BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara

hukum dengan fenomena-fenomena sosial  secara empiris dalam kehidupan

masyarakat, bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau

bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (social control) atau

sarana untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat.

Antroplogi Hukum   merupakan salah satu ilmu empiris atau ilmu perilaku yang

menitik beratkan pada  pemahaman hukum dalam sudut  pandang empiris/kenyataan

yaitu ilmu antropologi. Pemahaman terhadap suatu kenyataan dalam bahasa sosiologi

disebut verstehen, menjelaskan mengapa suatu perbuatan itu terjadi. Dikaitkan

dengan kajian hukum, maka yang dipahami adalah mengapa orang yang satu

melakukan tindakan yang berbeda dengan orang yang lain pada hal aturan yang

berlaku bagi orang-orang tersebut sama. Latar belakang inilah yang ingin dicari

penjelasannya dari kacamata antropologi hukum. Perspektif ini berbeda dengan

perspektif hukum yang menjustifikasi terhadap   seseorang yang melakukan

pelanggaran atau kejahatan.

Hal itu memang benar, karena fungsinya lebih besar pencegahan atau preventif

daripada represif, dengan mengetahui latar belakang budaya dari suatu masyarakat 

dalam pengendalian sosial akan dengan mudah mengendalikan masyarakat yang

kurang atau tidak tahu hukum negara.  Jadi manfaat mempelajari antropologi hukum

adalah untuk mengetahui gambaran bekerjanya hukum sebagai pengendali sosial

yang dilatar-belakangi oleh budaya.

B. Rumusan Masalah

1

1. Apa pengertian dan asas antropologi hukum?

2. Bagaimana ruang lingkup antropologi hukum?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian dan asas antropologi hukum.

2. Untuk mengetahui ruang lingkup antropologi hukum.

BAB II

PEMBHASAN ANTROPOLOGI HUKUM

2

A. Pengertian Antropologi Hukum

Antroplogi Hukum Menurut Prof. Dr. T.O. Ihromi (1984:24) Antropologi

Hukum adalah cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana

masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses

pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum. Sedangkan Prof. Dr.

Nyoman Nurjaya (2008:47) melihat definisi AH dari dua sudut. Dari optik ilmu

hukum, AH pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan

perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis.

Jika dilihat dari sudut antropologi, AH adalah sub disiplin antropologi budaya yang

memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam

masyarakat. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik

antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan

masyarakat, bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau

bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (social control) atau

sarana untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat. Antroplogi

Hukum merupakan salah satu ilmu empiris atau ilmu perilaku yang menitik beratkan

pada pemahaman hukum dalam sudut pandang empiris/kenyataan yaitu ilmu

antropologi. Pemahaman terhadap suatu kenyataan dalam bahasa sosiologi disebut

verstehen, menjelaskan mengapa suatu perbuatan itu terjadi. Dikaitkan dengan kajian

hukum, maka yang dipahami adalah mengapa orang yang satu melakukan tindakan

yang berbeda dengan orang yang lain pada hal aturan yang berlaku bagi orang-orang

tersebut sama. Latar belakang inilah yang ingin dicari penjelasannya dari kacamata

antropologi hukum. Perspektif ini berbeda dengan perspektif hukum yang

menjustifikasi terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan.

Manfaat Mempelajari Antropologi Hukum Para praktisi hukum seringkali ragu-ragu

mengenai apakah ada manfaat yang dapat diambil dari AH. Mereka berkilah bahwa

telaah AH akan memperdalam pemahaman mengenai proses pengendalian sosial,

latar belakang budaya dari hukum, tetapi hasilnya tidak dapat langsung digunakan.

3

Hal itu memang benar, karena fungsinya lebih besar pencegahan atau preventif

daripada represif, dengan mengetahui latar belakang budaya dari suatu masyarakat

dalam pengendalian sosial akan dengan mudah mengendalikan masyarakat yang

kurang atau tidak tahu.

Hukum negara. Jadi manfaat mempelajari AH adalah untuk mengetahui

gambaran bekerjanya hukum sebagai pengendali sosial yang dilatar-belakangi oleh

budaya. Ruang Lingkup Antropologi Hukum Ruang lingkup antropologi hukum

dapat dijelaskan dengan membandingkan dengan ilmu-ilmu yang dekat dengannya,

yaitu dengan hukum adat dan sosiologi hukum. Ada ahli antropologi yang

menyamakan hukum adat dengan antropologi hukum. Pendapat ini tidaklah salah

karena pokok perhatian kedua ilmu ini bukan pada masyarakat yang sudah maju

seperti di Barat, tetapi pada masyarakat sederhana dimana kehidupan hukum dan

budayanya belum kompleks. Selain itu kedua-duanya mempelajari gejala sosial.

Bahkan hari lahirnya hukum adat yaitu 3 Oktober 1901 ketika van Vollenhoven

menyampaikan kuliah inaugurasinya di Universitas Leiden, oleh ahli antropologi

hukum John Griffiths disebut juga lahirnya Antropologi Hukum. G.J.Resink, guru

besar FHUI, seperti dikutip Prof. T.O. Ihromi, mengatakan dalam banyak hal

sebenarnya pendekatan-pendekatan dan metode-metode yang sekarang digunakan

dalam AH, juga telah menjadi tradisi dalam ilmu hukum adat. Bahkan sudah jauh-

jauh hari Ter Haar menggunakan istilah etnologi hukum, sehingga dapatlah diterima

bahwa bidang yang ditelaah oleh AH dengan hukum adat, untuk bagian besar banyak

persamaannya. Bahan-bahan hukum adat dapat dimanfaatkan dalam pengembangan

AH di Indonesia, demikian sebaliknya metodemetode penelitian dalam AH juga dapat

bermanfaat bagi hukum adat itu sendiri. Perbedaannya, dalam hukum adat yang

diutamakan adalah identifikasi dari adat yang mempunyai konsekuensi hukum.

Sedangkan Antropologi Hukum, disamping mempelajari norma hukum juga ditelaah

berbagai jenis pedoman perilaku serta hubungan di antara aneka norma itu dengan

nilai-nilai budaya yang dianut dalam suatu masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa

4

wawasan AH lebih luas karena tidak hanya memperhatikan hukum di Indonesia,

tetapi juga bersifat komparatif sehingga hukum ditinjau sebagai gejala yang bersifat

lintas budaya.

Antropologi hukum pada dasarnya adalah subdisiplin ilmu hukum empiris yang

memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan

antropologis. Kendati demikian, darisudut pandang antropologi, sub disiplin

antropologi budaya yang memfokuskankajiannya pada fenomena empiris kehidupan

hukum dalam masyarakat secaraluas dikenal sebagai antropologi hukum. Antropologi

hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan

fenomena-fenomenasosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat; bagaimana

hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hokum bekerja

sebagai alat pengendalian sosial ( social control ) atau sarana untuk menjaga

keteraturansosial ( social order ) dalam masyarakat. Dengan kata lain, studi-

studiantropologis mengenai hokum memberi perhatian pada segi-segi

kebudayaanmanusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya

sebagaisarana menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian sosial.

Sedangkan sosiologi sendiri merupakan Studi hukum dalam perspektif ilmu

sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstuksi hukum yang didasarkan pada

fenomena sosial yang ada. Prilaku masyarakat yang dikaji adalah prilaku yang timbul

akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai

bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan

positif dan bisa pula dilihat prilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam

memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Contoh yang dapat

digambarkan dalam model studi hukum dalam perspektif sosial adalah misalnya studi

tentang hukum pertanahan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kita

bisa mulai dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur masalah

pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Apakah ada ketidaksesuaian antara

5

peraturan perundangan dengan kondisi masyarakat, sehingga menimbulkan konflik

ketika pemrintah melakuakan pembebasan tanah dan seterusnya.

Dengan demikian, kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya

fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis,

sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga

dari kalangan hukum sendiri. Yang pasti Kajian yang digunakan dalam kajian

sosiologi hukum berbeda dengan Kajian yang digunakan oleh Ilmu Hukum seperti

Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara, dan seterusnya.

Persamaannya hanyalah bahwa baik Ilmu Hukum maupun Sosiologi Hukum,

obyeknya adalah hukum. Jadi meskipun obyeknya sama yaitu hukum, namun karena

“kacamata” yang digunakan dalam memandang obyeknya itu berbeda, maka berbeda

pulalah penglihatan terhadap obyek tadi. Yang mengenakan kaca mata hitam akan

melihat obyeknya sebagai sesuatu yang hitam, sebaliknya yang memakai kacamata

abu-abu akan melihat obyeknya abu-abu.

B. Ruang Lingkup Antropologi

Ruang lingkup antropologi hukum dapat dijelaskan dengan membandingkan

dengan ilmu-ilmu yang dekat dengannya, yaitu dengan hukum adat dan sosiologi

hukum. Ada ahli antropologi yang menyamakan hukum adat dengan antropologi

hukum. Pendapat ini tidaklah salah karena pokok perhatian kedua ilmu ini bukan

pada masyarakat yang sudah maju seperti di Barat, tetapi pada masyarakat sederhana

dimana kehidupan hukum dan budayanya belum kompleks. Selain itu kedua-duanya

mempelajari gejala sosial. Bahkan hari lahirnya hukum adat yaitu 3 Oktober 1901

ketika van Vollenhoven menyampaikan kuliah inaugurasinya di Universitas Leiden,

oleh ahli antropologi hukum John Griffiths disebut juga lahirnya Antropologi

Hukum.

G.J.Resink, guru besar FHUI, seperti dikutip Prof. T.O. Ihromi, mengatakan

dalam banyak hal sebenarnya pendekatan-pendekatan dan metode-metode yang

sekarang digunakan dalam AH, juga telah menjadi tradisi dalam ilmu hukum adat.

6

Bahkan sudah jauh-jauh hari Ter Haar menggunakan istilah etnologi hukum, sehingga

dapatlah diterima bahwa bidang yang ditelaah oleh AH  dengan hukum adat, untuk

bagian besar banyak persamaannya. Bahan-bahan hukum adat dapat dimanfaatkan

dalam pengembangan AH di Indonesia,   demikian sebaliknya metode-metode

penelitian dalam AH juga dapat bermanfaat bagi hukum adat itu sendiri.

Perbedaannya dalam hukum adat yang diutamakan adalah identifikasi dari adat

yang mempunyai konsekuensi hukum. Sedangkan Antropologi Hukum, disamping

mempelajari norma hukum juga ditelaah berbagai jenis pedoman perilaku serta

hubungan di antara aneka norma itu dengan nilai-nilai budaya yang dianut dalam

suatu masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa wawasan AH lebih luas karena tidak 

hanya memperhatikan hukum di Indonesia, tetapi juga bersifat komparatif sehingga

hukum ditinjau sebagai gejala yang bersifat lintas budaya. 

Perbedaaan antara antropologi hukum dengan hukum adat dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 1

Perbedaan Antropologi Hukum dengan Hukum Adat

No Item Antroplogi Hukum Hukum Adat

1 Obyek Perilaku manusia Norma hukum di luar

UU

2 Pendekatan Holistik Yuridis normatif

3 Sifat

Penelitian

Penelitian lapangan Studi pustaka &

dokumen

4 Norma Kenyataan Dikehendaki

Dari tabel diatas terlihat  bahwa obyek AH adalah perilaku hukum dari

manusia, sedangkan sasarannya adalah norma-norma hukum yang dipakai oleh

anggota masyarakat. Selanjutnya pendekatan yang dipakai AH adalah holistik, dari

kata whole, artinya dalam mempelajari sesuatu akan dilihat secara keseluruhan.

7

Meminjam teori sistem, hukum hanyalah entitas sub sistem yang dipengaruhi dan

mempengaruhi oleh sub-sub sistem yang lain, misalnya sub sistem ekonomi, sub

sistem politik, sub sistem sosial dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari sifat

penelitian, pada AH lebih menitik-beratkan pada penelitian lapangan (field research)

dari pada studi pustaka. Sebaliknya hukum adat, lebih mengutamakan studi pustaka

dan dokumen dari pada penelitian lapangan.  

Untuk melihat ruang lingkup AH, juga akan diperlihatkan perbedaannya

dengan Sosiologi Hukum (SH),  karena ilmu yang disebut terakhir ini juga

mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan AH. Ada yang mengatakan antara

AH dan SH  adalah seperti dua sisi mata uang logam, bisa dibedakan tetapi tidak

dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Perbedaan Antropologi Hukum dengan Sosiologi Hukum

No Item Antropologi Hukum Sosiologi Hukum

1 Obyek Hukum bukan Barat,

tidak tertulis

Hukum Barat/ yang

telah dipengaruhi, hk

tertulis

2 Subyek Masyarakat sederhana Masyarakat

maju/modern

3 Perspektif Budaya Sosial

4 Penelitian Kualitatif, studi kasus Kuantitatif, Sampel

Perbedaan di atas adalah perbedaan pada awalnya, dalam perkembangannya

sudah mengalami perubahan, bahkan sulit untuk dibedakan, misalnya obyek dan

subyek sudah bercampur mulai dari masyarakat sederhana sampai masyarakat

maju/modern.  Hal-hal yang masih bisa dibedakan adalah menyangkut perspektif dan

metode penelitian yang masing-masing mempunyai ciri khas.

8

1. Manusia (bermasyarakat dalam hukum)

Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial mempunyai bidang kajian

sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ilmu

ekonomi, ilmu politik, kriminologi dan lain-lainnya. Antropologi juga dapat

dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora karena kajiannya yang terfokus

kepada manusia dan kebudayaannya. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa, secara

umum dapat dikatakan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari

segi keragaman fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Seperti yang pernah

diungkapkan Koentjaraningrat bahwa ruang lingkup dan dasar antropologi belum

mencapai kemantapan dan bentuk umum yang seragam di semua pusat ilmiah di

dunia. Menurutnya, cara terbaik untuk mencapai pengertian akan hal itu adalah

dengan mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi pangkal dari antropologi, dan

bagaimana garis besar proses perkembangan yang mengintegrasikan ilmu-ilmu

pangkal tadi, serta mempelajari bagaimana penerapannya di beberapa negara yang

berbeda

Dalam antropologi ruang lingkup manusia (bermasyarakat) diantaranya

perkembangan fisik. Dimana perkembangan fisik tertarik pada sisi fisik dari manusia.

Termasuk didalamnya mempelajari gen-gen yang menentukan struktur dari tubuh

manusia. Mereka melihat perkembangan mahluk manusia sejak manusia itu mulai ada

di bumi sampai manusia yang ada sekarang ini. Beberapa ahli Antropologi Fisik

menjadi terkenal dengan penemuan-penemuan fosil yang membantu memberikan

keterangan mengenai perkembangan manusia. Ahli Antropologi Fisik yang lain

menjadi terkenal karena keahlian forensiknya; mereka membantu dengan

menyampaikan pendapat mereka pada sidang–sidang pengadilan dan membantu

pihak berwenang dalam penyelidikan kasus-kasus pembunuhan.

2. Kebudayaan

9

Kata Kebudayaan atau budaya adalah kata yang sering dikaitkan dengan

antropologi Secara pasti, Antropologi tidak mempunyai hak eksklusif  untuk

menggunakan istilah ini. Seniman seperti penari atau pelukis dll juga  memakai istilah

ini atau diasosiasikan dengan istilah ini 

Konsep ini memang sangat sering  digunakan oleh Antropologi dan telah

tersebar kemasyarakat luas bahwa  Antropologi bekerja atau meneliti apa yang sering

disebut dengan kebudayaan. Seringnya istilah ini digunakan oleh Antropologi dalam

pekerjaan-pekerjaannya bukan berarti para ahli Antropolgi mempunyai pengertian

yang sama tentang istilah tersebut. Seorang Ahli Antropologi yang mencoba

mengumpulkan definisi yang pernah dibuat, mengatakan:

“Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan”.

Selain itu Kebudayaan merupakan hasil budi daya manusia, ada yang

mendefinisikan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya manusia

menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan, sedangkan rasa mewujudkan

segala norma dan nilai untuk mengatur kehidupan dan selanjutnya cipta merupakan

kemampuan berpikir kemampuan mental yang menghasilkan filsafat dan ilmu

pengetahuan.

Jadi, kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan. Istilah ini meliputi

cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari

kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk

tertentu.

Pembatasan kebudayaan itu sendiri biasanya tidak selalu dirasakan oleh para

pendukung suatu kebudayaan. Hal ini terjadi karena individu-individu pendukungnya

selalu mengikuti cara-cara berlaku dan cara berpikir yang telah dituntut oleh

10

kebudayaan itu. Pembatasan-pembatasan kebudayaan baru terasa kekuatannya ketika

dia ditentang atau dilawan. Pembatasan kebudayaan terbagi kedalam 2 jenis yaitu

pembatasan kebudayaan yang langsung dan pembatasan kebudayaan yang tidak

langsung. Pembatasan langsung terjadi ketika kita mencoba melakukan suatu hal

yang menurut kebiasaan dalam kebudayaan kita merupakan hal yang tidak lazim atau

bahkan hal yang dianggap melanggar tata kesopanan atau yang ada.

Akan ada sindiran atau ejekan yang dialamatkan kepada sipelanggar kalau hal

yang dilakukannya masih dianggap tidak terlalu berlawanan dengan kebiasaan yang

ada, akan tetapi apabila hal yang dilakukannya tersebut sudah dianggap melanggar

tata-tertib yang berlaku dimasyarakatnya, maka dia mungkin akan dihukum dengan

aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Contoh dari pembatasan langsung

misalnya ketika seseorang melakukan kegiatan seperti berpakaian yang tidak pantas

kedalam masjid. Ada sejumlah aturan dalam setiap kebudayaan yang mengatur

tentang hal ini. Kalau si individu tersebut hanya tidak mengenakan baju saja ketika ke

masjid, mungkin dia hanya akan disindir atau ditegur dengan pelan. oleh pihak-pihak

tertentu karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam pembatasan-

pembatasan tidak langsung, aktifitas yang dilakukan oleh orang yang melanggar tidak

dihalangi atau dibatasi secara langsung akan tetapi kegiatan tersebut tidak akan

mendapat respons atau tanggapan dari anggota kebudayaan yang lain karena tindakan

tersebut tidak dipahami atau dimengerti oleh mereka.

Hukum (menurut antropologi) mempelajari hubungan perilaku manusia dengan

system atau budaya diantaranya:

a. Nilai       : Kumpulan atau himpunan tingkah laku baik dan buruk

b. Norma     : Ukuran Sikap atau perilaku wajar atau menyimpang

c. Kaidah    : Dalil atau rumusan juga dapat diartikan sebagai keseluruhan nilai,

norma.

11

d. Kebiasaan        : Atau kata lain aturan yang berasal dari hukum tradisional dan

hukum modern

Hal ini karena para ahli antropologi mempelajari hukum bukan semata-semata

sebagai produksi dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang diformulasikan

dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi lebih mempelajari hukum

sebagai perilaku social. Hukum dalam perspektif antropologi dipelajari sebagai

bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum

dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek

kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dll. atau hukum

dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu, hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud

peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Negara (state law), tetapi juga

hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu

kebiasaan masyarakat (customary law/folk law), termasuk pula di dalamnya

mekanisme-mekansime pengaturan dalam masyarakat (self regulation) yang juga

berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (legal order).

3. Masyarakat (Tunggal Atau Penduduk satu daerah)

Penduduk, masyarakat dan kebudayaan adalah konsep-konsep yang

pertautannya satu sama lain sangat berdekatan. Bermukimnya penduduk dalam suatu

wilayah tertentu dalam waktu yang tertentu pula, memungkinkan untuk terbentuknya

masyarakat di wilayah tersebut. Ini berarti masyarakat akan terbentuk bila ada

penduduknya sehinggat idak mungkin akan ada masyarakat tanpa penduduk,

masyarakat terbentuk karena penduduk. Sudah barang tentu penduduk disini yang

dimaksud adalah kelompok manusia, bukan penduduk/populai dalam pengertian

umum yang mengandung arti kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan

berkembang biak pada suatu daerah tertentu.

12

Demikian pula hubungan antara masyarakat dan kebudayaan, ini merupakan

dwi tunggal, hubungan dua yang satu dalam arti bahwa kebudayaan merukan hasil

dari suatu masyarakat, kebudayaan hanya akan bisa lahir, tumbuh dan berkembang

dalam masyarakat. Tetapi juga sebaliknya tidak ada suatu masyarakat yang tidak

didukung oleh kebudayaan. Hubungan antara masyarakat dan kebudayaan inipun

merupakan juga hubungan yang saling menentukan.

Penduduk, dalam pengertian luas diartikan sebagai kelompok organisme sejenis

yang berkembang biak dalam suatu daerah tetentu. Penduduk dalam arti luas itu

sering diistilahkan popuasi dan disini dapat meliputi populais hewan, tumbuhan dan

juga manusia. Dalam kesempatan ini penduduk digunakan dalam pengertian orang-

orang yang mendiami wilayah tertentu, menetap dalam suatu wilayah, tumbuh dan

berkembang dalam wilayah tertentu pula.

Adapun masyarakat adalah suatu kesatuan kehidupan sosial manusia yang

menempati wilayah tertentu, yang keteraturannya dalam kehidupan sosialnya telah

dimungkinkan karena memiliki pranata sosial yang telah menjadi tradisi dan

mengatur kehidupannya. Tekanannya disini terletak pada adanya pranata sosia, tanpa

pranata sosial kehidupan bersama didalam masyarakat tidak mungkin dilakukan

secara teratur. Pranata sosial disini dimaksudkan sebagai perangkat peraturan yang

mengatur peranan serta hubungan antar anggota masyarakat, baik secara

perseorangan maupun secara kelompok.

13

BAB III

KESIMPULAN

Antropologi hukum pada dasarnya adalah subdisiplin ilmu hukum empiris yang

memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan

antropologis.

Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara

hukum dengan fenomena-fenomenasosial secara empiris dalam kehidupan

masyarakat; bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau

bagaimana hokum bekerja sebagai alat pengendalian sosial ( social control ) atau

sarana untuk menjaga keteraturansosial ( social order ) dalam masyarakat.

Ruang lingkup antropologi hukum dapat dijelaskan dengan membandingkan

dengan ilmu-ilmu yang dekat dengannya, yaitu dengan hukum adat dan sosiologi

hukum

14