bab 4 kd 3
TRANSCRIPT
Menganalisis Hubungan asar negara dengan konstitusi
Menunjukan Sikap Positif Terhadap Konstitusi Negara
Menunjukan periodisasi konstitusi Indonesia Menguraikan tugas fungsi lembaga negara Menyimpilkan perilaku positif terhadap
konstitusi negara
SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI
PERILAKU KONSTITUSIONAL BAGI PENYELENGGARA NEGARA
PERILAKU KONSTITUSIONAL PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI MASYARAKAT
PERILAKU KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)
PRESIDEN DAN KEMENTRIAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
MAHKAMAH AGUNG (MA)
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI ) DAN KEPOLISIAN NKRI
Indonesia telah mengalami beberapa kali penggunaan konstitusi yang berlaku :
1. UUD’45 (1945-1949)
5. UUD’45 yang diamandemen (2002- sekarang)
4. UUD’45 (1959-2002)
3. UUDS (1950-1959)
2. Konstitusi RIS (1949-1950)
• MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD
• Wewenang MPR :1. Mengubah dan menetapkan UUD2. Melantik presiden dan wapres3. Memberhentikan Presiden atau wapres
dalam masa jabatannya menurut UUD
• MPR bersidang lima tahun sekali
• Dipilih melalui pemilu
b.Presiden dan Kementrian Negara
Presiden dibantu menteri-menteri dalam menjalankan tugas
• Capres dan cawapres harus WNI
• Menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan presiden,dan bertanggung jawab kepada presiden
• Presiden dan wapres dapat diberhentikan atas usul DPR
• Syarat menjadi Presiden dan wapres diatur dalam UU
Anggota DPR dipilih melalui pemilu Susunan DPR ditetapkan dengan UU Tugas DPR :
1. Bersidang setahun sekali2. Membentuk UU3. Membahas RUU bersama presiden
Hak DPR:menyatakan pendapat,budgetinterpelasi,angket,mengajukan pertanyaan,menyampaikan usul dan pendapat,imunitas
Anggota DPD dipilih melalui pemilu Jumlah anggota DPD tidak boleh lebih
banyak dari DPR DPD bersidang setahun sekali DPD mengajukan RUU ttg otonomi
daerah,dll kepada DPR DPD melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan UU ttg otonomi daerah,dll Menyampaikan hasil pengawasannya
kepada DPR
Sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR,DPD,Presiden dan wapres,DPRD
Pemilu dilaksanakan secara langsung,umum,rahasia,bebas,rahasia,jujur,adil
Pemilu diadakan 5 tahun sekali Ketentuan lebih lanjut diatur dalam UU
f.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK bertugas mengelola keuangan negaraHasil pemeriksaan keuangan negara
diserahkan kepada DPR,DPD,DPRD,lalu ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan sesuai UU
Anggota BPK dipilih DPR memperhatikan pertimbangan DPD,dan diresmikan Presiden
BPK berkedudukan di ibukota dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
Ketentuan lebih lanjut diatur dengan UU
g.Mahkamah Agung (MA)
Merupakan peradilan tingkat kasasi,berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU
Calon hakim agung diusulkan komisi yudisial ke DPR,lalu ditetapkan presiden
Ketua dan wakil ketua dipilih hakim agung Susunan dan keanggotaan MA diatur UU Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan
presiden Susunan dan keanggotaan Komisi Yudisial
diatur UU
Mengadili tingkat pertama dan terakhir Kewenangannya :
1.Memutuskan sengketa kewenangan yg diberikan UUD2.Memutuskan pembubaran parpoldst
Kewajiban : memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan wapres menurut UUD
Memiliki 9 orang hakim yang ditetapkan presiden
Sebagai usaha pertahanan dan keamanan negara
TNI bertugas mempertahankan,melindungi,memelihara keutuhan serta kedaulatannegara
Kepolisian NKRI bertugas menjaga kea-manan dan ketertiban masyarakat,penyi-dik dan penyelidik kasus kejahatan
Setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas harus sesuai UUD
Jika timbul permasalahan dalam pelaksa- naan tugas,harus diselesaikan secara konstitusional
Mekanisme dan hubungan kerja telah diatur sehingga terjalin hubungan siner- gis antar lembaga dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia
Manfaat partai politik dan organisasi kemasyarakatan:1. Kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan negara2. Menghimpun aspirasi rakyat untuk di-
sampaikan kepada lembaga perwakilan rakyat3. Wahana untuk merekrut calon-calon
pemimpin bangsa
Perilaku parpol dalam menyampaikan aspirasi politik harus secara konstitusional,tidak melakukan provokatif,anarkis,destruktif,dll
Menyelesaikan suatu kasus penyim-pangan dalam berpolitik harus secara hukum.
3.PERILAKU KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Sebagai warga negara,perilaku kita
harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
Dalam menyelesaikan masalah, kita menghindari hal-hal seperti main hakim sendiri, kekerasan, kesewenang-wenangan,dsb
Sebagai warga negara kita juga harus berperilaku konstitusional,seperti :1. Memberi saran dan kritik kepada peme- rintah melalui wakil rakyat2. Memperjuangkan hak asasi secara san- tun,mendahulukan kewajiban,dan tidak melanggar hak asasi orang lain3. Terhadap perlakuan tidak adil dari pe- merintah,dalam melakukan upaya hu- kum harus dengan musyawarah dan menaati hukum yang berlaku
4. Membiasakan memberi daripada me- minta sesuatu5. Siap membela negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara6. Menghormati keputusan lembaga nega- ra, dan menghargai hasil karya orang lain