bab i pendahuluan a. latar belakang -...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media
untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas
pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah
melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk
pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan
fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.
Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun.
Laporan Kinerja sebagaimana tersebut diatas berfungsi sebagai :
1. Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah
meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang
baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas.
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi
pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis
dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari
setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnya
sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja,
struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap
instansi/unit kerja.
2
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organsiasi,
kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan
prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang
dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.
Dalam kaitan tersebut, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang
Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian
Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet menyusun Laporan Kinerja tahun
2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi.
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, yang merupakan tindak lanjut
dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, Asisten
Deputi Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan rakyat, mempunyai tugas
membantu Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam rangka melaksanakan
penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan
program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan
persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan
evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden
dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Perancangan PUU
Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan
program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang
kesejahteraan rakyat;
2. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi
Presiden di bidang kesejahteraan rakyat;
3
3. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi
permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat;
4. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat;
5. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat;
6. fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan rakyat.
Adapun susunan organisasi Asisten Deputi Perancangan PUU Bidang
Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
2. Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan;
3. Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
Masing-masing bidang tersebut memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi
sebagai berikut:
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-
undangan, penyiapan bahan dan dan penyampaian Rancangan Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan
penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penguatan dan
perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan
dan anak, serta perumahan dan pemukiman.
Fungsinya adalah:
a. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-
undangan di bidang penguatan dan perlindungan masyarakat, peningkatan
4
kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan
pemukiman;
b. penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden di bidang penguatan dan perlindungan masyarakat,
peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta
perumahan dan pemukiman;
c. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap
substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penguatan dan perlindungan
masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak,
serta perumahan dan pemukiman;
d. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penguatan dan perlindungan
masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak,
serta perumahan dan pemukiman; dan
e. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang
penguatan dan perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas dan
perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan pemukiman.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
a. Subbidang Penguatan dan Perlindungan Masyarakat;
Subbidang Penguatan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas
rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan
perundang-undangan di bidang penguatan dan perlindungan masyarakat,
peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, penyiapan
bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden di bidang penguatan dan perlindungan masyarakat,
peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, penyiapan
bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi
permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden
dan Instruksi Presiden di bidang penguatan dan perlindungan
5
masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak,
penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penguatan dan perlindungan
masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak,
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang
penguatan dan perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas dan
perlindungan perempuan dan anak.
b. Subbidang Perumahan dan Permukiman
Subbidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-
undangan di bidang perumahan dan permukiman, penyiapan bahan dan
penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden
di bidang perumahan dan permukiman, penyiapan bahan penyusunan
pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam
Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden
di bidang perumahan dan permukiman, penyusunan dan penyampaian
Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden
di bidang perumahan dan permukiman, pemantauan dan penyiapan bahan
evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perumahan dan permukiman.
2. Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kependudukan
Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas
rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan
perundang-undangan, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap
persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan
6
penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama,
kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana.
Fungsinya adalah:
a. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-
undangan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan
keluarga berencana;
b. penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan
dan keluarga berencana;
c. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap
substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama, kesehatan,
kependudukan dan keluarga berencana;
d. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama, kesehatan,
kependudukan dan keluarga berencana; dan
e. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang
pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana.
Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kependudukan terdiri dari:
a. Subbidang Pendidikan, Agama dan Kesehatan
Subbidang Pendidikan, Agama, dan Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas
rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan
perundang-undangan di bidang pendidikan, agama dan kesehatan,
penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama dan kesehatan, penyiapan
7
bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi
permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden
dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama dan kesehatan,
penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama dan
kesehatan, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas
pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi
Presiden di bidang pendidikan, agama dan kesehatan.
b. Subbidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
Subbidang Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas
rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan
perundang-undangan di bidang kependudukan dan keluarga berencana,
penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden di bidang kependudukan dan keluarga berencana,
penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap
substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kependudukan dan keluarga
berencana, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kependudukan dan
keluarga berencana, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta
analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden di bidang kependudukan dan keluarga berencana.
3. Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga
Bidang Lingkungan Hidup, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan
penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam
bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan dan penyampaian
analisis terhadap persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian
Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden,
serta pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas
pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di
bidang lingkungan hidup, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga.
8
Fungsinya adalah:
a. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup, budaya, pariwisata, pemuda dan
olahraga;
b. penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya, pariwisata, pemuda
dan olahraga;
c. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap
substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya,
pariwisata, pemuda dan olahraga;
d. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya,
pariwisata, pemuda dan olahraga; dan
e. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang
lingkungan hidup, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga.
Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga
terdiri dari:
a. Subbidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya
Subbidang Lingkungan Hidup, Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas
rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, budaya dan pariwisata,
penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya dan pariwisata,
penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap
substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya dan
9
pariwisata, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup,
budaya dan pariwisata, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta
analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya dan pariwisata.
b. Subbidang Pemuda dan Olahraga
Subbidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-
undangan di bidang pemuda dan olahraga, penyiapan bahan dan
penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden
di bidang pemuda dan olahraga, penyiapan bahan penyusunan pendapat
hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang
pemuda dan olahraga, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang
pemuda dan olahraga, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta
analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden di bidang pemuda dan olahraga.
C. Aspek Strategis
1. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-
undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Kesra
Sekretariat Kabinet, dalam bentuk bagan atau skema adalah sebagai berikut :
10
Struktur Organisasi Asisten Deputi Perancangan PUU
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Berdasarkan Peraturan SESKAB No.1 Tahun 2011
2. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesra per
Desember 2014 seluruhnya sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 6
(enam) orang wanita dan 6 (enam) orang pria. Adapun data pegawai dapat dilihat
pada tabel berikut:
Asisten Deputi
-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Asri Ernawati, S.H., M.H.
Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan
Teguh Supriyadi, S.H.,LL.M..
Bidang LH, Budaya, Pariwisata dan Olahraga
Eko SA Cahyanto, S.H.,LL.M.
Sub Bidang Penguatan dan Perlindungan Masyarakat
E. Listyaningsih, S.H., M.H.
Sub Bidang Perumahan dan Permukiman
Endang Sugiati S.H.
Sub Bidang Pendidikan, Agama, dan Kesehatan
-
Sub Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
-
Sub Bidang LH, Budaya, dan Pariwisata
Dwiyanto, S.H., M.H.
Sub Bidang Pemudan dan Olahraga
Titin Sriharyanti, S.H.
11
DAFTAR NAMA PEGAWAI ASDEP BIDANG PUU BIDANG KESRATAHUN 2013
NO. N A M A TGL. LAHIR Pendd. GOL/
J A B A T A N RUANG
1. - - -
-
Asisten Bidang Perancangan PUU bidang Kesejahteraan Rakyat
2.
Teguh Supriyadi, S.H., L.LM
29 Agustus 1967 S2 IV/b
Kepala Bidang Pendidikan, Agama,Kesehatan dan Kependudukan
3.
Eko S.A Cahyanto,S.H.,L.LM
7 November 1973
S2
IV/a
Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata,Budaya dan Pemuda dan Olah raga
4.
Asri Ernawati,S.H., MH 28 Februari 1973
S2
IV/a
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5.
Endang Sugiati, S.H. 05 Mei 1960
S1
III/d
Kepala Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman
6.
Endang Listyaningsih,S.H., MH.
6 Agustus 1971
S2
III/d
Kepala Sub Bidang Penguatan dan Perlindungan Masyarakat
7.
- - - - Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
8.
-
-
-
-
Kepala Sub Bidang Pendidikan, Agama dan kesehatan
9.
Titin Sri Haryanti,S.H.
26 Desember 1971
S1
III/c
Kepala Sub Bidang Pemuda dan Olahraga
10. Wulan Nugraheni, S.H. 18 Januari 1987 S1 III/a
Analis Hukum Bidang Penguatan dan Perlindungan Masyarakat
11. Dessy Dwi Astuty, S.H. 18 Desember 1979 S1 III/a
Analis Hukum Bidang Perumahan dan Pemukiman
12
12. Dedy Achmad Setiady, S.H.
29 Juni 1968 S1 III/a Analis Hukum Bidang Pendidikan, Agama dan Kesehatan
13. Ibnu Firdaus Bakhri, S.H.
30 Desember 1990 S1 III/a Analis Hukum Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
14. Andi Anugrah Pawi, S.H.
4 Juni 1988 S1 III/a Analis Hukum Bidang Lingkungan Hidup, Budaya, dan Pariwisata
15. R. Bambang Suratno 14 Juli 1960 SMA III/b Pengadministrasi Umum
Memperhatikan komposisi pegawai tersebut dibandingkan dengan tugas dan
fungsi yang diemban Asdep Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat, SDM
yang dimiliki secara kuantitas masih minim, namun dari sisi kualitas sudah memadai
karena SDM didukung dengan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya. Di samping itu, pegawai juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya, dan dibekali dengan pelatihan
keterampilan guna mendukung kemampuan pegawai.
3. Visi dan Misi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelenggarakan kegiatannya, berkewajiban
menyusun Rencana Strategis (Renstra). Sekretariat Kabinet sebagai salah satu
lembaga pemerintahan setingkat kementerian, berkewajiban pula untuk menyusun
Renstra 2010-2014.
Saat ini telah tersusun Renstra Sekretariat Kabinet 2010-2014. Renstra
Sekretariat Kabinet 2010-2014 merupakan penyempurnaan Renstra Sekretariat Kabinet
2005-2009. Hal tersebut, sebagai wujud komitmen organisasi untuk selalu melakukan
upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja guna mengantisipasi
tuntutan akan perubahan dan kebutuhan organisasi ke arah yang lebih baik.
13
Visi dan Misi Sekretariat Kabinet yang tercantum dalam Renstra Sekretariat
Kabinet adalah:
Visi
Sekretariat Kabinet yang handal dalam memberikan dukungan saran kebijakan dan
administrasi secara tepat dan tepat kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Misi
Meningkatkan kualitas dukungan teknis, analisis, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta dukungan administrasi kepada
Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan pada Renstra tersebut, Asisten Deputi Perancangan PUU Bidang
Kesejahteraan Rakyat menetapkan visi dan misinya yaitu :
Menjadi unit organisasi yang kompeten dan berkomitmen dalam
mendukung Sekretaris Kabinet menjalankan tugas dan fungsinya di
bidang kesejahteraan rakyat.
VISI
1. Memberikan dukungan saran kebijakan pemerintah yang aman,
tepat, aman dan akurat.
2. Memberikan dukungan penyiapan penyelesaian perancangan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden
secara cepat, tepat, aman dan akurat
MISI
14
4. Permasalahan Utama
Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan
utama (strategic issued) Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat terkait upaya
peningkatan kinerja diantaranya adalah:
a. Materi Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah
Secara umum, kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat, baik yang bersifat
substanstif maupun perancangan perundang-undangan adalah usulan
rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan
rakyat yang diajukan oleh instansi pemrakarsa/ terkait.
Dari sudut pandang substansi kebijakan, usulan tersebut memerlukan
kajian dan analisis yang hasilnya dapat berupa saran dan rekomendasi
kepada para pemangku kepentingan (stake holders), apakah usulan
kebijakan maupun program pemerintah tersebut perlu ditindaklanjuti dalam
bentuk produk peraturan perundang-undangan.
Sedangkan dari sudut pandang perancangan perundang-undangan,
sejauh mana urgensi kebijakan dan program pemerintah yang diusulkan
tersebut perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga
yang menjadi inti dari kedua hal tersebut adalah apakah hasil kajian dan
analisis yang hasilnya berupa saran (rekomendasi) kebijakan dapat
dijadikan sebagai bahan/sumber pengambilan keputusan oleh
pemerintah (Presiden), yang lazimnya dituangkan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan.
b. Kompetensi Sumber Daya Manusia
Terdapat 2 (dua) hal mendasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat terkait dengan bidang substansi
yakni output/outcome yang dihasilkan dalam bentuk analisis dan
saran/rekomendasi kebijakan. Untuk bidang substansi, sumber daya
manusia/aparatur memerlukan keahlian khususnya pemahaman mengenai
15
kebijakan publik (public policy) maupun teknik menganalisis permasalahan
kebijakan publik (public policy analist).
Kemudian untuk bidang penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan yang memerlukan keahlian khusus berupa teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan (keahlian sebagai legal drafter).
5. Langkah Strategis
Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (strategic issued) tersebut
di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya
meningkatkan kinerja Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat diantaranya
meliputi:
a. Peningkatan kemampuan (competence) pejabat/pegawai dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi
upaya pencapaian kinerja Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat yang
dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap
pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-
bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang
Kesejahteraan Rakyat.
b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang
kesejahteraan rakyat, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif
setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya
masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap
aparatur pemerintah.
16
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Setiap unit organisasi perlu membuat perencanaan agar tidak menimbulkan
ketimpangan manajemen sekaligus untuk melaksanakan seluruh aktivitas organisasi.
Dengan adanya perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola
potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja
organisasi.
Rencana Kinerja minimal menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program,
kegiatan dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi
secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya sekaligus menjadi pedoman bagi
seluruh pejabat dan pegawai.
A. Tujuan Strategis
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan, maka
Sekretariat Kabinet dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan
organisasi dalam mencapai misinya.
Tujuan tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi yang telah
ditetapkan. Keberhasilan Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan
Rakyat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diukur melalui
keberhasilan mewujudkan tujuan :
1. Meningkatnya kualitas hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan
program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang
kesejahteraan rakyat.
2. Meningkatnya kualitas penyelesaian penyusunan rancangan Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.
Tujuan tersebut dijabarkan menjadi beberapa sasaran dan program yang
memuat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asdep Bidang Perancangan PUU
Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2014.
17
B. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun
selama 5 (lima) tahun. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam
penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Penetapan sasaran
diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber
daya yang dimiliki.
Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan
beserta rencana tingkat capaian (target) masing-masing.
Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan
dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator
kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.
Pada tahun 2014, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan
Rakyat merencanakan pencapaian 2 (dua) sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil perumusan dan analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan
bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres
di bidang Kesejahteraan Rakyat.
C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh mengenai
upaya organisasi berupa penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan
memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dalam mencapai tujuan dan sasaran di
atas, perlu dilakukan pemilihan strategi pencapaiannya yang dijabarkan ke dalam
bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Program disusun untuk mengoperasionalkan
kebijakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan
disusun untuk mengoperasionalkan program guna memberi kontribusi terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran.
18
Pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dengan terlebih dahulu memilih
strategi pencapaiannya. Adapun strategi pencapaian tersebut dijabarkan melalui
program dan kegiatan. Pada tahun 2014, Asdep Perancangan PUU Bidang
Kesejahteraan Rakyat mempunyai satu program dan menetapkan 2 (dua) kegiatan
sebagai berikut:
Program
Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden di Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan
1. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam
bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat.
2. Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang kesejahteraan rakyat.
Gambaran selengkapnya mengenai sasaran, program, dan kegiatan Asdep Bidang
Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat ada tahun 2014 sebagaimana tabel
berikut:
Tabel 2
Sasaran, Program, dan Kegiatan
Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014
Sasaran Strategis Program Operasional
Kegiatan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat
Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden di bidang kesejahteraan rakyat
Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Kesejahteraan Rakyat
Penyiapan, penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Kesejahteraan Rakyat
19
D. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan
Rakyat merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun
2013 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Keasdepan Bidang Perancangan PUU
Bidang Kesejahteraan rakyat.
Uraian mengenai Penetapan Kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang
Kesejahteraan Rakyat tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3
Penetapan Kinerja
Asdep Bidang Perancangan PUU Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014
No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Target Anggaran
1. Terwujudnya peningkatan kualitas perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat.
1. Penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang tepat waktu
2. Penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti
%
%
97
97
Rp. 518.206.260,00
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Kesejahteraan Rakyat.
1. Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Kesejahteraan Rakyat secara tepat waktu
2. RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti
%
%
97
97
Rp.155.925.000,00
20
E. Indikator Kinerja Utama
Uraian mengenai Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Perancangan PUU
Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah:
1. Indikator Kinerja Utama 1
a) Penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan
program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang
Kesejahteraan Rakyat yang tepat waktu
Indikator kecepatan penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas
rencana kebijakan dan program pemerintah digunakan untuk mengukur
kecepatan penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan
dan program pemerintah yang diajukan oleh instansi atau publik kepada
Presiden. Penyelesaian rencana kebijakan dan program pemerintah dikatakan
cepat apabila waktu penyelesaiannya sesuai dengan waktu yang dialokasikan
dalam SP, yaitu 9 hari.
Kecepatan penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan
penyiapan penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan
program pemerintah sampai dengan selesai.
Metode penghitungan capaian indikator program di atas adalah sebagai berikut:
b) Penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan
program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang
Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti
Indikator ketepatan penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah digunakan untuk mengukur “akurasi”
penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program
(hari penyelesaian RKPP1 + hari penyelesaian RKPP2 + … )
n n = Jumlah penyelesaian RKPP
RKPP = Rencana Kerja dan Program Pemerintah
∑ + +
21
pemerintah yang diajukan oleh instansi atau publik kepada Presiden. Saran yang
disampaikan oleh Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat
kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dikatakan tepat apabila saran tersebut
ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan atau
diteruskan kepada Instansi terkait. Dengan demikian maka semakin banyak saran
yang diterima oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan atau diteruskan kepada
Instansi terkait berarti kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang
Kesejahteraan Rakyat semakin tinggi.
Metode penghitungan target ketepatan adalah sebagai berikut:
2. Indikator Kinerja Utama 2
Pengukuran kecepatan dan ketepatan penyiapan penyelesaian RPerpres,
RKeppres, dan RInpres dilakukan terhadap RPerpres, RKeppres, dan RInpres
ditindaklanjuti.
Berdasarkan kriteria tindak lanjut tersebut, status suatu RPerpres,
RKeppres, dan RInpres menjadi jelas, terutama bagi instansi pemrakarsa untuk
menyempurnakan, menunda, atau bahkan menghentikan proses penyusunan
RPerpres, RKeppres, dan RInpres dimaksud.
a) Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang
Kesejahteraan Rakyat secara tepat waktu.
Indikator penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara
tepat waktu digunakan untuk mengukur kecepatan penyiapan RPerpres,
RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan
Lembaga Non Kementerian kepada Presiden. Pengertian penyiapan
penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres adalah meliputi dukungan
Laporan Hasil Perumusan dan Analisis yang ditindaklanjuti
Laporan Hasil Perumusan dan Analisis yang disampaikan X 100%
22
teknis, administratif, dan analisis Sekretariat Kabinet dalam penyelesaian
RPerpres, RKeppres, dan RInpres.
Kecepatan mencerminkan waktu (rata-rata hari) yang dibutuhkan
dalam penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, yang
diukur berdasarkan waktu sebagaimana dialokasikan dalam SP, yaitu 9
hari.
Waktu penyelesaian 9 hari tersebut, bukan merupakan waktu
penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres sampai
ditetapkan oleh Presiden, namun merupakan waktu untuk tiap-tiap tahap
penyiapan penyelesaian sampai dengan suatu RPerpres, RKeppres, dan
RInpres dilingkungan unit kerja (Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU
Bidang Kesejahteraan Rakyat). Hal tersebut berdasarkan pertimbangan,
proses penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, RInpres sampai
ditetapkan oleh Presiden tidak dapat dibatasi waktunya, mengingat setiap
Rancangan yang telah diajukan kepada pimpinan (Eselon I) tidak dapat
dibatasi dengan waktu.
Metode penghitungan target kecepatan di atas adalah sebagai berikut:
b) Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang
Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti
Indikator penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang
Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur
“kualitas” atau “mutu” dari penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres,
dan RInpres yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Non
Kementerian kepada Presiden. Penyelesaian penyiapan Rperpres,
(hahari penyelesaian rancangan1 + hari penyelesaian rancangan2 + … )
n
n = jumlah penyelesaian rancangan Perpres, Keppres dan Inpres
∑
23
RKeppres, dan RInpres oleh Aisten Deputi Bidang Perancangan PUU
Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
dikatakan tepat apabila penyelesaian penyiapan Rperpres, RKeppres, dan
RInpres tersebut tepat dari sisi substansi dan teknis perundang-
undangannya.
Tepat dari sisi substansi antara lain adalah apabila hasil analisis atau
penelitian terhadap suatu rancangan dapat ditindaklanjuti atau disetujui
oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk diproses lebih lanjut
kepada pimpinan setingkat lebih tinggi.
Pengertian suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres ditindaklanjuti
apabila:
a. Sekretariat Kabinet menyampaikan persetujuan Presiden mengenai
prakarsa/usul penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres kepada
Instansi Pemrakarsa;
b. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada
instansi pemrakarsa agar rancangan disempurnakan atau dikaji kembali
oleh instansi pemrakarsa atau surat pemberitahuan hasil kesepakatan
dalam rapat koordinasi yang diprakarsai Sekretariat Kabinet;
c. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi yang
berwenang untuk mengkoordinasikan rancangan dimaksud terlebih
dahulu;
d. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi terkait
untuk meminta pertimbangan terhadap rancangan yang diajukan;
e. Sekretariat Kabinet telah melaporkan kepada Presiden sehubungan
dengan adanya persoalan susbtansial yang tidak dapat diputuskan oleh
instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya;
f. Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada naskah asli
Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres kepada instansi pemrakarsa dan
instansi terkait lainnya;
g. Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres telah ditetapkan oleh Presiden
sebagai Perpres, Keppres, Inpres.
24
Demikian halnya, apabila rancangan tersebut telah ditetapkan menjadi
peraturan perundang-undangan oleh Presiden tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan lain atau menimbulkan polemik di
masyarakat atau bahkan di-judicial review karena adanya rasa
ketidakpuasan masyarakat. Selain itu dari sisi teknis perundang-undangan
sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
praktek legal drafting pada umumnya.
Selain itu, dari sisi teknis perundang-undangan sudah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek legal drafting pada
umumnya. Misalnya, terhadap Perpres, Keppres, dan Inpres yang telah
ditetapkan oleh Presiden dan disebarluaskan secara cetak dan elektronik
kepada masyarakat tidak dilakukan penarikan, dan selanjutnya
disebarluaskan kembali dalam bentuk ”Distribusi II” karena terdapat
kesalahan ketik/redaksi penulisan.
Metode penghitungan target ketepatan tersebut adalah sebagai
berikut:
Tabel 4
Indikator Kinerja Utama Tahun 2014
No Indikator Kinerja Utama
1. a. Penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang tepat waktu.
b. Penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti
2. a. Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Kesejahteraan Rakyat secara tepat waktu.
b. Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti.
Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditindaklanjuti x 100%
Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang disampaikan
25
25
BAB III
CAPAIAN KINERJA
Hasil pencapaian kinerja diukur dengan mengacu pada hasil capaian indikator
kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari input, output, dan outcome. Indikator kinerja
beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam rencana
kinerja tahunan dimaksudkan sebagai sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi.
Hasil capaian kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj)
yang berisi gambaran perwujudan akuntabiliotas kinerja instansi pemerintah yang
disusun secara sistematis guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Untuk melakukan
pengukuran kinerja, dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode Evaluasi
Kinerja dan metode Pembandingan Capaian Sasaran. Metode evaluasi kinerja
menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dimana pengukuran
kinerja dilakukan dengan pembandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-
masing indikator kinerja kegiatan. Metode ini bermanfaat untuk melakukan evaluasi
internal atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan
suatu kegiatan.
Adapun metode pembandingan capaian sasaran menggunakan formulir
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dimana pengukuran kinerja dilakukan
dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan
pembandingan ini akan diketahui ada/tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan
target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut
dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang
kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang
bersangkutan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran
sejauh mana pelaksanaan misi organisasi.
26
Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan ini berbasis
pada penilaian sendiri (self assessment) dengan menggunakan kategori capaian kinerja
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 5
Kategori Capaian Kinerja
No Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian Kinerja
1.
2.
3.
4.
5.
> 100%
85 % - 100 %
70 % - <85 %
55 % - < 70 %
< 55%
Memuaskan
Sangat Baik
Baik
Sedang
Kurang Baik
Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau
kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, terdiri atas masukan (input),
keluaran (output), dan hasil (outcome) yang dapat menggambarkan tingkat
capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya.
Indikator kinerja input memberikan gambaran mengenai segala sesuatu
yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau
dalam rangka menghasilkan output dan outcome. Indikator kinerja output adalah
segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil
langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang
digunakan. Adapun indikator kinerja outcome memberikan gambaran mengenai
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran
seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat.
Mengenai indikator sasaran dalam pelaksanaan tujuan yang akan dicapai
Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2013,
sebagai berikut :
27
Sasaran 1:
1. Persentase penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-
undangan di bidang kesejahteraan rakyat yang tepat waktu.
2. Persentase penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-
undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti.
Sasaran 2
1. Persentse penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang
kesejahteraan rakyat secara tepat waktu.
2. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti.
A. Capaian Kinerja Tahun 2014
Dalam Penetapan Kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang
Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran yang akan
dicapai, yaitu :
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil perumusan dan analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-
undangan bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan
RInpres di bidang Kesejahteraan Rakyat.
Analisis hasil capaian untuk masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :
Sasaran 1
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil perumusan dan analisis atas
rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan
perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat
Uraian mengenai capaian Sasaran Pertama adalah sebagai berikut:
28
Tabel 6
Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1 Tahun 2014
No. Indikator Sasaran Target Realisasi % Capaian
1.
Persentase penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang tepat waktu
97%
100%
103,09%
2.
Persentase penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti
97%
100%
103,09%
Peningkatan kualitas hasil perumusan dan analisis kebijakan dan
program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat
diukur dari ketetapan waktu pelaporan kepada pimpinan dan ketepatan dari sisi
substansi.
1. Persentase penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan
perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang tepat waktu.
Berdasarkan Tabel tersebut terkait dengan kecepatan penyelesaian
hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program
pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang
Kesejahteraan Rakyat, realisasi adalah 6 hari dengan capaian sebesar
100%.
Pencapaian indikator kecepatan penyelesaian hasil perumusan dan
analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk
peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 9
hari, dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan guna penyelesaian hasil
29
perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah
dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan
Rakyat dalam rentang waktu Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.
Rata-rata waktu penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas
rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk PUU bidang
Kesejahteraan Rakyat, adalah sebagaimana rincian berikut:
Tabel 7
Waktu Penyelesaian Hasil Perumusan dan Analisis atas
Rencana Kebijakan Dan Program Pemerintah Dalam Bentuk PUU
bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014
Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari) Perpres Keppres Inpres
1 - 3 hari 24 10 1
4 - 7 hari 27 6 1
8 - 9 hari 14 0 1
9 hari 9 0 0
Jumlah 74 16 3
Jumlah Total 93
Rata-rata 3,41 hari
Tahun 2014 merupakan tahun ketiga pelaksanaan pencapaian indikator
sasaran tersebut dan SP, pejabat dan pegawai terkait di lingkungan Asisten
Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya telah dapat cukup beradaptasi dengan SP
yang telah ditetapkan.
Selain itu, di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
mendapat tambahan 4 (empat) staf analis hukum sehingga beban
penyelesaian pekerjaan dapat lebih proporsional dan penyelesaiannya lebih
cepat.
Meskipun demikian, realisasi pemberian saran hasil perumusan dan
analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk PUU
bidang Kesejahteraan Rakyat tersebut per rancangan kebijakan bervariasi
antara 1-9 hari dengan rata-rata pencapaian 3,41 hari guna penyelesaian per
30
rancangan perundang-undangan. Penghitungan waktu rata-rata berdasarkan
jumlah dari rentang waktu penyelesaian dibagi jumlah PUU. Realisasi tersebut
kecepatannya sesuai target bahkan lebih cepat dari target hari penyelesaian
sebagaimana diatur dalam SP (9 hari).
Alur penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan
dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang
Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:
a. Berkas rencana kebijakan dan program pemerintah diterima oleh
Sekretariat Kabinet dan diinventarisasi sesuai dengan substansi
permasalahan.
b. Berkas rencana kebijakan dan program pemerintah dianalisis (setelah
diperiksa tingkat urgensi, kelengkapan data dan informasi pokok yang
dibutuhkan) guna menghasilkan saran dan pendapat hukum (output).
c. Berkas rencana kebijakan dan program pemerintah ditindaklanjuti
(outcome) melalui penyampaian laporan hasil perumusan dan analisis
kepada Deputi dan/atau diteruskan kepada instansi terkait guna
penanganan lebih lanjut.
Terkait dengan kecepatan penyelesaian hasil perumusan dan analisis
atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan
perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat dibandingkan tingkat
kecepatan tahun sebelumnya yang rata-rata perancangan kebijakan
diselesaikan dalam waktu 6,09 hari, pada tahun 2014 perancangan kebijakan
dapat diselesaikan dalam waktu 3,41 hari.
2. Persentase penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan
dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan
bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti.
Realisasi ketepatan rencana kebijakan dan program pemerintah, sebesar
100% dari 99 berkas yang masuk 93 rancangan kebijakan yang ditetapkan
menjadi kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan
sisanya di berupa laporan kepada pimpinan atau disampaikan kebali kepada
instansi terkait untuk disempurnakan atau dikoordinasikan kembali. Sedangkan
31
tingkat capaian terhadap target 97% sebesar 103,09% (menggunakan rumus
1, karena semakin cepat penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-
undangan semakin baik).
Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian
untuk sasaran ini dikategorikan memuaskan.
Selanjutnya, mengingat indikator ketepatan rencana kebijakan dan
program pemerintah masih dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya,
berikut disajikan perbandingan Sasaran 1 Tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan
2012 terkait ketepatan pemberian saran penyelesaian permasalahan hukum.
Gambar 1
Perbandingan Capaian Sasaran 1 terkait Ketepatan
Tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan 2012
Figure 1
Berdasarkan kategori pencapaian kinerja dapat dinyatakan bahwa
pencapaian untuk sasaran ini dikategorikan memuaskan. Hal ini
menggambarkan bahwa IKU Pertama Asdep Bidang Perancangan PUU
Bidang Kesejahteraan Rakyat telah berhasil dicapai melalui pencapaian
sasaran tersebut. Kegiatan yang dilakukan guna mencapai Sasaran
Pertama adalah “Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan
program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan”.
95% 96% 97% 100% 100% 100% 105.,97% 187,50 103,09%
Target Realisasi Capaian
2012 2013 2014
32
Sasaran 2
Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi
Presiden dibidang kesejahteraan rakyat bidang Kesejahteraan Rakyat
Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran 2
adalah, sebagaimana tabel berikut:
Indikator Sasaran Kedua
Indikator Sasaran Target
1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dibidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu.
2. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dibidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden
97%
97%
Pengukuran penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres dilakukan
terhadap RPerpres, RKeppres, dan RInpres dibidang kesejahteraan rakyat
secara tepat waktu dan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres
dilakukan terhadap RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti.
Pengertian suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti,
adalah apabila:
a. Sekretariat Kabinet telah mengajukan rancangan kepada Presiden untuk
ditetapkan menjadi RPerpres, RKeppres, dan RInpres.
b. Sekretariat Kabinet menyampaikan persetujuan Presiden mengenai
prakarsa/usul penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres kepada
Menteri Pemrakarsa;
c. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi
pemrakarsa agar rancangan disempurnakan atau dikaji kembali oleh
33
instansi pemrakarsa atau surat pemberitahuan hasil kesepakatan dalam
rapat koordinasi yang diprakarsai Sekretariat Kabinet;
d. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi yang
kompeten untuk terlebih dahulu mengkoordinasikan rancangan dimaksud;
e. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk
meminta pertimbangan terhadap rancangan yang diajukan;
f. Sekretariat Kabinet telah melaporkan kepada Presiden sehubungan dengan
adanya persoalan susbtansial yang tidak dapat diputuskan oleh instansi
pemrakarsa dan instansi terkait lainnya;
g. Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada naskah asli
Rancangan PUU kepada instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya;
h. RPerpres, RKeppres, dan RInpres telah ditetapkan oleh Presiden menjadi
Perpres, Keppres, Inpres.
Berdasarkan kriteria tindak lanjut tersebut, status suatu RPerpres,
RKeppres, dan RInpres menjadi jelas, terutama bagi instansi pemrakarsa untuk
menyempurnakan, menunda, atau bahkan menghentikan proses penyusunan
RPerpres, RKeppres, dan RInpres dimaksud.
Indikator penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan Rinpres secara tepat
waktu diukur dari kecepatan penyiapan, penyusunan dan penyampaian
RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang merupakan indikator Sasaran 1 dan
digunakan untuk mengukur kecepatan penyiapan, penyusunan dan
penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh Menteri
atau Pimpinan Lembaga Non Kementerian/LPNK kepada Presiden. Pengertian
penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres adalah meliputi
dukungan teknis, administratif, dan analisis Sekretariat Kabinet dalam
penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres.
Semakin cepat penyiapan, penyusunan dan penyampaian RPerpres,
RKeppres, RInpres, maka semakin banyak jumlah penyelesaian RPerpres,
RKeppres, RInpres yang dihasilkan. Kecepatan mencerminkan waktu (rata-rata
hari) yang dibutuhkan dalam penyiapan, penyusunan dan penyampaian
RPerpres, RKeppres, dan RInpres, yang diukur berdasarkan waktu
sebagaimana dialokasikan dalam SP, yaitu 9 hari.
34
Waktu penyelesaian 9 hari tersebut, bukan merupakan waktu
penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres sampai ditetapkan
oleh Presiden, namun merupakan waktu untuk tiap-tiap tahap penyiapan
penyelesaian sampai dengan suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres
dikategorikan ditindaklanjuti. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan, proses
penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, RInpres sampai ditetapkan oleh
Presiden tidak dapat dibatasi waktunya, mengingat waktu yang bisa diukur
adalah waktu pada saat penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres,
maupun RInpres yaitu dilingkungjkan Asisten Deputi Bidang Perancangan
Perundang-undangan (Eselon II). Tepat waktu sebagai indikator
penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres tentunya tidak dengan
mengabaikan dari sisi ketepatan substansi dan teknis perundang-
undangannya. Tepat dari sisi substansi, antara lain, apabila hasil analisis atau
penelitian terhadap suatu rancangan ditindaklanjuti atau disetujui oleh
Presiden.
Selain itu, dari sisi teknis perundang-undangan sudah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek legal drafting pada
umumnya. Misalnya, terhadap Perpres, Keppres, dan Inpres yang telah
ditetapkan oleh Presiden dan disebarluaskan secara cetak dan elektronik
kepada masyarakat tidak dilakukan penarikan, dan selanjutnya
disebarluaskan kembali dalam bentuk ”Distribusi II” karena terdapat kesalahan
ketik/redaksi penulisan.
Saat ini, baik penghitungan kecepatan maupun ketepatan penyiapan,
penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres masih
dilakukan secara manual, yaitu melalui collecting data dari setiap Bidang yang
menangani, selanjutnya dilakukan rekapitulasi setiap bulan serta dilakukan
pelaporan kepada Pimpinan.
Uraian mengenai indikator sasaran, target, realisasi dan persentase
tingkat capaian Sasaran 2 Tahun 2014, sebagai berikut:
35
Tabel 9
Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian
Sasaran 2 Tahun 2014
Indikator Sasaran Target Realisasi % Capaian
1. Persentase
penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dibidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu
2. Persentase penyelesaian
Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dibidang kesejahteraan rakyat
yang ditindaklanjuti.
97 %
97%
100%
100%
103,09%.
103,09%.
Pada Tahun 2014, Asdep Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan
Rakyat menerima 99 berkas masuk RPerpres, RKeppres, dan RInpres dari
instansi pemrakarsa, yang terdiri atas 77 RPerpres, 18 RKeppres dan 4
RInpres. Terhadap ke-99 RPUU tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti
sebagaimana kriteria di atas (tidak ada yang masih dalam proses
penelitian/analisis di Sekretariat Kabinet).
Berdasarkan kriteria RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang
ditindaklanjuti, terhadap ke-99 rancangan yang masuk tersebut, dapat
dikategorikan sebagai berikut:
36
Tabel 10
Penyiapan Penyelesaian
RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014
No Kriteria Ditindaklanjuti RPerpres RKeppres RInpres Jumlah
Berkas Masuk 77 18 4 99
Dalam penelitian Sekretariat Kabinet (belum ditindaklanjuti)
- - - -
1 Diajukan ke Presiden guna penetapan (a)
2 - - 2
2 Dimintakan ijin prakarsa ke Presiden (b)
- - - -
3 Dimintakan penyempurnaan atau dikaji Menteri terkait (c)
- - - -
4 Dimintakan dikoordinasikan Menteri terkait (d)
- 1 1 2
5 Diminta pertimbangan kepada Menteri terkait (e)
-
- - -
6 Dilaporkan kepada Presiden terkait adanya persoalan substansial (f)
- - - -
7 Dimintakan paraf persetujuan Menteri terkait (g)
1 1 - 2
8 Ditetapkan menjadi Perpres, Keppres dan Inpres
74 16 3 93
9 Tidak ditetapkan oleh Presiden
- - - -
Jumlah 77 18 4 99
Selain guna pengukuran kinerja penyiapan penyelesaian RPerpres,
RKeppres, dan RInpres, Sekretariat Kabinet selalu menyiapkan data dan
meng-up date posisi RPerpres, RKeppres, dan RInpres setiap bulan dan/atau
sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sebagaimana tabel di atas, terutama guna
bahan Sidang Kabinet dan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan
Rakyat.
Selanjutnya, berdasarkan metode penghitungan kecepatan penyiapan
penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, terhadap ke-99 RPerpres,
RKeppres, dan RInpres tersebut dilakukan penghitungan kecepatan dan
ketepatan penyiapan penyelesaiannya, dengan uraian sebagai berikut:
37
1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dibidang
kesejahteraan rakyat secara tepat waktu
Pada Tahun 2014 realisasi kecepatan penyiapan penyelesaian RPerpres,
RKeppres, dan RInpres adalah 3,41 hari. Hal tersebut berdasarkan
penghitungan kecepatan penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres,
dan RInpres, dengan rekapitulasi sebagaimana tabel berikut:
Tabel 11
Waktu Penyiapan, Penyusunan dan Penyampaian RPerpres, RKeppres,
dan RInpres Tahun 2014
Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari)
Perpres Keppres Inpres
1 - 3 hari 24 10 1
4 - 7 hari 27 6 1
8 – 9 hari 14 0 1
9 hari 9 0 0
Jumlah 93
Rata-rata penyelesaian per rancangan
3,41 hari
Berdasarkan tabel di atas, realisasi kecepatan penyiapan, penyusunan dan
penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres per rancangan selama
kurun waktu Tahun 2014 berkisar antara 3,41 hari kerja per rancangan.
Penghitungan waktu rata-rata berdasarkan jumlah dari rentang waktu
penyelesaian dibagi jumlah PUU.
Adapun hasil penghitungan capaian kecepatan penyiapan
penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres berdasarkan rumus 1
adalah 103,09%, karena rata-rata hari penyelesaian lebih cepat dari target
waktu penyelesaian yang ditetapkan yakni 9 hari.
Perbandingan capaian sasaran tahun 2013 dan 2014 terkait kecepatan
penyiapan, penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan
RInpres.
38
Gambar 4
Perbandingan Capaian Sasaran Kecepatan Tahun 2014
dengan Tahun 2013
2. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang
kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti
Dalam rangka penghitungan penyelesaian (penyiapan, penyusunan
dan penyampaian) RPerpres, RKeppres, dan RInpres, terhadap RPerpres,
RKeppres, dan RInpres yang telah ditindaklanjuti berdasarkan kriteria di
atas, selanjutnya dilakukan pengukuran kualitasnya, yaitu apakah
RPerpres, RKeppres, dan RInpres disetujui oleh Presiden dan dari sisi
teknis perundang-undangan terhadap Perpres, Keppres dan Inpres yang
telah ditetapkan oleh Presiden telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan praktek legal drafting serta tidak dilakukan
penarikan kembali dari masyarakat dan disebarluaskan kembali dalam
bentuk ”Distribusi II” karena terdapat kesalahan ketik/redaksi penulisan.
Pada Tahun 2014, terhadap ke-93 RPerpres, RKeppres, dan RInpres
yang diajukan kepada Presiden seluruhnya sudah tepat karena tidak ada
distribusi II dan tidak dilakukan perubahan. Realisasi ketepatan penyiapan
penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres sebesar 100%.
0
2
4
6
8
109hari 9 hari 6,09 hari 3,41 hari
100,00% 100,00
Target Realisasi Capaian
2013 2014
39
Mengacu pada target dan realisasi tersebut, maka capaian ketepatan
waktu penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres berdasarkan rumus
1 adalah 103,09%.
Selanjutnya, mengingat indikator ketepatan penyiapan penyelesaian
RPerpres, RKeppres, dan RInpres dapat diperbandingkan dengan tahun
sebelumnya, berikut disajikan perbandingan Tahun 2014 dengan Capaian
Tahun 2013 dan 2012 terkait ketepatan penyiapan, penyusunan dan
penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres.
Gambar 5
Perbandingan
Capaian Sasaran Ketepatan Tahun 2013 dan 2012
n
Selanjutnya, berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan
bahwa pencapaian untuk sasaran ini dikategorikan memuaskan. Hal ini
menggambarkan bahwa IKU Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang
Kesejahteraan Rakyat telah berhasil dicapai melalui pencapaian sasaran
tersebut.
Penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres dan RInpres mengacu
pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2004 tentang Tata Cara Mempersiapkan RPerpres, RKeppres dan RInpres.
Disamping ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, juga
memperhatikan pula Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor
B.257/M.Sesneg/D-4.03.2010 tanggal 3 Maret 2010, kepada para Menteri
0%
50%
100%
150%
95% 96% 97% 100% 100% 100%
105,97% 187,50% 103,09%
Target Realisasi Capaian
2012 2013 2014 2012
40
Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para pimpinan LPNK hal Penyusunan
Rancangan Undang-Undang, Perpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres yang
intinya mengatur bahwa setiap rancangan yang akan dibahas dengan panitia
antar kementerian/lembaga harus terlebih dahulu mendapat izin prakarsa
Presiden.
Adapun, langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam kegiatan
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, secara singkat dapat
disampaikan sebagai berikut:
1) RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh pimpinan
Kementerian/LPNK, oleh pimpinan (Presiden, Sekretaris Kabinet/ Wakil
Sekretaris Kabinet, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Kesra) secara
hierarkis diteruskan kepada staf dengan disertai petunjuk penyelesaiannya.
2) Staf melakukan penelitian dan analisis terhadap prakarsa penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan dan hasilnya
disampaikan/dilaporkan secara hierarkis kepada pimpinan, baik mengenai
bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul,
perumusan maupun teknis perundang-undangan dengan disertai berkas.
3) Dalam hal laporan/hasil penelitian/analisis menyatakan terdapat
permasalahan, maka dapat dilakukan:
a) koordinasi dengan instansi terkait, baik melalui rapat (bilateral/ trilateral
maupun permintaan pertimbangan/persetujuan;
b) melaporkan lebih lanjut pokok-pokok masalah kepada pimpinan.
4) RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang tidak lagi mengandung
permasalahan disiapkan dalam bentuk naskah rancangan untuk diteruskan
kepada pimpinan guna mendapatkan persetujuan/ penetapan Presiden.
5) Naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang telah mendapat
persetujuan/penetapan Presiden dibuatkan salinannya untuk kemudian
digandakan dan didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara,
Kementerian/LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota, serta lembaga terkait
lainnya, antara lain, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Antara dan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut, pada Tahun 2014 telah
dilaksanakan 304 kali rapat Penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan
41
RInpres meliputi 236 kali Rapat di Kementerian terkait (dalam kota), 20 kali
Rapat di luar kota dan 48 kali rapat di dalam kantor (Sekretariat Kabinet).
Bertambahnya kegiatan rapat pembahasan Penyiapan penyelesaian
RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diselenggarakan di Sekretariat Kabinet
dibandingkan dengan kegiatan ditahun 2013 dikarenakan hasil evaluasi,
penyelesaian kebijakan dalam bentuk RPUU yang dianggap masih
mengandung permasalahan akan lebih efektif penyelesaiannya apabila hal
tersebut dibahas/dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet. Sejalan dengan hal
tersebut, rapat di kementerian terkait berkurang yang semula 428 kali rapat
menjadi 236 kali.
Kegiatan rapat pembahasan tersebut menghasilkan output Sasaran 1
berupa “persentase penyelesaian rumusan hasil pembahasan RPerpres,
RKeppres, dan RInpres”.
Keberhasilan pencapaian outcome kegiatan Sasaran 1, tidak hanya
diukur dari jumlah RPerpres, RPerpres dan RInpres yang ditetapkan menjadi
produk Perpres, Keppres dan Inpres, tetapi meliputi pula peran Sekretrariat
Kabinet dalam setiap pembahasan RPerpres, RPerpres, dan RInpres baik di
Sekretariat Kabinet maupun di instansi terkait (kuantitatif) dan keterlibatan
dalam setiap proses penyelesaian RPerpres, RKepres dan RInpres, misalnya
laporan hasil penelitian/kajian maupun rumusan hasil pembahasan
pembahasan RPerpres, RPerpres, dan RInpres (kualitatif).
Beberapa RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditetapkan Presiden
menjadi Perpres, Keppres, dan RInpres pada tahun 2014, antara lain:
1. Peraturan Presiden (Perpres)
Perpres Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan
Olahraga.
Peraturan Presiden ini ditetapkan guna melaksanakan ketentuan Pasal
86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang
Pemberian Penghargaan Olahraga.
Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan
Kependudukan
42
Perpres ini ditetapkan untuk mengatur arah kebijakan pembangunan
kependudukan beserta administrasinya;
Perpres Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial
Terhadap Komunitas Adat Terpencil .
Peraturan Presiden ini ditetapkan guna melaksanakan ketentuan Pasal
23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat
Terpencil.
2. Keputusan Presiden (Keppres)
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Hibah Pemerintah
dalam rangka pembelian dan renovasi Masjid/Indonesia Muslim
Association In America (IMAAM) Center di Maryland, Amerika Serikat.
Keppres ini ditetapkan sebagai dasar hukum pemberian hibah dalam
rangka pembelian dan renovasi Masjid/Indonesia Muslim Association In
America (IMAAM) Center di Maryland, Amerika Serikat.
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Panitia Seleksi Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Keppres ini ditetapkan untuk menetapkan Panitia guna menyeleksi
anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.
3. Instruksi Presiden (Inpres)
Instruksi Presiden 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti
Kejahatan Seksual Terhadap Anak.
Inpres ini ditetapkan dalam rangka dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui Gerakan
Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) dengan
melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.
43
Instruksi Presiden 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program
Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program
Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.
Inpres ini ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan Program Simpanan
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia
Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.
Meskipun capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan,
namun dalam pengukuran tingkat capaian masih ditemui beberapa kendala,
yaitu:
1. RPerpres, RKeppres, dan RInpres belum mendapatkan harmonisasi,
kesepakatan, atau hasil koordinasi dari instansi terkait, yang seringkali
penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres membutuhkan waktu yang
lama guna pembahasan/dikoordinasikan kembali baik di Sekretariat Kabinet
maupun Kementerian terkait.
2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Sekretariat Kabinet, khususnya, terkait
penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres yang belum
optimal.
Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:
1. Peningkatan pembahasan secara intensif dalam rangka mendapatkan
harmonisasi, kesepakatan, atau hasil koordinasi dari instansi terkait dalam
penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres baik di Sekretariat Kabinet
maupun Kementerian terkait.
2. Perlunya peningkatan pelaksanaan Standar Pelayanan Sekretariat Kabinet,
antara lain, terkait penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan
RInpres. Demikian pula, secara paralel dilakukan peningkatan kuantitas dan
kualitas SDM melalui penambahan pegawai dan program capacity building.
B. Realisasi Anggaran Tahun 2014
Mengenai target, realisasi dan tingkat capaian dari segi anggaran tahun
2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
44
Tabel 12
Realisasi Anggaran
Program Kegiatan Target Realisasi Persentase Capaian Target
Penyelengga- raan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepa-da Presiden dan Wakil Presiden
Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat
RP 588.729.000
Rp.518.206.260
88,02%
Penyiapan, penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang kesejahteraan rakyat
Rp. 155.925.000
Rp. 108.872.600
69,82%
Jumlah Rp 744.654.000 Rp 627.078.860 84,21%
Gambaran efisiensi penggunaan anggaran Sasaran Pertama adalah sebagai
berikut:
Tabel 13
Realisasi Anggaran Sasaran I
Outcome % Capaian Outcome
Output Uraian Satuan Target Realisasi
1. Persentase penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesra yang tepat waktu
2. Persentase penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesra yang ditindaklanjuti
103 09%
103 09%
Dokumen hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesra
Output
Persentase
97%
(76 dokumen )
100%
(85 dokumen)
Input Rupiah 588.729.000
518.206.260
Input rata-rata per Output
Rupiah 7.746.434, 21 6.096.544,25
1. Penghematan dana = Rp 70.522.740 (11,99%)
2. Efisiensi = Rp 1.649.889,96 (21,30%)
45
Anggaran tersebut dikeluarkan untuk mendanai kegiatan penyelesaian
perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam
bentuk PUU di bidang kesra sebanyak 85 laporan.
Namun demikian, secara total penyelesaian perumusan dan analisis rencana
kebijakan yang diselesaikan oleh Asdep Perancangan Peraturan Perundang-
undangan sebanyak 188 laporan ( output POK dan Non POK).
Gambaran efisiensi penggunaan anggaran Sasaran Kedua adalah sebagai berikut:
Tabel 14
Realisasi Anggaran Sasaran II
Outcome %
Capaian Outcome
Output Uraian Satuan Target Realisasi
1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu
103,09%
Dokumen penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden
Output
Persentase
97%
(96 berkas)
100%
(99 berkas)
Input Rupiah 155.925.000,00 108.872.600,00
2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Kpeutusan Presiden yang ditindaklanjuti
103,09%
Input rata-rata per Output
Rupiah 1.624.218,75 1.099.723,23
1. Penghematan dana = Rp. 47.052.400 (30,18%)
2. Efisiensi = Rp 475.276,77 (29,26%)
Anggaran tersebut dikeluarkan untuk mendanai kegiatan menghadiri undangan
seminar dan rapat pembahasan rancangan kebijakan baik di dalam kota dan luar kota
sebanyak 225 kali yang dituangkan dalam laporan rapat pembahasan rancangan
kebijakan sebanyak 95 laporan.
Sisa anggaran yang belum/tidak terserap sebesar Rp 47.052.400 (empat puluh
tujuh juta lima puluh dua ribu empat ratus rupia) dikarenakan adanya kebijakan intern
organisasi untuk melakukan efisiensi anggaran.
Dari 99 berkas Rancangan Peaturan Perundang-undangan yang disampaiakan
oleh kementerian/lembaga non kementerian yang ditetapkan menjadi PUU sebanyak
93 berkas dengan rincian 74 Perpres, 16 Keppres, dan 3 Inpres. Sedangkan, dari
46
jumlah output dimaksud yang merupakan out put yang menggunakan RAB (POK)
Asdep Perancangan PUU Bidang Kesra adalah 53 PUU yang terdiri dari 46 Perpres,
4 Keppres, dan 3 Inpres, dan selebihnya posisinya dikembalikan kepada menteri
terkait dalam rangka koordinasi, disempurnakan atau permintaan paraf.
48
BAB IV
PENUTUP
Sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi
merupakan syarat bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, karena
dengan sistem ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara efektif, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
Dalam kaitan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah
melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk
pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok
dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja. Untuk itu, Asdep Bidang
Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat menyusun Laporan Kinerja
Tahun 2014 yang merupakan laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan
program dan kegiatan selama tahun 2014.
Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap
tahun. Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau
kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran
organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Berkenaan dengan kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang
Kesejahteraan Rakyat, pada awal tahun 2014 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran.
Sasaran-sasaran tersebut diwujudkan melalui program dan kegiatan
sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya dengan disertai indikator
kinerja masing-masing guna memudahkan penilaian atas hasil pencapaian
kinerja pada akhir tahun.
48
Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi akuntabilitas
kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat serta
menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Asdep Bidang
Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat pada masa yang akan datang
untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi lebih optimal.
Lampiran 1
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) ASDEP BIDANG PERANCANGAN PUU BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2014
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
RENCANA
TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat
1. Persentase penyelesaian
perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat yang tepat waktu
2. Persentase penyelesaian
perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti
97%
97%
100%
100%
103,09%
103,09%
Pada tahun 2014 telah masuk sebanyak 99 berkas, dimana semua berkas dilaporkan kepada Deputi dan 4 berkas diteruskan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti (surat Deputi dan/atau Seskab)
Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang kesejahteraan rakyat
1. Penyelesaian RPerpres,
RKeppres, dan RInpres bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu
2. RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti
97%
97 %
100%
100%
103,09%
103,09%
Dalam kurun waktu tahun 2014 dari 99 berkas rancangan yang diajukan, yang telah ditetapkan Presiden sebanyak 93 dengan perincian 74 Perpres, 16 Keppres dan 3 Inpres
Lampiran 2
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) ASDEP BIDANG PERANCANGAN PUU BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2014
Program
KEGIATAN Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Keterangan
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (target)
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden
Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat
Input : Dana Output : Dokumen hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat Outcome : 1. Persentase
penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat yang tepat waktu
rupiah
Dokumen
97%
Rp. 588.729.000
78
78
Rp. 518.206.260
85
85
88,02%
108,97%
108,97%
Data yang kami sajikan dengan target sebanyak 78 buah dan realisasi 85 buah hanya berdasarkan POK , (sedangkan total yang diselesaikan adalah sebanyak 188 buah dokumen baik berupa dokumen PUU dan laporan)
Program
KEGIATAN Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Keterangan
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (target)
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2. Persentase
Penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat ditindaklanjuti
97%
78
85
108,97%
Peningkatan kualitas penyelesaian RPerpres, Rkeppres, RInpres
Input : Dana Output : Naskah penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang kesejahteraan rakyat Outcome : 1. Persentase
penyelesaian RPerpres, Rkeppres, RInpres secara tepat waktu
2. Persentase RPerpres,
Rkeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti
rupiah
Naskah
97%
97%
Rp 155.925.000
34
34
34
Rp 108.872.600
53
53
53
69,82%
155,88%
155,88%
155,88%
Jumlah PUU yang diselesaikan ecara total keseluruhan di Asdep Perancangan PUU bidang Kesra sebanyak 93 yang terdiri dari 74 Perpres, 16 Keppres, dan 3 Inpres. Yang kami sajikan data dalam tabel sebanyak 53 buah rancangan (hanya berdasarkan POK yang terdiri dari 43 Perpres, 4 Keppres ,dan 3 Inppres).
LAPORAN KINERJA ASDEP PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2014
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT KABINET RI
2014
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................ ....................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................. 1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi ......................................... 2
C. Aspek Strategis ................................................................. 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014
A. Tujuan Strategis ................................................................ 14
B. Sasaran Strategis .............................................................. 15
C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran ............................. 16
D. Penetapan Kinerja ............................................................. 17
E. Indikator Kinerja Utama ..................................................... 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Tahun 2014 .............................................. 27
B. Realisasi Anggaran Tahun 2014 ........................................ 43
BAB IV PENUTUP ................................................................................ 47
LAMPIRAN
ii
KATA PENGANTAR
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Asisten Deputi
Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan
penyusunan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi dan menyajikan Akuntabilitas Kinerja Asisten Deputi
Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2014.
Laporan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja
Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam
satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi.
Laporan ini pada intinya memuat tentang pelaksanaan seluruh program
dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan
Rakyat yang direncanakan selama tahun 2014 sekaligus sebagai gambaran
mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja.
Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat khususnya bagi unit-unit
kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang
Kesejahteraan Rakyat, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat
lebih meningkat.
Jakarta, Februari 2014
Plt. Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang
Kesejahteraan Rakyat,
Teguh Supriyadi, S.H., LL.M
i