bab 2 landasan teori - library.binus.ac.idlibrary.binus.ac.id/ecolls/ethesisdoc/bab2/tsa-2014-0038...
TRANSCRIPT
9
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Anggaran
2.1.1 Pengertian Anggaran
Anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan
pilihan kebijakan suatu organisasi untuk suatu periode di masa yang akan datang
(Mawardi, 2005). Anggaran merupakan suatu perencanaan dan pengendalian
terpadu yang dilaksanakan dengan tujuan agar perencanaan dan pengendalian
tersebut mempunyai daya guna dan hasil guna yang maksimal, untuk mencapai
produktivitas pendapatan efisiensi yang tinggi bagi instansi pemerintah. Sebagai
alat perencanaan, anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan
arah serta target-target yang harus dicapai oleh instansi pemerintah. Sebagai alat
pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur, sebagai pembanding untuk
mengevaluasi kinerja bagian instansi di masa yang akan datang.
Anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian
manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi
juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan
motivasi untuk mencapai hasil yang maksimal (Ramandei, 2009).
Ekananta (2006) menyatakan penyusunan anggaran adalah kegiatan
perencanaan keuangan instansi dengan melakukan alokasi sumber daya selama
satu tahun dalam mendukung program-program yang telah dicanangkan. Kegiatan
penyusunan anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan
10
kegiatan perencanaan dan pengendalian manajemen di sebuah lembaga.
Penyusunan anggaran dalam suatu instansi akan sangat membantu instansi
tersebut dalam mencapai tujuannya (Sundjaja, Tundjung, & Puspita, 2011).
2.1.2 Manfaat Anggaran
Secara umum manfaat anggaran adalah untuk memudahkan perusahaan
dalam menjalankan kegiatannya. Dengan mengadakan penyusunan anggaran,
sebuah perusahaan dapat dengan mudah mengevaluasi kinerja, mengoptimalisasi
efisiensi, lebih mudah mewujudkan produktivitas, dan mengoptimalisasi
efektivitas (Sundjaja, Tundjung, & Puspita, 2011).
Anggaran mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut (Puspaningsih,
2002) :
a. Anggaran merupakan hasil proses perencanaan yang merupakan hasil dari
negosiasi di antara anggota-anggota dominan di dalam suatu organisasi, maka
anggaran dapat mewakili mengenai tujuan di masa yang akan datang.
b. Anggaran sebagai blueprint kegiatan pada suatu lembaga, sehingga anggaran
dapat merefleksikan prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki lembaga
tersebut.
c. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan antar
unit kerja dalam organisasi maupun dengan top management.
d. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya
dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
e. Anggaran sebagai alat pengendalian yang memberikan informasi kepada
manajemen untuk menentukan bagian dari lembaga yang kuat dan yang
11
lemah, sehingga dapat mengarahkan manajemen untuk mengambil
tindakan/koreksi yang harus diambil.
f. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer (pimpinan lembaga) dan
karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi
kesesuaian tujuan antara tujuan lembaga dengan tujuan karyawan.
2.1.3 Proses Penganggaran
Penganggaran merupakan bagian dari proses sistem perencanaan dan
pengendalian manajemen yang mencakup kegiatan perencanaan dan
pengendalian. Hasil dari proses penganggaran (budgeting) ini disebut dengan
anggaran (budget) (Sundjaja, Tundjung, & Puspita, 2011).
Proses penganggaran mempunyai tahapan sebagai berikut: 1). Penetapan
Sasaran, 2). Implementasi, 3). Pengendalian dan Evaluasi Kerja (Puspaningsih,
2002), dimana :
1. Tahap Penetapan Sasaran
Merupakan penetapkan arah tujuan lembaga, yang lebih lanjut dirinci
kedalam sasaran (goal) dan dibebankan pencapaiannya kepada manajer
(pimpinan lembaga). Penyusunan anggaran pada hakekatnya merupakan goal
setting process dan sekaligus merupakan role setting process yang
dibebankan kepada pimpinan lembaga untuk bertanggungjawab dalam
menentukan sumber daya yang diperlukan (Puspaningsih, 2002). Dalam
tahap ini yang dilakukan adalah menetapkan akuntabilitas organisasi yang
mencakup Impact (misi/sasaran K/L), Outcome (kinerja program), dan
12
Output (kinerja kegiatan) (Langkah Teknis Penyusunan Program dan
Kegiatan, 2010).
2. Tahap Implementasi
Anggaran berfungsi sebagai blueprint dan perlu dikomunikasikan antar unit
kerja (Puspaningsih, 2002). Hal tersebut dilakukan agar seluruh karyawan
organisasi berperan dalam pencapaian standar dan sasaran (baik pagu
maupun volume) yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dalam tahapan ini
diperlukan kerjasama dan kordinasi antar unit kerja agar proses implementasi
dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih program dan
kegiatan yang ada antar unit kerja.
3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi
Dalam tahap ini kinerja yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar
yang sudah ditetapkan dalam anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk
mengetahui bagian organisasi yang mempunyai kinerja dibawah standard dan
untuk mengambil tindakan koreksi bagi bagian tersebut (Puspaningsih,
2002).
2.1.4 Sistem Penganggaran
Penganggaran sebagai suatu sistem mengatur terutama berkenaan
dengan proses penyiapan penganggaran (budget preparation) yang mengatur
3 (tiga) materi pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi
anggaran, dan proses penganggaran. Pendekatan yang digunakan dalam
penganggararan terdiri dari pendekatan: penganggaran terpadu, penganggaran
berbasis kinerja (PBK), dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM).
13
Klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi
klasifikasi: organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi). Proses
penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme
penganganggarannya dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan
Pagu Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran ini harus
dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (stakeholder) agar
dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan
(PMK RI No: 93/PMK.02/2011).
2.1.4.1 Pendekatan Penyusunan Anggaran
Dalam PMK RI No: 93/PMK.02/2011, pendekatan penganggaran yang
berlaku di Indonesia antara lain :
a. Penganggaran Terpadu
Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar dan
merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu bagi penerapan
pendekatan penyusunan anggaran lainnya yaitu, Penganggaran Berbasis Kinerja
(PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dilakukan dengan
mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan
K/L untuk menghasilkan dokumen RKA- K/L dengan klasifikasi anggaran
menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi atau keterpaduan proses
perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam
penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan
biaya operasional.
14
Penerapan penganggaran terpadu juga diharapkan dapat mewujudkan
Satuan Kerja (Satker) sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung
jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun
(pendapatan dan/atau belanja) untuk satu transaksi sehingga dipastikan tidak ada
duplikasi dalam penggunaannya.
b. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan
dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan
dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian
kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa
keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.
Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi:
1. Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome
oriented);
2. Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi
Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (Money follow function);
3. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip
akuntabilitas (let the manager manages).
Landasan konseptual tersebut di atas dalam rangka penerapan PBK
bertujuan untuk:
1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai
(directly linkages between performance and budget);
15
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational
efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas
dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).
Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasionalkan maka PBK
menggunakan instrumen sebagai berikut:
1. Indikator kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur
Kinerja;
2. Standar biaya, adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar
biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan
kebutuhan anggaran;
3. Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja,
konsistensi perencanan dan implementasi, serta realisasi penyerapan
anggaran.
Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan PBK, dan instrumen
yang digunakan PBK dapat disimpulkan bahwa secara operasional prinsip utama
penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang
terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang
dikelola K/L sesuai tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi
K/L). Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
dan Renja-K/L. Sedangkan alokasi anggaran yang dikelola K/L tercermin dalam
dokumen RKA-K/L dan DIPA yang juga merupakan dokumen perencanaan dan
penganggaran yang bersifat tahunan serta mempunyai keterkaitan erat. Hubungan
antara dokumen tersebut digambarkan di bawah ini.
16
Gambar 2.1 Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
(Sumber : PMK RI No: 93/PMK.02/2011)
Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasil
secara nasional (national outcomes) sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar.
Selanjutnya berdasarkan tugas-fungsi yang diemban dan mengacu RKP
dimaksud, K/L menyusun :
1. Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) Program, dan hasil pada Unit
Eselon I sesuai dengan tugas-fungsinya;
2. Kegiatan, Indikator kinerja Kegiatan (IKK), dan keluaran pada Unit
pengeluaran (spending unit) pada tingkat Satker atau Eselon II di lingkungan
Unit Eselon I sesuai Program yang menjadi tanggung jawabnya.
K/L merumuskan program dan kegiatan mengacu Surat Edaran
Bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri
Keuangan.
c. Pendekatan KPJM
KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan,
dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam
jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
17
Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu
tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi:
a. penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk
jangka menengah;
b. penyusunan proyeksi/rencana /target-target fiskal (seperti tax ratio, defisit,
dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;
c. rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan)
jangka menengah (medium term budget framework), yang menghasilkan pagu
total belanja pemerintah (resources envelope);
d. pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-masing K/L
(line ministries ceilings). Indikasi pagu K/L dalam jangka menengah tersebut
merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja dalam jangka
menengah;
e. penjabaran pengeluaran jangka menengah (line ministries ceilings) masing-
masing K/L ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi
pagu jangka menengah yang telah ditetapkan.
Tahapan penyusunan proyeksi/rencana (a) sampai dengan (d) merupakan
proses top down sedangkan tahapan (e) merupakan proses bottom up. Proses
estimasi bottom up seringkali dipisah atas proyeksi mengenai biaya dari
pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan (ongoing policies) dan
penyesuaiannya sehubungan dengan upaya-upaya rasionalisasi program/kegiatan
melalui proses evaluasi program/kegiatan, serta prakiraan atas biaya dari
kebijakan baru (new policies).
18
Dalam rangka penyusunan RKA-KL dengan pendekatan KPJM, K/L perlu
menyelaraskan kegiatan/program dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana Strategi (Renstra) K/L, yang
pada tahap sebelumnya juga menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja-KL.
2.1.4.2 Klasifikasi Anggaran
Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan
organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi). Pengelompokan tersebut
bertujuan untuk melihat besaran alokasi anggaran menurut organiasasi K/L,
tugas-fungsi pemerintah, dan belanja K/L.
a. Klasifikasi Menurut Organisasi
Klasifikasi organisasi merupakan pengelompokan alokasi anggaran
belanja sesuai dengan struktur organisasi K/L. Yang dimaksud organisasi adalah
K/L yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Suatu K/L dapat
terdiri dari unit-unit organisasi (Unit Eselon I) yang merupakan bagian dari suatu
K/L. Dan suatu unit organisasi bisa didukung oleh satuan kerja (Satker) yang
bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I atau
kebijakan pemerintah dan berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
Klasifikasi anggaran belanja berdasarkan organisasi menurut K/L disebut
Bagian Anggaran (BA). Dilihat dari apa yang dikelola, BA dapat dikelompokkan
dalam 2 (dua) jenis. Pertama, Bagian Anggaran K/L yang selanjutnya disebut
BA-KL adalah kelompok anggaran yang dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan
19
Lembaga selaku Pengguna Anggaran. Kedua, Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, yang selanjutnya disebut BA-BUN adalah kelompok anggaran
yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.
Selanjutnya unit organisasi pada K/L adalah Unit Eselon I yang
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran program/hasil (outcome) dan
pengkoordinasian atas pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja. Dalam hal ini
yang bertanggung jawab terhadap suatu program sebagian besar adalah Unit
Eselon IA.
Sedangkan satuan kerja pada unit organisasi K/L adalah satker baik di
kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja yang memperoleh
penugasan dari unit organisasi K/L. Suatu satker ditetapkan sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran dalam rangka pengelolaan anggaran.
b. Klasifikasi Menurut Fungsi
Klasifikasi anggaran menurut fungsi, merinci anggaran belanja menurut
fungsi dan subfungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi.
Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing K/L. Penggunaannya dikaitkan dengan kegiatan
(merupakan penjabaran program) yang dilaksanakan, sehingga suatu program
dapat menggunakan lebih dari satu fungsi. Yang dimaksud program adalah
penjabaran kebijakan K/L di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya
20
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang
dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi K/L yang bersangkutan.
c. Klasifikasi Jenis Belanja (Ekonomi)
Jenis belanja dalam klasifikasi belanja digunakan dalam dokumen
anggaran baik dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanan anggaran, dan
pertangungjawaban/pelaporan anggaran. Namun penggunaan jenis belanja dalam
dokumen tersebut mempunyai tujuan berbeda. Berkenaan dengan proses
penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L, tujuan penggunaan jenis
belanja ini dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran
kedalam jenis-jenis belanja. Jenis-jenis belanja yang digunakan dalam
penyusunan RKA-K/L adalah berikut:
a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang
diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri sipil,
dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS)
yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan
yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam
kategori belanja barang.
b. Belanja Barang
Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan
jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan
maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan
21
untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium yang diberikan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa. Belanja Barang
dapat dibedakan menjadi Belanja Barang (Operasional dan Non-Operasional),
Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja Perjalanan Dinas.
c. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam
rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan
minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu
satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercatat dalam
registrasi aset K/L terkait serta bukan untuk dijual.
d. Bunga Utang
Bunga yaitu pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok
utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar
negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Jenis belanja ini khusus
digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran BUN.
e. Subsidi
Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa
untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga
jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan
untuk penyaluran subsidi kepada perusahaan negara dan perusahaan swasta.
22
Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran
BUN.
f. Bantuan sosial
Belanja Bantuan Sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung
diberikan kepada anggota masyarakat dan/ atau lembaga kemasyarakatan
termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang
pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi
individu, kelompok dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial.
Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Belanja
bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan guna memberikan
rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
dan penanggulangan kemiskinan agar dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan, kualitas kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial
dalam rangka mencapai kemandirian. Belanja bantuan sosial diberikan dalam
bentuk : (1) bantuan langsung; (2) penyediaan aksessibilitas, dan/ atau (3)
penguatan kelembagaan.
g. Hibah
Merupakan belanja pemerintah pusat kepada pemerintah negara lain,
organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak
wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus
menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan
23
penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/ atau hibah luar negeri
yang diterushibahkan ke daerah.
h. Belanja lain-lain
Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak
masuk dalam katagori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja
pembayaran utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial
serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
2.1.4.3 Proses Penganggaran RKA-K/L
Dalam penulisan ini, penulis akan memfokuskan pada sistem informasi
penganggaran khususnya dalam penyusunan dokumen RKA-K/L yang merupakan
bagian dari Sistem Penganggaran yang sedang berjalan, dimana RKA-K/L
tersebut merupakan salah satu sistem informasi penganggaran yang dikeluarkan
oleh Kementerian Keuangan RI.
Proses penganggaran RKA-K/L dibagi dalam tahapan sebagai berikut:
Januari
1. Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas anggaran.
2. K/L mengevaluasi baseline.
3. K/L dapat menyusun rencana inisiatif baru.
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan
Kementerian Keuangan mengevaluasi baseline dan mengkaji usulan inisiatif
baru.
24
Februari - Juli
5. Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal
Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk
penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk
penyesuaian indikasi pagu anggaran jangka menengah paling lambat
pertengahan bulan Februari.
6. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas menyusun Pagu Indikatif.
Penyusunan Pagu Indikatif tersebut memperhatikan kapasitas fiskal dan
pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Pagu Indikatif dimaksud dirinci
menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk
mendukung Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Pagu
Indikatif yang sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional yang
dituangkan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
disampaikan kepada K/L dengan surat yang ditandatangani Menteri
Keuangan bersama Menteri Perencanaan pada bulan Maret.
7. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja K/L (Renja-K/L)
Penyusunan Renja-K/L ini berpedoman pada surat mengenai Pagu Indikatif.
Renja-K/L dimaksud disusun dengan pendekatan berbasis Kinerja, kerangka
pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu yang memuat:
a. kebijakan;
b. program; dan
c. kegiatan.
25
8. Trilateral Meeting
Proses penyusunan Renja-K/L dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak antara
Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian
Keuangan.
9. K/L menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian
Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk bahan penyempurnaan
rancangan awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi,
fungsi, program, dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan
pendahuluan Rancangan APBN.
10. Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran K/L
Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-K/L, menetapkan Pagu
Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif,
Renja-K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi Kinerja
Kementerian/Lembaga. Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud
menggambarkan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden yang
dirinci paling sedikit menurut unit organisasi dan program.
Pagu Anggaran K/L disampaikan kepada setiap Kementerian/Lembaga paling
lambat akhir bulan Juni.
11. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Menteri/Pimpinan
Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan:
a. Pagu Anggaran K/L;
b. Renja-K/L;
26
c. RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan
pendahuluan Rancangan APBN; dan
d. Standar biaya.
Penyusunan RKA-K/L dimaksud termasuk menampung usulan Inisiatif Baru.
RKA-K/L merupakan bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang
tentang APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum penelaahan
antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan
Kementerian Perencanaan.
12. K/L melakukan pembahasan RKA-K/L dengan DPR
Dalam hal K/L melakukan pembahasan RKA-K/L dengan DPR dalam rangka
pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, pembahasan tersebut
difokuskan pada konsultasi atas usulan Inisiatif Baru.
13. Penyesuaian atas usulan inisiatif baru
Dalam hal pembahasan RKA-K/L dengan DPR dilakukan, dapat dilakukan
penyesuaian atas usulan inisiatif baru sepanjang:
a. Sesuai RKP
b. Pencapaian sasaran kinerja K/L
c. Tidak melampaui Pagu Anggaran K/L
14. Penelaahan RKA-K/L
Penelaahan RKA-K/L tersebut diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli.
Penelaahan RKA-K/L dilakukan secara terintegrasi, yang meliputi:
a. Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja;
b. Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan RKP.
27
Menkeu mengkoordinasikan penelaahan RKA-K/L dalam rangka penetapan
Pagu RKA- K/L yang bersifat final.
Agustus - Desember
15. Penggunaan RKA-K/L dalam RAPBN
Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L hasil penelaahan untuk
digunakan sebagai:
a. bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan
Undang- Undang tentang APBN; dan
b. dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN.
Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang tentang
APBN dibahas dalam Sidang Kabinet untuk kemudian hasilnya disampaikan
oleh Pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus.
16. Pembahasan anggaran dengan DPR
Pemerintah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan
Undang- Undang tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan
Oktober. Dalam hal pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-
Undang tentang APBN menghasilkan optimalisasi pagu anggaran,
optimalisasi pagu anggaran tersebut digunakan oleh Pemerintah sesuai
dengan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden.
17. Penyesuaian RKA-K/L
Hasil pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang
tentang APBN dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan
Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan
28
bersifat final yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada
Kementerian/Lembaga untuk dilakukan penyesuaian RKA- K/L.
18. Penetapan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga
Alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dirinci menurut:
a. kebutuhan Pemerintah Pusat; dan
b. transfer kepada daerah.
Presiden menetapkan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan
Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara paling lambat
tanggal 30 November.
19. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran
Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran yang
disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga menggunakan RKA- K/L yang
telah disepakati dalam pembahasan dengan DPR paling lambat tanggal 31
Desember.
2.1.5 Struktur Anggaran dalam Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja
Penerapan PBK mengacu pada struktur organisasi K/L. Dimana
hubungan struktur organisasi dan kinerja yang akan dicapai terlihat pada
gambar di bawah ini:
29
Gambar 2.2 Kerangka PBK pada Tingkat K/L (Sumber : PMK RI No: 93/PMK.02/2011)
Struktur Anggaran dalam penerapan PBK, lebih memperhatikan
keterkaitan secara jelas hubungan antara perencanaan dan penganggaran yang
merefleksikan keselarasan antara kebijakan (top down) dan pelaksanaan
kebijakan (bottom up). Struktur Anggaran merupakan penggambaran satu
kesatuan perencanaan dan penganggaran dalam unit organisasi K/L. Satu
kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan dalam kebutuhan sumber daya yang
diperlukan oleh Satker dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya sebagaimana tugas fungsi yang diemban Satker (bottom up).
Hal ini harus sejalan dengan rancangan kebijakan yang diputuskan pada tingkat
Organisasi Pemerintah yang telah dikoordinasikan oleh Unit-Unit Organisasinya
(top down) yang bertanggung jawab terhadap Program.
30
Gambar 2.3 Struktur Anggaran Penerapan PBK
(Sumber : PMK RI No: 93/PMK.02/2011)
Bagian-bagian dan fungsi struktur anggaran sebagai berikut:
1. Program :
a. Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi
K/L yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau
unit K/L yang berisi Kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator
kinerja yang terukur.
b. Rumusan Program merupakan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan
penyesuaiannya.
c. Rumusan Program dalam dokumen RKA-K/L haras sesuai dengan
rumusan Program yang ada dalam dokumen Renja-K/L.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Program :
a. IKU Program merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur
hasil pada tingkat Program.
31
b. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKU Program berorientasi
pada kuantitas, kualitas, dan/ atau harga.
c. Dalam menetapkan IKU Program, K/L berkoordinasi dengan Kementerian
Keuangan dan Kementerian Perencanaan.
d. Rumusan IKU Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan
rumusan IKU Program yang ada dalam dokumen Renja-K/L.
3. Hasil (Outcome):
a. Hasil merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu Program.
b. Secara umum kriteria dari hasil sebuah Program adalah :
1) Mencerminkan Sasaran Kinerja unit Eselon I sesuai dengan visi, misi
dan tugas- fungsinya;
2) Mendukung Sasaran Strategis K/L;
3) Dapat dilakukan evaluasi.
c. Rumusan Hasil dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan
hasil yang ada dalam dokumen Renja-K/L.
4. Kegiatan :
a. Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya
mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L yang
berisi komponen Kegiatan untuk mencapai output dengan indikator
kinerja yang terukur.
b. Rumusan Kegiatan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan penyesuaiannya.
c. Rumusan Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan
rumusan Kegiatan yang ada dalam dokumen Renja-K/L.
32
5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :
a. IKK merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur output pada
tingkat Kegiatan.
b. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKK berorientasi pada
kuantitas, kualitas, dan/ atau harga.
c. Dalam menetapkan IKK, K/L berkoordinasi dengan Kementerian
Keuangan dan Kementerian Perencanaan.
d. Rumusan IKK dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan
IKK yang ada dalam dokumen Renja-K/L.
6. Output
a. Output merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan
oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
b. Rumusan output dalam dokumen RKA-K/L berupa barang atau jasa,
sedangkan rumusan output dalam dokumen Renja-K/L berupa output
statement.
c. Rumusan output berupa barang atau jasa berupa :
1) Jenis output, merupakan uraian mengenai identitas dari setiap output
yang mencerminkan tugas fungsi unit Satker secara spesifik.
2) Volume output, merupakan data mengenai jumlah/banyaknya
kuantitas Output yg dihasilkan.
3) Satuan output, merupakan uraian mengenai satuan ukur yang
digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas (volume) output sesuai
dengan sesuai karakteristiknya.
33
d. Secara umum kriteria dari output adalah :
1) Mencerminkan sasaran kinerja Satker sesuai Tugas-fungsi atau
penugasan prioritas pembangunan nasional;
2) Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Satker
penanggung jawab kegiatan;
3) Bersifat spesifik dan terukur;
4) Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang dihasilkan
berupa regulasi sesuai tugas-fungsi Satker;
5) Untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Pembangunan Nasional)
menghasilkan output prioritas pembangunan nasional yang
mempunyai dampak secara nasional;
6) Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis;
7) Setiap Output didukung oleh komponen masukan dalam
implementasinya;
8) Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-K/L
dengan mengacu pada Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran
K/L.
7. Proses Pencapaian Output terbagi dalam:
a. Suboutput
1) Suboutput pada hakekatnya merupakan output
2) Output yang dinyatakan sebagai Suboutput adalah output-output yang
mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya.
34
3) Suboutput digunakan sebagai penjabaran dari masing-masing barang
atau jasa dalam kumpulan barang atau jasa sejenis yang dirangkum
dalam satu output.
4) Banyaknya Sub-suboutput atau akumulasi dari volume Sub-suboutput
mencerminkan jumlah volume output.
5) Suboutput sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak).
6) Suboutput hanya digunakan pada output yang merupakan rangkuman
dari barang atau jasa yang sejenis.
7) Output yang sudah spesifik dan berdiri sendiri (bukan rangkuman dari
barang atau jasa yang sejenis) tidak memerlukan Suboutput.
b. Komponen
1) Komponen merupakan tahapan dari proses pencapaian output, yang
berupa paket-paket pekerjaan.
2) Komponen bisa langsung mendukung pada output atau pada
Suboutput.
3) Komponen disusun berdasarkan relevansinya terhadap pencapaian
output, baik terhadap volume maupun kualitasnya.
4) Antar komponen mempunyai keterkaitan yang saling mendukung
dalam pencapaian output, sehingga ketidakterlaksanaan/keterlambatan
salah satu komponen bisa menyebabkan ketidakterlaksanaan/
keterlambatan komponen yang lain dan juga bisa berdampak pada
penurunan kualitas, penurunan kuantitas maupun kegagalan dalam
pencapaian output.
35
c. Subkomponen
1) Subkomponen merupakan kelompok-kelompok detil belanja, yang
disusun dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan Komponen.
2) Subkomponen sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak).
d. Detil Belanja
Detil Belanja merupakan rincian kebutuhan belanja dalam tiap-tiap jenis
belanja yang berisikan item-item belanja.
2.1.6 Anggaran sebagai Sistem Kontrol/Pengendali
Karakteristik anggaran yang baik adalah anggaran disusun berdasarkan
program, dan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam
organisasi institusi, dan anggaran yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan
pengendalian. Kunci pada kinerja efektif adalah tercapainya tujuan-tujuan
anggaran dan partisipasi sangat berperan penting dalam mewujudkannya (Chris,
1955). Ketika bawahan memiliki informasi lebih baik dari pada atasannya, maka
sistem kontrol manajemen partisipatif memungkinkan bawahan untuk
mengungkapkan informasi pribadinya, yang dapat dimasukkan dalam anggaran
pada saat kinerja mereka dinilai.
2.2 Model
Modelling selalu menjadi inti pengembangan desain organisasi dan
pembangunan sistem informasi (IS). Model memungkinkan para pembuat
keputusan untuk menyaring kompleksitas relevan dari dunia nyata, sehingga
36
upaya dapat diarahkan bagian yang paling penting dari sistem yang diteliti
(Giaglis, 2001).
Pemodelan sering digunakan dalam pengembangan sistem perangkat
lunak. Karena itu, pemahaman terhadapnya penting bagi system developer. Suatu
model sistem mewakili bagian dari dunia nyata. Dan suatu model berbeda dari
kenyataan dalam hal konsentrasinya pada aspek-aspek tertentu, sedangkan aspek-
aspek yang lain diabaikan, inilah yang disebut abstraksi. Pemodelan adalah proses
abstraksi dan mengorganisasikan fitur-fitur penting dari bagian dunia nyata, atau
bagaimana kita menginginkannya seperti apa (Britton & Doake, 2001).
Sebuah model harus mampu menyediakan unsur-unsur berbagai informasi
untuk para penggunanya. Unsur-unsur termasuk, misalnya (Giaglis, 2001):
• Apa saja kegiatan yang merupakan proses?
• Siapa yang melakukan kegiatan tersebut?
• Apa elemen data yang diperlukan?
• Kapan dan di mana kegiatan ini dilakukan?
• Bagaimana kegiatan ini dijalankan?
Suatu model seharusnya merefleksikan hubungan konseptual yang relevan
dari problem domain, yang harus jelas, dan harus mudah dan cepat untuk dapat
digunakan. Fondasi untuk perancangan komponen model adalah model object-
oriented dari analisa kegiatan. Model ini menggambarkan problem domain
dengan menggunakan classes, objects, structure, dan behavior-nya. Tugas utama
dalam perancangan komponen model adalah untuk merepresentasikan events
dengan menggunakan mekanisme yang ada dalam bahasa pemrograman object-
oriented (Mathiassen, Madsen, Nielsen, & Stage, 2000).
37
Proses pemodelan membutuhkan model alur kerja disertai dengan teknik
untuk meng-capture dan menggambarkan proses, dengan pemodelan alur kerja
berbasis aktifitas (di mana alur kerja terdiri dari bagian atau keseluruhan tugas-
tugas yang berurutan, yang bagian maupun keseluruhan operasi yang berurutan,
ataupun gambaran dari kegiatan manusia) (Glassey, 2008).
Teknik pemodelan yang paling cocok dengan fokus atau tujuan harus
dipilih (Giaglis, 2001).
2.3 Unified Modeling Language (UML)
Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa yang menyediakan
notasi komprehensif untuk mengkomunikasikan kebutuhan, arsitektur,
pelaksanaan, penyebaran, dan status dari suatu sistem. Tujuan UML adalah untuk
memberikan gambaran lain dari orientasi obyek dan teknik diagram yang
memberikan gambaran cukup baik untuk model pengembangan proyek dari
analisa sistem maupun implementasi (Ang & Brahmawong, 2009).
UML mendefinisikan notasi standar untuk sistem berorientasi objek.
Dengan menggunakan UML akan meningkatkan komunikasi antara para ahli
domain, spesialis alur kerja, desainer perangkat lunak dan profesional lainnya
dengan latar belakang yang berbeda. UML dapat digunakan pada tingkat umum,
yang intuitif bagi para pengguna sistem alur kerja. Meskipun demikian, simbol
UML juga sudah tepat didefinisikan sebagai semantik, yang berarti bahwa
penjelasan alur kerja visual dapat digunakan sebagai spesifikasi perangkat lunak
(Hruby, nd).
38
UML adalah standar bahasa penggambaran grafis yang dapat digunakan
dalam proses pemodelan domain yang secara khusus dikembangkan untuk sistem
informasi. UML secara de facto yang secara khusus dikembangkan untuk sistem
informasi. UML secara de facto adalah standar untuk pemodelan yang memiliki
banyak software alat bantu (Glassey, 2008).
UML mempunyai tiga kategori utama yaitu struktur diagram, behaviour
diagram dan interaction diagram. Dimana masing-masing kategori tersebut
memiliki diagram yang menjelaskan arsitektur sistem dan saling terintegrasi
(Haviluddin, 2011).
Semantik untuk semua notasi UML dalam model structural dan model
behavioral (Michael, 2004). Model Structural (model statis) menekankan
struktur obyek dalam sebuah sistem, menyangkut kelas-kelas, interface, attribute
dan hubungan antar komponen. Model Behavioral (model dinamis) menekankan
perilaku obyek dalam sebuah sistem, termasuk metode, interaksi, kolaborasi dan
state history.
UML adalah notasi yang kaya dan rumit untuk menggambarkan sistem
perangkat lunak sehingga sulit untuk menjadi intuitif dan user-friendly. Namun,
UML memiliki dua keunggulan, yang membuatnya cocok untuk mewakili sistem
manajemen alur kerja. Pertama, UML adalah standar notasi yang berlaku umum
dalam komunitas perangkat lunak dan kedua, UML dapat digunakan pada tingkat
umum, di mana detail pelaksanaan ditekan (Hruby, nd).
UML memiliki beberapa diagram grafis untuk membuat suatu model yaitu
(Anggraini, Widiastuti, & Zega, 2008):
39
• Use-Case Diagram
Menjelaskan manfaat sistem jika dilihat menurut pandangan orang yang
berada di luar sistem (actor). Diagram ini menunjukkan fungsionalitas suatu
sistem atau kelas dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar.
• Class Diagram
Membantu dalam visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan
merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai. Class diagram
memperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di
dalam perancangan model dari suatu sistem.
• Statechart Diagram
Digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis satu kelas atau obyek.
Statechart diagram memperlihatkan urutan keadaan sesaat (state) yang
dilalui sebuah obyek, kejadian yang menyebabkan sebuah transisi dari satu
state atau aktivitas kepada yang lainnya dan aksi yang menyebabkan
perubahan state atau aktivitas.
• Activity Diagram
Memodelkan alur kerja sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu
proses. Activity diagram dapat memodelkan alur kerja dari satu aktivitas ke
aktivitas lainnya atau dari satu aktivitas ke dalam keadaan sesaat (state). Juga
sangat berguna ketika ingin menggambarkan perilaku paralel atau
menjelaskan bagaimana perilaku dalam berbagai use-case berinteraksi.
• Sequence Diagram
Menjelaskan interaksi obyek yang disusun dalam suatu urutan waktu, secara
khusus berhubungan dengan use-case. Sequence diagram memperlihatkan
40
tahap demi tahap apa yang seharusnya teirjadi untuk menghasilkan sesuatu di
dalam use-case.
• Collaboration Diagram
Melihat pada interaksi dan hubungan terstruktur antar obyek, menekankan
pada hubungan (relationship) antar obyek. Collaboration diagram digunakan
sebagai alat untuk menggambarkan interaksi yang mengungkapkan keputusan
mengenai perilaku sistem.
• Component Diagram
Menggambarkan alokasi semua kelas dan obyek ke dalam komponen-
komponen dalam rancangan fisik sistem software. Diagram ini
memperlihatkan pengaturan dan kebergantungan antara komponen-
komponen software seperti source code, binary code dan komponen
tereksekusi.
Setiap model hanya memiliki satu diagram deployment. Diagram ini
memperlihatkan pemotretan software kepada hardware. Diagram ini
menggambarkan detail bagaimana komponen di-deploy dalam infrastruktur
sistem, di mana komponen akan terletak, bagaimana kemampuan jaringan pada
lokasi tersebut dan hal lain yang bersifat fisik.
Ada 4 diagram UML yang paling umum digunakan untuk membuat suatu
model yaitu (Kendall & Kendall, 2011):
• Use-Case Diagram, menggambarkan bagaimana system digunakan. Biasanya
analisa sistem dimulai dengan diagram ini.
• Activity Diagram, menggambarkan alur kegiatan.
41
• Sequence Diagram, menggambarkan rangkaian kegiatan dan hubungan antar
class.
• Class Diagram, menggambarkan hubungan antar class.
Gambar 2.4 Hubungan antar UML Diagram (Sumber : Kendall&Kendall, 2011)
2.4 Sistem Informasi Rencana Kerja Anggaran
Sistem Informasi Rencana Kerja Anggaran merupakan sistem informasi
yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyediakan
informasi anggaran dalam proses rencana kerja anggaran di ANRI. Data Anggaran
meliputi target program, kegiatan, output, volume, satuan, dan berbagai ketentuan
anggaran yang telah ditetapkan. Sistem ini dirancang secara terkomputerisasi
dengan tujuan untuk mengintegrasikan data dan informasi yang dibutuhkan
sehingga mempermudah bagian-bagian yang terkait dalam mengambil keputusan.
42
2.4.1 Model Sistem Informasi Rencana Kerja Anggaran
Kegiatan Pembangunan Model Sistem dengan menggunakan alat bantu
Unified Modeling Language (UML) yang menggunakan Class Diagram, Use
Case Diagram, Sequence Diagram, dan Activity Diagram. Kemudian dilanjutkan
dengan rancangan User Interface atau View Model.
2.4.2 Problem dari Penyusunan Rencana Kerja Anggaran di ANRI
Kegiatan Penyusunan Anggaran di organisasi pemerintahan merupakan
kegiatan periodik untuk merancang perancanaan anggaran di tahun yang akan
datang. Kegiatan Perencanaan Anggaran adalah kegiatan yang berkaitan erat
untuk kontrol/kendali penyusunan anggaran baik dari program, kegiatan, output,
volume, satuan maupun kesesuaian dengan goals (tujuan) unit kerja yang ingin
dicapai. Hal tersebutlah yang merupakan problem yang sering terjadi dalam
proses penyusunan di ANRI.
2.4.3 Desain Sistem Rencana Kerja Anggaran
Dalam penyusunan rencana kerja anggaran tidak hanya berguna sebagai
pendukung keputusan top management, tetapi juga sangat berguna untuk
memastikan kesesuaian dengan target dan ketentuan dalam usulan anggaran yang
telah disepakati. Desain sistem SIRKA juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang
dapat mendukung bisnis proses dalam kegiatan penyusunan anggaran seperti
persetujuan elektronik, access control, forum, dan notifikasi otomatis.
43
2.4.3.1 Persetujuan (Approval) Elektronik
Persetujuan memegang salah satu peranan penting dalam jalannya suatu kegiatan.
Proses persetujuan yang cepat dan praktis dapat meningkatkan efisiensi dan
efektifitas suatu perusahaan/instansi. Namun, proses persetujuan yang dilakukan
dengan tanda tangan tradisional masih memiliki permasalahan dalam hal faktor
keamanan, biaya, serta distribusi dokumennya. Disamping masalah keamanan,
proses distribusi dokumen pada tanda tangan biasa cenderung lebih lambat
daripada dokumen elektronik dengan tanda tangan elektronik. Oleh karena itu,
tanda tangan elektronik dengan sistem electronic approval lebih tepat digunakan
dalam mengatasi permasalahan persetujuan yang cepat. Salah satu tanda tangan
elektronik yang dapat digunakan untuk electronic approval adalah digital
signature. (Lesmana, Nugroho, Anggrahito, & Jaya, 2008).
2.4.3.2 Access Control melalui Authentication, dan Authorization
Sebuah institusi yang besar terutama institusi yang tulang punggung
eksistensinya menggunakan teknologi informasi membutuhkan penanganan yang
baik agar sistem informasi yang ada dapat berjalan dengan optimal. Banyak faktor
yang mempengaruhi keoptimalan kinerja sistem informasi, salah satu yang
terpenting adalah keamanan sistem (Febyatmoko, Hidayat, & Andri, 2006).
Otentikasi seringkali diasumsikan identik dengan otorisasi, banyak
protokol keamanan dan peraturan yang berdasarkan asumsi ini. Akan tetapi,
penggunaan istilah autentikasi yang lebih tepat adalah pembuktian sebagai proses
pengecekan identitas seorang pengguna, sedangkan autorisasi adalah proses
44
pengecekan bahwa pengguna yang dikenal memiliki kekuasaan untuk melakukan
tindakan tertentu (Khosyi’in, 2012).
Khosyi’in (2012) menyatakan pula otentikasi adalah proses usaha
pembuktian identitas seorang pengguna sistem komunikasi pada proses login ke
dalam sebuah sistem. Pengguna yang telah terbukti identitasnya adalah pengguna
resmi pada sistem, orang yang memiliki otoritas atas sistem. Penggunaan sistem
otentikasi diharapkan dapat membentuk sebuah sistem khusus, yang hanya dapat
dipergunakan oleh orang-orang yang memiliki hak akses.
Sedangkan proses otorisasi digunakan untuk mengontrol akses yang
mensyaratkan bahwa sistem bisa mengidentifikasi dan membedakan antara setiap
pengguna. Kendali akses (access rules) atau otorisasi menspesifikasikan siapa
yang bisa melakukan akses terhadap sesuatu. Sebagai contoh, pengendalian akses
seringkali berbasis pada least privilege atau sedikit kewenangan, yang
menunjukkan bahwa setiap pengguna hanya diberi wewenang untuk mengakses
objek sistem sesuai jabatannya (Al-Safi, nd).
2.4.3.3 Forum
Forum merupakan salah satu tool yang memungkinkan untuk
meningkatkan interaksi pengguna. Tujuan utamanya adalah sebagai wadah untuk
diskusi secara online melalui media internet yang memungkinkan pengguna untuk
memulai suatu topik dan mendiskusikannya dengan yang lain. Secara umum
merupakan tempat bagi pengguna untuk posting topik (thread). Pengguna yang
lain dapat memberikan tanggapan terhadap topik tersebut atau membuat topik
45
baru sesuai keinginannya. Dengan adanya forum diharapkan dapat meningkatkan
komunikasi, pertukaran informasi dan kolaborasi (Buliali, Lili, & Zuber, 2008).
2.4.3.4 Autonomous Notification
Ketepatan waktu, respon yang cepat, dan penyebaran informasi yang
efisien memegang peranan penting dalam manajemen. Sebuah peringatan
(notifikasi) biasanya dibuat untuk mengingatkan akan mekanisme yang sedang
berjalan. Proses notifikasi secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama
dalam prosesnya. Untuk itu dibuat notifikasi yang dapat secara otomatis di
generate oleh sistem dan dikirimkan kepada user yang memiliki akses terhadap
sistem. Hal tersebut sangat mendukung dalam komunikasi dan koordinasi melalui
media internet (Mahamud, Norwawi, Katuk, & Deris, 2008).
2.5 Technology Acceptance Model (TAM)
Model TAM diaplikasikan secara luas untuk mengetahui sikap pengguna
dalam bidang sistem informasi/teknologi informasi (Chen, Li, & Li, 2011). Model
TAM ini merupakan model yang paling banyak dipergunakan dalam penelitian
sistem informasi, karena menghasilkan validitas yang baik.
Gambar 2.5 . Model TAM Original (Sumber : Chen, Li, & Li, 2011)
46
Model ini menjelaskan faktor-faktor perilaku pengguna terhadap
penerimaan penggunaan teknologi. Terdapat beberapa variabel yang
mempengaruhi penerimaan teknologi oleh user, yaitu perceived ease of use,
perceived usefulness, attitude toward using, intention to use, dan actual usage.
Perceived ease of use dan perceived usefulness adalah sebagai prediktor terhadap
attitude toward using, intention to use, dan actual usage.
Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang digunakan dalam kuesioner
mengadopsi pertanyaan-pertanyaan dari Model TAM. Dan karena penelitian ini
baru merupakan rancangan model, maka variabel yang digunakan adalah
perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward using, dan intention
to use, di mana dimensi-dimensi yang digunakan untuk mengukur masing-masing
variabel dapat dilihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1 Variabel dan Indikator untuk Mengukur Penerimaan Pengguna terhadap Model Sistem
NO VARIABEL DIMENSI 1. Perceived Ease of Use
(PEoU) 1. Kemudahan untuk mengakses 2. Kemudahan untuk dipelajari atau
dipahami 3. Kemudahan untuk digunakan 4. Kemudahan untuk berinteraksi
2. Perceived Usefulness (PU) 1. Meningkatkan efektifitas 2. Menjawab kebutuhan informasi 3. Meningkatkan kinerja 4. Meningkatkan efisiensi
3. Attitude Toward Using (ATU)
1. Sikap penerimaan untuk menggunakan teknologi
2. Sikap penolakan untuk menggunakan teknologi
4. Intention to Use (ITU) 1. Motivasi tetap menggunakan 2. Memotivasi ke pengguna lain
47
2.6 Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai perancangan sistem informasi telah banyak dilakukan
oleh peneliti baik dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Masalah yang
dihadapi perusahaan saat ini adalah tidak baiknya sistem pengendalian internal,
dan tidak terdapatnya dokumen pendukung yang kuat atas transaksi yang terjadi.
Oleh karena itu diperlukan prosedur baru yang memenuhi kriteria pengendalian
internal yang baik pada perusahaan.
Dengan melakukan pengamatan proses bisnis dan pengumpulan data kerja
perusahaan, kemudian dilakukan pendekatan dengan analisis Object Oriented
Analysis and Design (OOAD) dapat dibuat perancangan suatu alur kerja
terkomputerisasi melalui proses perancangan komponen model, komponen fungsi,
dan database serta komponen user interface yang menghasilkan sistem baru.
Sistem baru yang diusulkan memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja
perusahaan serta memenuhi unsur sistem pengendalian internal yang baik pada
perusahaan sehingga berbagai kesalahan dan masalah sebelumnya dapat diatasi
(Heripracoyo, 2009).
Begitu juga penelitian lain yang dilakukan oleh (Sundjaja, Tundjung, &
Puspita, 2011) yang berkaitan dengan pengendalian internal dalam bidang
penganggaran, dengan metode perancangan berorientasi objek menggunakan
notasi UML. Dengan disusunnya perancangan Sistem Informasi Budgeting dapat
memenuhi tujuan perencanaan, pengawasan, serta sebagai tolok ukur kinerja
melalui laporan kinerja, yang akan membandingkan anggaran dengan kegiatan
aktual. Sistem Informasi Anggaran dimaksudkan untuk bisa digunakan dalam
mengelola data anggaran rutin perkantoran dengan cepat dan akurat, karena pada
48
dasarnya anggaran merupakan salah satu penggerak bagi jalannya kegiatan
perkantoran (Nugraheni, 2003).
Perancangan arsitektur sistem dengan memahami bisnis proses perusahaan
dimaksudkan untuk membangun sistem yang efektif. Peneliti secara hati-hati
melakukan tinjauan terhadap lingkungan/objek secara berkala dan mengamati
bisnis proses yang dilakukan. Observasi dan wawancara dilakukan secara personal
dengan key person dari masing-masing unit. Selain itu juga dibutuhkan dokumen-
dokumen sebagai bahan analisa dan merancang sistem informasi dengan
mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari bisnis proses yang ada (Li, Huang,
& Lin, 2007).
(Hruby, nd) menggambarkan pemetaan antara konsep alur kerja yang khas
dengan konsep UML dan menyarankan struktur desain dapat menelusuri
informasi antara definisi proses bisnis dan desain perangkat lunak berorientasi
objek. Struktur ini mengasumsikan bahwa proses bisnis dapat dianggap sebagai
kolaborasi antara obyek bisnis, peran tim dan kasus contoh lain dalam sistem
bisnis. Struktur ini didasarkan pada empat pola desain yang saling terkait yang
mewakili hubungan classifier, interaksi, tanggung jawab dan siklus hidup.
Pemodelan dengan UML dapat menghasilkan gambaran yang jelas dan
memberikan kemudahan dalam menganalisis dan mendesain sistem (Sumarta,
Siswoyo, & Juhana, nd).
Tujuan utama dari membuat Sistem Informasi Budgeting (Tesic, 2011)
adalah untuk memberikan dukungan terhadap kualitas informasi yang dibutuhkan
manjemen dalam membuat keputusan, dan memungkinkan untuk mengefektifkan
49
proses kunci dari penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan manajemen dari
semua level.
Dengan sistem yang terkomputerisasi menghasilkan sistem informasi yang
dirancang untuk meminimalkan pengolahan data oleh karyawan sehingga
mengurangi human error, dan mengurangi waktu pemrosesan. Dengan
menggunakan database akan mengurangi redundansi karena meningkatkan
integritas/kualitas data/informasi dan menghasilkan laporan untuk mendukung
pengambilan keputusan dengan mempersingkat waktu, memberikan layanan
terhadap user dengan lebih baik, dengan informasi yang selalu up to date (Ang &
Brahmawong, 2009).
Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, data harus
dimasukkan pada titik transaksi. Thramboulidis (2004) dalam penelitiannya
menggunakan notasi UML untuk menghasilkan model dari sistem kontrol. Profil
UML untuk penjadwalan, kinerja, dan waktu digunakan untuk mengembangkan
proses dan menganalisa penjadwalan dalam sistem yang dapat dipergunakan
dalam proses pengambilan keputusan.
Penerapan sistem otentikasi dan otorisasi koneksi user memberikan level
keamanan yang lebih baik. User yang dapat menggunakan layanan harus terdaftar
dalam sistem sehingga tidak semua orang dapat menggunakan layanan pada
sistem. Dengan adanya mekanisme pelaporan detail yang dilakukan user,
memudahkan administrator dalam memonitor pengguna layanan (Febyatmoko,
Hidayat, & Andri, 2006).
50
Tabel 2.2 memperlihatkan penelitian yang memiliki signifikansi untuk
menjadi masukan dalam membuat usulan model dan mengevaluasi penerimaan
user terhadap sistem informasi anggaran dalam penelitian ini.
Tabel 2.2 Matriks Signifikansi Penelitian PENELITIAN PENULIS KONSEP
PENELITIAN METODE
Object Oriented System Analyze and Design of Revenue Information System using UML
Ang & Brahmawong, (2009)
pengamatan proses bisnis dan melihat bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungannya
pendekatan Object Oriented dengan notasi Unified Modeling Language (UML)
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Persediaan pada PT. Oliser Indonesia
Heripracoyo, (2009)
pengamatan proses bisnis dan pengumpulan data perusahaan dan mengusulkan solusi untuk mengatasi permasalahan
Object Oriented Analysis (OOA), Object Oriented Design (OOD)
Developing a Continuous Auditing Assistance System Based on Information Process Models
Li, Huang, & Lin, (2007)
identifikasi proses bisnis dan aliran data/struktur data sistem informasi
Use Case Diagram, Data Flow Diagram, dan Entity Relationship Diagram
Sistem Informasi Budgeting untuk Perguruan Tinggi
Sundjaja, Tundjung, & Puspita (2011)
analisis dengan studi kepustakaan dan studi lapangan
metode perancangan berbasis OOAD (Object Oriented Analysis and Design)
The TAM Models Application in Technology Transition
Amirkhani, Salehahmadi, Kheiri, & Hajialiasgari, (2011).
berbagai variabel dapat dikorelasikan untuk mengkaji teknologi baru
meninjau variabel TAM dan variabel yang mengadopsi dari berbagai teori lain untuk mengkaji internal aplikasi di Iran
The Role of Technology Acceptance Model In Explaining Effect on E-Commerce Application Systems
Johar & Awalluddin, (2011)
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan berkontribusi terhadap niat pelanggan untuk menggunakan sistem e-commerce
faktor-faktor utama yang digunakan sebagai variabel mengadaptasi dari Model TAM
51
Pengukuran kesuksesan dari Model Sistem Informasi perlu dilakukan
untuk menjelaskan bagaimana user dapat dengan dengan segera menerima sistem
baru. Salah satu pengukuran menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)
yang diperkenalkan oleh Davis (1989). “Acceptance” atau penerimaan tidaklah
setara dengan kesuksesan, meskipun penerimaan adalah salah satu syarat yang
diperlukan dalam kesuksesan suatu Sistem Informasi (Petter, DeLone, & McLean,
2008).