bab i pendahuluan a. latar...
TRANSCRIPT
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka
upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government.
SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja
(Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna
pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang
lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai
wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun
laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap bahwa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program
Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan
umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam
rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan
tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.
RPJMN ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam
menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan
pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana
pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM
ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala
bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
penguatan daya saing perekonomian.
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima
agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:
Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi
Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi
Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan
Visi dan Misi pemerintah 2010-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih
operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah
diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.
Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin
implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola;
(2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan
pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan
hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta
(11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Berbagai tantangan di bidang kesehatan diantaranya:
- Status kesehatan ibu dan anak masih rendah
- Status gizi masyarakat masih rendah
- Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi
- Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas
- Ketersediaan obat dan pengawasan obat-makanan masih terbatas
- Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan
masyarakat masih terbatas
- Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal
- Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 3
- Kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antar
tingkat sosial ekonomi masih lebar
- Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih
rendah
Tabel 1
Sasaran Utama Pembangunan Nasional
RPJMN 2010-2014 Bidang Kesehatan
No Target Status Awal
(2008) Target 2014
1 Meningkatnya umur harapan hidup 70,7 72,0
2 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per
100.000 kelahiraN hidup
228 118
3 Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran
hidup
34 24
4 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi
kurang dan gizi buruk)pada anak balita (persen)
18,4 < 15,0
Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak
hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di
antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh
sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7
tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan
sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.
Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Program kesehatan masyarakat
2. Program KB
3. Sarana kesehatan
4. Obat
5. Asuransi Kesehatan Nasional
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui delapan
fokus prioritas.
1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita
2. Perbaikan status gizi masyarakat
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 4
3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti
penyehatan lingkungan,
4. Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan
5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu
dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan
6. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan,
7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis
kesehatan, dengan meningkatkan: (a) upaya perubahan perilaku dan
kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; (b) pengembangan sarana dan
prasarana serta peraturan dalam rangka mendukung upaya kesehatan
berbasis masyarakat; (c) mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan,
advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung; (d)
keterpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan
kegiatan yang berdampak pada income generating; (e) evakuasi, perawatan
dan pengobatan korban pada daerah bencana; (f) kemitraan bidang
kesehatan dengan organisasi masyarakat; (g) kemandirian masyarakat dalam
menanggulangi dampak kesehatan akibat bencana; dan (h) pengembangan
system peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan
peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
Sasaran strategis dokumen perencanaan RPJMN Tahun 2010-2014 dan perencanaan
strategis di Kementerian Kesehatan dimaksud selanjutnya dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan tahunan melalui Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) PPKK
Tahun 2012 dan Rencana Kerja (Renja) PPKK Kementerian Kesehatan Tahun 2012.
Tugas pokok Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) adalah melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan kinerja PPKK tahun 2012
merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator berdasarkan program,
kebijakan dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dan dilakukan
dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan strategis pemerintah melalui
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan
perencanaan strategis di Kementerian Kesehatan melalui Renstra Kemenkes Tahun
2010-2014.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 5
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja PPKK dibuat berdasarkan hasil kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan oleh PPKK dan PPK Regional dan Sub Regional, sesuai DIPA PPKK
tahun 2012. Diharapkan penyusunan LAKIP PPKK tahun anggaran 2012 dapat
menjadi refleksi bagi seluruh komponen pelaksana kegiatan penanggulangan krisis
kesehatan.
Namun demikian masih disadari bahwa laporan akuntabilitas kinerja ini belum dapat
memberikan gambaran secara utuh, karena berbagai kendala penilaian terhadap
program dan kegiatan yang akan disempurnakan pada masa mendatang.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja PPKK tahun 2012 merupakan bentuk
pertanggungjawaban secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal yang memuat
keberhasilan maupun kegagalan selama pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan
tahun anggaran 2012.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas pokok PPKK berdasarkan Peraturan Menteri Nomor
1144/MENKES/PER/VIII/2010 adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis
dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang
penanggulangan krisis kesehatan;
2. Pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan;
3. Pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas
di bidang penanggulangan krisis kesehatan;
4. Koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan krisis kesehatan;
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 6
5. Koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan dalam
penanggulangan krisis kesehatan;
6. Pelaksanaan Administrasi Pusat
Adapun susunan organisasi PPKK terdiri dari:
1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
3. Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan
4. Bidang Pemantauan dan Informasi
Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
D. SISTEMATIKA
Laporan Akuntabilitas Kinerja PPKK disusun dengan sistematika :
Bab I.
Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan
tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan, serta sistimatika penulisan laporan.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 7
Bab II.
Rencana strategis menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan serta cara pencapaian tujuan. Pada awal bab ini
disajikan gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan pada tahun 2012
Bab III.
Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja,
termasuk didalamnya menguraikan sistematika keberhasilan dan kegagalan,
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah
antisipatif yang akan di ambil.
Bab IV. Penutup
Lampiran.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 8
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja
Dalam tugas pelaksanaan tupoksi penanggulangan krisis kesehatan, Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan ditetapkan sebagai salah satu unit kerja yang
berada di bawah Menteri Kesehatan, sedangkan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana di tingkat nasional, kementerian Kesehatan di bawah
koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Gambar 2. Alur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Tugas dan kewenangan PPKK adalah merumuskan kebijakan, memberikan standar
dan arahan serta mengkoordinasikan penanganan krisis dan masalah kesehatan lain,
baik dalam tahap sebelum, saat maupun setelah terjadinya. Dalam pelaksanaannya
dapat melibatkan instansi terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah, LSM,
lembaga internasional, organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Perencanaan kinerja PPKK merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja PPKK, telah disusun draft Indikator
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 9
Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis
organisasi.
Tabel 2 Rencana Kinerja
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Kumulatif)
2010 2012 2012 2013 2014
Meningkatnya
penanggulangan
krisis kesehatan
secara cepat
Jumlah kab/kota yang
mempunyai kemampuan
tanggap darurat dalam
penanganan bencana
105 150 200 250 300
B. Perjanjian kinerja
Sasaran strategis dokumen perencanaan RPJMN Tahun 2010-2014 dan perencanaan
strategis di Kementerian Kesehatan dimaksud selanjutnya dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan tahunan melalui Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun
2012 dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan Tahun 2012.
Tabel 3
Perjanjian Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan T. A. 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(Kumulatif)
Meningkatnya penanggulangan
krisis kesehatan secara cepat
Jumlah kab/kota yang mempunyai
kemampuan tanggap darurat dalam
penanganan bencana
200 kab/kota
Pernyataan penetapan kinerja tersebut mengartikan pernyataan kesanggupan dari
pimpinan PPKK untuk mewujudkan suatu target kinerja yakni 200 kab/kota memiliki
kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana. Untuk mendukung
pencapaian kinerja tersebut, PPKK menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan
kebijakan dalam penanggulangan krisis kesehatan.
C. Visi dan Misi
Visi
Visi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan yaitu : “Menurunnya Resiko Kesehatan
akibat Krisis Kesehatan”.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 10
Misi
Untuk mencapai visi yang ditetapkan, maka telah dirumuskan misi dengan rincian
sebagai berikut:
a. Mengembangkan pedoman dan kebijakan yang mendukung upaya
penanggulangan krisis kesehatan
b. Meningkatkan keterpaduan melalui pengembangan jejaring penanggulangan
krisis kesehatan
c. Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan dalam penanggulangan krisis
kesehatan yang bermutu dan merata
d. Menyediakan akses informasi bagi terselenggaranya penanggulangan krisis
kesehatan yang cepat, tepat dan akurat
e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis
kesehatan
D. Tujuan dan Sasaran
Tujuan
Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan
berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang
menimbulkan atau berdampak pada krisis kesehatan.
Sasaran Strategis
Untuk mencapai visi, misi dan tujuan maka ditetapkan sasaran strategis yaitu :
a. Meningkatnya kemampuan sumber daya dalam kegiatan penanggulangan krisis
kesehatan di Kabupaten/Kota melalui:
- Adanya petugas terlatih untuk penanggulangan krisis kesehatan di
Kabupaten/Kota rawan krisis kesehatan
- Adanya produk kebijakan/pedoman untuk penanggulangan krisis
kesehatan
- Adanya advokasi kebijakan penanggulangan krisis kesehatan
- Adanya koordinasi penanggulangan krisis kesehatan
- Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan dalam
penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota rawan krisis
kesehatan
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 11
- Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan di
Kabupaten/Kota rawan krisis kesehatan
- Adanya produk informasi penanggulangan krisis kesehatan
b. Meningkatnya peran dan fungsi PPKK Regional dan Sub Regional dalam
penanggulangan krisis kesehatan melalui :
- Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan dalam
penanggulangan krisis kesehatan di PPKK Regional dan Sub Regional
- Adanya tenaga pelatih dan tenaga terlatih untuk penanggulangan krisis
kesehatan di PPKK Regional dan Sub Regional
- Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan di
PPKK Regional dan Sub Regional
- Optimalisasi jejaring penanggulangan krisis kesehatan yang terpadu
antara PPKK Reg dan Sub Regional dengan anggota regional
c. Meningkatnya peran dan fungsi PPKK dalam penanggulangan krisis kesehatan
- Tersedianya peraturan, kebijakan, pedoman dan standar yang
mendukung penanggulangan krisis kesehatan
- Optimalisasi jejaring kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam
penanggulangan krisis kesehatan
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam
bidang teknis fungsional dan manajemen penanggulangan krisis
kesehatan di daerah rawan krisis kesehatan.
- Tersedianya sarana dan prasarana di daerah rawan krisis kesehatan
yang memadai dalam penanggulangan krisis kesehatan.
- Tersedianya sistem penganggaran yang dapat membantu memenuhi
kebutuhan penanggulangan krisis kesehatan.
- Tersedianya informasi penanggulangan krisis kesehatan yang cepat,
tepat dan akurat
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan
E. Kebijakan dan Program
Kebijakan Penanganan Krisis Kesehatan
Penanganan krisis kesehatan diarahkan untuk:
a. Setiap korban akibat bencana mendapatkan pelayanan kesehatan
sesegera mungkin secara maksimal dan manusiawi;
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 12
b. Prioritas selama masa tanggap darurat adalah penanganan gawat
darurat medik terhadap korban luka dan identifikasi korban mati di
sarana kesehatan;
c. Pelayanan kesehatan yang bersifat rutin di fasilitas-fasilitas kesehatan
pada masa tanggap darurat harus tetap terlaksana secara optimal;
d. Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dilakukan secara berjenjang
mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dan dapat
dibantu oleh masyarakat nasional dan internasional, lembaga donor,
maupun bantuan negara sahabat;
e. Bantuan kesehatan dari dalam maupun luar negeri mengikuti ketentuan
yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan
Kementerian atau lembaga terkait;
f. Penyediaan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan
kesehatan pada bencana dilaksanakan oleh dinas kesehatan setempat
selaku anggota BPBD;
g. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan penanggulangan krisis
kesehatan dilakukan dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan penanggulangan kesehatan.
Program dan Kegiatan
PPKK melaksanakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya,
dengan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan dengan output dalam RKA-K/L
sebagai berikut:
1. Petugas terlatih penanggulangan krisis kesehatan
2. Kebijakan/Pedoman penanggulangan krisis kesehatan
3. Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
4. Penanggulangan Bencana
5. Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan
6. Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
7. Peralatan Pengolah Data & Komunikasi
8. Layanan Perkantoran
9. Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
10. Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan
11. Gedung
12. Perlengkapan Penanggulangan Bencana
13. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 13
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pencapaian kinerja di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan tahun 2012 diukur dan
dianalisis dari tiga sudut pandang, yaitu pencapaian target renstra PPKK (2010-2012),
pencapaian sasaran strategis, dan upaya penanggulangan yang dilakukan di seluruh
siklus bencana sesuai dengan tupoksi PPKK dalam Permenkes No. 1144 tahun 2010.
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010 – 2014, Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan melaksanakan kegiatan penanggulangan krisis
kesehatan yang termasuk dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya. Output dari kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan yaitu
meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat, yang akan dicapai dalam 5 tahun
(sampai dengan 2014) dengan indikator kinerja keluaran dan target adalah “300
Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan
bencana”.
B. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA 2011
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, PPKK telah menetapkan indikator
yaitu jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam
penanganan bencana.
Tabel 4 Capaian Kinerja
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan s.d Tahun 2011
Indikator Kinerja Target Capaian %
(Kumulatif) (Kumulatif)
Jumlah kab/kota yang mempunyai
kemampuan tanggap darurat
dalam penanganan bencana
150 150 100
Indikator yang tertera merupakan jumlah kumulatif sejak tahun 2010, yaitu sebanyak
105 kab/kota pada tahun 2010 dan 45 kab/kota tambahan di tahun 2011.
Kabupaten/Kota dianggap mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam
penanganan bencana apabila:
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 14
1. Kab/Kota memiliki petugas terlatih dalam manajemen dan teknis
penanggulangan krisis kesehatan
Tabel 5 Peningkatan SDM Kabupaten/Kota
NO KEGIATAN
1 Petugas Terlatih Dalam Manajemen Bencana Bidang Kesehatan
2 Petugas Terlatih Dalam TRC Dan Rapid Health Assessment (RHA) di Daerah Rawan
Bencana
3 Petugas Terlatih Dalam Pengelola Data dan Informasi untuk Penanggulangan Krisis
Kesehatan
4 Petugas Terlatih Dalam Penggunaan Alat Komunikasi Bencana untuk
Penanggulangan Krisis Kesehatan
5 Petugas Terlatih Dalam Teknis Penyusunan Rencana Kontinjensi
2. Kab/Kota memiliki sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan
Tabel 6 Sarana Kesiapsiagaan
NO KEGIATAN PELAKSANAAN
TARGET REALISASI
1 45 Kab/Kota memiliki sarana penunjang
penanggulangan krisis kesehatan
1. Emergency kit
2. Personal Kit
3. Alat Pengolah Data
2 paket
5 unit
1 unit
2 paket
5 unit
1 unit
Sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan meliputi :
Emergency Kit (airway kit, diagnostic equipment, trauma kit, dan bag
pack) dan
Personal Kit (backpack, sleeping bag, perlengkapan masak portable,
sepatu boot, ponco, raincoat, sarung tangan, kupluk, pisau lipat, global
positioning system, lampu kepala, senter dan matras);
Alat Pengolah Data meliputi laptop dan modem yang diharapkan dapat
mempercepat akses informasi dari Kab/Kota wilayah bencana
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 15
C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan
Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan dalam pencapaiannya selama tahun
2012 seluruhnya terlaksana. Target yang harus dicapai sampai dengan tahun
2012 adalah sebanyak 200 Kabupaten/Kota.
Tabel 7 Capaian Kinerja
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan s.d Tahun 2012
Indikator Kinerja Target Capaian %
(Kumulatif) (Kumulatif)
Jumlah kab/kota yang mempunyai
kemampuan tanggap darurat dalam
penanganan bencana
200 200 100
Indikator yang tertera merupakan jumlah kumulatif sejak tahun 2010, yaitu
sebanyak 105 kab/kota pada tahun 2010, 45 kab/kota di tahun 2011 dan 50
kab/kota di tahun 2012.
Gambar 3. Jumlah Capaian Target Kumulatif Indikator PPKK
Pada tahun 2010 kabupaten/kota terpilih merupakan bagian dari program 100
hari Kementerian Kesehatan yang mendukung program utama penguatan rumah
sakit di daerah. Selanjutnya pemilihan Kabupaten/Kota berdasarkan data Index
Rawan Bencana Indonesia (IRBI), Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) dan
105
45
50
0
50
100
150
200
250
Kab/Kota
2012
2011
2010
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 16
Daerah Terluar Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Target Kabupaten/Kota yang
menjadi sasaran indikator PPKK dapat dilihat dalam lampiran.
Kabupaten/Kota dianggap mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam
penanganan bencana apabila:
a. Kab/Kota memiliki petugas terlatih dalam manajemen dan teknis
penanggulangan krisis kesehatan
Tabel 8 Peningkatan SDM Kabupaten/Kota
NO KEGIATAN
1 Petugas Terlatih Dalam Manajemen Bencana Bidang Kesehatan
2 Petugas Terlatih Dalam TRC Dan Rapid Health Assessment (RHA) di Daerah Rawan
Bencana
3 Petugas Terlatih Dalam Pengelola Data dan Informasi untuk Penanggulangan Krisis
Kesehatan
4 Petugas Terlatih Dalam Penggunaan Alat Komunikasi Bencana untuk
Penanggulangan Krisis Kesehatan
5 Petugas Terlatih Dalam Teknis Penyusunan Rencana Kontinjensi
Paradigma dalam proses penanggulangan bencana di mana lebih
menitikberatkan pada kegiatan pra bencana meliputi pencegahan, mitigasi
dan kesiapsiagaan, membutuhkan sumber sumber daya manusia yang cukup
handal untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Salah satu kegiatan
kesiapsiagaan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya agar tersedia
petugas kesehatan yang siap dan mampu menghadapi penanganan krisis
kesehatan khususnya pada masa tanggap darurat bencana.
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Manajemen Bencana Bidang
Kesehatan
Manajemen penanggulangan bencana adalah pengelolaan penggunaan
sumber daya yang ada untuk menghadapi ancaman bencana dengan
melakukan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
di setiap tahap penanggulangan bencana yaitu pra, saat dan pasca bencana.
Pada dasarnya, upaya penanggulangan bencana meliputi:
a. Tahap prabencana, terdiri atas:
1) Situasi tidak terjadi bencana, kegiatannya adalah pencegahan dan
mitigasi
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 17
2) Situasi potensi terjadi bencana, kegiatannya berupa kesiapsiagaan
b. Tahap saat bencana, kegiatan adalah tanggap darurat dan pemulihan
darurat
c. Tahap pasca bencana, kegiatannya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi
Peningkatan Kapasitas Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Dan Rapid Health
Assessment (RHA) di Daerah Rawan Bencana
Kegiatan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan Tim Reaksi Cepat dalam
melakukan penanggulangan krisis kesehatan di lapangan bertujuan agar
tenaga kesehatan yang bertugas dalam melakukan upaya tanggap darurat
bencana dan penilaian cepat kesehatan pada saat terjadi bencana di wilayah
kerjanya dapat memiliki dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
yang berkaitan dengan tugasnya tersebut.
Materi yang disampaikan yaitu dasar-dasar penanggulangan bencana di
Indonesia, manajemen penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana,
pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan saat bencana, pelayanan
kesehatan lingkungan dan sanitasi serta pengendalian vektor saat bencana,
pertolongan pertama pada psikologi, pengantar penilaian cepat kesehatan,
teknik penilaian cepat, standar minimun pelayanan kesehatan saat bencana,
standar minimum sarana pendukung pelayanan kesehatan, teknik penilaian
cepat (studi kasus), korban massal (table top exercise), bantuan hidup dasar
(praktek dan teori) dan simulasi.
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pengelolaan Data Dan Informasi
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Upaya penanggulangan krisis kesehatan (PKK) perlu dilakukan secara cepat
dan tepat guna mencapai hasil yang optimal. Hal tersebut perlu dukungan
informasi yang cepat, tepat dan akurat mulai dari lokasi bencana,
kabupaten/kota, provinsi hingga ke tingkat pusat. Mendapatkan informasi
yang memadai pada saat kejadian bencana merupakan tantangan tersendiri
karena kondisi bencana menyebabkan situasi chaos, kurangnya sumber daya
serta kesulitan dalam berkomunikasi. Untuk itu, salah satu faktor pendukung
pendukung tercapainya hal tersebut adalah apabila petugas kesehatan di
Provinsi, Kabupaten/kota memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem
informasi PKK sebagaimana yang ditetapkan dalam Kepmenkes No. 064
tahun 2006. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan tenaga-
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 18
tenaga kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah yang mampu
melaksanakan pengelolaan data dan informasi penanggulangan krisis
kesehatan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi Kebijakan
Penanggulangan Krisis kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, Sistem
Informasi Penanggulangan Bencana, Manajemen Data, Surveilans Bencana,
Pemetaaan, Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana,
Teknologi Internet, SMS Gateway, Rencana Tindak Lanjut.
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Penggunaan Alat Komunikasi Untuk
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Radio Komunikasi dan SMS Gateway merupakan salah satu media penting
sebagai alat pengirim informasi maupun untuk saling bertukar informasi.
Perangkat radio komunikasi relatif mudah dirakit serta mampu menjangkau
”skip zone” atau area yang tidak dapat menerima suatu pancaran akibat
gelombang pantul, merupakan alasan mengapa Radio Komunikasi sangat
tepat sebagai alat komunikasi dalam kondisi darurat maupun untuk kegiatan
pemantauan sehari-hari. Sedangkan SMS gateway merupakan media yang
sangat efisien dan efektif untuk mempercepat penyebarluasan informasi.
Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain Dasar-dasar
Telekomunikasi, Peraturan dan Perundang-undangan dalam Sistem Alat
Komunikasi, Teknik Alat komunikasi, Teknis Pemeliharaan dan Perbaikan Alat
Komunikasi, Pelaporan dengan SMS Gateway.
Penyusunan Bahan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan Untuk
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Rencana Kontinjensi (Renkon) yaitu suatu proses perencanaan kedepan,
dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati,
tindakan teknis dan manajerial ditetapkan serta sistem tanggapan dan
pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi
secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
Mengingat pentingnya Renkon, maka PPKK menyelenggarakan kegiatan
Penyusunan Rencana Kontinjensi khususnya untuk bidang kesehatan di
Kab/Kota. Renkon secara ideal disusun bersama-sama oleh masing-masing
sektor yang mempunyai tanggung jawab di bidangnya dan dikoordinasikan
oleh BPBD provinsi atau BPBD Kab/Kota. Bila terjadi suatu bencana, maka
setiap sektor yang bertanggung jawab dalam bidangnya akan melakukan
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 19
kegiatan-kegiatan yang telah disepakati bersama itu. Dengan adanya Renkon
diharapkan seluruh sektor menjadi siap menghadapi bencana serta
mempermudah proses koordinasi sehingga proses penanggulangan bencana
bisa berjalan secara tepat, efisien dan efektif. Diharapkan setelah ini seluruh
peserta mampu mengadvokasi pemerintah setempat dan menjadi motor
dalam penyusunan rencana kontinjensi yang berkesinambungan.
Pelatihan tersebut merupakan standard minimal untuk kab/kota rawan
bencana target indikator. Sasaran yang diharapkan dengan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia tersebut untuk memberikan dukungan agar
setiap kab/kota memiliki:
Tim Reaksi Cepat
Tim mampu bergerak segera dalam waktu 0 - 24 jam yang mampu
menangani korban masal (Mass Casualties Management) pada kejadian
bencana, mampu melakukan bantuan life-saving, dan memiliki
pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penilaian cepat
kesehatan (Initial Assessment).
Tim RHA
Merupakan tim aju segera setelah terjadinya bencana yang mampu
melakukan penilaian cepat kesehatan dan menganalisa kebutuhan akibat
bencana.
Tim Bantuan Kesehatan
Terdiri dari tim medis dan pendukung yang memiliki motivasi tinggi
sehingga mampu memberikan treatment secara menyeluruh seperti
melakukan triase, perawatan emergency, maupun perawatan pasien
lanjutan (prolong treatment), surveilans lingkungan, dan mampu
menggunakan komunikasi radio.
Tenaga manajemen bencana bidang kesehatan dengan kompetensi
seperti surveilans, manajeman obat dan perbekalan, kesehatan jiwa,
kesehatan reproduksi, kesehatan anak, kesehatan gizi, penyakit menular,
kesehatan lingkungan, dan promosi kesehatan.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 20
b. Kab/Kota memiliki sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan
Tabel 9 Sarana Kesiapsiagaan
NO KEGIATAN PELAKSANAAN
TARGET REALISASI
1 50 Kab/Kota memiliki sarana penunjang
penanggulangan krisis kesehatan
4. Emergency kit
5. Personal Kit
6. Alat Pengolah Data
2 paket
5 unit
1 unit
2 paket
5 unit
1 unit
Sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan meliputi :
Emergency Kit (airway kit, diagnostic equipment, trauma kit, dan bag
pack) dan
Personal Kit (backpack, sleeping bag, perlengkapan masak portable,
sepatu boot, ponco, raincoat, sarung tangan, kupluk, pisau lipat,
global positioning system, lampu kepala, senter dan matras);
Alat Pengolah Data meliputi laptop dan modem yang diharapkan
dapat mempercepat akses informasi dari Kab/Kota wilayah bencana
Pada akhirnya kabupaten/kota tersebut diarahkan menjadi kabupaten/kota siaga
bencana yang memiliki sumber daya kesehatan yang diperlukan untuk
melakukan usaha penanggulangan bencana, khususnya untuk masa tanggap
darurat bencana di wilayahnya, dan membantu wilayah lain sesuai
kemampuannya.
2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub Regional
Terkait peningkatan peran dan fungsinya dalam penanggulangan krisis
kesehatan, PPK Regional dan Sub Regional telah menyelenggarakan kegiatan
pendampingan penyusunan rencana kontinjensi bidang kesehatan untuk anggota
regionalnya melalui anggaran Dekonsentrasi.
Selain itu PPK Regional dan Sub Regional PPKK juga berupaya meningkatkan
peran dan fungsinya dalam penanggulangan krisis kesehatan melalui kegiatan
Rapat Koordinasi dengan anggota regionalnya.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 21
a. Pelembagaan Pusat Penanggulangan Krisis Regional
Sejak tahun 2006 PPKK membentuk Regional Pusat Bantuan Penanganan
Krisis Kesehatan Akibat Bencana melalui Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 783/Menkes/SK/II/2006 yang bertujuan agar dapat mendekatkan dan
mempercepat dukungan bantuan kesehatan secara terkoordinasi pada
kejadian bencana dan krisis kesehatan dengan kepala Dinas Kesehatan
Provinsi sebagai Ketua Regional. Pengaturan wilayah regional diatur dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumber daya kesehatan setempat dan
kemudahan akses untuk menjangkau wilayah pelayanan.
Gambar 4. Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan Subregional
Setiap Regional Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dilengkapi dengan
Gedung Kantor, Gedung Transit, dan Peralatan Kantor serta Peralatan
Penanggulangan Bencana. Namun dalam perkembangannya regional saat ini
masih belum berperan secara maksimal karena beberapa faktor antara lain
faktor ketenagaan, faktor birokrasi dan faktor dukungan kesiapan perbekalan
penanggulangan krisis kesehatan yang belum maksimal.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 22
Pusat Penanggulangan Krisis Regional (PPK Regional) yang ada saat ini
membantu Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam mempercepat
respons dan mendekatkan pelayanan kesehatan bagi korban bencana yang
pengelolaannya dilaksanakan oleh dinas kesehatan provinsi yang menjadi
pusat regional. Setiap PPK Regional mempunyai wilayah kerja antar daerah
dan antar provinsi yang menjadi anggotanya. Dalam pelaksanaannya, dinas
kesehatan provinsi didukung oleh sekretariat PPK Regional yang diusulkan
menjadi unit pelaksana teknis yang berada di bawah Pusat Penanggulangan
Krisis Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
b. Bantuan Operasional Pusat Penanggulangan Krisis Regional
Bantuan operasional diberikan kepada 9 Pusat Penanggulangan Krisis
Regional yaitu PPK Regional Sumatera Utara (Medan), PPK Regional Sumatera
Selatan (Palembang), PPK Regional Jakarta (DKI Jakarta), PPK Regional Jawa
Tengah (Semarang), PPK Regional Jawa Timur (Surabaya), PPK Regional
Kalimantan Selatan (Banjarmasin), PPK Regional Bali (Denpasar), PPK
Regional Sulawesi Selatan (Makassar) dan PPK Regional Sulawesi Utara
(Manado) serta 2 Sub Regional yaitu PPK Sub Regional Sumatera Barat
(Padang) dan PPK Sub Regional Papua (Jayapura) dengan tujuan agar PPK
Regional dapat berperan maksimal untuk mempercepat upaya
penanggulangan krisis kesehatan. Bantuan operasional dalam upaya
pemenuhan kebutuhan masing-masing regional dan sub regional dilakukan
secara bertahap dan sesuai kebutuhan untuk pengelolaan gedung kantor,
gedung transit, dan peralatan kantor serta peralatan penanggulangan
bencana.
c. Dekonsentrasi Anggaran Pusat Penanggulangan Krisis Regional
Penggunaan dana dekonsentrasi kegiatan penanggulangan krisis kesehatan
digunakan untuk
- Rapat Koordinasi PPK Regional/Sub Regional
Untuk mensinergiskan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang
terkoordinasi antara ketua dan anggota PPK Regional/Sub Regional,
maka dilakukan pertemuan berkala Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerja PPK Regional/Sub Regional.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 23
- Penyusunan Rencana Kontijensi Bidang Kesehatan Kab/Kota Rawan
Bencana
Kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan di wilayah / daerah yang
dituangkan dalam dokumen rencana kontijensi bidang kesehatan bagi
Kab/Kota rawan bencana di wilayah kerja PPK Regional/Sub Regional
- Pembinaan dan Monitoring Penanggulangan Krisis Kesehatan
Pembinaan provinsi/kabupaten/kota di wilayah kerja masing-masing,
melalui penguatan upaya kesiapsiagaan, tanggap darurat maupun
pemulihan darurat. Pemantapan koordinasi dengan lintas program dan
lintas sektor terkait, maupun monitoring situasi krisis kesehatan
3. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan
PPKK telah menyelenggarakan semua kegiatan tahun 2012 di seluruh siklus
bencana yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PPKK berdasarkan
Permenkes No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010. Kegiatan tersebut dibagi ke dalam
3 fase, yaitu:
Fase prabencana:
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang
penanggulangan krisis kesehatan, berupa :
- Pedoman teknis penanggulangan krisis kesehatan bagi kader
pemberdayaan masyarakat
- Pedoman penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan bidang
kesehatan pasca bencana
- Pelembagaan pusat penanggulangan krisis regional
- Workshop SPGDT
- Review pedoman emergency nursing
b. Pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan, seperti
Evakuasi TKI overstay/ TKIB di Jeddah, Evakuasi WNI dari konflik di Suriah
c. Pemantauan, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang
penanggulangan krisis kesehatan, seperti :
- Piket harian,
- Penyusunan buku tinjauan bencana tahun 2011;
- Penyusunan buletin;
- Pemetaan kesiapsiagaan kabupaten/kota rawan bencana.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 24
d. Koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan krisis kesehatan, seperti :
- Penyelenggaraan geladi penanggulangan krisis kesehatan di kabupaten
kota;
- Peningkatan kapasitas fasilitator dalam penanggulangan krisis kesehatan;
- Penyusunan SOP PPKK;
- Penyempurnaan sistem informasi;
- Monitoring dan evaluasi program pemantauan dan informasi di PPK
regional dan subregional;
- Mobilisasi fasilitas kesehatan RS lapangan untuk mendukung kegiatan
Sail Morotai;
- Perencanaan rumah sakit dalam penanggulangan krisis kesehatan;
- Pertemuan lintas-program dan lintas-sektor dalam penanggulangan krisis
kesehatan;
- Rapat koordinasi teknis PPK regional dan subregional.
- Health cluster meeting
- Gelar Rumah Sakit Lapangan di Cibubur dan Sentul.
- Penyelenggaraan Gladi Penanggulangan Krisis Kesehatan di Sukabumi
dan Ternate
e. Pelaksanaan administrasi pusat.
Fase tanggap darurat: a. Koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan dalam
penanggulangan krisis kesehatan
Pemantauan bencana dilakukan selama 24 jam, 365 hari dengan jumlah shift
2x sehari pada waktu di luar jam kerja, hari libur maupun hari raya. Kejadian
bencana di laporkan dan diperbaharui setiap hari sampai masa tanggap
darurat berakhir.
Menurut data yang tercatat selama tahun 2012 di Pusat Penanggulangan
Krisis Kesehatan, frekuensi kejadian krisis kesehatan sebanyak 496 dan
mengakibatkan korban meninggal sebanyak 656 orang, luka berat/rawat inap
2.374 orang, luka ringan/rawat jalan 7.490, hilang 301 orang, dan pengungsi
sebanyak 66.758 orang. Selama tahun 2012, PPKK telah memobilisasi tenaga
kesehatan dalam penanggulangan Krisis Kesehatan untuk 16 kejadian krisis
kesehatan, salah satunya saat evakuasi korban jatuhnya Pesawat Sukoi di kaki
Gunung Salak. Data kejadian bencana berdasarkan hasil pemantauan dapat
dilihat pada lampiran
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 25
Gambar 5. Grafik Persentase Korban Meninggal Menurut Kelompok Bencana
Tahun 2012
Gambar 6. Grafik Persentase Luka Berat/Rawat Inap Menurut Kelompok
Bencana Tahun 2012
Gambar 7. Grafik Persentase Luka Ringan Menurut Kelompok Bencana
Tahun 2012
b. Pelaksanaan administrasi Pusat
Dukungan tenaga, logistik maupun dana operasional diberikan untuk
membantu mengatasi krisis kesehatan baik di dalam maupun di luar negeri.
27%
60%
13%
Bencana Alam
Bencana Non Alam
Bencana Sosial
45%
24%
31%
Bencana Alam
Bencana Non Alam
Bencana Sosial
45%
24%
31%
Bencana Alam
Bencana Non Alam
Bencana Sosial
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 26
Bantuan operasional dapat berupa handling cost, bahan habis pakai bantuan
operasional PPK Regional dan Sub PPK Regional, klaim perawatan pasien
korban bencana, biaya operasional pada saat siaga darurat, tanggap darurat
dan pemulihan.
Pada tahun 2012 bantuan operasional yang diberikan kepada daerah yang
mengalami kejadian krisis kesehatan adalah sebesar Rp 1.456.658.900,- atau
sekitar 48,5% dari total permintaan bantuan yang diajukan, jumlah tersebut
untuk memenuhi kebutuhan 27 kejadian krisis kesehatan di 15 provinsi.
(Lampiran)
Bantuan operasional juga diberikan pada upaya penanggulangan krisis
kesehatan untuk bencana letusan Gunung Ijen, Gunung Semeru, Gunung
Raung, dan Gunung Rokatenda; kerusuhan Tolikara, Bima, dan Lampung
Selatan; jatuhnya pesawat Sukoy Jet 100, gempa bumi Parigi Montoung,
banjir bandang maupun banjir di beberapa provinsi (Lampiran).
Pembayaran tagihan klaim rumah sakit untuk pengobatan dan perawatan
korban bencana pada kejadian bencana dapat dilihat pada lampiran.
Gambar 8. Grafik Jumlah Permintaan Bantuan Operasional Krisis Kesehatan
Permintaan bantuan dana penanggulangan bencana paling banyak diajukan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan frekuensi kejadian krisis
kesehatan juga paling banyak dialami oleh Provinsi Jawa Timur.
Fase pascabencana:
Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan, seperti,
pertemuan evaluasi tanggap darurat dan pemulihan krisis kesehatan.
0 1 2 3 4 5 6
Gorontalo
Jabar
NTT
Papua
Lampung
Maluku
Sulut
Sumsel
Sumut
Sulteng
Sumbar
NTB
Aceh
Jatim
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 27
- Pertemuan Evaluasi Tanggap Darurat Dan Pemulihan Krisis Kesehatan
Pertemuan Evaluasi Upaya Tanggap Darurat dan Pemulihan Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dilakukan terkait dengan penanganan permasalahan
kesehatan jiwa pasca konflik sosial di Kabupaten Sampang, Madura,
Pelaksanaan SPGDT pada kecelakaan transportasi Kapal Feri Bahuga serta
penanganan permasalahan kesehatan lingkungan dan pasca bencana banjir
bandang di Kota Ambon dan Kota Padang.
Evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk untuk mengetahui seberapa
besar upaya pelayanan kesehatan terhadap korban yang dilakukan pada
masa tanggap darurat dan pasca tanggap darurat, yang hasilnya dapat
dijadikan bahan pembelajaran dan perbaikan dimasa yang akan datang.
- Pertemuan Lintas Program Dan Lintas Sektor Dalam Penanggulangan Krisis
Kesehatan
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, menyelenggarakan pertemuan
Lintas Program dan Lintas Sektor di Hotel Sahid, Jakarta. Pertemuan ini
dinilai penting untuk terselenggaranya upaya penanggulangan krisis
kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka
menurunkan risiko kesehatan pada setiap kejadian bencana yang berdampak
pada kejadian krisis kesehatan.
Kegiatan pertemuan ini sangat tepat momentumnya, karena bertepatan
waktunya dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 48, sehingga dapat
menjadi pemicu semangat jajaran kesehatan untuk berkarya lebih baik lagi
dalam penanggulangan krisis kesehatan. Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan menyambut baik dilaksanakannya kegiatan pertemuan ini, dan
mengucapkan selamat atas prestasi yang dicapai oleh Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan yang dalam waktu dekat ini menjadi WHO
Collaboration Centres (WHO CC).
Pertemuan ini diharapkan peran dari masing-masing lintas program , lintas
sektor maupun masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan dapat
tersosialisasi dan dipahami bersama, dan PPK Regional dan PPK Sub Regional
dapat menentukan program-program yang dibutuhkan sesuai dengan
kondisi wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan peranan masing-
masing lintas program, lintas sektor maupun masyarakat, yang
memperioritaskan peningkatan kemampuan dalam pengurangan risiko
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 28
bencana yaitu pada tahap pra bencana melalui kegiatan peningkatan untuk
upaya preventif, mitigasi maupun kesiapsiagaan.
4. Keberhasilan
a. PPKK telah memenuhi semua sasaran strategis yang ditetapkan, yaitu
meningkatnya kemampuan sumber daya dalam kegiatan PKK di
Kabupaten/Kota, meningkatnya peran dan fungsi PPK Regional dan Sub
Regional dalam PKK; dan meningkatnya peran dan fungsi PPKK dalam
penanggulangan krisis kesehatan.
b. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan mendapatkan predikat sebagai World
Health Organization Collaborating Centre (WHO CC) untuk pengurangan
risiko bencana bidang kesehatan sejak tanggal 28 November 2012. WHO
mengakui PPKK mempunyai pengalaman dalam menangani bencana serta
program pengurangan resiko bencana bidang kesehatan yang telah diakui di
tingkat nasional dan internasional. Jenis kegiatan yang akan dilakukan adalah
pendidikan dan pelatihan, penelitian, serta pengembangan produk seperti
pedoman dsb. Keberadaan PPKK-WHO CC diharapkan juga dapat lebih
menggairahkan kegiatan penelitian di Indonesia terkait krisis kesehatan yang
selama ini masih sangat langka padahal pengalaman dan frekuensi
kejadiannya yang cukup tinggi merupakan potensi luar biasa bagi kita semua
untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan secara
nasional maupun internasional.
c. PPKK meraih penghargaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Pusat
Kedokteran dan Kesehatan atas pengabdian dalam operasi DVI pada kasus
jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Jawa Barat.
d. Kerjasama dengan lintas sektor membuat nota kesepahaman bersama, yaitu:
1) MoU dengan BMKG tentang Early Warning System untuk Gempa dan
tsunami
2) MoU dengan RAPI tentang pelayanan informasi dalam penanggulangan
krisis kesehatan
3) MoU dengan Kemhan
e. Setiap tahapan kinerja yang dilakukan adalah untuk mencapai outcome dari
semua kegiatan penanggulangan krisis kesehatan adalah tertanggulanginya
krisis kesehatan secara tepat dan cepat.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 29
5. Permasalahan
Belum adanya regulasi yang mengatur tata cara pemanfaatan serta
pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat
tanggap darurat yang dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi,
dan kondisi kedaruratan.
6. Usulan Pemecahan Masalah
Melakukan koordinasi untuk mendorong terbentuknya regulasi yang mengatur
tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya
bantuan bencana pada saat tanggap darurat yang dilakukan secara khusus
sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
D. SUMBER DAYA
1. Sumber Daya Manusia
Pada tahun 2012, PPKK memiliki pegawai sebanyak 67 orang. Dari jumlah
tersebut, 59 orang adalah PNS dan 8 orang sebagai tenaga honorer. PPKK
dipimpin oleh 1 orang Kepala, 4 orang pejabat eselon III, 9 orang pejabat
eselon IV dan 53 orang staff yang terdistribusi di 1 (satu) bagian dan 3 (tiga)
bidang, dengan rincian 29 pegawai di bagian Tata Usaha memiliki 11 pegawai
di Bidang Pencegahan, Mitigasi & Kesiapsiagaan , 13 pegawai di bidang
Tanggap Darurat & Pemulihan dan 13 pegawai di bidang Pemantauan &
Informasi.
Gambar 9. Grafik Pembagian Pegawai
44%
16%
17%
23%
TU
TDP
PMK
PI
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 30
Kepangkatan pegawai PPKK terdiri dari 6 orang golongan II, 45 orang
golongan III dan 7 orang golongan IV. Penerimaan pegawai baru
menggantikan pegawai pensiun memberikan kontribusi positif karena tingkat
pendidikan menjadi bagian dari persyaratan dalam rekruitmen pegawai.
Gambar 10. Grafik Golongan Kepangkatan
Pegawai PPKK memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dengan
rincian 10 orang dengan pendidikan SMA, 6 orang dengan pendidikan
Diploma, 37 orang dengan pendidikan Sarjana dan 13 orang dengan
pendidikan Pascasarjana Magister.
Gambar 11. Grafik Jenjang Pendidikan Terakhir
9%
77%
14%
II
III
IV
SMA 17%
Akademi/D3 9%
Sarjana 53%
Pascasarjana 21%
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 31
Pegawai PPKK memiliki latar belakang pendidikan sangat beragam, karena
kebutuhan dalam penanggulangan bencana memerlukan berbagai disiplin
ilmu dan keahlian. sebagian besar pegawai memiliki latar belakang
pendidikan kesehatan masyarakat, dokter dan manajemen.
Gambar 12. Grafik Latar Belakang Pendidikan
Proporsi perbandingan pegawai pria dengan wanita tidak berbeda secara
signifikan yang terdiri dari 36 pegawai pria dan 31 pegawai wanita. Semua
pegawai dibekali dengan kemampuan penanggulangan bencana di lapangan
dengan tanpa membedakan gender.
Gambar 13. Grafik Perbandingan Jenis Kelamin
dokter 18%
dokter gigi 6%
farmasi 2%
teknik informatika
7%
teknik elekro 7%
manajemen 13%
Hukum 2%
Sastra 4%
Akuntasi 6%
sekertaris 2%
kesehatan masyarakat
22%
Pemerintahan 7%
Psikologi 2% Komunikasi
2%
55%
45%
Pria
Wanita
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 32
Dari data di atas, maka untuk meningkatkan kualitas pegawai yang ada pada
tahun 2012 PPKK telah mengikutsertakan pegawai-pegawainya untuk
mengikuti pelatihan-pelatihan di tingkat internasional diantaranya pada
pelatihan sebagai berikut :
1. Regional Training on Injury Epidemilogy, Prevention and Care, Kohn
Kaen Thailand
2. Ausmat Team Leader Course, Darwin-Australia
3. Emergency Response Team Training, Beijing – China
4. Basic Knowledge of Nuclear, Radiation and Emergency Medicine,
Tokyo Japan
2. Sumber Sarana dan Prasarana
Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK BMN) tahun 2012, jumlah aset PPKK sebesar Rp.
524.244.663.062,- (lima ratus dua puluh empat milyar dua ratus empat puluh
empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah) yang
tersebar di kantor pusat PPKK, 9 (sembilan) Pusat Penanggulangan Krisis
Regional dan 2 (dua) Pusat Penanggulangan Krisis Sub Regional yang terdiri
dari:
1. Aset Persediaan
Aset persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau
perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan
maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan penanggulangan
bencana. Aset Persediaan yang dimiliki PPKK pada tahun 2012 sebesar Rp
11.017.991.217 (data per 31 Desember 2012). Jumlah tersebut lebih kecil
daripada aset yang dimiliki oleh PPKK pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp
15.123.551.112 (data per 31 Desember 2011).
Tabel 10 Rincian Persediaan
Uraian 2012 2011
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
Rp 11.017.991.217,-
Rp 15.123.551.112,-
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 33
Mutasi Persediaan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah
ini :
Tabel 11 Mutasi Persedian Tahun 2012
Saldo per 31 Desember 2011 Rp 15.123.551.112,-
Mutasi Kurang : Persediaan Untuk Tujuan Strategis / Berjaga – Jaga Rp. 4.105.559.895,-
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 11.562.491.217,-
Semua jenis aset persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam
kondisi baik
2. Aset Tetap
Aset Tetap yang dimiliki PPKK pada tahun 2012 sebesar Rp
497.060.171.845 (data per 31 Desember 2012). Jumlah tersebut lebih
besar daripada aset tetap yang dimiliki oleh PPKK pada tahun 2011 yaitu
sebesar Rp 486.774.094.345 (data per 31 Desember 2011.
Tabel 12 Rincian Aset Tetap
No Uraian 2012 2011
1. Tanah - -
2. Peralatan dan Mesin Rp. 447.587.840.775,- Rp. 439.050.707.275,-
3. Gedung dan Bangunan Rp. 49.113.709.400,- Rp. 46.181.159.400,-
4. Jalan Irigasi dan Jaringan Rp. 326.106.000,- Rp. 326.106.000,-
5. Aset Tetap Lainnya Rp. 32.515.670,- Rp. 32.515.670,-
6. KDP - Rp. 95.700.000,-
7. Aset Tetap Dalam
Renovasi
- Rp. 1.087.906.000,-
Jumlah Rp. 497.060.171.845,- Rp. 486.774.094.345,-
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 34
3. Tanah
PPKK tidak memiliki aset tetap berupa tanah.
4. Peralatan dan Mesin
Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki PPKK pada tahun 2012 sebesar Rp
447.587.840.775 (data per 31 Desember 2012). Jumlah tersebut lebih
besar daripada aset peralatan dan mesin yang dimiliki oleh PPKK pada
tahun 2011 yaitu sebesar Rp 439.050.707.275 (data per 31 Desember
2011).
Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Peralatan dan Mesin
pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 17.465.933.500 yang
merupakan belanja modal peralatan dan mesin. Sedangkan perolehan
Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp. 8.537.133.500.
Selisih realisasi belanja modal dengan hasil perolehan asset dari
pembelian merupakan kapitalisasi aset yang perolehannya bersumber
dari belanja barang namun memenuhi kriteria sebagai Peralatan dan
Mesin.
Tabel 13 Kenaikan Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2012
Saldo per 31 Desember 2011 Rp. 439.050.707.275,-
Mutasi Tambah : Peralatan dan Mesin Rp. 14.627.983.500,-
Mutasi Kurang : Peralatan dan Mesin Rp. 5.622.800.000,-
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 447.587.840.775,-
Sedangkan transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin
adalah berupa:
a. Penambahan terjadi karena pembelian Alat Kesehatan RS Lapangan
beserta perlengkapan menghadapi bencana sebesar Rp.
14.627.983.500
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 35
b. Pengurangan terjadi karena ada sebagian Alat Kesehatan Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan yang diberikan atau transfer out ke
RS. Fatmawati dan Pusat Kesehatan Haji
Tabel 14 Alat Kesehatan yang Dimutasi Keluar ke RS. Fatmawati
No. Nama Alat Merk Model Jumlah Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)
1. Mesin X-Ray
Mobile HITACHI
Sirius
Star 1 Unit Rp 473.000.000,- Rp 473.000.000,-
2. Mesin X-Ray
C-Arm HITACHI
DHF-105
CX 2 Unit Rp 1.309.000.000,- Rp2.618.000.000,-
3. Lampu
Operasi Chongwae
CHS-
7+4LD 1 Unit Rp 252.010.000,- Rp 252.010.000,-
4. Blod
Refrigerator KIRSCH Super V 1Unit Rp 39.600.000,- Rp 39.600.000,-
5.
Scrub
Station
Chongwae
CHS-
Matic II
1 Unit
Rp 90.420.000,-
Rp 90.420.000,-
6. Oksigen
Consentrato
r
YMO FY4 1 Unit Rp 15.400.000,- Rp 15.400.000,-
7. Anaesthesy
mesin &
ventilator
ACOMA Fro-45 1 Unit Rp 935.000.000,- Rp 935.000.000,-
8. Defibilator Midtronic
Life Fran
20 1 Unit Rp 216.370.000,- Rp 216.370.000,-
9. Bedside
monitor
Fukuda
Densi 333 SQ 1 Unit Rp 209.000.000,- Rp 209.000.000,-
10 Autoclave DELTA 2000 1 Unit Rp 374.000.000,- Rp 374.000.000,-
11 Meja
Operasi Chongwae
CHS-
1500 1 Unit Rp 468.050.000,- Rp 468.050.000,-
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 36
Tabel 15 Alat Kesehatan yang Dimutasi Keluar ke Pusat Kesehatan Haji
No. Nama Alat Merk Model Jumlah Harga Satuan
(Rp) Jumlah
(Rp)
1. X-Ray
Mobile unit - - 2 Unit Rp 200.000.000,- Rp 400.000.000,-
5. Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki PPKK pada tahun 2012 sebesar
Rp Rp. 49.113.709.400 (data per 31 Desember 2012). Jumlah tersebut
lebih besar daripada nilai gedung dan bangunan yang dimiliki oleh PPKK
pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp Rp 46.181.159.400 (data per 31
Desember 2011).
Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Gedung dan Bangunan
pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 2.932.550.000 yang
merupakan belanja modal gedung dan bangunan. Adapun aset tersebut
berada di kantor Sub. Regional Sumatera Barat. Mutasi Gedung dan
Bangunan per tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 16 Mutasi Gedung dan Bangunan
Saldo per 31 Desember 2011 Rp. 46.181.159.400,-
Mutasi Tambah : Peralatan dan Mesin Rp. 2.932.550.000,-
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 49.113.709.400,-
6. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 adalah sebesar
Rp. 326.106.000,- dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp.
326.106.000,-. Tidak terjadi perubahan nilai terhadap jalan, jaringan, dan
irigasi yang dimiliki oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 37
7. Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.
32.515.670 dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 32.515.670.
Tidak terjadi perubahan nilai terhadap Aset Tetap Lainnya yang dimiliki
oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia.
8. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2012 adalah
sebesar Rp. 0 dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 95.700.000.
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah sebagai berikut :
Tabel 17
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Saldo per 31 Desember 2011 Rp. 95.700.000,-
Mutasi Kurang : Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp. 95.700.000,-
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 0,-
9. Aset Lainnya
Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.
16.166.500.000 dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp.
16.166.500.000. Tidak terjadi perubahan nilai terhadap Aset Lainnya yang
dimiliki oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia
10. Aset Tak Berwujud
Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.
176.500.000 dan per 31 Desember 2011 adalah Rp. 176.500.000. Tidak
terjadi perubahan nilai terhadap Aset Tak Berwujud yang dimiliki oleh
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 38
11. Aset Lain-lain
Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.
15.990.000.000 dan per 31 Desember 2011 adalah Rp 15.990.000.000.
Tidak terjadi perubahan nilai terhadap Aset Lain-Lain yang dimiliki oleh
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia.
Dengan besarnya sarana dan prasarana yang dimiliki PPKK, baik aset di
pusat maupun di Regional dan Sub Regional, diperlukan pengelolaan
BMN khususnya terhadap permintaan barang persediaan. Hal ini perlu
mendapat perhatian dari pihak pemegang kebijakan, untuk turut
menentukan tingkat keberhasilan penanggulangan krisis kesehatan
kaitannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup dan
memadai.
3. Sumber Daya Keuangan
Alokasi anggaran PPKK mengalami penurunan sejumlah 43 % dari total
alokasi tahun 2011 sebesar Rp. 129.125.000.000,-; pada tahun 2012 menjadi
Rp. 55.188.724.000,- sesuai dengan penetapan pagu anggaran dari
Kementerian Keuangan. Seiring dengan kebijakan efisiensi perjalanan dinas,
realisasi anggaran juga mengalami penurunan berdasarkan besaran nilai,
namun mengalami peningkatan persentase dari total alokasi.
Gambar 14. Alokasi dan Realisasi Anggaran TA 2011 dan 2012
0
50
100
150
2011 2012
Alokasi
Realisasi
45,6 % 77,8%
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 39
Pencapaian kinerja PPKK selama tahun 2012 didasarkan pada masing-masing
kegiatan dengan membandingkan target penetapan kinerja dengan realisasi
capaian kegiatan. PPKK memperoleh anggaran APBN yang di alokasi melalui
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012 sejumlah Rp.
69.216.795.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus enam belas juta tujuh
ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan mengalami efisiensi hingga alokasi
akhir sejumlah Rp. 55.188.724.000,- (lima puluh lima milyar seratus delapan
puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) . Dalam proses
pelaksanaannya, anggaran PPKK mengalami empat kali revisi (Lampiran),
yaitu:
1. Revisi I dalam rangka pergeseran antar keluaran dan antar jenis belanja
pada kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan
2. Revisi II dalam rangka pencairan dana yang diblokir/tanda bintang
3. Revisi III dalam rangka efisiensi anggaran PPKK
4. Revisi IV dalam rangka pencatatan hibah langsung luar negeri dan hibah
langsung dalam negeri ke dalam pagu anggaran PPKK TA 2012
Pada revisi ke-2 RKAKL yang dimaksudkan untuk mencairkan dana yang
diblokir/tanda bintang (*) terdapat output baru yaitu Output Cadangan yang
disebabkan oleh adanya selisih antara dana yang diblokir dengan dana yang
terdapat dalam data dukung.
Pada tahun 2012, terdapat kebijakan dari pemerintah untuk mengefisiensi
anggaran di Kementerian/Lembaga. Anggaran PPKK yang diefisiensi sebesar
Rp 16.028.143.000,- atau 23% dari total anggaran PPKK. Hal ini terdapat
dalam revisi ke-3 RKAKL Satker PPKK.
Pada akhir tahun 2012, PPKK melakukan revisi RKAKL ke-4 yaitu pencatatan
dana hibah langsung luar negeri sebesar Rp 511.641.000,- dan hibang
langsung dalam negeri sebesar Rp 1.488.431.000,-.
Untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam
rangka pencapaian sasaran, dilakukan penilaian akuntabilitas guna perbaikan
pelaksanaan program / kegiatan pada masa yang akan datang. Analisis
akuntabilitas didasarkan dengan membandingkan tingkat kinerja yang
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 40
direncanakan dengan realisasi pencapaian kinerja dalam tahun 2012 pada
masing-masing kegiatan.
Gambar 15. Grafik Realisasi Kinerja dan Rencana Penarikan Kas TA 2012
Tabel 18 Realisasi Anggaran T. A. 2012
NO. URAIAN OUTPUT
ALOKASI
ANGGARAN
REVISI
REALISASI % FISIK
1 Petugas terlatih penanggulangan krisis
kesehatan 4.312.434.000 4.147.723.850 96.18 % 100 %
2 Kebijakan/Pedoman penanggulangan
krisis kesehatan 1.487.181.000
1.248.327.500 84.00 % 96.88 %
3 Produk Informasi Penanggulangan Kriss 1.832.122.000 1.699.232.500
92.75 % 100 %
4 Penanggulangan Bencana 9.194.231.000 6.521.406.015 84.63 % 153.70 %
5 Advokasi Kebijakan Penanggulangan
Krisis Kesehatan 3.182.675.000 2.679.272.300 84.18 % 100 %
6 Dokumen Koordinasi Penanggulangan
Krisis Kesehatan 1.888.886.000 1.823.226.150 97.00 % 100 %
7 Peralatan Pengolah Data & Komunikasi 956.550.000 752.747.140 78.69 % 100 %
8 Layanan Perkantoran 1.793.455.000 1.274.364.813 71.06 % 100 %
9 Dokumen Perencanaan, Anggaran dan
Keuangan 464.340.000 404.789.000 87.18 % 100 %
10 Laporan Pembinaan, Kinerja,
Kepegawaian dan Kegiatan 1.948.798.000 1.483.713.284 76.13 % 100 %
11 Gedung 2.865.820.000 2.847.750.000 99.37 % 100 %
12 Perlengkapan Penanggulangan Bencana 24.650.982.000 17.719.702.500 71.88 % 100 %
6,5612,84
20,52
79,76
14,86
50,73
62,82
103,89
12,73
63,52
74,48
100
0
20
40
60
80
100
120
TW I TW II TW III DES
ANGGARAN
FISIK
RPK
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 41
13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 594.250.000 332.822.000 56.01 % 100 %
14 Output Cadangan 17.000.000 - 0.00 % 0.00 %
TOTAL 55.188.742.000
42.935.077.052
77.80 % 103.89 %
Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan belum sesuai
dengan rencana penarikan dana yang disusun pada awal tahun anggaran. Hal
tersebut disebabkan karena:
- Pengadaan barang dan jasa memiliki alokasi sebesar 52.7% dari total
alokasi anggaran PPKK, sebagian besar selesai kontrak pada triwulan II,
tiga paket pengadaan selesai kontrak pada triwulan III dan semua paket
dibayarkan di akhir tahun anggaran (Lampiran).
- Pengadaan alat kesehatan RS Lapangan dengan selisih antara nilai pagu
dengan HPS/OE yang cukup signifikan mengalami dua kali gagal lelang
sehingga harus di evaluasi dan lelang ulang yang mengakibatkan
mundurnya realisasi pembayaran.
- Rencana penarikan anggaran penanggulangan bencana terbagi rata
/konstan dalam 12 bulan, sedangkan dalam pelaksanaanya disesuaikan
dengan kebutuhan kejadian bencana.
- Proses revisi anggaran yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan
kegiatan sampai revisi selesai dilakukan.
Pada prinsipnya alokasi anggaran di PPKK terdiri dari dua bagian, yakni
anggaran kesiapsiagaan dan anggaran penanggulangan bencana. Anggaran
kesiapsiagaan merupakan anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan
sebelumnya, adapun anggaran penanggulangan bencana yang merupakan
29% dari total anggaran direalisasikan pada saat siaga darurat, tanggap
darurat dan pemulihan seperti mobilisasi sumber daya, bantuan operasional,
klaim rumah sakit perawatan korban bencana.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 42
Gambar 16. Grafik Persentase Anggaran PPKK
Total realisasi anggaran kantor Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
sebesar Rp. 42.935.077.052,- atau sebanyak 77,80 % dari total anggaran
dengan realisasi fisik 103,89%. Rincian realisasi anggaran PPKK adalah sebagai
berikut:
1. Kegiatan kesiapsiagaan, dengan alokasi Rp. 49.010.995.000,- (empat
puluh sembilan milyar sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 36.413.671.037,- (tiga
puluh enam milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh
satu ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 99,74%.
2. Anggaran penanggulangan bencana dengan alokasi Rp. 9.194.231.000,-
(sembilan milyar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh
satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.521.406.015,-
(enam milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus enam ribu lima
belas rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 153,70% dihitung dari jumlah
laporan bencana.
Dalam sistem penganggaran penanggulangan bencana, penyerapan anggaran
yang disediakan bukan merupakan satu-satunya indikator dalam mencapai
keberhasilan, karena anggaran tersedia tidak berbanding lurus dengan jumlah
dan besaran bencana yang terjadi. Sedangkan anggaran untuk kegiatan rutin
sesuai dengan target renstra, tidak banyak menemui permasalahan, karena
pelaksanaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
71%
29%
Kesiapsiagaan
Operasional Bencana
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 43
BAB IV
P E N U T U P
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan,
merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
kebijakan, program, dan kegiatan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK)
kepada pimpinan (Sekretaris Jenderal) dan seluruh stakeholders yang terlilbat baik
langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan
khususnya kegiatan penanggulangan krisis kesehatan.
Laporan ini juga menggambarkan hasil kegiatan PPKK yang tertuang dalam DIPA
PPKK tahun 2012, sehingga kegiatan menyangkut hasil yang dicapai dan kendala
yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa PPKK dapat merealisasikan kegiatan tahun
2012 untuk mencapai target sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian
Kesehatan 2010-2014, dengan capaian 200 Kabupaten/Kota yang memiliki
kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana.
Berbagai kendala yang ditemui dalam pengukuran kinerja, hal ini disebabkan bahwa
sebagian besar indikator kinerja dari kegiatan merupakan ukuran kualitatif
khususnya pada indikator output dan outcome sehingga sulit diukur secara
kuantitatif. Selain itu pengukuran kinerja PPKK dalam penanggulangan bencana tidak
bisa dilihat hanya dari realisasi anggaran dan kegiatan karena sangat tergantung
dengan bencana yang terjadi. Namun demikian dari apa yang telah disajikan dapat
digunakan sebagai bahan untuk menilai kinerja kegiatan.
Diharapkan keberhasilan yang telah dicapai tahun 2012 merupakan titik awal untuk
melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada pada periode
berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa
mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dapat digunakan acuan
dan alat komunikasi dalam pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan.