BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan Pancasila termasuk mata kuliah yang banyak terkena imbas proses reformasi. Bukan hanya materinya yang banyak berubah, proses pendidikannya juga seharusnya mengalami perubahan mendasar. Perubahan materi pendidikan Pancasila menyangkut amandemen terhadap UUD 1945 tentang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang konstitusi otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan konstititusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau UUD. pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara. Hal inilah yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut :

1. Apakah pengertian,kedudukan,sifat,dan fungsi UUD 1945 ?

2. Bagaimana pembukaan UUD 1945 ?

3. Bagaimana hubungan pembukaan dengan batang tubuh UUD 1945 ?

4. Bagaimana batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 ?

5. Bagaimana dinamika pelaksanaan UUD 1945 ?

1.3 Tujuan Makalah

Tujuan yang ingin dicapai melalui makalah ini adalah :

1. Menjelaskan Pengertian, kedudukan, sifat dan fungsi UUD 1945

2. Mengidenfikasi makna dan pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945

3. Menjelaskan hubungan pembukaan dan batang tubuh UUD 19454. Menjelaskan unsur-unsur utama yang diatur dalam batang tubuh dan penjelasan

UUD 19455. Menjelaskan dinamika pelaksanaan UUD 1945

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN, KEDUDUKAN, SIFAT, DAN FUNGSI UUD 1945

1. Pengertian Hukum Dasar

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dikenal ada hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan hukum dasar tak tertulis yang disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, undang-undang dasar merupakan sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, bahkan setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan dan bersumberkan peraturan yang lebih tinggi yang berpuncak pada undang-undang dasar. Sedangkan, yang dimaksud konvensi adalah aturan hukum kebiasaan mengenai hukum publik dan kelaziman-kelaziman dalam praktik hidup ketatanegaraan.

2. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas:

(1) Pembukaan yang terdiri atas empat alinea,

(2) Batang tubuh yang terdiri atas 37 pasal yang dikelompokkan dalam 16 bab, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan,

(3) Penjelasan yang terbagi dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Khusus yaitu penjelasan pasal demi pasal.

Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.

3. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma hukum yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan, pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Aturan tersebut sebagai berikut.

· Undang-Undang Dasar 1945

· Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

· Undang-Undang

· Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu)

· Peraturan Pemerintah

· Keputusan Presiden

· Peraturan Daerah

4. Sifat Undang-Undang Dasar 1945

a. UUD bersifat fleksibel (luwes)

Suatu konstitusi disebut luwesapabila cara pembuatan dan perubahannya sama dengan pembuatan dan perubahan undang-undang biasa. Konstitusi masih tetap mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat

b. UUD bersifat Rigid atau Kaku

Suatu konstitusi disebut kakuapabila cara pembuatan dan perubahannya berbeda dengan cara pembuatan dan perubahan undang-undang biasa. Konstitusi dikatakan bersifat kaku apabila tidak mampu mengikuti perkembangan zaman.

5. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945

Sebagaimana fungsi konstitusi pada umumnya, fungsi Undang-Undang Dasar 1945, pada umumnya, dapat disebutkan antara lain:

· Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang

· Untuk melindungi hak asasi manusia

· Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan agar pemerintahan berjalan dengan tertib dan lancar.

B. PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi perjuangan bangsa IndonesiaØ Sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk

mencapai tujuan nasional.Ø Merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam

lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia.Ø Nilai Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-

bangsa beradab di seluruh muka bumi. Ø Nilai Lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap

menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara proklamasi 17 Agustus 1945.

2. Makna Alinea-Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

v Alinea pertama

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan” menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah. Dengan pernyataan itu, bukan saja, bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, tetapi akan tetap berdiri di barisan yang paling depan dalam menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan karena penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia.

v Alinea kedua

Berbunyi, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

Alinea tersebut mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian seperti berikut.

a. Perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan.

b. Momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.

c. Kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

v Alinea ketiga

Berbunyi, “Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Alinea tersebut memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan serta menunjukkan ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rida-Nya, bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya dan sekaligus negara yang ingin didirikannya berwawasan

kebangsaan.

v Alinea keempat

Berbunyi, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Alinea itu merumuskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia telah menyatakan dirinya merdeka itu dengan padat sekali.

3. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Batang Tubuh UUD 1945. Hubungan itu menyatakan bahwa pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan kedalam Batang Tubuh UUD 194, yaitu dalam pasal-pasalnya.

Ada 4 pokok pikiran yang memiliki makna sangat dalam, yaitu sebagai berikut :

a. Pokok pikiran pertama : “Negara-begitu bunyinya-“ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam pembukaan itu diterima, diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perorangan. Negara menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan. Rumusan tersebut menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim, Negara, penyelenggara Negara, dan setiap warga Negara wajib mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

b. Pokok pikiran kedua : “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. Ini merupakan pokok pikiran yang hendak diwujudkan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh Negara bagi seluruh rakyat didasarkan kesadaran, bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

c. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945: “Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Ini adalah pokok pikiran di tangan rakyat dan dilakukan sepuhnya oleh Majelis Permusyawaran Rakyat.

d. Pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 : “Negara berdasar ata Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap. Oleh karena itu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusian yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur”. Ini menegaskan okok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

C. HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Batang Tubuh UUD 1945, karena pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di Batang Tubuh.

Dengan tetap menyadari akan keagungan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan dengan memperhatikan hubungan antara pembukaan dengan Batang Tubuh UUD dapat disimpulkan, bahwa pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar falsafah pancasila dengan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Keduanya, merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945, yang tidak lain adalah pokok-pokokpikiran : persatuan Indonesia, keadilan sosial,kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab.

Pokok-pokok pikiran tersebut tidal lain adalah pancaran dari pancasila, yang telah mampu memberikan semangat dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat UUD 1945.

1 BATANG TUBUH DAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1 Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan RI

Undang-undang dasar 1945 yang terdiri atas 37 pasal ditambah dengan empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan disamping mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpad. Didalamnya berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan dalam tiga bagian yaitu sebagai berikut :

a) Pasal-pasal yang berisi materi penguatan system pemerintahan Negara di dalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan saling hubungannya dari kelembagaan Negara.

b) Pasal-pasal yang berisi materi hubungan antara Negara dan warganegara dan penduduknya serta dengan dipertegas oleh pembukaan UUD 1945 berisi konsepsi Negara di berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam kearah mana Negara bangsa dan rakyat Indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya.

c) Hal-hal lain. Dalam hal ini, sekali lagi perlu didasari bahwa ketiga materi itu merupakan kesatuan yang utuh yang tercakup secara bulat dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Sistem pemerintah Negara Indonesia dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan UUD 1945. Di dalam penjelasan itu, dikenal tujuh buah kunci pokok, yaitu sebagai berikut.

1 Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Ini mengandung arti bahwa Negara, di dalamnya termasuk pemerintahan dan lembaga-lembaga Negara yang lain, dalam melaksanakan tindakan harus dilandasi oleh hukum dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Tekanan pada hukum (recht) disini dihadapkan sebagai lawan dari kekuasaan (math). Prinsip dari sistem ini di samping akan tampak dalam rumusan pasal-pasalnya jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan oleh cita hukum (rechtsidee) yang menjiwai UUD 1945 dan hukum dasar yang tidak tertulis.

Pengertian negara hukum munurut UUD 1945 dalam arti luas. Artinya Negara hukum dalam arti material. Negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ciri-ciri Negara hukum adalah diakuinya hak asasi manusia, adanya asas legalitas dalam segala bentuknya: adanya suatu peradilan yang bebas tidak memihak: adanya pemisahan segala kekuasaan: dan adanya peradilan administrasi Negara.

2 Sistem Konstitusional

Pemerintah berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem itu memberikan ketegasan cara

pengendalian pemerintahan Negara yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi. Dengan sendirinya, juga ketentuan dalam hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara, undang-undang dan sebagainya. Dengan demikian, sistem itu memperkuat dan menegaskan lagi sistem Negara hukum seperti yang dikemukakan di depan. Dengan landasan kedua sistem itu, Negara hukum dan sistem konstitusional menciptakan mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-lembaga Negara yang dapat menjamin terlaksananya sistem itu.

3 Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die gesamte staatgewalt Lietgt allein bei der Majelis)

“Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR sebagai penjelman seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des willens des staatvolkes). Majelis tersebut menetapkan undang-undang dasardan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Majelis itu mengangkat kepala Negara (presiden) dan wakil kepala Negara (wakil presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara tertinggi. Sedangkan presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis.

d. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah majelis

Menurut sistem pemerintahan Indonesia, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dalam hal pembuatan undang-undang dan penetapan APBN, presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti pada system parlementer. Sebaliknya DPR pun tidak dapt menjatuhkan presiden karena presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan bahwa “Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang (Gesetzgebung) dan untuk menetapkan APBN (Statsbegrooting)”. Oleh karena itu, presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan, artinya kedudukan presiden tidak bergantung kepada dewan.

f. Menteri Negara ialah pembantu presiden, menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR

Penjelasan UUD 1945 menyatakan “Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak bergantung pada dewan, akan tetapi bergantung pada presiden. Mereka ialah pembantu presiden.”

g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Penjelasan UUD 1945 menyatakan “Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator” artinya kekuasaan tidak tak terbatas.

Kunci system ini adalah kekuasaan presiden tidak tak terbatas ditekankan dalam pokok yang kedua sistem pemerintahan konstitusional, bukan bersifat absolute. Dengan fungsi/peranan DPR dan fungsi/peranan para menteri sebagai pembantu presiden, dapat mencegah kemungkinan kekuasaan pemerintahan presiden menjurus ke arah kekuasaan mutlak (absolutisme).

Dengan uraian sestem pemerintahan seperti di atas, tampak jelas kerangka mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Negara serta mekanisme hubungan kelembagaan antara MPR – presiden – DPR. Ditinjau dari kelembagaan Negara berdasarkan UUD 1945, masih terdapat lembaga-lembaga Negara lainnya yang belum diuraikan dalam system pemerintahah tersebut ialah DPA, BPK, dan Mahkamah Agung.

E. DINAMIKAPELAKSANAAN UUD 1945

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945, adalah Badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 Ir.Sukarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila.

Kemudian BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari 8 orang untuk menyempurnakan rumusan Dasar Negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945.

Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua BPUPK . Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

A. Undang-Undang Dasar 1945 (awal kemerdekaan)

Undang-Undang Dasar ini disahkan pada sidang PPKI sehari setelah Indonesia merdeka yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945.Undag-Undang Dasar ini terdiri atas Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh yang mencakup 37 Pasal 4 Aturan Peralihan

atau Peraturan Tambahanserta penjelasan yang dibuat oleh Prof. Mr.Soepomo (Sunoto, 1985: 35).

Pada awal kemerdekaan UUD 1945 tidak dilaksanakan dengan baik karena kondisi Indonesia dalam suasana mempertahankan kemerdekaan. Sedang mengenai keadaan pemerintahnya sebagai berikut:

ü Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945berlaku yaitu sebelum MPR, DPR dan DPA dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

ü Sistem kabinetnya, Kabinet Presidensil dimana para menteri bertanggung jawab pada presiden bukan pada DPR.

ü Dikeluarkannya Maklumat No. X pada tanggal 16 Oktober 1945, yang merubah kedudukan KNIP yang tadinya sebagai pembantu Presiden menjadi badan legislatif(DPR)

ü Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah kabinet presidensil menjadi parlementer, ini berarti menyimpang dari UUD 1945.sistem kabinet ini diikuti dengan Demokrasi Liberal.

Akibat dari kondisi diatas menimbulkan, pemerintah tidak stabil seiring pergantian kabinet, Terjadinya pemberontakaan PKI Madiun, karena keadaan genting maka kabinet kembali ke presidensil lagi, diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) sehingga Indonesia harus menerima berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS).

B. Konstitusi RIS

Hasil dari KMB pada 27 Desember 1945 mengharuskan pada Indonesia untuk menerima berdirinya negara RIS. Secara otomatis UUD yang digunakan pun berganti, dan yang digunakan adalah Konstitusi RIS.

Pada masa ini seluruh wilayah Indonesia tunduk pada Konstitusi RIS. Sedangkan UUD 1945 hanya berlaku un tuk negara bagian Indonesia yang meliputi sebagian jawa dan sumatra dengan ibukota Yogyakarta. Sistem pemerintahannya adalah Parlementer yang berdasarkan Demokrasi Liberal.Negara Federasi RIS tidak berlangsung lama.berkat kesadaran para pemimpin kita maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali lagi menjadi NKRI dengan Undang-Undang yang lain yang disebut Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

B. Undang-Undang Dasar Sementara

Mulai tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali lagi menjadi NKRI dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau disebut juga UUD 1950. Sistem pemerintahan

yang digunakan adalah parlementer dan presiden tidak bisa diganggu gugat dan menteri bertanggung jawab. Berlaku demokrasi liberal dan telah berhasil melaksanakan pemilu dan membentuk badan konstituante.

Karena kabinet yang dgunakan adalah parlementer maka presiden dan wakil presiden adalah presiden konstitusional yang tidak bisa diganggu gugat. Yang bertanggung jawab adalah menteri kepada parlemen. Akibat dari sistem pemeritah ini maka pemerintahan tidak stabil, sebab sering terjadi pergantian kabinet, ekonomi dan keamanan sangat kacau, badan konstitusituante macet tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tetap sebagai ganti UUDS 1950. Pada waktu itu beruntung rakyat indonesia mempunyai rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, terbukti dengan banyaknya negara bagian RIS yang melebur kembali pada negara Republik Indonesia.

Kenyataan ini yang membuat RIS dan Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan dan menghasilkan kesepakatan untuk membuat negara kesatuan.

C. Undang-Undang Dasar 1945 (yang berlaku berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Melihat situasi yang semakin memburuk dan dukungan rakyat Indonesia maka dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1950 yang berisi tentang kembalinya UUD 1945. Dasar hukum dekrit ini adalah Hukum Darurat Negara (Staatsnoodretcht). Adapun isi dari dekrit tersebut adalah :

• Menetapkan pembubaran Kostituante

• Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia, terhitung mulai dari tanggal menetapkan dekrit ini, dan tidak berlaku lagi UUD 1950.

Pembentukkan MPRS yang terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan perwakilan-perwakilan dari daerah dan golongan-golongan, serta DPAS akan dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat singkatnya. . Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berlaku kembali UUD 1945. Dengan demikian rumusan dan sistematika Pancasila tetap seperti yang tercantum dalam ‘Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat’.Untuk mewujudkan pemerintahan Negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila dibentuklah alat-alat perlengkapan Negara:

• Presiden dan Menteri-Menteri

• .Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)

• Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

• Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Walaupun sudah ada dekrit tersebut tetapi pada kenyataannya UUD 1945 masih belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Pelaksanaan UUD 1945 periode ini semenjak Dekrit 5 Juli 1959 dinyatakan kembali kepada UUD 1945, tetapi dalam praktek ketatanegaraan hingga tahun 1966 ternyata belum pernah melaksanakan jiwa dan ketentuan UUD 1945, terjadi beberapa penyimpangan, antara lain:

• Pelaksanaan Demokrasi Terpempin, diman Presiden membentuk MPRS dan DPAS dengan Penpres Nomor 2 tahun 955 yang bertentangan dengan system pemerintahan Presidentil sebagaimana dalam UUD 1945.

• Penentuan masa jabatan presiden seumur hidup, hal ini bertentangan dengan pasal UUD yang menyebutkan bahwa masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali.

• Berdirinya Partai Komunis Indonesia yang berhaluan atheisme, dan adanya kudeta PKI dengan gerakan 30 September yang secra nyata akan membentuk Negara Komunis Indonesia

• Bidang Idiologi : dibolehkannya komunis yang sangat jelas bertentangan dengan sila pertama. Paham ini berawal dari pemahaman pancasila sebagai ajaran Bung Karno, pancasila dipersempit menjadi Tri sula dan akhirnya menjadi Eka sila (gotong Royong).

• Bidang Hukum : Hukum yang digunakan sebenarnya hukum Revolusi, UUD hanya digunakan alat revolusi diatas segala galanya sehingga menjadikan pemerintahan yang otoriter, dan diktator

•Bidang Moral : Terjadinya krisis dan dekadensi moral.

• Bidang Ekonomi : Keadaan ekonomi merosot, terjadi inflasi, banyak korupsi

• Bidang sosial dan politik : Masyarakat dibagi bagi menjadi dalam kotak-kotak parpol dan ormas dengan porosnya nasakom.

Pada puncaknya antara tanggal 30 September 1965-11 Maret 1966, dengan dipelopori para pemuda dan mahasiswa menya mpaikan tiga tuntutan rakyat(TRITURA) yang berisi”bubarkan PKI, Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, Turunkan harga. Gerakan tritura ini semakin meningkatt sehingga pemerintah tak lagi mampu menanganinya. Dalam situasi yang demikian maka pada tanggal 11 Maret 1966. presiden soekarno melayangkan surat perintah kepada soeharto yang sering kita kenal dengan sebutan SUPERSEMAR.

D. UUD 1945 Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:

• Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya

• Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

E. UUD 1945 Pada Masa Reformasi

Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional (constitutional reform). Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan

kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:• Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945

• Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945

• Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945

• Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

Mewujudkan amanat reformasi perlu adanya pembenahandan penataan kembali terhadap system ketatanegaraan dan pemerintahan Negara.Masalah utama Negara hukum Indonesia adalah UUD 1945 yang bersifat otorian, maka agenda utam pemerintahan pasca Soeharto adalah reformasi konstitusi.

Akhirnya, lahirlah beberapa amandemen terhadap UUD 1945. Hasil amandemen konstitusi mempertegas deklarasi Negara hokum, dari semula hanya ada di dalam penjelasan, menjadi bagian batang tubuh UUD 1945. Konsep pemisahan kekuasaan Negara ditegaskan. MPR tidak lagi mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Presiden tidak lagi membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas RUU.

Kekuasaan diserahkan kembali kepada yang berhak, yakni DPR.Akuntabilitas politik melalui proses rekrutmen anggota parlemen dan Presiden secara langsung, diperkuat lagi dengan system pemberhentian mereka jika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hokum dan konstitusi.

Kekuasaan kehakiman yang mandiri diangkat dari penjelasan menjadi materi Batang Tubuh UUD 1945. Lebih jauh, mahkamah konstitusi dibentuk untuk mengawal kemurnian fungsi dan manfaat konstitusi, karena salah satu kewenangan MK adalah melakukan constitutional review, menguji keabsahan aturan undang-undang bila dihadapkan kepada aturan konstitusi.Satu hal yang perlu dicatat, bahwa amandemen UUD 1945 ini hanya dilakukan terhadap batabg tubuh UUD 1945 [pasal-pasal] tetapi tidak dilakukan terhadap pembukaan UUD 1945. Terdapat asumsi bahwa melakukan perubahan terhadap pembuukaan UUD 1945 pada dasarnya akan mengubah Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1946. Karena pembukaan UUD 1945 hakikatnya adalah jiwa dan ruh Negara proklamasi, sementara dasar Negara Republik

Indonesia, yakni Pancasila juga terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Maka sistematika dan rumusan Pancasila tidak mengalami perubahan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat dibutuhkan sistem yang mengatur ketatanegaraan yang dimengerti oleh rakyatnya serta penyelenggaraannya.

Pembuatan UUD 1945 sebagai sistem ketatanegaraan memerlukan proses yang sangat panjang. Dimulai dari awal kemerdekaan sampai pada saat sekarang ini yaitu reformasi telah banyak dilakukan perubahan maupun amandemen demi kesempurnaan suatu UUD. Setiap pasal dalam tubuh UUD 1945 sangat mempunyai makna yang terkandung di dalamnyaJuga telah banyak kejadian yang menjadi bersejarah demi mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pondasi bangsa Indonesia.

3.2 Saran

Makalah tugas Pendidikan Pancasila ini merupakan karya pertama penulis, sehingga masih belum begitu sempurna. Apabila ada kritik maupun saran yang bersifat membangun maka penulis dengan senang hati akan menerimanya. Untuk lebih menyempurnakan pada Penulisan Makalah yang akan dibuat oleh penulis dikemudhttp://ahleeya.blogspot.com/2014/01/makalah-sistem-ketatanegaraan-ri.htmlian waktu.