bab. i pendahuluan 1.1. latar belakangpertanian.jatimprov.go.id/images/pdf/sakip2018/renja 2018 nov...
TRANSCRIPT
1
BAB. I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode
1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima
tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Selanjutnya
didalam penyusunannya, Renja SKPD mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun
2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang tercantum dalam pasal 137, dimana
Proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan
penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.
Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum
disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.
Demikian pula dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016
dan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nomor 1 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019 yang didalamnya dengan turut serta memuat keselarasan antara
Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dengan RPJMN 2015-2019.
Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 tersebut telah
ditindaklanjuti dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2018. Selanjutnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur selaku Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana
Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun
2018 guna penyelarasan prioritas yang termuat dalam Agenda Prioritas Nasional
terhadap perencanaan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk
Mendukung Ketahanan Pangandi Jawa Timur dengan mengacu Perubahan Rencana
Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2014-2019 telah
menyesuaikan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan RPJMN 2015-
2019. Secara umum, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dilakukan sesuai Perubahan
Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2014-2019 serta
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
2
Mengingat peran strategis dan potensi tanaman pangan dan hortikultura
Jawa Timur, maka Rencana Kerja Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura
untuk Mendukung Ketahanan Pangandi Jawa Timur tahun 2018 melalui berbagai
tahapan yang mensinergikan antara agenda prioritas Nasional dalam mewujudkan
kedaulatan pangan yang dimuat dalam Nawacita serta potensi tanaman pangan dan
hortikultura di 38 Kabupaten / Kota.
Potensi tanaman pangan dan hortikultura Jawa Timur selain terlihat dari
kondisi sumberdaya alam Jawa Timur dengan beragam komoditas tanaman pangan
dan hortikultura tetapi juga didukung sebagian besar penduduknya melakukan
aktivitas / bekerja dibidang pertanian semakin mengokohkan sektor pertanian
sebagai pendorong pembangunan ekonomi Jawa Timur terutama di perdesaan.
Potensi pertanian Jawa Timur utama lainnya adalah penyediaan bahan pangan,
bahan baku industri, pakan penyerap tenaga kerja, dan pelestarian lingkungan.
Capaian kinerja dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan tersebut terukur dari
kontribusi produksi tanaman pangan dan hortikultura Jawa Timur terhadap nasional.
Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pangan,
kebutuhan akan pangan merupakan hak mendasar bagi setiap penduduk, sehingga
ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi
seimbang menjadi sangat fundamental. Besar kontribusi melalui penyediaan bahan
pangan pada tahun 2016 menurut Angka Tetap (ATAP) BPS untuk padi mencapai
17,34 persen, jagung mencapai 30,33 persen, kedelai mencapai 39,77 persen,
kacang tanah mencapai 31,06 persen, kacang hijau mencapai 26,67 persen, ubi kayu
mencapai 15,39 persen, ubi jalar mencapai 12,82 persen, dan untuk komoditas
hortikultura menurut Angka Sementara (ASEM) BPS untuk buah-buahan mencapai
23,46 persen sayuran mencapai 14,38 persen (termasuk cabai besar 9,73 persen,
cabai rawit sebesar 30,74 persen dan bawang merah sebesar 22,88 persen.
Konribusi produksi tersebut menunjukkan bahwa peran subsektor tanaman pangan
dan hortikultura di Jawa Timur sangatlah strategis dalam berkontribusi penyediaan
pangan nasional.
1.2. Dasar Hukum
Beberapa dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RENJA Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
3
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
4
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri
E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana
5
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014 – 2019;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2016, tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2016, tentang Nomenklatur,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017, tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
1.3. Hubungan Antar Dokumen
RENJA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun
2018 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Tanaman Pangan dan
Hortikultura untuk Mendukung Ketahanan Pangan Jawa Timur yang disusun dalam
rangka menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
1.4. Sistematika Dokumen RENJA
RENJA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun
2018 disusun dengan sistematika yang mengacu pada pasaL 143 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menjelaskan penyajian
Rancangan Renja SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Hubungan antar Dokumen
1.4. Sistematika Dokumen RENJA
1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan 2017
2.3. Permasalahan
6
BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran
3.2. Program dan Kegiatan
BAB IV. KERANGKA ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.1. Kerangka Anggaran Tahun 2018
4.2. Kerangka Pendapatan Daerah Tahun 2018
BAB V. PENUTUP
1.5. Maksud dan Tujuan
Penyusunan RENJA dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan RKA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun
2018 dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta efisiensi alokasi berbagai sumber
daya. Selanjutnya tujuan tersusunnya RENJA :
a. Menjadi dokumen perencanaan tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
b. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2018.
7
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA
2.1. Gambaran Umum
2.1.1. Potensi Sumberdaya Alam
Provinsi Jawa Timur yang terletak pada 111,0ᵒ hingga 114,4ᵒ Bujur Timur
dan 7,12ᵒ hingga 8,48ᵒ Lintang Selatan. Secara umum, luas wilayah 47.799,75 km²
terbagi dalam Jawa Timur daratan (90 persen) dan wilayah Kepulauan termasuk
Pulau Madura (10 persen). Secara administrasif, terdiri dari 38 Kabupaten/Kota (29
Kabupaten dan 9 Kota) dengan 664 Kecamatan yang meliputi 783 Kelurahan dan
7.722 Desa.
Berdasarkan kondisi sumberdaya lahan dan iklim serta sesuai zona
agroekologi, provinsi Jawa Timur dibedakan menjadi 5 zona agroekologi utama, yaitu
zona I, zona II, zona III, zona IV dan zona V sesuai dengan alternatif pengembangan
komoditas pertanian.
a. Zona I, dengan kelerengan > 40 persen dengan beda ketinggian mencapai >
300 m, merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan vulkanik dan ketinggian
tempat > 700 m, tipe pemanfaatan lahan :
• Sub zona l.ay2, suhu panas dan agak kering dengan alternatif komoditas
buah-buahan dataran rendah antara lain: rambutan, srikaya, manggis,
durian, nangka, mangga, duku, delima dan jambu biji;
• Sub zona l.by2, suhu sejuk dan agak kering dengan alternatif komoditas :
apel, jambu, leci dan jeruk;
b. Zona II, mempunyai kelerengan 15 – 40 persen dengan beda ketinggian
mencapai 50 – 300 m, terletak pada dataran rendah (< 700 m). Tipe
pemanfaatan lahan:
• Sub zona ll.ax, suhu panas dan lembab cocok untuk komoditas : rambutan,
durian, duku dan manggis;
• Sub zona ll.ay, suhu panas dan agak kering, komoditas mangga, srikaya,
delima, dan jambu biji dapat dikembangkan pada zona ini;
• Sub zona ll.ax, suhu sejuk dan lembab, komoditas yang sesuai untuk
dikembangkan adalah lengkeng, leci, jambu dan jeruk;
• Sub zona ll.by, suhu sejuk, dan agak kering, pengembangan komoditas
apel, leci, jambu, anggur dan jeruk cocok pada zona ini;
c. Zona III, mempunyai kelerangan ± 8 – 15 m serta beda ketinggian ± 10 – 50
m dengan fisiografi dataran dan lereng bawah volkan, serta sebagian kecil kipas
alluvial yang tersebar pada dataran rendah < 700 m dan dataran tinggi > 700
m. Tipe pemanfaatan lahan:
8
• Sub zona lll.ax, suhu panas dan lembab dengan alternatif komoditas :
kacang tanah, kedelai, jagung dan sayuran seperti terong, kacang panjang
dan sawi;
• Sub zona lll.ay, suhu panas dan agak kering dengan alternatif komoditas:
mangga, srikaya dan palawija;
• Sub zona lll.bx, suhu dan lembab dengan alternatif komoditas : cinnamon,
lengkeng, leci, jambu dan sayuran dataran tinggi seperti wortel, cabe,
kentang, kubis dan tomat;
• Sub zona llI.by, suhu sejuk dan agak kering dengan alternatif komoditas :
apel, leci, jambu, anggur, wortel, cabe dan kentang;
d. Zona IV, mempunyai kelerengan 0 – 8 persen dengan beda ketinggian < 10 m
pada daerah alluvial, dataran karstik, kipas alluvial, teras sungai dan dataran
banjir. Zona ini tersebar pada dataran rendah < 700 m. Tipe pemanfaatan
lahan:
• Sub zona IV.axl, IV.axl.i dan IV.axl.ir, tingkat kesuburan tanah ukup baik
dan umumnya terletak pada daerah kiri dan kanan sungai dengan tipe
pemanfaatan lahan basah dataran rendah (padi sawah dan kangkung);
• Sub zona IV.ax2, merupakan wilayah dengan penyebaran pada dataran
volkan, karstik allubial dan kipas alluvial, dengan tingkat kesuburan tanah
dan drainase yang cukup baik untuk sistem pertanian lahan kering dataran
rendah (padi gogo, kacang-kacangan, cabai dan umbi-umbian);
• Sub zona IV.ay2 dan IV.ay2.e, mempunyai kemiringan lahan < 8persen
dengan tingkat kesuburan tanah rendah sehingga memerlukan
pemupukan dan pengapuran sesuai tanaman yang dibudidayakan serta
irigasi teratur. Komoditas yang dapat dikembangkan : cabai, padi gogo,
jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian;
e. Zona V, dengan tipe pemanfaatan lahan hutan (hutan pantai) dengan
penyebaran 75.640 ha atau 1,58 persen
Kondisi sumberdaya alam selain fisiografi maupun jenis lahan, kondisi
iklim, sangat mempengaruhi pengembangan komoditas tanaman pangan dan
hortikultura di Jawa Timur. Iklim sangat penting dalam penentuan jenis tanaman
yang akan ditanam karena menyangkut kesesuaian habitat dari tanaman tersebut.
Adanya perubahan iklim mempengaruhi pola tanam tanaman pertanian.
Jika ditinjau dari kondisi suhu udara, pada tahun 2016 di Provinsi Jawa
Timur rata-rata suhu udara maksimum mencapai 32,4°C dan suhu udara minimum
mencapai 25,4°C. Suhu tertinggi pada bulan Maret mencapai 33,18°C dan
November 2016 mencapai 33,13°C. Rerata kelembaban udara tertinggi sebesar
84,26 persen di bulan Februari 2016, sedangkan kelembaban terendah mencapai
9
75,50 persen pada bulan September. Kondisi iklim Provinsi Jawa Timur secara umum
termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim
Kemarau (Mei - Oktober) dan musim Penghujan (November -sampai sekitar bulan
April). Hingga bulan Desember seluruh wilayah di Jawa Timur sudah memasuki
musim penghujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur semua wilayah dengan
intensitas ringan hingga lebat. Perkembangan kondisi curah hujan, yaitu ketebalan
air hujan yang terkumpul pada luasan 1 meter² dalam satuan mm (milimeter) atau
sebanyak 1 liter. Curah hujan di Jawa Timur sampai dengan akhir September tahun
2016 menurut Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya / Meteorological Station
Juanda Surabaya (Provinsi Jawa Timur dalam Angka Tahun 2017, BPS Provinsi Jawa
Timur) mencapai 2.290,10 mm³ dengan rerata 254,46 mm³ menunjukkan jumlah
curah hujan tertinggi pada bulan Februari 2016 sebesar 589,60 mm³ dan terendah
pada bulan Agustus sebanyak 100,70 mm³. Sedangkan perkembangan curah hujan
sampai dengan akhir September tahun 2017 mencapai 1.145,40 mm³ dengan rerata
127,27 mm³ menunjukkan jumlah curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebanyak
355,2 mm³ dan terendah pada bulan Agustus sebanyak 0,00 mm³.
Berdasarkan Agroclimatic Map of Java and Madura (Oldeman, 1975),
kondisi lengas tanah di Jawa Timur menunjukkan bahwa lengas tanah yang dominan
adalah kategori Ustic dengan tipe C3, D3 dan E mempunyai luasan 2.333.750 ha atau
77,01 persen, kategori berikutnya adalah Udic dengan tipe B2, C2 dan D2 seluas
673.750 ha atau 22,23 persen sedangkan luasan 23.125 ha atau 0,76 persen. Kondisi
rejim suhu yang berpengaruh terhadap pertumbuhan komoditas tanaman adalah
suhu tanah pada kedalaman 50 cm. Sedangkan kondisi fisiografi dan bentuk wilayah
juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara langsung melalui tanah dan iklim.
Peranan fisiografi pada potensi pertanian suatu lahan adalah pengaruhnya terhadap
erodibilitas tanah.
Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur
dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan
Kwarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 persen luas wilayah
yaitu wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat
erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian. Klasifikasi
tanah Jawa Timur berdasarkan sistem ”Soil Taxonomy USDA 1990” terdiri dari ordo-
ordo tanah, Alfisol, Andisol, Entisol, Inceptisol, Enceptisol, Vertisol, Mollisol dan
Oxisol. Klasifikasi tanah pertanian sangatlah penting, mengingat untuk mewujudkan
pertanian modern, tangguh dan efisien, maka teknologi pertanian spesifik lokasi
menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing pertanian dalam
pengembangan kawasan agribisnis berbasis komoditas di Jawa Timur.
10
Berdasarkan kondisi topografi, Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2
(dua) aspek :
a. Ketinggian Lahan
• Ketinggian 0 - 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 persen dari
seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
• Ketinggian 100 - 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 persen
dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung.
• Ketinggian 500 - 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 persen
dari luas wilayah dengan kondisi berbukit.
• Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut : meliputi 12,55
persen dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.
b. Kemiringan Lereng
Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan lereng 0-15
persen hampir di seluruh dataran rendah Provinsi Jawa Timur, sedangkan untuk
kemiringan lereng 15-40 persen berada pada daerah perbukitan dan
pegunungan, dengan kemiringan lereng > 40 persen berada pada daerah
pegunungan. Sedangkan untuk kemiringan tanah, sebagian besar wilayah
Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 persen, sekitar 65,49 persen
dari luas wilayah yaitu wilayah dataran aluvial antar gunung api sampai delta
sungai dan wilayah pesisir yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan
dataran aluvial di lajur Kendeng yang subur, sedang dataran aluvial di daerah
gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan cukup subur.
Perkembangan penggunaan lahan budidaya Jawa Timur kurang lebih
4.201.403,70 ha atau 87,90 persen dari luas wilayah provinsi Jawa Timur terdiri
Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Rakvat, Kawasan Pertanian meliputi
Lahan Basah dan lahan kering / tegalan / kebun campur, Kawasan Perkebunan,
Kawasan Industri, Kawasan Pemukiman dan Lainnva (RPJMD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019). Potensi lahan pertanian berdasarkan Perda Jawa
Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Luas
eksisting kawasan pertanian sebesar 2.020.491,71 ha dengan rincian pertanian
lahan basah sebesar 911.863 ha dan pertanian lahan kering / tegalan / kebun
campur sebesar 1.108.627,71ha. Selanjutnya dalam RPJMD tersebut
dicamtumkan rencana penggunaan lahan untuk pertanian lahan basah berupa
Sawah beririgasi teknis dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 hektar atau
20,03 persen dari luas Jawa Timur dengan peningkatan jaringan irigasi semi
teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis yang tersebar di masing-masing
wilayah sungai.
11
Pada tahun 2016, berdasarkan data Rekapitulasi Luas Baku Lahan Menurut
Jenis Lahan yang dilakukan BPS Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Pertanian
Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Juni 2017 menunjukan perkembangan potensi
lahan pertanian di Jawa Timur meliputi pertanian lahan basah (sawah),
pertanian lahan kering, dan hortikultura dengan total luas 2.358.331 hektar atau
sebesar 49,34 persen dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Penggunaan lahan
sawah pada tahun 2016 seluas 1.176.650 hektar terdiri sawah irigasi seluas
924.515 hektar dan sawah non irigasi seluas 252.135 hektar dan jika
dibandingkan tahun 2015 meningkat 1.833 hektar lahan sawah sebagai akibat
bertambahnya areal sawah irigasi seluas 3.691 hektar. Dari hasil analisis
perubahan penggunaan lahan pertanian lahan basah (sawah) lima tahun
terakhir (tahun 2012 -2016) terjadi laju perubahan luas penggunaan lahan
sebesar 0,04 persen atau 508 hektar setiap tahunnya, yang terdiri laju sawah
irigasi yang semakin menurun sebesar -0,19 persen dan sawah non irigasi
sebesar 0,93 persen. terakhir (tahun 2012 -2016) terjadi laju perubahan luas
penggunaan lahan sebesar 0,04 persen atau 508 hektar setiap tahunnya, yang
terdiri laju sawah irigasi yang semakin menurun sebesar -0,19 persen dan
sawah non irigasi sebesar 0,93 persen.
2.1.2. Potensi Sumberdaya Manusia
Menurut hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035 yang dilakukan
Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 39.075,3 ribu
jiwa pada tahun 2016 mengalami peningkatan 227,70 ribu jiwa jika dibandingkan
perkembangan jumlah penduduk tahun 2015 yang mencapai 38.847,6 ribu jiwa.
Perkembangan penduduk tersebut menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 0,59
persen pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Besarnya jumlah penduduk
usia kerja, yaitu yang berusia > 15 tahun sebanyak 30,31 juta orang dan jumlah
angkatan kerja mencapai 20,89 juta orang, bertambah sebanyak 392 ribu orang
dalam kurun waktu setahun dibanding Februari 2016. Jumlah tersebut termasuk
mereka yang bekerja di sektor Pertanian 7.04 juta orang (Berita Resmi Statistik
Provinsi Jawa Timur No. Berita Resmi Statistik No. 33/05/35/Th. XV, 5 Mei 2017).
Perkembangan petugas pertanian di Jawa Timur sampai dengan akhir
tahun 2016 sebagai berikut :
1) Jumlah Petugas Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sebanyak
1.030 petugas termasuk Petugas Pengamat Hama Penyakit / Pengendali
organisme pengganggu tumbuhan (PHP/POPT) dan Pengawas Benih Tanaman.
Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perubahan Struktur
12
Organisasi Dinas Pertanian yang kemudian ditindaklanjuti Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Timur maka perkembangan petugas sebanyak 1.020
orang ;
2) Petugas Pengamat Hama Penyakit / Pengendali organisme pengganggu
tumbuhan (PHP/POPT) sebanyak 460 orang yang tersebar di 29 kabupaten
seJawa Timur dan 7 Laboratorium UPT Proteksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Jawa Timur (Laboratorium Pandaan – Pasuruan, Jabon –
Mojokerto, Pamekasan, Madiun, Tanggul – Jember, Kening – Tuban,
Tulungagung);
3) Perkembangan jumlah Pengawas Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di
Jawa Timur sebanyak 118 orang yang tersebar hampir keseluruh kabupaten
termasuk analisis benih di Provinsi;
4) Petugas Pertanian Kecamatan (Mantri Pertanian) merupakan petugas Dinas
Pertanian di Kabupaten dan Kota SeJawa Timur yang berinteraksi dengan petani
beserta kelompoknya di Jawa Timur sebanyak 664 orang;
5) Perkembangan jumlah Penyuluh Pertanian di Jawa Timur: 1) 1.944 penyuluh
PNS dan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 2.042 orang berkurang
98 orang; 2) 2.381 Penyuluh THL-TB pada tahun 2015 bertambah 52 orang
menjadi 2.433 Penyuluh THL-TB di tahun 2016; dan 3) sebanyak 3.665
Penyuluh Swadaya pada tahun 2016 meningkat 51 orang dari 3.614 Penyuluh
Swadaya pada tahun 2015 (Badan Ketahanan Pangan, 2017);
6) Perkembangan Kelompoktani sebanyak 44.303 kelompoktani meningkat 2.811
kelompok dibandingkan tahun 2015 berjumlah sebanyak 41.492 kelompok.
Sedangkan perkembangan Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) sampai dengan
akhir tahun 2016 berjumlah sebanyak 8.030 Gapoktan (Badan Ketahanan
Pangan, 2016).
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan
2017
Jumlah penduduk Jawa Timur dari hasil proyeksi yaitu sebesar 39.075.152
jiwa pada tahun 2016 atau meningkat 0,59 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar
38.847.561 jiwa (Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2017). Pertumbuhan penduduk
yang cukup tinggi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang bagi sektor
pertanian untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur. Secara
empiris menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis terhadap
pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari kontribusi terhadap Produk Domestik
13
Regional Bruto Jawa Timur, penyedia bahan baku industri kecil dan menengah,
sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan, sebagai tumpuan lapangan
kerja, dan yang paling penting adalah, sektor pertanian sebagai penyedia pangan
bagi 39.08 juta penduduk Jawa Timur.
Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2017 sesuai Berita
Resmi Statistik No. 33/05/35/Th. XV, 5 Mei 2017, menunjukkan keadaan lebih baik
dibandingkan Agustus 2016 dan Februari 2016. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan jumlah pengangguran. Struktur
lapangan pekerjaan utama penduduk di Jawa Timur hingga keadaan Februari 2017
untuk sektor Pertanian, sektor Perdagangan, sektor Industri Pengolahan, dan sektor
Jasa Kemasyarakatan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja
di Jawa Timur. Sektor Pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 35,12 persen.
Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian walaupun dari tahun ke tahun terlihat
adanya pergeseran ke sektor industri. Kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor
Pertanian tersebut hanya berasal dari kegiatan sektor Pertanian primer, belum
termasuk sektor sekunder dan tersier sepanjang vertikal sistem dan usaha agribisnis.
Namun, di sisi lain kemampuan sektor Pertanian dalam penyerapan tenaga kerja
menjadi beban bagi sektor Pertanian dalam meningkatkan produktivitas tenaga
kerjanya, oleh karena itu, Pemerintah telah mengupayakan untuk menciptakan nilai
tambah di luar kegiatan pertanian primer yang mampu dinikmati oleh rumahtangga
tani melalui kegiatan agroindustri dan pengembangan usaha di pedesaan.
2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2016 - 2017
Sub sektor tanaman pangan dan hortikultura sebagai bagian dari sektor
pertanian merupakan salah satu sektor primer dalam pembentukan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) sekaligus sebagai daya dukung terhadap perkembangan
sektor Industri dan perdagangan. Saat ini, kontribusi sektor pertanian terhadap
pembentukan PDRB masih menduduki urutan ketiga setelah sektor perdagangan dan
industri pengolahan. Perkembangan share terhadap pembentukan PDRB berfluktuasi
setiap tahunnya dan cenderung menurun mengingat sub sektor tanaman pangan
dan hortikultura mempunyai tingkat produktivitas yang sangat tergantung pada
kesuburan lahan dan teknologi yang ditetapkan serta kondisi iklim. Namun perannya
sebagai multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih sangat
besar.
Perekonomian Jawa Timur Triwulan I-2017 yang diukur berdasarkan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp
480,36 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 356,00
triliun. Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2017 bila dibandingkan Triwulan I-2016
14
tumbuh sebesar 5,37 persen, melambat dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar 5,44 persen. Dari sisi produksi, semua kategori mengalami
pertumbuhan positif.
Secara umum, kinerja q-to-q perekonomian Jawa Timur triwulan I-2017
tumbuh 0,25 persen. Kondisi ini utamanya didukung oleh Kategori Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh sebesar 25,10 persen; diikuti Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang yang tumbuh 1,24 persen, dan Jasa
Perusahaan 1,10 persen.
Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur Tahun 2016 ~ 2017
(trilyun rupiah)
Kode Lapangan Usaha ADHB ADHK
Tw I 2016 2016 Tw I 2017 Tw I 2016 2016 Tw I 2017 A Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 61 927,48 246 981,64 64.612,23 40.327,05 164 687,46 42 553,96
B Pertambangan dan Penggalian
15 425,13 69 900,27 18.438,88 16.865,27 75.024,89 18.718,51
C Industri Pengolahan 129 979,46 536 473,93 140.766,70 101.093,62 411.028,39 105.164,79 D Pengadaan Listrik , Gas dan
Produksi Es 1 496,95 6 201,43 1.620,62 1.079,94 4.483,93 1.118,88
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang
421,36 1 735,84 453,99 337,72 1.366,77 352,15
F Konstruksi 40 775,31 179 816,56 44.588,86 29.160,57 126.802,99 30.972,03 G Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
78 943,26 333 996,36 86.183,61 61.161,97 257.126,66 64.876,63
H Transportasi dan Pergudangan
15 060,41 63 290,24 16.476,19 10.036,45 41.107,64 10.450,78
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
24 781,78 104 983,22 27.512,18 17.479,70 73.398,14 18.893,08
J Informasi dan Komunikasi 20 398,85 85 149,76 22.136,72 19.451,08 79.216,96 20.252,68 K Jasa Keuangan dan
Asuransi 12 356,27 51 655,34 13.263,50 9.050,54 37.158,62 9.240,05
L Real Estate 7 250,48 29 907,42 7.735,61 5.986,49 24.298,54 6.169,51 M,N Jasa Perusahaan 3 562,30 14 894,07 3.905,89 2.659,13 10.884,70 2.811,55 O Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
9 638,49 43 157,18 10.568,95 7.169,06 31.668,14 7.608,31
P Jasa Pendidikan 11 630,91 49 544,93 12.508,15 8.990,17 37.438,70 9.342,74 Q Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 2 715,30 11 527,46 3.006,92 2.211,11 9.245,38 2.350,00
R,S, T,U
Jasa Lainnya 6 193,24 25 827,05 6.585,42 4.921,19 20.298,20 5.125,83
PDRBPDRB 442 556,99 1.855 042,70 480.364,42 337.981,06 1.405.236,11 356.001,48 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (diolah); ¹) Seri 2010 , Tahun 2017 perkembangan s/d Triwulan I
2.2.2. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 - 2017
Melalui indeks harga yang diterima petani dapat dilihat fluktuasi harga
barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data
15
penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Demikian pula dari
kelompok konsumsi rumah tangga dalam indeks yang dibayar (Ib), dapat digunakan
untuk melihat fluktuasi harga barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan
bagian terbesar dari masyarakat di perdesaan. Komponen Ib terdiri dari 2 golongan
yaitu golongan konsumsi rumah tangga dan golongan biaya produksi dan
pembentukan barang modal (BPPBM). Golongan konsumsi rumah tangga dibagi
menjadi kelompok makanan dan kelompok non makanan. Sedangkan dari kelompok
biaya produksi dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga - harga barang yang
digunakan untuk memproduksi barang - barang pertanian.
Gambar 2.1. Perkembangan Rerata NTP Jawa Timur Januari s/d September 2017
Rata-rata kontribusi NTP Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap NTP
Jawa Timur pada tahun 2016 > 100 artinya bahwa kemampuan / daya beli petani
tanaman pangan dan hortikultura lebih baik dibanding keadaan pada tahun dasar
2012 = 100. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani
di daerah perdesaan adalah indikator Nilai Tukar Petani (NTP).
Hasil perhitungan NTP yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi Jawa Timur menggunakan tahun dasar 2012 menunjukkan rata-rata NTP
Jawa Timur s/d bulan Mei tahun 2017 mencapai 103,26 turun 1,49 dari 104,75 jika
dibandingkan Rata-rata NTP s/d bulan September Tahun 2016. Melambatnya NTP
Jawa Timur akibat melambatnya NTP hampir semua sektor pertanian dan hanya sub
sektor peternakan yang meningkat. Berfluktuasinya NTP setiap bulan selama tahun
2017 disebabkan beberapa kebutuhan berusahatani maupun kebutuhan pokok untuk
hidup sehari-hari yang sangat fluktuatif diantaranya meningkatnya harga cabai pada
bulan Januari, Februari, harga bawang merah dan bawang putih yang meningkat
16
pada bulan Februari hingga bulan Mei, naiknya harga BBM (solar dan bensin) pada
bulan Januari, Februari, dan April, naiknya upah tanam dan panen pada bulan
Januari hingga Maret, selanjutnya pada bulan Maret terjadi kenaikan tarif Listrik
Golongan I.
Tabel 2.2. Perkembangan Rerata NTP Jawa Timur Januari s/d Mei
Tahun 2016 dan 2017
Uraian Rerata s/d Mei
2015 2016 2017 1. Tanaman Pangan
a. Indeks yang Diterima (It) 118,87 130,61 131,60 b. Indeks yang Dibayar (Ib) 120,60 124,84 133,97
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P) 98,58 104,62 98,23 2. Hortikultura
a. Indeks yang Diterima (It) 123,96 130,97 132,46 b. Indeks yang Dibayar (Ib) 118,88 128,15 130,58
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H) 104,28 102,22 101,44 3. Tanaman Perkebunan Rakyat
a. Indeks yang Diterima (It) 121,52 131,29 129,24 b. Indeks yang Dibayar (Ib) 118,89 125,60 130,54
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr) 102,02 104,52 99,00 4. Peternakan
a. Indeks yang Diterima (It) 128,12 125,52 134,15 b. Indeks yang Dibayar (Ib) 114,81 125,54 123,69
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt) 111,59 99,99 108,46 5. Perikanan
a. Indeks yang Diterima (It) 128,102 131,944 142,46 b. Indeks yang Dibayar (Ib) 121,734 120,208 132,53
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi) 105,238 109,762 107,48 Gabungan/Jawa Timur
a. Indeks yang Diterima (It) 123,244 134,392 132,40 b. Indeks yang Dibayar (Ib) 118,272 127,874 129,65
c. Nilai Tukar Petani (NTP-JT) 104,21 105,142 102,14
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2017 (data diolah)
2.2.3. Ketersediaan Pangan
Berdasarkan Angka Tetap (ATAP), realiasasi ketersediaan bahan pangan
Jawa Timur Tahun 2016, untuk beras tercapai 7.497.051 ton dari sasaran 7.780.579
ton atau 96,36% dan konsumsi mencapai 3.474.526 ton dari sasaran 3.471.810 ton
atau 100,07%, sedangkan capaian surplus untuk beras mencapai 4.022.526 ton.
Ketersediaan Jagung mencapai 5.495.348 ton dan konsumsi mencapai 168.598 ton.
Untuk kedelai ketersediaan mencapai 317.086 ton dari sasaran 439.137ton atau
72,21 %, dan konsumsi mencapai 439.754 ton sehingga untuk kedelai mengalami
defisit sebesar 123.364 ton. Apabila dilihat rincian ketersediaan dan konsumsi
pangan strategis disajikan pada tabel 2.3.
17
Tabel 2.3. Perkembangan Ketersediaan dan konsumsi pangan strategis di Jawa Timur Tahun 2015-2016
NO. KOMODITAS/PANGAN 2015 2016 %
1. Beras
- Ketersediaan 7.637.107 7.497.526 98.17
- Konsumsi 3.472.975 3.474.526 100.04
- Surplus 4.164.132 4.022.526 96.60
2. Jagung
- Ketersediaan 5.495.348 5.425.180 98.72
- Konsumsi 163.160 168.598 103.33
- Surplus 5.332.188 5.256.582 98.58
3. Kedelai
- Ketersediaan 317.086 316.390 99.78
- Konsumsi 435.093 439.754 101.07
- Surplus -114.007 -123.364 108.21
4. Daging
- Ketersediaan 184.284 377.220 204.69
- Konsumsi 192.296 276.206 143.64
- Surplus 172.301 101.014 58.63
5. Telur
- Ketersediaan 323.221 367.174 113.60
- Konsumsi 229.913 261.056 113.55
- Surplus 93.308 106.119 113.73
6. Susu
- Ketersediaan 396.995 449.661 113.27
- Konsumsi 72.806 73.422 100.85
- Surplus 324.190 376.239 116.06
7. Ikan
- Ketersediaan 1.321.928 1.453.398 109.95
- Konsumsi 674.411 242.991 36.03
- Surplus 647.517 1.210.407 186.93
8. Gula - Ketersediaan 1.232.090 1.195.501 97.03 - Konsumsi 392.384 401.295 102.27 - Surplus 839.706 794.206 94.58 Jumlah Penduduk 37.812.200 38.610.200
Sumber : BKP Provinsi Jawa Timur, 2016
Ketersediaan total energi untuk dikonsumsi penduduk Jawa Timur pada
tahun 2016 sebesar 3.085 kkal/kap/hr atau 129% dari Angka Kecukupan Energi
(AKE) 2.400 kkal/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan
energi tahun 2016 didominasi oleh pangan nabati 97,06% sedangkan pangan hewani
10,56%. Apabila dibandingkan dengan AKE tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar
1.189,25 kkal/kap/hr (49,54%).
Demikian juga total ketersediaan protein untuk di konsumsi penduduk
Jawa Timur sebesar 99,40 gram/kap/hari atau 148,36% dari Angka Kecukupan
Protein (AKP) 63 gram/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012).
Ketersediaan protein tahun 2016 masih didominasi oleh pangan nabati 99,40%
sedangkan pangan hewani 10,56%. Apabila dibandingkan dengan AKP tahun 2015
terjadi penurunan sebesar 0,69 gr/kap/hr (6,1%).
Ketersediaan pangan penduduk untuk proporsi Nabati dan Hewani Jawa Timur tahun
2015–2016 seperti pada tabel 2.4. sebagai berikut :
18
Tabel 2.4. Ketersediaan Energi, Protein Penduduk Jawa Timur Tahun 2015-2016
Uraian
2015 2016
Energi Protein Energi Protein
Kkal/kap/hr % Gr/kap/hr % Kkal/kap/
hr % Gr/kap/hr %
Proporsi Nabati 3.198 95,3 80,51 83,4 3.334 93,1 82.39 87,81
Proporsi Hewani 158 4,7 16,54 16,6 248 6,9 11.44 12.19
Total 3.356 100 96,58 100 3.582 100 93.83 100
Sumber: BKP Provinsi Jawa Timur, 2016
Sedangkan untuk Konsumsi energi penduduk Jawa Timur Tahun 2016
sebesar 1.847 Kka/Kap/hari atau mencapai 92% dari anjuran AKE berdasarkan
Widya Karya Pangan dan Gizi (WKNPG) X Tahun 2012 sebesar 2.000 Kkal/kap/hr.
Perhitungan secara perwilayahan menunjukkan bahwa wilayah perkotaan konsumsi
energi sebesar 1832 Kkal/kap/hr, sedangkan untuk pedesaan konsumsi energi
mencapai 1.858 Kkal/kap/hr, ini artinya bahwa konsumsi energi masih terarah ke
karbohidrat. Berbeda dengan konsumsi protein, tahun 2016 mencapai 52,9
Gram/kap/hr atau 102% dari Angka Kecukupan Protein yang dianjurkan sebesar 52
Gram/kap/hr. Perhitungan secara perwilayahan menunjukkan bahwa perkotaan
konsumsi protein mencapai 53,7 gram/kap/hr atau 103% sedangkan pedesaaan
mencapai 52,2 gram/kap/hr atau 100,4% dari Angka Kecukupan Protein yang
dianjurkan.
2.2.4. Rawan Pangan
Capaian indikator kinerja pada tahun 2016, dari hasil pemetaan Peta
Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) menunjukkan bahwa seluruh kecamatan
yang ada di Jawa Timur sebanyak 605 kecamatan berada dalam kondisi tahan
pangan, sebagaimana pada gambar dibawah.
19
Gambar 2.2. Peta Rawan Pangan Jawa Timur Tahun 2016
2.2.5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Tingkat konsumsi dan kualitas pangan ditunjukkan oleh keragaman
konsumsi pangan penduduk yang dianalisis melalui pendekatan perhitungan Pola
Pangan Harapan ( Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) yang dicerminkan dengan
nilai skor PPH ideal 100 yang diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2025.
Skor PPH Jawa Timur mencapai 83,36 pada tahun 2016, mencapai
98,76% dari target 2016 sebesar 84,4. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat
semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi
pangan untuk hidup sehat, namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk
mengoptimalkan dan mengumandangkan Panganku Beragam, Bergizi, Seimbang
dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan
yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk Percepatan
Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan.
Tabel 2.5 Rata-Rata Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga Penduduk Jawa Timur Tahun 2016
No. Kelompok Pangan
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk
Berat Pangan/g/ kap/hr
Energi (KKal)
% AKE *). Skor AKE Skor
Maks Skor PPH
1. Padi-padian 291,7 1,144,0 57.2 28,6 25,0 25,0
2. Umbi-umbian 33.7 44,6 2.2 1,1 2,5 1,1
3. Pangan Hewani 73.9 140.7 7.0 14,1 24 14,16
4. Lemak & Minyak 24.3 217.8 10.9 5,4 5,0 5,0
20
No. Kelompok Pangan Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk
Berat Pangan/g/ kap/hr
Energi (KKal)
% AKE *). Skor AKE Skor
Maks Skor PPH
5. Buah/Biji Minyak 7.8 43.9 2.2 1,1 1,0 1,3
6. Kacang-kacangan 33.0 85.2 4.3 8,5 10,0 8,6
7. Gula 32.3 117.0 5.9 2,9 2,5 2,7
8. Sayur & Buah 248.2 101.9 5.1 25,5 30,0 25,5
9. Lainnya 57,6 46.1 2.3 0 0 0,0
Jumlah 2.000 1,941.2 97.1 - 100 83,36
Ket : *). Angka Kecukupan Energi. Sumber: BKP Prov Jatim, 2016
Keragaman ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk Jawa Timur
berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2016 skor Pola Pangan Harapan yang
dicapai sebesar 83,36. Dari kelompok pangan yang sudah mencapai target pada
kelompok padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacangan, buah
dan biji berminyak, gula sayur dan buah – buahan sudah berlebih, sedang yang
belum mencapai target adalah pada kelompok pangan hewani sehingga perlu ada
peningkatan.
Permasalahan pangan mengalami perkembangan yang sangat cepat dan
kompleks, perkembangan lingkungan yang global, seperti global climate change,
meningkatnya harga minyak dunia, telah mendorong kompetisi penggunaan hasil
petanian untuk pangan (food), bahan energy (fuel) dan pakan ternak (feed) yang
semakin tajam, disamping itu terjadi pengabaian terhadap good agricultural practices
dan sumber pangan lokal (biodiversitif) dikhawatirkan akan mengancam ketahanan
pangan regional maupun nasoinal.
Salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor
dapat dilakukan dengan pengembangan sumber karbohidrat non beras dan non
terigu. Sumber karbohidrat non beras dan non terigu ini mempunyai potensi
dikembangkan, untuk mengurangi ketergantungan terhadap import dengan
memanfaatkan umbi-umbian.
Capaian persentase keamanan pangan untuk pangan segar pada tahun
2016 sebesar 87,76% lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pangan aman
target tahun 2015 yakni sebesar 84,91%.
2.2.6. Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jawa Timur merupakan Provinsi penyangga pangan Nasional, sehingga
perkembangan Padi, Jagung dan Kedelai yang merupakan komoditas utama yang
berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan. Capaian kinerja
Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2012 – 2017 terukur dari :
21
Tabel 2.6. Perkembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2012 - 2017
Komoditas 2012 2013 2014 2015 2016 Tw I. 2017 %
2012-2016
Padi 12.198.707 12.049.342 12.397.049 13.154.967 13.633.701 13.387.836 2,85
Jagung 6.295.301 5.760.959 5.737.382 6.131.163 6.278.264 5.728.017 0,09
Kedelai 361.986 329.461 355.464 344.998 274.317 234.053 (6,13)
Kc. Tanah 213.792 207.971 188.491 191.579 175.925 153.598 (4,66)
Kc. Hijau 66.778 57.686 60.310 67.821 56.806 47.577 (3,21)
Ubi Kayu 4.246.028 3.601.074 3.635.454 3.161.573 2.924.933 3.001.124 (8,69)
Ubi Jalar 411.957 393.199 312.421 350.516 288.039 306.808 (7,68)
Sayuran(SBS)¹) 1.344.344 1.493.815 1.736.182 1.699.232 1.774.992 1.256.857 7,42
Buah (BST) ¹)²) 4.042.257 4.292.384 4.252.203 4.557.285 4.795.852 1.128.337 4,42 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2017 Keterangan : Data Tanaman Pangan ATAP 2012-2016 dan ARAM I 2017, Data Hortikultura
ATAP 2012 -2016 dan Tw I 2017
2.2.7. Dukungan Peralatan dan Mesin Pertanian
Ketersediaan sarana alat dan mesin pertanian bagi petani merupakan unsur
utama untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.
Berdasarkan kondisi tersebut, perkembangan ketersediaan alat dan mesin pertanian
(alsintan) sebagai berikut :
Tabel 2.7. Perkembangan Peralatan dan Mesin Pertanian (Alsintan) Jawa Timur Tahun 2012 – 2017
Jenis Alsintan
Kebutuhan sesuai
renc tnm PAJALE
Alokasi tiap tahun APBD (unit) Swady Masy.
Jumlah Ketersediaan
Kekurangan Alsintan
(unit) s/d
2014 2015 2016 2017 2018
APPO 3.578 2.229 100 - - - - 2.329 1.140 Hand tracktor 173.244 1.527 306 58 70 133 35.096 37.190 130.752 Transplanter 19.490 120 165 178 228 56 - 747 18.159 Cultivator 26.805 85 146 - 55 167 - 453 25.527 Pompa Air 168.373 818 353 28 51 70 73.735 75.055 88.177 Combine Harvester 126.507 202 193 203 183 138 - 919 120.988 Power Threser 571.758 249 - - 2 140 - 391 551.280 Dryer Padi 45.739 1 - - - - - 1 44.131 Rice Milling Unit 111.949 100 50 - - - - 150 107.866 Pemipil Jagung 415.987 78 8 - - 60 - 146 392.972 Soybean Threser 111.750 8 8 - 5 - 21 106.021 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2017
2.2.8. Realisasi Anggaran
2.2.8.1. Realisasi Anggaran APBD
Program dan Kegiatan yang dibiayai APBD adalah sebesar Rp.
304.043.697.600,00 , yang terdiri :
1) Belanja Tidak Langsung : Rp.137.351.756.000,00
2) Belanja Langsung : Rp.166.691.941.600,00
22
Realisasi anggaran tahun 2017 sampai dengan akhir Mei 2017 sebesar
Rp. 73.080.160.547,00, atau sebesar 24,04 persen, dengan rincian:
1) Belanja Tidak Langsung : Rp. 41.869.502.380,00 atau 20,48 persen
2) Belanja Langsung : Rp. 31.210.658.167,00 atau 18,72 persen
A. Operasional Penunjang Satker
Sebesar Rp. 24.127.979.000,00, yang terealisasi sebesar Rp.
5.068.727.707,00 atau 21,01 persen, sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran sebesar Rp. 7.580.535.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.
1.985.511.750,00 atau 26,19 persen, telah dimanfaatkan untuk mencapai sasaran
program, yaitu terwujudnya administrasi perkantoran yang tertib dalam mendukung
pembangunan pertanian.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Anggaran sebesar Rp. Rp. 10.820.875,00 telah terealisasi sebesar Rp.
1.851.504.096,00 atau 17,11 persen, telah dimanfaatkan untuk mencapai sasaran
program, yaitu meningkatnya sarana prasarana perkantoran, melalui kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dan kegiatan
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Anggaran sebesar Rp. 2.040.102,00 telah terealisasi sebesar Rp.
678.659.404,00 atau 33,27 persen, telah dimanfaatkan untuk mencapai sasaran
program, yaitu kelembagaan yang tepat fungsi, melalui kegiatan Koordinasi dan
Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dan kegiatan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur.
4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
Anggaran sebesar Rp. 3.686.467,00 telah terealisasi sebesar Rp.
553.052.457,00 atau 15,00 persen, telah dimanfaatkan untuk mencapai sasaran
program, melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, kegiatan Penyusunan
Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dan kegiatan
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data.
B. Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Tanaman Pangan
dan Hortikultura untuk Mendukung Ketahanan Pangan
Sebesar Rp. 142.563.962.600,00, yang terealisasi sebesar Rp.
26.141.930.460,00 atau 18,34 persen, sebagai berikut:
23
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Anggaran sebesar Rp. 9.623.294,00 telah terealisasi sebesar Rp.
1.052.702.484,00 atau 10,94 persen, telah dimanfaatkan untuk mencapai sasaran
program, melalui kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, kegiatan
Pembelian Gabah/ Bahan Pangan Lainnya, kegiatan Penanganan Daerah Rawan
Pangan, dan kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.
2) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
Anggaran sebesar Rp. 3.050.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.
1.040.481.950,00 atau 34,11 persen, telah dimanfaatkan untuk mencapai sasaran
program, melalui kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, kegiatan
Pembelian Gabah/ Bahan Pangan Lainnya, kegiatan Penanganan Daerah Rawan
Pangan, dan kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.
3) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan
Anggaran sebesar Rp. 10.125.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.
1.574.396.169,00 atau 15,55 persen, telah dimanfaatkan untuk mencapai sasaran
program, melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan Mutu dan Kemanan Pangan,
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Pengembangan Teknologi Pangan
Olahan dan Pengembangan Karangkitri.
4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Anggaran sebesar Rp. 57.259.353.600,00 telah terealisasi sebesar Rp.
11.227.224.438,00 atau 19,61 persen, telah dimanfaatkan untuk mencapai sasaran
program melalui kegiatan Pengembangan Produksi Benih Hortikultura,
Pengembangan Produksi Benih Padi, Pengembangan Produksi Benih Palawija,
Pengembangan Pupuk Organik, Pengembangan Usaha Tani Pertanian, Proteksi
Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian,
Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian
Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya, Pembinaan Irigasi Pertanian
dan Adaptasi Perubahan Iklim ( Water Resource and Irrigation Sector Management
Program) WISMP II, Pengelolaan data statistik tanaman pangan dan hortikultura,
Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian, Pengembangan Tanaman Serealia,
Pengembangan Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Pembinaan dan Pengembangan
Tanaman Buah dan Tanaman Hias, Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Sayur
dan Tanaman Obat, Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan
Air Irigasi Pertanian, Pembinaan dan Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Alsintan,
Pembinaan dan Pembiayaan Pertanian, Pembinaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Tersier.
24
5) Program Pengembangan Agribisnis Pertanian
Anggaran sebesar Rp. 58.663.315.000,00 terealisasi sebesar Rp.
10.137.479.058,00 atau 17,28 persen, telah dimanfaatkan untuk mencapai sasaran
program melalui kegiatan Pengembangan sistem agribisnis melalui Cooperatif
Farming,Pengawasan Mutu Hasil Pertanian,Pengembangan Kerjasama antar
daerah,Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pengembangan Kebun Agribisnis
Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pengembangan kualitas dan mutu produk melalui
Good Agricultural Practices (GAP) dan Organik Tanaman Buah dan Tanaman
Hias,Pengembangan kualitas dan mutu produk melalui Good Agricultural Practices
(GAP) dan Organik Tanaman Sayur dan Tanaman Obat,Peningkatan Penanganan
Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan,Peningkatan Penanganan Pasca
Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura,Peningkatan pemasaran produk-produk
komoditas tanaman pangan,Peningkatan pemasaran produk-produk komoditas
tanaman hortikultura.
6) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian
Anggaran sebesar Rp. 3.843.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
1.109.646.361,00 atau 28,87 persen, telah dimanfaatkan untuk mencapai sasaran
program melalui kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, Pendidikan
Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung Proteksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura, Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan
Tanaman Pangan
2.2.8.2. Realisasi Anggaran APBN
Program dan Kegiatan yang dibiayai APBN tahun 2017 sebesar Rp.
520.995.439.000,00 , terdiri :
PROGRAM / KEGIATAN PAGU (RP) REALISASI S/D MEI
(RP) % Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
17.412.445.000 5.261.912.330 29,87%
1761 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
195.250.000 87.780.000 44,96%
1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
1.039.042.000 72.635.000 6,99%
1763 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
3.891.768.000 920.079.855 23,64%
1764 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Ganguan OPT dan DPI
8.562.391.000 3.199.797.475 36,51%
1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan
2.697.494.000 828.920.000 30,73%
5885 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
1.026.500.000 152.700.000 14,88%
25
PROGRAM / KEGIATAN PAGU (RP) REALISASI S/D MEI
(RP) % Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
272.494.548.000 41.770.523.640 8,34%
1761 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
90.696.266.000 32.891.273.795 17,48%
1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
132.991.455.000 8.449.382.595 3,18%
1763 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
2.456.000.000 200.590.000 6,66%
1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan
962.657.000 124.628.250 15,00%
5885 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
45.388.170.000 104.649.000 0,24%
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
2.609.648.000 884.456.100 14,85%
1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
650.000.000 276.600.100 38,15%
1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura
835.000.000 278.950.000 6,96%
1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura
1.043.608.000 328.906.000 28,76%
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
81.040.000 - 0,00%
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
4.146.000.000 355.004.500 3,42%
1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
3.000.000.000 17.000.000 0,26%
1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
- - 0,00%
1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura
156.000.000 44.187.000 13,98%
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
990.000.000 293.817.500 15,22%
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
- - 0,00%
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
45.442.530.000 14.509.089.900 31,93%
1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
179.800.000 115.146.800 64,04%
1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
184.000.000 38.049.200 20,68%
1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
67.000.000 29.600.000 44,18%
1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
44.867.180.000 14.273.069.900 31,81%
3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 78.650.000 33.424.000 42,50% 3994 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 65.900.000 19.800.000 30,05%
26
PROGRAM / KEGIATAN PAGU (RP) REALISASI S/D MEI
(RP) % Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
98.860.410.000 29.562.100.000 29,90%
1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
28.356.500.000 27.056.500.000 95,42%
1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
720.000.000 31.800.000 4,42%
1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
57.263.450.000 55.013.000 0,10%
1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
4.025.160.000 763.145.000 18,96%
3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 7.795.300.000 1.532.292.000 19,66% 3994 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 700.000.000 123.350.000 17,62%
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian
58.142.918.000 14.675.320.000 25,24%
1812 Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
58.142.918.000 14.675.320.000 25,24%
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
21.886.940.000 15.564.387.300 71,11%
1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
15.588.540.000 12.446.376.600 79,84%
1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
865.000.000 344.853.700 39,87%
1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
4.493.400.000 2.667.243.000 59,36%
1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
940.000.000 105.914.000 11,27%
JUMLAH 520.995.439.000 122.582.793.770 16,15% Sumber : Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2017
2.2.9. Permasalahan dan Tantangan
Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan prioritas Program
Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Mendukung Ketahanan
Pangan Jawa Timur serta permasalahan lainnya yang terkait dengan layanan dasar
dan tugas fungsi Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan :
1. Peningkatan produksi pangan di Jawa Timur masih rentan terhadap isu
pemanasan global yang berdampak terjadinya perubahan iklim, karena dampak
lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam,
perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman;
2. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya
degradasi sumber daya alam;
3. Ketergantungan beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi;
4. Pola konsumsi masyarakat masih belum beragam, bergizi, seimbang dan aman;
5. Fluktuasi harga produk pertanian dan Rendahnya ketersediaan pangan;
27
6. Tingginya ketergantungan konsumsi pangan masyarakat pada komoditas jenis
padi-padian (serellia);
7. Belum optimalnya peran Kelembagaan petani;
8. Lemahnya akses petani terhadap permodalan;
9. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih,
pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis;
10. Daya saing produk pertanian relatif masih rendah.
Beberapa kondisi tersebut di atas menuntut Pembangunan Tanaman
Pangan dan Hortikultura untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Jawa Timur untuk
semakin mengoptimalkan potensi melalui peningkatan produktivitas, mutu produk,
nilai tambah dan efisiensi usaha tani. Mengingat strategisnya peran Pembangunan
Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Mendukung Ketahanan Pangan
mengahadapi tuntutan untuk mampu menyediakan pangan yang cukup bagi
penduduknya, menyediakan bahan baku untuk industri olahan, menyerap tenaga
kerja, serta pelestarian lingkungan hidup melalui praktek budidaya pertanian yang
ramah lingkungan.
28
BAB III.
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan
bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan
pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang,
baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan
memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan
amanat Undang-Undang Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memprioritaskan peningkatan kedaulatan
pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda
pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya
meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan guna mewujudkan kedaulatan
pangan Nasional tersebut, maka kebijakan umum dalam Perubahan RPJMD 2014 -
2019 termuat dalam dalam Misi Kedua, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi
yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis / agroindustri, dan
industrialisasi.
Penyusunan RENJA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa
Timur Tahun 2018 mengacu pada Agenda prioritas Nawa Cita ke-enam, yaitu
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan agenda
ke-tujuh, yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor -
sektor strategis ekonomi domestik, yang bermuara pada upaya mewujudkan
kedaulatan pangan, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2018
yang merupakan penjabaran tahun ke-empat RPJMD 2014-2019. Strategi dan
kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Mendukung
Ketahanan Pangan Jawa Timur diarahkan untuk memenuhi pencapaian produksi
komoditas pangan utama seperti beras, jagung, kedele, sayuran dan buah guna
memantapkan dan meningkatkan ketahanan pangan yang berbasis pada kedaulatan pangan
dan kemandirian pangan. Upaya memantapkan dan meningkatkan tersebut merupakan
salah satu peran strategis sektor tanaman pangan dan hortikultura dan merupakan tugas
yang tidak ringan, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dengan
laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,36 persen per tahun (Statistik Indonesia 2017, BPS
2016) dan tingkat konsumsi beras 86,74 kg/kapita/ tahun (Buku 1 – Pengeluaran untuk
Konsumsi Penduduk Indonesia, Susenas Maret 2016). Dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pangan utama tersebut, telah ditetapkan target pertahun kedalam Perubahan Renstra Dinas
Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019.
29
3.1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk
Mendukung Ketahanan PanganJawa Timur, yaitu: Pertama, Meningkatnya
ketahanan pangan; Kedua, Meningkatnya kontribusi Pertanian dan Ketahanan
Pangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan maka ditetapkan sasaran
pembangunan tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut :
Secara lebih terinci, Sasaran Pembangunan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 tersebut terukur dari indikator kinerja
utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang termuat
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel 3.1. Sasaran indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019
Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Penurunan Daerah Rawan Pangan (%) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Skor PPH 83,30 84,40 85,50 86,60 87,70
Produksi
Padi (Ton) 12.863.245 13.633.701 13.700.000 13.800.000 13.900.000
Jagung (Ton) 7.167.301 6.278.264 6.300.000 6.500.000 6.500.000
Kedelai (Ton) 480.148 274.317 340.000 340.000 360.000
Produktivitas
Padi (Ku/ha) 61,13 60,10 64,96 65,15 65,35
Jagung (Ku/ha) 50,52 50,82 58,24 59,00 59,82
Kedelai (Ku/ha) 16,58 15,79 15,71 15,87 16,07 Jumlah sertifikasi produk hasil pertanian dan teregistrasinya hasil pertanian yang beredar di pasar Jawa Timur (unit)
10,00 271,00 60,00 65,00 70,00
Produksi
Bawang Merah 284.520 292.224 299.928 330.441 346.932
Cabe Besar (Ton) 118.340 126.047 133.754 109.980 115.479
Cabe Kecil (Ton) 306.020 326.235 346.450 309.861 323.354
Mangga (Ton) 972.771 1.021.409 1.072.480 1.126.104 1.182.409
Pisang (Ton) 1.577.705 1.656.590 1.739.420 1.826.391 1.917.710
Jeruk (Ton) 419.847 440.840 462.882 486.026 510.327
Anggrek (Tangkai) 2.558.874 2.584.463 2.610.307 2.636.411 2.662.775
Krisan (Tangkai) 57.823.982 58.402.222 58.986.244 59.576.106 60.171.867
Temulawak (Kg) 8.653.957 8.783.766 8.915.523 9.049.256 9.184.994
Jahe (Kg) 18.172.434 18.445.020 18.721.696 19.002.521 19.287.559
30
Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Produktivitas
Bawang Merah (ku/ha) 90,32 82,68 122,39 124,85 127,27
Cabe Besar (ku/ha) 63,25 86,25 75,77 77,22 78,57
Cabe Rawit (ku/ha) 46,55 61,77 64,26 66,61 68,91
Mangga (kg/pohon) 105,64 71,26 140,11 147,11 154,47
Pisang (kg/rumpun) 74,79 45,84 81,50 85,57 89,85
Jeruk Keprok/Siam (kg/pohon) 79,64 57,51 128,00 134,40 141,12
Anggrek (tangkai/m²) 16,96 23,29 11,78 11,78 11,78
Krisan (tangkai/m²) 19,88 21,85 12,97 12,97 12,97
Temulawak (kg/m²) 1,68 1,60 1,34 1,34 1,34
Jahe (kg/m²) 1,46 6,30 1,53 1,53 1,53
Peningkatan Kecukupan Alsintan (%) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Peningkatan Luas Tambah Tanam Tanaman Padi (%) 3,00 4,00 0,10 0,10 0,10
Petani yang meningkat kapasitas SDM nya (%) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2017
3.2. Program dan Kegiatan
Secara umum, Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan dan
Hortikultura untuk Mendukung Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur diarahkan
untuk :
a. Pemanfaatan spesifikasi teknologi yang tepat guna;
b. Penyediaan sarana produksi (benih/bibit dan pupuk) memenuhi syarat 6 tepat
dan pengembangan pupuk organik;
c. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian;
d. Perlindungan tanaman dari serangan OPT dan fenomena iklim;
e. Peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian;
f. Pengembangan agroindustri pedesaan berbasis tanaman pangan dan
hortikultura;
g. Pengembangan kawasan komoditas tanaman pangan dan hortikultura unggulan
dan kawasan agropolitan;
h. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
i. Pengembangan SDM petugas melalui pembinaan teknis PPHP dan Penerapan
sistem jaminan mutu;
j. Pemberdayaan petani;
k. Penguatan Kelembagaan petani.
31
Arah kebijakan tersebut diimplementasikan kedalam Program Pembangunan
Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Mendukung Ketahanan Pangan Jawa Timur
Tahun 2018 :
3.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran diarahkan untuk tata kelola
administrasi ketatausahaan penyelenggaraan kepemerintahan Dinas secara efektif
dan efisien. Indikator capaian program berupa indeks kepuasan masyarakat /
aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
sebesar 100 persen.
3.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, diarahkan untuk
tata kelola administrasi ketatausahaan penyelenggaraan kepemerintahan Dinas
secara efektif dan efisien, yaitu : 1) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana
dan Prasarana; 2) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
Indikator capaian program berupa penyediaan sarana prasarana aparatur yang
layak fungsi sebesar 100 persen.
3.2.3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah,
diarahkan untuk tata kelola administrasi kepegawaian penyelenggaraan
kepemerintahan Dinas secara efektif dan efisien, berupa : 1) Konsultasi
Kelembagaan Perangkat Daerah; 2) Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat
Daerah. Indikator capaian program berupa prosentase kelembagaan yang tepat
fungsi sebesar 100 persen.
3.2.4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan, diarahkan
untuk merencanakan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan
pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui kegiatan : 1) Penyusunan
Dokumen Perencanaan; 2) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program
dan Anggaran; 3) Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Data; dan 4) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan.
Indikator capaian program berupa prosentase dokumen penyelenggaraan
pemerintahan yang disusun tepat waktu sebesar 100 persen.
32
3.2.5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan Meningkatknya
Ketersediaan Pangan Masyarakat (Food Availability) dan Akses Pangan (Food Acces)
serta Penyerapan Pangan (Food Utilization) dengan pelaksanaan kegiatan :
1) Pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat sebanyak 20 unit;
2) Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan untuk 150 gapoktan;
3) Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan bagi 30 kelompok PKK;
4) Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Rumah Pangan Lestari untuk 100 desa;
5) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebanyak 60 unit kantin
sekolah;
6) Pemanfaatan Teknologi Pangan Olahan bagi 140 taman posyandu;
7) Pemanfaatan Lahan Pekarangan Masyarakat untuk Karangkitri bagi 100 desa.
3.2.6. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Hasil dan
Nilai Tambah Tanaman Pangan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah
Tanaman Pangan Tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan
produksi tanaman pangan dan memfasilitasi pengembangan usaha agrobisnis yang
mencakup usaha di bidang pertanian hulu, on farm (budi daya), hilir (agroindustri),
dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu untuk mendukung ketahanan
dan kemandirian pangan nasional, serta peningkatkan ekspor nonmigas. Indikator
Capaian Program Peningkatan Produksi , Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah
Tanaman Pangan : Produksi Padi sebanyak 65,15 ku/ha, Produksi Jagung sebanyak
59,00 ku/ha; Produksi Kedelai 15,87 ku/ha; Produksi Padi sebanyak 13.800.000 ton;
Produksi Jagung sebanyak 6.500.000 ton; Produksi Kedelai sebanyak 340.000 ton.
Upaya pencapaian Program melalui kegiatan :
1) Produksi Benih Padi Unggul diperuntukan perbanyakan benih padi unggul
bersertifikat sebanyak 1.760.695 ton dengan luas areal 635 hektar;
2) Produksi Benih Palawija Unggul untuk perbanyakan benih palawija unggul
bersertifikat sebanyak 70 ton dari luas areal 80 hektar
3) Proteksi Tanaman Pangan yang diperuntukkan untuk kinerja petugas dalam
penanganan OPT sebanyak 460 orang, peringatan dini terhadap serangan OPT
dan dampak perubahan iklim untuk 38 kab/kota dan Beroperasinya
Laboratorium Lapangan sebanyak 7 unit;
4) Penataan data statistik tanaman pangan untuk mendapatkan data luas panen,
produktivitas dan produksi dari 7 (tujuh) komoditas tanaman pangan;
33
5) Ekstensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Serealia untuk pengembangan padi
hibrida Jatim 3 hektar, Desiminasi PTT padi gogo/lahan kering 8 hektar, luas
pengembangan sorgum 9 hektar, luas pengembangan jagung 9 hektar dan
penacanangan tanam/panen dengan 200 petani;
6) Ekstensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi seluas 6
hektar untuk komoditas kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi
kayu dan penacanangan tanam/panen dengan 200 petani;
7) Penataan Agribisnis melalui Cooperatif Farming (CF) berupa penerapan model
agribisnis berupa bantuan sarana produksi untuk Pengembangan Model
Agribisnis Melalui Cooperative Farming (CF) sebanyak 28 unit CF melalui
bantuan sarana prasarana dan sarana produksi sebanyak 122 unit;
8) Penerapan Agribisnis Kebun Tanaman Pangan seluas 17 hektar dan
berkontribusi terhadap PAD;
9) Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dengan
optimalisasi kinerja sarana prasarana pasca panen padi (274 unit) dan jagung
(26 unit) bagi 300 kelompok;
10) Pemasaran Produk-Produk Komoditas Tanaman Pangan melalui 3 kali pameran
di sentra produksi komoditas tanaman pangan;
11) Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian yang digunakan untuk mendapatkan benih
tanaman pangan bermutu dan bersertifikat sebanyak 37.000 ton.
3.2.7. Program Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil
Indikator kinerja program adalah 65 sertifikasi produk hasil pertanian dan
teregistrasinya hasil pertanian yang beredar di pasar melalui :
1) Standarisasi Mutu Produk berupa penerapan Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Pangan di 38 kabupaten / kota;
2) Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan melalui sosialisasi ke masyarakat
(800 orang), Kampanye Keamanan Pangan dan Gelar Kampanye Keamanan
Pangan.
3.2.8. Program Peningkatan Produksi , Produktivitas, Mutu Hasil dan
Nilai Tambah Tanaman Hortikultura
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah
Hortikultura Tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi
hortikultura dan memfasilitasi pengembangan usaha agrobisnis yang mencakup
usaha di bidang pertanian hulu, on farm (budi daya), hilir (agroindustri), dan usaha
jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu untuk mendukung ketahanan dan
kemandirian pangan nasional, serta peningkatkan ekspor nonmigas. Indikator
34
Capaian Program : Produsti Cabai Besar 109.980 ton; Produksi Cabai Rawit 309.861
ton; Produksi Bawang 330.441 ton; Produksi Mangga 1.126.104 ton; Produksi Pisang
1.826.391 ton; Produksi Jeruk 486.026 ton; Produksi Anggrek 2.636.411 tangkai;
Produksi Krisan 59.576.106 tangkai; Produksi Temulawak 9.049.256 kg; Produksi
Jahe 19.002.521 kg; Produktivitas Bawang Merah 124,85 ku/ha; Produktivitas Cabai
Besar 77,22 ku/ha ; Produktivitas Cabai Rawit 66,61 ku/ha; Produktivitas Mangga
147,11 kg/pohon; Produktivitas Pisang 85,57 kg/rumpun; Produktivitas Jeruk
Keprok/Siam 134,4 kg/pohon); Produktivitas Anggrek 11,78 tangkai/m²;
Produktivitas Temulawak 1,34 kg/m²; Produktivitas Jahe 1,53 kg/m². Upaya
pencapaian Program dilakukan melalui kegiatan :
1) Produksi Benih Hortikultura Unggul diperuntukan untuk perbanyakan benih
buah-buahan sebanyak 73.500 batang dan sayuran sebanyak 12.600 kg;
2) Penataan Data Statistik Hortikultura untuk mendapatkan data luas panen,
produktivitas dan produksi dari 90 komoditas hortikultura berupa 4 dokumen
statistik;
3) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Buah dan Tanaman Hias yang
dilaksanakan melalui pengembangan kawasan dan koordinasi;
4) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Sayur dan Tanaman Obat yang
dilaksanakan melalui pengembangan kawasan dan koordinasi;
5) Sinkronisasi Antar Pemerintah Daerah dengan melakukan 3 kali Koordinasi
Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama;
6) Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) pada Kawasan Tanaman Sayur
dan Tanaman Obat untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah produk
sebanyak 10 kelompok;
7) Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) pada Kawasan Tanaman Buah
dan Tanaman Hias untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah produk
sebanyak 18 kelompok;
8) Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian yang digunakan untuk mendapatkan benih
hortikultura bermutu dan bersertifikat sebanyak 600kg benih sayuran dan buah
sebanyak 37.000.000 batang;
9) Pemasaran Produk-Produk Komoditas Tanaman Hortikultura melalui 6 kali
promosi pameran dan pemantauan harga komoditas 20 lokasi kabupaten sentra
produksi;
10) Penerapan Agribisnis Kebun Tanaman Hortikultura diareal 18 hektar berupa
diverifikasi produk segar melon, sari tebu roseli, Pasokan Pasar Modern buah
melon dan jambu kristal, Layanan Analisa Tanah dan kunjungan agrowisata;
35
11) Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura berupa fasilitasi sarana pasca
panen, yaitu : Sarana Packing House 2 unit, Pembangunan Packing House 13
unit beserta sarana sebanyak 12 unit, dan 3 unit Outlet.
3.2.9. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian
Indikator kinerja program adalah prosentase peningkatan kecukupan
alsintan sebanyak 5 persen dan luas tambah tanam padi sebesar 0,1 persen melalui:
1) Penerapan Penggunaan Pupuk Organik yang digunakan untuk pembinaan dan
monev pengembangan pupuk organik guna meningkatkan penggunaan pupuk
sebesar 10 persen, meningkatnya produksi padi sebesar 5 persen dan 29
petugas kabupaten memahami pemupukan organik;
2) Pembinaan Pelaku Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura diperuntukkan
untuk analisis usahatani 20 komoditas dan 3 kali bimbingan teknis
pengembangan usaha di tingkat petani serta Penganugerahan Penghargaan
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura bagi 42 kelompok/orang;
3) Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian dengan bantuan sarana prasarana
pertanian berupa alsintan sebanyak 96 unit bagi 32 kelompok masyarakat;
4) Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Air Irigasi
Pertanian sebanyak 5 kali;
5) Pembinaan dan Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Alsintan terhadap penyaluran
sarana produksi dan sarana dan prasarana dan berkoordinasi sebanyak 5 kali;
6) Dua kali Pembinaan dan Pembiayaan Pertanian terhadap 16.500 hektar luas
areal lahan yang diikutsertakan Asuransi Usahatani Pertanian ;
7) Pembinaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier guna pemantapan 152 kelompok
kelembagaan P3A / GP3A / IP3A di kabupaten;
8) Pemberdayaan Kelompok Mitra Usaha Kawasan Agropolitan berupa
pengembangan kawasan agropolitan dengan bantuan 10 unit alsintan;
3.2.10. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian
Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama
petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian
dengan indikator capaian meningkatnya kapasitas SDM petani sebanyak 3,2, persen
melalui pelaksanaan kegiatan :
a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis yang difasilitasi sebanyak 1.350 orang;
b. Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Proteksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura diperuntukkan bagi kelompok yang menerapkan
pengelolaan tanaman sehat berskala kawasan sebanyak 4 kelompok dan
36
terbentuknya 7 unit Rintisan Desa PHT 7 unit regu pengendali OPT (RPO)
ramah lingkungan;
c. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Tanaman
Pangan melalui nbimbingan teknis pengawalan komoditas tanaman pangan
sebanyak 38 kali;
d. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertujuan
meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi,
informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi
berupa temu teknis workshop usahatani dan pemanfaatan pekarangan bagi 250
orang dan fasilitasi kelompoktani dan penyuluh sebanyak 100 orang;
37
BAB IV.
KERANGKA ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.1. Kerangka Anggaran BelanjaTahun 2018
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada tahun
anggaran 2018, mendapatkan alokasi APBD sebesar Rp. 276.771.503.000,00 (...
Rupiah) :
a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 137.351.756.000,00 digunakan untuk :
1).
2).
3).
Gaji dan Tunjangan
Tambahan Penghasilan PNS
Insentif Pemungutan Retribusi
:
:
:
Rp.
Rp.
Rp.
77.148.726.000,00
59.798.997.000,00
404.033.000,00
JUMLAH : Rp. 137.351.756.000,00
b. Belanja Langsung sebesar Rp. 139.419.747.000,00 terdiri dari :
1).
2).
Operasional Penunjang Satker
(Eks Rutin)
Belanja Pembangunan Pertanian
(Eks Pembangunan)
:
:
Rp.
Rp.
25.450.397.000,00
113.969.350.000,00
JUMLAH : Rp. 139.419.747.000,00
Rincian penggunaan anggaran Belanja Langsung sebagaimana tersebut di
atas adalah sebagai berikut :
4.1.1. Operasional Penunjang Satker
Operasional Penunjang Satker (Eks Rutin) sebesar Rp. 25.450.397.000,00
digunakan untuk pelaksanaan program-program :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.
8.031.800.000,00 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan a) Pelaksanaan
Administrasi Perkantoran meliputi : penyediaan jasa surat menyurat,
penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, penyediaan jaminan
pemeliharaan PNS, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat
tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan
komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan
makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi di dalam daerah dan luar
daerah, penyediaan jasa lembur, penyediaan biaya jasa administrasi, perijinan
dan sertifikasi;
2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.
11.243.000.000,00 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan : a) Penyediaan dan
38
pemeliharaan peralatan; b) Perlengkapan sarana dan prasarana rutin/ berkala
rumah dinas gedung kantor serta kendaraan dinas/operasional;
3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan
anggaran sebesar Rp. 2.158.600.000,00 digunakan untuk pelaksanaan
kegiatan : a) koordinasi dan konsultasi peraturan keuangan dan b) sosialisasi
peraturan perundang-undangan serta peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur;
4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 4.016.997.000,00. Program
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan diarahkan untuk merencanakan, pengendalian pelaksanaan
rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Mendukung
Ketahanan Pangan dengan pelaksanaan kegiatan a) Penyusunan Dokumen
Perencanaan; b) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan
Anggaran; c) Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Data dan d) Kerjasama Antar Daerah.
4.1.2. Program Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk
Mendukung Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Program Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura
untuk Mendukung Ketahanan Pangan sebesar Rp. 113.969.350.000,00 digunakan
untuk pelaksanaan program-program :
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp.
10.969.350.000,00
2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah
Tanaman Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 61.525.000.000,00
3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah
Tanaman Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 21.675.000.000,00
4) Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar
Rp. 11.500.000.000,00
5) Program Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil dengan anggaran sebesar
Rp. 3.300.000.000,00
6) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian dengan anggaran
sebesar Rp. 5.000.000.000,00
39
4.2. Kerangka Anggaran Pendapatan Tahun 2018
Secara umum, kebijakan pendapatan daerah provinsi Jawa Timur
diarahkan pada :
a. Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak
langsung secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan
memperhatikan kendala, potensi, dan coverage ratio yang ada.
b. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima
masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
c. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah.
Proyeksi penerimaan pendapatan daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 13.889.988.000,00
(Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus
Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan rincian:
Pendapatan Asli Daerah : Rp. 13.889.988.000,00
Retribusi Daerah : Rp. 13.467.760.000,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : Rp. 884.000.000,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah : Rp. 12.583.760.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah : Rp. 422.228.000,00
Sumber pendapatan tersebut berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Timur dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas, meliputi:
a. UPT Pengembangan Benih Padi
b. UPT Pengembangan Benih Palawija
c. UPT Pengembangan Benih Hortikultura
d. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
e. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
f. UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
g. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian
40
BAB V
P E N U T U P
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
Jawa Timur merupakan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka pengembangan pertanian dan
ketahanan pangan di Jawa Timur. Dokumen ini diharapkan dapat berperan sebagai
alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan berwibawa.
Program Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Mendukung
Ketahanan Pangan Tahun 2018 yang akan dilaksanakan melalui Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya merupakan kelanjutan dari
program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Program
yang akan dilaksanakan meliputi 10 (sepuluh) Program : 1) Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; 4) Program
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan; 5) Program Peningkatan
Ketahanan pangan; 6) Program Peningkatan Produksi , Produktivitas, Mutu Hasil dan
Nilai Tambah Tanaman Pangan; 7) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas,
Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura; 8) Program Peningkatan Sarana
Prasarana Pertanian; 9) Program Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil; 10)
Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian.
Disadari bahwa pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai Indikator
Kinerja Utama (IKU) tahun 2018, secara mutlak menjadi tanggung jawab kita
bersama termasuk peran masyarakat maupun instansi terkait sangat diperlukan.
Surabaya, 25 Juni 2017
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Ir. HADI SULISTYO, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19621115 198801 1 002
41
L A M P I R A N
42
LAPORAN REALISASI ANGGARAN,
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2017
43
MEMORANDA ANGGARAN
PROGRAM TAHUN 2018
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR