bab i-iii pph baru
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
1/31
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, maka akan meningkat
pula biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Dalam
era pembangunan ini banyak hal yang perlu kita perhatikan, antara lain adalah
bagaimana suatu bangsa dapat mencapai kemandiriannya dalam membiayai
pembangunan negerinya, yaitu dengan menggali sumber yang berasal dari dalam
negeri berupa pajak. Oleh karena itu, negara ingin mendapatkan pemasukan
melalui pajak sebesar-besarnya untuk membangun berbagai macam fasilitas yang
dapat mendukung kemajuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan
dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor
pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat
dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping
untuk meningkatkan penerimaan Negara, pajak juga bertujuan untuk
menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggungjaab Negara, karena pada
dasarnya pembayaran pajak merupakan perujudan pengabdian dan peran serta
arga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.
Sistem pajak yang berlaku adalah self assessment, sistem self
assessmentmemberikan kepercayaan penuh kepada ajib pajak !"P#
untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak
yang menjadikeajibannya !$arjo dan %usumaati, &''(#. Dengan kata lain,
)
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
2/31
ajib pajak menentukan sendiribesarnya pajak yang terutang. %elebihan dari
sistem self assesment ini adalah "P diberikepercayaan oleh fiskus untuk
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yangterutang sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku. *ungsi perhitungan adalah fungsiyang
memberi hak kepada "P untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai
denganperaturan perpajakan. %elemahan dari sistem ini adalah segala risiko pajak
yang nantinya akantimbul menjadi tanggung jaab "P.
Pernyataan hampir senada juga dikemukakan oleh +arahap !&''# baha
dianutnya sistem self assessmentmembaa misi dan konsekuensi perubahan
sikap !kesadaran# arga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela
!voluntary compliance#. %epatuhan memenuhi keajiban perpajakan secara
sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment. Dengan kata lain,
penetapan sistem self assessment diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan
perpajakan.
agi dunia usaha, pajak merupakan pengeluaran yang membebani
perusahaan, sehingga dalam hal membayar pajak biasanya perusahaan berupaya
agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin. Salah satu cara yang
dilakukan agar dapat meminimalkan beban pajak adalah dengan cara menerapkan
perencanaan pajak !Tax Planning#. Dengan perencanaan pajak yang baik, maka
perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya tanpa melanggar peraturan pajak
yang berlaku.
Menurut ain !&''/0/# secara garis besar perencanaan pajak adalah
proses mengorganisasi usaha ajib pajak atau kelompok ajib pajak sedemikian
&
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
3/31
rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak
lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara
komersial.
erikut ini akan disajikan pendapatan pajak negara dari berbagai sektor.
$oko Sembilan adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang
distributor alat tulis. $oko Sembilan sudah berdiri sejak tahun &''/. Selama ini,
dalam kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan $oko Sembilan, pihak $oko
Sembilan belum pernah melakukan perhitungan pajak sendiri. Perhitungan pajak
diserahkan kepada konsultan pajak. Sehingga dalam kesehariaanya perusahaan
tidak mengetahui berapa beban pajak yang harus di bayar dan disetor. Semua
informasi mengenai pengeluaran pajak hanya bisa diperoleh ketika sudah
dilakukan perhitungan oleh lembaga penghitung pajak tersebut.
erdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai bagaimana perlakuan PPh atas usaha distributor alat tulis.
/
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
4/31
Penulis ingin membantu Pemilik $oko Sembilan dalam melakukan perencanaan
pajak yang efisien, sehingga dapat meminimalkan beban pajak dari $oko
Sembilan.
1.2 Rumusan Masalah
erdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalah
sebagai berikut0 agaimana perlakuan PPh atas usaha distributor alat tulis1
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan PPh atas
usaha distributor alat tulis.
1. Man!aat Penelitian
2dapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah0
). agi $oko Sembilan dapat digunakan dalam melakukan perencanaan pajak
yang efisien, sehingga dapat meminimalkan beban pajak.
&. agi pihak lain yang akan melakukan penelitian tentang perlakuan PPh atas
usaha distributor alat tulis, dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian
lebih lanjut.
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
5/31
2. LANDA"AN TE#R$
2.1 Pajak
2.1.1 De!inisi %an &ungsi Pajak
Menurut P.3.2 2ndriani !)44)0 5 Pajak adalah iuran kepada negara yang
dapat dipaksakan yang terutang oleh ajib pajak yang membayarnya menurut
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung
6
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
6/31
dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubung dengan tugas negara yang menyelengarakan pemerintah.7
Sedangkan menurut 8lyas dan urton !&''9 0 6# menyatakan baha 5Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan :ndang-undang !yang dapat
dipaksakan# dengan tiada mendapat jasa-timbal !kontra-prestasi#, yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum7.
Menurut Mardiasmo !&'))# Syarat pemungutan pajak agar pemungutan
pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlaanan maka pemungutan pajak
harus memenuhi syarat sebagai berikut0
). Pemungutan pajak harus adil !Syarat %eadilan#, sesuai dengan tujuan hukum
yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus
adil.
&. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang !Syarat ;uridis#
diindonesia, pajak diatur dalam ::D )46 pasal &/ ayat &, hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
maupun arganya
/. $idak mengganggu perekonomian !Syarat
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
7/31
Pajak terdiri dari dua fungsi menurut Mardiasmo !&'))#0 yaitu pertama
pajak berfungsi sebagai sumber dana yang dipergunakan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah !budgeter). Sebagai contoh0 dimasukkanya
pajak dalam 2PN sebegai penerimaan dala negeri, dan kedua pajak berfungsi
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kegiatan dibidang sosial dan
ekonomi !Reguler), contoh0 dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap
minuman keras, dapat ditekan demikian pula terhadap barang meah.
Menurut 8lyas dan urton !&''9 0 )'#, fungsi pajak dapat dibedakan atas
beberapa jenis. 2dapun fungsi pajak tersebut adalah0
). *ungsi budgetair, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk
mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan :ndang-
undang berlaku yang pada aktunya akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan dan bila ada sisa !surplus# akan digunakan sebagai tabungan
Pemerintah untuk in=estasi Pemerintah>
&. *ungsi regulerend, adalah suatu fungsi baha pajak-pajak tersebut akan
digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang
letaknya diluar bidang keuangan>
/. *ungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan
atau ujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan
pembangunan demi kemaslahatan manusia. *ungsi demokrasi pada masa
sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh
pelayanan dari Pemerintah. 2pabila seseorang telah melakukan keajibannya
9
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
8/31
membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia
mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari
Pemerintah>
. *ungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan
dan keadilan dalam masyarakat.
Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan baha
pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk
meujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Oleh
karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan
dari sektor pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2.1.2 "um'er("um'er Penerimaan Pajak
Penerimaan negara diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti
yang seluas-luasnya yaitu yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang
diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh
pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya !;usan dan
Subri, &''/#. Pada hakekatnya sangat susah untuk menarik suatu batas yang jelas
dari macam-macam sumber penerimaan negara karena belum adanya suatu
pengaturan yang tegas mengenai hal tersebut dalam beberapa literatur.
Sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi
penerimaan dari sektor pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran,
?
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
9/31
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
10/31
pemungutannya dilakukan oleh aparatur pajak !fiskus#. Dalam sistem ini
fiskus berkeajiban untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari
"ajib Pajak !dalam hal ini "ajib Pajak bersifat pasif#. "ajib Pajak baru akan
mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah mendapatkan Surat
%etetapan Pajak !S%P#.
&. Self Assesment System
Merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana eenang sepenuhnya
untuk melakukan perhitungan besarnya pajak yang terutang ada pada "ajib
Pajak yang bersangkutan. Dalam system pemungutan ini "ajib Pajak harus
aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada %antor Pelayanan
Pajak !%PP#, sedangkan fiskus hanya memberikan informasi serta
pengaasan kepada "ajib Pajak yang bersangkutan.
/. Withholding System
Merupakan sistem pemungutan pajak dimana eenang dalam
pemungutannya diberikan kepada pihak ketiga untuk memungut dan
memotong besarnya pajak yang terutang.
2.2 Pengertian Pajak Penghasilan
Mardiasmo !&')'#, menyatakan baha sesuai dengan sebutannya pajak
penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah
satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan.Pajak penghasilan
dikenakan terhadap ajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan
syarat obyektif sebagamaina ditentukan oleh :ndang-:ndang Pajak Penghasilan.
)'
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
11/31
2.2.1 PPh Pasal 1)
$arif Pajak Penghasilan !PPh# yang digunakan untuk menghitung
penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut0
). $arif pajak yang diterapkan atas Penghasilan %ena Pajak bagi0
a. "ajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut0
La*isan Penghasilan +ena Pajak Tari! Pajak
Sampai dengan Ap 6'.'''.''',- 6B
di atas Ap 6'.'''.''',- sampai dengan Ap &6'.'''.''',- )6B
di atas Ap &6'.'''.''',- sampai dengan Ap 6''.'''.''',- &6B
di atas Ap 6''.'''.''',- /'B
b. "ajib Pajak adan Dalam Negeri dan entuk :saha $etap adalah sebesar
&?B !dua puluh delapan persen#.
&. $arif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat !)# huruf a dapat diturunkan
menjadi paling rendah &6B !dua puluh lima persen# yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
!&a# $arif sebagaimana dimaksud pada ayat !)# huruf b menjadi &6B !dua
puluh lima persen# yang mulai berlaku sejak tahun pajak &')'.
!&b# "ajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka
yang paling sedikit 'B !empat puluh persen# dari jumlah keseluruhan
saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di 8ndonesia dan
))
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
12/31
memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar
6B !lima persen# lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat !)# huruf b dan ayat !&a# yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.
!&c# $arif yang dikenakan atas penghasilan berupa di=iden yang dibagikan
kepada "ajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi
sebesar )'B !sepuluh persen# dan bersifat final.
!&d# %etentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat !&c# diatur dengan Peraturan Pemerintah.
/. esarnya lapisan Penghasilan %ena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
!)# huruf a dapat diubah dengan %eputusan Menteri %euangan.
. :ntuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat !)#,
jumlah Penghasilan %ena Pajak dibulatkan ke baah dalam ribuan rupiah
penuh.
6. esarnya pajak yang terutang bagi "ajib Pajak orang pribadi dalam negeri
yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal )( ayat !#, dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak
tersebut dibagi /(' !tiga ratus enam puluh# dikalikan dengan pajak yang
terutang untuk ) !satu# tahun pajak.
(. :ntuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat !6#,
tiap bulan yang penuh dihitung /' !tiga puluh# hari.
)&
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
13/31
9. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat !, sepanjang tidak
melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat !)#
2.2.2 PPh Pasal 21
2dalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh "ajib Pajak orang pribadi
dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
Pem,t,ng PPh Pasal 21
). Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
&. endahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah
/. Dana pensiun atau badan lain seperti 3aminan Sosial $enaga %erja
!3amsostek# dan badan-badan lainnya>
. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta
badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga
ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan,
pelatihan dan magang>
6. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat
nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya
yang menyelenggarakan kegiatan>
Penerima Penghasilan -ang Di*,t,ng PPh Pasal 21
). Pegaai>
)/
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
14/31
&. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan
hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli arisnya>
/. ukan pegaai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi0
a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara,
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris>
b. pemain musik, pembaa acara, penyanyi, pelaak, bintang film, bintang
sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragaanCperagaati,pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan
seniman lainnya>
c. olahragaan>
d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,
e. pengarang, peneliti, dan penerjemah>
f. pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial,
serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan>
g. agen iklan>
h. pengaas atau pengelola proyek>
i. pembaa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi
perantara>
j. petugas penjaja barang dagangan>
k. petugas dinas luar asuransi>
)
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
15/31
l. distributor multile=el marketing atau direct selling>dan kegiatan
sejenisnya.
. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain
meliputi 0
a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah
raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan
lainnya>
b. peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja>
c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara
kegiatan tertentu>
d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang>
e. peserta kegiatan lainnya.
Penerima Penghasilan -ang Ti%ak Di*,t,ng PPh Pasal 21
). Pejabat perakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara
asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada
dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat 0
a. bukan "arga Negara 8ndonesia> dan
b. di 8ndonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar
jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik>
&. Pejabat perakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh %eputusan
Menteri %euangan sepanjang bukan "arga Negara 8ndonesia dan tidak
)6
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
16/31
menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan di 8ndonesia.
Penghasilan -ang Di*,t,ng PPh Pasal 21
). penghasilan yang diterima atau diperoleh pegaai tetap, baik berupa
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur>
&. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur
berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya>
/. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan
sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang
pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua,
dan pembayaran lain sejenis>
. penghasilan pegaai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian,
upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan
secara bulanan>
6. imbalan kepada bukan pegaai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee,
dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan>
(. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama
dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
Penghasilan -ang Ti%ak Di*,t,ng PPh Pasal 21
)(
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
17/31
). pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi
kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi jia, asuransi diguna, dan asuransi
bea sisa>
&. penerimaan dalam bentuk natura danCatau kenikmatan dalam bentuk apapun
yang diberikan oleh "ajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh
bukan "ajib Pajak, "ajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang
bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma
penghitungan khusus !deemed profit#.
/. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri %euangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran
jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan
penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja>
. akat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga
amil akat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah>
6. easisa yang diterima atau diperoleh "arga Negara 8ndonesia dari "ajib
Pajak pemberi beasisa dalam rangka mengikuti pendidikan
formalCnonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Lain(Lain
). Pemotong PPh Pasal &) dan Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal
&) ajib mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku>
)9
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
18/31
&. Pegaai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegaai yang menerima
penghasilan dari pemotong PPh Pasal &) secara berkesinambungan dalam )
!satu# tahun kalender ajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah
tanggungan keluarga pada aal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi
Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan P$%P dan ajib
menyerahkannya kepada Pemotong Pajak saat mulai bekerja atau mulai
pensiun>
/. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, pegaai, penerima
pensiun berkala dan bukan pegaai yang menerima penghasilan dari
pemotong PPh Pasal &) secara berkesinambungan dalam ) !satu# tahun
kalender ajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada
pemotong PPh Pasal &) paling lama sebelum mulai tahun kalender
berikutnya>
. Pemotong PPh Pasal &) ajib membuat dan memberikan ukti Pemotongan
PPh Pasal &) kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak>
2.2.3 PPh Pasal 22
Pajak Penghasilan !PPh# Pasal && adalah PPh yang dipungut oleh0
). endahara Pemerintah PusatCDaerah, instansi atau lembaga pemerintah dan
lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas
penyerahan barang>
&. adan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun sasta berkenaan
dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
)?
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
19/31
/. "ajib Pajak adan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat
meah.
Pemungut %an #'jek PPh Pasal 22
). ank De=isa dan Direktorat 3enderal ea dan @ukai !D3@#, atas impor
barang>
&. Direktorat 3enderal Perbendaharaan !D3Pb#, endahara Pemerintah
PusatCDaerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang>
/. :MNC:MD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang
bersumber dari belanja negara !2PN# dan atau belanja daerah !2PD#,
kecuali badan-badan tersebut pada angka >
. ank 8ndonesia !8#, Perusahaan Pengelola 2set !PP2#, adan :rusan
Eogistik !:EOF#, P$. $elekomunikasi 8ndonesia !$elkom#, P$. Perusahaan
Eistrik Negara !PEN#, P$. Faruda 8ndonesia, P$. 8ndosat, P$. %rakatau Steel,
Pertamina dan bank-bank :MN yang melakukan pembelian barang yang
dananya bersumber baik dari 2PN maupun dari non 2PN>
6. adan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok,
industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh %epala
%antor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri>
(. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan
bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
9. 8ndustri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan,
pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur 3enderal Pajak, atas
)4
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
20/31
pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari
pedagang pengumpul.
?. "ajib Pajak adan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat
meah.
Tari! PPh Pasal 22
). 2tas impor 0
a. yang menggunakan 2ngka Pengenal 8mportir !2P8#, &,6B !dua
setengah persen# dari nilai impor>
b. yang tidak menggunakan 2P8, 9,6B !tujuh setengah persen# dari nilai
impor>
c. yang tidak dikuasai, 9,6B !tujuh setengah persen# dari harga jual lelang.
&. 2tas pembelian barang yang dilakukan oleh D3P, endahara Pemerintah,
:MNC:MD !EihatPemungut dan Obje PPh Pasal !! butir !"#" dan $#
sebesar ),6B !satu setengah persen# dari harga pembelian tidak termasuk
PPN dan tidak final.
/. 2tas penjualan hasil produksi !EihatPemungut dan Obje PPh Pasal !! butir
%# ditetapkan berdasarkan %eputusan Direktur 3enderal Pajak, yaitu0
a. %ertas G '.)B H DPP PPN !$idak *inal#
b. Semen G '.&6B H DPP PPN !$idak *inal#
c. aja G './B H DPP PPN !$idak *inal#
d. Otomotif G '.6B H DPP PPN !$idak *inal#
. 2tas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau
importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut0
&'
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
21/31
@atatan0
Pungutan PPh Pasal && kepada penyalurCagen, bersifat final. Selain
penyalurCagen bersifat tidak final
6. 2tas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari
pedagang pengumpul !Eihat Pemungut dan Obje PPh Pasal !! butir
ditetapkan sebesar &,6 B dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
(. 2tas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang
menggunakan 2P8 sebagaimana dimaksud pada angka ) huruf a sebesar ',6B
!setengah persen# dari nilai impor.
9. 2tas Penjualan
a. Pesaat udara pribadi dengan harga jual lebih dari
Ap&'.'''.'''.''',''
b. %apal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari
Ap)'.'''.'''.''',''
c. Aumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya
lebih dari Ap)'.'''.'''.''','' dan luas bangunan lebih dari 6'' m&.
d. 2partemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau
pengalihannya lebih dari Ap)'.'''.'''.''','' danCatau luas bangunan
lebih dari '' m&.
e. %endaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari )'
orang berupa sedan, jeep, sport utility =ehicle!su=#, multi purpose
=ehicle !mp=#, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Ap.
6.'''.'''.''','' !lima milyar rupiah# dan dengan kapasitas silinder
&)
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
22/31
lebih dari /.''' cc. Sebesar 6B dari harga jual tidak termasuk PPN dan
PPnM.
?. :ntuk yang tidak ber-NP"P dipotong )''B lebih tinggi dari tarif PPh Pasal
&&
Pengeualian Pemungutan PPh Pasal 22
). 8mpor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat
%eterangan ebas !S%#.
&. 8mpor barang yang dibebaskan dari ea Masuk dan atau Pajak Pertambahan
Nilai> dilaksanakan oleh D3@.
/. 8mpor sementara jika aktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk
diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen @.
. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang
jumlahnya paling banyak Ap. &.'''.''',- !dua juta rupiah# dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
6. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air
minumCPD2M, benda-benda pos.
(.
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
23/31
?. 8mpor kembali !re-impor# dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang
telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang
memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat 3enderal ea dan @ukai.
4. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh ulog.
"aat Terutang %an Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22
). 2tas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran
ea Masuk. Dalam hal pembayaran ea Masuk ditunda atau dibebaskan,
maka PPh Pasal && terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen
Pemberitahuan 8mpor arang !P8#>
&. 2tas pembelian barang !EihatPemungut dan Obje PPh Pasal !! butir !"#"
dan $# terutang dan dipungut pada saat pembayaran>
/. 2tas penjualan hasil produksi !EihatPemungut dan Obje PPh Pasal !! butir
%# terutang dan dipungut pada saat penjualan>
. 2tas penjualan hasil produksi !EihatPemungut dan Obje PPh Pasal !! butir
'# dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran arang
!Deli=ery Order#>
6. 2tas pembelian bahan-bahan !EihatPemungut dan Obje PPh Pasal !! butir
terutang dan dipungut pada saat pembelian.
Tata 0ara Pemungutan Penet,ran %an Pela*,ran PPh Pasal 22
). PPh Pasal && atas impor barang !Eihat Pemungut dan Obje PPh Pasal !!
butir (# disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran
Pajak, @ukai dan Pabean !SSP@P#. PPh Pasal && atas impor barang yang
dipungut oleh D3@ harus disetor ke bank de=isa, atau bank persepsi, atau
&/
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
24/31
bendahara Direktorat 3enderal ea dan @ukai, dalam jangka aktu ) !satu#
hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke %PP secara mingguan
paling lambat 9 !tujuh# hari setelah batas aktu penyetoran pajak berakhir.
&. PPh Pasal && atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran
ea Masuk dan dalam hal ea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal &&
atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean
impor. Dilaporkan ke %PP paling lambat tanggal &' setelah masa pajak
berakhir.
/. PPh Pasal && atas pembelian barang !Eihat Pemungut dan Obje PPh Pasal
!! butir !# disetor oleh pemungut atas nama dan NP"P "ajib Pajak rekanan
ke bank persepsi atau %antor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan
pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan
rangkap tiga, yaitu 0
a. lembar pertama untuk pembeli>
b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke %antor Pelayanan
Pajak>
c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan
dilaporkan ke %PP paling lambat ) !empat belas # hari setelah masa
pajak berakhir.
. PPh Pasal && atas pembelian barang !Eihat Pemungut dan Obje PPh Pasal
!! butir ## disetor oleh pemungut atas nama dan NP"P "ajib Pajak penjual
ke bank persepsi atau %antor Pos paling lama tanggal )' sepuluh# bulan
&
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
25/31
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan ke %PP paling lambat
tanggal &' setelah masa pajak berakhir.
6. PPh Pasal && atas pembelian barang !Eihat Pemungut dan Obje PPh Pasal
!! butir $# disetor oleh pemungut atas nama dan NP"P "ajib Pajak penjual
ke bank persepsi atau %antor Pos paling lambat tanggal )' !sepuluh# bulan
takim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan
SP$ Masa ke %PP paling lambat &' !dua puluh# hari setelah masa pajak
berakhir.
(. PPh Pasal && atas penjualan hasil produksi !Eihat Pemungut dan Obje PPh
Pasal !! butir %" dan dan hasil penjualan barang sangat meah !Eihat
Pemungut dan Obje PPh Pasal !! butir # disetor oleh pemungut atas nama
ajib pajak ke bank persepsi atau %antor Pos paling lambat tanggal )'
!sepuluh# bulan takim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP.
Pemungut menyampaikan SP$ Masa ke %PP paling lambat &' !dua puluh#
hari setelah masa pajak berakhir.
9. PPh Pasal && atas penjualan hasil produksi !Eihat Pemungut dan Obje PPh
Pasal !! butir '# disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau %antor Pos
paling lama tanggal )'!sepuluh# bulan berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir. Pemungut ajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. && rangkap
/ yaitu0
a. lembar pertama untuk pembeli>
b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada %antor
Pelayanan Pajak>
&6
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
26/31
c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.
Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SP$ Masa ke %PP
setempat paling lambat &' !dua puluh# hari setelah Masa Pajak berakhir.
Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal &&
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,
penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2.2. PPh Pasal 2
Pembayaran angsuran PPh setiap bulan !PPh Pasal &6#. Pembayaran PPh
Pasal &6 yaitu pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. +al ini
dimaksudkan untuk meringankan beban "ajib Pajak dalam melunasi pajak yang
terutang dalam satu tahun pajak. "ajib Pajak diajibkan untuk mengangsur pajak
yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak
tersebut setiap bulan.
%husus untuk "ajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya
dari usaha dan pekerjaan bebas, pembayaran angsuran PPh Pasal &6 terbagi atas &
yaitu0
). 2ngsuran PPh Pasal &6 sebagai "ajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha
$ertentu !OPP$#.
"ajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha $ertentu adalah ajib pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang baik secara grosir
maupun eceran dan usaha penyerahan jasa, yang mempunyai satu atau lebih
tempat usaha termasuk yang memiliki tempat usaha yang berbeda dengan
&(
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
27/31
tempat tinggal. 2ngsuran PPh Pasal &6 "ajib Pajak OPP$ 0 ',96B H jumlah
peredaran usaha !omset# setiap bulan dari masing-masing tempat usaha
&. 2ngsuran PPh Pasal &6 sebagai "ajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha
$ertentu !OPSP$#.
"ajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha $ertentu !OPSP$# adalah Orang
Pribadi yang melakukan kegiatan usaha tanpa melalui tempat usaha misalnya
sebagai pekerja bebas atau sebagai karyaan. 2ngsuran PPh Pasal &6 sebagai
"ajib Pajak OPSP$ 0 Penghasilan %ena Pajak H $arif PPh Pasal )9 ayat !)#
huruf a :: PPh 0 )& bulan. $arif Pasal )9 ayat !)# a :: PPh adalah 0
La*isan Penghasilan +ena Pajak Tari! Pajak
Sampai dengan Ap 6'.'''.''',- 6B
di atas Ap 6'.'''.''',- sampai dengan Ap &6'.'''.''',- )6B
di atas Ap &6'.'''.''',- sampai dengan Ap 6''.'''.''',- &6B
di atas Ap 6''.'''.''',- /'B
:ntuk "ajib Pajak adan, besarnya pembayaran 2ngsuran PPh &6 yang
terutang diperoleh dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh yang
diatur di Pasal )9 ayat !)# huruf b :ndang :ndang Pajak Penghasilan. $arif Pasal
)9 ayat !)# huruf b dan ayat !&a# :: PPh adalah &6B. %husus untuk "ajib Pajak
badan yang peredaran bruto setahun sampai dengan Ap 6'.'''.'''.''',-
mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 6'B dari tarif pasal )9 ayat
!)# huruf b dan ayat !&a# :: PPh, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak
dari peredaran bruto sampai dengan Ap .?''.'''.''',-
2.2. PPh Pasal 24
&9
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
28/31
Pajak Penghasilan Pasal &4 adalah pajak yang harus dilunasi oleh "ajib
Pajak Orang Pribadi danCatau "ajib Pajak adan sebagai akibat PPh $erutang
dalam Surat Pemberitahuan !SP$# $ahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari
pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang
telah disetor sendiri.
PPh Pasal &4 harus disetor menggunakan Surat Setoran Pajak !SSP# paling
lambat sebelum SP$ $ahunan dilaporkan ke %antor Pelayanan Pajak atau akhir
bulan ketiga tahun pajak berikutnya untuk "ajib Pajak Orang Pribadi dan bagi
"ajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. @ontoh
penghitungan pelunasan pph pasal &4 ajib pajak badan0
Perusahaan 2, setelah menghitung PPh terutang tahun pajak &')' diketahui PPh
terutang setahun sebesar Ap )&.'''.''',-.
). 2ngsuran PPh Pasal &6 selama tahun &')' !)& bulan# sebesar 0 Ap 9?).&6',-
H )& G Ap 4./96.''',-
&. PPh Pasal &4 yang harus dilunasi oleh Perusahaan 2 adalah sebesar 0 PPh
yang terutang I angsuran PPh Pasal &6 Ap)&.'''.''', I Ap4./96.''',- G
Ap&.(&6.''',''
&?
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
29/31
3. MET#D#L#5$ PENEL$T$AN
3.1. Ranangan Penelitian
Penelitian kualitatif ini berupa penelitian dengan metode atau pendekatan
studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek
tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Sugiyono !&')'0 )6#
menyebutkan baha metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositi=isme, digunakan untuk meneliti pada kondisi
obyek yang alamiah, !sebagai laannya adalah eksperimen# dimana peneliti
&4
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
30/31
adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Sedangkan menurut Danial dan "asriah !&'')0 ('# mengemukakan
pendekatan kualitatif baha 0 Pendekatan kualitatif berdasarkan penomenologis
menuntut pendekatan yang holistik, artinya menyeluruh, mendudukkan suatu
kajian dalam suatu konstruksi ganda. Melihat suatu objek dalam suatu konteks
JnaturalK alamiah apa adanya bukan parsial.
2danya dua definisi diatas maka dapat disimpulkan baha pendekatan
kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dalam suatu obyek alamiah atau
natural, apa adanya dan menyeluruh. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono
!&')'0 )6# baha 5Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa
adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu
mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.7
3.2. 6enis %an "um'er Data
3enis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari laporan keuangan milik
distributor alat tulis $oko Sembilan.
3.3. Met,%e Pengum*ulan %ata
Metode Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan
dokumentasi. entuk dokumentasi berupa laporan posisi keuangan, laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain yang diperoleh peneliti dari pemilik $oko
Sembilan.
/'
Universitas Kristen Petra
-
7/25/2019 BAB I-III PPH Baru
31/31
3.. Unit Analisis
:nit analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah perlakuan
PPh atas usaha distributor alat tulis.
3.. Teknik Analisis Data
2nalisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisaC
memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi
sesuatu yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang
penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat
dipublikasikan. Eangkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu0
pengumpulan data, mengelompokkannya, memilih dan memilah data, lalu
kemudian menganalisanya. 2nalisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil
penelitian yang digunakan untuk menjaab rumusan masalah. 2danya tahap-
tahap yang akan dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut0
). Mengumpulkan berbagai literatur yang menjadi dasar teori dan perlakuan
PPh atas usaha distributor alat tulis.
&. Mengumpulkan laporan keuangan dari pemilik $oko Sembilan.
/. Menganalisis dengan cara membandingkan perhitungan PPh dari
konsultan yang ditunjuk untuk menghitung PPh dari $oko Sembilan
dengan perhitungan PPh dari peneliti yang sesuai dengan teori yang
berlaku.
. %esimpulan dapat di ambil setelah peneliti mendapatkan hasil akhir dari
perhitungan PPh.
/)