bab i pendahuluan a. latar belakangeprints.umm.ac.id/39947/2/bab i.pdfterkait hal tersebut petugas...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan untuk mendukung
tumbuhnya dunia usaha, diharapkan mampu menghasilkan beraneka barang
dan jasa1, sehingga pada akhirnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan sekaligus dapat memberikan kepastian hukum atas barang dan/
jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan adanya kerugian
terhadap konsumen. Perdagangan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu
tempat atau waktu dan menjual kembali dengan maksud memperoleh
keuntungan.2 Kegiatan membeli barang atau jual beli dalam perdagangan di
dalamnya tidak lepas dari bantuan peran masyarakat, baik masyarakat yang
menjadi pelaku usaha atau peran masyarakat sebagai konsumen.
Pedagang sebagai produsen atau pelaku usaha dalam teransaksi jual beli
sangat membutuhkan dukungan dari konsumen sebaliknya juga konsumen
sangat membutuhkan produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.3
Konsumen menurut asal kata berasal dari kata consumer atau consument, yang
secara arti adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.4
Kedudukan nya sebagai pihak yang menggunakan barang atau jasa semestinya
mendapatkan perlindungan hukum. Memberikan perlindungan hukum berarti
1 Zaeni Asyhadi. 2012. Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta:
Rajawali Pers. hlm 191. 2 Rahayu Hartini. 2014. Aspek Hukum Bisnis. Malang : Citra Mentari. hlm 42
3 Celina Tri Siwi. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 9
4 Gunawan Widjaja Ahmad Yani. 2000. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama. hlm 8
2
memberikan jaminan adanya kepastian hukum bagi konsumen dalam
bertransaksi. Peran Pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan, karena
mengingat Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol untuk
tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan
tujuan agar mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.
Penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah
maupun masyarakat atau organisasi-organisasi konsumen haruslah bersifat
positif.5
Pedagang dalam transaksi jual beli terkadang menggunakan alat yang
untuk penentuan isi, volume, dan berat terhadap suatu barang yang menjadi
obyek jual beli dan alat tersebut ialah alat takar dan timbangan.6 Penggunaan
alat timbang oleh pelaku usaha tanpa disadari kerap melakukan suatu
pelanggaran yang tidak disadari oleh konsumen. Pelanggaran penggunaan alat
timbang tersebut secara tidak langsung melanggar beberapa aturan perundang –
undangan yang terkait, diantaranya ketentuan ayat 1 pasal 8 Undang – Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang:
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau
etiket barang tersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
5 Az. Nasution. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit
Media. hlm. 145. 6 Muslimin Boroallo. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Alat Takar Dan
Timbang Pada Pasar Tradisional Di Kota Palu. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/. hlm 1
3
Kemudian ketentuan point a Pasal 12 Undang - Undang Nomor 2 tahun
1981 tentang Metrologi Legal “Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan
tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera
dan ditera ulang”. Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara
periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP
yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil
pengukuran. Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan
merugikan konsumen melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.
Permasalahan mengenai segala sesuatu dalam hal ukur-mengukur, takar-
menakar dan timbang-menimbang secara luas yang lazim disebut permasalahan
metrologi.7
Pengaturan tentang metrologi menjadi semakin penting karena tertib ukur,
di segala bidang akan berkaitan dengan individu masyarakat sendiri sebagai
konsumen. Pentingnya pengaturan tentang metrologi secara tidak langsung
menciptakan lembaga bernama Metrologi Legal yang berperan dalam
melaksanakan tugas pokok pelayanan tera dan/atau tera ulang alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya.
Pada pelaksanaan tera dan tera ulang oleh lembaga Metrologi milik
Kementrian Perdagangan ditemukan banyak permasalahan seperti terhadap
7.510 UTTP (ukut, takar, timbang, dan perlengkapannya) dan BDKT (barang
dalam keadaan terbungkus) yang masih belum sesuai dengan aturan tera, tera
7 Penjelasan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal
4
ulang, pelabelan, dan kebenaran kuantitas.8 Selain itu kasus lainnya juga
terdapat di daerah khususnya Kota Malang ialah
Ditemukannya penyalahgunaan timbangan dari hasil sidang tera ulang
yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis Kemetrologian Malang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur selama bulan Januari
2013 di wilayah Kecamatan Lowokwaru yang dalam hal ini ini dilakukan
di Pasar Merjosari. Untuk jenis Alat UTTP takaran basah hanya 3 buah,
anak timbangan biasa sebesar 192 buah, timbangan sentisimal 12 buah,
timbangan meja sebesar 41 buah, serta timbangan elektronik sejumlah 2
buah.9
Kemudian Sebagaimana dikutip dari Website Media Center Milik
Pemerintah Kota Malang
Terkait hal tersebut petugas dari Balai Kemetrologian Malang menggelar
inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tawangmangu, dari sidak tersebut,
tak kurang dari 35 timbangan milik pedagang terpaksa diamankan
petugas karena tidak sesuai keakuratannya dan tidak sesuai aturan dalam
melakukan penimbangan, dan hal ini sangat merugikan para konsumen.
Menurut Koordinator Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Kemetrologian
Malang, Maftuh Suyudi, bahwa dalam sidak di Pasar Tawangmangu ini
tidak mencapai target yang dinginkan. Maksudnya, tidak semua
pedagang yang ada di pasar tersebut yang mempunyai alat timbang tidak
mendatangi petugas untuk melakukan tera timbangan miliknya.10
Dua kutipan kasus diatas menjelskan bahwa permasalahn tera dan tera
ulang di daerah – daerah masih banyak di temukan, salah satunya di Kota
Malang Setelah adanya peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, keberadaan Metrologi Legal mulai dihadirkan di masing
– masing daerah, untuk di Kota Malang kehadiran UPT Metrologi Legal
8 Nanda Narendra Putra, Kemendag dan Polri sepakat awasi pelaku kartel dan e-
Commerce, http://www.hukumonline.com/berita/baca/, acces Tanggal 11 Januari 2018, pukul
11:58WIB 9 Ardan Eyawan Mahega.2013. Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Tera Dan Tera Ulang
Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya Milik Pelaku Usaha Di Pasar Merjosari Oleh
Upt Kemetrologian Malang .hlm 81 10
Achmad, timbangan pedagang disita petugas, http://mediacenter.malangkota.go.id/,
acces tanggal 11 Januari 2018. Pukul 11:58WIB
5
didasarkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 80 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi
Legal Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Kehadiran UPT Metrologi
Legal di masing – masing daerah diharapkan agar lebih terjaminnya kepastian
hukum bagi masyarakat dan lebih terjaminnya perlindungan hukum terhadap
konsumen. Namun berdasarkan penelitian pendahuluan penulis di temukan
kendal – kendala yang menghambat pelaksanaan tera dan tera ulan di UPT.
Metrologi Legal Kota Malang untuk menjamin adanya kepastian hukum
tehadap penggunaan alat timbang salah satu kendalanya yaitu kurangnya
pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Metrologi Legal.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas “ANALISIS
YURIDIS SOSIOLOGIS KENDALA YANG TIMBUL DALAM
PELAKSANAAN TERA ULANG PENGGUNAAN PERALATAN UTTP
KHUSUSNYA ALAT TIMBANG OLEH PELAKU USAHA (Studi di Pasar
Kota Malang dan UPT Metrologi Legal Kota Malang)
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba merumuskan
permasalahan yaitu :
1. Problem apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tera ulang
penggunaan alat UTTP oleh pelaku usaha di wilayah hukum Kota
Malang?
6
2. Upaya apa yang dilakukan oleh UPT. Metrologi Legal Kota Malang dalam
meminimalisir Problem yang menjadi kendala pada pelaksanaan Tera
Ulang penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan pencapaian akhir yang ingin di capai oleh
penulis, adapun tujuan penelitian ini yaitu
1. Untuk mengetahui problem yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan tera ulang penggunaan alat UTTP oleh pelaku usaha di
wilayah hukum Kota Malang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan oleh UPT Metrologi Legal
Kota Malang dalam meminimalisir kendala dalam pelaksanaan tera
ulang penggunaan alat UTTP oleh pelaku usaha di wilayah hukum Kota
Malang.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dengan adanya penelitian ini yaitu :
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teorotis
baik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan
terutama dalam hal Metrologi yang berkaitan dengan upaya perlindungan
konsumen
7
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbanagn bacaan bagi
masyarakat terhadap perlaksnaaan Metrologi, dan selanjutnya dapat
dijadikan sebagai acuan guna penelitian selanjutnya
E. Kegunaan Penelitian
1. Bagi Penulis
Penelitian ini bagi penulis dapat berguna sebagai penambah pengetahuan
dalam hal permasalahan yang diteliti dan sebagai syarat untuk penulisan
tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang
2. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan maupun refrensi
bagi kalangan akademisi dalam hal Metrologi yang berkaitan dengan upaya
perlindungan konsumen.
3. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi masyarakat tentang
Metrologi di Indonesia Khususnya di Kota Malang.
4. Bagi Pemerintah
Penulisan hukum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran bagi
pemerintah khususnya UPT Kemetrologian Malang dalam pelaksanaan tera
ulang di Kota Malang.
8
F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan
baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan,
mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran
dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa agar suatu penelitian ilmiah dapat
berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang
baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di
dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.11
Metodologi pada
hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara – cara seorang ilmuwan
mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan – lingkungan yang
dihadapinya.12
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah
pendekatan yuridis sosiologis, karena yang diteliti pada awalnya adalah data
sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data
primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.13
Pendekatan penelitian
disebut yuridis sosiologis apabila jawaban permasalahannya dicari melalui
studi kepustakaan dan melalui studi lapangan.14
Pendekatan masalah
merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap –
11
Soejono Soekanto. 2006. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Rajawali Pers. hlm.7. 12
Ibid. hlm 6 13
Soejono Soekanto. Loc.cit. 14
Muslan Abdurrahman. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang:UMM
Press. hlm 103
9
tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau
penulisan.15
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan digunakan oleh penulis
dalam meneliti permasalahan terkait, adapun lokasi penelitian dalam
penulisan ini ialah pasar yang ada di Kota Malang dan UPT Metrologi Legal
Kota Malang
3. Jenis Data
Sumber data yang digunakaan penulis dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang berupa keterangan dari pihak
yang terkait dengan obyek penelitian. Data ini diperoleh dari informan
yaitu seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang
dikaji dalam penelitian dan bersedia memberikan informasi pada
peneliti dan dari pihak – pihak yang terlibat dengan objek yang
diteliti.16
Data ini dapat di peroleh dari proses wawancara dengan
narasumber yaitu pedagang dan petugas UPT Metrologi Legal maupun
pihak lain yang bersangkutan, serta data-data atau dokumen yang di
peroleh dari UPT Metrologi Legal Kota Malang.
15
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : Citra Aditya
Bakti. hlm 112 16
Lexy J. Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakarya
Offset. hlm 112
10
b. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan penulis yaitu data yang berasal dari
buku – buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, doktrin – doktrin, Undang –
Undang dan literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam
menjawab permasalahan. Adapun peraturan yang digunakan, seperti:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang MetrologiLegal;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
4. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1985 Tentang Wajib
Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat
bagi Alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009
tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
Metrologi Legal.
7. Peraturan Menteri Perdagangan RI No.08/M-DAG/PER/3/2010
Tentang Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
(UTTP) yang Wajib diTera dan diTera Ulang.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010
Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian
11
9. Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian
sebagaimana telah diubah dengna Keputusan Mentri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/kep/6/1999
10. Keputusan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan
Konsumen Nomor : 903/SPK/KEP/12/2011 tentang Syarat Teknis
Timbanagn Pengecekan dan Penyortir
11. Peraturan Walikota Malang Nomor 80 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas
Perdagangan
c. Data tersier,
Data Tersier yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum
yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu
penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam
penulisan ini, serta browsing internet yang membantu penulis17
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara Langsung ialah keadaaan situasi berhadapan antara pencari
data atau pewawancara dengan narasumber atau responden untuk
memperoleh jawaban yang dibutuhkan.18
17
Ibid, hlm 57 18
Amiruddin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, hlm. 82
12
Populasi dan sampel
Sebelum melakukan wawancara penulis menetapkan populasi responden
dalam penelitian ini ialah petugas UPT Metrologi Legal Kota Malang
dan pelaku usaha yang ada di 6 pasar dari 22 pasar di Kota Malang.
Kemudian penulis dalam penelitian ini mengambil sampel dengan
menggunakan teknis purpossive sampling untuk UPT Metrologi Legal
dan random sampling untuk pelaku usaha.
1. Pada teknik purpossive sampling dalam instansi UPT Metrologi
Legal diambil 2 orang petugas terkait antara lain :
a. Bapak I Putu Rianadi selaku Penera Muda Unit Pelaksana Teknis
Metrologi Legal Kota Malang.
b. Ibu Fifi selaku staf Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Kota
Malang
2. Pada teknik random sampling. Penulis mengambil sampling dari 6
pasar diantaranya Pasar Blimbing, Pasar Kasin, Pasar Sukun, Pasar
Besar, Pasar Sawojajar, dan Pasar Tawangmangu. Data yang
diperoleh dari 6 pasar tersebut telah mewakili 27% data Pasar yang
ada di Kota Malang Kemudian di perinci dengan nama dan jumlah
responden yang dijadikan sampel sebagai berikut :
Tabel 1
Daftar Responden Pedagang di Kota Malang
No Nama Lokasi Jenis dagangan
1. Heri Pasar Blimbing Warung
2. Ngatiman Pasar Blimbing Ayam potong
3. Tri Pasar Blimbing Ayam potong
4. Sulikah Pasar Kasin Ayam potong
5. Endang Pasar Kasin Ayam potong
6. Purwanti Pasar Sukun Warung
7. Yah Pasar Sukun Warung
8. Muslimin Pasar Sukun Beras
13
b. Studi Kepustakaan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, dan
menganalisis data yang berkaitan dengan Metrologi Legal.
5. Teknik Analisa Data
Analisa data yang digunakan oleh penulis ialah analisa secara deskriptif
Kualitatif. Deskriptif Kualitatif yaitu metode analisa data yang
mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian
lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan
dengan teori – teori, asas – asas, dan kaidah – kaidah hukum yang diperoleh
dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang
di rumuskan.
G. Rencana sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab dengan
pembahasan permasalahan yang berurutan, adapun garis besarnya sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metodologi
Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
9. Dasri Pasar Besar Buah
10. Iwan Pasar Besar Emas
11. Lisa Pasar Besar Emas
12. Achmad Pasar Sawojajar Buah
13. Paini Pasar Tawangmangu Ikan
14. Nanang Pasar Tawangmangu Ikan
15. Fitri Pasar Sawojajar Buah
Sumber : Data responden menggunakan sampel
14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisi tentang teori-teori hukum sebagai pisau analisis dari permaslahan
yang dibahas oleh penulis tentang Analisis Yuridis Sosiologis kendala yang
timbul dalam pelaksanaan Tera Ulang Penggunaan Peralatan UTTP oleh
Pelaku Usaha di wilayah Hukum Kota Malang (Studi di UPT Metrologi Legal
Kota Malang).
BAB III PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang pembahasan dan penjabaran atau penyajian data-data
dari penelitian dari permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum
ini, melalui pengkajian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan
permasalahan dalam penulisan ini dan dikaitkan dengan data yang di peroleh
dilapangan.
BAB IV PENUTUP
Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab
sebelumnya dan berisi saran tentang permasalahan yang diteliti.