BAB 3

GAMBARAN UMUM SISTEM INFORMASI YANG SEDANG

BERJALAN

3.1 Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah

3.1.1 Latar Belakang Badan Kepegawaian Daerah

Sesuai pasal 34 undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang

perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok

kepegawaian bahwa untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai

Negeri Sipil daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan

perangkat daerah.

Selanjutnya pada keputusan presiden nomor 159 tahun 2000 tentang

pedoman pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, bahwa yang dimaksud

dengan Badan Kepegawaian Daerah adalah perangkat daerah yang

melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam membantu tugas

pokok pejabat pembina kepegawaian daerah.

Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah propinsi DKI Jakarta

ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2001 tentang bentuk

organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan sekretariat DPRD Propinsi

DKI Jakarta. Badan kepegawaian daerah merupakan unsur penunjang

pemerintah daerah di bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang kepala

badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah

dikoordinasikan oleh asisten tata praja dan aparatur.

Tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah adalah merencanakan kebijakan, mengolah, merumuskan dan

mengkoordinasikan pembinaan serta memberikan pelayanan administrarif

bidang kepegawaian.

Fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan tehnis di bidang kepegawaian

2) Perencanaan dan penyusunan formasi pegawai

3) Penyelenggaraan pengadaan dan seleksi calon pegawai

4) Penyelanggaraan pemutasian dalam rangka pendayagunaan pegawai

5) Penyusunan program pengembangan pegawai termasuk pendidikan dan

latihan pegawai

6) Perencanaan dan penyelengaraan assessment untuk tujuan mutasi,

promosi dan diklat

7) Penyelenggaraan kegiatan konseling peningkatan kinerja pegawai

8) Penyiapan pedoman / petunjuk teknis administrasi di bidang

kepegawaian

9) Penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai

10) Pembinaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil daerah

11) Analisa palaksanaan penilaian kinerja pegawai

12) Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi pegawai

13) Analisa dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan

daerah di bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang

ditetapkan

14) Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang

kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan

pemerintah

15) Perancanaan dan penyelesaian administrasi pensiun

16) Pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah

17) Pembinaan hubungan informasi kepegawaian daerah pada Badan

Kepegawaian Negara

18) Pengelola dukungan teknis dan administratif

3.1.2 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah

3.1.2.1 Visi Badan Kepegawaian Daerah

Terwujudnya aparatur pemerintah DKI Jakarta yang bermoral,

profesional, sejahtera dan bertaraf internasional.

3.1.2.2 Misi Badan Kepegawaian Daerah

1. Mendayagunakan aparatur Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

berbasis kompetensi

2. Meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian secara tepat waktu

dan tepat guna dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang

memadai

3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur berdasarkan prestasi

dan karir

4. Melaksanakan perencanaan yang mampu menjawab tantangan

perkembangan kebutuhan aparatur pemerintah propinsi DKI Jakarta

5. Meningkatkan pembinaan mental spiritual ke arah terwujudnya

pegawai pemerintah propinsi DKI Jakarta religius dan berakhlak

mulia

6. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang

terintegrasi, cepat, tepat, dan handal.

3.1.3 Tujuan Badan Kepegawaian Daerah

3.1.3.1 Tujuan Jangka Panjang

1. Penyempurnaan sistem penerimaan pegawai sesuai kebutuhan

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

2. Penyempurnaan sistem pendayagunaan SDM Pemerintah Propinsi

DKI Jakarta berdasarkan kompetensinya.

3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG) dengan penekanan pada kecepatan pelayanan dan

akurasi.

4. Pengembangan aparatur Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

5. Perbaikan sistem kompensasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

6. Standardisasi prosedur pelayanan dan pelaporan yang dilakukan

oleh Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta.

3.1.3.2 Tujuan Jangka Pendek

Bidang Pengadaan dan Pendayagunaan Pegawai

1. Mengurangi KKN dalam penerimaan PNS menjadi 0% pada akhir

tahun 2005.

2. Penerimaan PNS berdasarkan standar Kompetensi Jabatan akan naik

dari 25% menjadi 75%.

3. Tersusunnya peta pendayagunaan pegawai secara lengkap dan

komprehensip pada tahun 2005.

4. Tersedianya peta kebutuhan pegawai golongan tiga (berdasarkan

kompetensi).

Bidang Pembinaan dan Pengembangan karir

1. Meningkatnya kesesuaian antara jabatan dengan kompetensi yang

disyaratkan menjadi 100%.

2. Bertambahnya kesesuaian antara diklat dengan kebutuhan kompetensi

setiap aparatur menjadi 100%.

3. Tersedianya pola karir yang dibutuhkan.

4. Adanya kesesuaian antara diklat dengan kompetensi dan bidang tugas

dari 25% menjadi 100%.

Bidang Informasi dan Dokumentasi Pegawai

1. Dipersingkatnya penyajian informasi yang dibutuhkan dari 3 hari

kerja menjadi 1 hari kerja, dengan akurasi data yang juga meningkat.

2. Ketersediaan informasi yang diperlukan oleh pengguna pun

meningkat demikian pula dengan kelengkapan data yang diperlukan

naik menjadi 90%.

Bidang Kepangkatan

Meningkatnya ketepatan pelayanan kenaikan pangkat dari segi

jumlah, waktu, dan pembayaran gaji / kesra menjadi 14 hari kerja.

Bidang Sekretariat

Mempercepat pelayanan surat masuk dan surat keluar baik yang

menjadi wewenang pimpinan BKD maupun yang didelegasikan dari

Gubernur.

Bidang Kesejahteraan Pegawai

Mengimplementasikan pemberian kesejahteraan kepada 60 unit kerja

di lingkungan propinsi DKI Jakarta.

Bidang Peraturan dan dan Disiplin Pegawai

Kesesuaian penilaian kinerja dengan bidang tugas.

Pembinaan Rohani

Meningkatnya implementasi pembinaan mental rohani di setiap jenis

dan jenjang diklat dari 40% menjadi 100%.

3.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Subbag

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Kepala Badan

Sekretariat Kelompok Jabatan

FungsionalUmum Keua

ngan Kepegawaian

BIDANG Pengadaan& PendayaanPegawai

BIDANG Pembinaan& Pengembangan karir

BIDANGInformasi dan Dokumen

BIDANG

Kepangkatan

BIDANG

PPUPD

BIDANG

KESRA PEGAWAI

• Analisa Kebut. Peg

• Penerimaan & Pendayaguna

an • Psikologi

& Konseling Pegawai

• Analisa Kebut Diklat

• Evaluasi Pasca Diklat

• Perencanaan Karir

• Mutasi Jabatan

• Analisa Gaji & Tunjangan

• Analisa Kesehatan & Cuti

• Penghargaan & Tanda Jasa

• Pemensiunan

• Analisa Peraturan Kepegawaian

• Pembinaan mental Pegawai

• Evaluasi Kinerja Pegawai

• Pembinaan Disiplin Pegawai

• Kepangkatan I (Guru TK & SD)

• Kepangkatan II (Guru SLTP & SMU)

• Kepangkatan III (Dinas-dinas)

• Kepangkatan IV (Biro,Unit,IT)

• Analisa Kebut. Info Kepeg

• Varifikasi Data

• Pengolahan Dokumen Kepeg.

Unit Pelaksana Teknis

Sekretariat

3.3. Uraian Jabatan Badan Kepegawaian Daerah

Sesuai Perda 3 tahun 2001, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai susunan organisasi

sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas :

a. Memimpin Badan sesuai dengan tugas pokok yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan

kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

b. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas

pokok Badan.

c. Menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi

tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

d. Melaksanakan kebijaksanaan di bidang kepegawaian yang ditetapkan

oleh Gubernur.

e. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dan

organisasi lain yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Bagian ini bertugas internal dalam urusan umum, keuangan dan

kepegawaian. Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan

organisasi dalam lingkungan BKD.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

sebelumnya, sekretariat mempunyai fungsi : melakukan urusan surat

menyurat dan kearsipan, melakukan urusan keuangan dan kepegawaian,

melakukan urusan rumah tangga dan urusan pelayanan rapat dinas, serta

mengelola dan memelihara barang-barang inventaris.

c. Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.

3. Bidang Pengadaan dan Pendayagunaan Pegawai

a. Bidang pengadaan dan pendayagunaan pegawai mempunyai tugas

menyusun analisa kebutuhan pegawai, program penyaringan dan seleksi

calon pegawai, merencanakan penempatan pegawai, memprogramkan

pemindahan pegawai, merencanakan tes psikologi bagi calon pegawai /

pegawai dan konseling bagi pegawai.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

sebelumnya, Bidang Pengadaan dan Pendayagunaan Pegawai

mempunyai fungsi : penyusunan program analisa kebutuhan pegawai,

penyusunan program penyelenggraan penyaringan dan seleksi calon

pegawai, perencanaan penempatan pegawai, penyeleksian pengangkatan

calon pegawai menjadi pegawai, perencanaan pelaksanaan sumpah / janji

pegawai.

c. Penyusunan program pemindahan dan pendayagunaan pegawai.

d. Perencanaan tes psikologi dan konseling.

4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai

Bidang ini bertugas melakukan analisa kebutuhan diklat pegawai, evaluasi

pendayagunaan pegawai pasca diklat, perencaan karir serta mutasi jabatan.

5. Bidang Kesejahteraan Pegawai

a. Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas menganalisa gaji dan

tunjangan, kesehatan dan cuti pegawai, pemberian penghargaan dan tanda

jasa serta pemensiunan pegawai.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

sebelumnya, Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :

penganalisaan efektivitas dan efisiensi pembayaran gaji dan tunjangan,

penyusunan program kesejahteraan pegawai dan keluarganya,

penganalisaan kesehatan pegawai, penyelenggaraan peningkatan motivasi

kerja pegawai, pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pegawai,

penganalisaan cuti pegawai, pelaksanaan usaha pemeliharaan kesehatan

pegawai, penyelesaian administrasi cuti pegawai, pemrosesan

penghargaan dan tanda jasa, pengevaluasian penetapan pensiun pegawai.

6. Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Disiplin

Pegawai

Bidang ini bertugas melakukan analisa dan koordinasi peraturan-peraturan

kepegawaian, pembinaan mental pegawai, evaluasi kinerja pegawai, serta

pembinaan disiplin pegawai.

7. Bidang Kepangkatan

a. Bidang Kepangkatan mempunyai tugas menyusun program pemberian

kenaikan pangkat, menyelesaikan proses peninjauan masa kerja,

merencanakan penyelenggaraan ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan

pangkat dalam rangka kenaikan pangkat golongan dan menyusun serta

memelihara daftar urut kepangkatan pegawai.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

sebelumnya, Bidang Kepangkatan mempunyai fungsi : pelaksanaan

penyusunan program kepangkatan, pelaksanaan penyusunan program

ujian dinas, pelaksanaan penyusunan program ujian kenaikan pangkat,

pelaksanaan penyusunan program pemeliharaan dan penyusunan Daftar

Urut Kepangkatan.

c. Bidang Kepangkatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.

8. Bidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian

Bidang ini bertugas menganalisa kebutuhan informasi pegawai, verifikasi

data dan pengelolaan dokumen kepegawaian.

9. PUSBINROH (Pembinaan Rohani)

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

3.4 Sistem yang Berjalan

3.4.1 Uraian Proses

3.4.1.1 Sistem Informasi Perekrutan dan Penyeleksian Calon Pegawai

Negeri Sipil

Proses perekrutan dimulai pada saat unit terkait membutuhkan

tenaga kerja baru di bagiannya. Unit tersebut mengajukan surat

permintaan tenaga kerja ke Badan Kepegawaian Daerah. Setelah itu

Badan Kepegawaian Daerah mengajukan nota usul kebutuhan pegawai

ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara akan memberikan persetujuan atas

nota usul kebutuhan pegawai tersebut. Lalu Badan Kepegawaian

Daerah mengiklankan pencarian tenaga kerja baru melalui media cetak

Pos Kota dan pengumuman di website beserta syarat-syaratnya. Para

pelamar yang tertarik untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat

memberikan surat lamaran melalui PO.BOX .

Kemudian pihak Badan Kepegawaian Daerah mengajukan surat

kerjasama dengan pihak Universitas Indonesia, pihak perijinan tempat

seleksi yang ditunjuk, pihak rumah sakit yang ditunjuk serta pihak

kepolisian untuk membentuk satu tim penyeleksi Calon Pegawai Negeri

Sipil. Proses penyeleksian dimulai dari penyeleksian surat lamaran

yang telah diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk diseleksi

secara administrasi apakah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan

yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian Daerah akan memanggil

para Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus seleksi administrasi

untuk melakukan tes penerimaan dengan memberikan surat panggilan

tes ke alamat Calon Pegawai Negeri Sipil.

Tes penerimaan tersebut mempunyai tahapan sebagai berikut :

1. Tes tertulis

Tes ini dibagi menjadi tiga yaitu pengetahuan umum, scholastik,

dan substantif bagi tenaga kesehatan / pendidikan .

Lembar jawaban dari tes tertulis tersebut akan diolah oleh tim

penyeleksi secara komputerisasi. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil

yang telah lulus tes tertulis akan diberi surat panggilan untuk

melakukan tes kesehatan.

2. Tes Kesehatan

Tes ini merupakan suatu formalitas dan keharusan untuk diikuti

oleh para Calon Pegawai Negeri Sipil. Tes yang dijalani berupa tes

urine dan tes darah.

Seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti

semua tes dan dinyatakan lulus akan diurutkan berdasarkan peringkat.

Kemudian data administrasi masing-masing Calon Pegawai Negeri

Sipil akan diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Daerah. List Calon

Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus dan diverifikasi diajukan ke

Badan Kepegawaian Negara. Kemudian Badan Kepegawaian Negara

akan memberikan list NIP dan blangko SK pengangkatan kepada Badan

Kepegawaian Daerah. Kemudian Badan Kepegawaian Daerah akan

membuat SK pengangkatan bagi masing-masing Calon Pegawai Negeri

Sipil.

Bagian Pengadaan dan Pendayagunaan Pegawai akan menginput data

CPNS yang telah diangkat menjadi PNS ke File Rekrut. Setelah itu

Kantor Pengelola Teknologi Informasi akan mengelola data-data yang

telah diinput ke file rekrut menjadi laporan Perekrutan PNS, yang akan

diserahkan ke Bagian Pengadaan dan Pendayagunaan Pegawai. Bagian

Pengadaan dan Pendayagunaan Pegawai akan menyerahkan laporan

rangkap ke-1 ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI

Jakarta dan mengarsip laporan rangkap ke-2.

3.4.1.2 Sistem Informasi Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

Proses kenaikan pangkat dimulai pada saat Badan Kepegawaian

Daerah membuat surat edaran yang diberikan kepada setiap unit terkait

untuk mengajukan usulan kenaikan pangkat. Kemudian setiap unit

terkait mengajukan berkas usulan kenaikan pangkat yang terdiri dari

kartu pegawai, SK pangkat terakhir, ijazah terakhir, DP3 dua tahun

terakhir dengan nilai baik, SK jabatan serta surat usulan kenaikan

pangkat ke Badan Kepegawaian Daerah. Setelah itu Baperkat akan

melakukan penilaian akademis. Kemudian hasil penilaian dari Baperkat

akan diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara, yang disertai dengan

surat pengantar kenaikan pangkat. Kemudian Badan Kepegawaian

Negara akan membuat SK kolektif yang akan diotorisasi oleh Kepala

Badan Kepegawaian Daerah, Astaprajatur, Sekertaris Daerah,

Gubernur, Presiden. SK kolektif dan berkas usulan kenaikan pangkat

akan diserahkan kembali ke Badan Kepegawaian Daerah. Badan

Kepegawaian Daerah akan membuat petikan SK dan

mendistribusikannya ke seluruh Pegawai Negeri Sipil yang naik

pangkat.

Bagian Kepangkatan akan menginput PNS yang naik pangkat ke

File naik pangkat. Setelah itu, Kantor Pengelola Tekhnologi Informasi

akan mengelola data-data yang telah diinput ke file naik pangkat

menjadi laporan PNS yang naik pangkat, yang akan diserahkan ke

Bagian Kepangkatan. Bagian kepangkatan akan menyerahkan laporan

rangkap ke-1 ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI

Jakarta dan mengarsip laporan rangkap ke-2.

3.4.1.3 Sistem Informasi Kepensiunan Pegawai Negeri Sipil

Dimulai dari Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan

pensiun beserta persyaratan ke unit Badan Kepegawaian Daerah.

Kemudian Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah akan membuat surat

pengantar pengajuan pensiun ke bidang kesra. Kemudian bidang

KESRA akan mendisposisikan pengajuan tersebut ke sub bidang

pensiun. Sub bidang akan meregistrasi dan melakukan verifikasi data

permohonan pensiunan. Permohonan pensiunan untuk golongan IA –

IVB akan diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara dan Badan

Kepegawaian Negara akan membuat SK Pensiun. Sedangkan untuk

golongan IVB keatas akan diserahkan ke Sekretariat Kepala Bagian

(Setkab) dan Sekertariat Kepala bagian (Setkab) akan mengeluarkan SK

pensiun. BKN dan Setkab akan menyerahkan SK Pensiun tersebut

kepada BKD, dan BKD akan mendistibusikannya ke Pegawai Negeri

Sipil.

Sub bidang pensiun akan menginput data-data PNS yang telah

pensiun ke file pensiun. Kemudian Kantor Pengelola Tekhnologi

Informasi akan mengelola data-data dalam file pensiun menjadi laporan

pensiunan yang kemudian diserahkan ke sub bidang pensiun. Sub

bidang pensiun akan menyerahkan laporan rangkap ke-1 kepada kepala

Badan Kepegawaian Daerah dan mengarsip laporan rangkap ke-2.

3.4.2 Data Flow Diagram

3.4.2.1 Diagram Konteks

(Lihat gambar 3.3)

3.4.2.2 Diagram Nol

(Lihat gambar 3.3)

Diagram Konteks kami bersumber dari SOP, list evaluasi dan wawancara.

Gambar 3.2 Diagram Konteks Sistem Informasi BKD Provinsi DKI Jakarta

SIBKD

CPNSPNS

MENPAN

BKN UNIT TERKAIT

Lamaran

Surat_Panggilan_Test

SK_Pengangkatan

Nota_Usul_Kebutuhan_Pegawai

Persetujuan_NUKP

List

_CPN

S_di

terim

aLi

st_N

IP&B

lank

o

SETKAB

Has

il_Ba

perk

atSK

_Kol

ektif

SK_Petikan

Perm

ohon

an_P

ensi

un

PP_P

ensi

un_I

V_B_

keba

wah

SK_P

ensi

un_I

V_B_

keba

wah

SK_Pensiun_IV_B_keatasPP_Pensiun_IV_B_keatas

SK_Pensiun

Surat_Permintaan_Kebutuhan_Pegawai

TIM SELEKSICPNS

Surat_Tugas&Perintah_KerjaBerkas_Lamaran

Hasil_Seleksi_AdministrasiHasil_Test_CPNS

Sura

t_Ed

aran

_Ken

aik

an_P

angk

at

Usulan_Kenaikan_Pangkat

KPTI

Blue

_prin

t_N

aik_

Pan

gkat

Blue

_Prin

t_R

ekru

t_PN

S

Blue

_Prin

t_Pe

nsiu

n

KEPALABKD

Lapo

ran_

Rek

rut_

PN

S

Lapo

ran_

Pen

siun

Lapo

ran_

Nai

k_Pa

ngka

t

Diagram NOL kami yang bersumber dari SOP, List evaluasi dan wawancara

Gambar 3.3 Diagram NOL Sistem Informasi BKD Provinsi DKI Jakarta

MENPAN

1.0Terima

Pegaw ai

2.0Naik_Pangkat

Pegaw ai

3.0PensiunPegaw ai

CPNSUNIT

TERKAIT

KPTI

PNS

BKN

SETKABTIMSELEKSI

Lamaran

Surat_Panggilan_Tes

Not

a_U

sul_

Keb

utuh

an_

Pega

wai

Per

setu

juan

_NU

KP

Has

il_Se

lels

i_Ad

min

istra

si

Ber

kas_

Lam

aran

Has

il_Te

st_C

PNS

Sur

at_T

ugas

&Pe

rinta

h_Ke

rja

SK_Pengangkatan

SK_P

etik

an

SK_

Pens

iun

List_CPNS_diterimaList_NIP&Blanko

BaperkatSK_Kolektif

PP_Pensiun_IVB_Kebawah

SK_Pensiun_IVB_Kebawah

Perm

ohon

an_P

ensi

un

Surat_Permintaan_Kebutuhan_Pegawai

Surat_Edaran_Kenaikan_PangkatBerkas_Usulan_Kenaikan_Pangkat

PP_Pensiun_IVB_Keatas

SK_Pensiun_IVB_Keatas

Arsip_Rekrut

File_Rekrut

File_Naik_Pangkat

Arsip_Naik_Pangkat

Arsip_Pensiun

File_Pensiun

Blue_Print_Rekrut_PNS

Blue

_Prin

t_N

aik_

Pang

kat

Blue

_Prin

t_Pe

nsiu

n

KEPALABKD

Lapo

ran_

Rek

rut_

PNS

Laporan_Pensiun

Laporan_Naik_Pangkat

3.5 Uraian Aplikasi yang digunakan

Prosedur Menghidupkan Aplikasi SIMPEG Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ini merupakan aplikasi main

frame under CICS yang mana untuk menjalankannya dibutuhkan terminal yang

sudah terhubung dengan CICS. Aplikasi SIMPEG ini dapat dijalankan dengan

cara:

1. Memilih huruf F pada komputer anda atau isikan logon applid (dbdc3)

kemudian tekan enter.

2. Kemudian akan muncul tampilan panel untuk mengisi User Id, Password,

Language, Group Id serta New Password untuk mengganti Password (Gambar

3.4).

Gambar 3.4 Tampilan Login

3. Untuk masuk ke tampilan berikutnya, isikan User Id dan Password.

4. Jika User Id atau Password yang diinput salah, maka akan tampil Error

Massage di sebelah kiri bawah (Gambar 3.5). Dan user harus melakukan login

ulang. Proses tersebut akan terjadi berulang-ulang tanpa batas maksimum

kesalahan, sampai user menginput User Id dan Password yang benar.

Gambar 3.5 Error Login

5. Setelah user behasil memasukan User Id dan Password yang benar maka akan

muncul tampilan yang meminta user untuk mengklilk Clear yang berada di

sebelah kiri bawah untuk membersihkan layar.

6. Kemudian untuk memulai aplikasi perekaman data, user diminta untuk

menginput Trans ID , yaitu PG50 (Gambar 3.6).

Gambar 3.6 Trans Id

7. Kemudian akan muncul gambar logo SIMPEG (Gambar 3.7).

Gambar 3.7 Tampilan Logo

8. Kemudian tekan enter, sehingga akan tampil panel menu utama pelaporan data

(Gambar 3.8)

Gambar 3.8 Tampilan Panel Menu Utama Pelaporan Data

9. Kemudian isi pilihan B untuk menampilkan form data Identitas Pokok

Pegawai.

Gambar 3.9 Form Data Identitas pokok Pegawai

10. Jika ingin menampilkan Form Riwayat Kepangkatan, maka isi pilihan A

11. Kemudian pilih A6.

Gambar 3.10 Form Riwayat Kepangkatan

12. Jika ingin menampilkan Form Riwayat Pensiunan PNS Jabatan Struktural,

maka isi pilihan A

13. Kemudian pilih A4.

Gambar 3.11 Form Pensiun PNS