bab 7 parkir

Rekayasa Lalu Lintas Ashadi Amir D11108002

BAB 7

PARKIR

7.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri di tempat

parkir, oleh karena itu, ruang parkir tersebar di tempat asal perjalanan bias di garasi

mobil, di halaman dan tujuan perjalanan, di pelataran parkir, gedung parkir ataupun di

tepi jalan. Karena konsentrasi tujuan pejalanan lebih tinggi daripada tempat asal

perjalanan, maka biasanya menjadi permasalahan di tujuan perjalanan. Namun sebelum

lebih jauh kita harus mengetahui lebih dahulu defenisi parkir dan stop/berhenti. Parkir

adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, sedang

berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan

pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.

Adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakay, baik perubahan

dalam demografi, ekonomi maupun sosial mempunyai implikasi tertentu kepada sektor

parkir. Dalam mengatasi masalah transportasi ada beraneka ragam instrument yang

dapat digunakan oleh pemerintah. Instrumen yang umum dikenal adalah: peraturan;

perizinan lokasi parkir dan pengendalian harga/tariff parkir.

Pola tata guna lahan merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan

dalam menyusun suatu tariff parkir. Semakin mendekati pusat kota, maka harga lahan

juga naik. Dengan demikian harga fasilitas parkir lebih tinggi di pusat kota disbanding di

pinggir kota. Kebijakan parkir dengan pembatasan biaya mampu mendistribusikan

volume lalulintas. Jalan-jalan di sekitar CBD dibebani volume lalu lintas yang besar dapat

dialihkan ke pinggiran kota.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginikan

kendaraannya parkir di tempat, dimana tempat itu mudah untuk dicapai. Kemudahan

yang diingijnkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Dengan dmikian

untuk mendesain suatu area parkir di badan jalan ada 2 (dua) pilihan yakni, pola parkir

parallel dan menyudut.

Teknik SipilUniversitas Hasanuddin


Dasar Pengaturan mengenai parkir adalah Keputusan Mentri Perhubungan

Nomor: KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk umum dan keputusan Menteri

Perhubungan Nomor: KM 4 Tahun 1994 tentang tata cara parkir kendaraan bermotor di

jalan telah diatur fasilitas parkir untuk umum dan tata cara parkir di jalan, dengan

keputusan Dirjen Darat No. 272/HK.105/DRJD/96

7.2 PENYELENGGARAAN PARKIR

Penyediaan tenpat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik

di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan,

mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan

jalan menjadi tidak efektif.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya pemilikan kendaraan

menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas. Fasilitas parkir untuk

umum juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Fasilitas parkir

untuk umum seperti ini antara lain dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Tidak

termasuk dalam pengertian ini adalah fasilitas parkir yang merupakan penunjang dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok dari gedung perkantoran,

pertokoan dan sebagainya.

Sasaran penyelenggraan parkir

Perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas do

kawasan perkotaan. Kebijakan perpakiran harus dilakukan secara konsisten, sehingga

seluruh aspek dari kebijakan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama.

Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi

adalah sebagai berikut;

a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan,

b. Miningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui rertribusi

parkir,

c. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya,

d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas,



e. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Sasaran tersebut di atas dilakukan secara tersendiri tapi cenderung untuk saling

melengkapi.

Kewenangan Penyelenggara parkir

Pasal 11 ayat 2 Undang-undang No 14 tahun 1992 menyebutkan bahwa fasilitas

parkir untuk umum dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, badan hokum Indonesia,

atau warga Negara Indonesia. Dalam Km. Menteri Perhubungan No.66 Tahun 1993 pasal

7 ayat 2 dijelaskan bahwa izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diberikan

oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, oleh Gubernur/Kepala Daerah

Tingkat I provinsi riau untuk wilayah kotamadya Administartif Batam dan oleh

gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibu kota Jakarta untuk daerah khusu Ibu Kota Jakarta.

Penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pembangunan, pengoperasian dan

pemeliharaan. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum, dapat memungut biaya

terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakannya. Berbeda dengan ketyentuan

yang berlaku sebelum ini di dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1997 tentang

retribusi, Retribusi parkir hanya dapat dilakukan di pinggir jalan dan di tempat khusus

parkir yang diliki atau dikelola oleh pemerintah daerah sedangkan bagi

pelataran/gedung parkir yang dimiliki atau dikelola oleh swasta retribusi parkir tidak

dap[at dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Fasiltas parkir untuk umum

Fasilitas parkir untuk umum diluar jalan dapat berupa taman parkir dan atau

gedung parkir. Yang dimaksud dengan dikluar badan jalan antara lain pada kawasan

tertentu seperti pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan

fasilitas parkir untuk umum.

Penetapan Lokasi fasilitas Parkir

Penetapan lokasi parkir untuk umum dilakukan oleh Mentri. Penetapan lokasi

dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum , dilakukan dengan memperhatikan:

a. Rencana umum tata ruang daerah;

b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;



c. Kelestarian lingkungan;

d. Kemudahan bagi pengguna jalan.

Keberadaan fasilitas p[arkir untuk mumum berupa gedung parkir atau taman

parkir harus menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga penetapan

lokasinya terutama menyangkut akses keluar masuk fasilitas parkir harus dirancang agar

tidak menggangu kelancaran lalu lintas.

Penyelenggaraan Parkir

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuyk umum menurut peraturan perundangan

yang berlaku dilakukan oleh:

a. Pemerintah;

b. Badan Hukum Indomesia;

c. Warga Negara Indonesia.

Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh badan hokum atau

warga Negara Indonesia, harus dengan izin. Izin diberikan oleh pemerintah daerah.

Ketentuan ini dimaksudkan agar fasilatas parkir untuk umum yang disediakan bisa

memenuhi persyaratan keselamatan dan menjamin kelancaran lalu lintas. Pemerintah

daerah dalam menyelenggarakan fasilitas parkir dapat mengusahakannya sendiri

dengan membantu UPTD ataupun dapat disediakan kepada pihak ketiga. Di beberapa

kota besar untuk menyelenggarakan parkir di kawasan-kawasan yang dimiliki oleh

pengembang sering diserahkan kepada pengelola parkir professional seperti Secure

Parking. Penyelenggara fasilitas parkir wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran

lalu lintas dan kelestarian lingkungan.

Aspek Pembinaan

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan khusunya mengenai parkir meliputi aspek-

aspek sebagai berikut:

Pengaturan,

Pengendalian dan

Pengawasan



Yang ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancarn lalu lintas.

Di dalam melakukan pembinaan menyelenggarakan parkir juga harus diperhatikan aspek

kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta

koordinasi antara wewenang Pembina lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta

antara instansi, sektor dan unsur terkait lainnya. Dalam pembinaan penyelenggaraan

parkir diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku

secara nasional serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku

secara internasional. Di samping itu, untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil

guna dalam pnenggunaan dan pemanfaatan jalan, diperlukan adanya ketentuan-

ketentuan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan,

pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan fasilitas

perlengkapan jalan di seluruh jaringan jalan primer dan sekunder yang ada di tanah air.

Maka dalam peraturan pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai prasarana

lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi antara lain kelas-kelas jalan, jaringan lintas

angkut barang, terminal penumpang dan barang, fasilitas pejalan kaki, fasilitas

penyebrangan orang, fasilitas parkir, rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat

lalu lintas, dan lain sebagainya dimana merupakan unsur penting dalam

menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang berdaya guna serta memberikan

perlindungan keselamatan, keamanan, kemudahan serta kenyamana bagi para pemakai

jalan.

7.3 SATUAN RUANG PARKIR (SRP)

Dasar Pertimbangan Satuan Ruang Parkir (SRP)

Satuan ruang parkir (SRP) digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang parkir.

Demikian juga untuk menentukan satuan ruang parkir (SRP) didasarkan atas

pertimbangan-pertimbangan hal sebagai berikut ini:



Dimensi Kendaraan Standar Untuk Mobil Penumpang

Dimensi kendaraan Standar untuk mobil penumpang sebagaimana ditunjukkan

pada gambar berikut.

d

a= jarak gandar h=tinggi total

b=depan tergantung B=lebar total

c=belakang tergantung L=panjang total

d=lebar jejak

Ruang Bebas Kendaraan Parkir

Ruang bebas kendaraan parkir di berikan pada arah lateral dan longitudinal

kendaraan. Ruang bebas arah posisi pintu kendaraan dibuka, yang diukur dari ujung

paling luar ke badan kendaran parkir yang ada di sampingnya. Ruang bebas ini diberikan

agar tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan dan kendaraan yang parkir di

sampingnya pada saat penumpang turun dari kendaraan. Ruang bebas arah memanjang

diberikan di depan klendaraan untuk menghindari benturan dengan dinding atau

dengan kendaraan yang lewat jalur gang (aisle). Jarak bebas arah lateral diambil sebesar

5cm dan jarak bebas arah longitudinal sebesar 30cm. ukuran lebar bukaan pintu

merupakan fungsi karakteristik pemakai kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir.

Dalam hal ini, karakteristik pengguna kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir

dipilih menjadi tiga seperti yang ditunjukkan pada tabel beriut ini.



Jenis Bukaan Pintu Pengguna dan/atau Peruntukan Fasilitas Parkir

Gol

Pintu depan/belakangTerbuka tahap awal 55cm

Karyawan/pekerja kantor Tamu/pengunjung pusat Kegiatan

Perkantoran, Perdagangan, Pemerintah, Universitas

I

Pintu Depan Belakang terbuka

Pintu depan terbuka penuh dan ditambah untuk pergerakan kursi roda

Pengunjung tempat olahraga, pusat hiburan/Rekreasi, hotel, pusat perdagangan eceran/swalayan, Rumah Sakit, Bioskop.

Orang cacat

II

III

Suatu satuan Ruang Parkir (SRP) adalah tempat parkir untuk satu kendaraan.

Pad tempat dimana parkir dikendalikan maka ruang parkir harus diberikan marka pada

permukaan jalan.

Ruang parkir standar yang diperlukan oleh suatu mobil doasumsikan sebesar 4,8

x 2,3 atau 2,4 meter. Ruang tambahan adalah diperlukan bagi kendaraan untuk

melakukan alih gerak, dimana hal ini tergantung dari sudut parkirnya; sudut parkir dipilih

atas dasar untuk dari pertimbangan sebagai berikut;

1. Keselamatan

Pada jalan-jalan yang sempit, pola parkir yang dapat dilakukan adalah pola

parkir sejajar saja, karena apa bila kita menggunakan pola parkir bersudut hal ini

mengurangi keamanan bagi pengguna jalan maupun bagi pengguna parkir.

Parkir bersudut hanya diperbolehkan pada jalan-jalan yang lebar (kapasitasnya)

mencukupi.

2. Lebar Jalan Yang Tersedia

Makin besar sudut masuknya, maka makin kecil luas darah masing-masing ruang

parkirnya, akan tetapi makin besar pula lebar jalan yang diperlukan untuk

membuat lingkran membelok bagi kendaraan yang memasuki ruang parkir.

7.4 DESAIN PARKIR DI BADAN JALAN



Parkir merupakan salah satu bagian dari system transportasi dan juga

merupakan suatu kebutuhan. Parkir dibagi 2 (dua) yakni, parkir di badan jalan dan di luar

jalan. Parkir di badan jalan relatif lebih besar permasalahannya dibanding parkir di luar

jalan. Karena bagaimanapun jika parkir di badan jalan penataannya kurang baik, akan

menimbulkan kemacetan bagi arus lalu lintas yang menggunakan jalan tersebut.

Dengan perencanaan kebutuhan ruang yang baik dan dengan memperhatikan

kondisi lalu lintas yang ada, maka desain parkir di badan jalan akan diimplementasikan

tentunya memberikan hasil yang baik pula.

Penentuan Sudut Parkir

Bermacam-macam hal yang perlu diperhatikan pada suatu badan jalan, dimana

hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menetukan suut parkir. Bahan-

bahan yang menjadi pertimbangan secara umum digunakan adalah sebagai berikut;

a) Lebar jalan;

b) Volume lalu lintas pada jalan yang bersangkutan;

c) Karakteristik kecepatan;

d) Dimensi Kendaraan;

e) Sifat peruntukan jalan disekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan.

Dalam penentuan sudut parkir pad suatu bagian jalan, perlu diperhatikan bahwa

tiap jalan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dimana perbedaan tersebut

dikarenakan oleh fungsi jalan dan arah gerak lalu lintas pada jalan yang bersangkutan.

Berikut disajikan tabel Lebar minimum jalan lokal primer satu arah untuk parkir pada

badan jalan.



Demikian pula halnya dengan jalan lokal sekunder yang gerak lallu lintasnya

adalah satu arah, standar sudut yang direkomendasikan;

Angka-angka pada kedua tabel tersebut tentunya berbeda, hal itu dikarenakan

fungsi jalan yang berbeda, bagaimanapun juga perbedaan fungsi arah menciptakan

kondisi yang berbeda pula.



Untuk jalan kolektor satu arah, standar-standarnya sebagai berikut;

Pola Parkir

Untuk melakukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan parkir, terlebih dahulu

perlu dipikirkan pola parkir yang akan diimplementasikan. Pola parkir yang telah

berkembang adalah sebagai berikut;

Pola parkir parallel;

Pola Parkir menyudut;

Lebar ruang parkir, ruang parkir efektif, dari ruang maneuver berlaku untuk jalan

kolektor dan jalan lokal.

Lebar ruang parkir, ruang parkir efektif, dan ruang maneuver berbeda

berdasarkan besar sudut berikut ini;



\



Keterangan;

A = Lebar Ruang Parkir (m)

B = Lebar Kaki Ruang Parkir (m)

C = selisih Panjang Ruang Parkir (m)

D = ruang parkir efektif (m)

M = Ruang maneuver (m)

E = Ruang Parkir efektif ditambah ruang maneuver (m)

Parkir Dekat Tikungan

Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500

m.

Desain Rambu dan Marka Parkir

Rambu adalah perlengkapan jalan yang berfungsi untuk memberikan informasi

kepada pengguna jalan baik berupa petunjuk, peringatan maupun larangan. Untuk

menyeragamkan pengertian dan pemahaman rambu dan marka, maka didesain

sedemikian rupa dan diatur berdasarkan ketentuan.



Marka petunjuk tempat parkir

Ukuran dan bentuk marka ditunjukkan dalam gambar berikut;

a) Parkir Paralel

trotoar

0.12m

2.3m

6m

b) Parkir Menyudut

Pada prinsipnya ukuran marka parkir menyudut tidak berbeda dengan

parkir parallel, tetapi yang berbeda hanyalah susunan posisi kendaraan.

trotoar

0.12m

Marka untuk satuan ruang parkir yang disediakan bagi penderita cacat

ditunjukkan pada gambar berikut, marka dilengkapi dengan symbol kursi roda



7.5 PENGENDALIAN PARKIR

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir.

Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir pinggir jalan ataupun pada parkir

di luar jalan yang diterapkan terutama di jalan-jalan utama dan pusat-pusat kota.

Kebijakan ini sangat efektif untuj meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan. Mobil

barang merupakan salah satu moda yang menggunakan prasarana jalan, sangat

memperburuk tingkat pelayanan jaringan jalan baik pada saat melaju ke pusat kota atau

ke tempat-tempat yang tingkat kegiatannya sangat besar maupun pada saat

bongkar/muat pada tempat-tempat tersebut. Pemilihan cara pengendalian parkir di

jalan didasarkan pada pembatasan waktu dan lokasi sert dipengaruhi oleh peraturan

jalan, dan system pembayaran parkir.

Alat Pengendali Parkir

Pembatasan-pembatasan parkir khususnya di jalan biasanya menurut lokasi dan

waktunya, tetapi hal ini memerlukan penegakan dan penindakan yang tegas. Metode-

metode pengendalian yang utama dan umum dilakukan adalah dengan;

1. Alat Pengukur Parkir (Parking meter)

Terdiri atas jam/stop watch, dimana jam untuk mengukur lamanya parkir

tersebut berputar sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Jadi seolah-olah

anda membeli waktu pada ruang parkir tersebut.

2. Sistem Kartu dan Disk

Meminta suatu kendaraan untuk memperagakan kartu atau disk yang

memperlohatkan waktu kedatangan kendaraan pada ruag parkir, peraturan

setempat akan menentukan batas waktu kendaraan tersebut diinginkan

menunggu (parkir).

3. Sistem Karcis

Para pengemudi memarkir kendaraannya dan membeli karcis untuk suatu lama

parkir yang diperlukan, dimana mereka memperlihatkan karcis tersebut dari

dalam kaca mobil. Pada saat mesin karcis tersebut mengeluarkan karcis, maka

mesin tersebut mencetak waktunya.



4. Surat Izin Parkir Perumahan

Surat izin ini umumnya berbentuk stiker yang ditempel pada bagian belakang

kaca kendaraan yang menunjukkan identitas dari penghuni perumahan yang

dihuni, hal ini disamping berguna untuk pengendalian dan keperluan keamanan

penghuni perumahan atau kompleks tertentu.



RANGKUMAN

Untuk setiap perjalanan yang kita lakukan dengan menggunakan moda

transportasi. Permulaan dan akhir dari perjalanan itu tentunya tidak dapat dihindarkan

dari proses perparkiran, Oleh karena itu kebutuhan masyarakat akan area parkir

sangatlah besar, ada banyak tipe atau jenis parkir, ada parkir parallel dan menyudut.

Perpakiran ini tentunya memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap

jaringan jalan, kelancaran transportasi (untuk parkir di luar gedung), serta keamanan

dan kenyamana berkendara, olehnya itu diperlukan pengaturan yang terorganisir

dengan baik dan tertata dengan rapi dari pihak pemerintah dan instansi-instansi yang

terkait.

Adapun cara-cara yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian parkir

antara lain, pengendalian parkir di pinggir jalan, pengendalian tariff parkir dan

kebijaksanaan pembatasan ruang parkir.


bab 7 parkir

Documents