bab i pendahuluan a. latar belakangsakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin 2016 biro hukum.pdf ·...
TRANSCRIPT
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka pembangunan pertanian sangat diperlukan adanya landasan
kerja dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan
kepastian pelaksanaan tugas dan fungsi. Peraturan perundang-undangan
dimaksud harus dapat diinformasikan kepada publik sebagai upaya dalam
pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu Biro Hukum
mempunyai peranan penting dan strategis terutama dalam upaya pembinaan
hukum di bidang pertanian secara proporsional sebagai salah satu aspek yang
sangat strategis dalam mewujudkan Good Governance pada penyelenggaraan
pembangunan sistem dan mendukung program Swasembada Padi, Jagung,
Kedelai, Tebu dan Daging.
Biro Hukum Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja yang bertanggung jawab
atas pembinaan hukum di lingkungan Kementerian Pertanian, memposisikan
pada kedudukan yang spesifik yaitu In House Consultant hukum bidang
pertanian.
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Menteri sampai
dengan pejabat Eselon II setiap akhir tahun untuk membuat Laporan Kinerja
yang merupakan wujud pertanggungjawaban kepada atasan masing-masing.
Dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja
yang merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 2
SAKIP merupakan salah satu sistem yang sangat penting untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih
dari praktik penyimpangan. Oleh karena itu, sudah menjadi komitmen
Kementerian Pertanian dalam mendukung reformasi birokrasi lingkup
Kementerian Pertanian termasuk perubahan dan peningkatan kualitas dibidang
perencanaan dan penganggaran.
B. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Biro Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor
19/Permentan/OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja
Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian, adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Stuktur Organisasi Biro
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 3
C. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Hukum
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan peraturan
perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.
Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Hukum menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanian;
b. pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
pertanian;
c. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan litigasi hukum;
d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
D. Uraian Tugas
Bagian Perundang-Undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang
perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, penelitian dan pengembangan
pertanian, prasarana dan sarana, ketahanan pangan, manajemen, penyuluhan
dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta pengawasan
internal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perundang-
Undangan I menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan
peraturan perundang-undangan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan
peraturan perundang-undangan di bidang prasarana, sarana, penelitian dan
pengembangan, serta ketahanan pangan; dan
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 4
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan
peraturan perundang-undangan di bidang manajemen, penyuluhan dan
pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta pengawasan internal.
Bagian Perundang-Undangan I terdiri atas:
a. Subbagian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
b. Subbagian Prasarana, Sarana, Penelitian dan Pengembangan; dan
c. Subbagian Manajemen dan Sumber Daya Manusia.
a) Subbagian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai
tugas; melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi
serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang tanaman
pangan, hortikultura, dan perkebunan.
b) Subbagian Prasarana, Sarana, Penelitian dan Pengembangan
mempunyai tugas; melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan
dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang
prasarana, sarana, penelitian dan pengembangan, serta ketahanan
pangan.
c) Subbagian Manajemen dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas;
melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta
penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen,
penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta
pengawasan internal.
Bagian Perundang-Undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang
peternakan dan kesehatan hewan, karantina, serta pengembangan sistem,
dokumentasi dan informasi hukum.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perundang-
Undangan II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan
peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan
peraturan perundang-undangan di bidang karantina pertanian; dan
c. penyiapan pengembangan sistem, dokumentasi dan informasi hukum.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 5
Bagian Perundang-Undangan II terdiri atas:
a. Subbagian Ternak dan Hewan;
b. Subbagian Karantina; dan
c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
a) Subbagian Ternak dan Hewan mempunyai tugas; melakukan penyiapan
bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan
perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
b) Subbagian Karantina mempunyai tugas; melakukan penyiapan bahan
koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan
perundang-undangan di bidang karantina pertanian.
c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas;
melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem, pengelolaan
dokumentasi dan informasi hukum.
Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan, dan litigasi hukum.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Advokasi Hukum
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan dan penelaahan naskah perjanjian di bidang
pertanian;
b. penyiapan pemberian pertimbangan dan litigasi hukum di bidang pertanian,
serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara; dan
c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.
Bagian Advokasi Hukum terdiri atas:
a. Subbagian Perjanjian;
b. Subbagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum; dan
c. Subbagian Tata Usaha Biro.
a) Subbagian Perjanjian mempunyai tugas; melakukan penyiapan bahan
penyiapan penyusunan dan penelaahan naskah perjanjian di bidang
pertanian.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 6
b) Subbagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum mempunyai tugas;
melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan litigasi hukum
di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha
negara.
c) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas; melakukan pelaksanaan
urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
a) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Perancang
Peraturan Perundang-Undangan dan jabatan fungsional lainnya, masing-
masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk
Kepala Biro Hukum.
b) Kepala Biro Hukum menempatkan pejabat fungsional Perancang
Peraturan Perundang-Undangan dan jabatan fungsional lainnya pada unit
kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.
c) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.
d) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
E. Permasalahan
Beberapa permasalahan dan kendala yang terjadi pada satuan kerja Biro
Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, adalah sebagai
berikut:
1. Sumberdaya manusia pada Biro Hukum secara kuantitatif saat ini kurang,
karena ada beberapa pegawai sudah pensiun dan memasuki batas usia
pensiun;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 7
2. Jika dilihat dari jabatan yang ada, pegawai Biro Hukum masih banyak
sebagai pendukung tugas pokok, sedangkan yang memiliki kompetensi
yang sesuai dengan tugas pokok relative sedikit;
3. Pemrakarsa/Eselon I terkait belum memprioritaskan peraturan perundang-
undangan yang disepakati dalam Prolegtan, Program Penyusunan
Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden;
4. Pemrakarsa dalam penyusunan peraturan belum sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga penyusunan
substansi konsep peraturan perundang-undangan di unit kerja Eselon I
masih lemah karena belum public hearing dengan instansi lain terkait;
5. Pada pertemuan harmonisasi penyusunan substansi konsep peraturan,
pihak pemrakarsa tidak dapat memutuskan kerena yang hadir bukan
pejabat yang berwenang, serta pejabat yang datang berganti-ganti;
6. Penandatanganan kesepakatan bersama atau Nota Kesepahamanan
sangat jarang langsung ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama;
7. Pemberitahuan dan pengajuan perpanjangan kesepakatan bersama atau
Nota Kesepahamanan oleh Para Pihak sering terlambat;
8. Para Pihak selalu mempertahankan format penyusunan perjanjian sesuai
peraturan yang dimilikinya;
9. Koordinasi belum optimal dari Pihak/Unit Eselon I yang digugat;
10. Sulit memperoleh dokumen asli untuk digunakan sebagai alat bukti di
pengadilan;
11. Terbatasnya ahli yang independen untuk bersedia menjadi dan
memberikan keterangan ahli bagi pemerintah;
12. Penyelesaian terhadap suatu perkara membutuhkan waktu yang lama;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2015-2019, yang merupakan bagian dari
Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 yang disusun
sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025 yang saat ini posisinya telah memasuki tahap ketiga
(RPJMN 2015-2019). Rencana Strategis ini dijadikan alat pengendalian
program dan kegiatan pembangunan hukum dibidang Pertanian. Untuk
mengimplementasikan Renstra Biro Hukum tersebut, berdasarkan tugas dan
fungsi peran Biro Hukum sebagai pembina hukum dalam rangka memenuhi
kebutuhan landasan operasional produk hukum, arah kebijakan dan
pengembangan hukum bidang Pertanian, menata sistem secara nasional
khususnya hukum pertanian, dan mensosialisasikan pembangunan pertanian.
B. Visi dan Misi
Biro Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan koordinasi,
dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi
hukum menetapkan visi 2015-2019 yaitu : “Terwujud dan berfungsinya sistem
hukum pertanian yang kuat, lengkap, terdesentralisasi, dan berkerakyatan
dalam mendukung pembangunan pertanian”. Dalam upaya mewujudkan visi
tersebut, Misi yang harus diemban oleh Biro Hukum, Kementerian Pertanian
2015-2019 adalah:
a. menginventarisasi, menelaah, dan menyusun peraturan perundang-
undangan bidang pertanian berdasarkan Prolegtan;
b. mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
c. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan bidang pertanian;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 9
d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan
bidang pertanian; dan
e. memberikan advokasi, litigasi hukum, dan penyusunan naskah perjanjian.
C. Tujuan
Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Biro Hukum, maka tujuan yang akan
dicapai oleh Biro Hukum meliputi :
a. menginventarisir bahan peraturan perundang-undangan bidang hukum
pertanian yang lengkap, terhimpunnya bahan dan informasi sebagai bahan
penyusunan kebijakan serta tersusunnya konsep kebijakan yang ditetapkan
dalam bentuk peraturan;
b. berkembangnya dan terkelolanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum pertanian yang cepat, dan lengkap serta pemahaman hukum
pertanian;
c. terhimpunnya dan mensosialisasikan informasi dan penerangan kepada
masyarakat tentang peraturan perundang-undangan bidang pertanian.
d. tersusunnya naskah perjanjian/Kontrak atau MoU bidang Pertanian;
e. mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku usaha, dan
pemangku kepentingan;
f. terlayaninya pertimbangan dan litigasi hukum Perdata dan Tata Usaha
Negara, serta Uji Materiil (judicial review);
g. memfasilitasi berbagai kegiatan ketata usahaan dan urusan rumah tangga
Biro;
D. Sasaran Kegiatan
Sesuai tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran kegiatan
‘’Terbentuknya peraturan perundang-undangan dan menurunnya permasalahan
hukum bidang pertanian’’, dengan kegiatan sebagai berikut:
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 10
a. terbentuknya sistem hukum pertanian yang kuat dan lengkap melalui produk
peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
b. tersusunnya naskah perjanjian;
c. terlaksananya pemberian pertimbangan dan litigasi hukum;
d. terkelolanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
e. terselenggaranya layanan ketatausahaan Biro.
E. Kebijakan
Untuk terwujudnya sasaran dan tujuan sesuai visi dan misi yang telah
ditetapkan, maka Kebijakan Biro Hukum adalah:
a. penguatan peraturan perundang-undangan bidang Pertanian;
b. peningkatan kualitas pelayanan hukum secara konsisten (cepat, tepat dan
aman) dengan memperhatikan pergeseran paradigma pembangunan hukum
yaitu privatisasi, desentralisasi dan globalisasi untuk menghormati HAM, HKI
dan lingkungan hidup serta menjamin terwujudnya supremasi hukum bagi
masyarakat petanian;
c. peningkatan penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian;
d. peningkatan kualitas ketersediaan dan pengelolaan dokumentasi dan
informasi hukum
Untuk terwujudnya sasaran dan tujuan sesuai visi dan misi yang telah
ditetapkan, maka strategi Biro Hukum adalah sebagai berikut:
a. peningkatan penyempurnaan, evaluasi, serta pengkajian produk hukum
pertanian sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat;
b. peningkatan pengembangan pemberian pertimbangan dan litigasi hukum
serta perjanjian di bidang pertanian;
c. peningkatan profesionalisme dan semangat kerja SDM di bidang hukum;
d. peningkatan kualitas ketersediaan dan pengelolaan dokumentasi dan
informasi hukum; dan
e. menyelenggarakan ketatausahaan yang profesional.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 11
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Dari Rencana Strategis tersebut di atas, kemudian dijabarkan dalam Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), yang selanjutnya berdasarkan RKT tersebut disusun
Perjanjian Kinerja (PK) sebagai berikut:
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terbentuknya peraturan
perundang-undangan dan
menurunnya permasalahan
hukum bidang pertanian
1. Prosentase Peraturan
Perundang-undangan
yang diterbitkan
berdasarkan Prolegnas
dan Prolegtan
75 persen
2. Prosentase Layanan
Bantuan Hukum Lingkup
Kementerian Pertanian
yang terselesaikan
72 persen
3. Prosentase Naskah
Perjanjian yang
dihasilkan
82 persen
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan
Gambaran kinerja Biro Hukum Sekretariat Jenderal Tahun 2016 dapat diketahui
dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu
dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal
tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2016 tersebut, maka
digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat)
kategori kinerja terhadap sasaran yang telah ditetapkan, yaitu; (1) Skala 1
Kinerja sangat baik, untuk capaian kinerja lebih besar dari 100%; (2) Skala 2
Kinerja baik, untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100%; (3) Skala
3 Kinerja kurang baik, untuk capaian kinerja antara 60% sampai 79,99%; (4)
Skala 4 : Kinerja buruk, untuk capaian kinerja kurang dari 60%.
B. Capaian Kinerja
Dalam hal ini memuat pencapain sasaran kegiatan Pembinaan Hukum di
bidang Pertanian yang telah dicapai selama Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:
1. Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan
Prolegnas dan Prolegtan
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
bidang pertanian, dibutuhkan adanya landasan kerja dalam bentuk
peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu ditetapkan rencana
kerja dalam bentuk Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi
Pertanian dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang
mengikat semua lembaga yang berwenang. Biro Hukum sesuai perjanjian
kinerja tahun 2016, capaian kinerja indikator peraturan perundang-
undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan
mempunyai target 75 persen dari pemetaan sebanyak 71 peraturan
sesuai prolegtan tahun 2016.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 13
Program Legislasi Pertanian Tahun 2016 telah dilaksanakan di Solo-Jawa
Tengah pada tanggal 22 s/d 24 Maret 2016 dan telah ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 360/Kpts/HK.000/5/2016 tentang
Program Legislasi Pertanian Tahun 2016. Masing-masing dari unit kerja
eselon I lingkup Kementerian Pertanian telah menyampaikan usulan
Program Legislasi Pertanian tahun 2016, pada tahun 2016 telah
ditetapkan 71 (tujuh puluh satu) peraturan dari Pemrakarsa Eselon I
Kementerian Pertanian.
Sampai dengan akhir tahun 2016, sesuai dengan tugas dan fungsi Biro
Hukum melaksanakan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-
undangan telah menerbitkan 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 48
(empat puluh delapan) Peraturan Menteri Pertanian berdasarkan
Prolegnas dan Prolegtan atau 69% dari Program Legislasi Pertanian.
Capaian tersebut jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja
tahun 2016 sebesar 75%, maka persentase keberhasilan capaian kinerja
Biro Hukum dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang
diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan sebesar 92% (sembilan
puluh dua persen) yang tergolong dalam kategori Skala 2 Kinerja Baik,
dengan uraian sebagai berikut:
a. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan telah
menerbitkan sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 6 (enam)
peraturan, sebagai berikut:
(1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/HK.140/2/2016
tentang Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016;
(2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016
tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial;
(3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016
tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;
(4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/KB.320/5/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
67/Permentan/OT.140/5/2016 tentang Persyaratan Mutu Dan
Pemasaran Biji Kakao;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 14
(5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan;
(6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/HK.140/8/2016
tentang Sarana Hortikultura Yang Belum Dapat Diproduksi di
Dalam Negeri;
b. Bidang Prasarana, Sarana, Penelitian dan Pengembangan Pertanian
telah menerbitkan sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 2 (dua)
peraturan, sebagai berikut:
(1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor
71/Permentan/PP.200/12/2015;
(2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.230/6/2016
tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat di Sektor Pertanian;
c. Bidang Manajemen dan Sumber Daya Manusia Pertanian telah
menerbitkan sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 27 (dua puluh
tujuh) peraturan, sebagai berikut:
(1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana
Teknis Kementerian Pertanian;
(2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KU.030/1/2016
tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
(3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KU.030/1/2016
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Pertanian;
(4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/KU.060/2/2016
tentang Pedoman Pemberian Tunjungan Kinerja Bagi Pegawai di
Lingkungan Kementerian Pertanian;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 15
(5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/TU.120/2/2016
tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian;
(6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.240/4/2016
tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
Tahun 2015-2019;
(7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.040/5/2016
tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup
Sekretariat Jenderal;
(8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.040/5/2016
tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup
Direktorat Jenderal Hortikultura;
(9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.040/5/2016
tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian;
(10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.040/5/2016
tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian;
(11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.040/5/2016
tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup
Badan Ketahanan Pangan;
(12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.040/5/2016
tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Eselon IV Lingkup Badan
Ketahanan Pangan;
(13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Pertanian No
32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Dan
Pelayanan Infromasi Publik DI Lingkungan Pertanian;
(14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/KP.350/5/2016
tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis
Pasar Hasil Pertanian;
(15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.040/6/2016
tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup
Inspektorat Jenderal;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 16
(16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.040/6/2016
tentang Uraian Tugas Pekerjaan unit Kerja Eselon IV Lingkup
Direktorat Jenderal Dan Kesehatan Hewan;
(17) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/8/2016
tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dan
Bidang Pertanian;
(18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.040/8/2016
tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup
Direktorat Jenderal Perkebunan;
(19) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016
tentang Pedoman Nomeklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan
Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kebupaten/Kota;
(20) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/TI.100/11/2016
tentang Permentan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi
dan Komunikasi di Kementerian Pertanian;
(21) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
52/Permentan/OT.040/11/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan
Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan;
(22) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
53/Permentan/OT.040/11/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan
Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana Dan
Sarana Pertanian;
(23) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
54/Permentan/PP.140/11/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang
Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian;
(24) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
56/Permentan/SR.310/11/2016 tentang Permentan tentang
Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
(25) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
60/Permentan/KP.340/12/2016 tentang Permentan tentang
Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 17
(26) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan
Petani;
(27) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi Dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2017;
d. Bidang Ternak dan Hewan telah menerbitkan sampai dengan akhir
tahun 2016 sebanyak 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan,
sebagai berikut:
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan
Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang
Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara;
(2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/PK.210/3/2016
tentang Penyediaan dan Peredaran Semen Beku;
(3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/PK.440/5/2016
tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah
Negara Republik Indonesia;
(4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/Pk.450/5/2016
tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu
Dari Negara dan Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;
(5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016
tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras;
(6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016
tentang Permasukan Karkas,Daging, Jeroan Dan/atau Olahan
kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
(7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016
tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik;
(8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak
Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 18
(9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/PK.230/12/2016 tentang Penyediaan, Peredaran,
dan Pengawasan Ayam Ras;
e. Bidang Karantina Pertanian telah menerbitkan sampai dengan akhir
tahun 2016 sebanyak 5 (lima) Peraturan Menteri Pertanian, sebagai
berikut:
(1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KR.100/3/2016
tentang Pelaksanaan Transparansi Perjanjian SPS-WTO;
(2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/KR.040/4/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
04/Permentan/KR.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan
Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
(3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/KR.100/3/2016
tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina
Tumbuhan dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
(4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016
tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik;
(5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
55/Permentan/KR.040/11/2015 tentang Pengawasan Keamanan
Pangan terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan;
2. Layanan Bantuan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian yang
terselesaikan
Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian serta pelaksanaan
tugas dan fungsi Kementerian Pertanian sering dihadapkan pada
permasalahan hukum. Untuk itu dalam rangka memberikan bantuan dan
pelayanan hukum terhadap unit kerja/satuan kerja lingkup Kementerian
Pertanian, sesuai tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal
memberikan layanan Bantuan Hukum untuk penanganan perkara Perdata,
Tata Usaha Negara, Judicial Review di Mahkamah Agung dan
Konstitutional Review di Mahkamah Konstitusi.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 19
Dalam penanganan perkara Perdata, Tata Usaha Negara, dan Judicial
Review di Mahkamah Agung, Biro Hukum berkoordinasi dengan Eselon I
terkait/satker di Lingkup Kementerian Pertanian dan khusus penanganan
perkara terkait aset BMN berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sedangkan dalam
penanganan perkara Konstitutional Review di Mahkamah Konstitusi, Biro
Hukum berkoordinasi dengan Eselon I terkait Lingkup Kementerian
Pertanian dan Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Kuasa Hukum
Presiden R.I.
Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2016 untuk target capaian kinerja
indikator layanan bantuan hukum lingkup Kementerian Pertanian yaitu
72% dari target pemetaan layanan bantuan hukum tahun 2016 yaitu 29
perkara. Biro Hukum pada tahun 2016 sesuai tugas dan fungsi telah
memberikan layanan pertimbangan dan litigasi hukum sebanyak 29
perkara dengan rincian sebagai berikut:
No. PERKARA Jumlah Perkara
Keterangan*)
1. Perdata - 28 (dua puluh delapan) perkara ditangani Biro Hukum
- 1 (satu) perkara tidak ditangani, karena Biro Hukum tidak dilibatkan yaitu perkara No. 06/G/2016/PTUN.JKT di PTUN Jakarta mengenai Pemberitahuan Penolakan Terhadap Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) PT. Sumber Pangan Utama
- Ditjen PSP 1
- Ditjen Tanaman Pangan 2
- Ditjen Hortikultura 1
- Ditjen Perkebunan 6
- Ditjen PKH 2
- Badan Litbang Pertanian 9
- Badan Karantina
Pertanian 1
Jumlah 22
2. Tata Usaha Negara
- Ditjen Tanaman Pangan 1
- Ditjen Hortikultura 1
Jumlah 2
3. Judicial Review di
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 20
Mahkamah Agung
- Ditjen Perkebunan 1
Jumlah 1
4. Konstitusional Review di
Mahkamah Konstitusi
- Ditjen Perkebunan 2
- Ditjen PKH 2
Jumlah 4
Total No. 1 + 2 + 3 + 4 29
Tabel 3. Daftar Pemetaan Perkara
Dalam rangka pemberian pertimbangan dan litigasi hukum, capaian
kinerja Biro Hukum pada tahun 2016 telah menyelesaikan 28 (dua puluh
delapan) perkara atau 96% sebagaimana pada tabel tersebut di atas,
maka persentase keberhasilan capaian kinerja Biro Hukum dalam hal
layanan bantuan hukum lingkup Kementerian Pertanian lebih dari 100%
yang tergolong dalam kategori Skala 1 Kinerja Sangat Baik, dengan
uraian sebagai berikut:
a. Perkara Perdata
Bahwa penanganan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Banding di
Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung, dan Peninjauan
Kembali di Mahkamah Agung, Biro Hukum Kementerian Pertanian
berkoordinasi dengan Eselon I terkait Lingkup Kementerian Pertanian.
Penanganan perkara Perdata selama Tahun 2016 sebanyak 22 (dua
puluh dua), sebagai berikut:
(1) Perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Sky. di Pengadilan Negeri
Sekayu jo. Nomor 86/Pdt/2012/PT.Plg. di Pengadilan Tinggi
Palembang jo. Nomor 1349/K/Pdt/ 2013 di Mahkamah Agung,
dalam tingkat Peninjauan Kembali tanggal 27 Januari 2016 amar
putusannya menyatakan: Menolak permohonan Peninjauan
Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Wiwin Yanto
selaku ahli waris almarhum Burhanudin/Bujang. Kementerian
Pertanian dinyatakan menang dan sudah dilakukan Eksekusi;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 21
(2) Perkara Nomor 94/PDT/2015/PT.DKI di PT Jakarta, dalam tingkat
Banding tanggal 7 April 2015, amar putusannya menyatakan:
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.
396/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel tanggal 13 Februari 2014 yang
dimohonkan Banding;
(3) Perkara Nomor 238/PDT/2016/PT.DKI di Pengadilan Tinggi
Jakarta, dalam tingkat Banding tanggal 30 Mei 2016 yang
diberitahukan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 5 September 2016 amar putusannya
menyatakan: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 23 April 2015,
yang dimohonkan banding tersebut. Kementerian Pertanian telah
mendaftarkan upaya hukum Kasasi pada tanggal 15 September
2016 dan telah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 28
September 2016;
(4) Perkara Nomor 235 PK/PDT/2016 di Mahkamah Agung, dalam
tingkat Peninjauan Kembali tanggal 27 Juni 2016 amar
putusannya menyatakan: Menolak permohonan peninjauan
kembali dari Para Pemohon Peninjuan Kembali 1. Prof. Dr. Ika
Mustika, S.U., 2. Nasrul Zainuddin, S.IP. Tindaklanjutnya
melakukan Eksekusi.
(5) Perkara Nomor 145/Pdt/2016/PT.Bdg di Pengadilan Tinggi
Bandung, dalam tingkat Banding tanggal 13 Juni 2016 amar
putusannya menyatakan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Depok tanggal 22 Januari 2015 Nomor 26/PDT.PLW/2006 yang
dimohonkan banding tersebut (Putus Tingkat Banding di
Pengadilan Tinggi Bandung). Kementerian Pertanian telah
menyerahkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Desember
2016 melalui Pengadilan Negeri Depok. Sekarang sedang dalam
proses Kasasi di Mahkamah Agung;
(6) Perkara Nomor 238/PDT/2015/PT.DKI di Pengadilan Tinggi
Jakarta, dalam tingkat Banding tanggal 27 Juli 2015, amar
putusannya menyatakan: Menghukum Tergugat/Terbanding untuk
bertanggung jawab dan mengganti kerugian akibat tidak
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 22
diterbitnya RIPH Penggugat/Pembanding periode kedua Juli-
Desember 2013 yaitu: Kerugian Materiil sebesar
Rp.2.000.000.000,00 dan Kerugian Immateriil sebesar
Rp500.000.000,00 dengan Total sebesar Rp2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah). Kementerian Pertanian telah
mendaftarkan upaya hukum Kasasi pada tanggal 28 Oktober 2015
dan telah menyerahkan Memori Kasasi melalui Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan pada tanggal 11 November 2015. Sekarang
sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung;
(7) Perkara Nomor 631 PK/PDT/2015 di Mahkamah Agung, dalam
tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tanggal 29 Maret
2016 amar putusannya menyatakan: Menolak permohonan
peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali
Pemerintah R.I. c.q. Departemen Pertanian R.I. c.q. Kantor
Wilayah Departemen Pertanian Provinsi Jawa Barat c.q.
Departemen Pertanian Kabupaten Bekasi c.q. Balai Penelitian
Benih Kabupaten Bekasi. Telah dilakukan rapat koordinasi tanggal
7 Oktober 2016 dan menyerahkan proses hukum selanjutnya
kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola BMN untuk
mengajukan perlawanan hukum berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik
Negara;
(8) Perkara Nomor 145/Pdt/2015/PT.Pdg di Pengadilan Tinggi
Padang, dalam tingkat Banding tanggal 11 November 2015 amar
putusannya menyatakan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Padang No.134/PDT.G/ 2014/PN.Pdg tanggal 6 Agustus 2015
yang dimohonkan banding tersebut. Penggugat/Pembanding
mengajukan upaya hukum Kasasi dan telah menyerahkan Memori
Kasasi pada tanggal 28 Desember 2015, sedangkan Kementerian
Pertanian telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal
25 Januari 2016. Sekarang sedang dalam proses pemeriksaan
Kasasi di Mahkamah Agung;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 23
(9) Perkara Nomor 1/Pdt/2016/PT.Bdg di Pengadilan Tinggi Bandung,
dalam tingkat Banding tanggal 24 Maret 2016 amar putusannya
menyatakan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung
tertanggal 23 Juni 2015, Nomor 519/Pdt.G/2014/PN.Bdg. yang
dimohonkan banding tersebut. Kementerian Keuangan telah
mengajukan dan menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 10
Mei 2016 dan Kementerian Pertanian telah menyerahkan Kontra
Memori Kasasi pada tanggal 13 Juni 2016. Sekarang sedang
dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung;
(10) Perkara Nomor 24/Pdt/2016/PT.Pdg di Pengadilan Tinggi Padang,
dalam tingkat Banding tanggal 28 April 2016 amar putusannya
menyatakan: menguatkan putusan PN Padang No.
57/Pdt.G/2015/PN.PDG tanggal 17 Desember 2015 yang
dimohonkan Banding. Penggugat/Pembanding mengajukan upaya
hukum Kasasi dan telah menyerahkan Memori Kasasi pada
tanggal 22 Juli 2016, sedangkan Kementerian Pertanian telah
menyerahkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Agustus
2016. Sekarang sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di
Mahkamah Agung;
(11) Perkara Nomor 34/PDT/2016/PT.KPG di Pengadilan Tinggi
Kupang, dalam tingkat Banding tanggal 1 Juni 2016 amar
putusannya menyatakan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Kupang Nomor: 92/Pdt.G/2015/ PN.KPG, tanggal 26 Nopember
2015 yang dimohonkan banding tersebut. Penggugat/Pembanding
mengajukan upaya hukum Kasasi dan telah menyerahkan Memori
Kasasi pada tanggal 13 Juli 2016, sedangkan Kementerian
Pertanian telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal
1 Agustus 2016. Sekarang sedang dalam proses pemeriksaan
Kasasi di Mahkamah Agung;
(12) Perkara Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Mdo di Pengadilan Negeri
Manado, berdasarkan informasi dari BPTP Sulawesi Utara
Putusannya dimenangkan oleh Kementerian Pertanian;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 24
(13) Perkara Nomor 92/Pdt/2016/PT.Pbr tanggal 9 Desember 2016 di
Pengadilan Tinggi Pekanbaru amar putusannya menyatakan:
menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Melalui relaas
pemberitahuan tanggal 19 Desember 2016,
Penggugat/Pembanding mengajukan Kasasi dan Peberitahuan
penyerahan Memori Kasasi recara resmi diberitahukan kepada
Kementerian Pertanian pada tanggal 11 Januari 2017. Sekarang
sedang dalam proses persiapan penyusunan Kontra Memori
Kasasi;
(14) Perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Siak. di Pengadilan Negeri
Siak, sedang dalam proses Mediasi di Pengadilan Negeri Siak;
(15) Perkara Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel di Pengadilan Negeri
Jaksel, pada tanggal 27 September 2016 amar putusannya
menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Penggugat
mengajukan Banding dan telah mengajukan Memori Banding
pada tanggal 8 November 2016 dan Kementerian Pertanian telah
menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 November
2016. Sekarang sedang dalam proses Banding di Pengadilan
Tinggi Jakarta;
(16) Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Lbh di Pengadilan Negeri
Labuha, Putusan Majelis Hakim pada tanggal 2 Desember 2016
Kementerian Pertanian menang;
(17) Perkara Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Pbr.di Pengadilan Negeri
Pekanbaru, pada tanggal 17 Mei 2016 terjadi Kesepakatan Damai;
(18) Perkara Nomor 188/Pdt.G/2016/PN.Tng. di Pengadilan Negeri
Tangerang, pada tanggal 7 September 2016 Penggugat melalui
Kuasa Hukumnya telah mencabut gugatan berdasarkan Surat
Nomor 116/A-1/LO-AJL/9/2016 perihal Pencabutan Gugatan
Perkara Nomor 188/Pdt.G/2016/PN.Tng;
(19) Perkara Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Plk. di Pengadilan Negeri
Palangkaraya sedang dalam proses penysusunan Duplik;
(20) Perkara Nomor 300/Pdt.G/2016/PN.Prp di Pengadilan Negeri
Pengaraian sedang dalam proses Mediasi;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 25
(21) Perkara Peninjauan Kembali Nomor 15/PDT.G/2011/PN.Msh di
Pengadilan Negeri Masohi jo. Nomor 36/PDT/2012/PT.Mal di
Pengadilan Tinggi Maluku jo. Nomor 1832 K/Pdt/2013 di
Mahkamah Agung, pada tanggal 18 November 2016 telah
dilakukan pendaftaran Peninjauan Kembali dan pada tanggal
14 Desember 2016 telah dilakukan Pemerikasan Bukti (novum)
dan saksi-saksi. Sekarang sedang dalam proses pemeriksaan
Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung;
(22) Perkara Nomor 232/Pdt.G/2016/PN.Dpk di Pengadilan Negeri
Depok, pada tanggal 8 Desember 2016 telah dilakukan sidang
pertama. Sekarang sedang dalam proses di Pengadilan Negeri
Depok;
b. Perkara Tata Usaha Negara
Penanganan perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha
Negara, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung,
dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, Biro Hukum
Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Eselon I terkait Lingkup
Kementerian Pertanian. Perkara Tata Usaha Negara selama Tahun
2016 sebanyak 2 (dua) yaitu 1 (satu) perkara ditangani oleh Biro
Hukum dan 1 (satu) perkara Biro Hukum tidak dilibatkan, sebagai
berikut:
(1) Perkara Nomor 235 K/TUN/2016 di Mahkamah Agung, dalam
tingkat Kasasi Mahkamah Agung tanggal 28 Juli 2016 amar
putusannya menyatakan: menolak permohonan kasasi Pemohon
Kasasi Ir. Daddy Muljadi Wiriasasmita, MA gr.sc., dkk.;
(2) Perkara Nomor 06/G/2016/PTUN.JKT di PTUN Jakarta, dalam
penanganan perkara tersebut Biro Hukum tidak dilibatkan.
Diperoleh informasi bahwa permasalahan tersebut diselesaikan
melalui jalur damai oleh Direktorat Jenderal Hortikultura
sebagaimana Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor
06/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 30 Juni 2016;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 26
c. Judicial Review di Mahkamah Agung
Perkara Nomor 46 P/HUM/2014 tanggal 30 Juni 2014 mengenai uji
materiil Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal
18, Pasal 21 huruf e, huruf d, huruf g, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), dan
Pasal 59 Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tanggal 22
Oktober 2014 telah diberitahukan secara resmi kepada Kementerian
Pertanian melalui Surat Mahkamah Agung R.I. Nomor
04/P.PTS/I/2016/46 P/HUM/2014 tertanggal 29 Januari 2016 hal
Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 46 P/HUM/2014
amarnya menyatakan: Menolak permohonan keberatan hak uji materiil
dari Para Pemohon in casu Redatus Musa, Dkk.
d. Konstitusional Review di Mahkamah Konstitusi
Dalam penanganan perkara Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi, Biro
Hukum Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Eselon I terkait
Lingkup Kementerian Pertanian dan Direktorat Litigasi Peraturan
Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
selaku Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Kementerian
Pertanian pada tanggal 29 Februari 2016 telah mendapatkan anugerah
penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: M.HH-14.KP.07.05 Tahun 2016 tentang
Pemberian Anugerah Litigasi Konstitusi karena telah berpartisipatif
dalam penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 27
Foto Anugerah Litigasi Konstitusi
Gambar 1. Foto Anugerah Litigasi Konstitusi
Penanganan perkara Uji Materiil selama tahun 2016 sebanyak 4
(empat), sebagai berikut:
(1) Perkara Nomor 117/PUU-XIII/2015 tanggal 17 September 2015
mengenai uji materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan yang dianggap Pemohon bertentangan dengan
Pasal 33 UUD 1945. Putusan tanggal 4 Agustus 2016 amarnya
menyatakan: Menolak Permohonan Pemohon (Aswin Pulungan,
Dkk);
(2) Perkara Nomor 122/PUU-XIII/2015 tanggal 5 Oktober 2015
mengenai uji materiil Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 55 huruf a, c, d
jo. Pasal 107 huruf a, c, d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan yang dianggap Pemohon bertentangan
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 28
dengan Pasal 33 UUD 1945. Putusan tanggal 31 Mei 2016
amarnya menyatakan: Permohonan Para Pemohon tidak dapat
diterima;
(3) Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tanggal 29 Oktober 2015
mengenai uji materiil Pasal 36C ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36D
ayat (1) serta Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dianggap
Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Sedang
dalam proses di Mahkamah Konstitusi dan menunggu putusan
Mahkamah Konstitusi;
(4) Perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015 tanggal 13 Nov 2015
mengenai uji materiil Pasal 12, Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal
29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58 ayat
(1), Pasal 58 (2), Pasal 107 dan Pasal 114 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang
dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
Putusan tanggal 27 Oktober 2016 amarnya menyatakan:
Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
3. Naskah Perjanjian yang dihasilkan
Untuk melaksanakan dan mendukung pembangunan pertanian, Biro
Hukum setiap tahunnya melakukan penyusunan kerjasama dengan
berbagai pihak yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Kerjasama
yang telah dilakukan tersebut diharapkan memberikan kontribusi yang
nyata dalam optimalisasi tugas pokok dan fungsi dari Kementerian
Pertanian. Kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dapat
berupa Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman maupun Perjanjian
Kerjasama yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian atau oleh Pejabat
Eselon I dengan Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah maupun
dengan pihak swasta. Kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian
Pertanian tersebut diharapkan dapat memberikan nilai kemanfaatan yang
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 29
maksimal untuk para pihak, khususnya Kementerian Pertanian sehingga
dapat menumbuh kembangkan kegiatan di bidang pertanian, dengan
tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat khususnya petani.
Pada akhir tahun 2016, Biro Hukum telah menghasilkan 459 (empat ratus
lima puluh sembilan) naskah perjanjian bidang pertanian berdasarkan dari
Peta Perjanjian Tahun 2016 sebanyak 35 Naskah Perjanjian. Capaian
tersebut jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja tahun
2016 sebesar 82%, maka persentase keberhasilan capaian kinerja Biro
Hukum dalam hal penyusunan naskah perjanjian lebih dari 100% yang
tergolong dalam kategori Skala 1 Kinerja Sangat Baik, dengan uraian
sebagai berikut:
(1) Kesepakatan Bersama Nomor 1524/TI.030/E/10/2016,
525/5217/KSP/DISBUN, 525/500/UT/2016, 5/NKK-SRY/HUK/2016,
520/540/DITANBUN/X/2016, 071/INOBU/X/2016 antara Direktorat
Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat,
Pemerintah Kabupaten Seruyan, Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas, Yayasan Penelitian Inovasi Bumi tentang Pengembangan
Sistem Data dan Informasi Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya Di
Provinsi Kalimantan Tengah;
(2) Perjanjian Kerjasama Nomor 136/HK.230/I/02/2016,
17053/HK.200/F/02/2016, 01/E/PKS/2016, 01/F/PKS/2016,
06/KS/IPH LIPI/II/2016 antara Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,
Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia tentang Riset, Pengembangan dan
Implementasi Inovasi Bidang Pertanian;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 30
(3) Perjanjian Kerjasama Nomor 219/Kpts/TI.010/A7/02/2016,
08.03.15/KS.P/26-II/2016 antara Pusat Data dan Sistem Informasi
Pertanian Kementerian Pertanian dan Direktorat Statistik Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Badan Pusat Statistik tentang
Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data
Tanaman Pangan Tahun 2016;
(4) Perjanjian Kerjasama Nomor 208/HM.190/I.12.10/4/2016,
031/UN43.10/TU/2016 antara Perpustakaan Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Banten dengan Perpustakaan Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pengembangan dan Pemanfaatan
Sumber Informaasi Perpustakaan;
(5) Perjanjian Hibah Daerah Nomor 2124/NPHD/BPKAD.6.2/IX/2016,
08/MoU/HK.220/M/9/2016 antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang Hibah Barang
Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi Kepada
Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
(6) Perjanjian Kerjasama Nomor 193/Kpts./TI.040/A7/02/2016,
05.03.15/KS.P/23-II/2016 antara Pusat Data dan Sistem Informasi
Pertanian Kementerian Pertanian dengan Direktorat Statistik
Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Badan Pusat Statistik
tentang Pelaksanaan Percepatan Data Pemotongan Ternak Di
Rumah Potong Hewan Tahun 2016;
(7) Nota Kesepahaman Nomor 04/Mou/HK.220/M/5/2016,
01/MMOU/V/2016 antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia
dengan Ikatan Cendekiawan Keraton Nusantara (ICKN) tentang
Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan Keraton Untuk Peningkatan
Produksi Pangan dan Pengembangan Usaha Agribisnis;
(8) Nota Kesepahaman Nomor 45/IWAPI-Mentan/II/2016,
03/MoU/HK.220/M/2/2016 antara Ikatan Wanita Pengusaha
Indonesia (IWAPI)dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia
tentang Kerjasama Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL), Penguatan Toko Tani Indonesia (TTI) dan Pengembangan
Usaha Tani Lainnya;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 31
(9) Perjanjian Kerjasama Nomor 136/HK.230/I/02/2016,
17053/HK.200/F/02/2016, 01/E/PKS/2016, 01/F/PKS/2016,
06/KS/IPH LIPI/II/2016 antara Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,
Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia tentang Riset, Pengembangan dan
Implementasi Inovasi Bidang Pertanian;
(10) Nota Kesepahaman Nomor 01/NK/II/2016, 02/MoU/HK.220/M/2/2016
antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Kementerian
Pertanian tentang Pencegahan dan Penanganan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bidang Pertanian Dalam
Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan;
(11) Nota Kesepahaman Nomor SPJ-112/01-55/02/2016,
01/MoU/HK.220/M/2/2016 antara Komisi Pemberantasan Tindak
Pidak Pidana Korupsi dengan Kementerian Pertanian tentang
Kerjasama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Tata
Kelola Komoditas Pangan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan
Pangan;
(12) Nota Kesepahaman Nomor 2232/HK.220/A/06/2016, 23/06/2016
antara Kementerian Pertanian dengan Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi, Data dan Informasi Penginderaan Jauh
Satelit Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian;
(13) Letter Of Understanding (Naskah Kerjasama Praktik Kerja lapangan
Pendidikan Sistem Ganda) antara Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri 2 Rangkasbitung dengan Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Banten Nomor 421.5/737-SMK.N 2/2016,
192/HM.240/I.12.10/3/2016;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 32
(14) Nota Kesepahaman Nomor 138/KN.110/K/03/2016, MOU/04/III/2016,
MOU/10/III/2016, PK-60/DM000/03/2016 antara Kepala Badan
Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Deputi Bidang Produksi
dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
Direktur Utama Perum BULOG, Ketua Umum Dekopin, Ketua Umum
Induk Koperasi Kartika, Pembina Pusat Koperasi MArkas Besar
Kepolisian RI, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan tentang
Optimalisasi Distribusi Pangan Pokok 2016-2019;
(15) Nota Kesepahaman Nomor 21008/HK.220/F/03/2016 antara
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan PT.
Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia
Tbk, PT. Malindo Feedmill Indonesia Tbk, PT CJ-PIA, PT ITB, PT
Cibadak Indah Sari Farm, PT Wonokoyo Jaya Corp, CV Missoouri,
PT Hybro Indonesia, PT Patriot intan Abadi, PT Sierad Produce
Group, PT Sinta Feed Group, PT Sido Agung Group, PT Mustika
Group, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional,
Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia, Perhimpunan
Peternak Unggas Nusantara, Perhimpunan Peternak Unggas
Indonesia, Front Peternak Indonesia tentang Peranserta Dalam
Penyusunan Regulasi Bidang Perunggasan Nasional;
(16) Nota Kesepahaman Nomor 3112/SM.210/I/2016,
42/UN6.RKT/MoU/2016 antara Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan
Universitas Padjadjaran tentang Pengembangan Profesionalisme
Sumber Daya Manusia Pertanian Melalui Penyelenggaraan Tugas
Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian;
(17) Kesepakatan Bersama Nomor 1524/TI.030/E/10/2016,
525/5217/KSP/DISBUN, 525/500/UT/2016, 5/NKK-SRY/HUK/2016,
520/540/DITANBUN/X/2016, 071/INOBU/X/2016 antara Direktorat
Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat,
Pemerintah Kabupaten Seruyan, Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas, Yayasan Penelitian Inovasi Bumi tentang Pengembangan
Sistem Data dan Informasi Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya Di
Provinsi Kalimantan Tengah;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 33
(18) Nota Kesepahaman Nomor 933/HM.230/D/11/2016,
260/DU/Eks/PPI/XI/2016 antara Direktur Jenderal Hortikultura
dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Persero) tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Bawang Merah
dan/atau Cabai di Wilayah DKI Jakarta;
(19) Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Badan
Pusat Statistik Nomor 04/MOU/OT.030/M/2/2015, 03/KS.M/27-
II/2015 antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik
tentang Pengembangan Statistik Pertanian;
(20) Nota Kesepahaman Nomor 10/MoU/RC.120/M/12/2016,
Kerma/18/XII/2016, antara Menteri Pertanian Republik Indonesia dan
Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Kedaulatan Pangan
Nasional;
(21) Kesepakatan Bersama Nomor B-497/KN.110/J/11/2016,
30/PKK.PST/XI/2016, antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian
Pertanian dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) Pusat tentang Peningkatan Ketahanan Pangan dan
Gizi Keluarga; dan
(22) Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian
Pertanian dengan Bupati/Walikota seluruh Indonesia tentang
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 Dari Tenaga
Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebanyak 438
(empat ratus tiga puluh delapan) Nota Kesepahaman/MoU.
4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Lalu
Realisasi capaian kinerja Tahun Anggaran 2016 jika dibandingkan dengan
realisasi sasaran kinerja tahun 2015 mengalami kenaikan dari target dan
hasil/output, beberapa kenaikan tersebut dapat dilihat dari tabel realisasi,
sebagai berikut:
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 34
No. Indikator kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2015
Target dan Realisasi Tahun 2016
Target Realisasi Target Realisasi
1. Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan
59 Peraturan
24 Peraturan
71 Peraturan
49 Peraturan
2. Layanan Bantuan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan
23 Layanan Bantuan Hukum
23 Layanan Bantuan Hukum
29 Layanan Bantuan Hukum
28 Layanan Bantuan Hukum
3. Naskah Perjanjian yang dihasilkan
40 Naskah
Perjanjian
26 Naskah
Perjanjian
35 Naskah
Perjanjian
459 Naskah
Perjanjian
Tabel 4. Matriks Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016
5. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan data SIMPEG, jumlah pegawai Biro Hukum sampai dengan
Tahun 2016 sebanyak 50 orang. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut
menurut Golongan sampai Tahun 2016, dengan uraian sebagai berikut :
No. Golongan Jumlah
1 Golongan IV 7 orang
2 Golongan III 42 orang
3 Golongan II 1 orang
Total = 50 orang
Tabel 5. Golongan Pegawai
Dilihat dari tingkat pendidikan, perkembangan Pegawai Negeri Sipil Biro
Hukum sampai dengan tahun 2016, adalah sebagai berikut :
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 35
No Pendidikan Jumlah
1 Strata 2 9 orang
2 Strata 1 34 orang
3 SLTA/D3 7 orang
Total = 50 orang
Tabel 6. Tingkat Pendidikan Pegawai
Berdasarkan data hasil analisis jabatan dan evaluasi jabatan, jumlah
jabatan yang ada di Biro Hukum sebanyak 2 (dua) jenis jabatan, dengan
rincian sebagai berikut :
No Jenis Jabatan Jumlah
1. Struktural eselon II, III dan IV 13 orang
Eselon II = 1 orang
Eselon III = 3 orang
Eselon IV = 9 orang
2. Fungsional Umum :
Penyusun Peraturan Perundang-undangan 15 orang
Penelaah Pertimbangan dan Bantuan Hukum 2 orang
Penyusun Naskah Perjanjian 2 orang
Pramu Dokumentasi dan Informasi Hukum 1 orang
Sekertaris Pimpinan 3 orang
Bendahara Pengeluaran 1 orang
Pengadministrasi Keuangan 7 orang
Pengadministrasi Umum 2 orang
Pengadministrasian dan Penyaji Data 1 orang
Penyusun Laporan 1 orang
Penghimpun dan Pengolah Data 1 orang
Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 1 orang
Total = 50 orang
Tabel 7. Jenis Jabatan Pegawai
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 36
Dilihat dari sisi jumlah, Sumberdaya yang dimiliki Biro Hukum saat ini
masih kurang, karena ada beberapa pegawai yang memasuki batas usia
pensiun, sehingga perlu diberikan penambahan pegawai. Jika dilihat dari
sisi kompetensi, secara faktual jumlah pegawai Biro Hukum lebih banyak
yang hanya memiliki sebagai pendukung tugas pokok, sedangkan yang
memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok relative sedikit.
6. Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja
Dalam menunjang keberhasilan capaian kinerja diatas, Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa
kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2016,
untuk memperlancar dalam pencapaian target sesuai yang tertuang dalam
perjanjian kinerja tahun 2016, beberapa kegiatan tersebut antara lain:
a. Evaluasi Program Legislasi Pertanian Tahun 2016
Program Legislasi Pertanian merupakan suatu sarana untuk melakukan
perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang
pertanian, yang berisi daftar usulan Peraturan Perundang-undangan
dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri.
Perencanaan dan arahan pembangunan hukum pertanian di
Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui Program Legislasi
Pertanian Tahun 2016 yang ditetapkan melalui Kepmentan Nomor
360/Kpts/HK.000/5/2016. Pelaksanaan kegiatan legislasi pertanian
yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup
Kementerian Pertanian perlu dilakukan evaluasi agar dapat diketahui
progres dan perkembangan serta hambatan dalam melaksanakan
penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 37
Gambar 2. Evaluasi Program Legislasi Pertanian
b. Sosialisai Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan,
Hortikultura dan Lahan Pertanian Pangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan memiliki arti penting dalam
rangka meningkatkan pemahaman, wawasan aparatur dan pemangku
kepentingan, khususnya yang menangani peraturan perundang-
undangan di bidang perkebunan, hortikultura dan lahan pertanian
pangan. Peraturan perundang-undangan tersebut telah banyak
diterbitkan namun dalam implementasinya masih belum sepenuhnya
dipahami dengan baik.
Efektifitas pelaksanaan peraturan di bidang Perkebunan, Hortikultura
dan Lahan Pertanian Pangan tersebut harus di dukung semua pihak
dengan harapan melalui sosialisasi ini semua pihak dapat
melaksanakan ketentuan yang diatur sesuai dengan tugas dan
fungsinya masing-masing. Dengan pemahaman yang baik, maka tindak
lanjut pelaksanaan di daerah dapat berjalan dengan konsisten,
harmonis, dan terpadu. Pelaksanaan Sosialisasi tersebut
diselenggarakan tanggal 10-12 November 2016 di Hotel Jayakarta-Bali
dengan mengundang peserta dari Dinas Kab/Kota di wilayah Provinsi
Bali, NTB, dan Jawa Timur, serta UPT Pusat yang ada di Bali seperti
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Balai Karantina
Kelas I Denpasar.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 38
Gambar 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perkebunan, Hortikulturan dan Lahan Pertanian
c. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-
undangan Bidang Tanaman Pangan, Hortikulutra dan Perkebunan
Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-
undangan Bidang Tanaman dilakukan dengan melihat penerapan
Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri
Pertanian. Kegiatan ini dilakukan dengan didahului pelaksanaan
koordinasi dengan daerah untuk mendapatkan masukan dan saran
penerapan Permentan, dan diakhir tahun dilakukan rapat pertemuan
pembahasan hasil pemantauannya dengan fokus utama pada:
1. Pengaturan mengenai pelepasan atau pendaftaran varietas tanaman
dalam rangka peredaran;
2. Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik
(Good Handling Practices);
3. Pelaksanaan Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan, Serta
Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura;
4. Pelaksanaan kebijakan terkait Syarat dan Tata Cara Penetapan
Produk Unggulan Hortikultura.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 39
Gambar 4. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
d. Analisa Hukum Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian
Tahun 2016
Kegiatan analisa hukum di bidang Pertanian (perlindungan hukum
terhadap varietas lokal) maka perlu dikaji lebih lanjut substansi
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan varietas lokal.
Kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang
dianalisa agar mendapatkan pemahaman secara komprehensif maka
perlu meninjau substansi yang terdapat di dalam peraturan perundang-
undangan. Kegiatan analisa ini dimaksudkan agar dapat diketahui
bagaimana bentuk pengaturan atas perlindungan hukum terhadap
varietas lokal yang ideal di Indonesia.
Indonesia meratifikasi Agreement Establishing the World Trade
Organization (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
sehingga Indonesia resmi menjadi anggota WTO. Indonesia wajib
menegakkan rule of law berkaitan dengan perjanjian Internasional
tersebut. Sejak menjadi anggota WTO maka Indonesia menganut
sistem perekonomian terbuka, karena dengan perekonomian yang
terbuka dalam kerangka kerjasama WTO maka terdapat kesempatan
mengembangkan pasar ekspor hasil produksi dari Indonesia. Negara
wajib memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru
dalam rangka mengembangkan penemuan baru di bidang pertanian
untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, mendorong kegiatan
pemuliaan tanaman dengan memberikan penghargaan bagi para
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 40
pemulia dan memberikan landasan hukum bagi upaya terciptanya
varietas unggul baru dan pengembangan industri perbenihan.
Melalui kegiatan analisa perlindungan hukum terhadap varietas lokal ini
diperoleh kesimpulan bahwa varietas lokal harus diatur di dalam hukum
nasional Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa diterapkan
terhadap varietas lokal asalkan penerapan HKI tersebut memberikan
benefit sharing kepada masyarakat lokal. Dan mendapatkan saran yaitu
bahwa Indonesia tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV. Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
Tanaman perlu diperbaiki agar lebih menjamin hak petani dan benefit
sharing atas penggunaan varietas lokal.
Gambar 5. Analisa Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian
e. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-
undangan Bidang Bidang Prasarana, Sarana, Penelitian dan
Pengembangan
Kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan perundang-
undangan bidang prasarana, sarana, penelitian dan pengembangan
dimaksudkan untuk mengetahui implementasi peraturan perundang-
undangan terkait kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida di
Indonesia. Kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi dilakukan
dengan mengkaji substansi pengaturan peraturan perundang-undangan
terkait pengawasan pupuk dan pestisida.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 41
Pupuk merupakan salah satu sarana produksi Pertanian dan pupuk
yang beredar wajib tersebut memenuhi standar mutu dan terjamin
efektivitasnya serta diberi label. Standar mutu Pupuk, jenis Pupuk yang
boleh diimpor, pengawasan pengadaan Pupuk dan peredaran Pupuk
diatur oleh PP No.8/2001. Bahwa untuk menindaklanjuti Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya
Tanaman, bahwa untuk pengaturan pengawasan pupuk organik,
pembenah tanah dan pembenah hayati perlu diatur oleh Menteri
Pertanian. Pengaturan oleh Menteri Pertanian tersebut diantaranya
dilakukan dengan memberlakukan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan,
Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik, Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman
Penggunaan Pupuk An-organik, dan Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk
An-Organik.
Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi ini diketahui
bahwa pengaturan pengawasan pupuk di Indonesia tidak implementatif.
Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian terus mengalami peningkatan
sehingga perlu diperketat pengawasan atas penyaluran dan
penggunaan pupuk bersubsidi tersebut. Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan
Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik,
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang
Pedoman Penggunaan Pupuk An-organik, dan Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan
Formula Pupuk An-Organikdiusulkan untuk digabungkan menjadi ke
dalam satu bentuk Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan
Pupuk.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 42
Gambar 6. Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
Bidang Prasarana, Sarana, Penelitian dan Pengembangan
f. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman,
Manajemen, Sumberdaya Manusia, Sarana, Prasarana, dan Penelitian
merupakan kegiatan koordinasi penyusunan peraturan perundang-
undangan bidang perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, penelitian
dan pengembangan pertanian, prasarana sarana, ketahanan pangan,
manajemen, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia
pertanian, serta pengawasan internal. Sosialisasi tersebut dilaksanakan
di Medan, pada tanggal 11 s/d 13 Agustus 2016 dan di Semarang pada
tanggal 21 s/d 23 Nopember 2016.
Dengan sumberdaya yang dimiliki, biro hukum melaksanakan visi
pembagunan hukum pertanian, yaitu terwujudnya fungsi sistem hukum
yang kuat lengkap, terdesentralisasi, berkerakyatan dalam mendukung
pembangunan pertanian.
Dalam memujudkan visi tersebut, perlu di bentuk peraturan perundang-
undangan yang tertib, tidak tumpang tindik dan kondusif. Untuk itu
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan selain harus
memenuhi aspek teknik perancang (legal drafting), diperlukan analisis
dampak regulasi (Regulatory Impact Analysis) untuk mengetahui
potensi dari peraturan yang baru sejauh mana memberikan manfaat.
Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan untuk
mewujudkan kesamaan persepsi dan sebagai wahana desiminasi untuk
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 43
meningkatkan pemahaman pemangku kebijakan maupun pelaksana
tugas dibidang hukum/teknis lingkup pertanian. Semoga sosialisasi ini
menghasilkan rumusan yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas
pembentukan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan
kepastian hukum dan kepastian usaha dibidang pertanian.
Materi yang disosialisasikan yaitu:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan
Hortikultura;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.230/6/2016
tentang Kredit Usaha Rakyat disektor Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016
tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi
Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016
tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SM.200/8/2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SDM
Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Perementan/OT.010/8/2016
tentang Pedoman Nomenklatur , Tugas dan Fungsi Dinas Urusan
Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Gambar 7. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang
Tanaman, Manajemen, Sumberdaya Manusia, Sarana,
Prasarana, dan Penelitian. Medan, 11 – 13 Agustus 2016.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 44
Gambar 8. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang
Tanaman, Manajemen, Sumberdaya Manusia, Sarana,
Prasarana, dan Penelitian. Semarang, 21 – 23 November
2016.
g. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2016
Subbagian Ternak dan Hewan, Bagian Perundang-undangan II, Biro
Hukum telah melaksanakan 2 (dua) kali sosialisasi peraturan
perundang-undangan tahun 2016, yaitu:
1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan
Hewan, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 11-13 Mei
2016; dan
2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor
48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan
Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting), Lampung, Provinsi
Lampung, tanggal 17-19 November 2016.
Pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Salah satu kegiatan yang diatur dalam Undang-
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 45
Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 yaitu Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
Dalam Pasal 171 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014,
penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung salah
satunya dilakukan dengan cara sosialisasi diantaranya terhadap
Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan baik dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia maupun Berita Negara Republik Indonesia
dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
Untuk melaksanakan ketentuan dimaksud, Biro Hukum melakukan
sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan
kesehatan hewan sesuai dengan kegiatan yang ada di Biro Hukum.
Adapun kegiatan dimaksud dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Kupang) diantaranya mempertimbangkan keberadaan Provinsi Nusa
Tenggara Timur sebagai sentra peternakan khususnya kawasan sapi
potong nasional, penghasil rumpul Kuda Sandel dan Sapi Sumba
Ongole sebagai kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia,
dan status Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur bebas dari
penyakit hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada sapi dan kerbau.
Selain itu juga untuk pemerataan diseminasi informasi Peraturan
Perundangan-undangan untuk mewujudkan sistem hukum nasional.
Demikian pula dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Provinsi
Lampung diantaranya mempertimbangkan statistik Provinsi Lampung
sebagai 5 (lima) besar sentra peternakan nasional sehingga program
SIWAB yang dicanangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor
48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan
Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting, diharapkan dapat
terlaksana dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan dengan
adanya kesamaan persepsi dalam melaksanakan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 46
Gambar 9. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak
dan Hewan. Kupang, 11 – 13 Mei 2016.
Gambar 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang
Ternak dan Hewan. Lampung, 17 - 19 November 2016.
h. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-
undangan Bidang Pertanian Tahun 2016
Subbagian Ternak dan Hewan, Bagian Perundang-undangan II, Biro
Hukum telah melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Peraturan
Perundang-undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang
Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan), di Wisma
Cipayung, tanggal 15-16 Desember 2016.
Terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002
tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, selain
merupakan upaya penyederhanaan perizinan juga dilatarbelakangi
pergeseran kewenangan perizinan dari Pemerintah Pusat ke
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 47
pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin usaha
peternakan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
Dalam perkembangannya, untuk menumbuhkan iklim investasi melalui
reformasi pelayanan perizinan, telah diterbitkan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, diharapkan memperpendek proses pelayanan guna
mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti,
dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP).
Pembentukan PTSP menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah, dalam
Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah disebutkan kepala daerah wajib memberikan pelayanan
perizinan dengan membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Jika
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh kepala daerah dikenakan
sanksi administratif berupa pengambilalihan pemberian izin yang
menjadi kewenangan gubernur oleh Menteri Dalam Negeri dan
pengambilalihan pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali
kota oleh gubernur.
Mempertimbangkan perkembangan hukum yang dinamis sejak
ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/
OT.210/6/2002 hingga saat ini, perlu dilaksanakan pemantauan dan
evaluasi terhadap Keputusan Menteri Pertanian dimaksud.
i. Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Tahun 2016
Sebagai negara yang berdaulat, hukum memiliki peran yang sangat
penting sebagai pengarah dan pengayom kehidupan berbangsa dan
bernegara. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 48
bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechstaat) tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat), maka hukum yang
baik akan dapat memandu hasil dan pelaksanaan pembangunan
nasional dengan baik. Hal ini sebagai manifestasi dalam kerangka
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance)
dengan unsur-unsur transparan, akuntabel, demokratis, aspiratif, dan
desentralistis.
Untuk pelaksanaan desentralisasi tersebut diatas telah diundangkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Di mana Pemerintah harus menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria untuk melaksanakan desentralisasi tersebut. Norma, standar,
prosedur, dan kriteria tersebut agar dapat dilaksanakan dan
mempunyai daya ikat keluar harus dibentuk dalam suatu aturan
perundang-undangan untuk itu diperlukan suatu landasan pengetahuan
yang sama. Dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun
2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan
lahirnya Undang-Undang ini dan aturan pelaksanaannya yaitu
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Sehingga terdapat
kesamaan bentuk dan standar dalam penyusunan suatu peraturan
perundang-undangan. Agar kesamaan bentuk dan standarisasi dalam
pembentukan peraturan dapat terwujud maka perlu melakukan
Bimbingan Teknis Peraturan Perundangang-undangan. Dalam
pelaksanaannya Bimbingan Teknis juga mengundang para ahli yang
akan memperluas wawasan para penyusun peraturan perundang-
undangan.
Untuk itu agar terdapat kesamaan pemahaman dan untuk
mengingatkan kembali akan asas hukum dan teori hukum aparatur
yang menangani penyusunan peraturan perundang-undangan perlu
dilakukan Pembinaan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 49
Gambar 11. Bimtek Peraturan Perundang-undangan
j. Monitoring dan Evaluasi Naskah Perjanjian Tahun 2016
Selama kurun waktu tahun 2016, kurang lebih 400 naskah perjanjian
yang telah dibuat dan ditandatangani di lingkup Kementerian Pertanian
baik yang di lakukan di tingkat Kementerian, Unit Kerja Eselon I
maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh
Indonesia yang datanya sudah masuk ke Biro Hukum Sub Bagian
Perjanjian. Sedangkan diluar data yang ada ternyata masih cukup
banyak perjanjian yang telah dibuat baik oleh Unit Kerja Eselon I
maupun UPT, akan tetapi datanya belum diterima oleh Biro Hukum,
Sub Bagian Perjanjian.
Evaluasi dilakukan dengan maksud agar dapat lebih memaksimalkan
manfaat dan efektiftivitas naskah perjanjian yang sudah ditandatangani
maupun yang belum ditandatangani serta dapat dilakukan pemetaan
terhadap naskah perjanjian yang menjadi prioritas di tahun 2017 dan
meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan. Dengan dilakukannya
evaluasi diharapkan setiap unit kerja Kementerian Pertanian yang
tugasnya menyusun perjanjian kerjasama dapat membuat perjanjian
kerjasama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan terkait terutama Permentan Nomor
05/Permentan/OT.104/1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah
Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian, serta dapat dilaksanakan
tanpa menimbulkan risiko masalah (kerugian, tuntutan, dsb) di
kemudian hari.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 50
Namun demikian, masih terdapat kesepakatan bersama, nota
kesepahaman maupun perjanjian kerjasama yang
dibuat/ditandatangani oleh pejabat di UPT yang tidak
diketahui/dilaporkan kepada Esolen I, atau masih kurangnya koordinasi
antara Sekretariat Ditjen/Badan dengan Esellon II di lingkup masing-
masing sehingga menyebabkan terputusnya informasi, juga masih
terdapat naskah perjanjian yang dibuat yang belum sesuai dengan
Permentan Nomor 05/Permentan/OT.104/1/2014.
Dari evaluasi yang dilaksanakan masih perlu sosialisasi Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2014 tentang
Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian
Pertanian, untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan naskah
perjanjian.
Gambar 12. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Naskah Perjanjian
k. Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian
Tahun 2016
Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Perjanjian Bidang Pertanian
dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 20 sampai
dengan 22 April 2016, yang bertempat di The Jayakarta Bali Hotel, Jl.
Werkudara, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Kegiatan ini dihadiri
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 51
oleh para peserta dari perwakilan Unit Kerja Eselon I dan Unit
Pelaksana Teknis Kementrian Pertanian, di lingkungan Kementrian
Pertanian.
Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Perjanjian Bidang Pertanian
merupakan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan secara
berkesinambungan, dengan materi yang disesuaikan dengan
kebutuhan yang ada di Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Kementrian Pertanian. Hal tersebut dimaksudkan agar para pelaksana
yang ada di Unit Pelaksana Teknis mempunyai pemahaman dan
persamaan persepsi tentang hukum perjanjian, persamaan persepsi
tentang urgensi/arti penting perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah,
sehingga terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam proses
penyusunan perjanjian di lingkungan Kementerian Pertanian dan dapat
terhindar dari resiko hukum yang dapat timbul dari perjanjian itu sendiri.
Gambar 13. Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Naskah
Perjanjian
l. Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Perkara Lingkup
Kementerian Pertanian Tahun 2016
Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Perkara Lingkup
Kementerian Pertanian dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu,
tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2016 yang bertempat di The Jayakarta
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 52
Lombok Beach Resort, Jalan Raya Senggigi km. 4 Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh para peserta perwakilan dari
Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai
permasalahan hukum Lingkup Kementerian Pertanian.
Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Perkara Lingkup
Kementerian Pertanian dilaksanakan untuk lebih meningkatkan
pengetahuan di bidang hukum serta memberikan pemahaman kepada
para peserta dalam pelaksanaan tugas, sekaligus mencegah timbulnya
permasalahan hukum bagi para pejabat atau pegawai serta gugatan
kepada Kementerian Pertanian. Hal ini mengingat bahwa Kementerian
Pertanian sering dihadapkan pada permasalahan hukum, adanya
gugatan perdata di pengadilan mengenai sengketa aset berupa tanah
dan bangunan Barang Milik Negara, permasalahan rumah negara yang
ditempati pensiunan, permasalahan pengadaan barang,
perizinan/lelang. Selain itu adanya beberapa gugatan terhadap
kebijakan pimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai
permasalahan kepegawaian, perizinan, dan alih status rumah negara
yang sangat menyita perhatian dan beberapa pengujian peraturan
perundang-undangan di bidang pertanian di Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi.
Bimbingan Teknis Advokasi Hukum ini merupakan kegiatan yang
sangat penting bagi para pejabat struktural, pejabat fungsional maupun
pegawai Lingkup Kementerian Pertanian, sehingga ketika terjadi
gugatan Perdata, Tata Usaha Negara, Uji Materiil di Mahkamah Agung
atau Mahkamah Konstitusi dapat terkoordinasi.
Gambar 14. Bimtek Tata Cara Penanganan Perkara Lingkup Kementan
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 53
m. Monitoring dan Evaluasi Layanan Bantuan Hukum Lingkup
Kementerian Pertanian Tahun 2016
Bahwa Monitoring dan Evaluasi Layanan Bantuan Hukum di Eselon I
Lingkup Kementerian Pertanian selama tahun 2016 terkait
penyelesaian perkara Perdata, perkara Tata Usaha Negara, judicial
review di Mahkamah Agung, dan constitutional review di Mahkamah
Konstitusi sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara yaitu: 22 (dua
puluh dua) perkara Perdata, 1 (satu) perkara Tata Usaha Negara, 1
(satu) perkara judicial review di Mahkamah Agung, dan 4 (empat)
perkara constitutional review di Mahkamah Konstitusi. Khusus
penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini
Kementerian Pertanian telah mendapatkan penghargaan Anugerah
Litigasi Konstitusi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
karena telah berpartisipatif dalam penanganan pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, masih ada perkara
yang ditangani langsung oleh eselon I maupun Unit Pelaksana Teknis
terkait tanpa melibatkan Biro Hukum dalam penyelesaiannya atau Biro
Hukum diberitahukan setelah adanya putusan Kasasi Mahkamah
Agung. Sehingga perlu dibuat pedoman umum tata cara penanganan
perkara lingkup Kementerian Pertanian agar penanganan perkara tetap
terkoordinasi.
Gambar 15. Monev Layanan Bantuan Hukum Lingkup Kementan
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 54
n. Koordinasi Penanganan Perkara Dan Inventarisasi Permasalahan
Hukum Lingkup Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian dalam menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pertanian sering dihadapkan pada
permasalahan hukum berupa perkara Perdata di Pengadilan Negeri,
perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan
pengujian materiil peraturan perundang-undangan bidang pertanian
di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Penyelesaian
perkara di pengadilan antara lain penyelesaian barang milik negara
berupa tanah, rumah negara, tender, perizinan, dan kepegawaian
yang apabila tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan
kerugian negara baik dari materiil maupun imateriil. Optimalisasi
penyelesaian perkara maupun permasalahan-permasalahan hukum
dimaksud diatas diperlukan penaganan yang sistematis dan
terkoordinasi dengan baik di lingkup Kementerian Pertanian, Biro
Hukum melalui Subbagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum perlu
melaksanakan koordinasi penanganan perkara serta melakukan
inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang berpotensi
menjadi permasalahan hukum pada tiap-tiap unit kerja eselon I
Kementerian Pertanian.
Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dilaksanakanlah Rapat
Koordinasi Penanganan Perkara Dan Inventarisasi Permasalahan
Hukum Lingkup Kementerian Pertanian. Rapat Koordinasi
Penanganan Perkara Dan Inventarisasi Permasalahan Hukum
Lingkup Kementerian Pertanian ini diselenggarakan pada hari Rabu
s.d. Jumat, tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2016 di Hotel Cavinton, Jl.
Letjen. Soeprapto No. 1, Yogyakarta. Hasil dari kegiatan tersebut
adalah antara lain adalah sebagai berikut; 1) Dalam rangka
penanganan perkara dan penyelesaian permasalahan hukum
diperlukan koordinasi antar lini baik antara unit kerja dengan eselon I
yang membawahinya maupun koordinasi dengan Biro Hukum
Sekretariat Jenderal, 2) Koordinasi antar lini dilakukan untuk
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 55
penanganan perkara dan permasalahan hukum yang terkordinir
secara sistematis sehingga dapat dihasilkan hasil yang optimal 3)
Dilakukan koordinasi untuk mempersiapkan anggaran yang memadai
untuk penyelesaian perkara hukum serta penentuan skala prioritas
dalam penyelesaian perkara kritis yang memerlukan penyelesaian
segera dan berdampak pada kerugian Negara.
Gambar 16. Koordinasi Penanganan Perkara dan Inventarisasi
Permasalahan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian
7. Capaian Kinerja Lain
Selain kegiatan diatas, sesuai tugas dan fungsi Biro Hukum
melakasanakan kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
diluar Prolegtan 2016 dan Pengelolaan Pengembangan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum bidang pertanian. Adapun hasil yang
dicapai dari kegiatan tersebut antara lain, adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan diluar Prolegtan 2016;
Biro Hukum Sekretariat Jenderal disamping menerbitkan peraturan
perundang-undangan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan juga
menerbitkan peraturan perundang-undangan diluar Prolegnas dan
Prolegtan untuk memenuhi kebutuhan regulasi dalam keadaan kahar,
antara lain sebagai berikut:
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 56
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
12/Permentan/OT.140/4/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
35/Permentan/KP.590/7/2016 tentang Pedoman Umum
Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2010;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
42/Permentan/SM.200/8/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Sektor
Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
44/Permentan/RC.130/9/2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
62/Permentan/RC.130/12/2015 Tentang Pedoman Pengelolaan
Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian
Pertanian Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
45/Permentan/PP.200/9/2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku Ketua
Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor
71/Permentan/PP200/12/2015;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
46/Permentan/KL.220/9/2016 tentang Pedoman Administrasi
Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan
Programa Penyuluhan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
48/Permentan/PK210/10/2016 tentang Upaya Khusus
Percepatan Peningkatan Populasi Sapi Dan Kerbau Bunting;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 57
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum
Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup
Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang
Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung
Jabwab Pengelolaan Dana Dekonsantrasi Kementerian
Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
64/Permentan/RC.130/1/2016 tentang Penugasan Kepada
Gubernur Dalam Pelaksanaan dan Tanggung Jabwab
Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada
Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung
Jabwab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
66/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Petunjuk Operasional
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun
2017;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
68/Permentan/RC.020/1/2016 tentang Indikator Kinerja Utama
Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
70/Permentan/PL.200/12/2016 tentang Penatausahaan
Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 234/Kpts/KR.050/4/2016
tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan
Segar Asal Tumbuhan Negara Afrika Selatan;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 58
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 235/Kpts/KR.050/4/2016
tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan
Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 236/Kpts/KR.050/4/2016
tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan
Segar Asal Tumbuhan Negara Argentina;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/KR.050/4/2016
tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan
Segar Asal Tumbuhan Negara Australia;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 564/Kpts/KR.050/8/2016
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor
704/Kpts/KR.050/12/2015 tentang Pengakuan Sistem
Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara
Amerika Serikat;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 564/Kpts/KR.040/8/2016
tentang Pemberian Izin Pemasukan Agens Hayati Agrobacterium
Radiobacter Biovar 1 CD-27 Dari Jepang kepada PT.
Fermentech Indonesia; dan
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 690/Kpts/OT.050/10/2016
tentang Tim Pembahasan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan
dan Tumbuhan.
b. Pengelolaan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum bidang pertanian;
1) Penyusunan Kompendium/Kodifikasi Hukum Tahun 2016
Kegiatan Penyusunan Kompendium/Kodifikasi Hukum Tahun 2016
dilakukan dengan menginventarisasi, entry data, rapat penyusunan
peraturan perundang-undangan bidang pertanian sesuai dengan
relevansi dan tata urutan peraturan perundang
undangan/hierarkinya. Penyusunan Kompendium/Kodifikasi Hukum
Bidang Pertanian ini dimaksudkan untuk mempermudah penemuan
kembali/penelusuran peraturan perundang-undangan bidang
pertanian.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 59
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, selama tahun 2016 telah disusun
dan disebarluaskan 4 (empat) Kompendium/Kodifikasi Hukum,
dengan uraian sebagai berikut:
1. kompendium/kodifikasi Hukum Bidang Karantina Tumbuhan;
2. kompendium/kodifikasi Hukum Bidang Karantina Hewan;
3. kompendium/kodifikasi Hukum Bidang Perkebunan;
4. kompendium/kodifikasi Hukum Bidang Budidaya Tanaman
Perkebunan.
2) Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian
Kegiatan Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian
dilakukan dengan melibatkan Unit Kerja Eselon I teknis sebagai
anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup
Kementerian Pertanian. Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri
Pertanian ini dimaksudkan untuk mempermudah penemuan
kembali/penelusuran peraturan perundang-undangan bidang
pertanian.
Penyusunan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian ini
menghasilkan 1 (satu) laporan penerbitan Himpunan Bagian
Pertama A tahun 2016. Himpunan Peraturan Menteri Pertanian
tersebut disebarluaskan kepada unit jaringan dokumentasi dan
informasi hukum (JDIH) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta
Dinas yang terkait.
3) Peraturan Menteri Pertanian yang ditempatkan kedalam Berita
Negara Republik Indonesia
Kegiatan Pengundangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 60
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penempatan
Peraturan Menteri Pertanian dalam Berita Negara dan Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia, dimana esensi perlunya
pengundangan adalah untuk memenuhi asas publisitas agar setiap
orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan/Peraturan
Menteri Pertanian atau ketidaktahuan seseorang terhadap
peraturan perundang-undangan tidak dapat diterima.
Sedangkan ditinjau dari Indikator keluaran (Output), selama tahun
2016 kegiatan Penempatan/Pengundangan Peraturan Menteri
dalam Berita Negara Republik Indonesia ini menghasilkan 1 (satu)
laporan Penempatan dalam BN/TBN dan telah mengundangkan 43
(empat puluh tiga) Peraturan Menteri Pertanian dalam BN/TBN,
adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
05/Permentan/PP.200/2/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 234 Tahun 2016;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
06/Permentan/KU.060/2/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 249 Tahun 2016;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
07/Permentan/TU.120/2/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 261 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
08/Permentan/KB.400/2/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 250 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
10/Permentan/PK.210/3/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 450 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
11/Permentan/KR.100/3/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 468 Tahun 2016;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 61
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
12/Permentan/OT.140/4/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 698 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
13/Permentan/KR.040/4/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 563 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
14/Permentan/KR.050/4/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 564 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
16/Permentan/PK.440/5/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 699 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
17/Permentan/PK.450/5/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 700 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
18/Permentan/KB.330/5/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 735 Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
19/Permentan/OT.040/5/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 867 Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
20/Permentan/OT.040/5/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 868 Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
21/Permentan/OT.040/5/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 869 Tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
22/Permentan/OT.040/5/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 870 Tahun 2016;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
23/Permentan/OT.040/5/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 871 Tahun 2016;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 62
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
24/Permentan/OT.040/5/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 872 Tahun 2016;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
25/Permentan/HM.130/5/2015 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 974 Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
26/Permentan/PK.2390/5/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 785 Tahun 2016;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
27/Permentan/KB.320/5/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 803 Tahun 2016;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
28/Permentan/KP.350/5/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1002 Tahun 2016;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
29/Permentan/KB.410/5/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 826 Tahun 2016;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
30/Permentan/OT.040/6/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 912 Tahun 2016;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
31/Permentan/OT.040/6/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1029 Tahun 2016;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
33/Permentan/SM.230/7/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1068 Tahun 2016;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
34/Permentan/PK.210/7/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1047 Tahun 2016;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
36/Permentan/LB.070/8/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1188 Tahun 2016;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 63
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40/Permentan/OT.010/8/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1329 Tahun 2016;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
41/Permentan/OT.040/8/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1306 Tahun 2016;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
42/Permentan/SM.200/8/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1325Tahun 2016;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1330 Tahun 2016;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
45/Permentan/PP.200/9/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1408 Tahun 2016;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
46/Permentan/KL.220/9/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1420 Tahun 2016;
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
47/Permentan/SM.010/9/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1477 Tahun 2016;
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
49/Permentan/PK.440/10/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1553 Tahun 2016;
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
52/Permentan/OT.040/11/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1726 Tahun 2016;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
53/Permentan/OT.040/11/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1703 Tahun 2016;
39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
54/Permentan/PP.140/11/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1670 Tahun 2016;
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 64
40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
55/Permentan/KR.040/11/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1757 Tahun 2016;
41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
56/Permentan/RC.040/11/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1832 Tahun 2016;
42. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/PK.230/12/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1869 Tahun 2016;
43. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
67/Permentan/SM.050/12/2016 Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 2038 Tahun 2016.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 65
C. Matrik Rencana Kinerja Jangka Menengah
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Biro Hukum telah menetapkan target dalam 5 (lima)
tahun kedepan, yaitu sebagai berikut:
No Program/Kegiatan/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Satuan Target
2016 2017 2018 2019 2020
1746 Pembinaan hukum bidang pertanian
Terbentuknya peraturan perundang-undangan dan menurunnya
permasalahan hukum bidang pertanian
Persentase peraturan perundang-undangan yang diterbitkan
berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan
% 75 80 85 90 90
Pesentase layanan bantuan hukum lingkup Kementerian
Pertanian yang terselesaikan
% 72 75 78 80 80
Persentase naskah perjanjian yang dihasilkan % 82 84 86 88 88
Program Legislasi Pertanian % 5 4 4 4 4
Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman % 10 17 18 19 19
Peraturan Perundang-undangan Bidang Prasarana, Sarana,
Penelitian dan Pengembangan
% 15 15 16 17 17
Peraturan Perundang-undangan Bidang Manajemen dan
Sumber Daya Manusia
% 15 15 16 17 17
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 66
No Program/Kegiatan/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Satuan Target
2016 2017 2018 2019 2020
Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan % 15 17 18 19 19
Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina % 15 12 13 14 14
Naskah Perjanjian Bidang Pertanian % 82 84 86 88 90
Pertimbangan dan Litigasi Hukum lingkup Kementerian
Pertanian
% 40 42 43 44 45
Pengujian Materiil Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pertanian
% 12 21 22 22 13
Monitoring dan Evaluasi Layanan Bantuan Hukum % 20 12 13 14 14
Dokumentasi dan Informasi Hukum Laporan 1 1 1 1 1
Kompendium Hukum Bidang Pertanian Laporan 1 1 1 1 1
Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Laporan 1 1 1 1 1
Penempatan Peraturan Menteri Dalam Berita Negara Laporan 1 1 1 1 1
Ketatausahaan Biro Laporan 1 1 1 1 1
Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Laporan 1 1 1 1 1
Jabatan Fungsional Peraturan Perundang-undangan Laporan 1 1 1 1 1
Peningkatan Kapasitas Pegawai Biro Laporan 1 1 1 1 1
Layanan dan Operasional Perkantoran Laporan 1 1 1 1 1
Alat Pengolah Data dan Komunikasi Unit 27 30 30 30 30
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pertanian Rekomendasi
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 67
No Program/Kegiatan/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Satuan Target
2016 2017 2018 2019 2020
Kebijakan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi
Kebijakan
- 5 5 5 5
Tabel 8. Matrik Rencana Kerja Jangka Menengah
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 68
D. Akuntabilitas Keuangan
Pada tahun 2016 alokasi anggaran untuk Biro Hukum sebesar Rp14.342.180.000,00. Realisasi anggaran sampai dengan
posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp11.609.990.066,00 atau 80,95%. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat sebagai
berikut:
NO. KEGIATAN OUTPUT KINERJA VOL PAGU
(Rp)
REALISASI
(Rp)
1. Peraturan Perundang-
undangan yang diterbitkan
berdasarkan Prolegtan
dan Prolegnas
75 % 5.001.350.000,00 4.108.895.927,00
Program Legislasi Pertanian 5 % 422.750.000,00 310.443.800,00
Peraturan Perundang-undangan
Bidang Tanaman 10 % 741.550.000,00 647.722.761,00
Peraturan Perundang-undangan
Bidang Prasarana, Sarana,
Penelitian dan Pengembangan
15 % 678.350.000,00 568.332.052,00
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 69
Peraturan Perundang-undangan
Bidang Manajemen dan Sumber
Daya Manusia
15 % 1.124.050.000,00 943.441.935,00
Peraturan Perundang-undangan
Bidang Ternak dan Hewan 15 % 1.018.500.000,00 854.800.480,00
Peraturan Perundang-undangan
Bidang Karantina 15 % 1.016.150.000,00 784.154.880,00
2. Naskah Perjanjian Bidang
Pertanian yang dihasilkan
Naskah Perjanjian Bidang
Pertanian 82 % 956.180.000,00 871.192.600,00
3.
Layanan Bantuan Hukum
lingkup Kementerian
Pertanian yang
terselesaikan
72 % 1.632.680.000,00 1.472.672.020,00
Pertimbangan dan Litigasi
Hukum lingkup Kementerian
Pertanian
40 % 1.315.725.000,00 1.216.754.020,00
Pengujian Materiil Peraturan
Perundang-undangan bidang
Pertanian
12 % 108.750.000,00 77.703.300,00
Monitoring dan Evaluasi
Layanan Bantuan Hukum 20 % 208.205.000,00 182.214.700,00
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 70
4. Pengelolaan Dokumentasi
dan Informasi Hukum 4 Lap 926.760.000,00 916.020.718,00
Dokumentasi dan Informasi
Hukum 1 Lap 267.050.000,00 260.957.440,00
Kompendium Hukum Bidang
Pertanian
1 Lap 345.780.000,00 342.960.180,00
Himpunan Peraturan Menteri
Pertanian
1 Lap 308.920.000,00 307.103.098,00
Peraturan Menteri Dalam Berita
Negara
1 Lap 7.000.000,00 5.000.000,00
5. Kegiatan Pendukung Biro 2 Lap 3.377.760.000,00 2.235.655.630,00
Ketatausahaan Biro 1 Lap 2.609.030.000,00 1.669.114.650,00
Perencanaan dan Pengelolaan
Anggaran 1 Lap 768.750.000,00 566.540.980,00
6.
Pembinaan Jabatan
Fungsional Perancang
Perundang-undangan
2 Lap 1.026.130.000,00 794.129.400,00
Jabatan Fungsional Perancang
Perundang-undangan
1 Lap 613.180.000,00 387.700.000,00
Peningkatan Kapasitas Pegawai
Biro
1 Lap 412.950.000,00 406.429.400,00
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 71
7. Layanan Perkantoran Layanan dan Operasional
Perkantoran
12 Bulan
Layanan 931.320.000,00 764.443.771,00
8. Perangkat Pengolah Data
dan Komunikasi
Alat Pengolah Data dan
Komunikasi 22 Unit 430.000.000,00 409.980.000,00
9. Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran Meubelair 5 Unit 60.000.000,00 37.000.000,00
Jumlah 14.342.180.000,00 11.609.990.066,00
Tabel 9. Matrik Akuntabilitas Keuangan
Catatan: 1. Dalam rangka penghematan APBN Tahun 2016, Satuan Kerja Biro Hukum Sekretariat Jenderal mengalami self blocking
anggaran sebesar Rp.740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 72
BAB IV
PENUTUP
Pembinaan Hukum merupakan fungsi yang strategis dalam upaya pembangunan
suatu manajemen pembangunan pertanian modern dan mewujudkan tujuan dan
sasaran organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara efektif dan
efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan secara berkesinambungan serta perlu
komitmen yang kuat dan keseragaman pemahaman terhadap peran, tugas dan
fungsi unit Hukum dari level top manager sampai dengan lower manager.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2016 secara keseluruhan telah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, dan telah selaras dengan
sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menonjol dalam tahun pelaporan ini
antara lain menyangkut penyusunan peraturan perundang-undangan bidang
pertanian, penyusunan perjanjian dan pemberian layanan bantuan hukum. Dari hasil
evaluasi kinerja baik kegiatan maupun program yang dilakukan diketahui capaian
kinerja Biro Hukum antara 80 - 100% yang artinya baik. Kegiatan-kegiatan Biro
Hukum lebih banyak bersifat non fisik (penyusunan peraturan perudang-undangan,
analisa hukum, layanan bantuan hukum dan penyusunan perjanjian).
Disadari bahwa berbagai kelemahan pelaksanaan masih terjadi sehingga target-
target yang telah ditentukan belum dapat dicapai sesuai dengan rencana. Selain itu
beberapa kegiatan tidak serta merta menghasilkan outcome yang kemudian akan
memberikan indikasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Diperlukan usaha
yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu bentuk
perwujudan sasaran yang akhirnya bermuara pada pencapaian tujuan, misi, dan visi
Biro Hukum.
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 73
Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : MM Eddy Purnomo, S.E., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Ir. Hari Priyono, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, Oktober 2016
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Ttd. Ttd.
Hari Priyono MM Eddy Purnomo
L a p o r a n K i n e r j a B i r o H u k u m T a h u n 2 0 1 6
Page 74
PERJANJIAN KINERJA 2016
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terbentuknya peraturan
perundang-undangan dan
menurunnya permasalahan
hukum bidang pertanian
1. Prosentase Peraturan
Perundang-undangan
yang diterbitkan
berdasarkan Prolegnas
dan Prolegtan
75 persen
2. Prosentase Layanan
Bantuan Hukum Lingkup
Kementerian Pertanian
yang terselesaikan
72 persen
3. Prosentase Naskah
Perjanjian yang
dihasilkan
82 persen
Kegiatan Anggaran
1. Kegiatan Pembinaan Hukum Bidang Pertanian Rp14.342.180.000,00
Sekretaris Jenderal,
Ttd.
Hari Priyono
Jakarta, Oktober 2016
Kepala Biro Hukum,
Ttd.
MM Eddy Purnomo