bab i pendahuluan 1. latar...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-
cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa
Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian
abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut
diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang
merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan
terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.
Kesehatan adalah hak dasar setiap penduduk di indonesia, setiap
orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan tanpa membedakan status sosial dan status
ekonomi. Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan
dan memberikan pelayanan kesehatan dan jika negara melalaikan kewajiban
memberikan pelayan kesehatan kepada masayarakat miskin berarti
pemerintah telah melanggar nilai Undang – undang dasar 1945 dan Undang -
undang hak asasi manusia yang dimana manusia berhak mendapat jaminan
kesehatan dari pemerintah khususnya masyarakat miskin. Setiap aktifitas
yang dislenggarakan oleh negara tentunya ada suatu proteksi yang dimana
2
pemerintah memberikan suatu pengamanan terhadap masyarakat melalui
undang – undang.
Dasar pertimbangan dari Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan memiliki lima poin yang mencakup isi dari undang-undang
kesehatan yang meliputi:
pertama; kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur ke
kesejahteraan, kedua; prinsip kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif,
partisipatif dan berkelanjutan. Ketiga; kesehatan adalah investasi. Keempat;
pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat,
dan yang Kelima adalah bahwa undang-undang kesehatan no 23 tahun 1992
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum
dalam masyarakat Kemudian Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang
kesehatan juga mengukuhkan bahwa negara juga harus bertanggung jawab
serta berkepentingan atas pembangunan kesehatan rakyatnya. Menurut
Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang optimal sesuai dengan motto yang di buat dinas
kesehatan bawasanya warga sehat negara kuat. Dan definisi undang undang
ini adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan
setiap orang bisa hidup secara produktif sosial, politik dan ekonomi.
Pemerintah dalam hal ini harus bersifat tegas terhadap ketentuan yang telah di
sepakati dan mendapat legitimasi hukum dan politik. Penyedia pelayanan
3
kesehatan dalam hal ini adalah puskesmas, rumah sakit baik rumah sakit
umum ataupun rumah sakit swasta.
Negara memberikan subsidi untuk kalangan bawah dalam hal ini
adalah masyarakat miskin, dalam mengakses pelayanan kesehatan
diselenggarakan melalui program Jaminan sosial dengan nama jamkesmas,
jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan
bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini dilakukan secara
nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan
kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Penyelenggaraan
pelayanan kesehatan peserta mengacu pada prinsip-prinsip:Dana amanat dan
nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat
kesehatan masyarakat miskin. Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan
medik yang rasional.
Peserta program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak
mampu atau masyarakat miskin khususnya, selanjutnya disebut peserta
Jamkesmas sejumlah 76,4 juta jiwa dari data Badan Pusat Statistik tahun
2006 yang dijadikan dasar penetapan jumlah sasaran peserta secara Nasional
oleh Menkes RI. Apabila masih terdapat masyarakat miskin tidak tercover
oleh jamkesmas maka pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab
Pemda setempat yang disebut Jamkesda. Jamkesda adalah bentuk belanja
daerah yang diperuntukan kepada masyarakat yang tidak mampu yang tidak
terdaftar jamkesmas dan mekanisme pengelolaannya samahalnya mengikuti
jamkesmas. Untuk masyarakat miskin yang tidak terdaftar baik jamkesmas
4
dan jamkesda maka masyarakat miskin dapat meminta surat keterangan
miskin kepada instansi yang terkait.
Sasaran peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum
menjadi peserta Jamkesmas dijamin dalam Jamkesmas dan dapat
menggunakan kartu PKH pada saat mengakses pelayanan kesehatan dengan
mengikuti semua prosedur yang telah dibuat dan ditetapkan oleh dinas
kesehatan.(http://health.kompas.com/read/2011/05/24/04333344/Tahun.2012.
Kepesertaan.Berdasarkan.Data.BPS)
Pelaksanaan pembangunan kesehatan, pemerintah Indonesia
menganggarkan minimal 5 % dari APBN di luar gaji yang sesuai dengan
amanat undang-undang. Sedangkan angaran ksehatan pemprov serta
kabupaten atau kota dialokasikan minimal 10 % dari APBD dimana dua per
tiga dari anggaran tersebut utuk kepentingan pelayanan publik dalam bidang
kesehatan.
APBN pada 2012 sebesar Rp1.435 triliun.Pada 2011 anggaran kesehatan dialokasikan 2,3% dari total nilai APBN. Endang menambahkan, anggaran ini masih jauh dari amanat UU No 36/2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan anggaran kesehatan dialokasikan 5% dari APBN. ”Memang masih kurang (anggaran kesehatan).Namun, kami tetap akan mengupayakan yang terbaik. Pada 2012 anggaran kesehatan akan lebih besar digunakan untuk kegiatan kuratif sebesar Rp15,56 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp14,34 triliun akan digunakan untuk kegiatan preventif/ promotif,”paparnya. Dia mengungkapkan,penggunaan dana APBN Kemenkes mayoritas dialokasikan di daerah. Pada 2011 sebesar 88% APBN Kemenkes digunakan untuk pembangunan kesehatan di daerah. Sedangkan pembangunan kesehatan di pusat hanya 12%. Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan, khusus untuk masalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), saat ini sudah ada 76,4 juta orang di Indonesia sudah mendapatkan jaminan
5
kesehatan. Itu berarti 63,1% penduduk Indonesia sudah mendapatkan jaminan kesehatan“Hanya, memang itu tidak seluruhnya diberikan oleh program Jamkesmas pemerintah. ( Koran Seputar Indonesia Kamis, 05 Januari 2012)
Angaran yang dikeluarkan pemerintah 5% dari APBN dan 10% untuk
APBD menurut saya kurang, karena anggaran tersebut terlalu kecil,
sedangkan permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan sangat banyak
serta masayarakat yang termasuk kategori miskin masih banyak, kesehatan
merupakan sakah satu aset negara yang urgent karena jika negara sehat maka
ekonomi akan stabil. Anggaran tersebut sangat kecil dibanding dengan
anggaran yang lainya, seharusnya anggaran untuk masalah kesehatan ini
minimal 10% dari APBN dan 15 % untuk APBD sehingga masyarakat miskin
mendapat haknya, dimana masyarakat miskin mendapatkan pelayanan
kesehatan yang maksimal serta benar-benar gratis tanpa ada pungutan
apapun.
Pelayanan yang berhasil adalah ketika penguna pelayanan
kesehehatan merasa puas atas pelayan yang diterimanya minimal pasien
mendapatkan 5S yang meliputi senyum, salam, sapa, sopan, santun atau
dengan tidak mempersulit birokrasi, administrasi dan yang lainnya, hal ini
tentu banyak opini yang pro dan kontra ketika dalam proses serta aplikasinya.
Konsep pelayanan yang ideal adalah ketika dalam pemberian pelayanan
terhadap masyarakat sesuai dengan SOP atau standart oprasional prosedur
yang sudah ada yang tentunya mengacu pada undang – undang pelayana
publik, adapun dasar pertimbangan dari Undang-Undang No 25 Tahun 2009
6
tentang Pelayanan Publik memiliki lima poin yang mencakup isi dari undang-
undang kesehatan yang meliputi:
Pertama : Bahwa negara berkewajiban melayanai setiap warga negara
dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka
pelayanan publik yang merupakan amanat Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Kedua : bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan
publik yang di lakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan
yang harus di lakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga
negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.
Ketiga : bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban
setiap warga negara dan penduduk serta terbentuknya tanggung jawab negara
dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di perlukan norma
hukum yang memberi pengaturan secara jelas.
Keempat : Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kwalitas dan
menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas – asas umum
pemerintah dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi
setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan yang hukum yang
mendukungnya.
Penyelengara pelayanan kesehaan juga bisa kreatif dalam hal
komunikasi, komunikasi dalam hal ini sangat penting karena di komunikasi
inilah suatu pelayanan yang maksimal akan didapatkan karena antara pemberi
pelayanan dan pengguna pelayanan bisa saling mengerti dan memahami
7
mulai dari pemberian pelayanan dan informasi persyaratan mengakses
kesehatan dll bisa di terima masyarakat dengan baik, hal ini sebagai salah satu
bentuk mengantisipasi miskomunikasi antara penyelenggara kesehatan
dengan pengguna kesehatan khususnya pasien pengguna jamkesmas,
jamkesda dan SPM sehingga mengurangi konflik sosial.
Tolok ukur pencapaian kinerja sangat penting untuk disertakan dalam
setiap evaluasi kinerja pelayanan, agar masing-masing unit organisasi
pelaksana dari kewenangan/fungsi dalam bidang tertentu dapat mengukur
dirinya sendiri apakah sudah berhasil memberikan pelayanan yang baik serrta
dapat menyelesaikan tugasnya sesuai kesepakatan. Ukuran kinerja yang jelas
serta sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945 yang meliputi undang-
undang pelayanan publik, dan undang-undang keterbukaan informasi publik
(KIP) atau masyarakat juga bisa memantau kinerja unit organisasi
penyelenggara kesehatan, karena dengan transparansi pengukuran juga
menggambarkan akuntabilitas unit organisasi tersebut pada publik.
Bentuk akuntabilitas dalam aspek pelayanan publik harus memuat
beberapa hal seperti adanya rumusan standar kualitas yang jelas dan
disosialisasikan kepada masyarakat, adanya sistem penanganan keluhan yang
responsif, adanya ganti rugi yang diberikan kepada klien atau pengguna jasa
apabila mereka tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh penyedia
pelayanan kesehatan seperti mal praktek yang di lakukan oleh penyedia
pelayanan kesehata sehingga terjadi kecacatan fisik yang di alami pasien.
Persoalan dalam hal ini adalah bahwa pencarian Perlindungan hukum
seperti tersebut di atas hanya menjadi cermin dengan kurang maksimalnya
8
dalam pengaplikasian terhadap masyarakat, khususnya masyarakat miskin,,
betapa pemerintah membiarkan warga miskin tidak memperoleh akses bagi
kesehatan yang luas dan layak. Salah satu contoh kasus yang lagi up serta
menyerap banyak kritikan serta perhatian dari masyarakat luas di malang
adalah meninggalnya pasien miskin di salah satu puskesmas di kabupaten
malang, dimana fasilitas pasien miskin di cabut karena memakai ambulan
desa, padahal pasien miskin tersebut berprofesi sebagai tukang becak dan
surat keterangan miskinnya baru selesai hari senin.
Permasalahan meninggalnya pasien miskin warga di salah satu desa di
Kabupaten malang yang dimana meninggalnya pasien miskin itu karena
mengidap penyakit bronchitis, persoalannya bukan masalah dari penyakit
yang diderita oleh pasien tersebut. Namun, hal itu terkait pelayanan yang
diberikan oleh Puskesmas setempat, karena puskesmas yang melakukan
perawatan pada pasien miskin itu tidak menggunakan Standar Operasional
Pelayanan (SOP). Sehingga pasien yang dirujuk ke ke RSUD, tidak
didampingi oleh petugas puskesmas setempat, bahkan, oksigen dan jarum
infus yang sebelumnya menempel di hidung dan tangan pasien, dilepas
ketika akan dibawa ke RSUD. Sehingga dalam perjalanan menuju rumah
sakit pasien meninggal dunia, dan untuk memastikan pasien meninggal atau
belum, maka keluarga pasien meminta sopir ambulance untuk berhenti dan
minta tolong pada Puskesmas Kedungkandang. Ironisnya lagi, pasien miskin
dibawa ke rumah sakit tidak menggunakan mobil ambulance puskesmas, tapi
menggunakan mobil ambulace milik Pemerintah Desa Setempat.
9
Permasalahan yang menjadi polemik sekarang ini adalah masyarakat
kurang mengetahui dan memahami persyaratan tentang bagaimana
mengakses pelayanan kesehatan terutama masyarakat sangat miskin
pengguna jamkesmas dan jamkesda. Banyak masyarakat yang mengklaim
bawasanya pelayanan yang di dapatkan dari penyelenggara kesehatan tidak
memuaskan padahal sudah memiliki kartu jamkesmas atau jamkesda. LSM
komdek dengan hasil survey yang di lakukan tim lapangan pada Oktober
sampai dengan November dengan mengambil sampel dari sembilan
kecamatan sekabupaten malang yakni kecamatan Lawang, Singosari, Dau,
Poncokusumo, Wajak, Tajinan, Kepanjen, Gondanglegi dan Ngajum dengan
hasil survey dari 400 responden pengguna SPM , 123 pasien atau sekitar 30,7
% mengaku mendapat mengaku mendapat pelayanan yang kurang
memuaskan seperti petugas yang tidak ramah dengan tidak memberikan 5S
Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun dan dipersulit saat pengurusan
administrasi serta diagnosa yang kurang serius dan akhirnya pasien SPM ini
tidak menggunakan haknya dengan mendaftar sebagai pasien umum.
Sementara sekitar 24 % atau 97 responden di beri pelayanan yang kurang
memuaskan tetapi mereka tetap menggunakan haknya yakni berobat dengan
menggunakan kartu jamkesmas, sedangkan 152 responden atau 38%
mendapat pelayanan ramah, namun pengguna SPM itu di patok dengan harga
umum. ( Radar Malang. Maret 2011)
Permasalahan yang sebenarnya sangat sederhana tetapi kalau di
abaikan akan menjadi masalah yang berdampak sistemik terhadap nilai sosial,
yaitu antara pengguna pelayanan kesehatan yang memakai kartu jaminan
10
kesehatan masyarakat dengan penyelenggara kesehatan tidak pernah saling
menghargai dan bahkan saling beropini negatif. Dengan permasalahan seperti
yang di uraikan peneliti di atas serta berangkat dari Hak Pasien dalam UU No
44 / 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 32 UU 44/2009) yang memiliki
sebagaian poin yang mengatakan bahwa pasien memperoleh layanan yang
manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, memperoleh layanan
kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur
operasional dan memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien
terhindar dari kerugian fisik dan materi. Berdasarkan latar belakang tersebut,
maka peneliti tertarik mangambil judul “pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat miskin pengguna jemkesmas di RSUD Kanjuruhan
Kepanjen Kabupaten Malang”
2. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka Permasalahan
dalam penelitian dapat dirumuskan:
1. Bagaimana pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin
pengguna jamkesmas dan jamkesda di RSUD Kanjuruhan Kepanjen?
2. Apa sajakah faktor penunjang dan penghambat dalam memberikan
pelayanan terhadap pasien miskin di RSUD Kanjuruhan Kepanjen?
3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan
yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah:
11
1. Ingin mengetahui pelayanan yang di berikan penyedia pelayanan
dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan kepada
masyarakat pengguna jaminan sosial tersebut.
2. Ingin mengetahui tentang faktor penunjang dan penghambat yang ada
di RSUD Kanjuruhan dalam memberikan pelayanan.
4. Manfaat penelitian
Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini:
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Keilmuan Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian sekaligus
menambah wawasan dan pengetahuan tentang pola pelayanan
kesehatan masyarakat msikin di malang bagi mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Malang khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu
Kesejahteraan Sosial.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi RSUD Kanjuruhan dapat dijadikan sebagai
Bahan evaluasi serta masukan bagi pihak pengelola berkaitan
tentang pola pelayanan kesehatan kepada semua lapisan
masyarakat guna mewujudkan rumah sakit yang peduli/ care
kepada masyarakat miskin.
b. Bagi penelitian yang lain hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan bahan referensi dalam penelitian sejenis.