bab i pendahuluan a. gambaran umum organisasisatpolpp.jatengprov.go.id/2015/files/lakip skpd...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Beradasarkan PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi
Pamong Praja, Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 99 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. Tugas Satpol PP adalah
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur
(Pergub).
Adapun Fungsi Satpol PP adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan
ketertiban umum, penegakan Perda dan Pergub;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Pergub;
4. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama, pemeliharaan
dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta
penegakan Perda, Pergub dengan aparat Kepolisian Negara,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya;
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati
Perda dan Pergub.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satpol PP Provinsi
Jawa Tengah pada Tahun 2015 memiliki personil sebanyak 101 orang
dengan rincian sebagai berikut :
2
I. Susunan Organisasi :
1. Berdasar Golongan dan Jenis Kelamin :
Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah
I 1 - 1
II 33 1 34
III 50 5 55
IV 8 3 11
Jumlah 92 9 101
2. Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Satpol
PP Provinsi Jawa Tengah yaitu :
a. Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin :
Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
SD 1 - 1
SLTP 5 - 5
SLTA 44 3 47
Sarmud/DIII 3 2 5
S1/ D IV 31 - 31
Strata 2 8 4 12
Jumlah 92 9 101
b. Pendidikan dan Latihan
.
Diklat Jumlah
Diklat Pimpinan II 1
Diklat Pimpinan III 4
Diklat Pimpinan IV 8
Diklat PPNS 5
Diksar Pol PP 6
3
3. Pegawai Berdasarkan Usia :
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa
Tengah terdiri dari :
a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi :
1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
2. Seksi Penindakan.
d. Bidang Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
2. Seksi Operasional dan Pengendalian.
e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana,
membawahi :
1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Seksi Sarana dan Prasarana.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Susunan Organisasi pada halaman terlampir:
II. Sarana dan Prasarana :
Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimilki Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
Usia Jumlah
< 20 – 35 Tahun 23
35 – 45 Tahun 22
> 45 Tahun 55
Jumlah 100
4
a. Kendaraan roda 4 : 14 buah n. Meja kerja struktural : 21 buah
b. Kendaraan roda 2 : 9 buah o. Meja rapat : 6 buah
c. Komputer : 36 buah p. Hand Metal Detector :10 buah
d. Mesin ketik : 9 buah q. Foto tustel : 6 buah
e. AC : 38 buah r. Faximile : 3 buah
f. Laptop : 26 buah s. Scanner : 3 buah
g. Rak besi : 3 buah t. TV : 13 buah
h. Almari kaca : 7 buah u. Mesin absensi : 3 buah
i. Almari kayu : 5 buah v. Megaphone : 8 buah
j. Podium : 1 buah w. White board : 6 buah
k. Server : 1 buah x. Kursi kerja staf : 91 buah
l. Kursi lipat :103 buah y. Kursi rapat/susun :100 buah
m. Kursi kerja struktural : 21 buah z. Meja kerja staf : 69 buah
B. Isu Strategis Satpol PP Provinsi Jawa Tengah
Dari permasalahan-permasalahan penegakakkan Perda serta
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di
Jawa Tengah maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan
ditangani Satpol PP Prov. Jateng, meliputi :
1. Masih tingginya pelanggaran Perda dan Pergub;
2. Tingginya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
3. Tingginya angka kriminalitas dan gangguan ketertiban dalam
masyarakat;
4. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
5. Masih rendahnya kemampuan anggota Satpol PP dan PPNS
termasuk anggota Satpol PP perempuan;
6. Masih kurang sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
aparat Satpol PP.
5
BAB II
PERJANJIAN KINERJA
Pada Tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa
Tengah telah memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu :
a. Terwujudnya penegakkan hukum daerah yang mendorong
pencapaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan;
b. Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketentraman dan
kenyamanan lingkungan di 35 kabupaten/kota;
c. Terwujudnya sinergitas antar Satpol PP prov. dan kab/kota;
d. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban,
ketentraman dan keamanan;
f. Meningkatnya kapasitas aparatur Satpol PP yang kompeten dan
Profesional.
Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka
untuk mendukung tercapainya visi Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jawa Tengah yaitu Terciptanya Masyarakat Tertib Dengan
Iklim Kondusif Didukung Aparatur Polisi Pamong Praja yang
Profesional.
Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2015
telah menetapkan 9 program dan 38 kegiatan.
A. Strategi
Guna tercapainya sasaran yang telah ditetapkan tersebut
maka diperlukan strategi sebagai berikut :
6
1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, mediasi, komunikasi dan
penindakan pelanggar Perda dan Peraturan Gubernur;
2. Meningkatkan pengendalian gangguan tibum tranmas;
3. Meningkatkan sinergitas Satpol PP provinsi dan kab/kota serta
instansi terkait;
4. Meningkatkan ketertiban, ketenteraman dan pencegahan tindak
kriminal melalui sinergi cegah tangkal gangguan tramtibum dan
operasi terpadu;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat masyarakat untuk
memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan;
6. Meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP Dengan Penguatan
Manajemen Internal yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015
Adapun Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati
antara kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
dengan Kepala Daerah Tahun 2015, yaitu sebagai berikut :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Program/ Kegiatan
Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) Terwujudnya penegakkan hukum daerah yang mendorong pencapaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Persentase penindakan pelanggaran Perda
100 % Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan:
1. Kegiatan Penyusunan/Revisi Perda
2. Kegiatan koordinasi peningkatan efektivitas pelaksanaan Perda
3. Kegiatan Penegakan Perda Provinsi
Rp. 2.649.440.000
Rp. 396.000.000
Rp. 224.000.000
Rp. 2.029.440.000
7
(1) (2) (3) (4) (5)
Terwujudnya sinergitas antar Satpol PP provinsi dan Kab/Kota
Persentase sinergitas Satpol PP Provinsi dan Kab/kota
80% Program Pemerintahan Umum 1. Kegiatan
Sinkronisasi dan Evaluasi Program Satpol PP
2. Kegiatan Fasilitasi Forum Aparatur Satpol PP
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPNS
Rp. 529.900.000
Rp. 149.300.000
Rp. 149.600.000
Rp. 231.000.000
Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan di 35 kabupaten/kota
Kondusivitas daerah provinsi dan Kab/Kota
35 Kab/Kota
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan:
1. Kegiatan pembinaan Tranmas
2. Kegiatan monitoring dan pendataan daerah rawan gangguan Tramtib
3. Kegiatan simulasi Dakhura, penanganan unjuk rasa dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum
4. Kegiatan gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum
5. Kegiatan Penyelenggaraan Jambore Tramtib
Rp. 1.378.000.000
Rp. 150.000.000
Rp. 200.000.000
Rp. 170.000.000
Rp. 300.000.000
Rp. 558.000.000
8
(1) (2) (3) (4) (5)
Tertanganinya konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
1. Pengendalian dan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Jumlah penurunan gangguan tibum tranmas di 35 kab/kota
35 Kab/Kota
100 kejadian
Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan: 1. Kegiatan Rakor
Satpol PP Kab/ Kota se Jawa Tengah
2. Kegiatan Evaluasi dan Implementasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bidang Penegakan Perda dan Tramtib di Daerah Perbatasan
3. Kegiatan pengendalian dan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum
4. Kegiatan Pengendalian Unjuk Rasa di Lingkungan Prov. Jateng
5. Kegiatan Sarasehan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat
Rp. 1.320.000.000
Rp. 69.650.000
Rp. 170.000.000
Rp. 1.125.000.000
Rp. 100.000.000
Rp. 100.000.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan
Jumlah kader tibum tranmas yang dibentuk
1.350 orang
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan: 1. Kegiatan
pembinaan Tramtib bagi Kasie Tramtib Satpol PP Kab/Kota se Jawa Tengah
2. Rakor Regional Tramtib dan Penegakan Perda
Rp. 1.320.000.000
Rp. 120.000.000
Rp. 80.000.000
9
(1) (2) (3) (4) (5)
3. Kegiatan Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi Penanganan Tramtibum di Jawa Tengah
4. Kegiatan pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah
Rp. 120.000.000
Rp. 1.000.000.000
Meningkatnya kapasitas aparatur Satpol PP yang kompeten dan Profesional
Jumlah aparat Satpol PP yang meningkat kompetensinya
270 orang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Kegiatan
Peningkatan Kapasitas/ Kualitas Sumber Daya Manusia
Rp. 480.000.000
Rp. 480.000.000
10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan
atau kegagalan dalam pencapian visi dan melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas.
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam
Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian
yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja
kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.
Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan
masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.
Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2015 ada 2
(dua) aspek yang akan dibahas, yaitu :
1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja
sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :
- > 101 = Sangat Baik
- 75 - 100 = Baik
- 55 - 74 = Cukup
- < 55 = Kurang
11
A. Pengukuran Pencapaian Sasaran
Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan guna mengetahui
tingkat pencapaian sasaran dari target yang telah ditetapkan pada
masing-masing program di Satuan Polisi Pamong Praja.
Berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Satpol PP Prov. Jateng
Tahun 2015, maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapian dari target
yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari indikator
yang telah ditetapkan yaitu :
1. Persentase penindakan pelanggaran produk hukum daerah dicapai
100%.
2. Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang beriklim kondusif dicapai
100%.
3. Persentase program 35 Satpol PP kab/kota yang bersinergi dengan
program Satpol PP Provinsi dicapai 130,44 %.
4. Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang terkendali di bidang tibum
tranmas dicapai 100%.
5. Jumlah penurunan gangguan tibum tranmas di 35 kabupaten/kota
dicapai 103 %
6. Jumlah kader tibum tranmas yang terbentuk dicapai 384% .
7. Jumlah anggota Satpol PP yang lulus mengikuti pelatihan/diklat
dicapai 100 %.
Sehingga secara umum pencapian sasaran untuk Satpol PP Provinsi
Jawa Tengah adalah 145,34 %.
Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian
sasaran (PPS) yang telah di lakukan di atas dengan membandingkan
antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui
12
bahwa Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2015
dikategorikan Sangat Baik.
Sasaran 1 : Terwujudnya produk hukum daerah yang mendorong
pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Sasaran Indikator sasaran Target Realisasi %
capaian
% Capaian
Tahun 2014
% Capaian terhadap
Target Akhir Renstra
(2018)
Terwujudnya
produk hukum
daerah yang
mendorong
pencapaian
akuntabilitas dan
kondusifitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
Persentase
penindakan
pelanggaran
produk hukum
daerah
100 % 100 % 100 100 20 %
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 1, dari indikator
kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa pada Tahun 2014 dapat
dicapai 126,64 % dan pada Tahun 2015 mengalami penurunan capaian
kinerja yaitu 100 %, sehingga dikategorikan baik.
Walaupun mempunyai kategori baik, terdapat hambatan dalam
pencapaian sasaran adalah :
a. Banyaknya aset pemerintah provinsi yang memerlukan pengawasan
b. Luasnya cakupan penegakan perda yang meliputi luas wilayah,
jumlah perda dan masyarakat atau Badan Usaha.
c. Kurangnya jumlah PPNS untuk penegakan perda.
13
Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut :
a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP kab/kota
dalam melaksanakan penegakan Perda;
b. Mengirimkan anggota Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS.
Sasaran 2 : Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Sasaran Indikator sasaran Target Realisasi %
capaian
% Capaian
Tahun 2014
% Capaian terhadap
Target Akhir Renstra
(2018)
Meningkatnya
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Jumlah kab/kota di
Jawa Tengah yang
beriklim kondusif
35 Kab/Kota
35 Kab/Kota
100 100 40
tergambar bahwa pada Tahun 2014 dapat dicapai 100% dan
pada Tahun 2015 mampu mempertahankan capaian kinerja yaitu
100%, sehingga dikategorikan baik.
Hambatan dalam pencapaian sasaran diantaranya adalah :
a. Dampak bencana alam berupa kekeringan, banjir, erupsi gunung
berapi, dan tanah longsor yang mengakibatkan gangguan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.
b. Banyaknya konflik antar desa dan antar warga yang disebabkan
oleh ketidakpuasan dan kesalahpahaman sebagian warga terhadap
kelompok warga yang lain.
c. Masih banyaknya masalah sosial yang terjadi di masyarakat antara
lain PGOT, PSK, psykotik, peredaran miras, dan karaoke tanpa izin
yang sangat rentan terhadap timbulnya gangguan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut :
a. Dilakukan Koordinasi dan penanganan bersama dengan instansi
terkait termasuk dengan Satpol PP kabupaten/kota;
14
b. Dilakukan Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan
Ketertiban Umum; Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah.
Untuk PGOT, PSK dan psykotik melalui Operasi Terpadu untuk
selanjutnya dilakukan penanganan rehabilitasi medik dan
rehabilitasi sosial oleh instansi terkait;
Sasaran 3 : Terwujudnya sinergitas antar Satpol PP provinsi dan
kab/kota.
Sasaran Indikator sasaran Target Realisasi %
capaian
% Capaian
Tahun 2014
% Capaian terhadap
Target Akhir Renstra
(2018)
Terwujudnya
sinergitas antar
Satpol PP provinsi
dan kab/kota
Persentase
program 35 Satpol
PP kab/kota yang
bersinergi dengan
program Satpol
PP Provinsi
80 % 90,98 % 113,73 130,44 130,44
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 3, dari indikator kinerja
sebagai tolak ukur tergambar bahwa pada Tahun 2014 dapat dicapai
130,44 % dan pada Tahun 2015 capaian kinerja yaitu 113,73 %,
sehingga dikategorikan sangat baik. Dalam pencapaian target Tahun
2015 hampir tidak ada kendala/hambatan.
15
Sasaran 4 : Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
dan pencegahan tindak kriminal.
Sasaran Indikator sasaran Target Realisasi %
capaian
% Capaian
Tahun 2014
% Capaian terhadap
Target Akhir Renstra
(2018)
Terpeliharanya
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat dan
pencegahan tindak
kriminal
Jumlah kab/kota di
Jawa Tengah yang
terkendali di bidang
tibum tranmas
35
Kab/Kota
35
Kab/Kota
100 100 40
Jumlah penurunan
gangguan tibum
tranmas di 35
kabupaten/kota
100
kejadian
355
kejadian
355 103 91,6
Tahun 2015 capaian kinerja yaitu 100% pada indikator Jumlah
kab/kota di Jawa Tengah yang terkendali di bidang tibum tranmas dan
pada indikator Jumlah penurunan gangguan tibum tranmas di 35
kabupaten/kota capaian kinerja yaitu 355 % dan pada Tahun 2014
capaian kinerjanya adalah 103%, Pada sasaran ini capaian kinerjanya
dikategorikan sangat baik.
Walaupun mempunyai kategori amat baik, terdapat hambatan dalam
pencapaian sasaran adalah :
a. Dampak bencana alam berupa kekeringan, banjir, erupsi gunung
berapi, dan tanah longsor yang mengakibatkan gangguan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.
b. Masih banyaknya masalah sosial yang terjadi di masyarakat antara
lain PGOT, PSK, psykotik, peredaran miras, dan karaoke tanpa izin
yang sangat rentan terhadap timbulnya gangguan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut :
a. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi terkait;
16
b. Melakukan pengamanan;
c. Melakukan patroli wilayah.
Sasaran 5 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga
ketertiban, ketentraman dan keamanan.
Sasaran Indikator sasaran Target Realisasi %
capaian
% Capaian
Tahun 2014
% Capaian terhadap
Target Akhir Renstra
(2018)
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat dalam
menjaga
ketertiban,
ketentraman dan
keamanan
Jumlah kader
tibum tranmas
yang terbentuk
1.350
Kader
1.364
kader
101,03 384 107,78
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 5, dari indikator
kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa kegiatan tersebut dimulai
pada Tahun 2014 dengan capaian kinerja yaitu 384%, dan capaian
kinerja pada Tahun 2015 yaitu 101,03% sehingga dikategorikan sangat
baik. Capaian tersebut jauh melampaui target dikarenakan besarnya
dukungan di Kabupaten/Kota terhadap kegiatan provinsi. Dalam
pencapaian target Tahun 2015 hampir tidak ada kendala/hambatan.
Sasaran 6 : Meningkatnya kapasitas kerja aparatur pemerintah
daerah.
Sasaran Indikator sasaran Target Realisasi %
capaian
% Capaian
Tahun 2014
% Capaian terhadap
Target Akhir Renstra
(2018)
Meningkatnya
kapasitas kerja
Jumlah anggota
Satpol PP yang
250 250 100 100 40
17
aparatur
pemerintah daerah
lulus mengikuti
pelatihan/diklat
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 6, dari
indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa pada Tahun
2013 dapat dicapai 100% dan pada Tahun 2014 mampu
mempertahankan capaian kinerja yaitu 100%, sehingga
dikategorikan baik. Dalam pencapaian target Tahun 2015 hampir
tidak ada kendala/hambatan.
B. Akuntabilitas Keuangan
Pelaksanaan APBD Tahun 2015
Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa
Tengah mendapatkan Anggaran sebesar Rp 26.943.901.000,-
namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar
Rp.25.402.405.839,- atau (94,27 %) .
Anggaran sebesar Rp. 26.943.901.000,- dialokasikan untuk
belanja tidak langsung sebesar Rp 13.568.164.000,- (50,36%) dan
belanja langsung sebesar Rp. 13.375.737.000,- (49,64%)
Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja
tidak langsung adalah sebesar Rp. 12.699.622.429,- (93,59 %) dari
anggaran yang tersedia sebesar Rp 13.568.164.000,- sedangkan
belanja langsung direalisasikan sebesar Rp. 12.702.783.410,-
(94,97%) dari anggaran yang ada sebesar Rp. 13.375.737.000,-.
Selanjutnya Penggunaan anggaran tersebut apabila
diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai
berikut :
18
Sasaran Program Anggaran Realisasi %
Realisasi (1) (2) (3) (4) (5)
Terwujudnya produk hukum daerah yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Rp. 2.649.440.000,- Rp. 2.404.546.408,-
90,75
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Rp. 1.378.000.000,- Rp. 1.357.493.300,- 98,51
Terwujudnya sinergitas antar Satpol PP provinsi dan kab/kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rp. 529.900.000,- Rp. 510.360.100,- 96,31
Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Rp. 1.564.650.000,- Rp. 1.509.993.110,- 96,50
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ktertiban dan Keamanan
Rp. 1.320.000.000,- Rp. 1.318.091.700,- 99,85
Meningkatnya kapasitas kerja aparatur pemerintah daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp. 480.000.000,- Rp. 475.396.800,- 99,04
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2015, apabila
dibandingkan Tahun 2014 maka terjadi penurunan sebesar 2,59%,
Tahun 2015 sebesar 94,97 %, Tahun 2014 sebesar 92,38 %.
19
BAB IV
P E N U T U P
A. Tinjauan Umum Keberhasilan
Laporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dibuat dalam rangka perwujudan
pertanggung jawaban pelaksanaan TUPOKSI serta pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
berdasarkan materi sistem akuntabiltas yang memadai. Dengan
adanya pengukuran kinerja, akan mendorong Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai ukuran kinerja yang
diharapkan dan melalui evaluasi kinerja akan diperoleh suatu umpan
balik untuk perbaikan kinerja yang akan datang.
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di
atas, maka dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan
berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai
dengan Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai
berikut :
a. Hasil Pengukuran Pencapian Sasaran (PPS) dicapai (138,53%),
dengan rincian per sasaran 1. 100% 2. 100% 3. 113,73%
4. 100 % 5.355% 6. 101,03% 7. 100%
b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah menggunakan
dana kurang dari dana yang dianggarkan. Hal ini berarti terjadi
efisiensi Rp. 1.541.495.161,- (Satu milyar lima ratus empat puluh
20
satu juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh
satu rupiah) dari anggaran yang disediakan.
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Satpol
PP Prov. Jateng di masa mendatang antara lain :
1. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi terkait;
Melakukan pengamanan; Patroli wilayah; Forum komunikasi
dan konsultasi (Forkomkon).;
2. Membentuk Kader Siaga Tramtib guna membantu tugas Satpol
PP di tingkat bawah dalam merespon gangguan tramtibum
dengan cepat;
3. Dilakukan Pengendalian dan Penanganan Ketentraman
Masyarakat di Daerah perbatasan provinsi dan 35
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah; Kegiatan Peningkatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama di Daerah Perbatasan;
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kasi Tramtib Satpol PP
Kab/Kota se Jawa Tengah;
4. Dilakukan Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan
Ketertiban Umum; Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah.
Untuk PGOT, PSK dan psykotik melalui Operasi Terpadu untuk
selanjutnya dilakukan penanganan rehabilitasi medik dan
rehabilitasi sosial oleh instansi terkait;
5. Dilakukan Inventarisasi pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi
melalui Identifikasi Pelanggar Peraturan Daerah; Penyuluhan
Peraturan Daerah bagi Masyarakat dan Badan Usaha;
Pembinaan Masyarakat Pelanggar Peraturan Daerah;
Penindakan Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi melalui
penyelesaian pemasalahan pelanggar Peraturan Daerah di 35
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; Koordinasi Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah melalui Rapat
21
Koordinasi Efektifitas Pelaksanaan Penegakan Peraturan
Daerah; Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran
Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan
Pengawasan dan Penertiban Pelanggar Pemanfaatan Aset
Pemerintah Daerah di 35 Kabupaten/Kota; Rakor teknis PPNS;
6. Melakukan implementasi perjanjian kerjasama dengan Satpol
PP Provinsi Jawa Timur, Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan
Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kegiatan
penanganan bersama-sama di daerah perbatasan provinsi.
Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah
Tahun 2015 untuk SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/
evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.
Semarang, 2015
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TENGAH
M. MASROFI, S.Sos, MSi
Pembina Utama Muda NIP. 19680517 198908 1 002
22