Slide 1

PAJAK INTERNASIONAL

BAB 7PENGHASILAN ORANG PRIBADI dan PENGHASILAN LAINNYA

Dari perspektif model perjanjian penghindaran pajak berganda, penghasilan dari orang pribadi (personal services) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Penghasilan dari pekerjaan (income from employment) 2. Penghasilan dari kegiatan pekerjaan bebas(independent personal services)1. Penghasilan Orang Pribadi

Perpajakan internasional atas penghasilan dari pekerjaan (penghasilan sebagai karyawan) diatur dalam pasal 15 OECD Model dengan istilah income from employment.Ketentuan perpajakan internasional atas penghasilan dari pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 bahwa penghasilan dari pekerjaan yang diperoleh oleh orang pribadi hanya dikenakan pajak dinegara domisilinya, kecuali orang pribadi tersebut melakukan pekerjaan dinegara lain.1.1 Income from Employment

Beberapa kesalahan umum dalam melakukan intepretasi pasal 15 sebagai berikut :

1. Karyawan tidak akan pernah dikenakan pajak dinegara sumber kecuali kehadiran karyawan itu paling sedikit 183 hari. Hal yang benar adalah seseorang akan dikenakan pajak dinegara sumber meski baru satu hari kehadirannya di negara sumber jika pihak pemberi kerja (employer) yang memberikan penghasilan adalah merupakan subjek pajak dalam negeri di negara sumber.Lanjutan...

Menyamakan aturan 183 hari dalam pasal 15 dengan ketentuan perpajakan domestik terkait dengan status subjek pajak dalam negeri yang juga memuat ketentuan 183 hari. Sebagai contoh, ketentuan domestik negara sumber mengatur jika seseorang menjadi subjek dalam negeri jika tinggal dinegara sumber paling sedikit selama 183 hari.

Lanjutan...

Rumusan batasan minimal 183 hari dalam pasal 15 ayat (2) OECD Model 2008 berbeda dengan rumusan lama di OECD Model tahun 1977. Perubahan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dengan cara tinggal di suatu tahun pajak kurang dari 183 hari dan selanjutnya tinggal kembali di negara yang sama di tahun berikutnya dengan periode kurang dari 183 hari.

Berdasarkan metode days of physical presence method, perhitungan 183 hari harus memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :

1. hari-hari berikut ini harus diperhitungkan sebagai bagian dari satu hari :a. Hari kedatanganb. Hari keberangkatanc. Semua hari lainnya yang dihabiskan di negara sumber.

2. hari yang dihabiskan untuk dua titik perjalanan di luar negeritidak diperhitungkan dalam perhitunngan 183 hari.

3. hari-hari dimana subjek pajak sebagai subjek pajak dalam negeri di negara sumber juga tidak seharusnya diperhitungkan dalam menghitung jangka waktu 183 hari.

4. berdasarkan poin 3, maka aturan 183 hari juga tidak berlaku bagi seseorang yang pindah kerja ke negara lain dan bekerja kembali ke negara semula.

1.2. Penghasilan Direktur Pasal 16 OECD Model memberikan hak pemajakan kepada negara domisili dan negara sumber atas penghasilan yang diterima oleh direktur.

1.3. Penghasilan Artis (Artistes) dan Olahragawan (Sportsman)Pasal 17 ayat (1) OECD dan UN Model memberikan hak pemajakan kepada negara sumber ketika para artis atau olahragawan melakukan pertunjukan ataupun pertandingan di negara sumber.

Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Interpretasi Rumusan Pasal 17 OECD Model

Pasal 17 ayat (1) berlaku khusus atau meng-override Pasal 7 dan Pasal 15Paragraf (3) OECD commentary atas Pasal17 menjelaskan bahwa pengertian artis mencangkup pihak-pihak yang menjalankan pertunjukan, aktor film, aktor televisi komersial.

Terkait dengan pengertian olahragawan, OECD Model tidak memberikan definisi.Meskipun istilah olahragawan tidak didefinisikan dalam rumusan OECD Model, tetapi pengertian olahragawan mencangkup juga olahraga mental, seperti biliar, snooker, catur, dan bridge.

Lanjutan

Perlakuan perpajakan atas tambahan penghasilan selain honor diatur sebagai berikut :Untuk mencegah upaya penghindaran pajak dengan menggunakan perusahaan tertentu didirikan di negara tax haven, maka ini diatur pada Pasal 17 ayat (2) OECD ModelPenghasilan dari iklan atau dari pihak sponsor yang berhubungan dengan pertunjukan ataupun penampilan di negara sumber, termasuk dalam cakupan Pasal 17

Honor yang diperoleh dari iklan umum dan komisi dari penjualan barang-barang cinderamata tidak tercakup dalam Pasal 17, tetapi termasuk dalam Pasal 7

Sedangkan, untuk pembayaran dari hak siar dan tayangan, masuk dalam pengertian royalti seperti yang diatur dalam Pasal 12 OECD Model

Penghasilan Pensiun (Pensions)

Terkait dengan penghasilan pensiun, Pasal 18 OECD Model hanya memberikan hak pemajakan kepada negara dimana penerima pensiun berdomisili.

Berbeda dengan Pasal 18 OECD Model, Pasal 18 UN Model memberikan dua alternatif, yang disebut sebagai Alternatif A dan Alternatif B sebagai berikut :1. Alternatif A Pasal 18 UN Model memberikan hak pemajakan kepada negara sumber apabila negara sumber memiliki hak pemajakan atas pembayaran pensiun dan pembayaran jaminan sosial lainnya kepada penerima pensiun jika pembayaran itu didasarkan pada skema publik yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial negara sumber.2. Alternatif B memberikan hak pemajakan atas penghasilan pensiun dan sejenisnya kepada negara sumber jika yang melakukan pembayaran pensiun itu adalah subjek pajak dalam negri dari negara sumber atau PE yang terdapat dinegara sumber.

1.5. Penghasilan Pegawai Pemerintah

Aturan umum terkait perpajakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai pemerintah suatu negara domisili yang melakukan pekerjaan di negara sumber maka hak pemajakan sepenuhnya diberikan kepada negara di mana pegawai pemerintah tersebut menjadi subjek pajak dalam negri ( negara domisili ). Perpajakan internasional atas penghasilan dari pegawai pemerintah diatur dalam Pasal 19 ayat ( 1) OECD. Untuk perlakuan yang konsisten, maka pasal 19 ayat (2) OECD memuat ketentuan yang sama atas penghasilan pensiun yang diterima oleh pegawai pemerintah.

1.6. Penghasilan Akademisi ( Profesor atau Guru )

Meskipun tidak dimuat dalam OECD Model dan UN Model, tetapi di beberapa perjanjian penghindaran pajak berganda yang dirumuskan oleh beberapa negara memuat aspek perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh profesor atau guru untuk kegiatan yang dilakukan di negara sumber. Sebagai contoh adalah Pasal 20 perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Jepang.Yang mana dalam rumusan Pasal 20 tersebut menjelaskan bahwa imbalan jasa yang diterima oleh seorang profesor atau guru terkait dengan kegiatan pengajaran atau riset hanya dikenakan pajak di negara domisili. Tidak dikenakannya pajak atas penghasilan profesor atau guru oleh negara sumber hanya berlaku untuk maksimum 2 tahun sejak tanggal kedatangan profesor atau guru tersebut dinegara sumber.

Kriteria yang harus dipenuhi dalam rumusan perbandingan perjanjian penghindaran pajak berganda Jepang-US agar penghasilan dari akademisi tidak dikenakan pajak di negara sumber, yaitu :Kedatangan di negara sumber bersifat temporerKegiatan penelitian tidak dilakukan untuk kepentingan orang pribadi atau kepentingan pribadi orang-orang tertentu. Akan tetapi, utnuk kegiatan pengajaran tidak menjadi masalah apabila dilakukan untuk kepentingan pribadi .

1.7. Penghasilan Pelajar dan Peserta Magang

Atas penghasilan yang diperoleh oleh pelajar dan peserta magang diatur dalam Pasal 20 OECD Model. Pasal tersebut memberikan hak pemajakan hanya kepada negara domisili. Namun ketentuan itu hanya berlaku jika pembayaran yang diterima oleh para pelajar dan peserta magang itu berasal dari luar negara tempat pelajar dan peserta magang berada.

1.8 pejabat diplomatik dan konsulat

Terkait dengan pejabat diplomatik dan konsulat, diatur dalam pasal 28 OECD Model atau pasal 27 UN Model. Pengaturan dalam OECD Model dan UN Model hanya untuk memastikan bahwa tidak ada ketentuan yang terdapat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang perpajakan dari pejabat diplomatik dan konsulat sebagaimana diatur dalam ketentuan umum dari hukum internasional atau ketentuan dari perjanjian internasional yang bersifat khusus.

Dalam rangka pengakuan hak-hak istimewa di bidang perpajakan yang didapat oleh pejabat diplomatik dan konsulat, paragraf 2 OECD Model Commentary atas Pasal 23 menyarankan untuk membuat ketentuan dan hak pemajakan atas penghasilan pejabat diplomatik dan konsulat berada di negara yang mengirimkan pejabatb diplomatik dan konsulat tersebut.

2. Penghasilan dari pekerjaan bebas

Penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi dari pemberian jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya dapat dikenakan pajak di negara orang pribadi tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri atau di negara domisili.Ada ketentuan yang harus dipenuhi agar negara sumber dapat mengenakan pajak yaitu:Apabila orang pribadi tersebut mempunyai suatu tempat tetap yang tersedia secara teratur baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di negara sumber; atauApabila orang pribadi tersebut tinggal dinegara sumber dalam suatu periode atau periode-periode yang jumlahnya melebihi 183 hari dalam masa 12 bulan yang mulai atau berakhir pada satu tahun pajak yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan penghasilan dari pemberian jasa profesional adalah kegiatan-kegiatan di bidang ilmu pengetahuan; kesusastraan; pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh para dokter, ahli teknik, ahli hukum, dokter gigi, arsitek dan akuntan.

3. Penghasilan Lainnya (Other Income)3.1. Prinsip Umum

Pasal 21 ayat (1) OECD Model menegaskan bahwa suatu penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak dalam negeri dari negara yang mengadakan perjanjian penghindaran pajak, dari manapun penghasilan tersebut berasal, di mana penghasilan tersebut tidak dicakup oleh pasal-pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (Pasal 6 s/d Pasal 20 OECD Model), hanya dikenakan pajak di negara domisili.

Kemudian apabila masing-masing negara yang mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda saling mengklaim sebagai negara domisili atas penghasilan yang bersumber dari negara ketiga maka untuk memecahkan permasalahan ini diselesaikan melalui pasal 4.

3.2. Penghasilan Lainnya (Other Income) yang terkait dengan PEPasal 21 ayat (2) OECD Model merupakan ketentuan pengecualian atas Pasal 21 ayat (1) OECD Model. Pasal 21 ayat (2) mengatur bahwa apabila penghasilan tersebut mempunyai hubungan efektif (effectively connected) dengan suatu PE maka Pasal 7 yang diberlakukan.

Artinya, hak pemajakan atas penghasilan lain tersebut diberikan kepada negara di mana PE tersebut berada. Akan tetapi, ketentuan Pasal 21 ayat (2) tidak diberlakukan terhadap penghasilan yang terkait dengan harta tak bergerak seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) karena atas penghasilan dari harta tak bergerak hak pemajakannya selalu berada di negara sumber.