bab i pendahuluan 1.1 latar belakang · administrasi depok berkembang dengan pesat baik di bidang...

Rencana Strategik

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perkembangan kota Depok yang bermula dari sebuah kecamatan yang berada dalam

lingkungan wilayah Parung, Kabupaten Bogor yang kemudian banyak dibangun perumahan oleh

Perum Perumnas maupun Pengembang lainnya diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas

indonesia (UI) di wilayah kecamatan tersebut sehingga meningkatkan arus perdagangan dan

jasa serta transportasi yang memerlukan peningkatan pelayanan publik. Maka Pemerintah

selanjutnya membentuk Kota Administrasi Depok melalui Peraturan Pemerintah nomor 43

Tahun 1981 yang mencakup 3 (tiga) kecamatan dan 17 (tujuh belas) desa. Selama 17 tahun Kota

Administrasi Depok berkembang dengan pesat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan. Di bidang pemerintahan semua desa berubah menjadi kelurahan dan dengan

adanya pemekaran kelurahan Depok memiliki 3 (tga) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga)

kelurahan. Selanjutnya melalui UU no 15 Tahun 1999 Depok menjadi Kotamadya Dt II. Pasca

2000 Depok berkembang menjadi 6 (enam) kecamatan dan 63 (enam puluh tiga) kelurahan,

menunjukkan intensitas perkembangan yang sangat tinggi selain di sektor Pemerintahan,

maupun di sektor industri, ekonomi dan perdagangan. Adanya berbagai perguruan tinggi

ternama di kota Depok disamping perkembangan di sektor ekonomi, perdagangan dan jasa

serta industri meningkatkan arus urbanisasi ke kota ini yang membawa dampak peningkatan

pembangunan perumahan dan permukiman. Dengan laju pembangunan yang demikian cepat

maka diprediksi kawasan terbangun di wilayah ini sampai tahun 2011 akan meluas mendekati

53% luas kota dan ruang-ruang terbuka hijau akan menyusut sampai tinggal 47% saja.

Pertumbuhan ekonomi kota Depok dipengaruhi oleh 2 (dua) lapang usaha yang dominan yaitu

industri pengolahan dan perdagangan. Hal ini membawa kota Depok mejadi daerah memiliki

banyak industri berskala besar, menengah dan kecil, sentra-sentra perdagangan yang bertaraf

modern dan tradisional serta kawasan industri perdagangan. Kondisi ini disamping memberikan

dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif yakni terciptanya kawasan-kawasan

Rencana Strategik


yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban, serta meningkatnya resiko bahaya kebakaran

yang dapat menyebabkan dampak kerugian cukup besar bagi masyarakat, dunia usaha bahkan

pendapatan daerah dari segi perekonomian dan sosial. Mengantisipasi peningkatan bahaya

kebakaran ini diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik dari segi

pengaturan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia dan peralatan termasuk

infrastruktur pendukungnya yang berbasis pada potensi bahaya baik kebakaran maupun

bencana lainnya.

Terkait dengan masalah bahaya kebakaran, kantor pemadam kebakaran kota Depok yang

sebelumnya merupakan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang berada langsung dibawah

Departemen Pekerjaan Umum, maka sejak per tanggal 09 Februari tahun 2004 berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kota Depok, terbentuklah Kantor Pemadam Kebakaran. Perkembangan selanjutnya

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, maka instansi kantor pemadam kebakaran ini berubah menjadi Dinas Pemadam

Kebakaran Kota Depok. Perubahan ini tentunya menimbulkan konsekuensi logis terhadap

peningkatan kemampuan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia untuk memenuhi

tugas pokok fungsi yang diemban selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah.

Sementara itu perkembangan di bidang pengaturan penanganan terhadap bahaya kebakaran

oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan

berbagai Peraturan Menteri (PerMen) di mana salah satunya yang sangat terkait dengan

penanganan kebakaran di perkotaan adalah Peraturan Menteri nomor 25/PRT/M/2008 tentang

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). Pedoman

Teknis RISPK bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat,

pengelola bangunan serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya

kebakaran dan bencana lainnya.

Rencana Strategik


Berdasarkan data sensus sementara (2010), jumlah penduduk Depok sebanyak 1,7 juta jiwa

dengan jumlah rumah tangga sebanyak 450 ribu. Jumlah bangunan di Kota Depok berdasarkan

klasifikasi bangunan tempat tinggal, campuran dan bukan tempat tinggal adalah sebagai

berikut; Bangunan tempat tinggal sebanyak lebih kurang 450.000 bangunan , sedangkan jumlah

bangunan campuran sebanyak lebih kurang 40.000, dan jumlah bangunan bukan tempat tinggal

sebanyak lebih kurang 38.000. Berdasarkan data empiris tahun 2001 hingga tahun 2008 dari

enam kecamatan atau 63 kelurahan di Kota Depok diperkirakan 30 kelurahan (47,5%)

merupakan daerah rawan kebakaran. Selanjutnya dampak kejadian kebakaran berdasarkan

tahun 2001 hingga 2005 pertumbuhan kejadian menyebabkan terjadinya kerugian material

meningkat rata rata 30% per tahun dari hanya Rp 1.673.700.000,- (2001) menjadi Rp

21.496.500.000,- (2005) sebagai akibat peningkatan kepadatan penduduk dan kerapatan

bangunan serta nilai ekonomis/aset terbakar yang cukup bernilai. Ditinjau dari rata rata

kejadian, kebakaran di Kota Depok periode 2001-2005 rata rata terjadi 76 kali kebakaran

dengan mayoritas rumah tinggal 48,8%, lainnya 39,3% dan industri 11,87%. Sedangkan dalam

periode 2009-2010 terjadi 95 kejadian, sehingga dapat dikatakan terjadi peningkatan kejadian

yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan bahwa kondisi sarana prasarana yang tersedia belum

seimbang antara kebutuhan dan pertumbuhan kotanya.

Uraian perkembangan kelembagaan dan kejadian terhadap bahaya kebakaran dan bencana

lainnnya, nampaknya yang dibutuhkan bukan hnaya persoalan bagaimana penanggulangan

bahaya kebakaran, melainkan juga bagaimana usaha pencegahan agar tidak terjadi tingkat

kerugian material yang tinggi dan lebih dari itu adalah perasaan nyaman penduduk atas

keamanan kota terhadap bahaya bencana. Kajian yang pernah diungkapkan oleh I Made Sandi

(Geografi, UI, 1975) bahwa kota hendaknya memenuhi persyaratan ATLAS, yakni; aman, tertib,

lancar, dan seimbang, sehingga menjadikan kota memiliki daya dukung yang baik dan

berkelanjutan dengan memperhatikan faktor ekologi kota. Apabila kondisi tersebut tercapai

dan salah satunya merupakan kontribusi Dinas Pemadam Kebakaran, maka untuk mampu

meyakinkan dan menimbulkan psikologis penduduk dan pelaku ekonomi kota Depok terhadap

keamanan kota, diperlukan dukungan personil dan sarana prasarana yang seimbang

Rencana Strategik


berdasarkan peraturan dan standard opersional yang berlaku. Oleh karena itu sudah saatnya

posisi Damkar harus menjadi ujung tombak pertumbuhan strategis kota dalam rangka

menumbuh kembangkan pertumbuhan kesejahteraan dan ekonomi penduduk kota. Ilustrasi

yang dapat dianalogkan adalah, tidak ada satupun investor yang akan menanamkan modalnya

jika perasaan akan kemanan kota dipersepsikan rendah.

Dalam rangka peningkatan upaya penanganan terhadap bahaya kebakaran di wilayah Kota

Depok dan dengan mengacu kepada PerMen tersebut, Pemerintah Daerah Kota Depok dalam

hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok telah menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi

Kebakaran (RISPK) Kota Depok sebagai pedoman tehnis pelaksanaan di lapang secara

berkelanjutan dan bersinambungan. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan upaya

penanganan terhadap bahaya kebakaran di wilayah Kota Depok, maka Pemerintah Daerah

Kota Depok dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok bermaksud menyusun

Rencana Strategis (Renstra) untuk periode kerja tahun 2011 – 2016, sesuai dengan ketentuan

yang berlaku sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Depok dan memperhatikan serta sejalan dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

sebagai salah satu bahan dasar pemenuhan kebutuhan rencana strategis ini .

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mandasari ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan

kebakaran meliputi :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Rencana Strategik


Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-undang no 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG)

Peraturan Pemerintah (PP) no 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG

RTRW Kota Depok

PerMen PU no 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di

Perkotaan (revisi dari Kepmeneg PU no 11/KPTS/2000)

PerMen PU no 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem

Proteksi Kebakaran

Permen Dalam Negeri no. 62 tahun 2008, tentang Standard Pelayanan Minimal

Permen Dalam Negeri no.16 tahun 2009 tentang Standard Kualifikasi Aparatur Pemadam

Kebakaran di Daerah

PerMen PU no 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada

Bangunan Gedung dan Lingkungan (revisi dari Kepmeneg PU no 10/KPTS/2000)

Perda Kota Depok no.10 tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran.

Permen Dalam Negeri no.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no.8

tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Undang-undang RI no 24 Tahun 2007 mengenai Kebencanaan;

Undang-undang no 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

PP no 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG;

PERMEN PU no 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Persyaratan Teknis Bangunan

Gedung;

PERMEN PU no 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada

Bangunan Gedung dan Lingkungan;

Rencana Strategik


1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok dimaksudkan

sebagai upaya untuk menyusun pedoman kerja jangka menengah Proteksi Kebakaran Kota

Depok melalui peningkatan efektivitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran,

pembangunan infrastruktur pendukung termasuk sumber air untuk pemadaman dan estimasi

pengadaan peralatan, dan kelengkapannya. Dengan adanya Rencana Strategis maka upaya atau

tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat diprogramkan secara

sistematis dan berkesinambungan. Alur proses rencana strategis Dinas pemadam Kebakaran

mengikuti ketetapan berdasarkan Permen Dalam Negeri no.54/2010 sbb;

1.3.2 Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok disusun untuk membuat

pedoman perencanaan yang diacu dalam penyusunan Rencana Kerja selama 5 tahun, dalam

rangka mewujudkan system proteksi kebakaran yang efektif, berbasis potensi bahaya sehingga

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

Pendahuluan Gambaran pelayanan SKPD isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Penelaahan RTRW

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra

SKPD Provinsi

Rencana Strategik


mampu meningkatkan kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan,

serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran serta bencana

lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok ditulis secara deskriptif

dengan mengacu pada Permen Dalam Negeri no.54 tahun 2010. Sedangkan sistematika

penulisannya terdiri atas 6 (Enam) Bab dan di setiap Bab terdapat beberapa Sub Bab kecuali

bab VI ditambah dengan lampiran-lampiran, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rencana Strategik


BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA DEPOK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Depok merupakan penyempurnaan dari yang

sebelumnya, dengan perubahan signifikan dari status UPTD meningkat berubah menjadi

KANTOR dan dalam waktu relatif singkat meningkat lagi statusnya menjadi DINAS.

Hal ini menandakan satu antisipasi positif Pemerintah Kota Depok dalam menjawab tantangan

ke depan di mana Kota Depok dengan sungguh sungguh ingin menyediakan sebuah pelayanan

prima bagi warga kotanya, khususnya dibidang layanan keselamatan terhadap bahaya

kebakaran yang meliputi Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan bencana lainnya.

Salah satu pengembangan mutu layanan yangtelah dilakukan melalui studi mengenai Konsep

Wilayah Kebakaran (WMK) dan penentuan lokasi Pos Pemadam (fire station). dengan tujuan

untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mendekatkan

(mendistribusikan) pusat-pusat layanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok tersebar lebih

merata menjangkau wilayah cakupan kerja Dinas Pemadam Kebakaran ke dalam satuan satuan

wilayah imajiner (konseptual) yang lebih kecil yang disebut WMK, dimana batas-batas wilayah

WMK ini ditentukan berdasarkan kebutuhan pasokan air untuk memadamkan kebakaran.

Dengan kata lain, WMK adalah sebuah wilayah imajiner yang membagi-bagi sebuah wilayah

perkotaan/daerah dengan karakteristik besarnya kebutuhan pasokan air pemadam yang sama.

Selanjutnya, WMK-WMK tersebut akan dilayani oleh pos-pos kebakaran yang mampu

menghantarkan rantai pasokan air sesuai tingkat resiko WMK-nya ke bangunan yang terbakar

untuk memadamkan. Untuk dapat menghantarkan air dalam jumlah yang tepat, dalam waktu

yang singkat, dan secara efisien (dengan biaya efektif) diperlukan pendistribusian pos-pos

Rencana Strategik


pemadam kebakaran yang dapat mengcover seluruh wilayah dalam waktu respon yang telah

ditentukan (maksimum 15 menit). Dengan demikian satu WMK bisa dilayani satu pos atau lebih

dari satu pos.

Lebih lanjut, untuk keperluan administratif rentang komando organisasi Dinas Pemadam

Kebakaran, perlu dibentuk sektor-sektor (UPT) DPK, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sektor

(UPT) setingkat dengan esselon IV/a yang membawahi 2 s/d 3 pos Pemadam Kebakaran (atau

membawahi 2 s/d 3 wilayah kecamatan) di kota Depok. Setiap pos pemadam dilengkapi

dengan 2 mobil pumper, sementara pos pemadam yang sekaligus berfungsi sebagai kantor

sektor berisi 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran,mobil tangga,mobilkomando, dan

ambulance sesuai karakteristik daerah/wilayah yang dilayaninya, lengkap dengan sarana

prasarana lainnya seperti bangunan, sarana olah raga, tandon air dan sebagainya.

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Depok nomor 08 tahun 2008 adalah sebagai berikut (Gmb.2.1) .

Gmb. 2.1 Skema organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok

KEPALA

DINAS

DINAS SEKRETARIAT

BIDANG SARANA

DAN PRASARANA

PRASARANA

KEBAKARAN

BIDANG

PENGENDALIAN

OPERASI

KEBAKARAN

BIDANG

PENCEGAHAN &

PENYULUHAN

KEBAKARAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

UPT

SIE

PENYULUHAN

DAN PERAN

SERTA

MASYARAKAT

SIE

PENCEGAHAN

KEBAKARAN

SIE

PENYELAMAT

AN DAN

EVAKUASI

KEBAKARAN

SIE

PENANGGUL

ANGAN

KEBAKARAN

SIE PRA-

SARANA

TEKNIS

KEBAKARAN

SARANA

SIE SARANA

TEKNIS

KEBAKARAN

SUBAG UMUM DAN

PEP

SUBAG KEUANGAN

Rencana Strategik


Berdasarkan Peraturan daerah tersebut di atas, kedudukan Dinas Pemadam Kebakaran

merupakan unsur penunjang pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas di

bawah Sekretaris daerah. Tugas pokok adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan

pemerintah dibidang pemadam kebakaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas

Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi;

1. Perumusan kebijakan tehnis di bidang pemadam kebakaran.

2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kota.

3. Pengelolaan urusan ketata usahaan.

Tugas pokok dan fungsi unsur organisasi perangkat daerah Pemadam Kebakaran sebagai

ditetapkan dalam Keputusan Walikota No. 28 Th. 2008 tentang rician Tugas, Pokok dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, secara rinci dapat dijabarkan di bawah

ini.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan dibidang pencegahan dan Penanggulangan Operasional Pemadaman Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

(1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (

Renstra ) Dinas sesuai dengan rencana strategis ( Renstra ) Kota;

(2) Pelaksanaan perumusan bahan Kebijakan Teknis dibidang manajemen pencegahan dan

penanggulangan bencana ;

(3) Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan penyuluhan

kebakaran, bidang pengendalian operasional kebakaran dan bidang sarana dan prasarana

kebakaran;

(4) Pelaksanaan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian urusan kesekretariatan,

kepegawaian dan rumah tangga dinas;

Rencana Strategik


(5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi

bidang penyuluhan dan pencegahan kebakaran, bidang penanggulangan kebakaran, bidang

sarana dan prasarana kebakaran;

(6) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;

(7) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (AKIP);

(8) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan

bidang tugasnya;

(9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, Administrasi

keuangan, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi bidang – bidang serta penyusunan

pelaporan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;

b. Penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;

c. Penyelenggaraan administrasi umum;

d. Penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;

e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;

f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Dinas;

g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Sekretariat;

h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Dinas;

i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumah tanggaan dan asset Dinas;

j. Pengelolaan keuangan Dinas;

k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bagian;

Rencana Strategik


l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas;

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Sub Bagian

Umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum sesuai dengan program kerja sekretariat;

b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan

tugas-tugas urusan umum dan perencanaan evaluasi serta pelaporan;

c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;

d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;

e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi,

pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan

protokoler;

f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan

lingkungan;

g. Pelaksanaan pemberian infomasi dan komunikasi;

h. Pengelolaan perpustakaan dinas;

i. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang;

j. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta

pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;

Rencana Strategik


k. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi,

pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja

Dinas;

l. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian

analisis dan pengembangan kinerja Dinas;

m. Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;

n. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas;

o. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;

p. Penyusunan rancangan produk hukum Dinas;

q. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( LAKIP ) Dinas;

r. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;

s. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian keuangan

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Sub Bagian

Keuangan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan

urusan keuangan;

b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;

c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan

keuangan;

d. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan

di lingkungan Dinas;

e. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;

f. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

Rencana Strategik


(1) Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan pencegahan dan penyuluhan kebakaran serta peningkatan peran

serta masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

mengacu pada rencana strategi dinas;

b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan

penyuluhan kebakaran;

c. Pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap dibidang pencegahan dan

penyuluhan kebakaran;

d. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan penyuluhan dan

pencegahan kebakaran;

e. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pencegahan;

f. pelaksanaan pengembangan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan

dan penanggulangan kebakaran;

g. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang

penyuluhan dan pencegahan kebakaran;

h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran terdiri dari :

a. Seksi Pencegahan Kebakaran;

b. Seksi Penyuluhan Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat.

Seksi Pencegahan Kebakaran

(1) Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan

kebakaran.

Rencana Strategik


(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi

Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran mengacu pada

rencana kerja Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;

b. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan penyelenggaraan

kegiatan pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;

c. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran

pada bangunan gedung;

d. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pencegahan kebakaran

dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;

e. Pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis keselamatan bangunan gedung dari

bahaya kebakaran;

f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran;

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat

(1) Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan

kegiatan bidang penyuluhan kebakaran dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan

kebakaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi

Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan rencana kegiatan seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mengacu

pada rencana kerja Bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;

b. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan

penyuluhan dan peran serta masyarakat;

c. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan peran serta masyarakat;

d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan dan

peran serta masyarakat;

Rencana Strategik


e. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan dan peran serta

masyarakat;

f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyuluhan dan Peran

Serta Masyarakat;

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran

(1) Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatan penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi kebakaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran

mengacu pada rencana strategi dinas;

b. Pelaksanaan kajian bahan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan prosedur tetap

dibidang pengendalian operasional kebakaran;

c. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengendalian Operasional Kebakaran;

d. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Operasional Kebakaran;

e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hydrant kebakaran dan sumber air lainnya;

f. Pelaksanaan penyusunan sistem komunikasi informasi dan peta wilayah rawan

kebakaran;

g. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang

Pengendalian Operasional Kebakaran;

h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran, terdiri dari :

a. Seksi Penanggulangan Kebakaran;

Rencana Strategik


b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran.

Seksi Penanggulangan Kebakaran

(1) Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan

penanggulangan kebakaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi

Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran mengacu

pada rencana kerja Bidang pengendalian operasional Kebakaran;

b. Pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang

mudah terbakar ( Hazardous Material )

c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kebakaran skala kota dan

penanggulangan kebakaran antar wilayah;

d. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan penanggulangan

kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar ( Hazardous

Material );

e. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penanganan

benda berbahaya ( Hazardous Material );

f. Pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar;

g. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penanggulangan

Kebakaran;

h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran

(1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan

kegiatan penyelamatan dan evakuasi kebakaran.

Rencana Strategik



Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan rencana kegiatan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran mengacu

pada rencana kerja Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran;

b. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan

penyelamatan dan evakuasi kebakaran;

c. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi kebakaran;

d. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi kebakaran;

e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyelamatan dan

Evakuasi Kebakaran;

f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran

(1) Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengendalian dan evaluasi pengadaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang

Sarana dan Prasarana Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran

mengacu pada rencana strategis dinas;

b. Pelaksanaan kajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang sarpras kebakaran;

c. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyusunan kebijakan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang sarana dan prasarana kebakaran;

d. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang sarana dan prasarana

kebakaran;

e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang sarana dan prasarana

kebakaran;

f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Sarana

dan Prasarana Kebakaran;

Rencana Strategik


g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran, terdiri dari :

a. Seksi Sarana Teknis Kebakaran;

b. Seksi Prasarana Teknis Kebakaran.

Seksi Sarana Teknis Kebakaran

(1) Seksi Sarana Teknis Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan,

pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis Kebakaran.


Sarana Teknis Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Teknis Kebakaran mengacu pada

rencana strategis Bidang sarana dan prasarana kebakaran;

b. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis

kebakaran;

c. Pelaksanaan bembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perencanaan,

pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran;

d. Pelaksanaan penyusunan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan

pembinaan, pengawasan pengendalian perencanaan pengadaan dan pemeliharaan

sarana teknis Kebakaran;

e. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana

teknis kebakaran;

f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Sarana

Teknis Kebakaran;

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Prasarana Teknis Kebakaran

Rencana Strategik


(1) Seksi Prasarana Teknis Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan,

pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis Kebakaran.


Prasarana Teknis Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Prasarana Teknis Kebakaran mengacu pada

rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran;

b. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan

prasarana teknis Kebakaran;

c. Pelaksanaan pembinaan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian

perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis Kebakaran;

d. Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang prasarana teknis kebakaran;

e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi

Prasarana Teknis Kebakaran;

f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang Pemadam Kebakaran, dibentuk

UPTD Pemadam Kebakaran sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan

dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam

melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Rencana Strategik


(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 21 keputusan ini, terdiri

atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara

tenaga fungsional yang ada dilingkungan dinas.

(5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban

kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Tata Kerja

(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan

lainnya tidak dapat dipisahkan;

(2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Kota dibidang

Pemadam Kebakaran, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Seksi, UPTD

dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing;

(3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan

tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan

dengan fungsinya;

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas, wajib memimpin dan memberi

bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

2.2. Sumberdaya

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, saat ini sumberdaya yang

tersedia adalah Armada pemadam kebakaran yang dimiliki berjumlah 10 unit. Jumlah ideal

Rencana Strategik


armada pemadam kebakaran sesuai dengan standar Asia yaitu setiap satu mobil pemadam

kebakaran mampu melayani 10.000 penduduk. Jika standard ini yang digunakan, maka

diperlukan sekitar 140 unit mobil. Adapun personil petugas Damkar yang disiagakan sebanyak

16 anggota. Saat ini belum memiliki mobil pemadam kebakaran yang difasilitasi dengan tangga

untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di gedung bertingkat di Kota Depok yang kian marak

tumbuh di Kota Depok. Saat ini, peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki Damkar Kota

Depok masih standar, hanya untuk menangani kebakaran dalam skala kecil seperti penanganan

kebakaran di pemukiman dan rumah penduduk. Daftar inventaris dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Kode Bidang Barang Uraian Jumlah Satuan / Volume

01 TANAH 3 Bidang 2.682 m²

PERALATAN DAN MESIN

02 a. Alat-alat Besar - unit

03 b. Alat-alat angkutan 21 unit

04 c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur - unit

05 d. Alat-alat Pertanian/Peternakan - unit

06 e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 466 unit

07 f. Alat-alat Studio dan Komunikasi 38 unit

08 g. Alat-alat Kedokteran - unit

09 h. Alat-alat Laboratorium - unit

10 i. Alat-alat Keamanan - unit

GEDUNG DAN BANGUNAN

11 a. Bangunan Gedung 1 Unit 1.600 m²

12 b. Bangunan Monumen - Unit - m²

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

13 a. Jalan dan Jembatan Ruas - m²

14 b. Bangunan Air/Irigasi - Unit - m²

15 c. Instalasi Unit - m²

16 d. Jaringan - Unit - m²

ASET TETAP LAINNYA

17 a. Buku Perpustakaan - Buah

18 b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 1 Buah

19 c. Hewan Ternak dan Tumbuhan - Ekor

20 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN - Unit - m²

Rencana Strategik


Dilain pihak untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran serta kecepatan penanganan

kebakaran, sudah tersedia Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar di dua kecamatan yakni UPT

Cimanggis dan Cinere.

Adapun personil yang tersedia pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok per Agustus 2010

adalah sbb;

Kepala Dinas : 1 orang

Sekretaris : 1 orang

Kepala Bidang : 3 orang

Kepala Subbidang : 2 orang

Kepala Seksi : 6 orang

Kepala UPTD : 2 orang

Kasubag : 2 orang (eselon IVb)

Pelaksana : 23 orang

Anggota : 46 orang

Total personil : 86 orang

Sedangkan sumberdaya aparatur berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sbb;

1. Strata dua : 5 orang

2. Stara satu : 7 orang

3. Diploma 3 : 2 orang

4. SMA : 50 orang

5. SLTP : 9 orang

Selanjutnya sumberdaya aparatur berdasarkan keikut serta pendidikan dan pelatihan

Manajemen Keselamatan Kebakaran Bangunan yang terselenggara adalah sebagai berikut;

1. Gedung : 1 orang

2. Gedung Tinggi : 10 orang

3. Diklat dasar Juru Padam : 51 orang

4. Diklat Pemadam 2 : 10 orang

5. Diklat Fire Rescue Program 45 JP: 6 orang

6. Diklat Inspektur Kebakaran : 2 orang

Rencana Strategik


7. Diklat Operator mobil : 10 orang

8. Jumlah : 84 orang

2.3. Kinerja Pelayanan

Ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran merujuk

kepada penjelasan Lampiran.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 per

tanggal 21 Oktober 2010, yang tertuang dalam tabel.T.1.A.1. Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja

Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota. Adapun satuan ukuran

kinerja tersebut sbb;

20.1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (Jmlh mobil pemadam kebakaran/10.000 pddk)% = 10%

20.2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) = 19 menit

Berdasarkan rujukan diatas, maka perkembangan kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut;

No Tahun Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota

Potensial

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

(WMK) rerata menit

1 2008 9 kecamatan 20 menit 2 2009 10 kecamatan 19 menit 3 2010 10 kecamatan 19 menit

Adapun jumlah kejadian dan rumah tinggal kebakaran di wilayah Kota Depok pada tahun 2010

dapat digambarkan sebagai berikut;

Rencana Strategik


Berdasarkan rincian data diatas, respon time terhadap kejadian dan kebakaran diatas rata-rata

14 menit dan lama pemadaman rata-rata adalah satu jam 12 menit.

Secara umum data based kejadian di Kota Depok dapat diuraikan di bawah ini;

Data kejadian kebakaran

Mencermati data tersebut (Tabel 2.1) maka rata-rata dalam setahun terjadi sekitar 76 kali

kebakaran dengan mayoritas rumah tinggal sebesar 48,8% , diikuti lain-lain 39,3% dan industri

11,87%. Disamping terlihat terjadi kecenderungan kenaikan kerugian akibat kebakaran.

Selanjutnya dalam menangani kebakaran, antara Kota Depok dengan tetangga baik DKI, Kab.

Bogor, Bekasi maupun Tangerang telah terjalin kerjasama penanganan kebakaran (mutual aid).

Rencana Strategik


Tabel 2.1 Kejadian kebakaran di wilayah Kota Depok dan perbatasan

No

Tahun

Jenis kejadian kebakaran Kerugian

Industri Rmh tinggal Lain-lain Jumlah Materi (Rp) Jiwa

1 2001 11 29 9 49 1.673.700.000,-

2 2002 `3 32 34 79 5.706.000.000,-

3 2003 8 45 25 78 6.290.000.000,-

4 2004 6 33 37 76 9.629.000.000,- 2 org

5 2005 7 46 44 97 21.496.500.000,-

Jumlah 45 185 149 379 44.795.200.000,-

Sumber : Kantor Pemadam Kebakaran Kota Depok

Data kejadian kebakaran selama dua tahun terakhir beserta kelurahan dapat dilihat dalam tabel

2.2 berikut. Dalam tabel berikut Kelurahan dengan frekwensi kebakaran tinggi maupun

kelurahan dengan potensi kebakaran tinggi dituliskan dengan warna merah tebal.

Tabel 2.2

Frekuensi Kejadian Kebakaran di kota Depok 2009-2010 No Kecamatan (jml keb

thn 2009-10)

Jumlah

Kelurahan

Nama Kelurahan Kepadatan

penduduk*

Jmlah Kej Kebakarn

2009* 2010**

1 Beji (8) 6 Kel. Beji

Kel. Kukusan

Kel. Tanah Baru

Kel. Beji Timur

Kel. Kemiri Muka

Kel. Pondok Cina

180

40

63

106

163

35

1

1

-

1

1

1

2

-

-

-

-

1

2 Bojong Sari (5) 7 Kel. Bojongsari

Kel. Duren Mekar

Kel. Duren Seribu

Kel. Curug

Kel. Pondok Petir

Kel. Serua

Kel. Bojongsari Baru

52

54

30

25

44

30

45

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

2

1

-

3 Cilodong (7) 5 Kel Sukamaju

Kel. Cilodong

Kel. Kalibaru

Kel. Kalimulya

Kel. Jatimulya

119

60

51

45

32

Data TA 1

3

1

1

1

4 Cimanggis (14) 6 Kel. Cisalak Pasar

Kel. Mekarsari

Kel. Tugu

Kel. Pasirgunung Sltn

Kel. Harjamukti

Kel. Curug

118

81

180

89

33

97

-

-

-

2

1

-

-

2

3

-

4

2

5 Cinere (7) 4 Kel. Cinere

Kel. Gandul

Kel. Pangkalan Jati

Kel. Pangkalan J. Baru

66

73

57

47

1

-

-

-

6

-

-

-

Rencana Strategik


6 Cipayung (7) 5 Kel. Cipayung

Kel Cipayung Jaya

Kel. Ratu Jaya

Kel. Pondok Terong

Kel. Pondok Jaya

24

67

113

165

126

1

1

-

1

-

1

2

-

1

-

7 Limo (1) 4 Kel. Meruyung

Kel. Grogol

Kel. Krukut

Kel. Limo

41

35

50

34

-

-

-

-

1

-

-

-

8 Pancoran Mas (16) 6 Kel. Pancoranmas

Kel. Depok

Kel. Depok Jaya

Kel. Rangkapan Jaya

Kel. Rangkapan J. Baru

Kel Mampang

99

77

224

83

64

81

1

1

1

-

1

-

1

1

7

2

-

1

9 Sawangan (3) 7 Kel. Sawangan

Kel. Pengasinan

Kel. Bedahan

Kel. Pasir Putih

Kel. Sawangan Baru

Kel. Cinangka

Kel. Kedaung

54

35

25

26

41

30

57

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

10 Sukmajaya (10) 6 Kel. Sukmajaya

Kel. Mekarjaya

Kel. Baktijaya

Kel. Abadijaya

Kel. Tirtajaya

Kel. Cisalak

73

334

272

319

40

86

Data TA 2

3

3

1

-

1

11 Tapos (17) 7 Kel. Leuwinanggung

Kel. Sukatani

Kel. Sukamaju Baru

Kel. Jatijajar

Kel. Cilangkap

Kel. Cimpaeum

Kel. Tapos

24

85

79

82

56

37

16

1

1

1

-

-

-

-

3

2

4

1

2

2

-

Dari tabel 2.2 tersebut, kecamatan-kecamatan yang memerlukan perhatian lebih dalam hal

perlindungan bahaya kebakaran (diurutkan dalam frekwensi kejadian 2009-2010) adalah

Kecamatan Tapos(17), Pancoran Mas (16), Cimanggis(14), Sukmajaya (10) Beji (8) , dan

seterusnya hingga Limo (1 kali kebakaran) (lihat tabel 2.3). Pembangunan pos dapat

mempertimbangan penggunaan data statistik kejadian kebakaran ini untuk menentukan lokasi

dengan kerawanan kejadian yang tinggi. Sebagai contohadalah pembangunan pos di Kecamatan

Pancoran Mas dengan lokasi pos berada di daerah dekat dengan kelurahan Depok Jaya yang

mempunyai tingkat kepadatan penduduk tertinggi (224 orang/km2) dan kejadian kebakaran

yang tinggi (7 kali dalam 2009-2010) .

Tabel 2.3 Kejadian kebakaran tiap kecamatan.

Rencana Strategik


No Nama Kecamatan Frekuensi Kebakaran (2009-2010)

Kelurahan dg kebakaran terbanyak dlm kecamatan

1 Tapos 17 Sukamaju Baru (4)

2 Pancoran Mas 16 Depok(1), Depok Jaya (7)

3 Cimanggis 14 Harjamukti (4), Tugu (3)

4 Sukmajaya 10 Baktijaya(3), Mekarjaya (3)

5 Beji 8 Beji (3)

6 Cipayung 7 Cipayung Jaya (3) Pondok Terong (2)

7 Cilodong 7 Cilodong (3)

8 Cinere 7 Cinere (6)

9 Bojong Sari 5 Pondok Petir (2)

10 Sawangan 3 -

11 Limo 1 -

Data bencana lainnya

Selain kebakaran, sejumlah bencana alam terjadi di Kota Depok, oleh karena itu perlu

diantisipasi. Data BPS tahun 2005, di kot Depok telah terjadi 2 (dua) kali angin topan (di

Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Sukmajaya), 2 (dua) kali banjir (Kec. Sawangan dan

Cimanggis). Dengan data kerusakan dan jumlah korban tertera pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Data sebelumnya, dengan mengacu pada data BPS Kecamatan Depok dalam Angka 2001 – 2001

diperoleh data sebagai berikut :

Kecamatan Sawangan : 2 kali banjir

Kecamatan Pancoran Mas : 2 kali angin topan

Kecamatan Sukmajaya : 2 kali angin topan

Kecamatan Beji dan Limo : tidak ada data

Kecamatan Cimanggis : terdapat data sebagai berikut

Tabel 2.4

Data bencana di Kec. Cimanggis (2005) Kelurahan kebakaran banjir tanah longsor Angin ribut Lain-lain

Cilangkap 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali -

Cimpaen 1 kali 2 kali - - -

Sukamaju baru - 2 kali - - -

Curug - 6 kali 1 kali - -

Sukatani 2 kali - - - -

Harjamukti 1 kali - - - -

Cisalak Pasar 1 kali - - - 2 kali

Tugu 2 kali 10 kali 1 kali - -

Pasirgunung Sel 2 kali 5 kali 2 kali - -

Rencana Strategik


Akibat kejadian bencana telah terjadi kerusakan pada bangunan baik berat, sedang maupun

ringan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3. Selanjutnya dalam rangka upaya penanganan

kebakaran efektif perlu di-identifikasi mengenai jumlah dan jenis bangunan yang ada di wilayah

kota Depok, yang meliputi bangunan perumahan, industri, pariwisata, perkantoran, hotel dsb.

Hal ini penting karena masing-masing jenis bangunan memiliki potensi spesifik dikaitkan dengan

bahaya kebakaran. Contoh konkrit dampak bencana seperti yang pernah terjadi di Kecamatan

Sawangan (lihat Tabel 2.4). Selanjutnya akibat bencana kerusakan bangunan Kota depok tahun

2005 sebagai salah satu ilustrasi yang mampu menunjukkan fakta bahwa kecamatan

merupakan daerah paling rawan bencana, di mana jumlah bangunan rusak berat tertinggi

(secara rinci lihat Tabel. 2.5).

Tabel 2.5

Jumlah kerusakan bangunan akibat bencana alam Kota Depok 2005 No code Kecamatan Rusak berat Rusak ringan Hancur Sarana lain Jumlah

010 Sawangan 24 - - - 24

020 Pancoran Mas - 23 - - 23

030 Sukmajaya - 44 - - 44

040 Cimanggis 5 36 - - 41

050 Beji - - - - -

060 Limo - - - - -

Kota Depok 29 103 - - 132

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Derah Tingkat II

Bogor, tanggal 16 Mei 1994 Nomor 135/SK.DPRD/03/1994 tentang Persetujuan Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 7 Juli 1997 nomor 135/Kep.Dewan 06/DPRD/1997 tentang

Persetujuan Atas Pembentukan Kotamadya Dati II Depok dan untuk lebih meningkatkan daya

guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka

Rencana Strategik


pembentukan Kota Depok sebagai wilayah administrative baru di Provinsi Jawa Barat

ditetapkan dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 1999.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, dalam rangka pengembangan fungsi kotanya, sesuai

dengan potensinya dan guna memenuhi kebutuhan pada masa-masa mendatang, terutama

untuk prasarana dan sarana fisik kota, serta untuk kesatuan perencanaan, pembinaan wilayah,

dan penduduk yang berbatasan dengan wilayah Kota Depok, maka wilayah Kota Depok tidak

hanya terdiri dari wilayah Kota Depok, tetapi pada akhir terjadi perluasan yang sebelumnya

merupakan sebagian wilayah Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Limo, Kecamatan Cimanggis,

Kecamatan Sawangan dan sebagian wilayah Kecamatan Bojonggede yang terdiri dari Desa

Pondok Terong, Desa Ratujaya, Desa Pondokjaya, Desa Cipayung dan Desa Cipayung Jaya.

Sehingga wilayah Kota Depok terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, yakni Kecamatan Sawangan,

Pancoran Mas, Sukmajaya, Cimanggis, Beji dan Limo. Hal ini mengakibatkan ber-tambahnya

beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan serta pelayanan masyarakat di Kota Depok. Sampai dengan tahun 2009 Kota Depok

mempunyai 63 Kelurahan, 846 Rukun Warga (RW) dan 4675 Rukun Tetangga (RT).

Selanjutnya berdasarkan Perda Kota Depok No. 08 Tahun 2007, kota Depok terdiri dari 11

kecamatan dengan 63 kelurahan, masing-masing kecamatan terdiri dari 4 - 7 kelurahan tiap

kecamatan.

Perkembangan Kota Depok yang cukup pesat sebagai kota budaya dan pusat perdaganagan

merubah paradigma dalam pelayanan pencegahan bencana dan pengendaliannya. Oleh karena

itu Sistem layanan yang pada mulanya bertumpu pada pemadaman, berubah dengan masuknya

unsur pencegahan dan pembinaan masyarakat. Dengan meningkatnya pemakaian dan

transportasi bahan yang mengandung racun dan bahaya lainnya termasuk bahan mudah

meledak (eksplosif), bahan radio-aktif dsb, yang bisa membahayakan publik maka perhatian

perlu pula dicurahkan kepada penanggulangan benda / bahan berbahaya (dikenal sebagai

hazmat atau hazardous materials). Selanjutnya dengan meningkatnya kejadian bencana di

berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, semakin meningkat tuntutan akan aspek

Rencana Strategik


penyelamatan terhadap bencana perkotaan lainnya, yang sebelumnya masih dianggap sebagai

layanan minor biasa, seperti menolong korban jatuh dari ketinggian, kecelakaan akibat

keruntuhan jembatan, kejadian banjir, genangan air dsb.

Meningkatnya berbagai tuntutan berkaitan dengan masalah kebakaran dan bencana lainnya

dewasa ini maka hal ini kemungkinan berdampak pada perubahan visi dan misi, serta tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) OPD dan nama lembaga tersebut di masa mendatang. Secara

skematis tuntutan tantangan masa depan instansi pemadam kebakaran dapat dijelaskan pada

skema di bawah ini.

Tuntutan Misi Institusi Pemadam Kebakaran Ke depan

Gmb 2.2 Tuntutan misi IPK kedepan

2.5. Realisasi Anggaran

Perkembangan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dari tahun 2006 hingga tahun 2009

meningkat rata-rata 42%, per tahun, di mana besaran angka rencana anggaran tahun 2006

Rp 1.764.003.250,- meningkat menjadi Rp 7.293.346.200,- di tahun 2009. Namun reliasasi

Pemadaman kebakaran

Institusi Pemadam Kebakaran

Pencegahan kebakaran

Pembinaan masyarakat

Penyelamatan terhadap bencana lainnya (banjir, gempa, longsor, jemba-tan / bangunan runtuh, angin ribut, kerusuhan

massa, genangn air dll)

Penanganan benda berbahaya

Saat ini

kedepan

IMPLIKASI

1. Reorientasi keberadaan IPK

2. Peningkatan peran dan kinerja

3. Pembinaan SDM 4. Pembinaan

prasarana dan sarana

5. Peraturan pendukung

Rencana Strategik


penggunaan anggaran hanya berkisar 90% setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2007 hanya

mampu melaksanakan realisasi anggaran 67%. Oleh karena itu berdasarkan pengalaman masa

lalu, maka realisasi di tahun tahun berikutnya diharapkan mampu menyerap seratus prosen

terhadap anggaran. Umumnya keslitan pemanfaatan anggaran terdiri dari persoalan jatuh

tempo penarikan anggaran yang mundur waktu pelaksanaannya dari keuangan negara, dan

terjadi perubahan spesifik kendala. Secara rinci rencana dan realisasi anggaran Dinas Pemadam

Kebakaran dapat di lihat pada tabel berikut ini,

Tabel.2.6 Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran

Tahun Rencana (rp) Realisasi (rp) % Pencapaian

2006 1.764.003.250 1.728.164.600 97,97

2007 2.672.811.700 1.802.979.697 67,46

2008 8.359.405.900 7.999.671.356 95,62

2009 7.293.346.200 6.759.753.017 92,68 Sumber data: Bappeda Draft Awal RPJMD Kota Depok 2011-2016

Terjadi penurunan anggaran sebesar 15% pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2008.

Meskipun demikian realisasi penggunaan anggaran di kedua tahun tersebut relatif tetap.

Rencana Strategik


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pasca 2000 Depok berkembang menjadi 6 (enam) kecamatan dan 63 (enam puluh tiga)

kelurahan, menunjukkan intensitas perkembangan yang sangat tinggi selain di sektor

Pemerintahan, maupun di sektor industri, ekonomi dan perdagangan. Adanya berbagai

perguruan tinggi ternama di kota Depok disamping perkembangan di sektor ekonomi,

perdagangan dan jasa serta industri meningkatkan arus urbanisasi ke kota ini yang membawa

dampak peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman. Dengan laju pembangunan

yang demikian cepat maka diprediksi kawasan terbangun di wilayah ini sampai tahun 2011 akan

meluas mendekati 53% luas kota dan ruang-ruang terbuka hijau akan menyusut sampai tinggal

47% saja. Mencermati data Tabel 2.1 dan tabel.2.2 pada bab sebelumnya, rata-rata dalam

setahun terjadi sekitar 76 kali kebakaran dengan mayoritas rumah tinggal sebesar 48,8% ,

diikuti lain-lain 39,3% dan industri 11,87%. Disamping terlihat terjadi kecenderungan kenaikan

kerugian akibat kebakaran. Pada tahun 2009 terjadi 21 kejadian kebakaran, dan meningkat

pada tahun 2010 menjadi 75 kejadian, sungguh suatu perkembangan yang mengkuatirkan bagi

pencegahan kerugian material maupun kelancaran roda ekonomi Kota Depok. Meskipun

sebenarnya dalam menangani kebakaran, antara Kota Depok dengan tetangga baik ibukota DKI

Jakarta maupun Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi serta Kota Tangerang telah terjalin

kerjasama penanganan kebakaran (mutual aid), namun belum dapat dikatakan memadai

penanganannya akibat minimnya sarana prasarana dan personil yang ada dan ketersediaan

lintas kerjasama kota, sehingga permasalahan yang timbul adalah bagaimana mengadakan

kesesuaian jumlah dan kualitas sarana prasarana dan personil sesuai dengan kebutuhan.

Melihat perkembangan pemanfaatan ruang, dalam draft RTRW Kota Depok 2010-2030

(sumber: halaman II-6 Rancangan Awal RPJMD Kota Depok 2011-2016) kawasan terbangun

mencapai 69,57% luas wilayah Kota Depok (13.934 Ha). Proporsi kawasan terbangunan

didominasi 4 sektor jenis pemanfaatan lahan, yakni; perumahan formal dan swadaya (51,07%),

Rencana Strategik


kemudian sarana pelayan umum (6,22%), Industri dan perdagangan (4,13%) dan perdagangan,

niaga dan jasa (3,63%). Dari sisi pengunaan lahan, RTRW Kota Depok 2010-2030 mencatat

proporsi lahan terbangun meningkat pesat dalam lima tahun terakhir, sekitar 9.299 Ha atau

46,49% pada tahun 2005 menjadi sebesar 10.461,99 Ha (52,30%) pada tahun 2030, atau rata

rata pertumbuhan lahan terbangun mencapai 3,14% per tahun. Jika pengembangan Kota

dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk Kota Depok berdasarkan proyeksi tahun 2010

sebagaimana tabel 3.1. di bawah ini, nampak

Tabel.3.1 Proyeksi Penduduk Kota Depok

Tahun Proyeksi (jiwa)

2011 1.742.075

2012 1.785.191

2013 1.829.375

2014 1.874.652

2015 1.921.049

2016 1.968.595

2017 2.017.318

2018 2.067.247

2019 2.118.411

2020 2.170.842 Sumber data: RPJMD Kota Depok 2011-2016

bahwa disamping dominasi penggunaan lahan yang semakin tinggi terhadap kawasan

terbangun, juga dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi mencapai 2,46%,

sehingga dalam konteks keamanan terhadap bencana kebakaran perlu antisipasi pencegahan

yang lebih kearah preventif ketimbang penanggulangan.

Ditinjau dari pola guna lahan Kota Depok, terjadi perubahan penggunaan dari lahan non

terbangun menjadi lahan terbangun selama kurun waktu tujuh tahun (2002-2009) meningkat

sebesar 22,03% atau sekitar 3,67% pertahun atau dari 6.055 Ha pada tahun 2002 menjadi

10.098,6 Ha pada tahun 2010, sehingga komposisi lahan pada tahun 2010 menjadi 52,23%

lahan terbangun dan 47,64% lahan non terbangun di dalamnya termasuk lahan untuk jalan

sebesar 2.009 Ha atau 10,03% dari total luas wilayah Kota Depok sebesar 20.029 Ha (sumber

data: Data Pokok Pembangunan Berbasis Peta Tematik Kota Depok 2010, halaman 28-29).

Rencana Strategik


Selanjutnya jika ditinjau dari intensitas pemanfaatan ruang yang diklasifikasikan dari tingkatan

sangat tinggi hingga rendah, satu kecamatan (Cinere) masuk kategori tinggi dan enam

kecamatan berada pada kategori tinggi, selebihnya sedang hingga rendah. Bila dikaitkan dengan

frekuensi kebakaran per kecamatan, maka nampak bahwa intensitas pemanfaatan ruang tinggi

dengan frekuensi kebakaran tidak secara signifikan berkorelasi, hal lain yang menyebabkan

adalah kesadaran akan keamanan penggunaan peralatan yang dapat memicu kebakaran dan

kondisi bangunan yang kurang memperhatikan persyaratan bahaya kebakaran menjadi pemicu

kejadian, kesulitan penganangan dalam mengatasi kejadian dipicu pula dari luas jalan yang

kurang menunjang percepatan waktu tanggap dan pemulihan kondisi. Secara rinci dapat di lihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Kejadian kebakaran tiap kecamatan.

No Nama

Kecamatan Frekuensi Kebakaran

(2009-2010)

Kelurahan dengan kebakaran terbanyak

dalam kecamatan

Intensintas pemanfaatan

ruanag

1 Tapos 17 Sukamaju Baru (4) Rendah

2 Pancoran Mas 16 Depok(1), Depok Jaya (7) Tinggi

3 Cimanggis 14 Harjamukti (4), Tugu (3) Tinggi

4 Sukmajaya 10 Baktijaya(3), Mekarjaya (3) Tinggi

5 Beji 8 Beji (3) Tinggi

6 Cipayung 7 Cipayung Jaya (3) Pondok Terong (2)

Rendah

7 Cilodong 7 Cilodong (3) Tinggi

8 Cinere 7 Cinere (6) Sangat tinggi

9 Bojong Sari 5 Pondok Petir (2) Sedang

10 Sawangan 3 - Sedang

11 Limo 1 - Tinggi

Sejalan dengan perkembangan kawasan bangunan dan jumlah penduduk, Kota diharapkan

mampu memberikan fungsi aman, tertib, lancar dan seimbang dalam menyediakan sarana dan

prasarana baik infrastruktur maupun sosial ekonomi. Kenyataannya daya dukung transportasi

hasil evaluasi kinerja jalan antara periode tahun 2006-2009 melalui perhitungan V/A, diperoleh

ruas jalan dengan nilai V/C rasio > 0,8 yang berarti pada beban puncak terjadi kemacetan dan

ketidak nyamanan penggunaan jalan, dalam empat tahun terakhir ke tahun 2009 telah terjadi

peningkatan jumlah ruas jalan mengalami kemacetan pada saat beban puncak, makna dalam

Rencana Strategik


kaitan bencana kebakaran adalah apabila kejadian terjadi saat beban puncak jalan, maka upaya

penanganan akan menjadi sangat beresiko.

Persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah penyebaran UPTD dan personil lapangan

serta peralatan yang sesuai dengan kebutuhan jaman, khususnya menantisipasi semakin

bertumbuhnya bangunan berlantai tinggi pada lokasi strategis maupun di wilayah pelosok.

Selanjutnya mengacu kepada pengertian bahwa Wilayah Manajemen kebakaran dibentuk oleh

pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas

wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan. Hal tersebut berpedoman

berdasarkan Kepmeneg PU no 11/KPTS/2000 (direvisi menjadi Permen PU no 20/PRT/M/2009)

ada beberapa hal yang menjadi batasan antara lain mengenai waktu tanggap (response time),

radius daerah layanan, jarak-jarak perlindungan dari lokasi sektor pemadam dan hal-hal lain

yang memberikan kontribusi terhadap wilayah jangkauan layanan. Hal hal tersebut adalah

menyangkut analisis risiko kebakaran yang meliputi kebutuhan sumber air dan klasifikasi risiko

bahaya kebakaran. Dari sini dapat dikatakan bahwa unsure utama yang penting dalam

perencanaan WMK adalah penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran. Jika

mengacu kepada uraian di atas, maka persoalan potensial yang perlu mendapat perhatian

dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran adalah tersedianya kecukupan sumberdaya air

sebagai faktor pendukung utama dalam penangan kejadian di lapang.

Perkembangan struktur kota juga diimbangi dengan pertambahan jalan dari dan menuju

pelosok bangunan dan sarana kota, semakin rendah kualitas jangkuan dan aksesisbilitas menuju

lokasi sasaran kejadian, maka semakin sulit pencapaian segera penanggulangan bencana yang

dikenal sebagai waktu tanggap. Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran adalah

total waktu dari saat menerima berita – pengiriman pasukan dan sarana pemadaman

kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan pemadaman

kebakaran. Waktu tanggap terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam

kebakaran (dispatch time), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar

sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman (lihat Kepmen PU

Rencana Strategik


no 11/KPTS/2000 sebagai referensi). Untuk kondisi di Indonesia, waktu tanggap tidak lebih dari

15 (lima belas) menit. Oleh karena itu persoalan penanganan kebakaran sangat berkaitan

dengan pelayanan yang dilakukan oleh sektor lainnya, semakin holistik dan sistimatik koordinasi

kerja lintas sektoral, maka semakin diharapkan pelayanan dasar sektor kebakaran dan bencana

dapat dilaksanakan dengan baik.

Kerangka kerja penangan bencana kebakaran dibagi berdasarkan satuan Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK) yakni, wilayah hunian yang memiliki kebutuhan air pemadam kebakaran

yang relatif homogen. Hal ini dapat diartikan bahwa daerah itu relatif homogen dilihat dari

ukuran bangunan, jenis bahan bangunan dan tingkat Angka Resiko Kebakarannya. Kondisi ideal

perencanaan WMK adalah bila setiap unit hunian dalam wilayah itu merupakan satuan “unit

terbakar (fire cell)” yang terpisah satu sama lain. Dengan cara demikian diperoleh Jumlah

Pasokan Air Kebakaran yang terdefinisi dengan baik. Sebagaimana yang terjadi pada kondisi

pemukiman di Indonesia pada umumnya dan, khususnya kota-kota besar, biasanya wilayah

permukiman belum tertata dengan baik akibat pertumbuhan yang cepat, terutama yang

dilakukan masyarakat secara swadaya, seperti misalnya suatu kawasan padat hunian dengan

permukiman rumah tinggal yang padat, berimpitan, dengan jarak pemisahan api (fire

separation) relatif dekat. Kondisi seperti tidak ideal seperti ini memerlukan pendekatan

(asumsi) khusus untuk penentuan Perkiraan Laju Kebutuhan Air Kebakaran dan penentuan

WMK. Untuk itu digunakan asumsi beberapa rumah tinggal di kawasan padat penduduk dapat

diperhitungan sebagai satu fire cell. Berdasarkan statistik, pada saat kebakaran kampung padat

penduduk, kendaraan pumper datang pada saat kebakaran misalnya mencapai 10 rumah, maka

jumlah 10 rumah itu dianggap sebagai satu fire cell, dengan ukuran (luas, dan volume), serta

jenis bahan bangunan, dan angka resiko kebakaran (ARK) sama. Untukm itu, persoalan

penanganan apabila terjadi bencana kebakaran menjadi semakin kompleks. Pentingnya

menyadarkan masyarakat pada hunian padat mengatasi gawat darurat apabila terjadi

kebakaran dapat menjadi salah satu jalan keluar yang bersifat preventif terhadap dampak yang

lebih luas.

Rencana Strategik


Penangan bencana kebakaran tidak terlepas dengan unsur penunjang lainnnya, antara lain

ketersedian air sebagai bahan baku utama mengatasi pemadaman. Selain faktor Pasokan Air

Kebakaran, penentuan WMK juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah. Kendala-kendala

yang disebabkan kondisi geografis seperti misalnya sungai, danau (situ), rel kereta api, jalan tol,

dan sebagainya menjadi penentu apakah satu permukiman dapat digabungkan dengan

permukiman lainnya ke dalam satu WMK.

Wilayah pemukiman penduduk di kota Depok dibelah dua oleh jalan Tol Jagorawi. Sebagian

kecil ada di timur jalan tol (5%). Sementara sisanya (95%) ada di sebelah barat jalan Tol

Jagorawi. Ketidak merataan penyebaran pemukiman penduduk juga menjadi salah satu hal

yang perlu dipertimbangkan dalam menempatkan satuan pemadam kebakaran kota, disamping

pertimbangan arah pengembangan pemukiman penduduk kota yang telah diuraikan di atas.

Kondisi jalan di Kota Depok berdasarkan data Dinas Bina Marga tahun 2009, panjang jalan

mencapai 503,24 km dengan rincian 14,31 km (2,8%) merupakan jalan negara, 19,16 km (3,8%)

jalan provinsi dan 467,77 km jalan kota (93,4%). Kondisi status jalan kota terdiri dari jalan

utama, jalan penghubung dan jalan lingkungan, di mana status jalan lingkungan mendominasi

panjang jalan di Kota Depok. Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran memiliki 10 unit kendaraan

besar untuk kapasitas jalan lebar enam meter (minimal jalan penghubung), hal ini akan

menyulitkan operasional penanggulangan bencana kebakaran jika terjadi pada wilayah

bangunan yang hanya memiliki lebar jalan empat meter ke bawah, oleh karena itu kebutuhan

kendaraan pemadam kebakaran ukuran kecil diperlukan untuk mengatasi penanganan pada

daerah tersebut. Disamping itu, tumbuh suburnya bangunan bertingkat lebih dari tiga lantai

juga sudah mulai bertebaran di Kota Depok, ada dua persoalan yang dihadapi pada kondisi

bangunan seperti ini, yakni, diperlukan kendaraan operasional yang dilengkapi tangga tinggi

dan kesiapan bangunan memenuhi persyaratan ijin bangunan dengan ketersediaan alat

pemadam kebakaran ukuran gedung, untuk itu perlu dilakukan koordinasi kerja antara dinas

terkait yang membawahi perijinan bangunan maupun lainnya dengan Dinas Pemadam

Kebakaran, dalam rangka melakukan tindakan preventif terhadap bahaya laten kebakaran.

Rencana Strategik


3.2 Telaahan Visi, Misi, Pemerintah Kota Depok

Langkah awal pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran kota Depok tidak terlepas dari

statuta Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok

Tahun 2011 – 2016 yang mengacu kepada arahan Rencana pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJP) Kota Depok Tahun 2006 – 2025 untuk pembangunan daerah tahap kedua.

Perumusan visi dan misi Kota Depok ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum

daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan

berlaku.

Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada

di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi

Pemerintah Kota Depok tahun 2011 – 2016 yng hendak dicapai dalam tahapan kedua

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah : Terwujudnya Kota Depok yang maju

dan sejahtera.

Misi

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi pembangunan Kota

Depok 2011 – 2016 dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Kota Depok yang maju dan

sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang professional, berbasis teknologi informasi;

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi local;

3. Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman;

4. Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius.

Memperhatikan Visi dan Misi Kota Depok, maka peran dan fungsi Dinas Pemadam kebakaran

menduduki posisi yang strategis dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam

melindungi dan mencegah terjadi bencana kebakaran yang dapat menimbulkan dampak

kerugian material dan non material yang besar. Makna maju dan sejahtera dalam ungkapan visi

Kota Depok di atas dalam konteks penugasan kerja bencana, berarti usaha preventif lebih

Rencana Strategik


penting daripada penanggulangan kejadian, dan ini dituangkan dalam misi Kota depok butir

satu yang menekankan pelayanan publik yang profesional dan perlu ditunjang dengan teknologi

tinggi. Misi kedua menunjukkan bahwa pencegahan bukan saja menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah, namun juga pelibatan masyarakat yang komprehensif dan sistemik melalui

berbagai kegiatan diseminasi dan sosialisasi terus menerus terhadap tanggap darurat bencana.

Sedangkan pelaksanaan misi ketiga dan keempat merupakan bentuk koordim\nasi lintas

sektoral di mana usaha pencegahan terhadap bencana kebakaran perlu melibatkan SKPD

lainnya karena terdapat bagian tugas pokok fungsi yang otoritasnya tidak dimiliki oleh Dinas

Pemadam Kebakaran.

Melihat capaian di masa datang, peran dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran ke depan tidak

lagi berperan untuk menanggulangi kejadian bencana dan kebakaran, melainkan berperan

memberikan rasa nyaman bagi keseluruhan kehidupan penduduk kota terhindar dari bencana.

Oleh karena itu keterpaduan program lintas sektoral menjadi salah satu kata kunci dalam

mewujudkan Kota Depok yang aman sejahtera bagi penduduknya, sesuai bunyi misi ke empat

kota Depok, yakni mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman. Dengan demikian

maka tuntutan misi Dinas Pemadam kebakaran ke depan dap[at digambarkan sebagai berikut;

TUNTUTAN MISI KEDEPAN

Rencana Strategik


Gmb 1.4 Tuntutan misi kedepan

3.3 Telaahan Renstra Kota

Memperhatikan Rencana Strategis Pembangunan Kota Depok 2011 – 2016, maka Issue-issue

strategis yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dapat dijelaskan

secara ringkas melalui tabel di bawah ini.

No ISSUE STRATEGIS PERMASALAHAN STRATEGIS

1 Pelayanan Publik Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan perijinan perlu ditingkatkan

Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan

Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan

2 Pendidikan Akses sebagian penduduk terhadap fasilitas pendidikan dan keterampilan yang masih rendah

Ketersediaan tenaga kerja terdidik, terampil dan siap pakai

3 Kependudukan Laju pertumbuhan penduduk dari migrasi penduduk yang cukup tinggi

4 Sarana dan Prasarana Perhubungan/Transportasi

Terdapat titik kemacetan dan kerusakan jalan yang menurunkan tingkat aksesibilitas jaringan jalan

Masih terbatasnya ruas jalan khususnya akses barat-timur Kota Depok

Masih terbatasnya akses ke sentra ekonomi unggulan

Perlu ditingkatkannya kinerja moda angkutan dan terminal

5 Pelayanan Sampah Meningkatnya cakupan layanan persampahan

Pemadaman kebakaran

INSTANSI PEMADAM

KEBAKARAN

Pencegahan kebakaran

Pembinaan masyarakat

Penyelamatan terhadap bencana lainnya (banjir,

gempa, longsor, jembatan / bangunan runtuh, angin ribut,

kerusuhan massa, genangn air dll)

Penanganan benda berbahaya

Saat ini

kedepan

IMPLIKASI

1. Re0rientasi

keberadaan IPK 2. Peningkatan

peran dan kinerja 3. Pembinaan SDM 4. Pembinaan

prasarana dan sarana

5. Peraturan

pendukung

Rencana Strategik


Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

6 Pelayanan Air Bersih Meningkatnya cakupan layanan air bersih

Meningkatnya kemandirian dalam penyediaan sarana air bersih

7 Penanganan Banjir Keberadaan titik banjir dan kinerja jaringan drainase

Berkurangnya daerah resapan air dan alih fungsi RTH menjadi kawasan terbangun

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Atas dasar issue strategis Kota Depok tersebut di atas, maka kinerja Dinas Pemadam Kebakaran

diarahkan untuk;

1. Meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai waktu tanggap yang lebih baik atau

menuju ke angka 15 menit sesuai standard nasional untuk penanganan kebakaran,

2. Meningkatkan capacity building masyarakat dalam memandirikan dan memperkuat

basis masyarakat untuk menangan lebih dini apabila terjadi bencana,

3. Mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang biasanya sejalan dengan pertumbuhan

rumh tinggal terhadap rawan bencana,

4. Mengsinkronisasikan pertumbuhan jalan dengan sarana prasana kedinasan dalam

rangka menciptakan kondisi aman bencana

5. Melakukan koordinasi bahaya kebakaran dan rawan bencana lainnnya dengan dinas

terkait, baik dalam hal sampah sebagai pemicu bencana dan lainnnya, serta kebutuhan

hidran berkaitan dengan penyediaan air minum kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Struktur penyebaran Permukiman penduduk terbelah oleh jalan tol, pada sisi timur jalan Tol

Jagorawi, pemukiman hanya mencakup 5% dari total pemukiman. Wilayah pertama adalah

wilayah Harjamukti (lihat peta 3.1 Peta Wilayah Timur Tol Jagorawi, dibatasi garis merah tebal)

yang dibatasi sungai kali Sunter di bagian timur dengan wilayah Gunung Putri-Bogor, Jalan Tol

outer ringroad JatiAsih. Akses menuju daerah ini dari kota Depok sangat terbatas, dan di

sebelah timur jalan tol Jagorawi itu menjadi terbatas, hanya melalui satu jalan kolektor yaitu

jalan Trans Yogi.

Rencana Strategik


Gmb 3.1 Peta Wilayah Harjamukti dan Leuwinanggung (Catatan Harjamukti -merah tebal, Leuwinanggung biru tebal)

Wilayah yang kedua adalah wilayah Leuwinanggung yang dibatasi sungai Cikeas. Wilayah ini

bahkan hanya dilayani oleh jalan lingkungan, sehingga pergerakan mobil kebakaran menuju

wilayah ini sangat terbatas. (lihat peta dengan garis biru tebal).

Kedua wilayah ini, Harjamukti dan Leuwinanggung didominasi oleh bangunan perumahan

dengan kepadatan sedang-rendah (lihat Peta 3.2 Kepadatan Bangunan –KDB – Kota Depok).

Karena letaknya yang dipisahkan jalan tol, sehingga akses ke kedua wilayah ini menjadi

terbatas, maka sebaiknya kedua wilayah ini berada dalam WMK tersendiri, terpisah dari WMK

di sebelah barat jalan tol. Pelayanan pemadaman dikoordinir dari sektor Cimanggis dengan

layanan utama berasal dari mutual aid dengan kabupaten Bogor (Wil WMK Gunung Putri

Bogor). Peranan Dinas Kebakaran Depok sektor Cimanggis untuk daerah ini dikonsentrasikan

pada Pencegahan dan Pembentukan Peran Serta Masyarakat.

Rencana Strategik


Gmb 3.2 Peta Kepadatan Bangunan KDB Kota Depok. (Catatan kuning-coklat KDB tinggi,kuning tua KDB sedang, kuning muda KDB rendah)

Permukiman penduduk terbesar terletak pada sisi barat jalan Tol Jagorawi (95%). wilayah

terbesar kota Depok yang berada di sebelah barat jalan Tol Jagorawi ini, terbagi oleh dua buah

sungai besar yaitu sungai Ciliwung dan sungai Sawangan. Dengan demikian sekurangnya

diperlukan 3 Wilayah Manajemen Kebakaran untuk wilayah kota Depok bagian barat jalan Tol

Jagorawi. Secara keseluruhan, depok didominasi oleh pemukiman dengan kepadatan bangunan

(KDB) mengengah/sedang. Wilayah Depok bagian utara seperti daerah Gandul, Sawangan dan

Cimanggis . Sementara Depok bagian selatan seperti Sawangan selatan, Bojongsari Selatan,

Permukiman ini tumbuh, berkembang secara alami oleh masyarakat, dan belum ada

pengaturan oleh pemerintah, jalan lingkungan yang tidak tertata atau terpola (lihat foto udara

dilingkari hitam). Untuk daerah permukiman yang merupakan daerah pengembangan, maka

wilayah itu mempunyai pola aksesibilitas jalan raya yang lebih tertata (lihat foto udara dilingkari

biru).

Hal lain yang perlu dikaji adalah Wilayah Perdagangan (Komersial) Margonda Strip, satu kendala

geografis lagi adalah jalan kereta api yang membelah kota Depok dari utara ke selatan. Jalan

kereta api ini membentuk satu wilayah manajemen kebakaran yang berbentuk pita (strip) .

Rencana Strategik


Wilayah ini berada di sepanjang jalan Margonda-Citayam. Wilayah ini dibatasi sungai Ciliwung

(di timur) dan rel kereta api (di barat). Wilayah ini diatur menjadi satu WMK, meskipun jenis

hunian di wilayah ini sangatlah bervariasi dari ukuran maupun resiko kebakaran. Beberapa

bangunan besar ada di daerah ini, diantaranya Pasar Kemiri Muka, Pusat Perbenjaan Goro,

Depok Plaza, Pusat perbelanjaan Ramayana, ITC Depok, Hero, Borobudur, beberapa hotel,

Universitas Indonesia, Rumah sakit Hermina, RS Harapan Depok, disamping pertokoan-

pertokoan disepanjang jalan Margonda. Wilayah ini merupakan permukiman padat, sehingga

Pasokan Air memerlukan asumsi-asumsi tersendiri, selain juga bangunan-bangunan besar yang

ada di Margonda strip ini.

Wilayah Industri Pengolahan merupakan bagian lainnnya dari Kota Depok mempunyai

beberapa wilayah yang berkembang sebagai wilayah industri pengolahan, seperti misalnya di

Jatijajar, Cimanggis, dan beberapa di Sawangan. Karena wilayah-wilayah ini ada dan sudah

berkembang sebelum RTRW kota Depok tersusun, maka kondisi ini menimbulkan kesulitan

tersendiri bagi Dinas Pemadam Kebakaran Depok. Wilayah ini didominasi oleh bangunan besar

(luas dan volume tinggi) yang digunakan sebagai plant pengolahan, manufaktur, dan juga

sebagai bangunan gudang penyimpanan dengan timbunan material tinggi. Strategi yang tepat

DPK dan kesiagaan tinggi manajemen pabrik menjadi dasar bagi perlindungan kebakaran di

kawasan ini.

Rencana Strategik


Gmb 3.3 Peta Wilayah dengan pemukiman padat di sekitar Margonda Strip. Padat tidak tertata (lingkaran hitam) dan permukiman tertata Pesona Depok (lingk biru)

Proteksi Kawasan Khusus, di Kota Depok terdapat Kawasan-kawasan khusus seperti

pemerintahan, pasar, rumah sakit, militer dan sebagainya perlu menjadi perhatian dalam hal

penempatan pos dan pasokan air. Kawasan militer biasanya lebih tertutup, sehingga tidak

banyak dibahas. Kawasan pemerintahan utama kota Depok berpusat di kawan pusat di Jalan

Margonda. Perlindungan kebakaran menjadi satu bagian dari proteksi kebakaran di seluruh

kawasan bisnis Raya Margonda. Bangunan/Kawasan khusus lainnya yang perlu diperhatikan

adalah bangunan pasar, khususnya pasar tradisional, yang melibatkan kegiatan ekonomi banyak

orang khususnya dari masyarakat bawah. Beberapa bangunan pasar yang didapatkan datanya

dari Depok Dalam Angka 2009 diantaranya dapat dilihat secara rinci dalam tabel 3.3. di bawah

ini. Pasar Tugu mempunyai kerawanan yang tinggi karena mempunyai kepadatan penghunian

yang paling tinggi (6m2/pedagang). Selain kepadatan perlu juga diperhatikan jumlah PKL. Dari

jumlah PKL Pasar Cisalak (620) dan Pasar Kemiri Muka (620) mencerminkan kerawanan yang

Rencana Strategik


tinggi karena dapat menjadi hambatan akses ke bangunan pasar. Sementara Pasar Kemiri Muka

mempunyai luasan yang paling besar dengan kepadatan terendah.

Gmb 3.4 Peta wilayah kawasan industri di kota Depok Catatan : Konsentrasi wilayah industri terdapat di Raya Bogor Cimanggis, dan Sawangan

Tabel 3.3 Daftar Bangunan Pasar dan Luasannya

No Nama Pasar Bangunan Luasan Jml pedagang* m2/pedagang*

Los Kios PKL

1 Cisalak 570 465 620 18 635 1 655 11

2 Agung Depok 2 Timur 300 840 - 10 480 1 140 9

3 Musi 168 338 55 10 000 561 18

4 Kemiri Muka 157 - 620 26 000 777 33 5 Tugu 145 168 - 1 890 313 6

6 Reni Jaya 71 26 42 139

7 Sukatani 41 216 - 2 892 257 11 Sumber Depok Dalam Angka 2009, * dihitung satu los/kios/pkl satu pedagang

Oleh karena itu pertimbangan untuk perencanaan proteksi kebakaran bangunan bernilai

strategis-ekonomi,perlu dipikirkan keamanannya melalui pembentukan pos mobil kebakaran

yang dapat ditempatkan (urutan prioritas) di dekat pasar. Atau dengan urutan prioritas Tugu,

Pasar Cisalak, Pasar Kemiri Muka, Pasar Agung,Pasar Sukatani, , dan Pasar Musi.

Rencana Strategik


3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Basis penentuan jumlah dan lokasi pos pemadam

Daerah-daerah strategis bernilai ekonomis tinggi di kota depok khususnya bangunan industri

pengolahan terdapat di antaranya di kecamatan Cimanggis dan kecamatan Tapos. Wilayah

industri di kecamatan Tapos ini terdapat pada jalan Raya Bogor antara Jatijajar dan Cilangkap.

Demikian pula adanya kawasan terbangun untuk daerah industri pengolahan yang ada di

wilayah kecamatan Cimanggis terdapat daerah industri dekat dengan jalan Tol Jagorawi dan

Jalan Puri Tunggal. Proteksi eksisting diberikan oleh UPT Cimanggis (utama) dari Mako Kota

Kembang. Catatan untuk Mako Kota Kembang, akses langsung ke daerah Cimanggis terhambat

oleh lebar jalan yang tidak mencukupi. Hal ini akan menyebabkan waktu kedatangan mobil

pemadam dari Mako akan lebih lambat.

Dengan mengacu RTRW 2010, dimana Cimanggis strip ini akan dikembangkan menjadi wilayah

utama industri, maka diantisipasi penambahan pos kebakaran di daerah ini. Selain itu, UPT

wilayah ini juga harus mencakup wilayah Tapos yang memiliki pertimbangan tertentu untuk

penempatan pos Pemadam Kebakaran. Sebagai usulan, pos tambahan (prioritas) utama,

dengan dua mobil pumper, ditempatkan di sepanjang Jalan Raya Bogor. Dan pos kedua

(additional), dengan satu mobil pumper, dibangun di wilayah VVIP Tapos. Kedua pos tambahan

ini dapat diintegrasikan menjadi bagian dari UPT Cimanggis.

Daerah strategis ekonomi tinggi lainnya adalah Margonda Strip (lihat peta 3.3) sebuah kawasan

perdagangan perhotelan yang padat di sepanjang jalan Margonda. Daerah ini mempunyai

keterbatasan terkendala secara geografis untuk memperoleh layanan pos pemadam kebakaran.

Wilayah ini dibatasi oleh jalur kereta api di sebelah barat dan sungai ciliwung di sebelah kiri.

Dengan kendala geografis tersebut maka akses menuju derah ini menjadi terbatas, sementara

nilai strategis ekonomis daerah ini tinggi. Di daerah Margonda strip ini terdapat bangunan UI,

Pasar kemiri muka, pusat pertkoan dan hotel, serta kantor walikota Depok. Bulatan merah pada

gambar di bawah ini, menunjukkan usulan lokasi pos pemadam kebakaran. Untuk Margonda

Rencana Strategik


strip ini diusulkan dilayani oleh dua buah pos pemadam dengan lokasi pos disekitarjalan

margonda sekitar pasar kemiri muka. Satu pos lagi terletak di pertemuan jl. Margonda dan jl.

Citayam. Pos ini selain membantu Margonda strip juga mengcover daerah Pancoran Mas, dan

Sukmajaya. Penempatan Pos kebakaran di BojongSari dipilih di jalan arteri Cinangka untuk

memudahkan pergerakan dan menggurangi travel time kendaraan pemadam menuju lokasi

kebakaran di kecamatan BojongSari dan Sawangan. Demikian pula penempatan Pos di Cipayung

dipilih di jalan Raya Keadilan untuk mengcover daerah-daerah pasir putih,cipayung, dan

sawangan (lihat gmb.5).

Gmb 3.5. Peta usulan Lokasi Pos di kota Depok. Merah eksisting pos, hijau diusulkan , kuning Pos PK milik UI sebagai bantuan

3.5.2. Basis penentuan jumlah dan kualifikasi mobil unit

Pada setiap pos pemadam, idealnya tersedia 2 (dua) mobil unit dengan dilayani oleh 6 (enam)

orang personil per mobil unit. Kebutuhan mobil unit sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.4 di

bawah ini adalah 17 unit. Saat ini sudah tersedia 10 (sepuluh) unit terdiri atas : Kapasitas 5000

liter : 2 unit, kapasitas 4000 liter : 4 unit dan kapasitas 3000 liter : 4 unit. Untuk kebutuhan 10

Rencana Strategik


tahun kedepan diperlukan minimal 7 (tujuh) mobil unit minimum guna menjangkau layanan

waktu tanggap (response time) 15 menit.

3.5.3. Basis penentuan jumlah dan kualifikasi SDM

Salah satu indikator utama dalam penentuan jumlah personil adalah kebutuhan jumlah mobil

pemadam, karena ada dasar kebutuhan jumlah personil yang menangani mobil pemadam

tersebut. Dalam Permen no 20/M/2008 setiap unit mobil pemadam dilayani oleh 6 (enam)

orang personil. Saat ini baru 3 (tiga) personil yang dialokasikan melayani 1 (satu) mobil unit,

kecuali di Mako dilayani oleh 4 (empat) orang. Dengan demikian apabila digunakan jumlah ini,

dan dengan proyeksi ada 4 (empat) pos pemadam atau lebih tepat sector pemadam, dengan

kebutuhan mobil pemadam sebagaimana tercantum pada Tabel 5.3, maka jumlah pesonil yang

dibutuhkan seluruhnya adalah 132 orang. Dengan jumlah personil yang ada pada saat ini

berjumlah 46 orang, maka kebutuhan personil atau kekurangannya adalah 86 orang. (Lihat

Tabel 5.5).

Standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran, sesuai dengan Permendagri no 16/2009

terdiri atas :

a. Pemadam 1, Pemadam 2, dan Pemadam 3

b. Inspektur Muda Kebakaran

c. Inspektur Madya Kebakaran

d. Inspektur Utama Kebakaran

e. Penyuluh Muda Kebakaran

f. Penyuluh Madya Kebakaran

g. Investigator Muda Kebakaran

h. Investigator Madya Kebakaran

i. Instruktur Muda Kebakaran

j. Instruktur Madya Kebakaran

k. Operator Mobil kebakaran

l. Montir Mobil Kebakaran

m. Caraka Mobil Kebakaran

Rencana Strategik


n. Operator Komunikasi Kebakaran

Perlu inventarisasi mengenai kualifikasi jenis jabatan dan jumlah yang ada pada saat ini di Dinas

Kebakaran Kota Depok dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM kedepan. Proyeksi

mengenai hal tersebut melalui perhitungan matematis dengan memperhatikan cakupan

wilayah, maka besarnya kebutuhan realistis SDM dapat digambarkan sebagaimana

dicantumkan pada Tabel 3.5, sehingga pada akhirnya defisit personil adalah besarnya

Kekurangan personil di mana besaran kebutuhan dikurangi tenaga personil yang ada saat ini

atau dengan kata lain 258 personil – 50 personil = 208 personil

Tabel 3.4 Kebutuhan realistis personil berbasis jumlah mobil unit

No Lokasi / Kecamatan

Rencana kebutuhan personil basis jml mobil unit Yang ada saat ini Jml unit Jml org Jml shift Total org

1 Cimanggis 2 6 2 24 16 2 Cinere 2 6 2 24 14 3 Bojongsari 2 6 2 24 4 Cipayung 2 6 2 24 5 Beji 2 6 2 24 6 Cilangkap 2 6 2 24 7 Sawangan 2 6 2 24

Total 14 unit 168 org 30 org

6 MAKO / Dinas 4 mobil pompa 6 2 48 18

1 mobil tangga 6 2 12

1 mobil rescue 6 2 12

1 mobil komando 2 2 4

1 mbl submersible 2 2 4

1 mobil ambulans 5 2 10 2

Total 9 unit 90 20

Total seluruhnya 23 unit 258 50 Sumber : Permen PU No 20/PRT/M/2009 dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok

3.5.4. Kebutuhan Pasokan Air untuk Pemadaman

Perencanaan dan penanggulangan kebakaran secara menyeluruh diawali dengan penentuan

kebutuhan pasokan air untuk wilayah Kota Depok. Untuk itu wilayah Kota Depok perlu dibagi-

bagi dalam daerah-daerah kewenangan penanggulangan kebakaran yang disebut sebagai area

Rencana Strategik


manajemen kebakaran (fire management area, WMK) yang sesuai dengan ketentuan dalam

Kepmeneg PU no 11/KPTS/2000 yang kini direvisi menjadi Permen PU no 28/M/2009. WMK

dibentuk berdasarkan kelompok hunian yang memiliki kebutuhan proteksi kebakaran yang

sama dalam batas-batas wilayah yang dibuat alami maupun ditentukan oleh manusia.

Selanjutnya sistem notifikasi atau pemberitahuan akan adanya kebakaran dapat dibuat atau

ditetapkan lewat sistem komunikasi emergency di tiap WMK. Perkiraan pasokan air yang

dibutuhkan ditentukan di masing-masing WMK berdasarkan karakteristik tipikal seperti

kepadatan bangunan, jumlah penduduk, jenis dan jumlah bangunan yang ada dalam rangka

memperoleh kapasitas air yang dibutuhkan dan laju layanan maksimum. Setelah batas WMK

ditetapkan, maka selanjutnya ditentukan kebutuhan pasokan air untuk jenis bangunan yang

dilindungi, dengan bangunan terbesar diambil sebagai basis perhitungan. Salah satu metoda

sederhana adalah mengacu ke NFPA 1231 yang diadopsi oleh Kepmeneg PU no 11/KPTS/2000.

Pasokan air total yang dihitung dengan metoda NFPA 1231 memberikan suatu estimasi berapa

banyak air yang dibutuhkan untuk pemadaman kebakaran dalam bangunan yang disurvey jika

bangunan tersebut terbakar seluruhnya. Semakin besar bangunan semakin banyak air yang

dibutuhkan.

Berdasarkan standar NFPA 1231 kebutuhan aliran air minimum untuk pemadaman kebakaran

adalah sebagaimana tertera pada Tabel 3.4 berikut. Kerapkali kapasitas sebagaimana tertera

pada Tabel 3.4 tersebut kurang memadai. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman banyak

bangunan dan kondisi yang berpotensi kebutuhan yang melebihi 1000 galon /menit atau 4000

liter /menit. Namun peralatan yang dimiliki Dinas Kebakaran belum semuanya memungkinkan

untuk itu. Jika suatu bahaya paparan menimbulkan permasalahan khusus misalnya

penyimpanan cairan atau gas flamabel, adanya bahaya eksplosi) dapat diprkirakan diperlukan

pasokan air tambahan untuk memproteksi bahaya paparan tersebut yang ditambahkan sebagai

ekstra gpm terhadap laju layanan yang sebelumnya telah ditentukan. Kebutuhan pasokan air

total dan laju layanan di atas didasarkan pada jumlah air maksimum yang diperlukan untuk

mengendalikan banguan yang seluruhnya terbakar. Keberhasilan pemadaman tergantung pada

penggunaan air tersebut secara tepat dalam proses pemadaman api yang berkembang cepat.

Rencana Strategik


Jika upaya pemadaman oleh mobil pemadam awal berlangsung sukses, api dapat dikendalikan

cepat, dan penyebaran api ke bangunan lain dapat dihindari. Rumus yang umum dipakai untuk

menentukan laju aplikasi pasokan air (application rate) adalah :

(Panjang x lebar x tinggi ) : 100 = gpm

Perhitungan pasokan air total, laju layanan, dan laju penerapan didasarkan pada volume total

bangunan. Terkait dengan laju penerapan maksimum yang dibutuhkan untuk serangan awal

yang efektif, ditentukan dari ruang terbuka terbesar dari bangunan tersebut, bukan seluruh

bangunan untuk tujuan pra kebakaran.

Tabel 3.5

Kebutuhan air minimum untuk pemadaman kebakaran Tipe hunian Kebutuhan air minimum

Bangunan tunggal tanpa bahaya paparan 2000 galon (8000 liter)

Bangunan tunggal dengan bahaya paparan 3000 galon (12000 liter)

Bangunan jamak – titik air tunggal tanpa bahaya paparan

3000 galon (12000 liter)

Bangunan jamak – titik air tunggal dengan bahaya paparan

3000 galon (12000 liter)

Tabel 3.6 Laju layanan berdasarkan pasokan air total (NFPA 1231)

Pasokan air total yang dibutuhkan Laju layanan yg dibutuhkan

Sampai 2500 galon (10.000 liter) 250 galon / menit (1000 liter/ menit)

2500 – 10.000 galon (10.000 – 40.000 liter) 500 galon /menit ( 2000 liter/menit)

10.000 – 20.000 galon ( 40.000 – 80.000 liter) 750 galon / menit (3000 liter / menit)

20.000 galon atau lebih (80.000 liter atau lebih) 1000 galon / menit (4000 liter / menit)

3.5.5. Sumber Air untuk Pemadaman dan proyeksi kedepan

Saat ini di wilayah Kota Depok terdapat 157 titik hidran kota dan 1 (satu) terminal tandon air di

Situ Lio, Kecamatan Pancoran Mas. Perlu diketahui di wilayah kota Depok terdapat 24 situ yang

digunakan sebagai sumber air untuk pemadaman kebakaran. Disamping itu terdapat sungai-

Rencana Strategik


sungai, yang meskipun sulit dijangkau namun dapat digunakan, serta kolam air. Direncanakan

pada tahun 2011 akan dikembangkan 3 (tiga) terminal air lagi yakni di Cipayung, Mampang dan

Cilodong.

3.5.6. Delivery pasokan air pemadam kebakaran.

Berdasarkan data sumber air yang dapat digunakan untuk layanan pemadam kebakaran, dari

sumber PDAM, DPK, maupun dari data RTRW Kota Depok 2010, tersedia beberapa sumber air

yang potensial, dimana cadangan airnya dapat dimanfaatkan untuk layanan Dinas Pemadam

Kebakaran. Kendala utama adalah akses menujusumber air yang relative sempit dan kelas jalan

yang tidak sesuai untuk tonase mobil pumper/tangker. Selain itu juga perlu dibangun (belum

tersedia) lapisan perkerasan di dekat sumber tempat mobil DPK berhenti dan mengambil air.

Selanjutnya diperlukan juga bangunanair, untuk sumur intake untuk memasukkan selang guna

pengambilan air dari setu/sungai yang pada saat ini masih belum dibangun/ditetapkan.

Sumber air, kondisi lingkungan sekitar sumber, dan akses ke sumber, investasi, pemeliharaan,

dan sebagainya merupakan pertimbangan-pertimbangan dalam memilih sumber pasokan dan

metode memperoleh pasokan air.

Setu

Setu yang airnya digolongkan potensial sebagai sumber air pemadam kebakaran adalah setu

yang memiliki cadangan air yang tidak kering sepanjang tahun, khususnya pada muslim

kemarau. Beberapa setu semacam ini diantaranya Setu Rawa Besar- kel. Depok Jaya Kec.

Pancoran Mas, Setu Pengasinan – kel. Pasir Putih Kec. Sawangan. Untuk dapat memanfaatkan

setu, dapat digunakan beberapa cara:

a. Pengambilan langsung. Mobil Pemadam (pumper maupun tangker) mendekati setu pada

landasan perkerasan yang disediakan. Keuntungan system ini diperlukan investasi paling

rendah dan pemeliharaan paling murah. Kerugiannya: kebanyakan jalan akses ke tepi setu

pada umumnya sempit. Selain itu, pompa yang dioperasikan untuk menyedot air (dengan

priming) yang ada di mobil cenderung tidak dipakai , terabaikan dan rusak. Demikian pula

dengan selang isap terbuat dari karet berdiameter 6 inci yang disediakan, jarang dipakai.

Rencana Strategik


b. Pembuatan Pompa dan Jaringan Pipa hidran air baku DPK. Tekanan air dalam pipa tinggi

(> 6 bar) untuk dapat mendorong valve inlet yang terdapat tangki mobil pumper maupun

tangker. Metode ini mensyaratkan pompa yang berukuran besar (flow maupun tekanan)

yang relative mahal harganya. Pompa diharuskan bekerja kontinyu sepanjang pengisian

tangki mobil (4-10 menit). Untuk Pompa dengan sumber listrik, tidak akan ada masalah

untuk on off dalam tempo 6-12 menit, tetapi bila digunakan pengerak disel, mematikan dan

menghidupkan mesin diesel menjadi masalah serius.

c. Pembuatan Pompa dan Reservoir Tangki Gravitasi dilengkapi jaringan pipa hidran air baku

DPK. Jaringan pipa pasokan air pemadam yang mengunakan air setu yang ditamung dalam

tangki gravitas dapat menjadi sarana yang dapat dipertimbangkan. Keuntungannya,

jaringan pipa bertekanan rendah (sedang) antara 3-5 bar. Pompa tidak beroperasi menerus.

Kerugian, diperlukan mobil DPK yang mempunyai pompa isap yang andal, pompa priming

hingga selang isap. Biasanya fasilitas isap dengan priming serta selang isap jarang sekali

digunakan. Pada umumnya petugas pemadam lebih banyak menggunakan portable pump

atau floating pump untuk memperoleh air dari sumber langsung.

Berdasarkan kondisi di atas, maka perlu adanya upaya pengembangan jaringan pipa air

pemadam kebakaran Situ Rawa Besar. Hal ini pada dasarnya upaya untuk memanfaat seluruh

potensi yang ada terhadap kebutuhan pasokan air yang semakin berkembang sesuai dengan

perkembangan kota. Secara umum peta wilayah pengembangan yang dapat diusulkan di masa

depan dapat diilustrasikan berdasarkan gambar di bawah ini.

Rencana Strategik


Gmb 3.5 Usulan Pengembangan jaringan pipa air pemadam kebakaran Situ Rawa Besar

Melayani kawasan bisnis Margonda dan Perumahan padat penduduk Depok Jaya

Jaringan PDAM dan Tandon Air.

Pembuatan tendon air dapat merupakan solusi yang murah, khususnya bila terdapat cukup

lahan di tepi jalan di sepanjang jalur pipa pasokan air bersih PDAM (berdiameter > 4 inci).

Jaringan ini dipilih karena menjangkau ke perumahan-perumahan, maupun bangunan lainnya.

Tandon air yang dibuat sekurangnya berukuran 12 m3 (3 tangki mobil pumper @ 4 m3). Peta di

bawah ini memperlihatkan jaringan pipa eksisting dari PDAM Tirta Kahuripan. Terlihat bahwa

jalur pasokan air bersih PDAM ini hampoir pada semua jalan arteri diantaranya jalan Raya

Cinangka, Raya Cinere, Jl. Keadilan, Citayam-Margonda, Jl. Raya Sawangan, Jl. Dewi Sartika, dan

juga Raya Bogor-Cimanggis.

Rencana Strategik


Gmb 3.6 Peta jaringan pipa eksisting PDAM Kota Depok

Sumber : Masterplan Jaringan Air Bersih Kota Depok, Lap Akhir PT Lemtek Konsultan Indonesia

Waduk dan Saluran air baku/irigasi.

Berdasarkan laporan Master Plan Jaringan Air Bersih Kota Depok, salah satu alternatif untuk

memperoleh air baku adalah pembangunan waduk penampungan. Waduk ini terutama

diusulkan dibangun pada DAS Sungai Angke dan Sungai Pesanggrahan. Dinas Pemadam

Kebakaran, dalam hal ini dapat menjadi bagian dari pengguna dari pembangunan waduk

tersebut. Penggunaan saluran tertutup berupa jaringan pipa air baku secara bersama gabungan

antara PDAM dan DPK serta jaringan cabangnya dapat menjadi pertimbangan sumber pasokan

yang handal dan murah.

Rencana Strategik


Tabel 3.7 Plus-Minus waduk/bendung sebagai sumber air pemadam kebakaran.

Faktor positif Integrated. Pembangunan waduk dapat dimanfaatkan bersama, baik oleh PDAM maupun oleh DPK. Demikian pula dengan rencana pemipaan air baku dimana pada titik-titik tertentu dapat dilengkapi dengan tap hidran khusus untuk mobil tangker/pumper DPK.

Cost effective. Pemanfaatan bersama secara otomatis meninggkatkan nilai kegunaan prasarana waduk beserta jaringan pemipaan sehingga dari sisi biaya akan lebih efektif.

Reliable. Sumber air baku berupa waduk akan lebih reliable khususnya pada musim kering, karena sungai Angke dan Sungai Pesanggrahan telah melalui survey kecukupan debit.

Low Maintenance Cost. Sistem penyediaan air secara passive (bendung dan jaringan pipa) membutuhkan biaya pemeliharaan yang relative rendah nbila dibandingkan dengan system aktif (jaringan pipa dan pompa).

Faktor negatif Coverage. Wilayah Timur kota Depok (Cimanggis, Cilangkap dan Tapos) belum dapat menikmati pasokan waduk ini karena letaknya ada di tengah dan barat wilayah Depok. Perlu usaha lain untuk mencukupkan kebutuhan air wilayah Timur yang relatif tinggi (industri).

Timelineness. Waktu pembangunan waduk yang relatif lama. Demikian pula dengan jaringan pipa air baku ataupun saluran irigasi terbuka.

High Initial Cost. Hambatan utama realisasi rencana pembangunan bendung dan waduk adalah pada faktor biaya yang relative tinggi. Skema pembiayaan termasuk adanya block grant dari pemerintah pusat atau pinjaman lunak dari swasta/negara lain perlu digali dan diusahakan.

Gambar.3.7. Lokasi Pengembangan Waduk di sepanjang sungai Angke dan sungan Pesanggrahan

Rencana Strategik


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi

“ MENUJU KOTA DEPOK YANG AMAN DARI KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA “

Melalui Visi tersebut, diharapkan kondisi keamanan terhadap ancaman bahaya kebakaran dan

bencana lainnya di Kota Depok dapat ditanggulangi secara maksimal sehingga pada akhirnya

masyarakat Kota Depok merasa aman dan terlindung dari bahaya kebakaran dan bencana

lainnya.

Misi

Sebagai penjabaran Visi Dinas Pemadam Kebakaran yang merupakan turunan dari Visi Kota

Depok, maka disusun misi pembangunan Dinas Pemadam kebakaran Kota Depok 2011 – 2016

dengan rincian sebagai berikut;

1. Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat secara profesional dalam

mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya

2. Meningkatkan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan, penangulangan dan

pengendalian kebakaran dan bencana lainnya sesuai dengan standard pelayanan minimal.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan disusun dalam rangka pengendalian dan evaluasi misi yang telah disusun. Sementara

tujuan adalah langkah untuk mewujudkan misi yang hendak dicapai melalui berbagai sasaran

yang merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang akan dijalankan. Berikut ini beberapa tujuan

dan sasaran setiap misi pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok periode tahun

2011 – 2016.

Rencana Strategik


Misi pertama : Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat secara profesional

dalam mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya

Tujuan misi pertama adalah:

1.1. Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan terjadinya bahaya kebakaran dan

bencana lainnya.

1.2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggunglangan bencana kebakaran dan

bencana lainnnya

Sasaran misi pertama adalah ;

Tujuan pertama: Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan terjadinya bahaya


Sasaran tujuan pertama adalah :

1.1.1. Peningkatan sarana operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau

keseluruh lapisan publik.

1.1.2. Peningkatan prasarana operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau


Tujuan kedua : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggunglangan bencana

kebakaran dan bencana lainnnya

Sasaran tujuan kedua adalah :

1.2.1. Penerapan sistim proteksi bencana kebakaran gedung dan bencana lainnya

1.2.2. Penerapan sistim ketahanan bencana di lingkungan padat huni

1.2.3. Meningkatkan kegiatan diseminasi dan sosialisasi pencegahan, penanggulangan

dan pengendalian bencana.

Rencana Strategik


Misi kedua :Meningkatkan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan,

penangulangan dan pengendalian kebakaran dan bencana lainnya sesuai

dengan standard pelayanan minimal.

Tujuan misi kedua adalah:

2.1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kota

Depok

2.2. Penguatan sistim pelaporan, data based, perencanaan dan produk hukum kedinasan

untuk memperkuat operasional kerja

Sasaran misi kedua adalah ;

Tujuan pertama: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas Pemadam

Kebakaran Kota Depok.


2.1.1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur

2.1.2. Peningkatan standard kualitas sumberdaya manusia pemadam kebakaran

Tujuan kedua : Penguatan sistim pelaporan, data based, perencanaan dan produk hukum

kedinasan untuk memperkuat operasional kerja


2.2.1. Peningkatan sistim pelaporan dan kinerja keuangan.

2.2.2. Peningkatan kualitas data based dan perencanaan.

2.2.3. Penataan dan peningkatan produk hukum bencana.

2.2.4. Peningkatan kerjasama antar daerah.

Rencana Strategik


Misi pertama : Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat secara profesional dalam mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya

Tujuan Sasaran Indikator sasaran Target 2016

1.1. Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya

1.1.1. Peningkatan sarana dan parasarana operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau keseluruh lapisan publik.

1. MWK 2. Jumlah peralatan dan

utilitas

7 MWK 140 Kend.PK


Jumlah personil terlatih 40 kuliafikasi 40 gedung tinggi 80 samapta

1.2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggung-langan bencana kebakaran dan bencana lainnnya


Terbentuknya satlakar 11 kecamatan


Terbentuknya sistim ketahanan kebakaran lingkungan padat huni

7 satuan relawan kebakaran

1.2.3. Meningkatkan kegiatan diseminasi dan sosialisasi pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bencana.

Terfasilitasi mitigasi bencana

11 kecamatan

Rencana Strategik


Misi kedua : Meningkatkan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan, penangulangan dan pengendalian kebakaran dan

bencana lainnya sesuai dengan standard pelayanan minimal.

Tujuan Sasaran Indikator sasaran Target 2016

2.1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur

2.1.1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya barang dan jasa administrasi kantor

Terpenuhi ATK, utiliti, brg lain, jasa pemeliharaan

2.1.2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

Terpelihara sarana dan prasarana aparatur

2 unit kend.PKdan barang lain.

2.2. Penguatan sistim pelaporan, data based, perencanaan dan produk hukum kedinasan untuk memperkuat operasional kerja

2.2.1. Peningkatan sistim pelaporan dan kinerja keuangan

Tersedianya dokumen pelaporan keuangan

Terlaksana dokumen Laporan keuangan

2.2.2. Peningkatan kualitas data based dan perencanaan

Tersimpanya data dan informasi serta dokumen perencanaan

1. Terlaksana forum OPD

2. Dokumen Perencanaan


Terbitnya Peraturan tehnis Terlaksana 1. Naskah akademis 2. Draft Raperda

2.2.4. Peningkatan kerjasama antar daerah Terselengaranya Kesepakatan kerjasama antar daerah

100 anggota mengikuti Gladi Operasi

Rencana Strategik


4.3 Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dikembangkan di atas, maka langkah Strategi dan

Kebijakan yang diambil sebagai arah pengembangan wilayah Kota Depok ke depan dengan

berbagai aspeknya, baik fisik maupun non fisik maka sebagai acuan utama adalah sebagai

berikut;

Setiap misi yang akan diemban Dinas Pemadam Kebakaran dijabarkan melalui tujuan dan

sasaran, oleh karena itu agar tujuan-sasaran dapat dicapai maka disusun Strategi dan arah

kebijakan yang dapat dikembangkan. Gambaran secara rinci strategi dan kebijakan yang

dikembangkan dapat di jelaskan pada matriks sebagai berikut;

Rencana Strategik


Misi pertama : Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat secara profesional dalam mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1.1. Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya

1.1.1. Peningkatan sarana dan parasarana operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau keseluruh lapisan publik.

Memperkuat dan melengkapi kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini untuk menunjang upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelesaian bencana

Adapun kebijakan yang diambil adalah menyusun serangkaian program kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran secara sistemik dan holistik


Meningkatkan kompetensi personil melalui pendidikan dan pelatihan terpadu sesuai kebutuhan perkembangan teknologi

Adapun kebijakan yang diambil adalah melatih dan mendidik personil yang ada dan baru ke jenjang prasyarat sesuai kemen PU tentang standard personil

1.2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggung-langan bencana kebakaran dan bencana lainnnya


Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pencegahan bencana melalui kelembagaan satuan relawan pelaksana.

Adapun kebijakan yang diambl adalah membentuk satlakar di 44 titik pada hunit dengan membekali keterampilan dan keahlian khusus


Membangun sistim ketahanan bencana pada lingkungan lingkungan padat huni

Adapun kebijakan yang diambil adalah membentuk sistim ketahanan kebakaran pada wilayah padat huni

1.2.3. Meningkatkan kegiatan diseminasi dan sosialisasi pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bencana.

Melakukan penyuluhan secara konsisten dan berkelanjutan dengan masyarakat potensial, baik satuan pemukiman, swasta maupun pemerintah dan masyarakat umum lainnya

Adapun kebijakan yang diambil adalah melaksanakan program penyuluhan/mitigasi bencana kepada warga kota diberbagai lapisan

Rencana Strategik


Misi kedua : Meningkatkan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan, penangulangan dan pengendalian kebakaran dan bencana lainnya sesuai dengan standard pelayanan minimal.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

2.1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur

2.1.1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Memelihara dan menjaga ketersediaan dan kemampuan pelayanan administrasi secara konsisten sesuai standard pelayan minimal

Adapun kebijakan yang diambil adalah melaksana program pengadaan kebutuhan alat dan peralatan sesuai kebutuhan rutin

2.1.2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

Mempertahan dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana aparatur yang ada dalam jangka panjang

Adapun kebijakan yang diambil adalah melaksanakan program pemeliharaan dan perwatan aset daerah penunjang operasional kerja

2.2. Penguatan sistim pelaporan, data based, perencanaan dan produk hukum kedinasan untuk memperkuat operasional kerja

2.2.1. Peningkatan sistim pelaporan dan kinerja keuangan

Mempertahankan dan menyusun secara konsisten dan berkelanjutan pelaksanaan sistim dan ketersediaan laporan

Adapun kebijakan yang diambil adalah menyediakan dokumen laporan keuangan yang taat azas dan akuntabel

2.2.2. Peningkatan kualitas data based dan perencanaan

Menggali aspirasi masyarakat melalui berbagai pertemuan dan forum diskusi/SKPD sesuai peraturan perundangan yang berlalku

Adapun kebijakan yang diambil adalah terlaksananya program diskusi dan dokumen perencanaan Dinas


Mengembangan regulasi yang berkaitan dengan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Adapun kebijakan yang diambil adalah diterbitkannya aturn setingkat Peraturan Walikota tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran

2.2.4. Peningkatan kerjasama antar daerah

Mengadakan kegiatan bersama dalam mengatasi kejadian khususnya di daerah perbatasan antar daerah

Adapun kebijakan yang diambil adalah terbentuknya pelatihan bersama anggota pemadaman dan penyelamatan dalam penannggulangan kebakaran di wilayah perbatasan antar daerah

Rencana Strategis


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan

Dalam upaya menjalankan visi-misi dan mencapai tujuan-sasaran Rencana Strategik pada Dinas

Pemadam Kebakaran di wilayah Kota Depok , maka program-program utama periode lima

tahun ke depan dapat dirinci menjadi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Misi pertama adalah ;

Tujuan pertama: Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan terjadinya bahaya



1.2.4. Peningkatan sarana operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau


Program Kegiatan meliputi

1.2.5. Peningkatan prasarana operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau


Maka berdasarkan pada sasaran di atas program dan kegiatannya sbb ;

Program : Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran

Kegiatan :

1. Fasilitasi penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya pada Disdamkar

2. Fasilitasi UPT Cimanggis pada Dinas Pemadam Kebakaran

3. Fasilitasi UPT Cinere pada Dinas Pemadam Kebakaran

4. Fasilitasi UPT Bojong Sari pada Dinas Pemadam Kebakaran

5. Fasilitasi UPT Damkar Cipayung

6. Fasilitasi UPT Damkar Tapos 7. Pembangunan emplacement, pagar, tiang bendera dan papan nama UPT cimanggis

8. Pembangunan kantor UPT Pemadam Kebakaran

9. Pengadaan suku cadang operasional pemadam kebakaran

Rencana Strategis


10. Pengadaan perlengkapan mobil operasional pemadam kebakaran

11. Pengadaan perlengkapan keselamatan kerja petugas pemadam kebakaran

12. Pengadaan perlengkapan petugas operasional penyelamat (Resceu)

13. Pengadaan dan pemeliharaan alat komunikasi (HT, Repeeter dan RIG)

14. Penyediaan bahan bakar minyak/gas dan pelumas

15. Pengadaan peralatan system proteksi kebakaran

16. Pengadaan mobil pemadam kebakaran jenis mobil tangga

17. Pengadaan mobil pompa pemadam kebakaran (kapasitas 400 Ltr)

18. Pengadaan mobil komando operasional pemadam kebakaran dan rescue

19. Pengadaan mobil Rescue kebakaran dan bencana lainnya (Kendaraan Operasional)

20. Pengadaan perahu karet dan perlengkapannya

21. Pengadaan tanah untuk bangunan kantor UPT Pemadam kebakaran

22. Pengadaan pompa portable

23. Pembangunan tower komunikasi pemadam kebakaran

Tujuan kedua : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggunglangan bencana

kebakaran dan bencana lainnnya




1.2.6. Meningkatkan kegiatan diseminasi dan sosialisasi pencegahan, penanggulangan

dan pengendalian bencana.


Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran dan

Bencana Lainnya

1. Pembinaan dan pelatihan anggota Satlakar dalam kesiap siagaan menghadapi bencana

Kebakaran

2. Penyuluhan/mitigasi bencana kebakaran dan bencana lainnya

Misi kedua :Meningkatkan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan,

penangulangan dan pengendalian kebakaran dan bencana lainnya sesuai

dengan standard pelayanan minimal.

Rencana Strategis


Tujuan misi kedua adalah:

2.3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kota

Depok

2.4. Penguatan sistim pelaporan, data based, perencanaan dan produk hukum kedinasan

untuk memperkuat operasional kerja

Sasaran misi kedua adalah ;

Tujuan pertama: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas Pemadam

Kebakaran Kota Depok.


2.1.3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur


Tujuan kedua : Penguatan sistim pelaporan, data based, perencanaan dan produk hukum

kedinasan untuk memperkuat operasional kerja


2.4.1. Peningkatan sistim pelaporan dan kinerja keuangan.

2.4.2. Peningkatan kualitas data based dan perencanaan.


2.4.4. Peningkatan kerjasama antar daerah.


Program operasional rutin kantor tdd;

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

2. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan

3. Penyediaan alat tulis kantor

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6. Penyediaan makanan dan minuman

7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

8. Penyediaan sarana informasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rencana Strategis


1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2. Pemiliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor

3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4. Pengadaan pakaian kerja beserta kelengkapannya

5. Penyediaan perlengkapan kantor

Program Peningkatan Sytem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Program Peningkatan kualitas Data dan Perencanaan

1. Penyelenggaraan Forum OPD, renstra 2012-2016 dan renja

Program Penataan dan Peningkatan Produk Hukum

1. Penyusunan regulasi manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Program Peningkatan Kerjasama Daerah

1. Gladi operasi penanggulangan kebakaran di wilayah perbatasan

Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

1. Peningkatan standar kualifikasi bagi aparatur pemadam kebakaran

2. Pelatihan penyelamatan kebakaran pada bangunan gedung tinggi dan penanggulangan bencana

3. Pelatihan mentality dan kesamaptaan bagi anggota pemadam kebakaran

4.Asuransi kecelakaan bagi aparatur pemadam kebakaran

Secara rinci rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran jangka menengah Dinas

Pemadam Kebakaran serta indikator kinerja atau target yang hendak dicapai beserta

pendanaan indikatifnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

bab i pendahuluan 1.1 latar belakang · administrasi depok berkembang dengan pesat baik di bidang...

Documents