindungi

kehamilan tidak dianggap sebagai diskriminasi.

Pasal 7 mengenai Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan

Negara-negara peserta wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk

menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan kehidupan

kemasyarakatan, khususnya menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan

pria, hak:

• Untuk memilih dan dipilih;

• Untuk berpasrtisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan

implementasinya;

• Untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan fungsi

pemerintahan di semua tingkat;

  13  

• Untuk berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non-pemerintah,

yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Dan yang terakhir adalah Pasal 8 mengenai Partisipasi di Tingkat Internasional

Negara-negara peserta wajib:

• Memberikan jaminan bagi wanita, kesempatan untuk mewakili pemerintah

pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan

organisasi-organisasi internasional, atas dasar persamaan dengan pria

tanpa suatu diskriminasi.11

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskanlah beberapa masalah yang

akan diidentifikasi dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Usaha-usaha apa saja yang telah ditempuh CSW UN dengan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan RI melalui CEDAW dalam rangka

meningkatkan isu kesetaraan gender khususnya peningkatan partisipasi

wanita di parlemen periode 2004-2009? Dalam masalah ini akan dibahas

mengenai upaya-upaya yang telah ditempuh oleh CSW UN dengan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI melalui CEDAW periode

2004-2009 secara detail dan mendalam.

2. Seberapa pentingnya pengaruh CEDAW dalam membantu meningkatkan

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya dalam hal

                                                                                                               11 Ibid. hal. 44.

  14  

partisipasi politik di Indonesia dan taraf global periode 2004-2009?

Pertanyaan ini peneliti gunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar

pengaruh dibentuknya CEDAW terhadap peningkatan kesetaraan gender

dan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik di Indonesia dan juga

taraf internasional dalam kurun waktu 2004-2009.

3. Apa saja dampak positif yang telah dicapai oleh CSW UN dengan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI melalui CEDAW periode

2004-2009? Mengidentifikasi dampak-dampak positif apa saja yang telah

terjadi berkaitan dengan implementasi CEDAW selama kurun waktu lima

tahun tersebut.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menghasilkan hipotesa berikut

jawaban yang signifikan dari masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Beberapa tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi usaha-usaha apa saja yang telah

ditempuh CSW UN dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI

melalui CEDAW dalam meningkatkan isu kesetaraan gender khususnya

dalam hal peningkatan partisipasi wanita di parlemen periode 2004-2009.

2. Untuk mengkaji akan pentingnya pengaruh CEDAW dalam membantu

meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya

  15  

dalam hal partisipasi politik di Indonesia dan taraf global periode 2004-

2009.

3. Untuk menjelaskan mengenai dampak positif yang telah dicapai dan

dipenuhi oleh CSW UN dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan

RI melalui CEDAW selama 2004-2009.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat dari segi ilmiah:

1. Penelitian ini akan memberikan informasi dan juga sebagai media

penambah wawasan para pembaca secara mendalam, mengenai upaya-

upaya apa saja yang telah dilakukan oleh CSW UN dengan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dalam mendorong

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk keterwakilan

perempuan di parlemen periode 2004-2009.

2. Harapan bahwa tidak hanya berfungsi sebagai media informasi kepada para

pembaca, namun juga kepada para aktor negara, akan pentingnya

keterwakilan perempuan parlemen sehingga dapat memberi rona

pemikiran yang beragam di parlemen dunia, khususnya Indonesia.

Manfaat dari segi praktis:

  16  

1. Memperhitungkan pentingnya porsi lebih besar untuk perempuan di

parlemen, melihat selama ini kedudukan kursi di parlemen banyak yang

bias gender dan selalu mengutamakan kaum Adam daripada kaum Hawa.

Pada kenyataannya dari segi kapabilitas, kedua gender ini dapat bersaing

secara seimbang di parlemen.

2. Pemerintah hingga organisasi internasional serta individu dapat belajar

untuk tidak memandang Indonesia dengan sebelah mata mengenai

kepedulian dan kepekaannya terhadap masalah gender, melihat sudah

banyak upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan

Perempuan Republik Indonesia dalam rangka mendorong kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan, salah satunya melalui CEDAW

dalam kerjasamanya dengan CSW UN.

1.5 Sistematika Penulisan

Data-data yang penulis dapat dari penelitian ini akan disusun secara

sistematis sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Adanya kesesuaian alur

dengan sistematika penulisan akan sangat membantu penulis dalam mengkaitkan

konsep demi konsep dan juga menyeragamkannya, sehingga pada akhirnya

tercipta hasil penelitian yang baik dan komprehensif mengenai topik yang diteliti.

Sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

  17  

Dalam bab I yang berisi pendahuluan dan latar belakang dari penelitian

yang akan penulis laksanakan, akan turut dijelaskan mengenai ruang lingkup dari

penelitian. Melihat bab I membahas ruang lingkup dari penelitian, maka isi dari

bab I haruslah merupakan dasar-dasar atau pondasi dari alasan mengapa

dipilihnya topik tertentu sebagai bahan penelitian.

Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah yang dalam bab-bab

selanjutnya akan dikaji secara lebih mendalam di dalam penelitian ini. Tujuan

akhir dari bab ini adalah mendapat capaian dari rumusan masalah penelitian dan

kegunaan dari dilakukannya penelitian tersebut. Dan yang terakhir dari bab satu

adalah runtutan sistematika penulisan dan penyusunan data dalam penelitian

tersebut.

2. BAB II KERANGKA BERPIKIR

Pada bab 2 berisi landasan teori, teori-teori apa saja yang berkaitan dengan

skripsi yang sedang disusun. Cantumkan hanya teori-teori yang berkaitan dengan

topik skripsi, hindari mencantumkan teori yang tidak ada sangkut pautnya dengan

topik skripsi. Topik skripsi dapat dilihat melalui judul skripsi yang dipilih oleh

penulis.

Didalam kerangka berpikir akan dijelaskan mengenai landasan teori yang

akan digunakan pada penelitian dan juga konsep-konsep yang akan digunakan

yang sekiranya akan melengkapi penelitian tersebut. Penjelasan mengenai teori

dan konsep secara mendalam diharapkan dapat membantu penulis dalam

menganalisa dan menjawab rumusan permasalahan yang menjadi pokok acuan

  18  

penelitian berdasarkan landasan-landasan teoritis, sehingga hasil penelitian dapat

menghasilkan hipotesia yang didukung oleh sumber data-data yang valid dan

signifikan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III memuat penjelasan mengenai metode penelitian yang didalamnya

mencakup semua hal yang berkaitan dengan proses dan kajian dari penelitian.

Selain itu, Bab III juga membahas mengenai wujud nyata dari penelitian, seperti

penjelasan mengenai definisi operasional dari penelitian, metode apa saja yang

digunakan dalam rangka menunjang penelitian, jenis-jenis data yang dipakai, dan

bagaimana cara menganalisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Penjelasan-penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada

pembaca mengenai penelitian tersebut apakah valid atau tidak, yang didasarkan

pada studi kepustakaan dan juga disesuaikan dengan metode penelitian yang telah

dijelaskan sebelumnya.

4. BAB IV – HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang

telah dilakukan dan dikaji sebelumnya. Didalam bab ini, terdapat bagian yang

paling penting dari penelitian yaitu uraian yang bersifat mendalam akan objek dari

fenomena yang diteliti. Bab IV ini juga didalamnya tersaji analisis yang

mendalam mengenai relevansi dari penelitian beserta teori-teori dan konsep yang

dipakai, serta terdapat kajian yang lebih mendalam mengenai fenomena yang

  19  

diteliti sehingga diharapkan di dalam bab IV ini dihasilkan hipotesia yang sesuai

dari rumusan masalah sedang diangkat pada penelitian tersebut.

5. BAB V PENUTUP

Bab V adalah bagian yang didalamnya dibahas mengenai kesimpulan dari

penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik maupun rumusan masalah yang

diteliti. Selain itu, Bab V mengharuskan peneliti untuk menarik kesimpulan yang

telah diambil sebelumnya dari hasil penelitian yang tidak lain adalah jawaban dari

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal penelitian. Pada Bab V ini

peneliti juga diharuskan mengikutsertakan saran yang nantinya menjadi masukan

dari objek fenomena kajian yang telah diteliti di penelitian tersebut.

6. DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan mengenai kepustakaan atau data data yang

digunakan, baik literatur ataupun primer dalam pelaksanakan dan analisa

penelitian ini.

7. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Merupakan penjelasan tambahan, dapat berupa uraian, gambar,

perhitungan-perhitungan, grafik atau tabel, yang merupakan penjelasan rinci dari

apa yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya.