bab 4 ( tugas kwn )

RANGKUMAN BUKU KWN

TAHUN 2008/2009

FERRY ARIFIADI ( 140210080013)GANI ABDILLAH (140210080043)

DANI DESFIAN (140210080027)DORRIS SINANGGOLAN

(140210080093)WAHYU KUSUMA (140210080101)

TUGAS INI DISUSUN OLEH:

BAB I

PENDAHULUAN

PANCASILA SEBAGAI DASAR ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas masalah baik dan buruk. Ranah pembahasannya meliputi kajian praksis dan refleksi filsafati atas moralitas secara normatifAktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercemin dalam sila – silanya, yaitu: Sila pertama: menghormati setiap orang atau warga

negara atas berbagai kebebasannya dalam mengabut agama dan kepercayaannya masing – masing

Sila kedua : menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi ( personal ) utuh “sebagai manusia”


• Sila Ketiga : bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi – segmentasi atau primordialisme sempit

• Sila Keempat : kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan

• Sila Kelima : membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mencakup kesamaan derajat dan pemerataan

Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan


bermasyarakat dan berbangsa, dan bernegara diberdayakan melalui kebebasan akademik yang terikat pada susila akademik, yaitu:• Curiosity : terus menerus mempunyai keinginan

untuk mengetahui hal – hal baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan

• Wawasan : bahwa nilai – nilai etika sebagai norma dasar badi kehidupan suatu bangsa

• Terbuka : Bahwa kebenaran ilmiah adalah sesuatu yang tentatif, bahwa kebenaran ilmiah bukanlah sesuatu yang hanya sekali ditentukan


• Open Mindedness: rela dan dengan randah hati ( modest ) bersedia menerima kritik dari pihak lain terhadap pendirian atau sikap intelektualnya

• Jujur : menyebutkan setiap sumber atau informasi yang diperoleh dari pihak lain dalam mendukung sikap dan pendapatnya

• Independen: bertanggung jawab atas sikap dan pendapatnya, serta bebas dari tekanan

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRASI BERKEADABAN

Secara normatuf, pendidikan kewargamegaraan memperoleh dasar legalitasnya dalam pasal 3 Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan:”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”UU No. 20 Tahun 2003 membrikan rumusan tentang Visi Indonesia Tahun 2020 berupa masyarakat warga

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRASI

BERKEADABAN

yang berkeadaban ( Civil Society, masyarakat madani ) yang hendak diwujudkan melalui Pendidikan NasionalSecara ideal Pendidikan Kewarganegaraan memegang peran untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai warga negara Indonesia yang berkepribadian mantap serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan

BAB II

FILSAFAT PANCASILA

NEXT

PRINSIP – PRINSIP FILSAFAT PANCASILA

PRINSIP – PRINSIP FILSAFAT PANCASILA DITINJAU DARI KAUSAL

ARISTOTELES

KAUSA MATERIALI

S

KAUSA FORMALIS

KAUSA EFISIENSI

KAUSA FINALIS

PRINSIP – PRINSIP FILASAFAT PANCASILA

Inti atau esensi sila – sila Pancasila meliputi:• Tuhan, yaitu sebagai kausa prima• Manusia, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk

sosial\• Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri• Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama

dan bergotong royong• Adat, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri

dan orang lain yang menjadi haknya

HAKIKAT NILAI – NILAI PANCASILA


DIJADIKAN PANGKAT TOLAK PELAKSANAAN

PENGAMATAN SUBJEKTIF

PENGAMATAN OBJEKTIF


Pengamatan secara objektif yaitu pengamatan di bidang kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan , yang penjelasannya berupa suatu perangkat ketentuan hukum yang secara hierarki berupa pasal UUD, ketetapan MPR, undang - undang organikdan peraturan – peraturan pelaksanaan lainnyaPengamatan secara subjektif, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh manusia individu al, baik sebagai pribadi maupun sebagai wargavmasyarakat ataupun sebagai pemegang kekuasaan yang penjelmaannya berupa perubahan tingkah laku dan sikap dalam kehidupan sehari – hari

PENGERTIAN FILASAFAT PANCASILA

Filsafat berasal dari bahasa Yunani, “Philein” yang berarti cinta dan “Soplud” yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan, ataub mencintai kebenaran / pengetahuanMenurut Ruslan Abdulgani bahwa Pancasila merupakan filsafat tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya, yaitu sila – sila pancasila merupakan satu kesatuan hukum yang bulat dan utuh sebagai suatu totalitas. Dengan pengertian lain , apabila tidak bulatan utuh akan satu sila dengan sila lainnya terpisah – pisah, maka itu bukan pancasila


Cabang – cabang filsafat meliputi:• Epistemologi (tempat pengetahuan)• Estika (Filsafat Moral)• Estetika ( Filsafat seni)• Metafisika ( membicarkan tentang segala sesuatu

dibalik yang ada )• Politik• Filsafat agama• Filsafat ilmu• Filsafat Pendidikan


• Filsafat Hukum• Filsafat sejarah• Filsafat matematika• Kosmologi ( membicarakan segala sesuatu yang ada

yang teratur )

KAJIAN FILSAFAT PANCASILA

FILSAFAT PANCASILA

ONTOLOGIS EPISTEMOLOGI AKSIOLOGI

KAJIAN FILASAFAT PANCASILA

Kajian ontologis : Secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya mengetahui hakikat dasar dari sila – sila Pancasila. Menurut Notonegoro, habitat dasar entologis Pancasila adalah manusia karena manusia merupakan sujek hukum pokok dari sila – sila PancasilaKajian Epistemologis : Kajian Epistemologis Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan


Menurut Titus (1984:20) terdapat tiga persoalan yang mendasari dalam epistemologi, yaitu:• Tentang sumber pengetahuan manusia• Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia,

serta• Tentang watak pengetahuan manusia

Epistemologi pancasila sebagai suatu objek kajian pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber – sumber pengetahuan pancasila dan susunan pengetahuan pancasila


Kajian Aksiologi filsafat pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang pancasila karena sila 0sila pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan aksiologis, maka nilai – nilai yang terkandung di dalamnya pada hakikatnya adalah suatu kesatuan

FILASAFAT PANCASILA DALAM KONTEKS PKn

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan pada nilai – nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan keadilan

BAB III

IDENTITAS NASIONAL

LATAR BELAKANG IDENTITAS NASIONAL

Pada situasi dan kondisi pada saat ini, Indonesia tidak hanya mengalami krisis identitas melainkan krisis disegala dimensiSituasi Indonesia semacam ini menimbulkan adanya masalah terorism dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kehalusan budi, sopan santun dalam sikap dan perbuatan, kerukunan, dan toleransi serta solidaritas sosial, idealisme, dan sebagainya telah hilang hanyut dilanda oleh derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang penuh paradoks

LATAR BELAKANG IDENTITAS NASIONAL

Trust atau kepercayaan diantara sesama baik vertikal maupun horizontal telah lenyap dalam kehidupan bermasyarakat. Identitas nasional kita dilecehakan dan dipertanyakan eksistensinya

PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Kata “identitas” berasal dari bahasa inggris identity yang memiliki pengertian harfiah ciri – ciri, tanda – tanda, atau jati diri yang melekat pada diri seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lainDalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri atau negara sendiriKata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok – kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan – kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama,

PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

dan bahasa, maupun nonfisik seperti keinginan, cita – cita dan tujuanIdentitas nasional adalah manifestasi nilai – nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam astu kesatuan bangsa Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh”Bhineka Tunggal Ika” sebagai dasar dan arah perkembangannya

UNSUR - UNSUR IDENTITAS NASIONAL

Suku Bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif ( ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan umur dan jenis kelaminAgama: bangsa Indonesia dikenal sebagai negara yang agamis. Agama – agama yang berkembang di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu ChuKebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat – perangkat atau model – model pengetahuan yang

UNSUR - UNSUR IDENTITAS NASIONAL

secara kolektif digunakan oleh pendukung – pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapiBahasa: merupakan sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur – unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antarmanusia

PAHAM NASIONALISME KEBANGSAAN

Paham nasinalisme atau paham kabangsaan adalah sebuah situasi kejiwaan ketika kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung pada bangsa dan negara atas nama sebuah bangsaPaham nasional atau paham kebangsaan terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial sebagaimana yang dikatakan oleh Larry Diamond dan Marc F. Plattner bahwa para penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakkan retorika antikolonialisme dan antiimperialisme

PAHAM NASIONALISME KEBANGSAAN

Munculnya paham nasionalisme di Indonesia tidak bisa dilepaskan pada situasi sosial politik dekade pertama abad ke -20 yang pada saat semangat menentang kolonialisme Belanda mulai bermunculan di kalangan pribumiMenurut penganutnya, paham nasionalisme Indonesia yang disampaikan oleh Soekarno bukanlah nasionalisme yang berpikiran sempit, sekadar meniru dari barat, atau Chauvism, tetapi bersifat toleran, bercorak ketimuran, dan tidak agresif sehingga kosep nasionalisme yang diusulkan oleh Soekarno berkembang paradigmanya hingga menjadi identitas nasional

REVITALISASI PANCASILA SEBAGAI PEMBERDAYAAN IDENTITAS NASIONAL

Revitalisasi Pancasila sebagaimana manifestasi Identitas nasional pada gilirannya harus diarahkan pula pada pembinaan dan pngembangan moral. Moralitas Pancasila akan menjadi tanpa makna dan hanya akan menjadi sebuah karikatur apabila tidak disertai dukungan suasana kehidupan di bidang hukum secara kondusifDalam merevitalisasi Pancasila sebagai manifestasi Identitas Nasional, penyelenggaraan MPK hendaknya dikaitkan dengan wawasan spiritual, akademis, kebangsaan, dan mondial


Revitalisasi sebagai manifestasai Identitas Nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan serta dieksplorasikan dimensi – dimensi yang melekat padanya, yang meliputi realitas, idealitas,a dan fleksibilitas dalam Pancasila itu sendiriMelalui revitalisasi Pancasila sebagai wujud pemberdayaan Identitas nasional, indentitas nasional dalam alur rasional akademik tidak saja diajarkan secara tekstual tetapi juga segi kontekstualnya dieksplorasikan sebagai referensi kritik sosial terhadap berbagai


penyimpangan yang melanda pada masyarakat pada zaman iniLetak arti pentingnya MPK dalam kerangka pendidikan tinggi untuk mengembangkan dialog budaya dan budaya dialog untuk mengantarkan lahirnya generasi penerus yang sadar dan terdidik dengan wawasan nasional yang menjangkau jauh ke masa depan (Wibisono Koento:2005)

BAB 4

HAK DAN KEWAJIBAN

WARGA NEGARA SERTA

HAM

PENGERTIAN BANGSA DAN NEGARA

Bangsa adalah orang – orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri.Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud,hlm. 89).Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensinya.

SYARAT BERDIRINYA SUATU NEGARA

Penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili dan menyatakan diri ingin bersatuWilayah, yaitu batas teritorial yang jelas atas darat, laut, dan udara di atasnyaPemerintah, yaitu organisasi utama yang bertindak menyelenggarakan kekuasaan, fungsi – fungsi, dan kebijakan dalam mencapai tujuanKedaulatan, yaitu supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi negara lain, serta negara memperoleh pengakuan dunia internasional

FUNGSI DAN SIFAT NEGARA

Negara memiliki sifat – sifat yang membedakannya dengan organisasi lain, yaitu sifat memaksa. sifat monopoli, dan sifat totalitasSecara umum, setiap negara memiliki 4 fungsi utama bagi bangsanya, yaitu1. Fungsi Pertahanan dan keamanan2. Fungsi pengaturan dan ketertiban3. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran4. Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban

PENGERTIAN PENDUDUK DAN WARGA NEGARA

Penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia ( Pasal 26 ayat 2 UUD 1945 )Warga negara adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai warga negara ( Pasal 26 ayat 1 UUD 1945)Menurut Undang – Undang No.62/1958, Warga Negara Republik Indonesia adalah orang – orang yang berdasarkan perundang – undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia

PENGERTIAN PENDUDUK DAN WARGA NEGARA

Warga dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu bangsaBerdasarkan pasal 28 E Ayat 1 UUD 1945, orang – orang yang tinggal dalam suatu wilayah dapat diklasifikasikan menjadi:1. Penduduk, yaitu yang memiliki domisili atau tempat

tinggal tetap di wilayah negara itu, yang dapat dibedakan warga negara dan warga negara asing

2. Bukan penduduk, yaitu orang – orang asing yang tinggal sementara dalam suatu negara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara

ASAS KEWARGANEGARAAN

Asas Kelahiran :penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang

Asas Keturunan :pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunanAsas Perkawinan :status perkawinan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang memiliki asas

kesatuan hukumUnsur Pewrganegaraan: Kewarganegaraan berasal dari

pengajuan menjadi waga dari suatu negara

PROBLEM STATUSKEWARGANEGARAAN

Apatride, yaitu seseorang tidak mendapatkan kewarganegaraan karena orang tersebut lahir di sebuah negara yang menganut asas ius sanguinisBipatride, yaitu seseorang akan mendaptkan dua status kewarganegaraan apabila orang tersebut berasala dari orang tua yang negara asalnya menganut asas sanguinis sedangkan ia lahir di suatu negara yang menganut asas ius soliMultipartide, yaitu seseorang ( penduduk ) yang tinggal di perbatasan antar dua negara

PROBLEM STATUSKEWARGANEGARAAN

Menurut UUD No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan bangsa Indonesia dinyatakan bahwa untuk memperoleh kewarganegaraan adalah sebagai berikut.• Karena kelahiran• Karena pengangkatan• Karena dikabulkan permohonan• Karena Pewarganegaraan• Karena perkawinan• Karena turut ayah dan ibu• Karena Pernyataan

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SERTA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar mampu menjaga harkat dan martabatnya, dan keharmonisan lingkunganHak asasi manusia perlu mendapat jaminan perlindungan dari negara melalui pernyataan tertulis yang harus dimuat dalam UUD negaraPernyataan negara sesuai dengan pasal 1 Ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa negara, hukum dan pemerintah, serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia

HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia adalah hak – hak yang meekat pada diri manusia, tanpa hak – hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia (Tilaar:2001)Ruang lingkup HAM meliputi : • Hak pribadi : hak persamaan hidup, kebebasan,

keamanan, dan lain – lain• Hak Hak milik pribadi dalam kelompok sosial tempat

seseorang berada• Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta

dalam pemerintahan• Hak – hak yang berkaitan dengan ekonomi dan

pemerintahan

HAM PADA TATARAN GLOBAL

HAM menurut konsep Negara – negara Barat• Ingin menin:ggalkan konsep Negara – negara Barat• Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, negara

sebagai koordinator dan pengawas• Filosofi dasar : hak asasi tertanam pada individu

dasar• Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negaraHAM menurut konsep sosialis:• Hak asasi hilag dari individu dan terintegrasi dalam

masyarakat• Hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada


Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi mengendaki

HAM menurut konsep bangsa – bangsa Asia – Afrika:• Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama /

sesuai dengan kodratnya• Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya

penghormatan utama terhadap kepala keluarga• Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut

tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat


HAM menurut konsep PBB:• HAM menurut konsep PBB didasarkan pada Universal

Declaration of Human Right” yang menjelaskan tentang hak – hak sipil, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan yang dinikmati manusia di dunia yang mendorong penghargaan terhadap hak asasi manusia

• Sejak tahun 1957 konsep HAM dilengkapi dengan 3 perjanjian: Hak ekonomi sosial dan budaya, Perjanjian internasional tentang sipil dan politik, serta protokol opsional bagi perjanjian hak sipil dan perjanjian internasional

HAM DI INDONESIA: PERMASALAHAN DAN PENEGAKANNYA

Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak – hak sipil, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya ( Wirayuda:2005) HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu Pembukaan UUD 1945 (alinea 1 ), Pancasila sila ke -4, Batang tubuh UUD 1945( Pasal 27,29, dan , 30), UU No 39/1999 tentang HAM, dan UU No.23/2006 tentang pengadilan HAM.

HAM DI INDONESIA: PERMASALAHAN DAN PENEGAKANNYA

Program penegakan hukum dan HAM (PP No. 7 tahun 2005 ) meliputi pembatasan korupsi, anti terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat – obat berbahaya.

BAB V

DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI


Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos ( artinya rakyat) dan kratos ( artinya pemerintahan ), Jadi menurut asal katanya demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukanABRAHAM Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ( is a government of people by the people and for the people)

Jenis – jenis demokrasi:• Demokrasi berdasarkan cara penyampaian

pendapatnya terbagi ke dalam: Demokrasi Langsung, Demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan, Referendum wajib, Referendum tidak wajib, Referendum Konsultatif

• Demokrasi berdasarkan titik prioritasnya terbagi ke dalam: demokrasi Formal, Demokrasi Material, Demokrasi Campuran

• Demokrasi berdasarkan prinsip ideloginya dibagi kedalam: demokrsai Liberal, demokrasi Rakyat


• Demokrasi berdasarkan wewang dan hubungan antar alat kelengkapan negara dibagi kedalam: Demokrasi sistem parlementer, demokrasi presidensial

Ciri – ciri demokrasi antara lain:• Keputusan diambil berdasarkan keputusan suara

terbanyak• Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan

bersama, kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu atau golongan

• Kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat, serta

• Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara


• Kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat, serta

• Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara

Demokrasi yang diterapkan dalam ketatanegaraan Indonesia ada 3, yaitu:• Demokrasi Liberal, yang telah dipraktikan pada masa

berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949)


• Demokrasi Pancasila terpimpin yang telah dipraktikan pada saat Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959

• Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru• Demokrasi Pancasila terpimpin yang telah dipraktikan

pada saat Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959

• Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru


BAB VI

RULE OF LAW

LATAR BELAKANG RULE OF LAW

Rule of Law adalah suatu doktrin yang mulai muncul pada abad ke 19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasiRule of Law merupakan konsep tentang common law tempat segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egilitarianRule of Law lahir untuk mengambil alih dominasi yang dimiliki oleh kaum gereja, ningrat, kerajaan, serta menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi di mana rule of law ini lahir

PENGERTIAN DAN LINGKUP RULE OF LAW

Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 Pengertian Rule of Law ada 2(dua), yaitu pengertian secara formal ( in the formal sense ) dan pengertian secara hakiki/ materiil ( ideological sense). Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi ( organized public power), misalnya negaraSecara hakiki, Rule of Law terkait dengan penegakan rule of Law karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk ( just and unjust law ).

PRINSIP – PRINSIP RULE OF LAW DI INDONESIA

Prinsip Rule of Law di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945 yang menyatakan: a. Bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa,...karene tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, b. .....kemerdekaan indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, c. ......untuk memajukan kesejahteraan umum,... dan “keadilan sosial”; d. .....disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu ”Undang – Undang Dasar Negara Indonesia”; e. “.....kemanusiaan yang adil dan beradab”; serta f. ……serta dengan mewujudkan suatu “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia

PRINSIP – PRINSIP RULE OF LAW DI INDONESIA

Prinsip –prinsip Rule of Law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia, juga keadaan sosial sehingga pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negaraInti dari Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat , terutama keadilan sosial

PRINSIP – PRINSIP RULE OF LAW DALAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHANPrinsip – prinsip Rule of Law secara hakiki ( materiil ) erat hubungannya dengan “the enforcement of the rules of law” dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penegakan hukum dan impelementasi prinsip –prinsip rule of LawBerdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian, menunjukkan bahwa keberhasilan”the enforcement of the rules of law” bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa ( Sunarjati Hartono, 1982 )

PRINSIP – PRINSIP RULE OF LAW DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Secara kuantitatif, praturan perundang –undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of Law belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat

STRATEGI PELAKSANAAN RULE OF LAW

Untuk mewujudkan pelaksanaan rule of law berjalan secara efektif , perlu dikembangkan hukum progesif yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik yang memihak pada kekuasaan seperti yang selama ini terjadi ( Satjipto Rahardjo:2004)Asumsi dasar hukum progresi bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya merupakan institusi yang absolut dan final, hukum selalu berada di dalam proses untuk terus menerus ’menjadi’ ( Law as process, law in the making )

STRATEGI PELAKSANAAN RULE OF LAW

Arah dan watak hukum yang dibangun harus berada dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia , artinya bahwa bangsa Indonesia bangsa Indonesia harus berani mengangkat “Pancasila” sebagai alternatif dalam membangun “negara berdasarkan hukum” versi Indonesia sehingga dapat menjadi “rule of moral” atau “rule of Justice” yang bersifat ke-Indonesiaan

BAB VII

GEOPOLITIK INDONESIA


• Geopolitik : Gabungan dari geo dan politik, geo berarti bumi dan politik diartikan sebagai dasar bangsa untuk mementukan alternatif kebijakan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

• Geopolitik merupakan pengetahuan dasar untuk menentukan kebijakan politik yang didasari konsentrasi keadaan fisik geografi saja

• Geopolitik di Indonesia dinamakan wawasan nusantara,dengan alasan:1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan2. indonesia berada diantara 2 benua (Asia & Australia) dan 2 lautan (India & Pasifik)3.Wilayah Nusantara berada digaris Khatulistiwa.

• Perkembangan teori geopolitik- Pada awalnya dikenal sebagai ilmu politik- Berkembang menjadi pengetahuana tentang sesuatu yang berhubungan dengan konsentrasi ciri khas negara yang bersangkutan

- Geopolitik berkembang menjadi konsep wawasan nasional bangsa.

• Beberapa Pandangan Para Pemikir Geopolotik1. Friedrich Ratzel (1844-1904)menyamakan negara sebagai mahluk hidup yang makin sempurna serta membutuhkan ruang hidup yang makin meluas karena kebutuhan2. karl Haushoferpada hakikatnya dunia dapat dibagi atas empat kawasan benua dan dipimpin oleh negara unggul,Pan Amerika, Pan Asia Timur, Pan Rusia India, Pan Eropa Afrika3. Sir Harlford (1869-1946)who rules east europe commands the hearthland,who rules the heartland commands the world,island,who rules the world island the world


Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori geopoliltik menjadi doktrin dasar bagi terbentuknya negara nasional yang kuat & tangguh sebagai doktrin dasar, ada 4 unsur yang perlu diperhatikan yaitu

1. Konsepsi Ruang merupakan aktualisasi dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup 2. konsepsi Frontier, yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan3. konsepsi politik kekuatan yang ingin menjelaskan tentang kehidupan bernegara4. konsepsi keamanan negara & bangsa yang kemudian melahirkan konsepepsi geostrategi5. Bangsa Indonesia wawasan bangsa Indonesia tersirat melalui UUD 1945 antara laina. Ruang hidup bangsa terbatas diakui internasionalb. Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga perdamaian c. Kekuatan bangsa untuk mempertahan eksistensi & kemakmuran rakyat


• Wawasan NasionalWawasan Nasional suatu bangsa terbentuk karena bangsa tersebut bangsa tersebut tinggal dalm suatu wilayah,yang diakui sebagai miliknya,untuk kehidupannya.

• Wawasan nasional Bangsa Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara yang merupakan implementasi perjuangan pengakuan sebagai negara kepulauan yang disesuakan dengan kemajuan

• Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara, yang secara umum didefenisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang Bhineka, serta lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

• Peranan Wawasan Nusantara- mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan, yang serasi dan selaras pada segenap aspek kehidupan nasional- menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungan- menegangkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional- merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamain


• Tantangan Bangsa Indonesia Akibat Deklarasi JuandaDengan adanya Deklarasi Juanda secara yuridis formal negara Indonesia menjadi utuh tidak terpecah lagi. Hal ini menimbulkan reaksi sebagi berikut

1. negara-negara ASEAN termasuk Australia dan kini Timor Leste;2. negara-negara yang berkepentingan terhadapusaha perikanan laut3. negara-negara maritim yang memiliki armada angkatan niaga besar; serta4. negara maritim besar,terutama negara adidaya,dalam rangka mencapai tujuan global


• Geopolitik dan Otonomi Daerah

Latar belakang Sentralisasi pelayanan rakyat/publik tidak mungkin dilakukan dari pusat saja. Oleh kartena itu, wilayah negara dibagi atas daerah besar dan kecil. Untuk keperluan itu diperlukan asas dalam mengelola daerah yang meliputi

• Desentralisasi pelayanan rakyat/publik. Adapun filsafat yang dianut adalah pemerintah daerah ada karena ada rakyat yang harus dilayani

• Dekonsentrasi: diselengarakan karena tidak semua tugas-tugas teknis pelayanan kepada rakyat dapat diselenggaran dengan baik oleh Pemerintah Daerah (kabupaten/kota). Dekonsentrasi terdiri atas fungsional(kanwil/kandep) dan terintegrasi (kepala wilayah).


GEOSTRATEGI INDONESIA

BAB VIII

• Pengertian GeostrategiGeostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konsentrasi geografi negara untuk menentukan kebijakan,tujuan,serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional

• Pengertian geostrategi Indonesiamerupakan strategi dalam memanfaatkan konsentrasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan,tujuan,dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia


• Perkembangan Konsep Geostrategi Indonesia• Pada awalnya digagas oleh Sekolah Staff Angkatan Darat (SESKOAD) Bandung pada

tahun 1962,yang berisi kajian pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi dikawasan Indinesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis

• Pada tahun 1965 lembaga ketahanan nasional terus mengembangkan konsep yang lebih maju

• Sejak tahun 1972 lembaga ketahanan nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategiIndonesia yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia

• Mulai tahun 1974 geostrategi indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagi kondisi,metode & doktrin dalam pembangunan nasional


• Geostrategi Indonesia sebagai geopolitik Indonsia memiliki 2 sifat pokok yakni:

• Bersifat daya tangkal• Bersifat developmental

- Ketahanan nasional sebagi perwujudan Geostrategi Indonesia1. Gagasan tanas oleh SESKOAD tahun 1960an,Tannas adalah pertahanan wilayah untuk seluruh rakyat 2. gagasan tannas oleh Lemhanas pada tahun 1963anadalah keuletan, baik yang datang dari kuar maupun dari dalam yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara, serta perjuangan nasioanal3. Gagasan tannas menurut GBHN 1978-1997Tannas adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi dinamis tiap aspek kehidupan


• Hakikat Ketahanan NasionalPada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara

• Sifat-Sifat Ketahanan Nasional1. manuggal2. mawas ke dalam3. kewibawaan4. berubah menurut waktu5. tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan6. percaya pada diri sendiri7. tidak bergantung pada pihak lain


• Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional1. Model Astragtramodel ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya

2. Model Morgenthaumodel ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra yang cukup banyak.Dalam analisisnya, Morgenthau menekankan pentinganya kekuatan nasional dibina dalam kaitannya dengan negara-negara lain


3. Model Alfred Thayer Mahan

Mahan dalam bukunya “The Influence Seapower on History”mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:a) Letak Geografisb) Bentuk atau Wujud Bumic) Luas Wilayahd) Watak nasional atau bangsae) Jumlah pendudukf) Sifat pemerintahan


4) Model ClineCline melihat suatu negara dari luar sebagai mana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya hubungan antarnegara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya, termasuk di dalamnya persepsi atau sistem penangkalan dari negara lain

• Komponen Strategi Astragatra1) Tigatrakomponen strategi trigatra ialah gatra geografi, sumber kekayaan alam, dan penduduk. Trigatra merupakan kelompok gatra yang tangible atau bersifat kehidupan alamiah2) Pancagatrakomponen strategi pancagatra adalah gatra ideologi, politik ekonomi,sosial budaya,dan pertahan keamanan. Pancagatra merupakan kelompok gatra yang intangible atau bersifat kehidupan sosial


• Hubungan Komponen Strategi AntargatraHubungan komponen strategi antargatra dalam trigatra dan pancagatra,serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim disebut hubungan (korelasi) dan ketergantungan (independency). Oleh karena itu, hubungan komponen strategi dalam trigatra dan pancagatra tersusun secara utuh menyeluruh (komprehensif integral) di dalam komponen strategi astagatra.


bab 4 ( tugas kwn )

Documents