bab i pendahuluan a. gambaran objek penelitian 1. sejarah ... _bab1.pdf · dinas pendapatan...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Objek Penelitian
1. Sejarah DPPKAD Karanganyar
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) kabupaten Karanganyar adalah salah satu dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah kabupaten Karanganyar
yang berkedudukan sebagai Dinas Daerah. DPPKAD dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah kabupaten Karanganyar.
Tugas-tugas DPPKAD yaitu melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah
berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dalam bidang
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretaris.
c. Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan.
d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak.
e. Bidang Anggaran.
f. Bidang Perbendaharaan dan Kas.
g. Bidang Akuntansi.
h. Bidang Aset Daerah.
2. Tujuan , Visi dan Misi
1
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Karanganyar mempunyai tujuan, antara lain :
menjadikan perencanaan anggaran keuangan daerah merupakan program
daerah yang prospektif dan realistic untuk dilaksanakan, meningkatkan
upaya perbaikan terhadap mutu pelayanan di bidang keuangan daerah dan
menjadikan mutu pertanggungjawaban anggaran daerah sebagai suatu
bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang transparan.
Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) kabupaten Karanganyar adalah menjadikan dinas yang
profesional dan akuntabel di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan
aset daerah. Hal tersebut dapat tercapai dengan didukung adanya
profesionalisme SDM di bidang keuangan.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) kabupaten Karanganyar selain memiliki tujuan dan visi, masih
memiliki misi. Misi dari DPPKAD kabupaten Karanganyar antara lain:
menjadikan aparatur yang professional dalam pengelolaan pendapatan dan
belanja daerah, mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan
aset daerah, mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang
pendapatan, administrasi keuangan dan aset daerah, mewujudkan
pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, tertib dan akuntabel
dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, meningkatkan koordinasi
dan sinkronisasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengelolaan
pendapatan, keuangan dan aset daerah.
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
a. Kepala Dinas
Tugas Kepala Dinas:
1) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
2) Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi serta untuk pengevaluasian permasalahan agar
diperoleh hasil kerja yang optimal.
5) Melaksanakan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting
kegiatan APBD terhadap SKPD.
Fungi Kepala Dinas:
1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan,
penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak, anggaran,
perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta
kesekretariatan.
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan
pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset daerah, yang meliputi pendataan, pengolahan dan
penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak,
anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset
daerah serta kesekretariatan.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendataan,
pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan
pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah,
akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan.
4) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
b. Sekretaris
Tugas Sekretaris:
1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan
perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan
Dinas.
2) Merumuskan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Fungsi Sekretaris:
1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan
Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
2) Merumuskan konsep kebijakan Kepala Dinas sesuai bidang tugas
di Sekretariat.
3) Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil
rangkuman rencana kegiatan Bidang-Bidang.
Sekretariat terdiri dari:
1) Kepala Sub Bagian Perencanaan.
Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Dinas.
2) Kepala Sub Bagian Keuangan.
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.
3) Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan
administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan,
dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan
administrasi kepegawaian Dinas.
c. Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan
Tugas Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan:
1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan di bidang
pendataan, pengolahan, dan penetapan.
2) Merumuskan program kegiatan bidang pendataan, pengolahan,
dan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan.
3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Fungsi Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan:
1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan.
2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas.
3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan terdiri dari:
1) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas
membantu kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan
dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi
Pendaftaran dan Pendataan.
2) Kepala Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Kepala Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan,
Pengolahan dan Penetapan dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian
kegiatan Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
3) Kepala Seksi Penetapan
Kepala Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Penetapan.
d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak
Tugas Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak:
1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak.
2) Merumuskan program kegiatan di Bidang Penagihan, Keberatan
dan Pemeriksaan Pajak berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan.
3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Fungsi Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak:
1) Melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah ditetapkan serta
pajak daerah melampaui jatuh tempo sesuai peraturan yang
berlaku agar pembayaran pajak daerah tertib dan lancar.
2) Menghimpun laporan kegiatan program penagihan dengan
rekapitulasi laporan yang masuk sebagai bahan penyempurnaan
dan perencanaan yang akan datang.
3) Melaksanakan pelayanan terhadap keberatan dan permohonan
banding dari Wajib Pajak Daerah sesuai peraturan yang berlaku.
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak terdiri dari:
1) Kepala Seksi Penagihan
Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu kepala
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Penagihan.
2) Kepala Seksi Keberatan dan Banding
Kepala Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas
membantu kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan
Pajak dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan
Seksi Keberatan dan Banding.
3) Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak
Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak mempunyai tugas membantu
kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak
dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi
Pemeriksaan Pajak.
e. Bidang Anggaran
Tugas Bidang Anggaran:
1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di
Bidang Anggaran.
2) Merumuskan program kegiatan di Bidang Anggaran berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Fungsi Bidang Anggaran:
1) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas.
2) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan.
3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Anggaran terdiri dari:
1) Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai
tugas membantu kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian kegiatan Seksi Perencanaan dan Penyusunan
Anggaran.
2) Kepala Seksi Pengendalian Anggaran
Kepala Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas
membantu kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian kegiatan Seksi Pengendalian Anggaran.
f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
Tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:
1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
2) Merumuskan program kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Kas
Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan.
3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan.
Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:
1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan.
2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas.
3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari:
1) Kepala Seksi Perbendaharaan
Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian kegiatan Seksi Perbendaharaan.
2) Kepala Seksi Kas Daerah
Kepala Seksi Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan
dan pengendalian kegiatan Seksi Kas Daerah.
g. Bidang Akuntansi
Tugas Bidang Akuntansi:
1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di
Bidang Akuntansi.
2) Merumuskan program kegiatan Akuntansi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Fungsi Bidang Akuntansi:
1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan.
2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas.
3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Akuntansi terdiri dari:
1) Kepala Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan.
Kepala Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan
mempunyai tugas membantu kepala Bidang Akuntansi dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pembukuan,
Pelaporan dan Informasi Keuangan.
2) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
Kepala Seksi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
mempunyai tugas membantu kepala Bidang Akuntansi dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan.
h. Bidang Aset Daerah
Tugas Bidang Aset Daerah:
1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di
Bidang Aset Daerah.
2) Merumuskan program kegiatan Aset Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Fungsi Bidang Aset Daerah:
1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan.
2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas.
3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Aset Daerah terdiri dari:
1) Kepala Seksi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah
Kepala Seksi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah mempunyai
tugas membantu kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian kegiatan Seksi Pengendalian dan Analisa Aset
Daerah.
2) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
mempunyai tugas membantu kepala Bidang Aset Daerah dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan dan
Pemanfaatan Aset Daerah
i. Struktur Organisasi
Sumber : www.dppkad.karanganyar.go.id
B. LATAR BELAKANG MASALAH
Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan
pajak, dan / atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu
( natural resources). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting
dan memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk
membiayai kepentingan umum yang akhirnya mencakup kepentingan
pribadi individu. Jadi di mana ada kepentingan masyarakat, di situ timbul
pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan
umum. (Suandy, 2011: 7)
Menurut lembaga pemungutannya, pajak di bagi menjadi dua, yaitu pajak
pusat dan pajak daerah. (Mardiasmo, 2011: 6)
Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, di mana
pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen keuangan melalui Direktorat
Jendral Pajak ( DJP). Termasuk dalam pajak pusat diantaranya Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah , dan Bea Materai
Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah
terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. (Mardiasmo, 2011:
6). Wewenang yang diberikan kepada daerah harus dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya dan harus didukung dengan kemampuan untuk mengelola
dan memberdayakan berbagai sumber pembiayaan oleh Pemerintah
Daerah, sehingga optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dapat tercukupi. Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009. Oleh karena itu pajak daerah merupakan sumber
pendapatan daerah sehingga daerah melalui dinas yang terkait dapat
melakukan dan menggali potensi besarnya pajak daerah secara terus
menerus.
Pajak restoran adalah pungutan pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan
dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah
makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga /
catering. Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang memberikan
pemasukan yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah ( PAD). Pajak
restoran diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2010 dan
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2010.
Dalam membuka usaha khususnya restoran, masih ditemukannya
pengusaha restoran yang mengalami kesulitan saat menentukan omzet
usaha sehingga dalam penerapan pajaknya, wajib pajak cenderung
memakai omzet yang sama setiap bulannya sehingga pajak yang dibayar
setiap bulannya sama. Untuk pengusaha yang belum terdaftar menjadi
wajib pajak, hal ini dikarenakan pengusaha belum menyadari dan masih
memandang sebelah mata tentang pajak restoran. Selain itu pengusaha
yang baru memulai usaha membutuhkan waktu untuk menentukan omzet
dan menentukan berapa pajak yang akan dibayarkan dikemudian hari.
Tata cara pemungutan pajak restoran adalah self assessment, tetapi
pada kenyataannya pelaksanaan self assessment belum optimal
dikarenakan masih ditemukan wajib pajak yang belum mentaati peraturan
pemerintah daerah, sehingga pihak Dinas Pengelolaan Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karanganyar masih mengalami
kendala dalam menindaklanjuti masalah tersebut, kendala tersebut antara
lain adalah ketidakjujuran wajib pajak dalam melakukan pembukuan dan
menutupi besarnya potensi yang dimiliki oleh wajib pajak, selain itu
adanya wajib pajak masih mempunyai kesadaran rendah untuk membayar
pajak membuat penerimaan pajak tidak optimal .
Oleh sebab itu, peran aparat pajak dalam melaksanakan pelayanan,
pengawasan serta pembinaan terhadap wajib pajak restoran sangat
diperlukan.
Mengacu ke permasalahan yang dihadapi, penulis memiliki motivasi dan
alasan mengangkat topik ini adalah ingin membantu meningkatkan
realisasi pajak daerah khususnya pajak restoran di Kabupaten Karanganyar
agar meningkat dari tahun – tahun sebelumnya, karena adanya indikasi
kecurangan wajib pajak restoran yang menutupi omzet restoran sehingga
menimbulkan masalah yang perlu ditindaklanjuti agar lebih optimal dalam
penerimaan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar.
Tabel 1.1
Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar
Tahun Anggaran 2015
D
Sumber :DPPKAD Karanganyar
Dilihat dari perkembangannya pada tahun 2015 Pajak Restoran
menempati peringkat 4,masih dibawah Pajak Penerangan Jalan, BPHTB
dan Pajak Bumi Bangunan. Meskipun dalam realisasinya sudah melebihi
target yang dianggarkan, akan tetapi hal ini kurang optimal mengingat
banyaknya restoran serta rumah makan baru yang berada di Karanganyar.
Pihak DPPKAD Karanganyar perlu melakukan upaya agar
penerimaan sektor pajak restoran lebih optimal dari tahun – tahun
berikutnya, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
di Kabupaten Karanganyar. Permasalahan ini merupakan fokus penulis
dalam penulisan tugas akhir ini.
Oleh karena itu , tugas akhir ini mengambil judul “ UPAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
No Uraian Target Realisasi
1 Pajak Penerangan Jalan 48,000,000,000 54,015,956,059
2 Pajak Bumi dan
Bangunan
25,000,000,000 25,407,029,810
3 BPHTB 13,000,000,000 20,328,841,654
4 Pajak Restoran 1,831,940,564 2,721,636,994
5 Pajak Hotel 1,027,965,300 1,560,412,241
6 Pajak Air Tanah 712,438,400 1.057,727,200
7 Pajak Reklame 450,103,800 753,959,950
8 Pajak Hiburan 304,288,696 419,204,741
9 Pajak Parkir 145,880,240 199,818,551
10 Pajak Mineral Bukan
Logam
19,500,000 22,773,600
DAERAH DALAM MENGOPTIMALISASI PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN KARANGANYAR”
C. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan gambaran umum yang telah penulis uraikan diatas,
maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana cara penetapan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana perkembangan jumlah wajib pajak restoran dan berapa
besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013-2015?
3. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh DPPKAD dalam proses
pemungutan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar yang belum
mencapai optimal ?
4. Permasalahan apa yang dihadapi oleh wajib pajak dalam pembayaran
pajak restoran ?
5. Bagaimana langkah-langkah DPPKAD dalam menghadapi masalah
terkait pajak restoran ?
D. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang diambil penulis, maka tujuan
penulisan ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui cara penetapan pajak restoran yang benar di
Kabupaten Karanganyar.
b. Untuk mengetahui perkembangan wajib pajak restoran dan
besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Karanganyar.
c. Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan apa saja yang
dihadapi oleh DPPKAD Karanganyar dalam proses pemungutan
pajak restoran yang belum optimal.
d. Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan apa saja yang
dihadapi oleh wajib pajak pada saat pembayaran pajak restoran.
e. Untuk mengetahui upaya – upaya apa saja yang dilakukan
DPPKAD Karanganyar agar dalam proses pemungutan Pajak
Restoran berjalan dengan optimal.
E. MANFAAT PENELITIAN
Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut :
a. Bagi Wajib Pajak
Memberikan informasi kepada masyarakat luas khususnya wajib
pajak restoran tentang cara penetapan pajak restoran secara benar.
b. Bagi DPPKAD Kabupaten Karanganyar
Memberikan sumbangan pikir sebagai bahan pertimbangan untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak,
khususnya pajak restoran di Kabupaten Karanganyar.
c. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan
wawasan peneliti tentang Pajak Daerah pada umumnya, dan
khususnya pajak restoran serta pengoptimalannya.