bab i -...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya dalam penulisan ini disingkat dengan UUK-
PKPU, diundangkan pemerintah dengan dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis moneter
pada tahun 1997 dan juga semakin berkembangnya kegiatan perekonomian global.
Terdapat beberapa kelebihan dari UUK-PKPU jika dibandingkan dengan Undang-
Undang sebelumnya yang mengatur tentang masalah kepailitan. Beberapa kelebihan
tersebut adalah (1) lebih diperjelasnya definisi tentang utang, kreditor, debitor, dan
pailit; (2) penentuan jangka waktu proses pailit yang lebih singkat; (3) dikecualikannya
perusahaan asuransi; serta (4) adanya ketentuan yang mengatur wajibnya menggunakan
jasa advokat dalam penyelesaian masalah kepailitan. Selanjutnya yang patut
dipertanyakan tentang seberapa jauhkah UUK-PKPU memberikan suatu aturan yang
jelas dan konsisten serta jaminan kepastian hukum terhadap para kreditor yang mana
debitornya mengalami pailit (kebangkrutan).
Dari sisi gugatan perdata, hukum acara membolehkan dilakukan tindakan
penyitaan terhadap harta kekayaan debitor atau tergugat sebagaimana diatur dalam
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
2
Pasal 227 jo Pasal 197 Herziene Indonesische Reglement (HIR)1 jo Pasal 720
Rechtsvordering (Rv)2 maupun Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) yang menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi
tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditor.
Tujuan dilakukannya penyitaan, antara lain agar barang milik tergugat atau
debitor yaitu tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah dan lain
sebagainya, dan tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak
ketiga. Dengan demikian untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan
debitor atau tergugat tetap seperti semula selama proses penyelesaian perkara sampai
adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga tujuan utama penyitaan agar
gugatan penggugat tidak illusoir atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan.
Untuk menguatkan keyakinan Kreditor bahwa debitor akan secara nyata
melunasi utangnya dikemudian hari, KUH Perdata mengatur dua asas dalam hukum
jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH
Perdata menentukan bahwa segala harta debitor (baik yang bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari) menjadi
jaminan untuk segala perikatan debitor. Dalam Pasal 1132 KUH Perdata ditegaskan
bahwa harta kekayaan debitor menjadi agunan bersama-sama bagi semua kreditornya,
1 R. Soesilo, 1995, RIB / HIR, Politeia, Bogor, hlm. 164 2 M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 339
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
3
serta diatur bagaimana cara membagi hasil penjualan aset debitor kepada kreditor
apabila debitor tidak membayar utang kepada kreditornya.
Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut dapat dikesampingkan dalam
penyelesaian pemenuhan pembayaran utang yang diikat dengan barang jaminan
tertentu. Sita Jaminan (Conservatoir beslag) hanya dapat dimintakan dan dikabulkan
terbatas pada barang jaminan sita sesuai dengan asas spesialitas dan hak separatis yang
dimiliki penggugat atau kreditor.
Pengaturan Sita Jaminan atas pesawat terbang diatur dalam Rv (Pasal 763 h – k)
yang berisi tentang penyimpangan bagi sita jaminan atas pesawat terbang. Diluar
ketentuan penyimpangan tersebut berlaku sepenuhnya ketentuan umum sita jaminan
dalam HIR atau Rv. Pembatasan atas penyitaan tidak berlaku terhadap pesawat asing
yang negaranya tidak menjadi penandatangan (contracting states) Perjanjian Roma,
1933. Dengan perkembangan bisnis dunia penerbangan sekarang, tentu saja ketentuan
yang ada saat ini tidak memadai, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih aktual
dalam hukum normatif.
Pesawat terbang tidak termasuk barang yang dilarang untuk disita sesuai
ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR3 dan peraturan perundangan yang berlaku di
Indonesia belum mengatur tentang sita pesawat terbang, namun dalam Cape Town
Convention yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui
3 R. Tresna, 2001, Komentar HIR, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 176.
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
4
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007, pesawat terbang termasuk barang yang dapat
disita4 dan Hakim harus bertindak proaktif untuk dapat meletakkan sita jaminan atas
pesawat terbang.
Cape Town Convention / Konvensi Cape Town 2001 tentang Jaminan-Jaminan
untuk Benda Bergerak (Interest in Mobile Equipment) berisi (diantaranya) beberapa hal
penting berkenaan dengan agunan atau hak-hak lainnya yang berkenaan dengan
perbaikan dari suatu obyek pesawat terbang sebagai benda bergerak. Obyek benda-
benda bergerak yang dapat diagunkan (agunan internasional) berupa (1) kerangka
pesawat terbang (airframe), mesin pesawat, dan helikopter; (2) gerbong kereta api
(railway rolling stock) ; dan (3) aset –aset ruang angkasa.5
Persyaratan pesawat udara sebagai jaminan dalam rangka Konvensi Cape Town
2001 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam
penulisan ini selanjutnya disebut UU Penerbangan. Menurut Pasal 71 UU Penerbangan
ada tiga jenis pesawat udara yang dapat digunakan sebagai obyek perjanjian masing-
masing kerangka pesawat udara (airframe), mesin pesawat terbang (propeller) dan
helikopter. Kerangka pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional
4 Tamiza Saleh, dan Sulistiono Kertawacana, Hipotik Pesawat Udara Di Indonesia Dikaitkan Dengan Cape Town Convention 2001, http://sulistionokertawacana.blogspot.com/2008/10/hipotik-pesawat-udara-di-indonesia.html, diakses pada tanggal 24 Juni 2013.
5 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2007
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
5
yang timbul akibat perjanjian, pemberian hak jaminan kebandaan, perjanjian pengikatan
hak bersyarat dan/atau perjanjian sewa guna usaha.6
Utang piutang antara perusahaan Maintenance, Repair & Overhaul (MRO)
sebagai kreditor dengan maskapai penerbangan sebagai debitornya timbul sebagai
akibat dari pelaksanaan Perjanjian Perawatan Pesawat, mesin dan komponennya yang
dilakukan dengan memperhatikan sistem terbuka dan menggunakan asas kebebasan
berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1319 dan 1338 KUH Perdata,
dimana masing-masing pihak memiliki posisi tawar atau bargaining position sehingga
tidak terdapat suatu posisi yang dominan didalam pembuatan perjanjian perawatan ini.
Hal tersebut diatas menyebabkan keuntungan pada kedua belah pihak, karena dapat
membuat aturan tersendiri asalkan sesuai dengan undang-undang, ketertiban dan
kesusilaan. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, asas kebebasan berkontrak
mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak, sehingga sebuah kontrak
akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.7
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (dalam penelitian ini selanjutnya
disebut sebagai PT GMF AeroAsia atau GMF) selaku Penggugat dan PT Metro Batavia
(dalam penelitian ini selanjutnya disebut sebagai PT Batavia) selaku Tergugat
melakukan kerjasama untuk semua pekerjaan perawatan dan perbengkelan yang
diperlukan untuk komponen-komponen dan mesin yang berhubungan dengan pesawat
6 Kemis Martono, H. Agus Pramono, 2013, Hukum Udara Perdata Internasional & Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 294.
7 Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, hlm. 46.
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
6
terbang milik Tergugat atau pesawat terbang lain yang dioperasikan oleh Tergugat
sebagaimana dituangkan dalam sebuah perjanjian bernama Long Term Aircraft
Maintenance Agreement Number GMF/PERJ./DT-3046/2003 tertanggal 16 April 2003
(selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Jangka Panjang”) dan Amendment Number 1
to Long Term Aircraft Maintenance Agreement Number GMF/PERJ./AMAND-1/DT-
3046/03/06 tertanggal 5 September 2006 (selanjutnya disebut sebagai “Amandemen
Perjanjian Jangka Panjang”).
Berdasarkan Perjanjian Jangka Panjang dan Amandemen Perjanjian Jangka
Panjang, Tergugat sebagai maskapai penerbangan telah meminta jasa Penggugat
sebagai sebuah perusahaan perawatan dan perbaikan pesawat terbang untuk melakukan
perawatan pesawat dan/atau perbaikan pesawat dan/atau penjualan sparepart dan/atau
penyewaan tools dan/atau penggunaan tenaga kerja, dengan perjanjian-perjanjian
pelaksanaan yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk repair order, Customer Work
Order, Faximile, Non Contracted Sales Report, cost approval dan dokumen perikatan
lainnya. Berdasarkan perjanjian tersebut para pihak telah berjanji dan bersepakat atas
(1) pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Penggugat, (2) sparepart/tools/barang yang
dijual atau disewakan dan penggunaan tenaga kerja, (3) harga pekerjaan dan/atau harga
barang dan/atau harga sewa, dan (4) cara pembayaran, dimana Penggugat telah
melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjian tersebut.
Atas jasa yang telah dilakukan Penggugat tersebut, Tergugat belum memenuhi
kewajibannya untuk melakukan pembayaran secara penuh atau belum melunasi
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
7
kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar USD 1.191.615,02 (satu juta seratus
sembilan puluh satu ribu enam ratus lima belas 2/100 Dollar Amerika Serikat)
(selanjutnya disebut “Utang”) sampai dengan tanggal gugatan wan prestasi didaftarkan
di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor
335/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 25 September 2008. Dengan demikian,
menurut hukum, Tergugat memiliki utang kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai
kewajiban hukum untuk melunasi utang kepada Penggugat saat utang dimaksud telah
jatuh tempo. Walaupun sudah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam surat
perintah bayar / invoice tersebut, Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk
membayar dan melunasi utang yang telah jatuh tempo kepada Penggugat. Apabila
dilihat satu persatu, kelalaian yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran mulai
dari dua bulan keterlambatan pembayaran sampai dengan lebih dari satu tahun
keterlambatan pembayaran. Dengan demikian Tergugat nyata-nyata telah wanprestasi
terhadap Penggugat karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan
pembayaran berdasarkan Perjanjian dalam jangka waktu yang telah ditentukan
sebagaimana tertuang dalam surat perintah bayar / Invoice yang telah jatuh tempo yang
dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Meskipun Penggugat telah mengingatkan
Tergugat agar segera memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jangka Panjang
beserta Amandemennya, namun Tergugat tetap tidak melunasi kewajiban pembayaran
kepada Penggugat.
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
8
Berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata, apabila pihak dalam suatu
perjanjian telah ingkar janji (wanprestasi) maka pihak lainnya dapat atau berhak
menuntut atas penggantian ganti rugi, biaya maupun bunga. Oleh karena dalam perkara
a quo Tergugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian yang telah dibuat dengan
Penggugat, maka Penggugat berhak menuntut penggantian ganti rugi, biaya dan bunga.
Untuk menjamin gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi sia-sia/
illusoir di kemudian hari, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan milik
Tergugat dan aset-aset Tergugat lainnya. Oleh karena itu, Penggugat mereservir atau
mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas harta
kekayaan dan aset-aset lain milik Tergugat. Sita jaminan (Conservatoir beslag)
diajukan Penggugat dengan tujuan untuk menjaga hak-hak dari Penggugat ahar sebelum
ada putusan hakim, barang-barang milik Tergugat tidak dihilangkan.
Terhadap perkara a quo, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah
mengeluarkan putusan tingkat kasasi Nomor 2923K/Pdt/2010 tanggal 21 Juni 2011
(“Putusan Kasasi No. 2923”).
Terkait dengan Putusan Kasasi No. 2923 tersebut perlu diinformasikan juga
bahwa pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim Perkara
No. 335 telah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor :
335/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. tertanggal 4 Maret 2009 yang pada pokoknya mengabulkan
Permohonan Sita Jaminan atas tujuh buah pesawat Boeing 737-200 beserta mesin dan
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
9
Auxiliary Power Unit (APU) yang melekat pada ketujuh pesawat milik PT Metro
Batavia tersebut (“Penetapan Sita Jaminan”) dan Hakim Majelis Perkara No. 335 telah
menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan, dengan Penetapan
Nomor 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, tanggal 4 Maret 2009 jo. Penetapan Nomor
01.DEL/PEN.CB/2009/PN.TNG, tanggal 11 Maret 2009 jo. Berita Acara Sita Jaminan
Nomor 01.DEL.BA/PEN.CB/2009/PN.TNG tanggal 12 Maret 2009.
Berdasarkan Penetapan Sita Jaminan dimaksud, Pengadilan Negeri Tangerang
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor
01.DEL.BA/PEN.CB/2009/PN.TNG jo. No.: 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tertanggal
12 Maret 2009 telah melakukan sita jaminan terhadap empat pesawat milik Tergugat,
dalam penelitian ini selanjutnya disebut “Pesawat Sitaan”, yaitu:
1. Satu buah pesawat Boeing 737-200, dengan nomor seri 22397 dan nomor
registrasi pesawat PK-YTF, beserta mesin dan Auxiliary Power Unit (APU)
yang melekat pada pesawat, milik PT. Metro Batavia, yang diparkir di
Bandara International Soekarno Hatta;
2. Satu buah pesawat Boeing 737-200, dengan nomor seri 22453 dan nomor
registrasi pesawat PK-YTG, beserta mesin dan Auxiliary Power Unit (APU)
yang melekat pada pesawat, milik PT. Metro Batavia, yang diparkir di
Bandara International Soekarno Hatta;
3. Satu buah pesawat Boeing 737-200, dengan nomor seri 21766 dan nomor
registrasi pesawat PK-YTR, beserta mesin dan Auxiliary Power Unit (APU)
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
10
yang melekat pada pesawat, milik PT. Metro Batavia, yang diparkir di
Bandara International Soekarno Hatta; dan
4. Satu buah pesawat Boeing 737-200, dengan nomor seri 22055 dan nomor
registrasi pesawat PK-YTS, beserta mesin dan Auxiliary Power Unit (APU)
yang melekat pada pesawat, milik PT. Metro Batavia, yang diparkir di
Bandara International Soekarno Hatta.
Oleh karena Putusan Kasasi No. 2923 tersebut merupakan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat selaku Pemohon Eksekusi telah mengajukan
permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memerintahkan
Tergugat selaku Termohon Eksekusi untuk melaksanakan isi Putusan Kasasi Nomor
2923K/Pdt/2010 jo. Nomor 504/PDT/2009/PT.DKI jo. Nomor 335/Pdt.G/2008/
PN.Jkt.Pst tersebut.
Atas permohonan Eksekusi yang diajukan Penggugat, telah dilakukan upaya
untuk eksekusi secara sukarela oleh Tergugat namun hingga dilampauinya tenggat
waktu peringatan atau aanmaning (warning) Tergugat tidak memenuhi kewajibannya
untuk membayar utangnya secara sukarela dan tidak tercapai kesepakatan untuk
melakukan penjualan pesawat sitaan secara di bawah tangan, sehingga para pihak
memutuskan untuk melanjutkan ke proses lelang secara terbuka melalui Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN).
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
11
Kesepakatan untuk melakukan proses penjualan Pesawat Sitaan milik Termohon
Eksekusi / PT Batavia yang telah diletakkan sita jaminan sebagaimana Penetapan
Nomor : 335/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst tertanggal 4 Maret 2009 jo. Penetapan Nomor :
01.DEL/PEN.CB/ 2009/PN.TNG tertanggal 11 Maret 2009 jo. Berita Acara Sita
Jaminan Nomor : 1.DEL.BA/PEN.CB/2009/PN.TNG tertanggal 12 Maret 2009 kepada
calon pembeli secara di bawah tangan tidak tercapai disebabkan karena PT Batavia
tidak dapat menerima penawaran harga dari calon pembeli Pesawat Sitaan dan oleh
karenanya para pihak memutuskan untuk melanjutkan ke dalam proses lelang secara
terbuka.
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dalam penelitian ini selanjutnya disebut
“KPN Jakpus”) meminta GMF untuk mengajukan permohonan lelang kepada KPN
Jakpus dengan disertai dua calon appraisal untuk disepakati bersama-sama PT Batavia
guna menentukan harga limit Pesawat Sitaan;
Dengan diteruskannya permohonan lelang secara terbuka diharapkan adanya
penawaran harga lelang dari para peserta lelang, sehingga harga penjualan/lelang yang
akan didapatkan akan lebih maksimal dan mendapatkan penawaran yang lebih
kompetitif atas barang sita jaminan.
Pada Bab IX UU Penerbangan diatur mengenai pendaftaran dan kebangsaan
pesawat udara serta penggunaannya sebagai jaminan. Menurut Pasal 71 UU
Penerbangan, objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
12
yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan
hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha.
Menurut Penjelasan Pasal 71 UU Penerbangan, yang dimaksud dengan objek
pesawat udara adalah rangka pesawat udara, mesin pesawat udara, dan helikopter.
Mesin pesawat udara yang dipasang pada rangka pesawat udara disebut pesawat
terbang.
Dalam Perjanjian Jangka Panjang beserta Amandemennya antara GMF dengan
PT Batavia tidak mengatur tentang hak jaminan kebendaan untuk menjamin pelunasan
utang dalam hal PT Batavia mengalami wanprestasi sehingga meskipun pesawat udara
termasuk barang tidak bergerak (unmoveable property), namun tidak dapat dibebani
dengan Hipotek, dengan demikian berlaku sita jaminan menurut Pasal 720 sampai
dengan Pasal 727Rv. Pada akhirnya GMF selaku kreditor tidak mendapat hak untuk
mengambil pelunasan utang terlebih dahulu dari kreditor lain atas hasil penjualan lelang
pesawat terbang atau dengan kata lain tidak mendapat hak preferen.
Saat proses eksekusi Putusan Kasasi No.: 2923K/Pdt/2010 jo.No.:
504/PDT/2009/PT.DKI jo. No.: 335/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Pst (“Perkara No.335”)
terhadap empat pesawat terbang yang dilakukan sita jaminan oleh Penggugat
dilanjutkan, yaitu ketika permohonan lelang sedang dalam proses pengajuan kepada
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 30 Januari 2013, sesuai Putusan
Nomor : 77/Pailit/2012 PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Kepailitan PT Metro Batavia
(“Perkara No. 77”), Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
13
Pusat telah menjatuhkan putusan pailit kepada PT Batavia. Bahwa dengan
dinyatakannya PT Batavia kedalam keadaan pailit, maka proses eksekusi lelang
terhadap aset-aset PT Batavia tersebut dibatalkan. Dengan demikian, aset-aset PT
Batavia tidak berkurang sehubungan dengan proses pailit.
Permohonan Pernyataan Pailit kepada PT Batavia dalam Perkara No. 77 tersebut
diajukan oleh International Lease Finance Corporation (dalam penelitian ini
selanjutnya disebut “ILFC”), suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum
negara bagian California, Amerika Serikat, selaku Kreditor pemohon Pailit dan Sierra
Leasing Limited (dalam penelitian ini selanjutnya disebut dengan “Sierra”, sebuah
Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Bermuda, selaku Kreditor
Lain pemohon Pailit.
Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menjatuhkan Putusan Pernyataan Pailit kepada PT Batavia berdasarkan pertimbangan
telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu :
1. PT Batavia telah terbukti secara sederhana mempunyai utang yaitu sebesar
USD 4.688.064.07 (empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam
puluh empat Dollar Amerika Serikat dan tujuh sen) kepada ILFC selaku
Kreditor pemohon pernyataan pailit dan sebesar USD 4.939.166,53 (empat
juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam Dollar
Amerika Serikat dan lima puluh tiga sen) kepada Sierra selaku Kreditor
Lainnya.
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
14
2. PT Batavia telah terbukti secara sederhana tidak mampu membayar utangnya
kepada ILFC dan Sierra meskipun sudah disampaikan beberapa kali teguran
untuk segera membayar utangnya.
3. Telah terbukti secara sederhana bahwa utang PT Batavia kepada ILFC dan
Sierra telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable).
Berdasarkan Pasal 29 UUK-PKPU disebutkan bahwa suatu tuntutan hukum di
Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh
pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi
hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor. Sementara itu
Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala
penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang
telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu
putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor, dan
Pasal 31 ayat (2) mengatur bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus
dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
Memperhatikan hal ini, maka proses eksekusi sita jaminan atas obyek pesawat
terbang yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap yang bersifat kondemnatoir untuk pelunasan utang PT Batavia
sebagai debitor kepada GMF, menjadi gugur demi hukum.
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
15
Dengan gugur demi hukum segala tuntutan hukum dan proses eksekusi sita
jaminan sebagai pelaksanaan Putusan Kasasi Perkara No.335 terhadap empat pesawat
terbang yang diajukan GMF sebagai Penggugat dalam Perkara No.335 dan/atau kreditor
dalam Perkara No. 77 kepada PT Batavia sebagai Tergugat dalam Perkara No.335
dan/atau debitor dalam Perkara No. 77 sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit
terhadap Debitor, maka selanjutnya berlaku seluruh ketentuan dalam proses kepailitan
yang diatur dalam UUK-PKPU.
Putusan pernyataan pailit menghentikan dan menghapuskan kekuatan mengikat
sita eksekusi maupun eksekui yang hendak atau yang sedang berjalan terhitung sejak
tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan Hakim, dan sejak itu harta yang disita
eksekusi maupun yang hendak dieksekusi menjadi boedel pailit.8 Selanjutnya demi
untuk kepentingan seluruh kreditor, boedel pailit akan dijual lelang dalam suatu eksekui
massal, dengan cara pembagian hasil penjualan sesuai dengan kedudukan setiap
kreditor.
Dalam Perkara No. 77, mengingat kedudukan GMF bukan sebagai kreditor
preferen, maka GMF tidak mendapat prioritas pelunasan utang yang berasal dari harta
pailit PT Batavia. Dengan demikian, terdapat kemungkinan GMF mendapat
pembayaran pelunasan kurang dari utang PT Batavia yang seharusnya.
8 M. Yahya Harahap, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
16
Pernyataan pailit suatu Debitor dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan
suatu putusan (Vonnis) tidak dengan suatu ketetapan (beschikking). Suatu putusan pailit
menimbulkan suatu akibat hukum yang baru, yaitu debitor menjadi tidak berwenang
lagi dalam mengurus dan menguasai hartanya setelah putusan pailit.
Dalam proses kepailitan bila Kurator yang bertugas membereskan harta pailit
dirasa kurang cakap dalam melaksanakan tugasnya, maka proses pemberesan terhadap
harta pailit untuk membayar piutang kreditor menjadi berlarut-larut. Kekurangcakapan
pihak kurator dalam mengelola harta pailit dapat merugikan posisi kreditor preferen
dan kreditor konkuren yang mengakibatkan kreditor tersebut kehilangan haknya dalam
pengurusan proses pailit.
Meskipun kreditor konkuren juga memegang hak retensi atas bagian harta pailit,
akibat kekurangcakapan pihak kurator dalam mengelola harta pailit akan berdampak
dapat merugikan posisi kreditor konkuren. Hal ini mungkin terjadi apabila kurator tidak
memiliki kompetensi atau kecakapan yang memadai dalam jenis usaha dari debitor
pailit, sehingga mengalami kesulitan dalam mengelola harta pailit. Disatu sisi
perusahaan MRO sebagai kreditor yang memegang hak retensi atas bagian harta pailit
tidak dapat melakukan pengelolaan atas harta pailit untuk mencegah merosotnya nilai
ekonomis dari harta pailit yang menjadi hak retensinya.
Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta
pailit sejak tanggal putusan pailit dibacakan meskipun ada upaya kasasi atau peninjauan
kembali dan putusan pailit dapat dilaksanakan serta merta.
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
17
Lambannya proses pemberesan harta pailit, akan dirasa merugikan ketika
sebagian besar harta pailit merupakan aset yang cepat penyusutannya. Dengan lamanya
penanganan dari kurator akan membuat nilai aset pailit terus-menerus mengalami
penurunan nilai dikarenakan adanya penyusutan. Karena terus menurunnya nilai aset
pailit maka selanjutnya akan mengakibatkan berkurangnya nilai dari harta pailit yang
akan dibagikan kepada para kreditor. Seharusnya, dalam proses kepailitan, kurator dan
hakim pengawas memegang peran yang menentukan.
Proses eksekusi sita jaminan dan kemudian proses Kepailitan atau PKPU yang
berlarut-larut menyebabkan turunnya nilai obyek jaminan berupa pesawat terbang,
mesin dan komponennya.
Dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit dan eksekusi barang sita jaminan,
Hakim Pengawas dan Hakim Ketua dianggap benar, memahami dan mengetahui
ketentuan hukum yang mendasari pelaksanaan keputusannya, sehingga diharapkan tidak
terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan dan dapat menjadi yurisprudensi untuk
keputusan dalam perkara yang lain.
Sementara itu dalam hal kreditor memilih menggunakan gugatan wanprestasi
atau perbuatan melawan hukum kepada debitor, maka pada prinsipnya hanya putusan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan putusannya. Asas-asas
atau aturan umum eksekusi sebagai berikut :
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
18
1. Eksekusi dilaksanakan hanya terhadap putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat kondemnatoir,
2. Karena putusan telah berkekuatan hukum tetap, didalamnya mengandung
hukuman hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara,
3. Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang tetap dan pasti adalah
dengan cara dijalankan dengan sukarela atau paksaan melalui bantuan alat-
alat negara, dan
4. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan
Negeri dan dilaksanakan atas perintah dan pengawasan Ketua Pengadilan
Negeri {Pasal 195 (1) HIR dan 264 (1) Rbg}.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian
yang diteliti adalah :
1. Mengapa penguasaan obyek pesawat terbang oleh perusahaan Maintenance,
Repair & Overhaul (MRO) tidak dapat digunakan untuk menjamin pelunasan
utang?
2. Bagaimana upaya alternatif solusi dari perusahaan Maintenance, Repair
Overhaul (MRO) untuk mengurangi risiko akibat tidak dapat dilakukannya
sita jaminan atas Pesawat Terbang, Mesin dan Komponennya dalam hal
Maskapai Penerbangan pailit?
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
19
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengkaji penguasaan obyek pesawat terbang oleh perusahaan MRO
yang tidak dapat menjamin pelunasan utang.
2. Untuk mengkaji alternatif solusi dari perusahaan MRO dalam mengurangi
risiko akibat tidak dapat dilakukan sita jaminan atas pesawat terbang, mesin
dan komponennya dalam hal maskapai penerbangan pailit.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat dari segi Teoritis
Menambah referensi berkaitan dengan akibat hukum keputusan pailit bagi
proses eksekusi sita jaminan dalam perkara gugatan wanprestasi.
2. Manfaat dari segi Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas efisiensi proses
eksekusi untuk menjaga kepercayaan masyarakat secara umum dan juga para
pelaku bisnis secara khusus, disamping itu untuk menjadi dasar pengaturan
hukum khusus yang mengatur tentang eksekusi sita jaminan berupa pesawat
terbang yang dibangun / dikonstruksi untuk memberikan perlindungan bagi
kepentingan kreditor sehingga diharapkan berdampak kepada perekonomian
global.
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
20
E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelitian kepustakaan khususnya pada lingkungan Perpustakaan
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, terdapat Penelitian terkait sita eksekusi
yang ditulis oleh Samuel, Bambang Siswanto, Program Studi Magister Hukum tahun
2012, dengan judul Tesis “Kedudukan Sita Eksekusi Terhadap Harta Pailit Dalam
Hukum Kepailitan” dan penelitian terkait kepailitan antara lain pernah dilakukan oleh
Ni Kadek Wiwien Udisumertha, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas
Gadjah Mada, tahun 2013, dengan Judul Tesis “Akibat Hukum Terhadap Benda
Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Kepailitan (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Denpasar).
Penelitian terkait Kepailitan PT Batavia antara lain pernah dilakukan oleh Aulia
Layinna Khoirunisa, tahun 2013, Program Studi Strata 1 (satu) Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, dengan judul Skripsi “Analisis Yuridis mengenai Hukum
Keagenan dalam hal kepailitan Perusahan Prinsipal, Study Kasus PT Metro Batavia”
dan Armellia Denetta, tahun 2013, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Indonesia dengan judul Tesis “Akibat Putusan Pailit Pengadilan
Terhadap Kedudukan Hukum Direksi Perseroan Terbatas Dalam Hal Perseroan
Dinyatakan Pailit (Studi Kasus PT. Metro Batavia dengan Putusan No.
77/pailit/2012/PN.NIAGA. JKT.PST).
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka permasalahan dalam pelaksanaan
sita jaminan atas Pesawat Terbang, Mesin dan Komponennya untuk menjamin
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
21
pelunasan utang MRO dalam hal PT Batavia pailit belum ditulis oleh siapapun dan
penulisan ini merupakan karya penulis, bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari
karya lain.
TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYADALAM HAL KEPAILITANMASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAANMAINTENANCE, REPAIR & OVERHAULSEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JONOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)ENIASWURI ANDAJANIUniversitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/