bab i pendahuluan a. latar belakang · dilingkungan pemerintahan kabupaten buleleng . selain dari...

L KJ I P – DINAS KETAHANAN PANGAN – TH. 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi

gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk

mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan Good Govermance

dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng . Selain dari tuntutan

akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu

organisasi dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran atau kegiatan utama

dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Dinas

Ketahanan Pangan Kabuputen Buleleng kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran.

C. Gambaran Organisasi

1. Organisasi Perangkat Daerah

Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng selaku

Lembaga Teknis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Adapun Tugas Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Buleleng adalah “ membantu Bupati melaksanakan

Urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan “, sedangkan

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng adalah sebagai

berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan ;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan ;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan ;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan ;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati .


Uraian tugas dari masing-masing Pejabat Struktural lingkup Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng selengkapnya diuraikan sebagai

berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan

data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta

ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman

kerja;

b. merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Ketahanan

Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas

berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;

e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai

dengan bidang tugas da permasalahannya;

f. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara

mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan

yang berlaku agar tercapai kesesuaian da kebenaran hasil kerja;

g. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai

sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

h. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan,

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadagan pangan,

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

i. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan,

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,


j. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang

ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,

cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan

pangan;

k. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,


l. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi

pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan

keamanan pangan;


m. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan, monitoring

dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan

Pangan;

n. membina organisasi, ketatalaksanaan dan Kepegawaian di

lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;

o. melaksanakan pengelolaan keuangan, ketatausahaan barang milik

pemerintah serta mempertanggung jawabkan keuangan Dinas

Ketahanan Pangan;

p. mengkoordinasikan, melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(RB) dan Sistem Pengawasan Iternal emerintah (SPIP) di lingkunagn

Dinas Ketahanan Pangan;

q. melaksanakan pemebinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;

r. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang

tugasnya kepada atasan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan

program Dinas Ketahanan Pangan dan ketentuan Perundang-

undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas

berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapakan;

d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai

dengan bidang tugas dan permasalahannya;

e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara

mencocokkan dengan petunjuk kerja yag diberikan dan ketentuan

yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran kerja;

f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai

sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

g. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat

menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan,

kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan

dan perpustakaan keada seluruh unit dilingkungan Dinas Ketahanan

Pangan;

h. melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan

Kepegawaian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;


i. mengkoordinasikan, menyusun rencana kerja, rencana anggaran dan

membuat laporan kegiatan Dinas dan laporan pertanggungjawaban

keuangan Dinas;

j. melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintak dilingkungan

Dinas Ketahanan Pangan;

k. melaksanakan penyusunan dan evaluasi Analisa Jabatan (ANJAB)

dan Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dias Ketahanan

Pangan;

l. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana strategis

(RENSTRA), Indikator kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK),

Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan laporan Akuntabilitas Koerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan;

m. melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakay

(SKM);

n. meyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Dinas Ketahanan Pangan;

o. mengkoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal

Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;

p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang


q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan fungsi Sekretariat selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 Sub

Bagian sebagai berikut :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan data dan program Sekretariat dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

pedoman kerja;

b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan

tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;






mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan

ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran

hasil kerja;


f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkn hasil kerja yang

dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

g. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-

menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan,

keprotokola, dokumentasi, kearsipan, dan perpustakaan keada

seluruh unit di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;

h. melaksanakan pebinaan organisasi, tata laksana, dan

kepegawaian dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan UPT;

i. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi :

penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, bezeting pegawai,

menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji

berkala, cuti dan pensiun;

j. menyusu rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan

pegawai;

k. menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) dan

Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Ketahanan

Pangan dan UPT;

l. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di


m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang


n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasakan

data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-












hasil kerja;

f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkn hasil kerja yang



g. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan

pertanggungjawaban keuangan Dinas Ketahanan Pangan;

h. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan

pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;

i. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi

: enerbitan, meneliti kelengkapan dan mnyiapkan Surat

Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan

Surat Perintah Membayar (SPM);

j. melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan

pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;

k. membuat aporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan serta

melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan

sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/ keadaan;

l. melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah di





3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan

berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;







dengan bidang permasalahannya;




hasil kerja;

f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang


g. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat laporan

kegiatan Dinas;

h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

i. menghimpun, menyusun, mengkoordinasikan dan membuat

rencana kerja Dinas;


j. menghimpun, menyusun, mengkoordinasikan dan membuat

rencana anggaran Dinas dan UPT yang meliputi pembuatann

RKA dan DPA;

k. melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik

(RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK),

Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akunbilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

l. melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM);

m. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Dinas Ketahanan Pangan;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan

Pangan, berdasarkan data dan program Dinas Ketahanan Pangan

dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman

kerja;










yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;



g. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan,

penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung

ketahanan panga lainya serta penanganan kerawanan pangan;

h. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang

ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber

daya pendukung ketahanan pangan lainya serta penanganan

kerawanan pangan;

i. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan,


ketahanan pangan lainya serta penanganan kerawanan pangan;


j. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang

ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber

daya pendukung ketahanan pangan lainya serta penanganan

kerawanan pangan;

k. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan,


ketahanan pangan lainya serta penanganan kerawanan pangan;

l. pelaksanaan pemantauan, evauasi dan pelaporan kegiatan di

bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan

sumber daya pendukung ketahanan pangan lainya serta

penanganan kerawanan pangan;




Tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 Seksi sebagai berikut :

2) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan,

berdasarkan data dan program Bidang Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku sebagai pedoman kerja;




c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar

dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;






hasil kerja;



g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan

pangan;

h. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan

dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional

(HBKN);


i. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan

pangan;

j. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;

k. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan

Neraca Bahan Makanan (NBM);

l. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan

Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;

m. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan infromasi

ketersediaan pangan;

n. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

ketersediaan pangan;

o. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi,

dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;




3) Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Pangan,














hasil kerja;



g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan

infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan

pangan lainnya;


h. melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur

pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan

lainnya;

i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan

sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

j. melakukan penyiapan bahan pendamping kegiatan penyediaan

infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan

pangan lainnya;

k. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan

sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang


m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerawanan Pangan,














hasil kerja;



g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan

pangan;

h. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan

pangan;


pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;

j. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;


k. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis system

kewaspadaan pangan dan gizi;

l. melakukan penyiapan data dan informasi kerentaan dan

ketahanan pangan kabupaten/kota;

m. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

kerawanan pangan;

n. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;

o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang


p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Distribusi Pangan, berdasarkan

data dan program Dinas Ketahanan Pangan dan ketentuan














g. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan,

harga pangan, dan cadangan pangan;


distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

i. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan,

harga pangan, dan cadangan pangan;


distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

k. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga

pangan, dan cadangan pangan;

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;





Tugas dan fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan selanjutnya

dijabarkan ke dalam 3 Seksi sebagai berikut :

2) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Distribusi Pangan,

berdasarkan data dan program Bidang Distribusi dan Cadangan

Pangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku

sebagai pedoman kerja;











hasil kerja;



g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi

pangan;

h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi

pangan;


pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;

j. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan

jaringan distribusi pangan;

k. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi

pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap

pangan;

l. melakukan penyiapan bahan pendamping di bidang distribusi

pangan;

m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;


n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang


o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Harga Pangan, berdasarkan

data dan program Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan serta


kerja;











hasil kerja;



g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan

harga pangan;

h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan

harga pangan;;


pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;

j. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan

harga pangan;

k. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca

pangan

l. melakukan penyiapan pengumpuln data harga pangan di tingkat

produsen dan konsumen untuk panel harga;

m. melakukan penyiapan bahan pendamping di bidang pasokan dan

harga pangan;

n. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;

o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang


p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


4) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Harga Pangan, berdasarkan

data dan program Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan serta


kerja;











hasil kerja;



g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan

pangan;

h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan

pangan;


pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan;

j. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran

cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok

dan pangan pokok local);

k. melakukan penyimpanan pemanfaatan cadangan pangan

pemerintah kabupaten/kota;

l. melakukan penyiapan bahan pendamping di bidang cadangan

pangan;


pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;




5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas

dan fungsi :


a. menyusun rencana kegiatan Bidang Konsumsi dan

Penganekaragaman Pangan, berdasarkan data dan program Dinas

Ketahanan Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang














g. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan,

promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan

pangan lokal;


konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan,

dan pengembangan pangan lokal;

i. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan,


pangan lokal;


konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan,

dan pengembangan pangan lokal;

k. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan,


pangan lokal;

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi

pangan, dan pengembangan pangan lokal;




Tugas dan fungsi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan selanjutnya

dijabarkan ke dalam 3 Seksi sebagai berikut :

2) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas dan fungsi :


a. menyusun rencana kegiatan Seksi Konsumsi Pangan,

berdasarkan data dan program Bidang Konsumsi dan

Penganekaragaman Pangan serta ketentuan perundang-












hasil kerja;



g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi

pangan;

h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi

pangan;


pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;

j. melakukan penyiapan perhitungan angka kosumsi pangan per

komoditas per kapita per tahun;

k. melakukan penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energy dan

protein masyarakat per kapita per tahun;

l. melakukan penyiapan baha pemanfaatan lahan pekarangan

untuk ketahanan pangan keluarga;

m. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi

pangan;

n. melakukan penyiapan bahan pendamping di bidang konsumsi

pangan;

o. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;





3) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai

tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Penganekaragaman

Konsumsi Pangan, berdasarkan data dan program Bidang

Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan serta ketentuan












hasil kerja;



g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi

penganekaragaman konsumsi pangan;

h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman

konsumsi pangan;


pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman

konsumsi pangan;

j. melakukan penyiapan bahan promosi kosumsi pangan yang

Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber

daya local;

k. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi

pangan non beras dan non terigu;

l. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi


m. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga

pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan

penganekaragaman konsumsi pagan berbasis suber daya local;

n. melakukan penyiapan bahan pendamping dalam rangka promosi



o. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman

konsumsi pangan;




4) Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pangan Lokal,

berdasarkan data dan program Bidang Konsumsi dan

Penganekaragaman Pangan serta ketentuan perundang-












hasil kerja;



g. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan

keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama

dan informasi keamanan pangan;

h. penyiapan pelaksanaan bahan rumusan kebijakan daerah di

bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan

pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;

i. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan



j. penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan



k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di







6. Bidang Keamaman Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Keamanan Pangan,

berdasarkan data dan program Dinas Ketahanan Pangan dan


kerja;













g. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan

keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan

informasi keamanan pangan;

h. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di di



i. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan

keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan


j. penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan

pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi

keamanan pangan;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di







Tugas dan fungsi Keamaman Pangan selanjutnya dijabarkan ke dalam 3

Seksi sebagai berikut :

2) Seksi Kelembagaan Keamanan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Keamanan

Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Keamanan

Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku












hasil kerja;



g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan

keamanan pangan;

h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan

keamanan pangan;


pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;

j. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan

keamanan pangan segar;

k. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

kelembagaan keamanan pangan;

l. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;




3) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Keamanan

Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Keamanan


Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku












hasil kerja;



g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan

keamanan pangan;

h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengawasan

keamanan pangan;


pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;

j. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan

segar yang beredar;

k. melakukan penyiapan bahan pendampingan di di bidang

pengawasan keamanan pangan;

l. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;




4) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas

dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama dan Informasi

Keamanan Pangan, berdasarkan data dan program Bidang

Keamanan Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang













hasil kerja;



g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerja sama


h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerja sama dan



pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi

keamanan pangan;

j. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah

(JKPD);

k. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi

keamaan pangan;

l. melakukan penyiapan bahan pendamping di bidang kerja sama



pelaporan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi

keamanan pangan;




Sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng . Dinas Ketahanan

Pangan Kab. Buleleng merupakan SKPD Tipe A, terdiri dari Kepala SKPD,

Sekretaris dengan tiga kasubag, Empat Kepala Bidang dengan masing-

masing tiga Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana

Teknis. Adapun susunan organisasi selengkapnya sebagai berikut:


STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BULELENG

BIDANG KONSUMSI

DAN

PENGANEKARAGAM

AN PANGAN

BIDANG

KEAMANAN

PANGAN

SEKSI KONSUMSI

PANGAN

SEKSI PROMOSI

PENGANEKARAGAM

AN PANGAN

SEKSI DISTRIBUSI

PANGAN

SEKSI

KELEMBAGAAN

KEAMANAN

PANGAN

SEKSI

PENGAWASAN

KEAMANAN

PANGAN

SUB BAGIAN

PERENCANA

AN

SEKSI KERJASAMA

DAN INFORMASI

KEAMANAN PANGAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIA

N

KEPALA

DINAS

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SEKRETARIS KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG

KETERSEDIAAN

DAN KERAWANAN

PANGAN

SEKSI

KETERSEDIAAN

PANGAN

SEKSI SUMBER

DAYA PANGAN

SEKSI

KERAWANAN

PANGAN

BIDANG DISTRIBUSI

DAN CADANGAN

PANGAN

UNIT PELAKSANA

TEKNIS ( UPT )

SEKSI DISTRIBUSI

PANGAN

SEKSI HARGA

PANGAN

SEKSI CADANGAN

PANGAN


D. Sumber Daya Manusia

Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng meliputi

Pejabat Struktural , Tenaga Fungsional Umum dan Tenaga Kontrak.

Jumlah aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebanyak 93

orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaiannya

dapat dlihat pada gambar berikut ini :

Gambar : 1.1

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng

Menurut Status Kepegawaian Berdasarkan Laporan Kepegawaian

Keadaan Sampai Dengan Bulan Desember 2017

Sumber : Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan grafik diatas persentase komposisi status kepegawaian

yaitu : 1).Pejabat struktural berjumlah 21 orang atau 23% dari jumlah

keseluruhan pegawai yang meliputi Pejabat Eselon II = 1 orang, Pejabat

Eselon III = 5 orang, Pejabat Eselon IV = 15 orang. 2) Tenaga Fungsional

Umum berjumlah 18 orang atau 19% dari jumlah keseluruhan pegawai

yang penempatannya disebar ke masing-masing bidang dan sekretariat.

3). Tenaga Kontrak berjumlah 54 orang atau 58% dari jumlah keseluruhan

pegawai yang penempatannya disebar ke masing-masing bidang dan

sekretariat. Dilihat dari persentase jumlah pegawai terlihat jelas bahwa

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng kekurangan pegawai PNS

sehingga perlu adanya usulan tambahan tenaga PNS ke lembaga/instansi

terkait.

Komposisi sumberdaya manusia, khususnya yang berstatus Pegawai

Negeri Sipil (PNS) menurut pangkat/golongan ruang dan pendidikan

adalah seperti terlihat pada tabel berikut ini :

PEJABAT STRUKTURAL :

21 orang23%

TENAGA FUNGSIONAL

UMUM : 18 orang

19%

TENAGA KONTRAK : 54 ORANG

58%

PEJABAT STRUKTURAL

TENAGA FUNGSIONALUMUM

TENAGA KONTRAK


Tabel : 1.1

Jumlah Pegawai PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Buleleng Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang dan Pendidikan

Keadaan Sampai Dengan Bulan Desember 2017

N

o Pangkat/Golong

an Ruang

Pendidikan

Jumlah Ket S.2 S.1 D.3 SMA/

SMK

SLTP

(1

)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Golongan I - - - - 1 1 Orang

2. Golongan II - 1 3 5 - 9 Orang

3. Golongan III - 19 - 5 - 24 Orang

4. Golongan IV 3 2 - - - 5 Orang

JUMLAH : 3 22 3 10 1 39 Orang


Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat

pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.1

tingkat pendidikan karyawan/karyawati Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Buleleng yang paling banyak adalah pendidikan S.1 sebanyak

22 orang (56,41%) dari jumlah keseluruhan pegawai. Tingkat pendidikan

bagian terbesar dari karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Buleleng ini merupakan modal dasar yang penting dalam upaya

peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng secara

umum.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan Kegiatan

pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng selain tenaga PNS

tenaga kontrak sangat berperan membantu di dalamnya. Jumlah tenaga

kontrak hingga saat ini berjumlah 54 orang dengan Komposisi

kepegawaian disajikan seperti tabel sebagai berikut :

Tabel : 1.2

Jumlah Pegawai Kontrak pada Dinas Ketahahan Pangan Kabupaten

Buleleng Berdasarkan Jenjang Pendidikan Keadaan Sampai Dengan Bulan

Desember 2017

No Status

Pendidikan

Jumlah Ket S.2 S.1 D.3 SMA/

SMK SLTP SD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Tenaga Kontrak - 17 5 28 2 2 54

Orang


No Status

Pendidikan

Jumlah Ket S.2 S.1 D.3 SMA/ SMK

SLTP SD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

JUMLAH : - 17 5 28 2 2 54 Orang


Berdasarkan dari tabel 1.2 terlihat bahwa pegawai yang bekerja

sebagai tenaga kontrak yang paling banyak dari lulusan dari Sekolah

Pendidikan Menengah Atas atau SMA/SMK (51,85%), di ikuti dari lulusan

Sarjana (31,48%), lulusan Diploma/D3 (9,26%) dan terakhir lulusan SLTP

dan SD (7,41%). Kalau dilihat dari perbandingan jumlah Tenaga Kontrak

dengan Jumlah Tenaga Fungsional Umum PNS terlihat bahwa minat

masyarakat untuk melamar menjadi tanaga kontrak pada Pemerintah

Daerah sangat besar tetapi tidak sebanding dengan penyediaan anggaran

yang sangat terbatas. Untuk itu diusulkan upah jasa tenaga kontrak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan

keuangan daerah dan dibukanya lowongan pekerjaan sebagai tenaga PNS.

E. Sarana dan Prasarana

Aset Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng yang digunakan

dalam upaya menunjang kegiatan operasional, tugas dan fungsi keadaan

sampai dengan bulan Desember 2017 sesuai dengan buku inventaris

barang milik daerah tercatat sebesar Rp. 2.298.234.458,69 ,- dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel : 1.3 Sarana dan Prasarana Yang Digunakan pada Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Buleleng Keadaan Sampai Dengan Bulan Desember 2017

No Nama Sarana dan Prasarana Jumlah

( unit )

Nilai Perolehan

( Rp)

1 2 3 4

1 Kendaraan Dinas Roda 4 3 413.213.000

2 Kendaraan Dinas Roda 2 13 209.177.600

3 Alat-alat Besar 1 3.993.000

4 Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 532 1.023.815.171,55

5 Alat-alat studio dan komunikasi 10 34.752.857,14

6 Gedung dan Bangunan 7 244.530.000

7 Jalan Irigasi dan Jaringan 7 368.752.830

Total 573 2.298.234.458,69

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sarana Prasana Yang Tidak Dipergunakan / Rusak

No Nama Barang Jumlah (Unit) Nilai Perolehan

(Rp)

1 2 3 4

1 Mesin Ketik 1 2.400.000

2 Meja Rapat 1 975.000


No Nama Barang Jumlah (Unit) Nilai Perolehan (Rp)

3 Kursi Rapat 3 750.000

4 Kursi Kerja (Kursi Lipat) 3 960.000

5 Kursi Kerja (K. Putar) 1 1.487.000

6 Meja kerja 1 810.000

7 Korden 125 6.450.000

8 Rak Arsip 1 650.000

9 AC 1 6.240.000

10 Komputer Notebook 1 9.322.000

11 Meja Kerja 1 825.000

12 Televisi 1 15.000.000

13 Camera Digital 1 5.900.000

14 Handy Talky 2 4.642.857,14

15 Meja ½ biro 1 900.000

Total 144 57.311.857,14

Sumber : Sub Bagian Total Aset yang dikuasai

SKPD

:

Umum dan Kepegawaian Rp2.298.234.458,69

Total Aset yang

dipergunakan / kondisi

baik

: Rp2.240.922.601,55

Total Aset yang tidak

dipergunakan

: Rp57.311.857,14

F. Permasalahan Utama ( Strategic issued )

1) Ketergantungan masyarakat akan konsumsi pangan utama beras masih

tinggi.

2) Belum terpolanya distribusi bahan pangan antar antar daerah, dimana

arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu masuk sehingga

menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut.

3) Bervariasinya kemampuan distribusi pangan antar wilayah, antar musim

yang menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan

agar tersedia sepanjang waktu di tingkat konsumen.

4) Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga

kestabilan pasokan dan harga pangan.

5) Masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang

beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi

yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup

sehat, aktif dan produktif.

6) Masih terdapatnya cemaran biologis, kimia atau benda lain pada pangan

segar yang beredar di masyarakat sehingga dapat menganggu,

merugikan, dan membahayakan manusia.


7) Penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimal pada

pangan segar untuk keuntungan dirinya sendiri.


BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng adalah “

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI,

SEJAHTERA, DAMAI DAN LESTARI BERLANDASKAN TRI HITA

KARANA “

2. Misi

Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng adalah “Percepatan

pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi

tinggi, merata dan berkualitas “.

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan masyarakat

di Kabupaten Buleleng melalui peningkatan ketersediaan,

keterjangkauan, cadangan dan akses pangan serta penanganan

kerawanan pangan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi

3. Tujuan ,Sasaran ,Strategi dan Kebijakan Serta Program dan Kegiatan

3.1 Tujuan :

1. Terjaganya ketersediaan pangan untuk masyarakat/rumah tangga

2. Terjaganya stabilitas harga dan pasokan pangan strategis

3. Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam

,bergizi , seimbang dan aman

4. Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

3.2 Sasaran :

Sasaran Tujuan 1 :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat /rumah tangga baik

kualitas maupun kuantitas

Indikator Kinerja :

a. Ketersediaan pangan beras

b. Cadangan pangan masyarakat

c. Cadangan pangan pemerintah

Sasaran Tujuan 2 :

1. Mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjaga

ketersediaan pangan

Indikator Kinerja :

a. Persentase capaian ketersediaan Informasi harga dan pasokan

pangan


Sasaran Tujuan 3 :

1. Memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang

beranekaragam dan seimbang serta aman untuk mendukung hidup

sehat, aktif dan produktif

Indikator Kinerja :

a. Skor PPH ( Pola Pangan Harapan ) konsumsi

Sasaran Tujuan 4 :

1. Mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan

benda lain yang menganggu, merugikan, dan membahayakan

manusia

Indikator Kinerja :

a. Persentase pangan segar yang aman

3.3 Strategi dan Kebijakan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan

bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi

kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata

dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan

dan ketahanan pangan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan

ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan

sasaran dengan efektif dan efisien.

Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng

Tahun 2017

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

Misi 1 : Percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan

pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas.

Terjaganya

ketersediaan

pangan untuk

masyarakat/ruma

h tangga

Terpenuhinya

kebutuhan

pangan

masyarakat

/rumah tangga

baik kualitas

maupun

kuantitas

Meningkatkan

ketersediaan

pangan melalui

koordinasi sinergi

lintas sektor

dalam penyediaan

pangan

Peningkatan

Ketersediaan,

pengembangan

sumberdaya dan

infrastruktur

pangan

Meningkatkan

pengembangan

cadangan pangan

pemerintah dan

Pengembangan

Lumbung Pangan

Masyarakat



masyarakat

Terjaganya

stabilitas harga

dan pasokan

pangan strategis

Mewujudkan

sistem

distribusi yang

efektif dan

efisien untuk

menjaga

ketersediaan

pangan

Meningkatkan

ketersediaan

informasi

pasokan, harga

dan akses pangan

di daerah

Pemantauan

pasokan dan

Harga Pangan

Strategis

Meningkatkan

sistem distribusi

pangan untuk

mengembangkan

akses pangan dan

stabilisasi harga.

Stabilisasi Harga

Pangan Strategis

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

melalui Penguatan

Lembaga

Distribusi Pangan

Masyarakat

(LDPM),PUPM , TTI

dan Penguatan

Akses Pangan

Meningkatnya

pola konsumsi

pangan

masyarakat yang

beragam ,bergizi

dan berimbang

dan aman

Memantapkan

atau

membudayaka

n pola

konsumsi

pangan yang

beranekaragam

dan seimbang

serta aman

untuk

mendukung

hidup sehat,

aktif dan

Penganekaragama

n konsumsi

pangan berbasis

sumberdaya lokal

melalui

pemanfaatan

pekarangan dan

pengolahan

pangan berbasis

sumberdaya lokal

Pemanfaatan

Pekarangan dan

Pengenalan

Konsumsi Pangan

B2SA



produktif

Pengembangan

industri

pengolahan

pangan berbasis

sumberdaya lokal

dan promosi

penganekaragama

n konsumsi

pangan

Meningkatnya

Pengawasan dan

Pembinaan

Keamanan Pangan

Mencegah

pangan dari

kemungkinan

cemaran

biologis, kimia,

dan benda lain

yang

menganggu,

merugikan,

dan

membahayaka

n manusia

Meningkatkan

kesadaran mutu

dan keamanan

produk pangan

kepada pelaku

usaha bidang

pangan serta

konsumen

Pembinaan Mutu

dan Keamanan

Pangan

Pengembangan

Sertifikasi dan

Pengawasan Batas

Maksimum Residu

(BMR) pada

Produk Pangan

Segar

Kerjasama dan

Informasi

Keamanan Pangan


3.4 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017 ditetapkan 6

program dan 38 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

e. Penyediaan jasa administrasi keuangan

f. Penyediaan jasa kebersihan kantor

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam

daerah

l. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b. Pengadaan mebeleur

c. Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

g. Pendataan dan Inventarisasi aset barang milik daerah

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

5. Program Perencanaan Anggaran SKPD

a. Penyusunan anggaran SKPD

6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan

masyarakat/rumah tangga melalui pengembangan ketersediaan dan

kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan , konsumsi dan


penganekaragam pangan , serta keamanan pangan secara

berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. Penanganan daerah rawan pangan

b. Penyusunan data base potensi produk pangan

c. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan

pangan

d. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

e. Pemanfaatan dan analisis akses harga pangan pokok

f. Pengembangan lumbung pangan desa

g. Pengembangan sistem informasi pasar

h. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

i. Penyusunan neraca bahan makanan

j. Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan

dan Gizi

k. Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

l. Penyusunan Pola Pangan Harapan

m. Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal

n. Pengadaan Kelembagaan OKKPD

o. Pengembangan Sertifikasi Pangan Segar

p. Pengembangan Jejaring Keamanan Pangan

4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Buleleng dengan Bupati yang dituangkan didalam beberapa Sasaran

Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2017

yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terjaganya ketersediaan pangan untuk

masyarakat/rumah tangga

Ketersediaan pangan beras

114 kg/kapita/tahun

Cadangan pangan

masyarakat

18 Ton/tahun

Cadangan pangan pemerintah

2.000 ton/tahun

2 Terjaganya stabilitas harga dan pasokan

pangan strategis

Persentase capaian

ketersediaan Informasi harga

dan pasokan pangan

80%

3 Meningkatnya pola

konsumsi pangan

masyarakat yang beragam ,bergizi dan

seimbang dan aman

Persentase

peningkatan skor

PPH konsumsi

90%

4 Meningkatnya Pengawasan dan

Persentase pangan segar yang aman

60%


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Pembinaan Keamanan Pangan

Penjelasan atas tabel diatas :

1. Sasaran strategis pertama yaitu : terjaganya ketersediaan pangan

untuk masyarakat/rumah tangga dengan tiga indikator kinerja,

indikator kinerja yang pertama adalah ketersediaan pangan utama

beras kg/kapita/tahun. Formula atas indikator kinerja ini adalah

jumlah ketersediaan pangan (beras) untuk dikonsumsi dibagi

Jumlah penduduk. Target di tahun 2017 adalah 114

kg/kapita/tahun. Indikator kinerja yang kedua adalah cadangan

pangan masyarakat. Formula atas indikator kinerja ini adalah

jumlah cadangan pangan pada masing-masing Lumbung Pangan

Masyarakat di kali dengan jumlah Lumbung Pangan Masyarakat

yang aktif. Target di tahun 2017 adalah 18 ton/tahun. Indikator

kinerja yang ketiga adalah cadangan pangan pemerintah. Cadangan

pangan pemerintah ini adalah cadangan pangan yang ada di Kantor

Bulog. Target di tahun 2017 adalah 2.000 ton/tahun. Dengan ketiga

indikator kinerja ini menggambarkan terjaganya ketersediaan pangan

beras di tingkat masyarakat untuk di konsumsi.

2. Sasaran strategis kedua yaitu : terjaganya stabilitas harga dan

pasokan pangan strategis dengan indikator kinerja persentase

capaian ketersediaan Informasi harga dan pasokan pangan. Target di

tahun 2017 adalah 80%. Formula atas kinerja ini adalah rata-rata

capaian informasi harga, pasokan dan akses pangan terhadap

komoditas pangan di lokasi berbeda.

3. Sasaran strategis ketiga yaitu : meningkatnya pola konsumsi pangan

masyarakat yang beragam ,bergizi dan seimbang dan aman dengan

indikator kinerja persentase peningkatan skor PPH konsumsi. Target

di tahun 2017 adalah 90% . Formula atas kinerja ini adalah Skor

PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian + pangan hewani +

minyak dan lemak + buah/biji + kacang-kacangan + gula + sayur

dan buah +lain-lain. Mengukur tercapainya kinerja dalam indikator

ini adalah dengan cara menghitung perbandingan nilai/skor PPH

yang diperoleh dengan nilai/skor PPH yang ditargetkan. Pengukuran

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ini untuk menggambarkan tingkat

konsumsi energi, protein dan keanekaragaman pangan masyarakat

yang dikonsumsi.

4. Sasaran strategis ke empat yaitu : meningkatnya Pengawasan dan

Pembinaan Keamanan Pangan dengan indikator kinerja persentase


pangan segar yang aman. Formula atas kinerja ini adalah jumlah

pangan segar yang aman dibagi dengan jumlah pangan segar yang

diuji di kali 100%. Target di tahun 2017 adalah 60%. Keamanan

Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan

benda lain yang menganggu, merugikan, dan membahayakan

manusia.


BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja Tahun 2017

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian organisasi pada

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng sesuai dengan Indikator

Kinerja Utama ( IKU ) yang sudah diperjanjikan :

Tabel : 1.4

Capaian Kinerja Tahun 2017

N

o

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target Capaian

Target

Persentase

(%)

1 Terjaganya ketersediaan

pangan untuk masyarakat/

rumah tangga


114 kg/kapita/

tahun

131 kg/kapita/

tahun

115%

Cadangan pangan

masyarakat

18 ton/tahun

18 ton/tahun

100%

Cadangan

pangan pemerintah

2.000

ton/tahun

2.000

ton/tahun

100%

2 Terjaganya

stabilitas harga dan

pasokan pangan

strategis

Persentase

capaian ketersediaan

Informasi harga dan

pasokan

pangan

80% 91,74% 113%

3 Meningkatnya pola konsumsi

pangan masyarakat

yang beragam ,bergizi dan

seimbang dan

aman

Persentase peningkatan

skor PPH konsumsi

90% 88% 98%

4 Meningkatnya Pengawasan

dan Pembinaan

Keamanan Pangan

Persentase pangan segar

yang aman

60% 75% 125%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi

dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi

menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh

penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1)


produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan

cadangan pangan. Ketersediaan pangan beras Kabupaten Buleleng dari

target 114 kg/kapita/tahun tercapai 131 kg/kapita/tahun artinya

ketersediaan beras di Kabupaten Buleleng surplus. Nilai 131

kg/kapita/tahun di peroleh dari data Neraca Bahan Makanan yaitu

jumlah penyediaan dalam negeri (produksi+perubahan

stok+impor+ekspor) sebesar 87.488 ton di kurangi pemakain dalam

negeri (pakan+bibit+bahan olahan+tercecer) sebesar 2.365 ton sehingga

mendapatkan ketersediaan beras sebesar 85.123 ton/tahun. Untuk

mendapatkan kg/kapita/tahun dibagi dengan jumlah penduduk

646.200 jiwa ( 85.123 : 646.200 = 0.131 ton, kemudian dikonversi

menjadi kg = 131 kg/kapita/tahun ) . Dari hasil analisis Necara Bahan

Makanan ketersediaan energi penduduk di Kabupaten Buleleng sebesar

3.186 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein sebesar 75,82

gram/kapita/hari artinya angka ini telah mencukupi standar angka

kecukupan gizi (AKE) yang telah di tetapkan di Indonesia melalui forum

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu

rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat

ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57

Gram/Perkapita/Perhari. Namun demikian sumbangan bahan pangan

terhadap penyediaan kalori masih di dominasi olah kelompok bahan

padi-padian/Cereals artinya masyarakat kita masih ketergantungan

akan pangan beras. Ketersediaan energi dan protein penduduk di

Kabupaten Buleleng tahun 2017 telah dapat memenuhi kebutuhan

konsumsi bahkan berada diatas angka ketersediaan minimal untuk

dikonsumsi masyarakat. Ketersediaan energi untuk dikonsumsi sebesar

3.186 kkal/kapita/hari. Angka ini berada diatas angka ketersediaan

energi minimal adalah sebesar 2.200 kkal/kap/hari. Ketersediaan

protein untuk dikonsumsi tahun 2017 juga terlihat cukup stabil dengan

tingkat ketersediaan protein sebesar 75,82 gram/kap/hari. Angka ini

berada diatas angka ketersediaan minimal yaitu 57 gram/kapita /hari.

Tingkat ketersediaan energi dan protein untuk dikonsumsi masyarakat

Kabupaten Buleleng tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No

Komoditi

Ketersediaan

Energi

(kkal/kapita/hari)

Ketersediaan

Protein

(gram/kapita/hari

2017 2017

1 Padi-padian 1.552 36,94

2 Makanan berpati 64 0,28

3 Gula 6 0,02


No

Komoditi

Ketersediaan

Energi

(kkal/kapita/hari)

Ketersediaan

Protein

(gram/kapita/hari

2017 2017

4 Buah biji berminyak 207 6,17

5 Buah-buahan 143 1,65

6 Sayur –sayuran 14 0,68

7 Daging 695 24,66

8 Telur 6 0,37

9 Susu 8 0,41

10 Ikan 25 4,62

Total 3.186 75,82

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Buleleng (Data NBM angka

tetap 2016)

2. Jumlah penduduk yang besar dan kemampuan ekonomi relatif lemah,

maka kemauan untuk tetap menjadi bangsa yang mandiri di bidang

pangan harus terus diupayakan dari produk dalam negeri. Hal yang

perlu disadari adalah kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari

produksi sendiri, khususnya bahan pangan pokok juga menyangkut

harkat martabat dan kelanjutan eksistensi bangsa. Sedangkan impor

pangan merupakan pilihan akhir, apabila terjadi kelangkaan produksi

dalam negeri. Pengelolaan cadangan pangan harus dilakukan oleh

pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,

pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sesuai amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Cadangan pangan merupakan salah

satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan

pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara

produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke

waktu. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan

cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri

dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan

pokok. Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga,

pedagang dan industri pengolahan. Cadangan Pangan Masyarakat di

Kabupaten Buleleng dari target 18 ton tercapai 18 ton atau 100% . Nilai

ini diperoleh dari hasil perkalian Lumbung Pangan Masyarakat yang

ada mampu menyediakan cadangan pangan sebesar 2 ton/tahun

dengan jumlah LPM yang masih aktif sebanyak 9 LPM ( 2 ton/tahun x 9

LPM = 18 ton/tahun ). Sedangkan Cadangan pangan pemerintah dalam

hal ini Kantor Bulog dari target 2.000 ton/tahun tercapai 2.000


ton/tahun. Cadangan pangan pemerintah ini mendistribusikan beras

Rastra kepada penduduk yang berhak mendapatkannya selain untuk

mengantisipasi keperluan darurat.

3. Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif

dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah

tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang

cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk

menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang

cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, sangat

sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang

tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya

adalah kemiskinan karena sebagian besar penduduk miskin tersebut

adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen dan

konsumen. Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah

kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan

yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh

provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai

bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait

dengan masalah distribusi pangan. Dari gambaran di atas dapat

disampaikan bahwa distribusi, informasi harga, pasokan dan akses

pangan sangat berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan

masyarakat yang berkelanjutan. Tahun 2017 capaian ketersediaan

informasi harga dan pasokan pangan dari target 80% tercapai 91,74%,

perhitungan ini diperoleh dari rata-rata capaian informasi harga,

pasokan dan akses pangan terhadap komoditas pangan di lokasi

berbeda . Kestabilan harga dan pasokan pangan dengan hasil bahwa

CV ( koefisien keragaman ) harga pangan dibawah 5 % dan tingkat

kestabilan harga pangan diatas 90 %. Hal ini berarti bahwa tingkat

pasokan untuk Kabupaten Buleleng telah terpenuhi untuk dikonsumsi

masyarakat. Dengan CV ( koefisien keragaman ) dibawah 5 % di

Kabupaten Buleleng tidak menunjukkan gejolak harga dan inflasi.

4. Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola

pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu,

keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, disamping

juga efisiensi untuk mencegah pemborosan. Pola konsumsi dalam

rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi

ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu penanaman kesadaran

pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui


pendidikan formal dan non formal. Kesadaran yang baik akan lebih

menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota

keluarga sesuai dengan tingkat usia dan aktivitasnya. Peningkatan pola

konsumsi masyarakat di tujukkan dengan nilai peningkatan Skor PPH

Konsumsi. Tahun 2017 persentase peningkatan Skor PPH Konsumsi

dari target 90% tercapai 88% artinya rata-rata dari hasil perhitungan

skor PPH di masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa masih

terbatasnya konsumsi pada jenis bahan pangan yang bersumber dari

umbi-umbian ,sayur dan buah serta beberapa rumah tangga masih

adanya keterbatasan mengkonsumsi pangan hewani. Kedepan

diperlukan adanya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi

pangan nabati maupun hewani berbasis sumber daya lokal. Dengan

semakin banyaknya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian

maka pemerintah melirik lahan pekarangan keluarga yang belum

termanfaatkan secara optimal sebagai lahan penghasil pangan

keluarga. Dengan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan

melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari ( KRPL ) upaya

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat/rumah

tangga bisa cepat terwujud. Penganekaragaman Konsumsi Pangan

adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi

pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah

dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk

mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Skor PPH konsumsi

Tahun 2017 adalah 88% dan dari skor tersebut diperoleh konsumsi

energi perkapita sebesar 2.096 kkal/kapita/hari dan konsumsi protein

sebesar 51 gram/kapita/hari. Berdasarkan Permenkes Nomor 75

Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi

bangsa Indonesia, rata-rata kecukupan energi dan protein pada tingkat

konsumsi masing-masing sebesar 2.150 kkal/kapita/hari dan 57

gram/kapita/hari, sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman

konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor

100% sebagai pola yang ideal. Konsumsi Energi dan Protein Penduduk

Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Terhadap Kelompok Bahan Pangan

seperti tabel berikut :

No

Kelompok Pangan

Konsumsi energi

(kkal/kapita/hari)

Konsumsi protein

(gram/kapita/hari)

2017 2017

I Padi-padian 1.086,5 21,5

1 Beras 1.120,4 20,5

2 Jagung 21,0 0,6


No

Kelompok Pangan

Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)

Konsumsi protein (gram/kapita/hari)

3 Terigu 124,9 0,4

II Umbi-umbian 37,1 0,2

1 Singkong 17,8 0,1

2 Ubi jalar 9,8 0,0

3 Kentang 0,5 0,0

4 Sagu 3,2 0,1

5 Umbi lainnya 5,9 -

III Pangan Hewani 221,9 16,4

1 Daging Ruminansia 39,0 1,4

2 Daging unggas 77,0 4,5

3 Telur 28,9 2,2

4 Susu 34,3 1,5

5 Ikan 42,7 6,7

IV Minyak dan Lemak 249,2 0,0

1 Minyak kelapa 7,4 0,0

2 Minyak sawit 0,0 0,0

3 Minyak lainnya 241,7 0,0

V Buah/Biji berminyak 26,5 0,3

1 Kelapa 19,4 0,2

2 Kemiri 7,0 0,1

VI Kacang-kacangan 79,3 7,4

1 Kedelai 72,0 7,1

2 Kacang Tanah 7,2 0,4

3 Kacang hijau 0,0 0,0

4 Kacang lainnya 0,0 0,0

VII Gula 69,2 0,0

1 Gula pasir 66,0 0,0

2 Gula merah 3,1 0,0

VII

I

Sayur dan buah 115,2 3,9

1 Sayur 50,4 3,3

2 Buah 64,8 0,6

IX Lain-Lain 26,5 1,3

1 Minuman 26,5 1,0

2 Bumbu-bumbuan 5,0 0,3

Total 2.096,2 51

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng


Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Serta Skor PPH Tahun

2016 - 2017

Uraian

Tahun ke-

2016 2017

Konsumsi Energi (kkal/kap/hari) 2.085 2.096

Konsumsi Protein (gram/kap/hari) 59,5 51

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85 88


5. Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan

untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia,

dan benda lain yang menganggu, merugikan, dan membahayakan

manusia. Sasaran dari pengawasan keamanan pangan adalah 1)

terwujudnya ketersediaan pangan yang aman dan bermutu, 2)

meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang

keamanan dan mutu pangan yang baik ketersediaan maupun

konsumsi. Masalah utama keamanan pangan adalah 1) cemaran

mikroba karena rendahnya kondisi higiene dan sanitasi, 2) cemaran

kimia karena kondisi lingkungan yang kotor dan cemaran sarana

produksi, 3) penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk

pangan segar, 4) penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas

maksimal. Tahun 2017 dalam rangka pengawasan keamanan pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng melalui Bidang

Keamanan Pangan telah melakukan uji sampel pangan segar sebanyak

20 sampel pangan segar yang diperoleh dari 8 pasar yang tersebar di

wilayah Kabupaten Buleleng dengan menggunakan rapid tes kit. Hasil

dari uji langsung diperoleh data terdapat 5 jenis pangan segar yang

tidak memenuhi syarat. Persentase pangan segar yang aman dari target

60% tercapai 75% , perhitungan ini diperoleh dari Jumlah sampel

pangan yang aman dikonsumsi dibagi dengan Jumlah total sampel

pangan yang diuji sampelnya di kali 100%, artinya bahwa ada

peningkatan keamanan pangan terhadap ketersediaan pangan segar di

pasar-pasar tradisional. Persentase pangan aman berdasarkan Uji

Rapid Tes Kit Keamanan Pangan sebagai berikut :

Tahun Jumlah Pangan

Aman ( Memenuhi Syarat, MS )

Jumlah Sample

Yang Diuji

Persentase

Pangan Aman (%)

2017 15 sample 20 sample 75 %


Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa masih terdapatnya

pangan segar yang mengandung pestisida sebanyak 5 sample ( hasil uji


rapid tes kit ), selanjutnya dari 5 sample pangan yang tidak aman diuji

kembali ke laboratorium untuk mengetahui lebih rinci kandungan

pestisida . Hasilnya semua aman, terbukti dari hasil uji laboratorium

yang menyatakan bahwa ke 5 sample Not Detection. Kelima sample

pangan tersebut adalah sayur kacang lilit, sayu daun bayam, bayam

cabut,buah apel manalagi dan tomat.

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

N

o

Tujuan

Sasaran

Indikator

Kinerja

Target

Akhir

Renstra

2017

Realisasi

Tahun

2017

Tingkat

Kemajuan

(%)


pangan untuk

masyarakat /

rumah tangga

Terpenuhinya kebutuhan

pangan

masyarakat

/rumah tangga baik kualitas

maupun

kuantitas


114 kg/ kapita/

tahun

131 kg/kapita

/ tahun

115%

Cadangan pangan

masyarakat

18 ton/ tahun

18 ton/tahun

100%

Cadangan

pangan

pemerintah

2.000

ton/

tahun

2.000

ton/tahun

100%

2 Terjaganya

stabilitas harga dan

pasokan

pangan strategis

Mewujudkan

sistem distribusi yang efektif dan

efisien untuk

menjaga ketersediaan

pangan

Persentase

capaian ketersediaan

Informasi harga

dan pasokan pangan

80% 91,74% 113%

3 Meningkatnya

pola konsumsi pangan

masyarakat


seimbang dan

aman

Memantapkan

atau membudayakan

pola konsumsi

pangan yang beranekaragam

dan seimbang

serta aman untuk

mendukung

hidup sehat, aktif

dan produktif

Skor PPH

( Pola Pangan Harapan )

konsumsi

90 88% 98%

4 Meningkatnya Pengawasan

dan

Pembinaan

Keamanan Pangan

Mencegah pangan dari

kemungkinan

cemaran biologis,

kimia, dan benda lain yang

menganggu,

merugikan, dan membahayakan

manusia


yang aman

60% 75% 125%


3. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng pada

Tahun 2017 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun

2012-2017 dapat digambarkan seperti tabel dibawah ini :

Tabel : 1.5

Capaian Indikator Sasaran Yang Mengacu pada RPJMD Kabupaten

Buleleng Tahun 2012-2017 Urusan Ketahanan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Target RPJMD Tahun

2017

Realisasi Capaian Tahun

2017

Rasio Capaian

Pada Tahun 2017

Keterangan

K Rp K Rp K Rp.

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

Meningkatnya ketahanan

pangan

7 komoditas

3.424.952 13 komoditas

67.079.000 185% 1.958% Peningkatan anggaran dikarenakan adanya

perubahan kelembagan perangkat daerah di tahun 2017

sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Buleleng Nomor : 13 Tahun 2016 , Tanggal : 30

Nopember 2016, Tentang :

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Buleleng

Penjelasan atas tabel diatas :

Harga pangan sangat menentukan tingkat stabilitas ketahanan pangan

masyarakat. Harga yang tidak terpantau dan terkontrol dapat

mengakibatkan inflasi dan mempengaruhi daya beli masyarakat

semakin menurun. Komoditas yang di pantau dan tersampaikannya

informasi harganya pada target awal RPJMD adalah 7 komoditas

pangan yaitu beras premium, beras medium , jagung , kedelai, gula

pasir, bawang merah, cabai merah. Mengingat semakin berkembangnya

pola konsumsi masyarakat yang beragam dan menurut pantauan dan

analisis ada beberapa komoditas pangan tambahan yang menjadi

kebutuhan konsumsi masyarakat pada saat ini seperti daging ayam,

telur ayam , daging sapi, minyak goreng curah dan tepung terigu. Harga

komoditas pangan tambahan ini dirasakan dapat mempengaruhi daya

beli masyarakat sehingga perlu dipantau kestabilan harganya. Jadi

keseluruhan komoditas pangan yang di pantau dan tersampaikan

informasi harganya tahun 2017 sudah mencapai 13 komoditas atau

185%

4. Alternative solusi atas permasalahan yang telah dilakukan :

1) Mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada

masyarakat tentang konsumsi pangan bukan saja pada satu


pangan pokok yaitu beras tetapi ada beberapa pangan non

beras/terigu yang bisa di manfaatkan dan dikembangkan sebagai

pengganti beras yang berasal dari sumber bahan pangan

karbohidrat seperti jagung, umbi – umbian dan talas yang bisa

dijadikan bahan setengah jadi bentuk tepung dan beras analog

serta bahan jadi seperti beranekaragam jenis kudapan/kue non

beras melalui kegiatan model pengembangan pangan pokok lokal

(MP3L).

2) Penumbuhan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat

berdampak pada semakin meningkatnya jumlah cadangan pangan

masyarakat, sehingga pada kondisi tertentu ( rawan/darurat )

cadangan pangan sudah dapat di manfaatkan. Semakin kuat

cadangan pangan daerah menunjukkan semakin mantapnya

ketahanan pangan masyarakat.

3) Pengembangan lembaga distribusi pangan yaitu pengembangan

usaha pangan masyarakat (PUPM) dengan sistem pemasaran Toko

Tani Indonesia (TTI). Jumlah PUPM sampai degan saat ini

berjumlah 2 unit dan TTI berjumlah 12 unit.

4) Memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang

beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan

komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk

mendukung hidup sehat, aktif dan produktif melalui gerakan pola

pangan beragam bergizi seimbang dan aman, optimalisasi

pemanfaatan lahan pekarangan keluarga melalui gerakan tanam (

Gertam ) tanaman pangan keluarga, pembinaan dan sosialisasi

konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) kepada PKK dan

kelompk wanita tani, mengadakan lomba cipta menu tingkat

kecamatan dan kabupaten serta mengadakan promosi

penganekaragaman konsumsi pangan non beras/terigu.

5) Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat

umum maupun produsen tentang betapa pentingnya keamanan

pangan

6) Melaksanakan uji tes keamanan pangan terhadap pangan yang

diperdagangkan untuk mengetahui adanya cemaran kimia, biologis

dan benda lain yang dapat mengganggu kesehatan manusia

7) Meningkatkan sertifikasi mutu pangan segar


5. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus

didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan

penggunaannya.

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran



rumah tangga


175.955.000 4,86

Cadangan pangan

masyarakat

148.921.500 4,11

Cadangan pangan pemerintah

79.337.500 2,19

2 Terjaganya

stabilitas

harga dan pasokan

pangan strategis

Persentase capaian

ketersediaan Informasi

harga dan pasokan pangan

157.562.500 4,35

3 Meningkatnya

pola konsumsi pangan

masyarakat


seimbang dan aman

Persentase peningkatan

skor PPH konsumsi

584.148.900 16,14

4 Meningkatnya

Pengawasan dan

Pembinaan

Keamanan Pangan


yang aman

379.313.530 10,48

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Kinerja Anggaran

Target Reali

sasi

Capai

an %

Alokasi

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Capaian

(%) 1 Terjaganya

ketersediaan pangan

untuk

masyarakat/ rumah

tangga

Ketersediaan

pangan beras

114

kg/kapit

a/ tahun

131

kg/ka

pita/ tahun

115% 175.955.000 165.372.000 93,99%

Cadangan pangan

masyarakat

18

ton/tahun

18

ton/tahun

100% 148.921.500 142.414.300 95,63%

Cadangan pangan

pemerintah

2.000 ton/tah

un

2.000 ton/ta

hun

100% 79.337.500 76.507.500 96,43%

2 Terjaganya

stabilitas

harga dan pasokan

pangan

strategis

Persentase

capaian

ketersediaan Informasi

harga dan

pasokan pangan

80% 91,74

%

113% 157.562.500 143.347.400 90,98%

3 Meningkat Persentase 90% 88% 98% 584.148.900 471.781.797 80,76%


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Kinerja Anggaran

Target Realisasi

Capaian %

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian(%)

nya pola

konsumsi

pangan

masyarakat yang

beragam

,bergizi dan

seimbang

dan aman

peningkatan

skor PPH

konsumsi

4 Meningkat

nya Pengawasa

n dan

Pembinaan Keamanan

Pangan

Persentase

pangan segar yang aman

60% 75% 125% 379.313.530 353.341.900 93,15%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

% Capaian

Kinerja

%

Penyerapan Anggaran

Tingkat

Efisiensi (%)



rumah tangga


115% 93,99% 21,01%

Cadangan

pangan masyarakat

100% 95,63% 4,37%

Cadangan

pangan pemerintah

100% 96,43% 3,57%

2 Terjaganya stabilitas

harga dan pasokan

pangan strategis

Persentase capaian

ketersediaan Informasi harga

dan pasokan pangan

113% 90,98% 22,02%

3 Meningkatnya

pola konsumsi

pangan masyarakat


seimbang dan aman

Persentase

peningkatan

skor PPH konsumsi

98% 80,76% 17,24%

4 Meningkatnya

Pengawasan

dan Pembinaan

Keamanan Pangan

Persentase

pangan segar

yang aman

125% 93,15% 31,85%


B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan urusan Ketahanan Pangan, pada tahun 2017 Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng melaksanakan 6 ( enam ) Program

dengan 38 ( tiga puluh delapan ) Kegiatan. Kegiatan penunjang/sekretariat

5 ( lima ) program dan 22 ( dua puluh dua ) kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp1.915.875.700,00 dan terealisasi sebesar

Rp1.821.391.352,00 atau 95,07% . Untuk kegiatan teknis melaksanakan

1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan dan 16 (enam belas) kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp1.703.900.230,00 dan terealisasi sebesar

Rp1.528.208.868,00 atau 89,69% . Total alokasi anggaran tahun 2017

untuk belanja langsung sebesar Rp3.619.775.930,00 terealisasi sebesar

Rp3.349.600.220,00 atau 92,54% . Serapan anggaran Tahun 2017 dapat

digambarkan seperti tabel berikut :

Tabel : 1.6

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Pada Program Sekretariat/Penunjang

No Program/Kegiat

an

Belanja Keluaran

Anggaran Realisasi Sisa

I PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.118.719.400 1.053.376.120

(94,16%) 65.343.280

KEGIATAN :

1. Penyediaan jasa

surat menyurat

54.800.000 48.874.600

(89,19%)

5.925.400 Jumlah surat

masuk dan surat keluar

yang

teregistrasi

6.200

pucuk surat

2. Penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan

listrik

24.000.000 17.973.468

(74,89%)

6.026.532 Jumlah

rekening pembayaran

listrik,jasa

telpon dan air

12

rekening

3. Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan

kantor

184.200.000 177.947.662 (96,61%)

6.252.338 Kendaraan operasional

untuk eselon

II dan eselon

III

2 unit

4. Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

4.000.000 1.803.800 (45,10%)

2.196.200 Kendaraan operasional

kantor yang

diurus

perizinannya

7 unit

5. Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

218.200.000 217.151.000

(99,52%)

1.049.000 Laporan dan

dokumen

keuangan SKPD yang

dapat

diselesaikan

55

dokume

n

6. Penyediaan jasa

kebersihan

89.200.000 84.743.600

(95,00%)

4.456.400 Sarana

kebersihan

20 jenis


No Program/Kegiat

an

Belanja Keluaran


kantor kantor selama

1 tahun yang

disediakan

7. Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

3.000.000 2.976.100 (99,20%)

23.900 Komponen instalasi listrik

selama 1

tahun yang disediakan

11 jenis

8. Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan kantor

189.114.400 183.200.000

(96,87%)

5.914.400 Peralatan

kantor selama

1 tahun yang disediakan

6 jenis

9. Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-udangan

4.320.000 4.320.000 (100%)

0 Bahan bacaan selama 1

tahun yang

disediakan

2 jenis

10. Penyediaan makanan dan

minuman

26.285.000 24.375.500 (92,74%)

1.909.500 Makanan dan minuman

rapat dan

tamu yang disediakan

selama 1

tahun

9 jenis

11. Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar

daerah/dalam daerah

220.200.000 202.141.090

(91,80%)

18.058.910 Penugasan

rapat yang di ikuti

60 kali

12. Penyediaan jasa administrasi

kepegawaian

101.400.000 87.869.300 (86,66%)

13.530.700 Tertatanya administrasi

kepegawaian

SKPD

92 orang

II PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA

APARATUR

530.048.600 506.923.132

(95,64%)

23.125.468

KEGIATAN :

1. Pengadaan

kendaraan dinas/operasiona

l

324.080.000 324.080.000

(100%)

0 Jumlah

kendaraan dinas/operasio

nal mobil dan

motor yang diadakan

8 unit

2. Pengadaan mebeleur

49.268.600 49.268.600 (100%)

0 Mebeleur kantor

58 unit

3. Penyelenggaraan dan pengadaan

sarana/prasaran

a upacara

35.000.000 34.890.000 (99,69%)

110.000

Sarana prasarana

upacara

keagamaan

8 jenis

4. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

9.000.000 9.000.000 (100%)

0 Gedung/kantor yang

mendapat

pemeliharaan

1 gedung

5. Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasinal

25.000.000 10.039.032

(40,16%)

14.960.968 Kendaraan

dinas dalam kondisi layak

operasional

16 unit

6. Pemeliharaan

rutin/berkala

27.700.000 26.270.000

(94,84%)

1.430.000 Perlengkapan

kantor kondisi

15 unit


No Program/Kegiat

an

Belanja Keluaran


perlengkapan

gedung kantor

baik

7. Pendataan dan

inventarisasi aset barang milik

daerah

60.000.000 53.375.500

(88,96%)

6.624.500 Aset barang

milik daerah yang

terinventarisir

450 unit

III PROGRAM

PENINGKATAN

DISPILIN APARATUR

45.270.500 45.270.500

(100%)

0

KEGIATAN :

1. Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

45.270.500 45.270.500 (100%)

0 Tersedianya pakaian endek

dan pakaian

olah raga

103 stel

IV. PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBANGA

N SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN

KEUANGAN

108.187.600 106.404.600

(98,35%)

1.783.000

KEGIATAN :

1. Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

108.187.600 106.404.600

(98,35%)

1.783.000 Laporan

kinerja SKPD

yang dapat diselesaikan

6

dokume

n

V. PROGRAM

PERENCANAAN

ANGGARAN SKPD

113.649.600 109.417.000

(96,28%)

4.232.600

KEGIATAN :

1. Penyusunan anggaran SKPD

113.649.600 109.417.000 (96,28%)

4.232.600 Dokumen pelaksanaan

anggaran

SKPD yang dapat

diselesaikan

5 dokume

n

Tabel : 1.7

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Pada Program Teknis

No Kegiatan Belanja

Keluaran Anggaran Realisasi Sisa

I PROGRAM

PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN

PERTANIAN / PERKEBUNAN

1.703.900.230 1.528.208.868

(89,69%)

175.691.362

KEGIATAN:

1 Penanganan daerah rawan

pangan

70.456.100 68.142.520 (96,72%)

2.313.580 Dokumen hasil

pemantauan

kerawanan pangan

1 dokume

n

2 Penyusunan data base

potensi produk

pangan

85.337.500 82.786.433 (97,01%)

2.551.067 Dokumen data base potensi

produk

pangan yang

1

dokume

n


No Kegiatan Belanja


dapat

diselesaikan

3 Analisis rasio

jumlah penduduk

terhadap

jumlah kebutuhan

pangan

79.337.500 76.507.500

(96,43%)

2.830.000 Dokumen

analisis rasio jumlah

penduduk

terhadap jumlah

kebutuhan

pangan yang

dapat diselesaikan

1

dokumn

4 Pemanfaatan

pekarangan

untuk

pengembangan pangan

151.590.900 145.254.600

(95,82%)

6.336.300 Pembinaan

pemanfaatan

pekarangan

keluarga dengan konsep

RPL ( rumah

pangan lestari )

5 KWT

5 Pemantauan

dan analisis

akses harga

pangan pokok

78.825.000 76.268.400

(96,76%)

2.556.600 Dokumen

analisis akses

harga pangan

pokok yang dapat

diselesaikan

1

dokume

n

6 Pengembangan

lumbung pangan desa

148.921.500 142.414.300

(95,63%)

6.507.200 Kelompok

lumbung pangan yang

di bina

16

kelompok

7 Pengembangan

sistem informasi

pasar

78.737.500 67.079.000

(85,19%)

11.658.500 Laporan

informasi

harga pangan yang

disampaikan

12

laporan

8 Peningkatan

mutu dan

keamanan pangan

151.755.900 138.706.150

(91,40%)

13.049.750 Sampel

pangan segar

yang diuji dengan rapid

tes kit

20

sampel

9 Penyusunan

neraca bahan

makanan

90.617.500 88.864.500

(98,07%)

1.753.000 Laporan

neraca bahan

makanan (NBM) yang

dapat

diselesaikan

12

laporan

10 Penyusunan

data kerawanan dan sistem

kewaspadaan

pangan dan gizi

76.815.000 76.583.340

(99,70%)

231.660 Dokumen

sistem kewaspadaan

pangan dan

gizi yang disampaikan

tepat waktu

1

dokumen

11 Gerakan pola

pangan

beragam bergizi seimbang dan

aman

133.915.900 88.080.600

(65,77%)

45.835.300 Lomba olahan

pangan lokal

9

kecamat

an

12 Penyusunan

pola pangan

harapan

90.612.500 58.942.048

(65,05%)

31.670.452 Dokumen PPH

( pola pangan

harapan )

1

dokume

n

13 Penyebaran

informasi dan

208.029.600 179.504.549

(86,29%)

28.525.051 Tersampaikan

nya informasi

5 kali


No Kegiatan Belanja


promosi produk

pangan lokal

produk

pangan lokal

14 Pengadaan

kelembagaan OKKPD

31.390.200 24.439.178

(77,86%)

6.951.022 Dokumen

analisi pembentukan

kelembagaan

OKKPD Kabupaten

yang dapat

diselesaikan

1

dokumen

15 Pengembangan

sertifikasi pangan segar

120.152.700 109.122.250

(90,82%)

11.030.450 Kelompok

usaha pangan yang dibina

dalam upaya

sertifikasi

/registrasi pangan segar

6

kelompok

16 Pengembangan

jejaring

keamanan pangan

107.404.930 105.513.500

(98,24%)

1.891.430 Kelompok

yang diberikan

informasi keamanan

pangan

9

sekolah

dan 2 pasar

C. Prestasi Tahun 2017

1. Juara I ( pertama ) dalam lomba pangan lokal tingkat Provinsi Bali

Tahun 2017 kepada KWT “ Widia Amerta “ Desa Gobleg, Kecamatan

Banjar – Kabupaten Buleleng.

2. Juara II ( dua ) dalam lomba cipta menu tingkat Provinsi Bali Tahun

2017 kepada Tim Penggerak PKK Desa Penglatan , Kecamatan Buleleng

– Kabupaten Buleleng.


BAB. IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Buleleng sebagai wujud mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai salah satu alat penilai

capaian kinerja atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menuju

pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel ( good govermance ).

Sesuai dengan mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja (LKj ) ini merupakan ruang

pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan

tertuang ke dalam tolak ukur Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng. Pelaporan kinerja juga mengacu pada

Renstra SKPD Tahun 2017 dan RPJMD Tahun 2012-2017.

Demikian LKj Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017

ini kami laporkan. Tiada gading yang tak retak begitu pula tentunya kinerja

yang kami lakukan belum sempurna, masih ada kelemahan dan kekurangan

sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat kami

harapkan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Buleleng,

drh. Nyoman Surya Temaja, MP Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 19591207 199003 1 001


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Adapun dokumen yang kami lampirkan sebagai dokumen pendukung

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 , sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja ( PK ) Tahun 2017

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

3. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng Tahun 2017

bab i pendahuluan a. latar belakang · dilingkungan pemerintahan kabupaten buleleng . selain dari...

Documents