bab 4 sumber pendanaan dan mekanisme pencairan dana_edit

BAB 4SUMBER PENDANAAN DAN

MEKANISME PENCAIRAN DANA

4.1.SUMBER DANA

Dana untuk PPIP berasal dar i :

a . Dana Pemer intah (APBN) untuk membiayai BLM, gaj i dan pelat ihan fas i l i ta tor ser ta operasional Satker Provins i dalam pengendal ian dan pengawasan yang tera lokasi d i DIPA SNVT di t ingkat provins i .

b . Dana Pemer intah Provins i (APBD) sebesar 1% dar i to ta l BLM yang d i ter ima untuk membiayai operasional T im Pelaksana Provins i dalam penyelenggaraan program yang tera lokasi d i DIPA SKPD di

Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanPedoman Pelaksanaan

t ingkat Provins i . c . Dana Pemer intah Kabupaten (APBD) minimal sebesar 5%

dar i to ta l BLM yang d i ter ima untuk membiayai operasional Satker , T im Pelaksana Kabupaten dalam pengendal ian dan pengawasan yang tera lokasi d i DIPA SKPD di t ingkat Kabupaten;

d. Dana swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan musyawarah dan rembug-rembug desa, pemel iharaan dan pengembangan manfaat in f rastruktur yang d ibangun mela lu i PPIP.

4.2.PENERIMA DANA BLM

1. Pener ima dana BLM untuk pembangunan inf rastruktur pedesaan adalah masyarakat desa yang nama desanya termasuk dalam daf tar Desa Sasaran PPIP 2011 yang d i tetapkan o leh Menter i Peker jaan Umum.

2. Jumlah dana untuk t iap desa sasaran d i tetapkan sebesar Rp 250 juta. Dana in i sudah termasuk dana operasional OMS sebesar Rp 5 ju ta untuk melaksanakan pers iapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

4.3.MEKANISME DAN PROSES PENCAIRAN DANA

Mekanisme Pencairan Dana

Penyaluran dan pencairan dana kegiatan PPIP di lakukan mela lu i mekanisme sebagai ber ikut :

a. Dana BLM kegiatan PPIP disalurkan ke masyarakat mela lu i rekening OMS.

b. Ketua OMS bersama bendahara d iwaj ibkan membuka rekening bantuan dana sosia l d i Bank Umum terdekat dengan lokasi desa atas nama OMS [Nama Desa] .

c . OMS menyampaikan foto kopi buku rekening kepada PPK

Bab 4. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pencairan Dana Halaman 40

BOX 4.1Dana operasional untuk biaya perjalanan OMS, pembelian ATK, materai, papan informasi, papan proyek, pelaporan, dokumentasi. Dana ini tidak diperuntukkan sebagai honor OMS, Kader desa, dan pelaku program lainnya.


Pembangunan Inf rastruktur Perdesaan Satker Pembangunan Inf rastruktur Permukiman Kabupaten;

d. Masing-masing pejabat Satker yai tu Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguj i Pembebanan dan Penandatangan SPM, Bendahara, menyampaikan nama dan spesimen tanda tangan ser ta menyampaikan cap d inas instansi penerbi t SPM kepada KPPN setempat;

e. Kontrak ker ja d i tandatangani o leh PPK Pembangunan Inf rastruktur Perdesaan Satker Pembangunan Inf rastruktur Permukiman Kabupaten dengan OMS;

f . Pencairan dana untuk pembayaran Kegiatan PPIP di lakukan sete lah KPPN setempat mener ima Surat Per intah Membayar (SPM) dar i Satker Pembangunan Inf rastruktur Permukiman Kabupaten dengan ketentuan sebagai ber ikut : Tahap per tama (sebesar 40% dar i n i la i kontrak) dengan

melampirkan: Kontrak Ker ja dan fotokopi buku rekening bank mi l ik

OMS; Rencana penggunaan dana; Kui tansi tagihan tahap I ; Foto kopi rekening KPP yang sudah ter is i dana O&P

tahap I . Tahap kedua (sebesar 30% dar i n i la i kontrak) apabi la

kemajuan f is ik pelaksanaan kegiatan te lah mencapai min imal 30%, dengan melampirkan: Laporan kemajuan f is ik ; Rencana penggunaan dana tahap I I ; Kui tansi tagihan tahap I I ; Foto kopi rekening KPP yang sudah ter is i dana O&P

tahap I I Tahap ket iga (sebesar 30% dar i n i la i kontrak) apabi la

kemajuan f is ik pelaksanaan kegiatan te lah mencapai min imal 60%, dengan melampirkan: Laporan kemajuan f is ik ; Rencana penggunaan dana tahap I I I ; Kui tansi tagihan tahap I I I ; Bukt i setoran dana O&P tahap I I I . Foto kopi rekening KPP yang sudah ter is i dana O&P

tahap I I Ig . Satker /PPK-PIP Kabupaten dapat melakukan penangguhan

pencairan dana (untuk pencairan tahap I I dan I I I ) j ika ter jadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan ataupun dana d i lapangan sampai dengan penyelesaian permasalahan o leh lembaga pengawasan fungsional ( Inspektorat Jenderal dan/atau BPKP);

h. PPK di t ingkat Kabupaten mengajukan Surat Per intah



Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pejabat Penanda tangan SPM yang d i lengkapi dengan: Dokumen Kontrak/SPK asl i yang mencantumkan nomor

rekening masyarakat ; Ber i ta Acara Pemer iksaan Hasi l Peker jaan atau Ber i ta

Acara Penyelesaian Peker jaan; Pakta Integr i tas t ingkat desa; Rencana penggunaan dana yang te lah d iver i f ikas i o leh

Fasi l i ta tor Masyarakat dan d iketahui o leh TAMK; Laporan kemajuan f is ik dan keuangan yang te lah

d i tandatangani o leh Fasi l i ta tor Masyarakat ; Ber i ta Acara Pembayaran; Kui tansi yang d isetu ju i o leh PA/Kuasa PA/Pejabat yang

d i tunjuk; Ringkasan kontrak; Bukt i pendukung, berupa Buku Laporan Har ian

Pelaksanaan Kegiatan, Buku Kas Tingkat Desa, foto kopi Buku Rekening Bank, dan Bukt i pengeluaran (nota-nota) untuk pencairan tahap I I dan I I I .

i . PA/Kuasa PA melakukan pencatatan pener imaan SPP-LS dalam buku pengawasan pener imaan SPP-LS dan menyerahkan tanda ter ima SPP-LS ser ta melakukan pemer iksanaan terhadap: kelengkapan berkas SPP-LS; keabsahan dokumen pendukung SPP-LS; ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagihan t idak melampaui batas pagu anggaran;

pencapaian tu juan/sasaran kegiatan sesuai dengan spesi f ikasi teknis yang te lah d i tetapkan dalam kontrak;

kebenaran atas hak tagih, yang menyangkut p ihak yang d i tunjuk untuk mener ima pembayaran, n i la i tagihan yang harus d ibayar (prestas i ker ja yang harus d ibayar sesuai dengan spesi f ikasi teknis yang tercantum dalam kontrak) , jadwal waktu pembayaran (yang tercantum dalam DIPA dan spesi f ikasi teknis dalam kontrak) .

j . PA/Kuasa PA menerbi tkan Surat Per intah Membayar (SPM) rangkap 3 ( t iga) yang d i laksanakan o leh Pejabat Penandatangan SPM dengan lembar kesatu dan kedua


BOX 4.2Informasi yang terdapat dalam SPP-LS memuat:

Nomor dan Tanggal DIPA yang dibebankan;Nomor dan Tanggal Kontrak;Jenis/lingkup pekerjaan, Jadwal penyelesaian pekerjaan;Nilai pembayaran yang diminta;Identitas penerima pembayaran (Nama orang/perusahaan,

alamat, nomor rekening dan nama Bank); sertaTanggal dan jatuh tempo pembayaran


disampaikan kepada KPPN Pembayar, dan lembar ket iga sebagai per t inggal pada kantor satuan ker ja yang bersangkutan;

k. Dalam penyusunan SPM, satu desa untuk satu SPM, hal in i agar memudahkan dalam laporan pengelo laan administ ras i keuangan;

l . KPPN menerbi tkan Surat Per intah Pencairan Dana atau SP2D yang d i tu jukan kepada kantor cabang Bank Indonesia/bank pemer intah yang te lah d i tunjuk. Penerbi tan SP2D pal ing lambat dalam waktu 1 (satu) har i ker ja sejak d i ter imanya SPM secara lengkap. Apabi la berkas SPM t idak memenuhi persyaratan, pengembal ian SPM di lakukan pal ing lambat 1 (satu) har i ker ja sejak d i ter imanya SPM.

Pengembal ian Dana

Apabi la d i jumpai penyelewengan dana o leh pelaku kegiatan, maka waj ib mengembal ikan dana BLM kepada masyarakat setempat untuk d igunakan dalam kegiatan program.

Mekanisme pencairan dana tergambar pada Gambar 4-1 ber ikut .



Kementerian Keuangan

DIPAPUSAT

Satker PPIP Pusat:Kegiatan:- Administrasi Operasional

- Pembinaan Teknis- Pengendalian

DIPAPROVINSI

DIPAKABUPATEN

Satker PIP Provinsi:Kegiatan:- Administrasi Operasional

- Koordinasi dan Manajemen- Pengendalian

Satker PIP Kabupaten:Kegiatan:- Administrasi Operasional

- Koordinasi- BLM

Pokmas/OMS/LKD

PUSAT

PROPINSI

KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN

DESA

BANK

KPPN

KPPN

KPPN

Perintah Pencairan Dana

Pencairan Dana

PengajuanPencairan Dana

Gambar 4-1. Mekanisme Arus Dana Dan Pencairan


bab 4 sumber pendanaan dan mekanisme pencairan dana_edit

Documents