bab i lkpj 2008

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaga Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820). Walikota dan Wakil Walikota Pontianak dilantik tangggal 22 Desember 2003, sehingga awal tahun 2004 secara efektif merupakan awal masa jabatan, pasangan dr. H. Buchary Abdurrachman SpKK dan H. Sutarmidji. SH. M.Hum. selaku Walikota dan Wakil Walikota Pontianak dalam melaksanakan tugas. Sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daearah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraanan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertyanggungjawaban kepada DPRD serta informasi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat serta dituangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, pada pasal 17 setiap akhir tahun anggaran dan pada masa akhir jabatan Walikota mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan pembangunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Mengakhiri pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan periode tahun 2008, maka Walikota selaku Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2008 yang secara umum memberikan gambaran hasil-hasil pembangunan yang di dalamnya berisikan pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2008 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), gambaran tentang tugas umum pemerintahan yang menjelaskan kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan urusan desentralisasi baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan serta penyelenggaraan tugas pembantuan dengan bertitik tolak pada Rencana Strategis Kota Pontianak Tahun 2005-2009. Selain gambaran keberhasilan, laporan ini juga menyampaikan gambaran kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan masa pemerintahan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pontianak Kepala Daerah kepada DPRD ini merupakan laporan atas pelaksanaan tugas selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan LKPJ ini merupakan rangkuman kembali berbagai kebijakan, pelaksanaan program dan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan dimaksudkan sebagai upaya mengimplementasikan system demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menciptakan Good Governace dan CleanLaporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun 2008

1

Government dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Substansi dan kerangka penyusunan LKPJ ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Adapun substansi penyusunannya dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : PENDAHULUAN Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Gambaran Umum Daerah yang berisikan Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Ekonomi. Bab II : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH Memuat Visi dan Misi, Strategi dan Arah Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Tahun 2003-2008 Bab III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berisikan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Permasalahan dan Solusi Bab IV : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA PONTIANAK PERIODE 2003-2008 Memuat Strategi Pengembangan Perekonomian, Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan dan Strategi Pengembangan Lingkungan Yang Kondusif. Bab V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Berisikan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBN Bab VI : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN Berisikan Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi Instansi Vertikal, Pembinaan Batas Wilayah, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Kawasan Khusus dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Bab VII : PENUTUP2

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun 2008

B.

Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pontianak periode 2008 secara umum bertujuan memberikan gambaran dan informasi dari pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun. Laporan ini juga di gunakan sebagai sarana untuk memperbaiki kelemahan dan kendala yang dihadapi selama masa pemerintahan Walikota periode 2008 yang perlu ditindaklanjuti dan diatasi pada tahun-tahun berikutnya secara bersama-sama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang akan datang dapat berjalan lebih efektif, efisien dan akuntabel.

C.

Landasan Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Walikota periode tahun 2008 disusun berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124)3

2.

3.

4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.


11.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, PNS, ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2003 Tanggal 14 April 2003 tentang PokokPokok Pengelolalaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2004. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2005. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2006.4

12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.


26. 27.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2007. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2007 Tanggal 25 April 2007 tentang Penataan ProgramProgram Renstra/RPJM Kota Pontianak Tahun 2005-2009 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2007 Nomor 21) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2008. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008

28. 29.

D.1. 1.1.

Gambaran Umum DaerahKondisi Geografis Kota Pontianak Batas Administrasi Kota Pontianak

Kota Pontianak merupakan Ibukota propinsi Kalimantan Barat, dimana luas keseluruhan wilayahnya mencapai 107.82 Km2. Secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Kelurahan diantaranya Kecamatan Pontianak Barat (16,94 Km2), Kecamatan Pontianak Kota (15,51 Km2),Kecamatan Pontianak Selatan (14,54 Km2), Kecamatan Pontianak Tenggara (14,83 Km2),Kecamatan Pontianak Timur (8,78 Km2) dan Kecamatan Pontianak Utara (27,22 Km2).Salah satu ciri khas daripada Kota Pontianak adalah berada pada lintasan khatulistiwa dengan letak posisi pada koordinat 00 0224 LU-00 5 37 LS dan 109 16 25 BT-109 23 04 BT, dengan batas barat kota berjarak sekitar 14,5 Km dari muara Sungai Kapuas Besar terletak muara Sungai Landak yang mengalir dari arah Timur. Letak wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Pontianak, dengan rincian seperti tabel dibawah ini. Tabel 1.1 Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak No 1 2 3 Uraian Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Batas Wilayah Berbatasan dengan Kecamatan Siantan (Desa Wajok Hulu) Kab. Pontianak Berbatasan dengan Kecamtan Sungai Kakap ( Desa Punggur Kecil), dan Kecamatan Timur Kab. Kibu Raya Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang (Mega Timur dan Ambawang Kuala) dan Sungai Raya (Kapur dan Sungai Raya) Kab. Kibu Raya


5

No 4 5

Uraian Sebelah Barat Sebelah Tenggara

Batas Wilayah Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Sungai Rengas) Kab. Kubu Raya dan Siantan (Wajok Hulu) Kab. Pontianak Berbatasan dengan Kecamtan Sungai Kakap dan Sungai Raya ( Desa Punggur Kecil) Kab Kubu Raya, Kecamatan Pontianak Timur dan Selatan

Sedangkan jika dilihat dari batas wilayah masing-masing Kecamatan dengan wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut : Kecamatan Pontianak berbatasan Selatan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Punggur Kecil) Kecamatan Pontianak Tenggara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan (Desa Sungai Raya), Kecamatan Sungai Kakap (Desa Punggur Kecil) Kecamatan Pontianak Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya (Desa Kapur) Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang) Kecamatan Pontianak Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Pal IX) & (Desa Sungai Rengas) Kecamatan Pontianak Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan (Desa Wajok Hulu) Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang, Desa Mega Timur & Desa Jawa Tengah) Kecamatan Pontianak Kota berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Pall IX) & ( Desa Punggur) Iklim

-

1.2

Dilihat dari iklim yang ada di Kota Pontianak, mempunyai iklim tropis yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Rata-rata suhu udara di Kota Pontianak mencapai 26,10 C 27,4 0 C dengan kelembaban udara berkisar antara 86 % - 92 %. Adapun besarnya curah hujan berkisar antara 3000 mm 4000 mm per tahun sedangkan tinggi daratan hanya 0,10 1,5 m diatas permukaan laut, sehingga Kota Pontianak sangat rentan terhadap genangan air apabila terjadi pasang air laut yang disertai oleh hujan. Dengan kondisi tanah yang rendah tersebut untuk mengantisipasi terjadinya banjir diperlukannya sarana drainase yang baik.


6

1.3.

Kondisi Tanah dan Hidrologi

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial dengan karateristik masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1 6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian. Kota Pontianak terbagi menjadi 3 wilayah bagian oleh Sungai Kapuas Besar, Kapuas Kecil dan Sungai Landak yaitu bagian utara meliputi Kecamatan Pontianak Utara, bagian timur meliputi Kecamatan Pontianak Timur dan bagian selatan meliputi Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat. Berdasarkan pembagian wilayah tersebut sistem jaringan drainase dibentuk oleh 3 sungai besar, saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier. Pada masing-masing wilayah bagian terbentuk jaringan drainase regional. Mengingat dalam sistem drainase regional bagian selatan terdapat saluran primer yang cukup banyak, maka dibagian selatan dibagi menjadi 4 subsistem jaringan drainase yaitu subsistem Sungai Belitung, subsistem Sungai Jawi, subsistem Sungai Tokaya dan subsistem Sungai Raya. Subsistem Sungai Beliung adalah subsistem paling barat yang berbatasan dengan subsistem sungai Jawi disebelah timurnya. Batas antara subsistem ini dengan subsistem sungai jawi adalah Jl. Hasanuddin, Jl. HRA Rahman dan Jl. Husein Hamzah. Subsistem sungai jawi ini berbatasan dengan subsistem Parit Tokaya disebalah timurnya. Batas antara subsistem sungai jawi dengan sub sistem Parit Tokaya adalah Jl. HA Salim, Jl. GS Lelanang, Jl. Sultan Abdurahman, Jl. Sutan Syahril dan Jl. Prof. M. Yamin. Subsistem Parit Tokaya ini berbatasan dengan subsistem Sungai Raya disebelah timurnya. Batas antara subsistem Parit Tokaya dengan subsistem Sungai Raya adalah pertengahan lahan Universitas Tanjungpura dan terusannya. Subsistem Sungai Raya adalah subsistem paling timur. Batas timur subsistem ini adalah Sungai Raya. Keempat subsistem di bagian wilayah selatan ini yang sering mengalami banjir adalah subsistem Parit Tokaya baik yang disebabkan oleh kondisi pasang surut air sungai Kapuas maupun karena hujan lokal dan aliran dari hulunya, dimana catchment area yang dilayani oleh DAS Parit Tokaya ini seluas 920 Ha.

1.4.

Organisasi dan Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) dimana didalamnya mengatur tentang struktur kelembagaan yang ada pada Pemerintah Kota Pontianak. Adapun jumlah perangkat daerah diatur dalam 8 (delapan) buah Peraturan Daerah meliputi 2 (dua) Sekretariat, 4 (empat) Badan, 4 (empat) Kantor, 12 (dua belas) Dinas, 5 (lima) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan.pembentukan Perangkat Daerah pemerintah Kota Pontianak Tahun 2004 sebagai berikut :Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun 2008

7

1)

Sekretariat Daerah. (1) Perda Nomor: 14 Tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pembentukan Sekretariat daerah Kota Pontianak.

2)

Sekretariat DPRD. (1) Perda Nomor: 15 tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pembentukan Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

3)

Dinas Dinas Daerah. Perda Nomor: 16 tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak, yang terdiri dari: (1) Dinas Kesehatan (2) Dinas Pendidikan (3) Dinas Urusan Pangan (4) Dinas Perhubungan (5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (6) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Pemberdayaan Masyarakat (7) Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil. (8) Dinas Pekerjaan Umum. (9) Dinas Kebersihan dan Pertamanan. (10) Dinas Tata Kota. (11) Dinas Pendapatan Daerah. (12) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Informasi dan Komunikasi. (13) Dinas Pertanahan.

4)

Lembaga Teknis Daerah. Perda Nomor: 17 tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak, yang terdiri dari: (1) Badan Pengawas Daerah (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (3) Badan Kepegawaian dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah. (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. (5) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan. (6) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (7) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah. (8) Kantor Pemuda dan Olahraga.

5)

Pemerintah Kecamatan. Perda Nomor: 18 Tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang 5 (lima) Pemerintah Kecamatan, yaitu: (1) Pemerintah Kecamatan Pontianak Kota. (2) Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara.


8

(3) (4) (5) (6) 6)

Pemerintah Kecamatan Pontianak Selatan. Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur. Pemerintah Kecamatan Pontianak Barat. Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara (Pembentukan berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2006)

Pemerintah Kelurahan. Perda Nomor: 19 Tahun 2004 tentang 24 (dua puluh empat) Pemerintah Kelurahan. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Kelurahan Sungai Jawi Luar. Kelurahan Sungai Jawi Dalam. Kelurahan Sungai Jawi. Kelurahan Sungai Bangkong. Kelurahan Tengah. Kelurahan Mariana. Kelurahan Darat Sekip. Kelurahan Pal Lima. Kelurahan Sungai Beliung. Kelurahan Benua Melayu Laut. Kelurahan Benua Melayu Darat. (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Kelurahan Parit Tokaya. Kelurahan Tanjung Hilir. Kelurahan Tanjung Hulu. Kelurahan Dalam Bugis. Kelurahan Tambelan Sampit. Kelurahan Saigon. Kelurahan Banjar Serasan. Kelurahan Parit Mayor. Kelurahan Siantan Hulu. Kelurahan Siantan Tengah. Kelurahan Siantan Hilir. Kelurahan Batu Layang.

Pembentukan Pemerintah Kelurahan Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2006 : tentang Pemekaran Kecamatan Pontianak Selatan dan Tenggara Kec. Selatan (1) Kelurahan Parit Tokaya (2) Kelurahan Kota Baru. (3) Kelurahan Akcaya. (4) Kelurahan Benua Melayu Laut. Kelurahan Benua Melayu Darat. 7) Satuan Polisi Pamong Praja. Perda Nomor: 1 Tahun 2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kec. Tengara (5) Kelurahan Bansir Darat. (6) Kelurahan Bansir Laut. (7) Kelurahan Bangka Belitung Laut. (8) Kelurahan Bangka Belitung Darat.


9

1.5.

Keadaan Sumber Daya AparaturGarafik 1.1

68 1% 2,370 33%

1,310 18%

3,399 48% Gol I Gol II Gol III Gol IV

Dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan selain dukungan dana, faktor yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya manusia. Sampai dengan tahun 2008 jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak adalah sejumlah 7.147 orang termasuk profesi guru, adapun jumlah tersebut terdiri dari golongan I sebanyak 68 orang, golongan II sebanyak 1.310 orang, golongan III sebanyak 3.399 orang dan golongan IV sebanyak 2.370 orang.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, masih didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA dengan jumlah keseluruhan mencapai 2.505 orang, tingkat pendidikan S1-D4 sebanyak 2.062 orang, tingkat pendidikan D1-D2 sebanyak 1.512 orang, tingkat pendidikan D3 sebanayak 663 orang, tingkat pendidikan SD sebanayak 148 orang, tingkat pendidikan SLTP sebanyak 140 orang dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 117 orang. Garfik. 1.23000 2500 2000 1500 1000 500 0

2505 2062SD

1512

SLTP SLTA D1-D2 D3

663 148 1401

S1/D4 S2

117

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2008

2. 2.1.

Gambaran Umum Demografis Kota Pontianak Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan aspek strategis dalam berbagai indikator pembangunan selain menempatkannya subjek sekaligus menjadi objek dalam pembangunan penduduk juga sebagai modal dasar dari pembangunan. Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir periode 2004-2008 terdapat peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2004 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 478.740 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 246.829 jiwa atau 51,56 % sedangkan penduduk perempuan sebanyak 231.911 jiwa atau 48,44%.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun 2008

10

Tabel. 1.2 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2004-2008 No 1 2 3 4 5 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 Jumlah Penduduk 478,740 494,441 513,645 523,485 534.996 Laki-Laki 246,829 251,849 262,236 267,098 277.138 % 51.56% 50.94% 51.05% 51.02% 51,80% Perempuan 231,911 242,592 251,409 256,387 266.858 % 48.44% 49.06% 48.95% 48.98% 49,88%

Sumber : Dinas Capil & Kependudukan Kota Pontianak

Untuk tahun 2008 jumlah penduduk Kota Pontianak tercatat sebanyak 534.996 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 277.138 jiwa atau 51,80 % dan penduduk perempuan sebanyak 266.858 jiwa atau 49,88 %. Adapun peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya di Kota Pontianak lebih disebabkan oleh tingginya arus urbanisasi dari daerah khususnya kabupaten/kota yang ada di kalimantan barat mapun daerah diluar kalbar yang ingin mencari pekerjaan di Kota Pontianak. Tabel. 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2004 2007 Kelompok Umur 0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65+ JUMLAHSumber : BPS Kota Pontianak

Tahun 2004 43.693 44.743 42.093 50.665 51.579 49.236 38.657 30.414 30.065 32.022 19.308 15.086 11.750 19.428 478.740 2005 45.126 46.211 43.473 52.327 53.271 50.851 39.925 31.412 31.051 33.072 19.941 15.581 12.135 20.066 494.441 2006 46.879 48.005 45.162 54.359 55.340 52.826 41.476 32.632 32.257 34.357 20.715 16.186 12.607 20.845 513.645 2007 47.777 48.925 46.027 55.400 56.400 53.838 42.270 33.257 32.875 35.015 21.112 16.496 12.848 21.244 523.485

Berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk di Kota Pontianak pada tahun 2007 yang terbesar berada pada kelompok umur 20 24 tahun dengan jumlah keseluruhan mencapai 56.400 jiwa, hal ini mengartikan bahwa sebahagian besar penduduk di Kota Pontianak tergolong pada kelompok umurLaporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun 2008 11

produktif sedangkan jumlah penduduk dengan kelompok umur 60 64 tahun atau kelompok umur yang sudah memasuki masa tua adalah yang paling sedikit dengan jumlah keseluruhan mencapai 12.848 jiwa. 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Jumlah Penduduk Kota Pontianak dilihat menurut lapangan pekerjaan dapat di kelompokkan pada lapangan pekerjaan pertanian, Industri pengolahan, perdagangan, perhotelan, restoran dan rumah makan serta jasa kemasyarakatan dan lainya. Dilihat dari keseluruhan jumlah pendudk yang bekerja menurut jenis lapangan pekerjaan paling besar adalah perdangan, perhotelan, restoran dan rumah makan sebesar 40% dengan koposisi laki laki sebanyak 34.52% dan prempuan sebanyak 50.02% serta jumlah penduduk bekerja paling sedikit pada lapangan pekerjaan pertanian sebesar 5.41% dari jumlah keseluruhan penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan. Tabel.1.4 Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2007 Di Kota Pontianak No. Lapangan Pekerjaan Jenis Kelamin Laki- Laki Perempuan 5.80 4.70 7.16 5.69 34.52 50.02 21.21 31.31 100.00 35.51 4.08 100.00 Jumlah 5.41 6.64 40.00 26.26 21.68 100.00

1 Pertanian 2 Industri Pengolahan 3 Perdagangan, perhotelan, restoran dan rumah makan 4 Jasa Kemasyarakatan 5 Lainnya Kota PontianakSumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2007

2.3.

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Salah satu variabel pendukung dalam peningkatan produktivitas suatu daerah dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah menamatkan suatu tingkat pendidikan. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan di Kota Pontianak berumur 5 (lima) tahun keatas diklasifikasikan ke dalam 7 (tujuh) kategori diantaranya tidak tamat sekolah. belum tamat SD. tingkat SD. SLTP dan SLTA umum. Akademi/D1/D2 dan universitas. Berdasarkan klasifikasi tersebut perkembangan penduduk berumur 5 tahun keatas di Kota Pontianak cukup menggembirakan. dimana angka yang menamatkan pada tingkat SLTA umum ke atas terdapat peningkatan dimana pada tahun 1993 pada tingkat SLTA sebesar 23,00 % dan meningkat menjadi 24,95% di tahun 2007 begitu juga dengan tingkat universitas pada tahun 1993 sebesar 2,53 % meningkat menjadi 4,02 % di tahun 2007


12

Tabel. 1.5 Penduduk Berumur 5 (lima) Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan No 1 2 3 4 5 6 7 Tingkat Pendidikan Tidak Tamat Sekolah Belum Tamat SD SD SLTP Umum SLTA Umum Akademi/D1/D2 Universitas Jumlah 1993** 30.758 84.204 75.281 54.350 76.902 4.356 8.448 34.299 % 9,20% 25,19% 22,52% 16,26% 23,00% 1,30% 2,53% 100,00% 2007*** 46.262 133.311 94.905 81.393 130.615 15.961 21.037 523.485 % 8,84% 25,47% 18,13% 15,55% 24,95% 3,05% 4,02% 100,00%

Sumber : **) Susenas 1993 (>10 Th) ***Susenas 2001 (> 5 Th)

2.4.

Jumlah Penduduk Miskin

Persoalan kemiskinan kembali ditempatkan menjadi salah satu bagian dari tugas berat pemerintah. Mengingat proporsi penduduk miskin pada skenario pertama, setelah krisis ekonomi mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 dari jumlah Kepala Keluarga sebanyak 131.241 KK sebanyak 20.892 KK tergolong miskin dan sebanyak 8.567 KK telah diberikan bantuan oleh pemerintah melalui dana raskin. Untuk tahun 2008 jumlah penduduk miskin mengali peningkatan dimana dari 143.422 kepala keluarga yang ada sebanyak 21.474 KK tergolong miskin dan sebanyak 19.800 KK telah diberikan bantuan melalui program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang digulirkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Tabel. 1.6 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pontianak Tahun 2004-2008No 1 2 3 4 5 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008* Jumlah Pddk 478,740 494,441 513,645 523,485 543.966 Jumlah KK 131,241 136,433 140,354 135,192 143.422 KK Miskin 20,892 21,130 21,368 21,474 21.474 % 15.92 15.49 15.22 15.88 14.97 BLT/Raskin (KK) 8.567 19.700 13.842 19.700 19.800 % 41.01 93.23 64.78 91.74 92.20

Sumber : Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Pontianak


13

E.1.

Kondisi EkonomiPertumbuhan Ekonomi Tahun 2004-2008

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, Pajak dan Retribusi, Pinjaman dan Pelayanan Bidang Ekonomi. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Tabel. 1.7 PDRB Kota Pontianak Tahun 2004-2008 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Rp. Jutaan) Menurut Lapangan UsahaNo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan galian Industri Pengolahan Listrik, Gas &Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan Jasa Jasa PDRB Konstan Pertumbuhan PDRB per tahun Sumber : BPS Kota Pontianak 2004 30.661,18 416.114,15 29.261,44 800.698,59 1.096.950,47 1.001.143,88 528.280,02 1.069.604,90 4.972.714,62 4,91% 2005 30,522.11 436,336.37 30,965.96 849,781.41 1,152,610.15 1,053,690.84 558,431.38 1,102,887.88 5,215,226.10 4.88 % 2006 30,915.84 465,891.92 31,444.98 895,174.56 1,216,596.70 1,103,077.28 585,737.58 1,149,024.87 5,477,863.73 5.04 % 2007 32.127,36 489.225,24 33.039,40 943.027,49 1.297.527,48 1.177.729,88 616.833,89 1.196.520,98 5.786.031,73 5.63 2008 32.737,78 515.741.,25 34.592,25 995.365,52 1.375.379,13 1.230.727,72 643.357,75 1.250.364,42 6.078.265,82 5.05%

Perkembangan PDRB Kota Pontianak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir didominasi oleh 3 (tiga) sektor lapangan usaha yaitu sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan & komunikasi hal ini sejalan dengan Visi Kota Pontianak untuk mewujudkan perdagangan bertaraf internasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak sebagaimana tergambar dari Produk Domestik Regional Bruto selama kurun waktu 2004-2008 menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup positif dimana mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,15 % pertahun. Pada tahun 2004 PDRB Kota Pontianak berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 4.972.714,62 atau mempunyai pertumbuhan sebesar 4,91 % kemudian pada tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi Rp. 5.215.226,10 dengan pertumbuhan sebesar 4,88 %, tahun 2006 jumlah PDRB Kota Pontianak meningkat menjadi Rp. 5.477.863,73 dengan pertumbuhan sebesar 5,04 dan tahun 2007 kembali meningkat menjadi Rp. 5.786.031.73 atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,63 %, sedangkan untuk tahun 2008 pertumbuhan ekonomi KotaLaporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun 2008 14

Pontianak menjadi Rp. 6.078.265,82 atau mencapai pertumbuhan sebesar 5.05 % sebagaimana ditunjukkan tabel. 2.1. Secara umum peranan sektoral secara keseluruhan mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari besaran kontribusi sektor masing-masing menunjukkan peningkatan rata-rata diatas 4 % hanya pada sektor pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang kurang signifikan. Sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan adalah sektor perdagangan, restoran & hotel dimana pada tahun 2004 mencapai 7,62 % untuk tahun 2005 sedikit mengalami pergeseran menjadi 5,07 % kemudian di tahun 2006 kembali meningkat menjadi 5,55 % dan pada tahun 2007 kembali mengalami peningkatan menjadi 6,65 % sedangkan untuk tahun 2008 pada sektor ini menurun menjadi 6,00 % sehingga jika dirata-ratakan pada sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,82 %. Sektor lain yang tidak kalah penting dalam menyumbangkan PDRB adalah sektor bangunan dimana dalam pertumbuhannya kurun waktu 4 tahun mencapai 5,59 % serta sektor industri pengolahan yang mencapai 5,52 %. Untuk 3 (tiga) berikut yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai peningkatan rata-rata sebesar 5,30 % sedangkan untuk sektor keuangan mempunyai pertumbuhan ratarata sebesar 5,05 % dan sektor jasa pertumbuhannya sebesar 3,98 % pertahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tabel. 1.8Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Tahun 2004-2008

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor Pertanian Pertambangan Industri dan Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Restoran & Hotel Pengangkutan & Komunikasi Keuangan Jasa PDRB Kota Pontianak

2004 -5,88 5,02 4,70 7,03 7,62 0,75 2,85 6,06 4,91

2005 -0,45 4,86 5,83 6,13 5,07 5,25 5,71 3,11 4,88

2006 1,29 6,77 1,55 5,34 5,55 4,69 4,89 4,18 5,04

2007 3,92 5,01 5,07 5,35 6,65 6,77 5,31 4,13 5,63

2008 1,90 5,42 4,70 5,55 6,00 4,50 4,30 4,50 5,05

Sumber : BPS Kota Pontianak

Dilihat dari struktur yang ada berdasarkan 9 (sembilan) sektor lapangan usaha pada tahun 2004 sektor perdagangan, restoran & hotel mempunyai kontribusi yang paling tinggi dalam memberikan kontribusinya yaitu sebesar 22,06 % sedangkan untuk sektor listrik, gas dan air bersih adalah yang rendah dimana kontribusinya hanya sebesar 0,59 %. Untuk tahun 2008 sektor perdagangan, restoran & hotel masih penyumbang tertinggi dalam memberikan kontribusinya dalam penyusunan struktur ekonomi Kota Pontianak dengan kontribusi sebesar 22,63 % sedangkan sektor yang paling rendah dari keseluruhan sektor adalah sektor pertanian dimana memberikan kontribusinya hanya sebesar 0,54 %.


15

Tabel. 1.9 Struktur Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2004-2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Restoran & Hotel Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Pers dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa PDRB 2004 0.62% 8.37% 0.59% 16.10% 22.06% 20.13% 10.62% 21.51% 100.00% 2005 0.59% 8.37% 0.59% 16.29% 22.10% 20.20% 10.71% 21.15% 100.00% 2006 0.56% 8.50% 0.57% 16.34% 22.21% 20.14% 10.69% 20.98% 100.00% 2007 0.56% 8.46% 0.57% 16.30% 22.43% 20.35% 10.66% 20.68% 100.00% 2008 0,54% 8,49% 0,57% 16,38% 22,63% 20,25% 10,58% 20,57% 100.00%

Sumber : BPS Kota Pontianak

Tingkat penyerapan tenaga kerja pada setiap sektor ekonomi bisa mencerminkan pada sektor ekonomi mana yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekaligus mencerminkan bahwa sektor ekonomi tersebut dominan peranannya dalam meningkatkan PDRB. Sektor pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada meningkatkan kualitas manusia dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan ditujukan untuk memperluas lapangan kerja produktif , baik dalam jumlah mapun mutunya. Untuk itu melalui pembangunan ketenagakerjaan diharapkan terjadi penyerapan tambahan angkatan kerja baru, penurunan jumlah pengangguran, pengurangan ketimpangan produktifitas antar sektor, trnasformasi tenaga kerja antar sektor serta peningkatan kesempatan angkatan kerja. Pada tahun 2004 jumlah tenaga kerja yang terserap berdasarkan sektor lapangan kerja sebanyak 211.193 orang. Sebagian besar tenaga kerja terserap disektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 101.092 orang, sektor jasa sebanyak 42.956 orang, sektor industri sebanyak 22.665 orang dan sektor pengangkutan/ komunikasi sebanyak 16.494 orang. Pada tahun 2008 sektor perdagangan masih mendominasi penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 125.883 orang, sektor jasajasa menyerap sebanyak 45.721orang , sektor industri sebanyak 21.727 orang dan sektor pengangkutan menyerap tenaga kerja sebanyak 18.733 orang sehingga total penyerapan tenaga kerja seluruhnya mencapai 243.457 orang. Tabel. 1.10 Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Lapangan Kerja Tahun 2004-2008 No LAPANGAN USAHA 1 Pertanian 2 Pertambangan dan galian 3 Industri Non MigasLaporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun 2008

2004 8.830 132 22.665

2005 8,993 139 22,415

2006 9,120 141 22,168

2007 9,221 145 21,946

2008 9,323 150 21,72716

LAPANGAN USAHA Listrik Dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel, Dan Restoran Pengangkutan Dan Komunikasi Keuangan, Persewaan & jasa persh Jasa Jasa Jumlah Sumber : BPS Kota Pontianak

No 4 5 6 7 8 9

2004 1.257 15.480 101.092 16.494 2.287 42.956 211.193

2005 1,311 16,045 105,660 16,553 2,313 43,870 217,300

2006 1,356 16,775 112,525 17,613 2,344 44,345 226,388

2007 2008 1,400 1,446 17,404 18,057 118,488 125,883 18,165 18,733 2,379 2,416 45,090 45,721 234,239 243,457

Perkembangan ekonomi makro selama 5 tahun terakhir periode 2004-2008 terdapat peningkatan, hal ini dapat dilihat dari tabel. 2.5 dibawah dimana : 1. Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga berlaku, tahun 2004 mencapai Rp. 5.964.663,37 juta dan tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 9,538,440.82 juta. 2. Produk Domestik Regional Bruto perkapita tahun 2004 mencapai Rp. 12.0 juta dan meningkat menjadi Rp. 17.8 juta. 3. Pendapatan regional perkapita pada tahun 2004 mencapai Rp.11.0 juta dan meningkat menjadi Rp. 16,6 juta tahun 2008. 4. Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 4.972.714,62 juta tahun 2004 dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 6,078,265.82 juta 5. Produk Domestik Regional Bruto perkapita tahun 2004 mencapai Rp.10.0 juta dan meningkat menjadi Rp. 11,3 juta tahun 2008 6. Pendapatan regional perkapita pada tahun 2004 sebesar Rp. 9,2 juta dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 10,6 juta. Tabel. 1.11 Agregat Pendapatan Regional dan Pendapatan Regional Per Kapita Di Kota Pontianak Tahun 2004 2008No. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 URAIAN PDRB Atas Dasar Harga Pasar Penyusutan PDRN Atas Dasar Harga Pasar Pajak Tak Langsung PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa) PDRB Perkapita (Rupiah) Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah) PDRB Atas Dasar Harga Pasar Penyusutan PDRN Atas Dasar Harga Pasar 2004 5.964.663,37 410.965,31 5.553.698,06 90.662,88 5.463.035,18 494.337 12.065.009,84 11.050.342,51 4.972.714,62 342.620,04 4.630.094,59 2005 6.905.200,25 475.768,30 6.429.431,95 104.959,04 6.324.472,91 502.133 13.751.735,59 12.595.214,63 5.215.226,10 359.329,08 4.855.897,02 2006 7.555.118,47 520.547,66 7.034.570,81 114.837,80 6.919.733,01 509.804,00 14.819.653,18 13.573.320,35 5.477.863,74 377.424,81 5.100.438,93 2007 8.437.111,81 581.317,00 7.855.794,81 128.244,10 7.727.550,71 514.622,00 16.394.774,83 15.015.974,27 5.786.031,73 398.657,59 5,387.374,15 2008 9,538,440.82 657.198,57 8.881.242,25 144.984,30 8.736.257,95 533.741 17.870.933,19 16.639.625,90 6,078,265.82 418.792,52 5.659.473.,30 ATAS DASAR HARGA BERLAKU

ATAS DASAR HARGA KONSTAN


17

No. 4 5 6 7

URAIAN Pajak Tak Langsung PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa) PDRB Perkapita (Rupiah)

2004 75.585,26 4.554.509,32 494.377 10.058.547,68 9.212.623,82

2005 79.271,44 4.776.625,58 502.133 10.386.144,90 9.512.670,12

2006 83.263,53 5.017.175,40 509.804,00 10.745.038,75 9.841.380,99

2007 87.947,68 5.299.426,46 514.622,00 11.243.265,41 10.297.706,79

2008 92.389,64 5.567.083,66 533.741 11.388.054,34 10.603.417,39

8 Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah) Sumber: BPS Kota Pontianak

Indikator pembangunan bidang ekonomi dari tahun 2004-2008 mengalami perubahan baik peningkatan maupun penurunan. Angka kemiskinan pada tahun 2004 sebesar 19,3 % kemudian tahun 2005 terjadi penurunan menjadi 15,2 % dan tahun 2006 kembali turun menjadi 14,90% dan di tahun 2007 menjadi 14,60 % sedangkan tahun 2008 diprediksikan menjadi 14,41 %, demikian pula angka pengangguran terbuka yang setiap tahunnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2004 sebesar 11,08 %, tahun 2005 turun menjadi 9,88 %, tahun 2006 kembali turun menjadi 9,58 % sedangkan tahun 2007 menjadi 8,60 % pada tahun 2008 diperkirakan menjadi 8,50 %. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 sebesar 4,91 %. tahun 2005 terdapat sedikit pergeseran hingga terjadi penurunan menjadi 4,88 %, sedangkan tahun 2005 kembali meningkat dari tahun sebelumknya menjadi 5,04 % dan meningkat kembali di tahun 2007 menjadi 5,29 %, pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,05 %.

Tabel. 1.12 Indikator Pembangunan Bidang Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2004-2008No Uraian BIDANG EKONOMI 1. Angka Kemiskinan (%) 2. Angka Pengangguran Terbuka (%) 3. 4. 5. 6. 7. Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) PDRB Konstan 2000 (Rp. Juta) PDRB Berlaku PDRB per kapita konstan (Rp.) 2004 15,92 % 11,08 % 4,91 % 6,06 % 4.972.714,62 5.964.663,37 10.058.547,68 12.065.009,84 2005 15,49 % 9,88 % 4,88 % 14,43 % 5,215,226.10 6.905.200,25 10.386.144,90 13.751.735,59 2006 15,22 % 9,58 % 5,04 % 6,32 % 5,477,863.73 7.555.118,47 10.745.038,75 14.819.653,18 2007 15,88 % 8,60 % 5,29 % 8,56 % 5.786.031,73 8.437.111,81 11.243.265,41 16.394.774,83 2008 14,97 % 8,50 % 5,05 % 11,19 % 6.078.265,82 9,538,440.82 11.388.054,34 17.870.933,19

8. PDRB per kapita berlaku (Rp.) Sumber : Hasil Analisis

F.

Potensi Unggulan Daerah

Komoditas unggulan daerah yang mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Pontianak meliputi tiga sektor penting yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dari ketiga sektor tersebut meliputi komoditas industri meliputi perdagangan dan jasa. komoditas pertanian dalam arti luas serta komoditas budaya dan sejarah.


18

1.

Perdangan, Koperasi dan Jasa

Sektor perdangan di Kota Pontianak merupakan sektor yang memberikan share yang cukup besar terhadap perekonomian Kota Pontianak. kondisi ini dapat dilihat dari hasil sensus ekonomi Kota Pontianak tahun 2006 sebanyak 17.504 perusahaan perdagangan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 41.297 orang. Perusahaan perdangangan digolongkan menjadi tiga yaitu : pedagangan eceran yaitu sebesar 17.043 perusahan, pedagang besar 434 perusahaan dagang exportir dan inportir 27 perusahaan. Koperasi sebagai fondasi utama bagi tumbuhnya ekonomi rakyat perlu terus di dorong perkembangannya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Bedasarkan sensus ekonomi tahun 2006 terdapat 223 koperasi dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.180 orang yang tersebar hampir disetiap Kecamatan. Jasa perhotelan di Kota Pontianak pada tahun 2007 tercatat sebanyak 41 hotel terdiri dari 6 hotel berbintang, dan 35 hotel non berbibtang dengan tingkat hunian kamar hotel berbintang mencapai 23.10% dan non berbibtang sebesar 27.58%. Sektor ini meliputi sektor jasa pariwisata. jasa perdagangan dan pelayanan jasa lainnya. Sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak melayani segala keperluan jasa yang diperlukan oleh kabupaten-kabupaten lainnya baik untuk pendistribusian barang dan jasa maupun keperluan-keperluan lainnya. 2. Industri

Industri yang dikembangkan di Kota Pontianak adalah industri pengolahan dari bahan baku menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yang menjadi konsumsi untuk masyarakat lokal maupun untuk di ekspor keluar negeri. Melihat industri di Kota Pontianak selama tahun 2007 sebanyak 31 perusahaan yang tersebebar di seluruh kecamatan, dari jumlah kecamatan yang paling banyak terletak di Kecamatan Pontianak Utara dengan 18 perusahan, sedangkan Kecamatan selatan dan Kota masing masing sebanyak 5 perusahaan dan Kecamatan Pontianak timur 1 perusahaan serta Kecamatan Pontianak Barat sebanyak 2 perusahaan. Tenaga kerja yang terserap di perusahaan industri sebesar 2.810 orang dan nilai output dihasilkan oleh perusahaan industri sedang/besar adalah sebesar 1.867 triliun rupiah. Sedangkan untuk nilai tambah bruto di peroleh dari seluruh perusahaan industri sedang/besar adalah 65,78 milyar dan pajak tak langsung diperoleh dari biaya factor sebesar 64,1 milyar.

3.

Pertanian . Produk pertanian yang menjadi andalan Kota Pontianak adalah Aloe Vera dimana lama tanam hingga menghasilkan sekitar 10 12 bulan. Setelah itu baru dapat dilakukan panen dalam jangka waktu 10 hari atau 4 kali dalam satu bulan. Dalam setiap hektarnya tanaman ini dapat memuat sebanyak 10.000 tanaman dengan hasil produksi sebanyak 5 10 ton dengan hasil rata-ata perbulan sebanya 22.5 30 ton atau 270 - 360 ton per tahun, disamping itu Kota Pontianak juga menghasilkan papaya hawai.


19

4.

Pariwisata dan Budaya

Sebagai ibukota propinsi Kalimantan Barat serta pusat kegiatan pemerintahan. swasta dan sosial budaya Kota Pontianak juga dijadikan sebagai kota tempat para pendatang baik dari dalam propinsi maupun dari luar propinsi. Dilihat dari keberadaannya sebahagian suku bangsa yang ada di Indonesia terwakili menjadi warga Kota Pontianak. Adapun suku bangsa tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah : Tabel. 1.13 Komposisi Penduduk Menurut Suku Bangsa Kota Pontianak Tahun 2007No 1 2 3 4 5 6 Suku Melayu Keturunan Cina Bugis Jawa Madura Lain-lain Jumlah Persentase 31,24 % 26,05 % 13,12 % 11,67 % 7,35 % 10,57 % 100,00 %

Sumber : Bappeda Kota Pontianak

Event budaya yang dapat menarik wisatawan manca negara maupun wisatawan domestik yang diadakan secara berkala di Kota Pontianak sebagai berikut : 1. Festival Budaya Bumi Khatulistiwa Acara ini diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun yang dimulai pada tahun 1991, tahun 1993, tahun 1995 dan tahun 1997 yang dipusatkan di Kota Pontianak dengan mengundang daerah-daerah lain di pulau Kalimantan serta daerah daerah di pulau sumatera. Penyelenggaraannya diadakan pada tanggal 21 25 Maret yang dirangkaikan dengan peristiwa alam yang terjadi di Kota Pontianak yaitu titik kulminasi matahari. 2. Lomba Dayung Hias dan Tradisional Pertama kali diadakan pada tanggal 21 Maret 1997 denga memperlombakan sampan-sampan tradisional yang dihiasi dengan ornament-ornamen budaya masing-masing daerah. 3. Gawai Dayak Acara ini diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 20 Mei sampai 25 Mei di Rumah Panjang. Adapun penyelenggaraan event ini untuk menumbuhkembangkan budaya suku Dayak dimana suku ini menjadi salah satu suku asli di Kalimantan Barat. 4. Ulang Tahun Kota Pontianak Acara ini diselenggarakan setiap tahunnya yang jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober. adapun acara yang ditampilkan pada event ini berupa tari-tarian. permainan rakyat. kerajinan rakyat yang berkembang di Kalimantan Barat. Event tersebut merupakan rangkaian peristiwa yang menjadiLaporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun 2008

20

daya tarik wisatawan manca Negara maupun wuisatawan nusantara untuk berkunjung ke Pontianak. 5. Naik Dango Naik dangi merupakan acara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat etnis Dayak yang biasa diselenggarakan di Rumah Panjang. 6. Meriam Karbit/Keriang Bandong Festival ini biasanya diselenggarakan pada bulan puasa menjelang Hari Raya Idul Fitri dimana masyarakat yang berada pada sisi Sungai Kapuas saling berhadapan dan membunyikan meriam karbit yang saling bersahutan. 7. Cap Go Meh/Barongsai Adalah perayaan yang diselenggarakan oleh masyarakat etnis cina (Tionghoa) dengan menampilkan barongsai/naga dimana penyelenggaraannya jatuh pada 15 hari setelah Tahun Baru masyarakat Tionghoa. 8. Festival Kue Tradisional Festival ini diselenggarakan pada bulan Juni setiap tahunnya dengan menampilkan berbagai kue-kue tradisional masyarakat Kalimantan Barat.


21

bab i lkpj 2008

Documents