bab i pendahuluan - denpasarkota.go.id 2… · seluruh satuan kerja perangkat daerah,melaksanakan...
TRANSCRIPT
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .
Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan
persyaratan setiap Pemerintah untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan
mencapai tujuan serta cita-cita bangsa
bernegara. Dalam rangka itu diperlukan
pengembangan dan penerapan system
pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,
berhasilguna , bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Untuk mempertanggungjawabkan kegiatan
Pemerintah maka setiap akhir tahun kegiatan,
penyelenggara kegiatan harus membuat
pertanggungjawaban yang di buat dalam bentuk Lakip.
Dalam Lakip ini disajikan visi, misi serta manfaat yang
diperoleh, juga disajikan keberhasilan dan kegagalan
dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak
dicapai.
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 2
Untuk hal diatas maka
Sekretariat Daerah Kota Denpasar
dituntut untuk menyiapkan,
mengkoordinasikan perumusan
kebijakan Pemerintah Kota
Denpasar, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, mengkoordinasikan
dan mengendalikan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
Pemerintah Kota, membina seluruh unsur staf selaku aparatur pemerintah dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat,
melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat, memberikan pelayanan teknis administratif kepada
seluruh satuan kerja perangkat daerah,melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.2 . Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah
Kota Denpasar Tahun 2015 berdasarkan perundang-undangan yang berlaku :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
4. UndanUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 3
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008
tentang Petunjuk Peyusunan Indikator Kinerja Utama
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada
Organisasi Sekretariat Daerah , Staf Ahli, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Denpasar.
1.3. Sistimatika Penyajian
Bab I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, kondisi Sekretariat Daerah Kota
Denpasar, dan Struktur Organisasi serta sistematika penyajian.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
menguraikan Rencana Kinerja, menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran dan cara mencapai sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan, program
serta kegiatan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menjelaskan Uraian Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar
serta keberhasilan dan kegagalan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun.
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 4
Bab IV Penutup
Merupakan kesimpulan dari laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah
Kota Denpasardanmenguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan
kinerja tahun berikutnya.
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 5
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.
2.1. Perencanaan
Visi Kota Denpasar tahun 2005-2010, adalah Terciptanya Kota Denpasar
Berwawasan Budaya dengan Keharmonisan dalam Keseimbangan secara berkelanjutan. Visi
ini dilandasi oleh tiga pilar pembangunan yang penting yaitu Tri Hita Katana yang
merupakan implementasi dari upaya menjaga serta mewujudkan keharmonisan dan
keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan serta lingkungannya secara
berkesinambungan. Ketiga pilar nilai budaya ini patut dijadikan acuan serta pedoman dalam
keseluruhan proses pembangunan yang akan dengan demikian maka secara langsung proses
pembangunan Kota Denpasar telah mampu menyentuh keseluruhan elemen dasar dari aspek
religi, bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi,
sistem mata pencaharian hidup dan kesenian, atau dapat dikatakan Pemerintah Kota Denpasar
telah meletakkan dasar yang kuat bagi terciptanya Denpasar sebagai Kota Berwawasan
Budaya.
Berdasarkan latar belakang dan kondisi diatas sudah saatnya Visi Sekretariat
Daerah Kota Denpasar tahun 2010 – 2015 dipertajam dan dijabarkan lebih rinci ke dalam
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasartahun 2010 – 2015 dengan
mempertimbangkan berbagai bidang pembangunan dan dampak yang ditimbulkan. Dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, ditetapkan visi sebagai berikut
“ DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA
DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”
Untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar
2010-2015 diperlukan Misi sebagai berikut:
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 6
1. Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali
2. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan krearifan lokal
melalui budaya kreatif
3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) melalui penegakan
Supremasi Hukum (law enforcement)
2.2. TUJUAN DAN SASARAN
Sekretariat Daerah Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran sebagai
implementasi dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dimana tujuan merupakan penjabaran
atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam lima tahun
yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk
melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan Pemerintah
namun berdasarkan pada kriteria-kriteria dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh
masyarakat.Pencapaiantujuan agar efektif harus bersifat spesifik, dapat dilaksanakan, dapat
diukur, menantang namun dapat dicapai, dan berorientasi pada hasil.Sebagaimana visi dan
misi yang telah ditetapkan, adapun tujuan dari misi – misi Sekretariat Daerah Kota Denpasar
adalah sebagai berikut :
1. Misi Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali,
bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
b. Meningkatkan sportivitas dan kesegaran jasmani
2. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal melalui
budaya kreatif, bertujuan untuk:
a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota
b. Memberdayakan masyarakat kota dan Institusi lokal
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 7
3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) melalui Penegakan
Supremasi Hukum (law enforcement), bertujuan untuk :
a. Menciptakan Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar dilakukan pada awal tahun
anggaran setelah penetapan APBD 2015. Penetapan kinerja mencakup indikator kinerja
dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun
tersebut. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2014
sebagai berikut.
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun Sekretariat Daerah Tahun 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1
Terwujudnya Tata
Kelola Pemerintahan
yang baik
Penilaian Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan dan
Inspektorat Provinsi Bali terhadap
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
Laporan Hasil
Penilaian
dengan Skor
Tinggi
Nilai LAKIP kota Denpasar 66
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 8
Jumlah pengelola keuangan yang
terlatih di masing-masing SKPD 225 orang
Jumlah peserta yang dibina dalam
rangka peningkatan Sumber Daya
Manusia (SDM) mengenai
pengelolaan barang Milik Daerah
(BMD)
51 Orang
Presentase rancangan perda yang
diundangkannya Peraturan Daerah
14 Perda
Presentase Paket konstruksi yang
dimonitoring sesuai dengan yang
dilelangkan
211 Paket
2 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Presentase Sekaa Teruna (ST) yang
dibina di Kotan Denpasar 425 ST
3
Meningkatkan
Kerjasama Dalam
Negeri dan Luar Negeri
Jumlah Kerjasama
Dalam Negeri dan Luar Negeri
Dalam Negeri :
3
Kabupaten/
Kota.
Luar Negeri :
2 Kota
4
Terwujudnya sarana
dan prasarana Yang
Berkualitas
Jumlah Kendaraan Dinas layak
pakai selama 1 ( satu ) Tahun
133 Unit
5
Tersebarnya Informasi
pelaksanaan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Pemerintah Kota
Denpasar
Frekuensi penyebarluasan informasi
pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan Kota Denpasar pada
media massa cetak dan elektronik
1.368 Kali
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 9
6
Terwujudnya
pengembangan
perekonomian di Kota
Denpasar
Persentase peningkatan laba LPD di
Kota Denpasar 25%
Strategi Sekretariat Daerah Kota Denpasar mencakup penentuan Kebijakan dan
Program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati
pihak pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenanguntuk dijadikan pedoman, pegangan
atau penunjuk bagi setiap kegiatan, adapun penjelasan mengenai kebijakan dan program
adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance)
a) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH/ Kegiatan tindak lanjut hasil temuan Pengawasan.
b) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah/ kegiatan koordinasi dalam penyusunan Laporan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Denpasar.
c) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Kegiatan
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah.
d) Program Penataan Peraturan Perundang – undangan/ Kegiatan Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
e) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH/ kegiatan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik/ kegiatan pembinaan pelayanan
publik dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 10
b) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH/ kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemberian bantuan sosial
c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/ kegiatan peningkatan sarana
dan prasarana e-Procurement.
d) Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah/ kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil
Menengah
e) Program Kerjasama Pembangunan / Kegiatan Fasilitas Kerjasama dengan Dunia
Usaha/Lembaga
3. Meningkatnya kerjasama Pemerintah Dalam Negeri dan Luar Negeri
a) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah / Kegiatan Fasilitasi
pembentukan kerjasama antar daerah dan penyediaan pelayanan publik.
b) Program pengembangan pemasaran pariwisata / Kegiatan Pengembangan Jaringan
Kerjasama Luar Negeri.
4. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemerintah
a) Bagian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/ Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana.
5. Terciptanya Komunikasi Hubungan Harmonis Antara Pemerintah Kota Denpasar dengan
Tokoh Masyarakat, Lembaga Negara dan Lembaga Sosial.
a) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah dan Wakil Kepala
daerah/ Kegiatan Dialog / audensi dengan tokoh – tokoh Masyarakat, Pimpinan/
Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 11
b) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah/ Kegiatan Penerimaan kunjungan penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Lembaga Pemerintah Non Departement / Luar Negeri.
6. Tersebarnya informasi pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan Pemerintah Kota
Denpasar melalui Media Massa.
a) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media/ Kegiatan Penyebarluasan
Informasi Pembangunan Daerah.
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban
yang dilaksanakan secara priodik. Pengukuran dan evaluasi kinerja disajikan sebagai berikut
3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2015
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
misi dan visi Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Pengukuran Kinerja dala Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Denpasar ini
didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas rencana Kinerja Tahun
2013yang telah ditetapkan sebelumnyadan merupakan Implementasi dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015.
Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
PENGUKURAN KINERJA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
(%)
1
Terwujudnya Tata
Kelola
Pemerintahan
yang baik
Penilaian Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan
dan Inspektorat Provinsi Bali
terhadap Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD)
Laporan Hasil
Penilaian
dengan Skor
Tinggi
Laporan Hasil
Penilaian
dengan Skor
Tinggi
Realisasi
penilaian
LPPD
Tahun
2015
masih
dalam
penilaian
Kemen
dagri
Nilai LAKIP Kota Denpasar 66 55,55 84,17%
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 13
Jumlah pengelola Keuangan
yang terlatih di masing-masing
SKPD
225 orang 195 orang 86,7%
Jumlah peserta yang dibina
dalam rangka peningkatan
Sumber Daya Manusia (SDM)
mengenai pengelolaan barang
Milik Daerah (BMD)
51 Orang 51 Orang 100%
Persentase rancangan perda
yang diundangkannya Peraturan
Daerah
14 Perda 14 Perda 100%
Persentase paket konstruksi
yang dimonitoring sesuai
dengan yang dilelangkan
211 Paket 211 Paket 100%
2
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
Persentase Sekaa Teruna (ST)
yang dibina Kota Denpasar 425 ST 419 ST 98,58%
3
Meningkatkan
Kerjasama Dalam
Negeri dan Luar
Negeri
Jumlah Kerjasama
Dalam Negeri dan Luar Negeri
Dalam Negeri :
3
Kabupaten/
Kota.
Luar Negeri :
2 Kota
Dalam Negeri :
3
Kabupaten/
Kota.
Luar Negeri :
2 Kota
100%
4
Terwujudnya
sarana dan
prasarana Yang
Berkualitas
Jumlah Kendaraan Dinas layak
pakai selama 1 ( satu ) Tahun
133 Unit
133 Unit
100%
5
Tersebarnya
Informasi
pelaksanaan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Pemerintah Kota
Denpasar
Frekuensi penyebarluasan
informasi pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan
Kota Denpasar pada media
massa cetak dan elektronik
1.368 Kali 1..359 Kali 98%
6
Terwujudnya
pengembangan
perekonomian di
Kota Denpasar
Persentase peningkatan laba
LPD di Kota Denpasar 25% 17% 68%
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 14
Sekretariat Daerah Kota Denpasar pada Tahun 2015 telah melaksanakan beberapa
Program/kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi
terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada uraian dibawah ini :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Indikator pertama Laporan Penyelengggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) ini disusun berdasarakan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Lapoaran
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, serta peraturan Pemerintah tentang
Pedoman Evaluasi Peneyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, serta
Peratruran Pemerintah tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .
LPPD Kota Denpasar Tahun 2014 merupkan gambaran Pelaksanaan Pemerintahan Daerah
yang mencakup urusan desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), tugas pembantuan
dan tugas umum Pemerintah serta memuat pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).
Pada Tahun 2011 Kota Denpasar memperoleh peringkat 15 dengan skor 2,9594 dan
status Tinggi. Tahun 2012 memperolah peringkat 41 , skor 2,6986 dengan status Tinggi,
Tahun 2013 memperoleh peringkat 64, skor 2.3008 dengan status Tinggi. Ini merupakan
bahan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar. LPPD Kota Denpasar Tahun 2014
masih dalam penilaian Kemendagri sedangkan LPPD tahun 2015 masih dalam pengumpulan
SASARAN STRATEGIS
0
20
40
60
80
100
2011 2012 2013 2014
target
realisasi
Penilaian BPKP &
Inspektorat Provinsi Bali
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 15
data pendukung LPPD SKPD Kota Denpasar untuk selanjutnya dikirim ke Kemendagri
Jakarta .
Indikator kedua, Nilai LAKIP Kota Denpasar
pada Tahun 2011 yaitu 48,35 dengan Kategori
“C” sedangkan nilai LAKIP pada Tahun 2012
mengalami penurunan yaitu sebesar 47,28
dengan kategori “C”, pada tahun 2013 nilai
LAKIP mengalami peningkatan sebesar 53,78
dengan kategori “CC”. Masih dibawah target yang diharapkan untuk memperoleh nilai
dengan kategori “B” yaitu sebesar 66 Keatas sehingga capaian kinerjanya sebesar 84,17%.`
Kedepannya diharapkan dalam perencanaan kinerja menggunakan database yang akurat
dalam menetapkan target kinerja, melakukan monev secara berkala atas target kinerja. Pada
pengukuran kinerja diharapkan mampu menyempurnakan indikator kinerja utama yang lebih
berorientasi pada outcome dan mengandung prinsip SMART (spesific, measurable,
achivable, relevant, dan time-bound) dalam pelaporan kinerja diharapkan mengunggah
LAKIP SKPD dalam website sebagai informasi pelayanan publik. Menyajikan perbandingan
data kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam evaluasi kinerja diharapkan
menenidaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan Inspektorat
Kota Denpasar terhadap SKP untuk perbaikan.
Indikator ketiga Jumlah pengelola keuangan yang terlatih di masing-masing
SKPD di Kota Denpasar pada tahun 2011-2014 dilaksanakan
0
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015
target
realisasi
Nilai LAKIP Kota Denpasar
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 16
Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan
untuk seluruh SKPD yang berbasis Akrual
untuk mengakomodir terbitnya Peraturan
Pemerintah NO. 71 Tahun 2010 tentang Sistem
Akutansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.Pada
tahun 2015 terbit Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 tahun 2015 tanggal 14 Desember
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Denpasar. Tahun 2015 juga diadakan Bimbingan
Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual untuk semua SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Denpasar.
Indikator keempat Jumlah peserta yang
dibina dalam rangka peningkatan SDM
mengenai pengelolaan barang milik daerah
(BMD) , berdasarkan keputusan Walikota
Denpasar Nomor : 188.45/376/HK/2013
tentang pembentukan panitia penyelenggara,
penunjukan narasumber dan penetapan peserta sosialisasi pengelolaan barang milik daerah di
lingkungan pemerintah kota denpasar tahun 2013, perlu dilaksanakan sosialisasi pengelolaan
barang milik daerah guna mendorong terwujudnya good governance dan peingkatan penilaian
/ opini terhadap laporan keuangan pemerintah kota denpasar serta meningkatkan SDM
terhadap pemahaman pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Denpasar. Maka
dibuatlah Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor: 188.45/875/HK/2015 tentang
Penunjukkan Pengurus Barang dan Penyimpanan Barang di Lingkungan Pemerintah Kota
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015
target
realisasi
38
40
42
44
46
48
50
52
2013 2014 2015
target
realisasi
Jumlah Pengelola Keuangan
Terlatih di Masing-masing SKPD
Jumlah Peserta Yang Dibina
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 17
Denpasar tahun 2015 yang menyebutkan pengurus barang dilingkungan Pemerintah Kota
Denpasar sebanyak 51 orang.
Indikator Kelima adalah Persentase
rancangan perda yang diundangkannya
Peraturan Daerah dalam rangka membentuk
produk hukum daerah yang teruji secara
material dan memenuhi aspek filosofis, yuridis
dan sosiologis berdasarkan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Denpasar menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Legislasi Daerah
(Prolegda) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 yang memuat Rancangan Peraturan
Daerah yang akan dibahas tahun anggaran 2015. Penyusunan Peraturan Daerah didahului
dengan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah sehingga
diharapkan agar Peraturan Daerah yang disusun sesuai dengan amanat Peraturan
Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Hak
Asasi Manusia.
Tahun anggaran 2011, jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diundangkan
sejumlah 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Daerah dengan target 27 (dua puluh tujuh)
Peraturan Daerah dan realisasi 100% Peraturan Daerah yang sebagian besar merupakan
tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dimana dengan adanya Pendaerahan beberapa jenis Pajak Pusat
menjadi Pajak Derah membawa konsekuensi harus diatur dengan Peraturan Daerah.
Jumlah rancangan Perda yang diundangkannya
Perda
0
5
10
15
20
25
30
2011 2012 2013 2014 2015
target
realisasi
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 18
Tahun Anggaran 2012, jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diundangkan
sejumlah 15 (lima belas) Peraturan Derah dengan target 15 (lima belas) Peraturan Daerah
dan realisasi 100%. Peraturan Daerah yang diundangkan masih merupakan tindaklanjut
dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Peraturan Daerah terkait dengan kelembagaan.
Tahun Anggaran 2013, jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diundangkan
sejumlah 9 (sembilan) Peraturan Daerah dengan target 9 (sembilan) Peraturan Daerah
dan realisasi 100%. Peraturan Daerah yang diundangkan meliputi Peraturan Daerah
tentang Penyerta Modal kepada Perusahaan Daerah Di Kota Denpasar, Penanggulangan
HIV dan Aids, Kawasan Tanpa Rokok, dan Ijin Perpanjangan Memperkerjakan Tenaga
Asing.
Tahun Anggaran 2014, jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diundangkan
sejumlah 10 (sepuluh) Peraturan Daerah dengan target 10 (sepuluh) Peraturan Daerah
dan realisasi 100%. Peraturan Derah yang diundangkan meliputi Peraturan Daerah
Penyetoran Modal ke Perusahaan Daerah Kota Denpasar, Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan
Air Tanah.
Tahun Anggaran 2015, jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diundangkan
sejumlah 14 (empat belas) Peraturan Daerah dengan target 14 (empat belas) Peraturan
Daerah dan realisasi 100% Peraturan Daerah yang diundangkan meliputi Peraturan
Daerah tentang Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima, Pengelolaan Sampah, Pokok-
pokok pengelolaan keuangan Daerah, Bangunan Gedung, Izin Usaha Jasa Konstruksi,
Izin Usaha Pemodokan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 19
Indikator Keenam adalah Persentase paket
konstruksi yang dimonitoring sesuai yang
dilelangkan selama 1 ( satu ) tahun.
Untuk tahun 2013 berdasarkan data dari
monitoring dan evaluasi paket konstruksi yang
dilelangkan melalui Sistem Pengadaan Secara
Elektronik dengan target dan realisasi 103 paket
kontruksi sehingga capai pada tahun 2013 100%.
Sedangkan pada tahun 2014 target dan realisasi paket konstruksi yang dilelangkan melalui
Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebanyak 113 paket, sehingga capaian pada tahun 2014
100%. Pada Tahun Anggaran 2015 capaian sebesar 100% dengan target dan realisasi paket
konstruksi yang dilelangkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebanyak 211
Paket.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Pertama adalah Persentase
Sekaa Teruna (ST) yang dibina Kota
Denpasar, dalam rangka menanamkan dan
menumbuhkan sikap mental, moral dan
perilaku pada generasi muda di Kota
Denpasar khususnya generasi muda yang
tergabung dalam organisasi kepemudaan tradisional yang berkedudukan di setiap
banjar yang ada di Kota Denpasar yang bernama Sekaa Teruna (ST) , Pemerintah
Kota Denpasar secara berkesinambungan setiap tahun mengadakan pembinaan,
monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Sekaa Teruna sebagai upaya untuk
pelestarian dan peningkatan kualitas para generasi muda agar dapat mengikuti
persaingan di era globalisasi .
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015
target
realisasi
Jumlah Paket Konstruksi
416
418
420
422
424
426
2011 2012 2013 2014 2015
target
realisasi
Jumlah Sekaa Teruna (ST) yang dibina
h
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 20
Tahun Anggaran 2015, dari jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk
pembinaan Sekaa Teruna sebesar Rp 747.025.000,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh
juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 716.402.500,-
( Tujuh ratus enam belas juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) rincian kegiatan
sebagai berikut:
1. Pelatihan 419 Sekaa Teruna dalam rangka menumbuhkan Ekonomi Kreatif yang
berwawasan budaya
2. Pembinaan dan Evaluasi kepada 4 Sekaa Teruna Wakil dari masing-masing
kecamatan dalam rangka Lomba Sekaa Teruna Tingkat Kota Denpasar
3. Menyelenggarakan Evaluasi Kreatif Sekaa Teruna Lomba Taman Genu Wirasa
Sekaa Teruna Tingkat Kota Denpasar terhadap 4 Sekaa Teruna.
Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Dalam Negeri dan Luar Negeri
Indikator pertama, Jumlah Kerjasama Pemerintah di Dalam Negeri dan Luar
Negeri dalam Kurun Waktu 1 Tahun. Selain untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan
publik, esensi dari penyelenggaraan kerjasama daerah adalah untuk lebih memantapkan
hubungan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dan berfungsi dalam
menunjang keserasian pembangunan daerah sehingga kesenjangan antar daerah dapat
0
0,5
1
1,5
2
2013 2014 2015
target
realisasi
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2013 2014 2015
target
realisasi
Kerjasama Dalam Negeri Kerjasama Luar Negeri
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 21
diminimalisir. Pada tahun 2013 jumlah daerah/kota yang menjadi partner kerjasama
dengan target dan realisasi 4 kabupaten kota sehingga capaian 100%. Sedangkan untuk
luar negeri target dan realisasi 1 kota pada tahun 2013 sehingga capaian 100%. Dalam
lingkup internasional, era pasar bebas akan memberikan warna tersendiri dalam pola
hubungan antar negara, globalisasi akan menjadikan daerah-daerah sebagai suatu desa
dunia karena daerah-daerah tersebut seolah-olah tidak mempunyai batas wilayah
administrasi. Pada tahun 2014 target dan realisasi jumlah daerah kota yang menjadi
partner kerjasama sebanyak 4 kabupaten kota sehingga capaian 100%.
Pada tahun 2014 Kota Denpasar menjalin partner kerjasama luar negeri sebanyak 1 kota
untuk target dan realiasasi tingkat capaiannya 100%. Target Kinerja di tahun 2015 untuk
daerah kota yang akan menjadi partner kerjasama adalah 3 kabupaten/kota, alokasi
anggaran untuk kegiatan fasilitasi koordinasi kerjasama antar daerah Rp. 104.150.000,00
dengan realisasi Rp. 101.804.100,00 (97,75%)
Untuk kegiatan pengembangan jaringan kerjasama luar negeri pada tahun 2015
target kinerja yang menjadi partner kerjasama sister city adalah 2 kota, anggaran
kegiatan pengembangan jaringan kerjasama luar negeri sebesar Rp. 1.029.287.001.
Realisasi keuangan sebesar Rp. 706.928.050. atau 68,68%. Capain untuk target fisik
kegiatan terealisasi 100% dan untuk realisasi keuangan 68,68%, hal ini disebabkan
adanya kebijakan pembatasan jumlah delegasi terkait ijin dari Kementrian Dalam Negeri.
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 22
Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Indikator terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas yang bersifat
insidentil dan rutin sehingga tiap tahun terlaksana yang disesuaikan dengan
peruntukannya seperti pemeliharaan kendaraan dinas pada tahun 2014 yang berjumlah
132 unit yang terdiri 52 unit roda 4 (empat) dan 80 unit roda 2 (dua).
Di Tahun Anggaran 2015 Program dan Kegiatan Bagian Umum juga bersifat
insidentil dan rutin sehingga juga terlaksana yang disesuaikan dengan peruntukannya dan
pemiliharaan kendaraan dinas pada tahun 2015 meningkat menjadi 133 unit yang terdiri
dari 53 unit roda 4 (empat) dan 80 unit roda 2 (dua).
Tersebarnya Informasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah
Kota Denpasar
Indikator frekuensi penyebarluasan
informasi pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan Kota Denpasar pada media cetak
dan elektronik pada tahun 2011 dengan realisasi
sebanyak 861 kali pada tahun 2012 dengan
realisasi 1.242 kali, tahun 2013
Jumlah Informasi yang Tersebar
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2
(Dua)
Terkendali
Bendel
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2011 2013 2015
target
realisasi
68
70
72
74
76
78
80
82
84
2011 2012 2013 2014 2015
target
realisasi
42
44
46
48
50
52
54
56
2011 2012 2013 2014 2015
target
realisasi
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4
(empat)
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 23
dengan realisasi 772 kali, dan tahun 2014 dengan realisasi 887 kali. Di Tahun Anggaran
2015 target dan realiasi meningkat dengan target 1.368 Kali dan realisasi sebesar 1.359
Kali dengan tingkat capaian sebesar 98%.
Bagian Humas dan Protokol sebagai instansi penunjang yang tugas pokoknya
mensosialisasikan melalui media masa cetak maupun elektronik terhadap kebijakan,
program kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan termasuk kendala-kendala
yang dihadapi.
Sasaran yang ingin diwujudkan adalah untuk membangun citra dan reputasi
posifit Pemerintah Kota Denpasar guna memelihara kepercayaan publik serta
diketahuinya infomasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kota Denpasar oleh
sebagian besar lapisan masyarakat. Dengan demikian diharapkan meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Realisasi kegiatan ini sangat
tergantung dari aktivitas kegiatan Pemerintah Kota Denpasar yang perlu dipublikasikan.
Terwujudnya Pengembangan Perekonomian di Kota Denpasar
Indikator persentase peningkatan laba LPD
di Kota Denpasar dari target Tahun 2014
sebesar 25% dan realisasi sebesar 23%
sehingga capaian kinerja sebesar 92%. Pada
Tahun 2011 terdapat peningkatan laba LPD
sebesar 22%, sedangkan pada tahun 2012
peningkatan laba LPD menurun menjadi 17%, sedangkan pada tahun 2013 laba LPD
meningkat menjadi 30%, hingga pada tahun 2014 menjadi 23%.
Keuntungan atau laba LPD di Kota Denpasar selalu mengalami peningkatan setiap
tahunnya namun secara prosentase tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Indikator
persentase peningkatan laba LPD di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 17% dari target
Data Perkembangan LPD
0
5
10
15
20
25
30
2011 2012 2013 2014 2015
target
realisasi
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 24
25% dan capaian kinerjanya sebesar 68%. Persentase Peningkatan laba pada tahun 2015
tidak sebesar tahun 2014 hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pertumbuhan perekonomian nasional yang sedikit melemah/menurun sehingga
mempengaruhi simpanan dan kredit dari masyarakat
2. Adanya persaingan dari lembaga mikro lainnya seperti koperasi simpan pinjam,
BPR dan bank umum lainnya.
No Tahun Laba
1 2011 Rp, 29.989.467.000,-
2 2012 Rp, 34.951.481.000,-
3 2013 Rp, 45.290.266.000,-
4 2014 Rp, 55.667.022.000,-
5 2015 Rp, 64.996.208.000,-
3.2 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015
Tahun 2015 anggaran pendapatan dan realisasi pada masing – masing bagian
di Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :
INDIKATOR BAGIAN ANGGARAN REALISASI
1. Penilaian Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan dan
Inspektorat Provinsi Bali
terhadap Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) ( Bagian
Pemerintahan )
Rp, 97.267.300,- Rp, 86.950.700,-
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 25
2. Nilai LAKIP Kota Denpasar
(Bagian Organisasi )
Rp, 9.537.500,- Rp, 5.117.500,-
3. Jumlah Pengelola Keuangan Yang
Terlatih Di Masing-masing SKPD
(Bagian Keuangan)
Rp, 202.245.800,- Rp, 156.122.300,-
4. Jumlah peserta yang dibina
dalam rangka peningkatan
Sumber Daya Manusia (SDM)
mengenai pengelolaan barang
Milik Daerah (BMD) (Bagian
Pengelolaan Aset Daerah)
Rp, 20.092.199.656,- Rp, 17.224.754.284,-
5. Presentase Rancangan Perda yang
diundangkannya Peraturan
Daerah (Bagian Hukum)
Rp, 1.995.258.073,- Rp. 1.974.993.800,-
6. Presentase Paket Konstruksi yang
dimonitoring sesuai dengan yang
dilelangkan
(Bagian Program Pembangunan)
Rp, 495.885.000,- Rp, 492.042.400,-
7. Presentase Sekaa Teruna (ST)
yang dibina Kota Denpasar
(Bagian Kesejahteraan Rakyat)
Rp, 747.025.000,- Rp, 716.402.500,-
8. Jumlah Kerjasama Dalam Negeri
dan Luar Negeri
Rp, 1.133.437.001,- Rp, 808.732.150,-
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 26
(Bagian Kerjasama)
9. Jumlah Kendaraan Dinas Layak
Pakai Selama 1 (satu) Tahun (
Bagian Umum )
Rp 2.564.878.000,- Rp 1.791.786.000,-
10. Frekuensi penyebarluasan
informasi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah pada media
massa cetak dan elektronik
(Bagian Humas & Protokol)
Rp, 2.855.479.500,- Rp, 2.836.479.500,-
11. Persentase peningkatan laba LPD
di Kota Denpasar
(Bagian Perekonomian)
Rp, 198.975.000,- Rp, 191.594.000,-
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 27
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan
media pertanggungjawaban dan sarana Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 telah menyajikan
berbagai keberhasilan yang dicapai Sekretariat Daerah Kota Denpasar , Untuk
pencapaian sasaran yang diukur dari beberapa Indikator Kinerja Utama antara
lain
1. Penilaian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat
Propinsi Bali terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) tahun 2015 masih dalam Penilaian Kemendagri.
2. Nilai LAKIP Kota Denpasar
Persentase Nilai LAKIP Kota Denpasar dengan predikat C+ atau 84,17%
3. Jumlah pengelola Keuangan yang terlatih di masing-masing SKPD dalam
tahun 2015 mencapai 100%
4. Jumlah peserta yang dibina dalam rangka peningkatan sumber daya manusia
(SDM) mengenai pengelolaan barang milik daerah (BMD) dalam tahun 2015
mencapai 100%
5. Persentase rancangan perda yang diundangkannya peraturan daerah dalam
tahun 2015 mencapai 100%
6. Persentase paket konstruksi yang dimonitoring sesuai dengan yang
dilelangkan dalam tahun 2015 mencapai 100%
7. Persentase Sekaa Teruna (ST) yang dibina di Kota Denpasar dalam tahun
2015 mencapai 98,58%
Pemerintah Kota Denpasar 2015
Lakip Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 28
8. Jumlah kerjasama dalam negeri dan luar negeri pada tahun 2015 mencapai
100%
9. Jumlah kendaraan dinas layak pakai selama 1 tahun dalam tahun 2015
mencapai 100%
10. Frekuensi penyebarluasan informasi pelaksanaa pemerintahan dan
pembangunan Kota Denpasar pada media cetak elektronik dalam tahun 2015
mencapai 98%
11. Persentase peningkatan laba LPD di Koata Denpasar sepanjang tahun 2015
mencapai 68%.
Realisasi anggaran untuk Sekretariat Daerah Kota Denpasar untuk Tahun
Anggaran 2015 sebesar Rp 2.652.538.302,- (86,3%) dari target Rp
2.952.022.272,-
4.2 Saran
1. Dalam perencanaan kinerja selain menggunakan database yang akurat dalam
menetapkan target kinerja, melakukan monev secara berkala atas target kinerja
juga dalam waktu dekat LAKIP Kota Denpasar menuju e-SAKIP dengan
menggunakan sistem online sehingga diharapkan mendongkrak nilai LAKIP
Kota Denpasar di masa mendatang.
2. Perlu melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait sehingga
mendapatkan kinerja yang maksimal.