bab i pendahuluan - aceh...dinas pengairan aceh 6 4. landasan mat eril: 4.1. masukan saran,...

RENCANA KERJA 2015

Dinas Pengairan Aceh 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari

perencanaan stratejik, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra), yang memuat seluruh target

sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya.

Renja ini berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan

atau kegagalan penyeleggaraan pemerintah untuk suatu periode tertentu.

Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan

anggaran, sehingga Rencana Kerja Tahunan juga harus disesuaikan dengan

anggaran yang telah diprogramkan, terutama target-target sasaranya.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan penetapan kinerja ini dilakukan untuk

mengukur kinerja dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat

diwujudkan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renja Dinas Pengairan Aceh

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang

menjabarkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan merupakan suatu

janji kinerja/komitmen yang akan diwujudkan dalam pengelolaan Sumber Daya Air

melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan dalam tahun tertentu.

RENCANA KERJA 2015


1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan 2014 didasarkan kepada : 1. Landasan Idiil : Pancasila. 2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945. 3. Landasan Operasional :

3.1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas KKN;

3.2. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh;

3.3. Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Aceh;

3.4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003, tentang

Keuangan Negara;


Perbendaharaan Negara;


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN );

3.8. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang

No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

3.9. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

3.10. Undang-Undang No. 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;

3.11. Undang-Undang No. 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;

3.12. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

3.13. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

3.14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

RENCANA KERJA 2015


3.15. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

3.16. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001, tentang Informasi

Keuangan Daerah;

3.17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3.18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004, tentang

Rencana Kerja Pemerintah;

3.19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2006, tentang

Irigasi;

3.20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

3.21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

3.22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Sumber Daya Air;

3.23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan;

3.24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;

3.25. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

3.26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber

Daya Air;

3.27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

3.28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional

Pengelolaan Sumber Daya Air;

3.29. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

3.30. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, tentang Penetapan

Wilayah Sungai.

3.31. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SS, tentang Petunjuk

Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

RENCANA KERJA 2015


3.32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

3.34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/PRT/M/2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang

Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri Tahun

2007;


Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang

Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2007;


Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang

Infrastruktur Tahun 2007;

3.37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/2008 tentang

Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya

Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai;


Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber

Daya Air;


Pedoman Pengaman Pantai;


Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang;


Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;

3.42. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 390/KPTS/M/2007 tentang

Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi

RENCANA KERJA 2015


Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

3.43. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11

Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RPJP Daerah

dan RPJM Daerah.

3.44. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam.

3.45. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

3.46. Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi.

3.47. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan

Aceh.

3.48. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengalokasian Tambahan

Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana

Otonomi Khusus.

3.49. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tanggal 7

Mei 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam 2007 – 2012.

3.50. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian

Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan

Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3.51. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Susunan

Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengairan

Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3.52. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 70 Tanggal 29

Oktober 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2012 – 2017.

3.53. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh.

RENCANA KERJA 2015


4. Landasan Materil: 4.1. Masukan saran, pendapat, aspirasi dan inspirasi dari Staf di lingkungan

Dinas Pengairan pada saat konsultasi Perumusan Visi dan Misi serta lokakarya.

4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi perlunya

Rencana Kerja (Renja) dibuat serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2014

Menerangkan hasil capaian 2014, menganalisis kinerja pelayanan

SKPA, isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi SKPA, review

RKPA dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui suatu

strategi dan kebijakan yang dilaksanakan dan mensinerjikan dengan

kebijakan nasional.

BAB IV PENUTUP

Merupakan kesimpulan rangkaian kegiatan Dinas Pengairan Aceh

dalam masa 1 (satu) tahun.

RENCANA KERJA 2015


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH

TAHUN 2015

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2015 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPA

Dalam mengevaluasi Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh tahun 2014

terlihat bahwa sebahagian besar pencapaianya sesuai dengan yang

direncanakan dalam renja (dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun), namun ada sebagian yang masih belum tercapai dikarenakan kondisi alam yang

berubah-rubah akibat cuaca dan bencana alam yang lebih sering terjadi, hal

tersebut diluar yang direncanakan sehingga menguras biaya sedikit lebih banyak,

namun demikian hal ini sudah sesuai dengan program prioritas daerah. Melihat

permasalahan tersebut maka pada tahun ini perlu diprogramkan penanganan

tanggap darurat untuk melindungi/menjamin keselamatan infrastuktur dan

ketentraman masyarakat jika terjadi bencana. Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam

mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Air melalui perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi dari kegiatan konservasi, pendayagunaan dan

pengendalian daya rusak air. Disamping itu, Renstra juga digunakan sebagai

sarana untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang dari Dinas

Pengairan. Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA), Realisasi Kinerja

Program Kegiatan Tahun Lalu (2013) dan Prakiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPA s/d tahun berjalan Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel evaluasi

terlampir.

RENCANA KERJA 2015


2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPA

Analisis Kinerja Pelayanan SKPA merupakan pengkajian terhadap capaian

kinerja pelayanan SKPA sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan, dan dampak

yang ditimbulkan akibat kinerja pelayanan tersebut. Mengidentifikasi

permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam

rangka peningkatan pelayanan SKPA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2008. Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renstra SKPA,

Realisasi Capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang baru

disahkan, memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya

sebagai bahan prakiraan maju (tabel análisis terlampir).

Sesuai dengan kebijakan yang telah disusun, program-program tersebut

diatas dijabarkan lagi dalam kegiatan-kegiatan sebagai tindakan nyata pada tahun

2012 - 2017 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Pengairan, tentunya tidak terlepas dari

wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber

daya air yang telah ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air, serta diselaraskan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan

keterpaduan secara harmonis antar wilayah, antar sektor dan antar generasi

dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah

provinsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya

berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan

kepentingan provinsi sekitarnya,

b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota,

c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya,

d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai

lintas kabupaten/kota,

RENCANA KERJA 2015


e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kotadengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya,

f. mengatur dan menetapkan dan memberi izin atas penyediaan peruntukan,

penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota,

g. mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan,

pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada

cekungan air tanah lintas kabupaten/kota,

h. membentuk Dewan Sumber daya Air atau dengan nama lain di tingkat

provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota,

i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam

pengelolaan sumber daya air,

j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan

pokok masyarakat atas air,

k. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, dan

memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab

Pemerintah Provinsi tersebut, Dinas Pengairan yang merupakan unsur

Pemerintah Aceh yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Tugas Umum

Pemerintah dan Pembangunan di bidang Sumber Daya Air.

Tugas Pembangunan dibidang Sumber Daya Air meliputi :

a. Melaksanakan Tugas Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program

Pengairan secara menyeluruh;

b. Melaksanakan tugas dibidang Irigasi, Rawa dan Pantai;

c. Melaksanakan tugas dibidang Sungai, Waduk dan Danau;

d. Melaksanakan tugas dibidang Penyusunan Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perdesaan dan Penataan Sumber Daya Air serta

meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;

e. Melaksanakan tugas dibidang Operasi dan Pemeliharaan Prasarana bidang

Sumber Daya Air;

RENCANA KERJA 2015


f. Melaksanakan tugas dibidang Teknik dan Perizinan pemanfaatan Sumber

Daya Air.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

Pengairan mempunyai fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;

b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku;

d. Penyelenggaraan Tugas dibidang Pengelolaan Pengairan termasuk Perizinan

dan Pelayanan Umum Lintas Kabupaten/Kota;

e. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap tugas

dibidang Pengairan dan;

f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud di

atas, Dinas Pengairan mempunyai Kewenangan:

a. Menetapkan Standar Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada pada wilayah

sungai Lintas Kabupaten/Kota.

b. Menyediakan dukungan/bantuan untuk kerja sama antara Kabupaten/Kota

dalam Pengembangan dan pengelolaan di bidang Sumber Daya Air.

c. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang luasnya

antara 1000 – 3000 Ha dan jaringan Pengairan lainnya yang berada pada

wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.

d. Mengurus Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau Pembongkaran

Bangunan-Bangunan dan Saluran Jaringan serta Prasarana dan Sarana

Pengairan.

e. Menyusun Rencana Penyediaan Air untuk Irigasi dan kebutuhan lainnya.

Dengan berlandaskan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan tersebut di

atas, maka produk yang diharapkan dapat dihasilkan oleh Dinas Pengairan

adalah:

RENCANA KERJA 2015


a. Kebijakan Pelaksanaan dan Kebijakan Teknis serta Administrasi meliputi

Pengaturan, Pedoman, Kriteria, Standar Pelaksanaan untuk bidang

Pengairan, sebagai pelaksanaan tugas Pemerintahan;

b. Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan serta

Pembuatan Pedoman Standard dan Persyaratan yang berkaitan dengan

Kegiatan Pelaksanaan, Perencanaan, Program dan Anggaran dari

Pengelolaan Pengairan, sebagai tugas pembangunan;

c. Produk Pelayanan kepada Stakeholder berupa Fasilitas, Konsultasi Teknis,

Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Informasi dari Pengairan;

d. Produk Pengendalian/Pengawasan berupa Evaluasi Pemanfaatan Sarana

Pengairan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum.

Atas dasar Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan dalam melaksanakan

Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pengairan sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok

Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah

Provinsi Aceh, Susunan Organisasi Dinas Pengairan Aceh terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Program dan Pelaporan;

d. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai;

e. Bidang Sungai, Danau dan Waduk;

f. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengairan Aceh

mempunyai Bagan Organisasi dan Tata Kerja seperti pada Gambar 2.1. Rincian

tugas pokok kepala dinas dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Pengairan mempunyai tugas umum pemerintahan di bidang

irigasi, rawa dan pantai, danau dan waduk, operasi dan pemeliharaan

pengairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RENCANA KERJA 2015


b. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi,

umum, perlengkapan, pelalatan, kerumahtanggaan, perpustatakaan,

keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukun dan perundang-undangan

serta pelayanan di lingkungan Dinas Pengairan. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga)

sub bagian, yaitu:

A. Sub Bagian Umum.

Sub Bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan,

rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan,

pemeliharaan dan perpustakaan.

B. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana.

Sub Bagian Kepagawaian dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan

urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-

undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

C. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan

administrasi keuangan, perbendaharaan, pembukuaan, pelaporan realisasi

fisik dan keuangan.

c. Bidang Program dan Pelaporan;

Bidang program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan

penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang,

penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan,

evaluasi, survey, investigasi, desain, bina teknik dan pelaporan kegiatan

pelaksanaan pengairan.

- Seksi Penyusunan Program dan Anggaran.

Seksi Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan

penyusunan program, anggaran, rencana kerja tahunan, jangka menengah

dan jangka panjang,studi kelayakan, penataan ruang, pemantauan,

evaluasi, penyusunan rencana strategis, laporan akutanbilitas kinerja dan

rencana kinerja Dinas Pengairan.

- Seksi Survey, Investigasi dan Desain.

Seksi Survey, Investigasi dan Desain mempunyai tugas melakukan survey,

investigasi, desain, pengukuran, pemetaan, pendataan, penelitian,

RENCANA KERJA 2015


pengembangan secara mikro dan penyusunan dokumen, analisa mengenai

dampak lingkungan di bidang pengairan.

- Seksi Bina Teknik dan Pelaporan

Seksi Bina Teknik dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelatihan

teknis, pengadaan barang dan jasa, pengkajian dokumen teknik,

inventarisasi, rekomendasi perizinan, pemanfaatan air permukaan, lahan

pengairan, penambangan bahan galian golongan C, alih fungsi bangunan

dan menyiakan program, pendidikan dan pelatihan dibidang pengairan.

d. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai

- Seksi Irigasi. Seksi Irigasi mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis,

pembangunan sarana dan prasarana irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.

- Seksi Rawa.

Seksi Rawa mempnyai tugas melakukan perencanaan teknis, pembangunan sarana dan prasarana rawa, rehabilitasi dan peningkatan

jaringan rawa. - Seksi Pantai.

Seksi pantai mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis,

pembangunan sarana dan prasarana kawasan pesisir, rehabilitasi, peningkatan dan pengamanan bangunan pantai.

e. Bidang Sungai, Danau dan Waduk;

Bidang Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas melakukan pembangunan sarana dan prasarana di bidang sungai, danau, waduk,

konservasi, sumber daya air dan hidrologi. - Seksi Sungai.

Seksi Sungai mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perencanaan teknis sungai, penanggulangan bencana alam, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sungai lintas kabupaten/kota.

- Seksi Danau dan Waduk. Seksi Waduk dan Danau mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perencanaan teknis waduk dan danau, pembangunan, peningkatan dan

rehabilitasi waduk dan danau lintas kabupaten/ kota.

RENCANA KERJA 2015


- Seksi Konservasi Sumber daya Air dan Hidrologi.

Seksi Konservasi Sumber daya air dan hidrologi mempunyai tugas

melakukan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan,

pengendalian kualitas dan pencegahan pencemaran air serta

mempersiapkan perangkat, mengumpulkan, menganalisa dan

mempublikasikan data di bidang hidrologi.

f. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas

melakukan pengendalian Operasi Pengairan, pemeliharaan pengairan dan

pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A).

- Seksi Operasi Pengairan.

Seksi Operasi Pengairan mempunyai tugas melakukan kegiatan operasi,

pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka peningkatan efisiensi,

efektifitas dan pemanfaatan air permukaan.

- Seksi Pemeliharaan Pengairan.

Seksi Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas melakukan kegiatan

pemeliharaan dan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana pengairan.

- Seksi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Seksi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) mempunyai

tugas melakukan pemberdayaan P3A keujuen blang dan mengikutsertakan

masyarakat petani untuk membangun, meningkatkan dan merehabilitasi

serta memelihara jaringan tersier.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009, Unit Pelaksana

Teknis Dinas (UPTD) adalah merupakan perangkat teknis operasional dan teknis

penunjang pada Dinas Pengairan. Secara struktural setiap UPTD terdiri dari Sub

Bagian Tata Usaha, Seksi Operasi dan Pemeliharaan, dan Seksi Perencanaan

Pembangunan.

RENCANA KERJA 2015


WS STRATEGIS & PENGELOLAAN

IRIGASI > 3000 Ha

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL S E K R E T A R I A T

SUB BAGIANU M U M

SUB BAGIANKEUANGAN

BIDANGPROGRAM DAN

PELAPORAN

BIDANGIRIGASI, RAWA DAN

PANTAI

BIDANGSUNGAI, DANAU DAN

WADUK

BIDANGOPERASI DAN

PEMEL. PENGAIRAN

SEKSIPENYUSUNAN PROGRAM

DAN ANGGARAN

SEKSISURVEY, INVESTIGASI DAN

DESAIN

SEKSIBINA TEKNIK DAN

PELAPORAN

SEKSII R I G A S I

SEKSIR A W A

SEKSIP A N T A I

SEKSIS U N G A I

SEKSIDANAU DAN WADUK

SEKSIKONSERVASI PENGAIRAN

DAN HIDROLOGI

SEKSIOPERASI PENGAIRAN

SEKSIPEMELIHARAAN

PENGAIRAN

SEKSIPEMBERDAYAAN P3A

5 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

GUBERNURACEH

TUGAS PEMBANTUAN OP > 3000 HaMENTERI P.U.

DIRJEN SUMBER DAYA AIR

KEPALA DINAS / SKPA

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENGAIRANPEMERINTAH ACEH

DAK (1000 – 3000 Ha) & DEKON (WISMP)

SUB BAGIANKEPEGAWAIAN DAN

TATA LAKSANA

QANUN ACEH No. 5 Thn. 2007Tanggal : 5 Oktober 2007 M

23 Ramadhan 1428 H

BALAI WILAYAH SUNGAISUMATERA - I

Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengairan

RENCANA KERJA 2015


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh.

Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPA Dinas

Pengairan mengacu pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki baik yang ada

pada kondisi internal maupun dari eksternal. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi

isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam

jangka panjang.

Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renja SKPA, Realisasi Capaian

kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang baru disahkan,

memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya sebagai bahan

prakiraan maju.

Suatu isu strategis bagi SKPA diperoleh dari permasalahan utama yaitu

dalam pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PPSDA)

yang menjadi tantangan utama adalah pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai

keperluan yang semakin lama semakin meningkat dan beragam seiring dengan

pertambahan jumlah penduduk, sementara ketersediaan air semakin terbatas dan

kualitas air semakin rendah dikarenakan degradasi lingkungan, pencemaran dan

semakin tingginya rasio ketersediaan air antara musim hujan dan kemarau (pada

musim kemarau terjadi kekeringan dan musim hujan terjadi banjir). Tantangan

lainnya adalah adanya beberapa indikator yang belum terpenuhi dan menjadi

kebutuhan masyarakat, merupakan tantangan dalam pelaksanaan PPSDA.

Sesuai dengan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2012-2017, ada beberapa

permasalahan atau tantangan yang perlu ditangani, yaitu:

a. Kondisi Jaringan Irigasi yang belum memadai, bahkan Jaringan Irigasi yang

adapun banyak yang rusak berat dan menyebabkan jaringan irigasi belum

berfungsi maksimal sehingga nantinya akan berpengaruh pada pemenuhan

kebutuhan pangan;

b. Kondisi Bangunan Penampung air (embung dan waduk) yang ada banyak

yang rusak dan sudah cukup lama umurnya serta masih banyak potensi-

RENCANA KERJA 2015


potensi embung dan waduk belum dimanfaatkan untuk pemenuhan berbagai

kebutuhan air dan juga pengendalian banjir;

c. Kebutuhan Air Baku untuk keperluan sehari-hari, irigasi dan kebutuhan

lainnya semakin meningkat, namun prasarana dan sarana di sektor pengairan

masih belum memadai;

d. Bencana banjir dan kekeringan masih terus terjadi antara lain akibat

menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung

lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi;

e. Terganggunya fungsi sungai yang disebabkan terjadinya degradasi,

sedimentasi, penambangan galian C yang tidak terkontrol dan kritisnya

daerah tangkapan air;

f. Abrasi/erosi pantai yang semakin bertambah, kondisi ini dikarenakan

gelombang pasang yang tinggi yang terjadi di wilayah pantai Aceh cukup

besar, sehingga perlu pemikiran penanganan yang tepat jenis dan bentuk

konstruksinya.

g. Hambatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan relokasi penduduk di

lokasi rencana pembangunan baru terutama untuk pembangunan waduk atau

embung. Masyarakat sangat sulit menerima untuk direlokasi begitu juga untuk

pembebasan lahan, sehingga mengakibatkan terhambatnya rencana

pembangunan;

h. Keterbatasan data dan informasi SDA yang benar dan akurat, sehingga

berpengaruh terhadap pengelolaan SDA mulai dari tahap perencanaan

sampai tahap pemeliharaannya. Data dan informasi belum sepenuhnya

tersedia dan belum dapat diakses, hal ini dikarenakan: (i) Kurangnya Sumber

daya manusia yang mengelola data dan informasi, (ii) Prasarana dan sarana

pendukung masih sangat minim.

i. Belum optimalnya koordinasi PSDA antar lembaga terkait, begitu juga antara

bagian hulu DAS dengan bagian hilir DAS, dimana masing-masing pihak

cenderung untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing.

Berdasarkan kebijakan maka disusunlah Pola pengelolaan Sumber Daya

Air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan,

memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaaan sumber

RENCANA KERJA 2015


daya air dan pengendalian daya rusak air. Pola Pengelolaan harus ditetapkan

oleh yang mempunyai wewenang sesuai Undang-undang Sumber Daya Air.

Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Tanggung

Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur

dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 390/KPTS/M/2007. Luas

Daerah irigasi di Provinsi Aceh adalah 384.171 Ha yang terdiri dari 1.176 Daerah

Irigasi (DI) sebagaiman tercantum dalam tabel 2.1. Sedangkan luas daerah rawa

adalah 444.755 Ha yang terdiri dari rawa lebak seluas 366.055 Ha dan rawa

pantai seluas 78.700 Ha.

Tabel 2.1. Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya

No Kewenangan Lintas

Kabupaten/Kota (Ha)

Utuh Kabupaten/Kota (Ha)

TOTAL

I Pemerintah 19.360,00 101.561 120.921 Ha 13 DI

II Pemerintah Propinsi 4.344,00 72.303 76.647 Ha 44 DI

III Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 186.603 186.603 Ha 1.119 DI

Total 23.704 360.467 384.171 Ha 1.176 DI Sumber : Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007

Kondisi Infrastruktur Irigasi saat ini dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2. Kondisi Saluran Irigasi berdasarkan Kewenangan Tahun 2012

No Kewenangan Luas

Saluran Panjang (m) Kondisi Saluran

Baku Fungsional Baik Rusak Sedang Rusak Berat (Ha) (Ha) (m) (%) (m) (%) (m) (%)

1 Kewenangan Pusat 120.921 75.799 Primer 205.173 151.882,8 73 30.993,9 14,7 22.296,3 12,3

Sekunder 989.676 747.365,9 74,3 139.325,0 14,2 102.985,5 11,5

2 Kewenangan Provinsi 76.647 27.655 Primer 179.448 59.919,6 33.4 19.385,7 10,8 100.143,0 55.8

Sekunder 429.386 121.663,1 28.3 74.055,8 17.3 233.667,0 54.4

3 Kewenangan Kabupaten 186.603 111.962 Primer 304.682 107.715,8 35,8 64.629,5 21,1 132.336,6 43,1

Sekunder 1.454.825 475.045,0 32,7 222.677,3 15,9 757.103,0 51,4 Sumber; Dinas Pengairan, 2012

Dalam pengelolaan sumber daya air, Provinsi Aceh dibagi dalam

9 (sembilan) wilayah sungai (sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun

2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai) yang terbagi atas 4 klasifikasi yaitu

wilayah strategis nasional (35 DAS), lintas provinsi (11 DAS), lintas kabupaten (26

DAS) dan dalam kabupaten (1 DAS). Permasalahan sungai yang ada antara lain

RENCANA KERJA 2015


permasalahan banjir, erosi tebing, sedimentasi dan pendangkalan muara. Pada

beberapa sungai, endapan sedimen yang terjadi telah menyebabkan hambatan

aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Berdasarkan

potensi air dan lahan sumber daya air, wilayah sungai dikelompokkan menjadi

tiga wilayah :

(1). Wilayah I

WS B-1 (Krueng Aceh) dan sebagian WS A3-1 (DPS Kr. Baro &

Kr. Tiro), dengan curah hujan rata-rata < 1.500 mm dan debit 4 lt/dt/km2.

(2). Wilayah II

Sebagian wilayah WS A3-1 (DPS Meureudu), WS B-2 (Pase-Peusangan),

WS A3-2 (Jambo Aye), dan WS B-3 (Tamiang-Langsa) dengan curah

hujan rata-rata 1.500 mm – 3.000 mm dan debit air rata-rata 7 - 8 lt/dt/km2.

(3). Wilayah III

Wilayah WS B-4 (Teunom-Lambesoi), A3-3 (Woyla-Seunagan),

A3-4 (Tripa-Batee), B-5 (Krueng Baru-Kluet) , A2-1 (Alas-Singkil) dan C-1

(Pulau Simeulue) dengan curah hujan rata-rata 3000 s/d 4500 mm dan

debit rata-rata 17 – 18 lt/dt/ km2.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA Rancangan RKPA tahun lalu digunakan sebagai dasar untuk kelanjutan

yang akan datang. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 dengan

mengacu pada Kebijakan yang telah ditentukan untuk kurun waktu lima tahun

(2012 – 2017), (tabel terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada prisipnya berbagai usulan yang masuk baik dari badan, lembaga,

dinas dan masyarakat semua dilakukan inventarisir, kemudian dilakukan

kesesuaian tugas dan tanggung jawab atau tugas dan fungsi Dinas Pengairan

dan dikelompokkan kedalam kewenangan penanganan lalu disusun berdasarkan

RENCANA KERJA 2015


skala prioritas dengan melakukan peninjauan kelapangan atau pengecekan untuk

melihat tingkat urgensi dan kendala. Setelah diperoleh dokumen yang sudah

layak untuk diprogramkan atau sudah memiliki data dukung lalu dimasukan dalam

program pelaksanaan melalui Musrenbang atau program lainya. Untuk kegiatan

yang sifatnya segera atau mendesak maka akan diproses melalui mekanisme

kegiatan kebencanaan/program tanggap darurat (tabel terlampir).

RENCANA KERJA 2015


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam merencanakan program dan kegiatan selalu dilakukan koordinasi

dengan program-program nasional guna mendukung program tersebut dan

melakukan sikronisasi sehinga dalam pelaksanaan dapat sinerji serta secepatnya

pembangunan infrastruktur tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk memperoleh suatu capaian kinerja telah ditetapkan kebijakan,

program dan kegiatan. Penetapan Kebijakan, Program dan Kegiatan adalah

sebagai pedoman untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan

aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan

keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan suatu kebijakan yang

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Pada tahun

2015 dengan mengacu pada Kebijakan yang telah ditentukan untuk kurun waktu

lima tahun (2012 – 2017), yaitu :

1. Melakukan peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada dan membangun

jaringan irigasi baru pada daerah potensial serta menyelenggarakan operasi

dan pemeliharaan infrastuktur sumber daya air;

2. Melaksanakan konservasi Pengairan, dalam upaya mempertahankan

ketersediaan air secara berkelanjutan;

3. Melakukan pengendalian banjir secara fisik dan non fisik, terutama pada

daerah rawan bencana;

4. Mengembangkan prasarana penyediaan air baku, termasuk pemanfaatan air

tanah yang dilaksanakan secara selektif dan terkendali;

5. Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat termasuk P3A dalam

pengelolaan sumber daya air;

RENCANA KERJA 2015


6. Melakukan pengembangan sistem informasi pengelolaan sumber daya air.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan mendorong

percepatan pertumbuhan ekonomi, maka pelaksanaan pembangunan di bidang

sumber daya air adalah untuk kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan-kegiatan bidang sumber daya air yang sedang berjalan yang

pendanaannya secara bertahap, secepatnya segera dituntaskan;

2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan dan rehabilitasi yang mempunyai

dampak ekonomi sangat luas, dengan tujuan untuk perbaikan atas

kekurangan-kekurangan yang ada sehingga kinerja kegiatan tersebut menjadi

lebih baik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengairan Aceh

3.2.1. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pengairan Aceh menerapkan

tujuan yaitu: Tersedianya air yang cukup untuk berbagai kebutuhan dan

pelayanan yang handal kepada petani serta menurunnya tingkat bencana yang

sering dihadapi oleh masyarakat. Visi adalah suatu keinginan atau angan-angan yang akan di capai oleh

Dinas Pengairan Aceh dalam pelaksanaan tugasnya yang akan dipersembahkan

kepada masyarakat Aceh sebagai wujud pengabdian yang tulus. Keinginan mana

yang diterangkan dalam suatu kalimat yaitu :

” Terwujudnya Kemanfaatan Pengairan yang Handal dan Terkendali serta Berkelanjutan Berpihak pada Kearifan Lokal

Sebesar-besarnya bagi Kemakmuran Rakyat pada 2022 "

Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut diatas yaitu suatu

keadaan yang ingin diwujudkan adalah :

1. Suatu sistem jaringan Pengairan yang mantap kokoh dan berkelanjutan serta

berwawasan lingkungan;

RENCANA KERJA 2015


2. Suatu sistem Pengendalian sungai dan pantai yang memadai serta dapat

memberi perlindungan dan rasa aman terhadap ancaman banjir bagi

masyarakat dan sarana umum lainnya;

3. Kelestarian dan ketersedian Air Baku yang cukup untuk menunjang

keberhasilan sistem Pengairan maupun untuk mendukung Industri-industri

yang di perkirakan akan muncul di masa mendatang termasuk juga untuk

mencukupi kebutuhan multicipal lainnya;

4. Suatu Catchment Area yang terpelihara dengan baik terutama bagi sungai

yang jaringan Pengairannya sudah dan akan dibangun untuk menjaga

keberlanjutan cadangan air sesuai dengan kebutuhan;

5. Suatu sumber daya manusia yang tangguh berkualitas, beriman, dan bermoral

agamis baik pada tingkat Institusi Pembina, pelaksana maupun pada tingkat

petani/masyarakat sebagai pengelola serta pemakaian air.

Dinas Pengairan untuk mencapai cita seperti yang telah dirumuskan

bersama seperti yang tercantum dalam Visi diatas telah menetapkan beberapa

Misi yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Misi yang

dimaksud adalah :

1. Konservasi Pengairan; 2. Pendayagunaan Pengairan dengan prioritas menyiapkan prasarana jaringan

irigasi dan memenuhi kebutuhan air baku;

3. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air; 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan

Pemerintah; 5. Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Pengairan;

Berdasarkan Visi dan Misi seperti tersebut diatas Dinas Pengairan

menetapkan tujuan untuk tahun 2013. Tujuan pelaksanaan pembangunan bidang

sumber daya air yang telah ditetapkan Dinas Pengairan dapat di lihat pada Tabel

3.1. di bawah ini.

RENCANA KERJA 2015


Tabel 3.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan

No. Misi Tujuan

1. Konservasi Pengairan Menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tamping dan fungsi sumber air

2. Pendayagunaan Pengairan dengan Prioritas menyiapkan Prasarana Jaringan Irigasi dan memenuhi Kebutuhan Air Baku

Terwujudnya ketersediaan infrastruktur pendukung pengelolaan SDA

3. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air

Terwujudnya kinerja infrastruktur pengendali daya rusak air

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah

Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan SDA

5. Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Pengairan

Menjaga kelangsungan keberadaan data SDA dan sistem informasi SDA yang dapat diakses oleh para pengguna data

Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem informasi pelayanan

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2014

3.2.2. Sasaran

Bidang Sumber Daya Air secara langsung mendukung pertumbuhan

ekonomi melalui sektor pertanian, yaitu dengan menyediakan pasokan air untuk

memenuhi kebutuhan irigasi sawah, perikanan darat dan tambak Pasokan air juga

disediakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan perkotaan. Dinas

Pengairan juga bertanggungjawab dalam pengendalian daya rusak air seperti

banjir dan abrasi pantai yang mengancam areal-areal produktif seperti pertaian,

tambak, industri, perkotaan dan permukiman yang akhirnya akan mengganggu

aktifitas perekonomian.

Untuk mendukung salah satu misi utama Pemerintah Aceh yaitu

mengembangkan sektor unggulan, dalam hal ini adalah mempertahankan dan

meningkatkan surplus beras. Pada tahun 2014 telah ditetapkan beberapa sasaran

beserta indikatornya yang ingin dicapai, dan masih akan melanjutkan sasaran

tahun 2015, namun ada perbaikan dari segi bahasa uraian sasaran dan beberapa

indikator kinerjanya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah

diukur. Sasaran strategis tahun 2015 yaitu :

1. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersedian air untuk memenuhi berbagai

kebutuhan. Indikator atau ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini

RENCANA KERJA 2015


adalah: Jumlah Waduk/Embung yang dibangun dan Jumlah Waduk/Embung

yang direhabilitasi.

2. Meningkatnya layanan jaringan irigasi. Indikator atau ukuran tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah: Persentase peningkatan rasio

jaringan irigasi, Cakupan layan jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Luas

irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

3. Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir. Indikator atau

ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah: Panjang

pengaman tebing sungai yang dibangun.

4. Terwujudnya daerah pantai aman dari ancaman abrasi. Indikator atau ukuran

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah: Panjang pengaman

pantai yang dibangun.

Dari sumber daya yang tersedia, diperkirakan sasaran yang ingin dicapai

menurut tahun adalah seperti tabel terlampir.

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu

yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam

rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif

masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2015 Dinas Pengairan Aceh menetapkan beberapa program,

yang terdiri dari 4 (empat) program rutin dan 3 (tiga) program wajib. Program

rutin, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Penigkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program Wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya;

RENCANA KERJA 2015


2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Air Lainnya;

3. Program Pengendalian Banjir.

3.3.2. Kegiatan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang

dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang

ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai Kebijaksanaan dan

Program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai

respons terhadap kebijaksanaan dan program yang dikembangkan Instansi

Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran

yang telah ditetapkan terbagi 2 (dua), yaitu kegiatan berdasarkan Anggaran

Belanja Rutin dan kegiatan berdasarkan Anggaran Pembangunan/ Urusan Wajib.

Kegiatan berdasarkan Anggaran Belanja Rutin atau kegiatan rutin adalah

kegiatan penunjang untuk mendukung tercapainya seluruh sasaran yang telah

ditetapkan dalam pengelolaan sumber daya air atau kegiatan untuk peningkatan

kapasitas internal organisasi. Dinas Pengairan pada tahun 2013 melalui dana

APBA telah menetapkan 21 (dua puluh satu) kelompok kegiatan rutin dan 15

(lima belas) kegiatan pembangunan (Urusan Wajib). Untuk kegiatan dari dana

APBN melalui DIPA TP-OP yang dilaksanakan Dinas Pengairan hanya ada 1

(satu) kegiatan melalui program Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu kegiatan

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya. Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBN reguler dilaksanakan oleh

Balai Wilayah Sungai Sumatera-I yang terdiri dari 3 (tiga) satuan kerja dan 15

(lima belas) kelompok kegiatan. Pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut

dilaksanakan dengan sistem kontrak dan swakelola. Paket pekerjaan yang

dilaksanakan secara swakelola adalah untuk memberdayakan Kelompok Petani

Pemakai Air dan masyarakat setempat.

Dinas Pengairan Aceh pada tahun 2015 telah menetapkan 15 (lima belas)

Kelompok Kegiatan yang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan Rutin dan 15 (lima belas)

Kegiatan Pembangunan (Urusan Wajib). Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

RENCANA KERJA 2015


1. Kegiatan Rutin

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

1.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

1.3. Peningkatan Disiplin Aparatur;

1.4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2. Kegiatan Pembangunan/Urusan Wajib

2.1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;

2.2. Perencanaan Pembangunan Reservoir;

2.3. Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai;

2.4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

2.5. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Dibangun;

2.6. Pemberdayaan Petani Pemakai Air;

2.7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

2.8. Pembangunan Jaringan Irigasi;

2.9. Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP);

2.10. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)

2.11. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)

2.12. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya;

2.13. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi;

2.14. Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan

Sungai;

2.15. Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai.

Evaluasi Kinerja SKPA Tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 3.3

3.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu

kinerja yang akan diukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dalam

pelaksanaan suatu kegiatan atau program terhadap sasaran dan tujuannya.

Sedangkan indikator kinerja utama sesuai dengan butir 11 (sebelas) ayat 1

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di lingkungan instansi pemerintah, disebutkan bahwa Indikator Kinerja

RENCANA KERJA 2015


Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi. Dinas Pengairan telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi

dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada

Renstra Dinas Pengairan Tahun 2012-2017.

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengairan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1. Meningkatnya layanan jaringan

irigasi 1. Persentase peningkatan rasio jaringan irigasi 2. Cakupan layanan jaringan irigasi dalam

kondisi baik 3. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

2. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan

1. Jumlah Waduk/Embung yang yang dibangun 2. Jumlah Waduk/Embung yang yang

direhabilitasi 3. Berkurangnya luas kawasan

yang terkena dampak banjir 1. Panjang pengaman tebing sungai yang

dibangun 4. Terwujudnya daerah pantai

aman dari ancaman abrasi 1. Panjang pengaman pantai yang dibangun

5. Meningkatnya kemampuan dan pemahaman masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air

6. Terbentuknya sistem pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya air yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

1. Tersedianya data base pegelolaan sumber daya air


Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator

kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pengairan Tahun 2012-2017 yang memiliki

fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal

bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan

sebagai Indikator Kinerja Utama. Sasaran strategis dan IKU Dinas Pengairan

dapat dilihat pada Tabel 3.2.

RENCANA KERJA 2015


2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2015

Sebagai dasar kebutuhan penggunaan anggaran yang akan dialokasikan

telah disusun Rencana Kinerja, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Penetapan kinerja pada dasarnya

adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya setelah anggaran

ditetapkan.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 terkait tupoksi Dinas Pengairan dalam buku

Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2014 yang tetapkan pada tanggal 7

Juni 2013 adalah mewujudkan sasaran startegis dalam RPJM 2012-2017.

Penetapan kinerja sesuai buku Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2015

dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Penetapan Kinerja Dinas Pengairan dalam Buku Pernyataan Penetapan

Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2014

Sasaran Strategis

Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi

daerah

Indikator Kinerja Target

Rasio jaringan irigasi 60.25 %

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 50 % Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2014

Dinas Pengairan Aceh pada Maret 2014 telah menyampaikan Penetapan

Kinerja Tahun 2014 yang memuat uraian program dan kegiatan pendukungnya

juga dana yang disediakan serta telah ditandatangani oleh kepala dinas. Tabel

3.4 berikut adalah uraian penetapan kinerja seperti pada halaman lampiran

tersebut. Pada dasarnya sasaran strategis Dinas Pengairan adalah penjabaran

dari tujuan yang telah ditetapkan yang nantinya adalah mendukung misi

pemerintah Aceh dalam melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional,

terintegrasi dan berkelanjutan yang salah satu sasarannya dalam RPJM 2017-

RENCANA KERJA 2015


2017 adalah meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah

yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

potensi daerah.

Tabel 3.4 Penetapan Kinerja Dinas Pengairan Tahun 2014

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya layanan jaringan irigasi


Persentase peningkatan rasio jaringan irigasi 3,69 %

Cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik 43.627

675.736

Ha

M’

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan


Jumlah Waduk/Embung yang yang dibangun 13 Lokasi

Sasaran Strategis 3

Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir


Panjang pengaman tebing sungai yang dibangun 13.756 M’

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya daerah pantai aman dari ancaman abrasi


Panjang pengaman pantai yang dibangun 6.723 M’


RENCANA KERJA 2015


BAB IV PENUTUP

Perubahan RPJM 2012-2017 Aceh dan Renstra Dinas Pengairan Aceh

merupakan pedoman dalam penyusunan Renja tahun 2015, Berhasilnya

pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan dalam Renja ini, sangat tergantung

kepada Penganggaran Daerah dan Nasional yang dialokasikan kepada Program

dan Kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu semangat dan tekad, serta

disiplin dari pelaksana yang diberi tugas dan wewenang untuk Pembangunan di

bidang Sumber Daya Air.

Pembangunan dibidang Sumberdaya air lebih diarahkan dalam rangka

ketahanan pangan yaitu dengan pembangunan waduk-waduk untuk menjamin

ketersediaan air serta mempertahankan jaringan irigasi yang sudah terbangun

guna mempertahankan suplai air kedaerah pertanian serta pengendalian banjir

agar terjamin infrastruktur yang sudah ada.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun

demikian, perlu ditelaah kembali berbagai kebijakan yang digunakan demi

terlaksananya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Pembangunan Sumber Daya Air ditujukan untuk meningkatkan

kemakmuran rakyat secara adil dan merata melalui suatu demokrasi dalam

pengelolaan. Hal ini perlu ditanamkan di dalam hati setiap pemangku kebijakan,

khususnya kepada setiap pegawai di lingkungan Dinas Pengairan Aceh harus

selalu mengarahkan setiap aktifitasnya.

SKPD

Penanggung Jawab

Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

URUSAN WAJIB 743.401.600.723 616.208.000.000 ########## 573.686.000.000 ########## ###########

1 3 Pekerjaan Umum 743.401.600.723 616.208.000.000 ########## 573.686.000.000 ########## ###########

1 3 24Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya

Terlaksananya Pembangunan & Pengelolaan Jaringan Irigasi

248.825.194.905 296.957.000.000 ########## 314.770.000.000 ########## ########### Pengairan

01Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Tersedianya Laporan Desain14 Lokasi 18 Lokasi 3.473.984.000 3 Lokasi 1.450.000.000 1 Lokasi 750.000.000 - - 22 Lokasi 5.673.984.000

03 Perencanaan Pembangunan ReservoirTersedianya Laporan Desain

9 Lokasi 13 Lokasi 4.270.676.000 2 Lokasi 1.600.000.000 1 Lokasi 500.000.000 - - 16 lokasi 6.370.676.000

05 Perencanaan Normalisasi Saluran SungaiTersedianya Laporan Desain

4 Lokasi 19 Lokasi 4.380.353.220 20 Lokasi 3.400.000.000 6 Lokasi 750.000.000 5 Lokasi 600.000.000 4 Lokasi 500.000.000 54 Lokasi 9.630.353.220

10Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jumlah Jaringan Pengairan Yang Terpelihara

675.736 M 675.736 M 46.017.984.000 675.736 M 114.222.000.000 675.736 M 126.484.000.000 675.736 M 113.215.000.000 675.736 M 138.281.000.000 675.736 M 538.219.984.000

15Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun

Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi normal

43.627 Ha 44.041 Ha 120.281.183.483 13.681 Ha 37.365.000.000 10.964 Ha 29.945.000.000 10.961 Ha 29.935.000.000 10.400 Ha 28.405.000.000 90.047 Ha 245.931.183.483

16 Pemberdayaan Petani Pemakai AirTercapainya pemahaman dalam O & P Irigasi Partisipatif

170 Unit P3A 170 Unit P3A 3.383.146.300 170 Unit P3A 2.550.000.000 170 Unit P3A 2.550.000.000 170 Unit P3A 2.550.000.000 170 Unit P3A 2.550.000.000 170 Unit P3A 13.583.146.300

17 Monoitoring Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

60 Orang 60 Orang 250.000.000 60 Orang 320.000.000 60 Orang 400.000.000 60 Orang 320.000.000 60 Orang 320.000.000 240 Orang 1.610.000.000

18 Pembangunan Jaringan IrigasiTerlaksananya pembangunan Jaringan Irigasi

26.869 M 43.152 M 64.727.614.302 89.967 M 134.950.000.000 95.200 M 142.800.000.000 111.367 M 167.050.000.000 103.533 M 155.300.000.000 443.219 M 664.827.614.302

19Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP)

Tersedianya Kegiatan untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan DPS dan Irigasi Partisipatif

3 Kab 3 Kab 942.671.100 4 Kab 500.000.000 4 Kab 500.000.000 4 Kab 500.000.000 4 Kab 500.000.000 19 Kab 2.942.671.100

20Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)



21Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)



1 3 26Program Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air

Terlaksananya Pembangunan, Pengelolaan & Konservasi

55.035.866.607 89.311.000.000 70.611.000.000 62.916.000.000 54.631.000.000 332.504.866.607 Pengairan

01Pembangunan Embung dan Bangunan penampung Air Lainnya

Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

17 Lokasi 28 Lokasi 53.443.602.607 13 Unit 86.931.000.000 11 Lokasi 69.331.000.000 10 Lokasi 61.996.000.000 9 Lokasi 52.631.000.000 71 Lokasi 324.332.602.607

08Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi

Terbangunnya AWLR di wilayah sungai provinsi 1 Unit 8 Unit 1.592.264.000 7 Unit 2.380.000.000 5 Unit 1.280.000.000 5 Unit 920.000.000 7 Unit 2.000.000.000 32 Unit 8.172.264.000

1 3 28 Program Pengendalian BanjirTerlaksananya Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai

14.556 439.540.539.211 229.940.000.000 ########## 196.000.000.000 ########## ########### Pengairan

06Mengendalikan banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai

Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir

78.688 M 44.415 M 148.415.794.660 3.569 M 86.840.000.000 2.319 M 48.400.000.000 2.034 M 67.500.000.000 1.748 M 58.900.000.000 54.085 M 410.055.794.660

09Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Terlaksananya pembangunan sarana pengaman pantai 7.869 M 11.479 M 291.124.744.551 8.340 M 143.100.000.000 8.473 M 132.600.000.000 8.167 M 128.500.000.000 8.000 M 125.000.000.000 44.459 M 820.324.744.551

JUMLAH 743.401.600.723 616.208.000.000 ########## 573.686.000.000 ########## ###########

2015 2016 2017Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

TABEL IV.I

PLAFON ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH ACEH

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH TAHUN 2013

KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2012)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)

2013 2014

SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH

8=7/6 11 = (10/4)

1

1 03

1 03 02

1 03 02 24 Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi

01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Tersedianya Laporan Desain 20 Lokasi 14 Lokasi 18 Lokasi 18 Lokasi 100% 20 Lokasi 52 Lokasi 100

03 Perencanaan pembangunan reservoir Tersedianya Laporan Desain 19 Lokasi 9 Lokasi 13 Lokasi 13 Lokasi 100% 19 Lokasi 41 Lokasi 100

05 Perencanaan normalisasi saluran sungai Tersedianya Laporan Desain 14 Lokasi 4 Lokasi 19 Lokasi 19 Lokasi 100% 14 Lokasi 37 Lokasi 100

10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara

675.736 M 675.736 M 675.736 M 675736 M 100% 675.736 M 2.027.208 M 100

15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi normal

13.681 Ha 43.267 Ha 44.041 Ha 44041 Ha 100% 13.681 Ha 100.989 Ha 100

16 Pemberdayaan petani pemakai air Tercapainya Pemahaman dalam O & P Irigasi Partisipatif

170 Unit P3A 170 Unit P3A 170 P3A 170 P3A 100% 170 Unit P3A 510 Unit P3A 100

17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi

3 Lap 60 Orang 60 Orang 60 Orang 100% 3 Lap 123 Lap 100

18 Pembangunan jaringan irigasi Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi

89.976 M 26.869 M 43.152 M 43.152 M 100% 89.976 M 159.997 M 100

19 Pengelolaan Sumberdaya Air untuk irigasi (WISMP)

Tersedianya kegiatan untuk meningkatakan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif

3 Kab 3 Kab 3 Kab 3 Kab 100% 3 Kab 9 Kab 100

20 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)



21 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)



Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2013

Realisasi Renja SKPA Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Realisasi

(%)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Dinas Pengairan

Tersebar

PROVINSI ACEH

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan

3 5

Target Renja SKPA Tahun 2013

PEKERJAAN UMUM

10 = (5+7+9)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (2014)

1 9

URUSAN WAJIB

6

PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2014

72 4

Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA)

Tahun 2014

TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Program dan Kegiatan

(Renja SKPA Tahun 2014)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

8=7/6 11 = (10/4)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2013

Realisasi Renja SKPA Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Tingkat Realisasi

(%)

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan

3 5

Target Renja SKPA Tahun 2013

10 = (5+7+9)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (2014)

1 96 72 4

Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA)

Tahun 2014



Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Program dan Kegiatan

(Renja SKPA Tahun 2014)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 03 02 26 Terlaksananya pembangunan, pengelolaan dan konservasi SDA

01 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

Terlaksananya kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

33 Lokasi 17 Lokasi 25 Lokasi 25 Lokasi 100% 25 Lokasi 67 Lokasi 100

08 Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukur data hidrologi

Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi

7 Unit 1 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 7 Unit 16 Unit 100

1 03 02 28 Terlaksananya pengendalian banjir dan pengaman pantai

06 - Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai


3.569 M 78688 M 44.415 M 44.415 M 100% 3.569 M 126.672 M 100

09 - Pembangunan prasarana pengaman pantai Terlaksananya sarana pengaman pantai

8.340 M 7869 M 11.479 M 11.479 M 100% 8.340 M 27.688 M 100

Tersebar

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Program Pengendalian Banjir

Tersebar

1 4 13

1 Peningkatan fungsi jaringan irigasi 74.000 Ha 43.627,00 Ha 44.041,00 Ha 13.681,00 Ha 10.964,00 Ha 43.627,00 Ha 44.041,00 Ha 13.681,00 Ha 10.964,00 Ha

2 Terpeliharaan jaringan irigasi 644.435 M 675.736 M 675.736 M 675.736 M 675.736 M 675.736 M 675.736 M 675.736 M 675.736 M

3 Peningkatan penyediaan air yang cukup untuk berbagai kebutuhan

50 Unit 1 Unit 8 Unit 7 Unit 5 Unit 1 Unit 8 Unit 7 Unit 5 Unit

4 Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir

350.000 M 78.688 M 74.208 M 43.420 M 24.200 M 78.688 M 74.208 M 43.420 M 24.200 M

5 Peningkatan sarana dan prasarana pengaman pantai

15.000 M 7.869 M 11.479 M 8.340 M 8.473 M 7.869 M 11.479 M 8.340,00 M 8.473,00 M

6 Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola jaringan irigasi

170 P3A 170 P3A 170 P3A 170 P3A 170 P3A 170 P3A 170 P3A 170 P3A 170 P3A

7 Peningkatan ketersediaan data dan disain/perencanaan yang berkualitas

140 Lokasi 27 Lokasi 50 Lokasi 25 Lokasi 7 Lokasi 27 Lokasi 50 Lokasi 25 Lokasi 7 Lokasi

TABEL 2.2PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA DINAS PENGAIRAN

PROVINSI ACEH

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPA

SPM/Standar Nasional

6

Tahun 2015

12

Catatan Analisis

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2014

9 11

Realisasi Capaian

Tahun 2012 Tahun 2013

10

Proyeksi

No IKK

Target Renstra SKPA

Tahun 2012 Tahun 2015

572 3 5


Lokasi Lokasi

1 3 8 12

Rp. 584.322.094.685,00 URUSAN WAJIB Rp. 696.433.252.250,10

I Rp. 584.322.094.685,00 I Bidang Pekerjaan Umum Rp. 696.433.252.250,10

Rp. 33.008.909.269,00 BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN) Rp. 36.309.800.195,90

Rp. 14.523.704.450,00 PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP SKPA Rp. 15.976.074.895,00

Rp. 536.789.480.966,00 PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA Rp. 644.147.377.159,20

1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Rp. 231.333.981.553,00 1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Rp. 277.600.777.863,60Jaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya Jaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya

- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 20 Lokasi Rp. 6.616.330.812,00 - Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Irigasi 20 Lokasi Rp. 7.939.596.974,40- Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 19 Lokasi Rp. 5.896.055.000,00 - Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Reservoir 19 Lokasi Rp. 7.075.266.000,00

- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 14 Lokasi Rp. 5.114.795.000,00 - Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Normalisasi Sal. Sungai

14 Lokasi Rp. 6.137.754.000,00

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 675.736 M Rp. 9.773.532.000,00 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 675.736 M Rp. 11.728.238.400,00- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal 13.681 Ha Rp. 148.314.274.736,00 - Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal 13.681 Ha Rp. 177.977.129.683,20

- Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A

170 P3A Rp. 2.763.533.400,00 - Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A

170 P3A Rp. 3.316.240.080,00

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi 3 Lap Rp. 223.660.600,00 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

3 Lap Rp. 268.392.720,00

- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 89.976 M Rp. 47.127.152.355,00 - Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 89976 M Rp. 56.552.582.826,00- Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi

partisifatif3 Kab Rp. 1.131.492.600,00 - Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi

partisifatif3 Kab Rp. 1.357.791.120,00

- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar - Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 3 Kab Rp. 1.016.419.550,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 3 Kab Rp. 1.219.703.460,00- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar - Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 3 Kab Rp. 3.356.735.500,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 3 Kab Rp. 4.028.082.600,00

2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Rp. 62.696.380.226,00 2 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Rp. 75.235.656.271,20Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

33 Lokasi Rp. 62.431.290.226,00 - Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

33 Lokasi Rp. 74.917.548.271,20

- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi

7 Unit Rp. 265.090.000,00 - Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi

7 Unit Rp. 318.108.000,00

3 Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai

Rp. 242.759.119.187,00 3 Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai

Rp. 291.310.943.024,40

- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 3.569 M Rp. 71.483.206.687,00 - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 4.289 M Rp. 85.779.848.024,40- Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 8.340 M Rp. 171.275.912.500,00 - Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 10.277 M Rp. 205.531.095.000,00

Target Capaian

10

PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA

Program/KegiatanTarget Capaian

5

URUSAN WAJIB

Bidang Pekerjaan Umum

Catatan PentingProgram/Kegiatan

BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)

PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP SKPA

2 4 6 7

Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp. 000) Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

9 11

TABEL 2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014

PROVINSI ACEH

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan


No. Lokasi Indikator Kinerja Catatan

1 3 4 6

1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya

- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 1 Lokasi- Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 1 Lokasi- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 6 Lokasi- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 675.736 M- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal 10.964 Ha

- Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A

170 P3A

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi 3 Lap- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 95.200 M- Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan

irigasi partisifatif4 Kab

- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 4 Kab

- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 4 Kab

2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai,dan Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

11 Lokasi

- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi

5 Unit

3 Program Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengamanan pantai

- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 2.319 M- Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 8.473 M

2 5

Besaran / Volume

TABEL 2.5USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2015

PROVINSI ACEH

Program/Kegiatan

SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH lembar : 1 dari : 2

7 8

1 Rp. 1.034.265.213.920,00 Rp. 503.359.289.987,73

1 03 Rp. 1.034.265.213.920,00 Rp. 503.359.289.987,73

1 03 02

Rp. 33.376.000.000,00 Rp. 33.376.000.000,00

Rp. 12.680.573.920,00 Rp. 11.368.404.750,00

01 Rp. 4.679.238.650,00 Rp. 7.124.894.750,00

02 Rp. 5.908.980.000,00 Rp. 2.425.550.000,00

03 Rp. 270.600.000,00 Rp. 485.000.000,00

05 Rp. 1.821.755.270,00 Rp. 1.332.960.000,00

1 03 02 24 Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya

Rp. 386.928.640.000,00 Rp. 207.003.885.237,73

01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya Laporan Desain 14 Kab/Kota 8 Lokasi Rp. 6.400.000.000,00 APBA 13 Lokasi Rp. 7.294.504.720,23

03 Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersedianya Laporan Desain 8 Kab/Kota 16 Lokasi Rp. 8.490.000.000,00 18 Lokasi Rp. 6.500.000.000,00

05 Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersedianya Laporan Desain 9 Kab/Kota 8 Lokasi Rp. 8.450.000.000,00 16 Lokasi Rp. 5.639.061.487,50

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi 13 Kab/Kota 675.736 M Rp. 11.100.000.000,00 675.736 M Rp. 10.775.319.030,00

15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal

21 Kab/Kota 166.674 Ha Rp. 166.988.640.000,00 301 Ha Rp. 29.945.000.000,00

16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A

7 Kab/Kota 170 P3A Rp. 2.550.000.000,00 170 P3A Rp. 2.550.000.000,00

17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi

Kab/Kota 3 Lap Rp. 400.000.000,00 3 Lap Rp. 400.000.000,00

18 Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi

7 Kab/Kota 95.200 M Rp. 176.550.000.000,00 111.367 M Rp. 142.800.000.000,00

Program Kegiatan Pada Setiap SKPA

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

TABEL 3.3RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAAN MAJU TAHUN 2016

PROVINSI ACEH



Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi Sumber Dana Target Capaian

1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN UMUM

Target Capaian

Catatan Penting

9

URUSAN WAJIB


DINAS PENGAIRAN

Rencana Tahun 2015

10

TersebarProgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan disiplin aparatur

Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)

7 8


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016



Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi Sumber Dana Target Capaian

1 2 3 4 5 6

Target Capaian

Catatan Penting

9


Rencana Tahun 2015

10

19 Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP)

Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi partisifatif

3 Kab/Kota 4 Kab Rp. 2.000.000.000,00 4 Kab Rp. 500.000.000,00

19 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)

Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi


19 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)

Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai


1 03 02 26 Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Rp. 74.280.000.000,00 Rp. 70.611.000.000,00

01 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

8 Kab/Kota 11 Unit Rp. 73.000.000.000,00 10 Unit Rp. 69.331.000.000,00

08 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi

Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi

1 Kab/Kota 5 Unit Rp. 1.280.000.000,00 5 Unit Rp. 1.280.000.000,00

1 03 02 28 Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai

Rp. 527.000.000.000,00 Rp. 181.000.000.000,00

06 - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai


13 Kab/Kota 15.050 M Rp. 301.000.000.000,00 2.034 M Rp. 48.400.000.000,00

09 - Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai

Terlaksananya sarana pengaman pantai

13 Kab/Kota 11.300 M Rp. 226.000.000.000,00 8.167 M Rp. 132.600.000.000,00

Program Pengendalian Banjir Tersebar

TersebarProgram Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

bab i pendahuluan - aceh...dinas pengairan aceh 6 4. landasan mat eril: 4.1. masukan saran,...

Documents