bab i pendahuluan - direktorat pengolahan dan pemasaran...
TRANSCRIPT
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan1 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan pertanian yang telah dilakukan sampai saat ini masih banyak
memerlukan penanganan yang cermat dan cepat. Tantangan pembangunan
pertanian yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini antara lain: 1) belum optimalnya
produktivitas dan nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi serta masih
tingginya tingkat konversi lahan yang sulit dikendalikan; 2) kurangnya perbaikan dan
pembangunan infrastruktur lahan dan air; 3) masih kurangnya akses pembiayaan
pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani;4) belum tercapainya Millenium
Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan
rawan pangan; 5) kurangnya kebijakan yang proporsional untuk produk-produk
pertanian khusus; 6) lemahnya persaingan global dalam berbagai dimensi; 7)
menurunnya citra petani dan pertanian serta pentingnya diciptakan suatu keadaan
agar kembali diminati generasi muda; 8) masih lemahnya kelembagaan usaha
ekonomi produktif di perdesaan; 9) pentingnya sistem penyuluhan pertanian yang
inovatif; dan 10) perlunya kebijakan insentif yang tepat agar sektor pertanian menjadi
bidang usaha yang menarik dan menjanjikan.
Untuk menjawab tantangan tersebut maka Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-
2019 adalah “Terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang
menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis
sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”. Visi
Kementerian Pertanian tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah
2015 - 2019 yang dituangkan dalam Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita).
Agenda strategis yang berkaitan langsung dengan Kementerian Pertanian
tercantum pada agenda nomor 6 yaitu “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya
saing di pasarinternasional” dan agenda nomor 7 yaitu “Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi – domestik”.
Kemandirian ekonomi dapat terwujud dengan tercapainya kedaulatan pangan yang
berbasis agribisnis kerakyatan melalui: 1) pengendalian impor pangan,
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan2 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
2) penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan regenerasi petani,
3) Reforma Agraria, dan 4) Pembangunan Bank Khusus Pertanian, UMKM dan
Koperasi. Penanggulangan kemiskinan pertanian dilakukan antara lain dengan
pengembangan pasar dan kelembagaan pasar secara merata dan pengembangan
ekonomi perdesaan dengan peningkatan investasi sebesar 15% per tahun.
Pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian dalam mewujudkan Sembilan
Agenda Prioritas (Nawa Cita), Visi-Misi Kementerian Pertanian dan selanjutnya
dijabarkan dalam visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2016 - 2019 adalah 1) Penurunan susut
hasil (losses) produksi tanaman pangan, 2) Peningkatan nilai tambah produk olahan
tanaman pangan, 3) Peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan, dan 4)
Peningkatan penguasaan pasar domestik dan luar negeri.
Dalam mencapai sasaran strategis diatas, diperlukan pemetaan yang sangat rinci
pada setiap daerah dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki,
teknologi yang dipakai, perilaku usaha yang berkembang, dan selera konsumen di
daerah tersebut. Seluruh faktor ini sangat penting diperhatikan sehingga tidak
menimbulkan ekses negatif atas pencapaian sasaran yang ditetapkan.
Tabel 1. Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Menurunnya susut hasil
(losses) produksi tanaman
pangan
1. Jumlah penyaluran sarana
pascapanen tanaman pangan
26.912 unit
2. Meningkatnya nilai
tambah produk olahan
tanaman pangan
2. Jumlah penyaluran pengolahan hasil
tanaman pangan
90 unit
3. Meningkatnya mutu hasil
produksi tanaman pangan
3. Jumlah pengembangan standardisasi
dan mutu
56sertifikat
4. Meningkatnya
penguasaan pasar
domestik dan luar negeri
4. Jumlah informasi harga tanaman
pangan
271 informasi
harga
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan3 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan pascapanen,
pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pasca panen,
pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran
dan investasi tanaman pangan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan,
standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi
tanaman pangan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan
pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta
pemasaran dan investasi tanaman pangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan
pascapanen, pengolahan, standardisasi, dan penerapan standar mutu serta
pemasaran dan investasi tanaman pangan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan
pasacapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta
pemasaran dan investasi tanaman pangan;
f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar
mutu di bidang tanaman pangan; dan
g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan didukung oleh 4 (Empat) Sub Direktorat
yaitu Sub Direktorat Pascapanen, Sub Direktorat Pengolahan, Sub Direktorat
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan4 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Standardisasi dan Mutu, Sub Direktorat Pemasaran dan Investasi, serta
Kelompok Jabatan Fungsional dan Subbag Tata Usaha sebagaimana pada
Lampiran 1.
Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing – masing Sub Direktorat sebagai
berikut :
a. Sub Direktorat Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang peningkatan pascapanen tanaman pangan.
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Pascapanen menyelenggarakan
fungsi :
1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan
penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan;
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan
penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan;
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman
pangan;
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan
teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan; dan
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan
teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan.
b. Sub Direktorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunannorma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang peningkatan pengolahan hasil tanaman pangan.
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Pengolahan menyelenggarakan
fungsi :
1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan
penyediaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan;
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan5 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan
penyediaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan;
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan tanaman
pangan;
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan teknologi
dan penyediaan sarana pengolahan tanaman pangan; dan
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan
teknologi dan penyediaan sarana pengolahan tanaman pangan.
c. Sub Direktorat Standardisasi dan Mutu mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan
evaluasi serta koordinasi di bidang perumusan dan harmonisasi standar,
dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan.
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Standardisasi dan Mutu
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan
standar mutu hasil tanaman pangan;
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan
standar mutu hasil tanaman pangan;
3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan
penerapan standar mutu hasil tanaman pangan;
4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi
dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan; dan
5) Penyiapan koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta
penerapan standar mutu di bidang tanaman pangan.
d. Sub Direktorat Pemasaran dan Investasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil dan
investasi tanaman pangan.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan6 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Pemasaran dan Investasi
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pemasaran hasil,
promosi, dan investasi tanaman pangan;
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemasaran
hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan;
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
peningkatan pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan;
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan
pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan; dan
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan
pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan.
e. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta
kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan
perundang – undangan.
1.3. Sumberdaya Manusia Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan pada tahun 2016 berjumlah sebanyak 72 orang yang terdiri dari
pegawai golongan II sebanyak 12 orang dan golongan III sebanyak 52 orang
dan golongan IV sebanyak 8 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah
SD – SMA sebanyak 15 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 6 orang, S1
sebanyak 34 orang, dan S2 sebanyak 17 orang. Jumlah pegawai tersebut
tersebar di Sub Direktorat Pascapanen 13 orang, Sub Direktorat Pengolahan
12 orang, Sub Direktorat Standardisasi dan Mutu 10 orang, Sub Direktorat
Pemasaran dan Investasi 11 orang, serta Subbag Tata Usaha 24 orang.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan7 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Secara rinci, sebaran jumlah pegawai Lingkup Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan seperti pada Tabel Lampiran 15.
Jumlah pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 8 orang jika
dibandingkan dengan tahun 2015 berjumlah 64 orang.
1.4. Dukungan Keuangan
Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
dalam bentuk anggaran Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.Sistem
Pengganggaran kegiatan di Daerah pada tahun 2016 dialokasikan pada
Satuan Kerja (Satker) Provinsi, sehingga terdapat DIPA Dekonsentrasi
(Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi.
Untuk melaksanakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan tahun 2016, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Nomor : SP.DIPA-018.03.3.339055/2016 tanggal 07 Desember 2015,
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mendapatkan
alokasi anggaran APBN sebesar Rp.888.172.816.000,- meliputi kegiatan
Pusat Rp. 25.242.816.000,- Dekonsentrasi Rp. 34.204.000.000,- dan Tugas
Pembantuan Provinsi sebesar Rp.828.726.000.000,- (terdiri dari anggaran
dukungan sarana pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan 8.014
unit dengan anggaran sebesar Rp. 818.686.000.000,- dan anggaran
pembinaan, bimtek, monev sebesar Rp. 69.486.816.000,- di 32 provinsi dan
398 Kabupaten).
Berdasarkan revisi-1 Pasca Raker dengan DPR pada tanggal 25 Januari 2016
terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan pengadaan sarana
Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, sehingga total
anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
menjadi Rp.1.882.227.286.000,- (semula Rp. 888.172.816.000, naik111,92%)
yang terdiri dari anggaran Pusat sebesar Rp.134.913.500.000,- (semula
Rp.25.242.816.000,- naik 434,46%) Dekonsentrasi sebesar
Rp.34.996.540.000,- (semula Rp. 34.204.000.000,- naik 2,32%) dan Tugas
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan8 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Pembantuan Provinsi sebesar Rp. 1.712.317.246.000,- (semula
Rp. 828.726.000.000 naik 106.62%).
Berdasarkan revisi ke-2 tanggal 29 Maret 2016, terdapat penambahan
anggaran untuk kegiatan Pengadaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan
Hasil Tanaman Pangan, sehingga total anggaran Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menjadi Rp.2.126.546.759.000,- (semula
Rp.1.882.227.286.000, naik 12,98%) yang terdiri dari anggaran Pusat sebesar
Rp.89.765.032.000,- (semula Rp.134.913.500.000,- turun 33,46%)
Dekonsentrasi sebesar Rp.35.192.540.000,- (semula Rp.34.996.540.000,- naik
0,56%) dan Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.2.001.589.187.000,-
(semula Rp. 1.712.317.246.000,- naik 16,89 %).
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016
mengenai Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja
K/L dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
TA 2016, maka pada tanggal 26 Mei 2016 dilaksanakan pertemuan kebijakan
penghematan anggaran pada RAPBN-P lingkup Kementerian Pertanian TA
2016, sehingga anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan mengalami perubahan menjadi Rp.1.936.046.759.000,-
(semula Rp.2.126.546.759.000, turun 8,96%) yang terdiri dari anggaran Pusat
sebesar Rp.105.557.532.000,- (semula Rp.89.765.032.000,- naik 17,59%)
Dekonsentrasi sebesar Rp 34.902.265.000.,- (semula Rp. 35.192.540.000,-
turun 0,82%) dan Tugas Pembantuan Provinsi sebesar
Rp.1.795.586.962.000,- (semula Rp. 2.001.589.187.000,- turun 10,29 %).
Untuk mengatasi permasalahan pagu minus, pada bulan Desember tahun
2016 terjadi pergeseran alokasi anggaran di masing-masing satker, sehingga
anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
mengalami perubahan menjadi Rp.1.936.150.288.000,- (semula
Rp.1.936.046.759.000, naik 0,005%) yang terdiri dari anggaran Pusat sebesar
Rp.105.557.532.000,- (tidak terjadi perubahan) Dekonsentrasi sebesar Rp
34.953.620.000.,- (semula Rp.34.902.265.000,- naik 0,147%) dan Tugas
Pembantuan Provinsi sebesar Rp.1.795.639.136.000,- (semulaRp.
1.795.586.962.000,- naik 0,003 %).
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan9 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
BAB II
PERENCANAAN KERJA
2.1. Rencana Strategis
2.1.1. Visi
Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dalam upaya
mencapai tujuan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan pemasarannya
adalah: “Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Produk
Olahan Komoditas Tanaman Pangan di Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri”.
2.1.2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan olehDirektorat
Pengolahan dan Pemasaran HasilTanaman Pangan tahun 2015 – 2019 adalah :
1. Mendorong tumbuh kembangnya agribisnis tanaman pangan yang berdaya saing
dan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan usaha, penerapan teknologi
tepat guna, kemitraan, dan peningkatan investasi tanaman pangan
2. Mendorong penerapan sistem jaminan mutu dan pengawasan keamanan pangan
dalam mendukung usaha agribisnis tanaman pangan terpadu
3. Mengembangkan pemasaran produk tanaman pangan dalam negeri dan luar
negeri melalui penguatan sistem, infrastruktur pemasaran dan promosi
4. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan yang profesional dan berintegritas tinggi.
2.1.3. Tujuan
Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran HasilTanaman
Pangan memfasilitasi penanganan pasca panen, menjaga mutu hasil dan
pengembangan pemasaran hasil tanaman pangan dalam rangka peningkatan
produksi dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tujuan yang akan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan10 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran HasilTanaman Pangan
tahun 2015 – 2019 adalah :
1. Berkembangnya agroindustri perdesaan yang menghasilkan produk aman,
bermutu dan berdaya saing.
2. Menghasilkan produk tanaman pangan yang aman, bermutu dan berdaya saing
baik di pasar domestik maupun internasional
3. Meningkatkan penguasaan pasar domestik dan luar negeri untuk produk
tanaman pangan strategis.
2.1.4. Sasaran
Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang akan dicapai adalah
sebagai berikut :
A. Sasaran Program
Program yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat JenderalTanaman
Pangan adalah “Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Produksi Tanaman Pangan”
Sasaran strategis Direktorat JenderalTanaman Pangan tahun 2015 – 2019
yaitu:
1. Peningkatan Areal Tanam (Luas Tanam/Luas Panen)
2. Peningkatan Produktivitas
3. Penurunan Kehilangan Hasil Produksi
4. Peningkatan Mutu Hasil Produksi
B. Sasaran Kegiatan
Pada tahun 2016, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran HasilTanaman
Pangan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut
adalah :
1. Menurunnya susut hasil (losses) produksi tanaman pangan
2. Meningkatnya nilai tambah produk olahan tanaman pangan
3. Meningkatnya mutu hasil produksi tanaman pangan
4. Meningkatnya penguasaan pasar domestik dan luar negeri
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan11 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
2.1.5. Kebijakan
Mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Pertanian dan tugas pokok dan
fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka kebijakan
pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
ditetapkan sebagai berikut:
2.1.5.1. Kebijakan Pascapanen
Penanganan pascapanen tanaman pangan memegang peranan penting
dan merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan
pertanian secara keseluruhan.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan pascapanen tanaman
pangan tahun 2016 – 2019 antara lain :
1. Menurunkan susut hasil dan mempertahankan mutu tanaman pangan
untuk mengamankan produksi, meningkatkan nilai tambah dan daya
saing, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan
mewujudkan program ketahanan pangan menuju kemandirian pangan
nasional.
2. Penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling Practices
(GHP) dalam penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk
industri.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan
pascapanen tanaman pangan.
4. Fasilitasi dan optimalisasi pemanfaatan sarana pascapanen tanaman
pangan.
5. Pengembangan manajemen pascapanen berbasis kawasan produksi
tanaman pangan.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan12 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
2.1.5.2. Kebijakan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Dalam upaya pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan yang
berkarakteristik usaha berskala kecil dengan berbagai keterbatasannya,
memerlukan kebijakan pengembangan yang memiliki keunggulan.
Kebijakan pengolahan hasil tanaman pangan dilaksanakan dalam
rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil tanaman
pangan yang akan dicapai melalui :
1. Peningkatan teknologi pengolahan dalam rangka pengembangan
agroindustri perdesaan berbasis kelompok.
2. Penerapan inovasi teknologi pengolahan untuk meningkatkan nilai
tambah, daya saing dan ekspor produk olahan hasil tanaman pangan.
3. Peningkatan kemampuan teknologi pengolahan dan Good
Manufacturing Practices (GMP) pada Sumber Daya Manusia
(SDM) di tingkat kelompok.
4. Peningkatan upaya pengelolaan lingkungan dan pengolahan
limbah hasil tanaman pangan.
2.1.5.3. Kebijakan Standardisasi dan Mutu
Kebijakan mutu hasil tanaman pangan saat ini masih
memfokuskan pada keberlanjutan kegiatan tahun sebelumnya,
dimana dalam perdagangan komoditas hasil pertanian di era
pasar bebas ini, aspek keamanan dan mutu produk merupakan
salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan
persaingan.
Kebijakan pengembangan mutu dan standardisasi yang
dilaksanakan adalah:
1. Pengembangan mutu dan standardisasi
2. Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan13 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
3. Pengawasan penerapan jaminan mutu dan keamanan produk
tanaman pangan
4. Pengembangan kerjasama dan harmonisasi standar
2.1.5.4. Kebijakan Pemasaran dan Investasi Tanaman Pangan
Pengembangan pemasaran dalam negeri diarahkan untuk menggerakkan
dan memperlancar pemasaran hasil pertanian dari lokasi produksi ke lokasi
pemasaran, menjadikan produk pertanian yang dihasilkan oleh petani
domestik menjadi produk utama yang diperjualbelikan serta mendukung
pengembangan sistem pemasaran yang transparan dan berkeadilan bagi
petani pemasar maupun konsumen hasil pertanian. Untuk mencapai hal
tersebut maka kebijakan yang dilaksanakan adalah:
1. Pengembangan jaringan pemasaran domestik.
2. Pemantauan stok dan harga pasar tanaman pangan.
3. Mendorong akselerasi ekspor tanaman pangan.
4. Pengembangan pelayanan informasi pasar.
2.1.6. Strategi
Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing
produk pertanian maka strategi yang akan ditempuh dalam empat tahun
mendatang sebagai berikut:
1. Penerapan penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling
Practices (GHP) guna menurunkan susut hasil pascapanen tanaman
pangan.
2. Penerapan standar mutu dan pengawasan sistem jaminan mutu komoditi
strategis sehingga produk pertanian yang dipasarkan sesuai standar mutu
negara tujuan ekspor.
3. Pengembangan agroindustri perdesaan berbasis sumber daya lokal
4. Memperkuat pelayanan informasi pasar serta jaringan pasar produk
pertanian mulai di tingkat sentra produksi hingga ke sentra konsumen
sehingga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga terjaga.
5. Pengembangan kewirausahaan, kemitraan dan investasi, pengolahan dan
pemasaran hasil tanaman pangan, serta promosi produk tanaman pangan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan14 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
6. Menggalakkan promosi dan informasi produk-produk tanaman pangan
andalan ekspor.
7. Penguatan informasi pasar (Market Inteligence) dan database rantai
pasok.
2.2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan
pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam
Laporan Kinerja, serta menilai keberhasilan Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Dalam rangka mewujudkan manajemen
pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil,
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menetapkan
kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016. Perjanjian Kinerja ini merupakan
tolak ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi
akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Mengacu Renstra 2016 – 2019
Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Pada tahun 2016, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu :
Tabel 2. Sasaran Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Menurunnya susut hasil
(losses) produksi tanaman
pangan
1. Jumlah penyaluran sarana
pascapanen tanaman pangan
26.912 unit
2. Meningkatnya nilai
tambah produk olahan
tanaman pangan
2. Jumlah penyaluran pengolahan hasil
tanaman pangan
90 unit
3. Meningkatnya mutu hasil
produksi tanaman pangan
3. Jumlah pengembangan standardisasi
dan mutu
56 sertifikat
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan15 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
4. Meningkatnya
penguasaan pasar
domestik dan luar negeri
4. Jumlah informasi harga tanaman
pangan
271 informasi
harga
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan16 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Gambaran kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan Tahun 2016 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan
dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target dengan
capaian. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan tahun
2016 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu :
(1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3)
cukup berhasil (capaian 60-79%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%)
terhadap target yang telah ditetapkan.
Pengukuran capaian sasaran kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara
target kinerja dan realisasi.
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016
Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016, Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan telah menetapkan pencapaian 4 (empat)
target indikator kinerja utama sasaran strategis tahun 2016 sebagaimana
tercantum pada Perjanjian Kinerja tahun 2016. Capaian kinerja utama
sasaran strategis tersebut yaitu 1) Menurunnya susut hasil (losses) produksi
tanaman pangan, 2) Meningkatnya nilai tambah produk olahan tanaman
pangan, 3) Meningkatnya mutu hasil produksi tanaman pangan dan 4)
Meningkatnya penguasaan pasar domestik dan luar negeri sebagaimana
Tabel 3 berikut :
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan17 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Tabel 3. Capaian Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi*) Capaian Kinerja
(%)
1. Menurunnya susut hasil (losses) produksi tanaman pangan
Jumlah penyaluran sarana pascapanen tanaman pangan
26.912 unit 26.451 unit 98,29
2. Meningkatnya nilai tambah produk olahan tanaman pangan
Jumlah penyaluran pengolahan hasil tanaman pangan
90 unit 78 unit 86,66
3. Meningkatnya mutu hasil produksi tanaman pangan
Jumlah pengembangan standardisasi dan mutu
56 sertifikat 32 sertifikat 57,14
4. Meningkatnya penguasaan pasar domestik dan luar negeri
Jumlah informasi harga tanaman pangan
271 informasi harga
270 informasi
harga
99,63
3.2.1. Capaian Strategis Penyaluran Sarana Pascapanen Tahun 2016
Capaian kinerja utama sasaran strategis penyaluran sarana pascapanen
tahun 2016 yaitu menurunnya susut hasil (losses) produksi tanaman pangan
yang diperoleh dari tersalurnya bantuan sarana pascapanen tanaman pangan
yang bersumber dari DIPA Ditjen Tanaman Pangan sebagaimana pada Tabel
4.
Tabel 4. Capaian Strategis Penyaluran Sarana Pascapanen Tanaman
Pangan Tahun 2016 Berdasarkan Target Penetapan Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Menurunnya susut hasil (losses) produksi tanaman pangan
Jumlah penyaluran sarana pascapanen tanaman pangan
26.912 unit 26.451 unit 98,29
Bantuan sarana pascapanen tanaman pangan pada tahun 2016 telah
dialokasikan melalui dana APBN dengan rincian sebagai berikut :
1) Bantuan Sarana Pascapanen Padi yang dialokasikan tahun 2016 terdiri
dari:
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan18 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Pengadaan Pusat
Combine Harvester Kecil pengadaan pusat sebanyak 564 unit direvisi
menjadi:
a. Combine Harvester Kecil sebanyak 355 unit,
b. Combine Harvester Besar sebanyak 43 unit, dan
c. Power Thresher sebanyak 166 unit.
Pengadaan TP Provinsi
a. Combine Harvester Kecil semula sebanyak 4.016 unit yang direvisi
menjadi 6.224 unit, dan pada DIPA revisi 4 menjadi 5.928 unit.
b. Combine Harvester Sedang sebanyak 2.872 unit menjadi 2.884 unit
c. Combine Harvester Besar sebanyak 340 unit menjadi 403 unit
d. Power Thresher semula sebanyak 1.000 unit menjadi 3.042 unit
e. Vertical Dryer Padi Kap.30 Ton/proses+Bangunan sebanyak 2 unit
f. Vertical Dryer Padi Kap.3,5 - 6 Ton/proses+Bangunan sebanyak 3 unit
g. Sarana Pengering Padi (FBD) sebanyak 20 unit
h. Fasilitasi RMU sebanyak 115 unit (dibatalkan sesuai hasil RDP dengan
DPR tgl 15 Februari 2016) direvisi menjadi 23 unit untuk penyelesaian
tahun 2015
i. Destoner sebanyak 2 unit
j. Polisher sebanyak 22 unit
2) Bantuan Sarana Pascapanen Jagung yang dialokasikan tahun 2016 terdiri
dari:
a. Corn Sheller sebanyak 6.240 unit menjadi 6.526 unit, dan pada DIPA
Revisi 4 direvisi menjadi 6.266 unit.
b. Vertical Dryer Jagung kapasitas 3,5 – 6 ton+bangunan sebanyak 4 unit
c. Vertical Dryer Jagung kapasitas 3,5 – 6 ton sebanyak 1 unit
d. Corn Combine Harvester sebanyak 180 unit menjadi 177 unit.
e. Gudang/Lantai Jemur Jagung sebanyak 1 paket (dibatalkan sesuai
hasil RDP dengan DPR tgl 15 Februari 2016)
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan19 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
3) Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai yang dialokasikan tahun 2016 yaitu
Power Thresher Multiguna sebanyak 6.500 unit.
4) Sarana Angkut Roda 3 sebanyak 700 unit menjadi 719 unit, dan pada
DIPA Revisi 4 direvisi menjadi 737 unit.
Tabel 5. Capaian Realisasi Input Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman
Pangan Tahun 2016
Unit % thd Target
PK
26,912 482 26,451 98.29
I Pusat 646 82 564 87.31
1 Combine Harvester Kecil 355 355 100.00
2 Combine Harvester Besar 43 43 100.00
3 Power Thresher 166 166 100.00
4 Sarana Pascapanen Jagung*) 82 82 - -
II Daerah (TP Provinsi) 26,266 400 25,887 98.56
1 Combine Harvester Kecil 5,928 5,931 100.05
2 Combine Harvester Sedang 2,884 2,884 100.00
3 Combine Harvester Besar 403 18 385 95.53
4 Power Thresher 3,042 110 2,932 96.38
5 Vertical Dryer Padi + Bangunan (Kap 30 ton) 2 2 100.00
6 Vertical Dryer Padi + Bangunan (kap 3,6 -6 ton) 3 3 100.00
7 Pengering Padi*) 20 20 - -
8 RMU 23 23 100.00
9 Polisher 22 22 100.00
10 Destoner*) 2 2 - -
11 Gudang/Lantai Jemur - - -
12 Corn Combine Harvester 177 177 100.00
13 Corn Sheller 6,526 250 6,276 96.17
14 Vertical Dryer Jagung + Bangunan Kap (3,5 - 6) 15 15 100.00
15 Power Thresher Multiguna 6,500 6,500 100.00
16 Sarana angkut 719 737 102.50
Sarana Pascapanen (Pusat + TP Provinsi)
Realisasi Penyaluran
Penghematan
(unit)Jenis Kegiatan Pengadaan
Target
PK (unit)BASTB
*) Penghematan
3.2.2.Capaian Strategis :Penyaluran Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Fasilitasi pengolahan komoditas jagung dan kedelai adalah untuk
memfasilitasi kelompoktani/gapoktan/pelaku usaha pengolahan agar
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan20 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
meningkatkan efisiensi usaha perbaikan/standar unit pengolahan yang baik
sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan nilai tambah
Pada tahun 2016,bantuan sarana pengolahan hasil tanaman pangan
mengalokasikan 90 unit UPH yang terdiri UPH Jagung 60 unit dan UPH
kedelai 30 unit . Fasilitasi UPH pada TA 2016 mengalami perubahan.
Perubahan ini dikarenakan adanya penghematan anggaran seperti pada tabel
dibawah ini
Tabel 6.Perubahan Target Unit Pengolahan Hasil TA 2016
Capaian kinerja utama sasaran strategis meningkatnya nilai tambah produk
olahan tanaman pangan tahun 2016 untuk jumlah penyaluran pengolahan hasil
No Prov/Kab UPH Sblm
Penghematan UPH Stlh
Penghematan Realisasi
(Unit) Keterangan
1 Aceh 7 3 3
2 Sumut 6 0 0
3 Jambi 2 2 2
4 Sumsel 2 2 2
5 Bengkulu 4 4 0 Luncuran 2017 (4 unit)
6 Lampung 2 2 2
7 Jabar 3 2 2
8 Jateng 8 8 8
9 Jatim 2 2 2
10 Kalbar 1 1 1
11 Sulut 5 5 5
12 Sulteng 3 3 3
13 Sulsel 7 6 6
14 Sultra 11 11 11
15 Bali 4 4 4
16 NTB 1 1 1
17 NTT 7 7 1 Luncuran 2017(6 unit)
18 Maluku 3 3 3
19 Papua 3 3 3
20 Banten 1 1 1
21 Gorontalo 6 6 6
22 Sulbar 2 2 2
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan21 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
tanaman panganyang bersumber dari DIPA Ditjen Tanaman Pangan
sebagaimana pada Tabel 7.
Tabel 7.Capaian Strategis Penyaluran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman
Pangan Tahun 2016 Berdasarkan Target Penetapan Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 Meningkatnya nilai tambah produk olahan tanaman pangan
Jumlah penyaluran pengolahan hasil tanaman pangan
90 unit 78 unit 86,66
3.2.3.Capaian Strategis :Peningkatan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan
Tahun 2016
Target jumlah pengembangan standardisasi dan mutu melalui fasilitasi
sertifikasi pertanian organik pada TA 2016 mengalami perubahan
sebagaimana pada tabel 8. Perubahan ini dikarenakan adanya penghematan
anggaran dan kurang siapnya daerah/kelompok tani dalam proses sertifikasi
organik.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan22 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Tabel 8. Perubahan Target Sertifikasi Organik TA 2016
1 Aceh 4 0 0 0 0
2 Sumut 4 4 4 4 100
3 Sumbar 2 2 2 3 150
4 Riau 2 1 0 0 0
5 Jambi 2 2 0 0 0
6 Sumsel 3 3 3 3 100
7 Bengkulu 3 0 0 0 0
8 Lampung 3 3 0 0 0
9 Jabar 7 7 7 7 100
10 Jateng 5 3 0 0 0
11 DIY 2 2 2 2 100
12 Jatim 5 3 3 3 100
13 Banten 1 1 1 1 100
14 Bali 3 3 3 3 100
15 NTB 2 0 0 0 0
16 NTT 4 4 3 3 75
17 Kalbar 4 2 1 0 0
18 Kalteng 4 4 1 0 0
19 Sulteng 1 1 1 1 100
20 Sulsel 5 5 2 2 40
21 Sultra 2 2 0 0 0
22 Sulbar 3 0 0 0 0
23 Gorontalo 1 1 0 0 0
24 Malut 1 1 0 0 0
25 Papua Barat 1 1 0 0 0
26 Papua 1 1 0 0 0
75 56 33 32 57.14
Realisasi***) Persentase**)
Total
No. Provinsi APBNP I*) APBNP IITarget
Sertifikasi Awal
Keterangan : *) Target Sertifikasi Sesuai Penetapan Kinerja (PK) **)Persentase realisasi dibanding dengan PK ***) Realisasi per 30 Desember 2016
Capaian kinerja utama sasaran strategis peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan tahun 2016 untuk jumlah pengembangan standardisasi dan mutu yang diperoleh melalui fasilitasi sertifikasi organik yang bersumber dari DIPA Ditjen Tanaman Pangan sebagaimana pada Tabel 9.
Tabel 9.Capaian Strategis Peningkatan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan
Tahun 2016
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan23 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 Meningkatnya mutu hasil produksi tanaman pangan
Jumlah pengembangan standarisasi dan mutu
56 sertifikat
32 sertifikat
57,14
Tabel 10. Perkembangan Tahapan Pelaksanaan Sertifikasi Organik Sampai
dengan 31 Desember 2016
Apresiasi /
Sosialisasi
Penyusunan
Doksistu
Penerapan
ICS
Pengajuan
SertifikasiSertifikasi
1 Sumut 4 4 4LSO Lesos, Luasan
44 Ha
2 Sumbar 2 2 3LSO Sumbar,
Luasan 16,73 Ha
3 Riau 1 0 Pemotongan Jilid II (1)
4 Jambi 2 0 Pemotongan Jilid II (2)
5 Sumsel 3 3 3LSO Sumbar,
Luasan 51 Ha
6 Lampung 3 0 Pemotongan Jilid II (3)
7 Jabar 7 7 7LSO Inofice,
Luasan 59,27 Ha
8 Jateng 3 0 Pemotongan Jilid II (3)
9 DIY 2 2 2LSO Persada, Luasan
8,73 Ha
10 Jatim 3 3 3LSO Lesos,
Luasan 60 Ha
11 Banten 1 1 1LSO Inofice, Luasan
22,68 Ha
12 Bali 3 3 3LSO Lesos,
Luasan 28,82 Ha
13 NTT 4 3 3LSO Inofice, Luasan
33,44 Ha
14 Kalbar 2 1 1 Pemotongan Jilid II (1)
15 Kalteng 4 1 1 Pemotongan Jilid II (3)
16 Sulteng 1 1 1LSO Inofice,
Luasan 37,5 Ha
17 Sulsel 5 2 2LSO Inofice,
Luasan 97,10 Ha
18 Sultra 2 0 Pemotongan Jilid II (2)
19 Gorontalo 1 0 Pemotongan Jilid II (1)
20 Malut 1 0 Pemotongan Jilid II (1)
21 Papua Barat 1 0 Pemotongan Jilid II (1)
22 Papua 1 0
56 33 1 1 32
Ket.
Total
No. Provinsi
Target
Setelah
APBNP
Target
Sertifikasi
Pada tahun 2016 proses sertifikasi organik yang sudah lulus sebanyak 32
sertifikat bagi poktan/gapoktan dengan total luas lahan mencapai 457,04 Ha.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan24 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Dalam proses pengajuan sertifikasi 1 poktan/gapoktan dan 1 poktan/gapoktan
masih dalam penerapan ICS(Internal Control System). Selain proses sertifikasi
diberikan juga dana pembinaan/pendampingan untuk petugas daerah dalam
membina poktan/gapoktan organik.
3.2.4. Capaian Strategis :Informasi harga tanaman pangan tahun 2016
Capaian kinerja utama sasaran strategis jumlah informasi harga tanaman
pangan tahun 2016 yaitu meningkatnya penguasaan pasar domestik dan luar
negeri yang diperoleh dari jumlah fasilitasi pemasaran dan investasi hasil
tanaman pangan (informasi harga) yang bersumber dari DIPA Ditjen Tanaman
Pangan sebagaimana pada Tabel 11.
Tabel 11.Capaian StrategisInformasi Harga Tanaman Pangan Tahun 2016
Berdasarkan Target Penetapan Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4 Meningkatnya penguasaan pasar domestik dan luar negeri
Jumlah fasilitasi pemasaran dan investasi hasil tanaman pangan (informasi harga)
271 informasi
harga
270 informasi
harga 99,63
Fasilitasi Pemasaran dan Investasi hasil tanaman pangan (informasi harga)
telah dialokasikan melalui dana APBN dengan rincian sebagai berikut :
1) Pertemuan Koordinasi Pelayanan Informasi Informasi Pasar Tanaman
Pangan Tahun 2016.
Kegiatan ini yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan
mensinergikan kegiatan pusat dengan daerah dalam pelaksanaan
kegiatan Pelayanan Informasi Pasar Hasil Tanaman Pangan. Pertemuan
dihadiri oleh perwakilan dari 33 Provinsi dan 250 Kabupaten yang terdiri
dari Pembina, Petugas PIP Provinsi dan Kabupaten. 21 perwakilan
kabupaten yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut dilakukan
pendampingan oleh Pembina PIP Provinsi dan Pusat sehingga dapat
mengirim data informasi harga sesuai ketentuan.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan25 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
2) Pertemuan Koordinasi Pelayanan Informasi Pasar Subsektor Tanaman
Pangan
Kegiatan pertemuan dilaksanakan di tingkat Provinsi yang bertujuan untuk
memberikan panduan teknis cara pelaksanaan kegiatan PIP bagi petugas
PIP provinsi dan kabupaten sehingga tercipta sistem pelayanan informasi
pasar yang cepat, tepat, kontinyu, up to date dan dapat dipercaya. Selain
informasi harga tanaman pangan, petugas PIP juga melakukan
pemantauan stock hasil tanaman pangan baik ditingkat rumah tangga
petani maupun penggilingan. Untuk mengetahui efisiensi pemanfaatan
sarana produksi pertanian dan hasil panen dilakukan Analisis Usaha Tani
dan Analisis Biaya Pemasaran sehingga dapat dijadikan acuan dalam
pengambilan keputusan terutama dalam alokasi bantuan.
3) Sistem Aplikasi Informasi Harga dan Pasar Tanaman Pangan
Petugas PIP Provinsi dan Kabupaten melaporkan informasi harga
tanaman pangan setiap hari melalui alamat website
:https://aplikasi.pertanian.go.id/ smshargakab/ untuk harga tingkat
produsen, dan https://aplikasi.pertanian.go.id/smshargaprov/ untuk harga
tingkat konsumen.
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016
3.3.1. Capaian Kinerja Tahun 2016
3.3.1.1 Capaian Sasaran Strategis 1: Penurunan Susut Hasil (losses) Produksi Tanaman Pangan
Pencapaian sasaran kinerja penurunan susut hasil tanaman pangan diukur
dengan tercapainya Indikator Kinerja dalam mencapai sasaran strategis
Menurunnya Susut Hasil (losses) Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016
berupa tersalurkannya sarana pascapanen tanaman pangan sejumlah
26.451 unit. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran ini berhasil
karena tercapainya realisasi bantuan 98,29% sesuai indikator kinerja yang
tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK).
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan26 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Komodita
s
Target
Penurunan
Susut Hasil
(%)
Sasaran
Produksi
(Ton)
Prediksi
Harga (Rp)
Pengamanan
Produksi (Ton)
Kebutuhan Biaya
Investasi (Rp)
Padi 0.181 76,230,000 4,200 45,355 190,491,000,000
Jagung 0.480 21,329,418 3,750 102,381 383,928,750,000
Kedelai 0.650 2,111,000 7,000 13,824 30,240,000,000
Tabel 12. Capaian Realisasi Input Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2016
UNIT % thd Target
1 Sarana Pascapanen Padi 12,893 12,746 98.86
2 Sarana Pascapanen Jagung 6,800 6,468 95.12
3 Sarana Pascapanen Kedelai 6,500 6,500 100.00
4 Sarana Angkut Roda 3 719 737 102.50
JUMLAH 26,912 26,451 98.29
REALISASI
Fisik
No Kegiatan Pendukung Target PK
Keterangan : Sarana angkut di Bengkulu terealisasi 57 unit dari target 38 unit dan Provinsi Sulut terealisasi 30 unit dari target 20 unit, dan terdapat penghematan 11 unit di Maluku Utara.
Rincian target penurunan susut hasil tanaman pangan dan kebutuhan biaya
investasi sesuai Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan 2016 - 2019 (konsep) terdapat pada Tabel 13.
Tabel 13. Kebutuhan Biaya Investasi Sarana Pascapanen Untuk Mencapai Target Penurunan Susut Hasil Tahun 2016
Kontribusi penurunan susut hasil tanaman pangan pada Indikator kinerja
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada tahun 2016 berada diatas
sasaran susut hasil yang tercantum pada Renstra Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 2016 – 2019. Hal ini disebabkan jumlah
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan27 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
alokasi bantuan lebih besar dibandingkan kebutuhan sarana pascapanen
tahun 2016.
Tabel 14. Perbandingan Alokasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2016 dengan Kebutuhan Sarana Pascapanen dalam Renstra
Alokasi Kebutuhan
Bantuan (Renstra)
Alokasi Bantuan
2016 (PK)
(unit) (unit)
1. Padi 4,200 12,893
2. Jagung 1,486 6,800
3. Kedelai 1,700 6,500
4. Sarana Angkut Roda 3*) - 719 7,386 26,912
Jumlah bantuan sarana
Indikator Kinerja
JUMLAH
*) Untuk mendukung Desa Mandiri Benih
Berdasarkan realisasi bantuan sarana pascapanen yang telah disalurkan ke
poktan/gapoktan, angka susut hasil kontribusi bantuan sarana pascapanen
tanaman pangan tahun 2016 khususnya untuk jagung lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun 2015 karena meningkatnya fasilitasi bantuan
sarana pascapanen jagung pada tahun 2016. Sedangkan, untuk komoditas
padi dan kedelai pada tahun 2015 tidak ada alokasi bantuan sarana
pascapanen yang bersumber dari DIPA Ditjen Tanaman Pangan.
Perbandingan alokasi bantuan sarana pascapanen dan capaian penurunan
susut tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 15.
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan Tahun 2015 dan Tahun 2016
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan28 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Target Realisasi % Target PK Realisasi %
1. Padi 12,893 12,746 98.86 0.145
2. Jagung 212 205 96.70 0.021 6,800 6,468 95.12 0.517
3. Kedelai 6,500 6,500 100.00 0.998
Jumlah bantuan sarana
2016 Capaian Penurunan
Susut Hasil (%)Indikator Kinerja
2015 Capaian Penurunan
Susut Hasil (%)
Keterangan:
Capaian penurunan susut hasil diperoleh dari kontribusi 60% sarana pascapanen padi, 60% sarana pascapanen jagung, dan 75% sarana pascapanen kedelai yang telah dimanfaatkan.
3.3.1.2. Capaian Sasaran Strategis 2: Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Tanaman Pangan
Indikator Kinerja dalam mencapai sasaran strategis Peningkatan Nilai
Tambah Produk Olahan Tanaman Pangan Tahun 2016 adalah
tersalurkannya pengolahan hasil tanaman pangan sejumlah 90 unit. Hasil
pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran ini berhasil karena
tercapainya realisasi bantuan 86,66% sesuai indikator kinerja yang tercantum
pada Perjanjian Kinerja (PK). Capaian realisasi penyaluran UPH tanaman
pangan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 16.
Tabel 16.Capaian Realisasi Penyaluran Unit Pengolahan Hasil (UPH)
Tanaman Pangan Tahun 2016
K
o
n
t
ribusi Bantuan Sarana Pascapanen UPH APBN Tahun 2016
Tabel 17.Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen UPH APBN Tahun 2016
terhadap Produksi
NO KEGIATAN PENDUKUNG FISIK
TARGET REALISASI %
1 UPH Jagung 60 49 81,67
2 UPH Kedele 30 29 96,67
Jumlah 90 78 86,67
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan29 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Berdasarkan data kontribusi fasilitasi bantuan sarana UPH kedele dan
jagung pada Tabel 17 diketahui bahwa fasilitasi UPH kedele dapat
meningkatkan produksi pembuatan tahu dan tempe sebesar 68% per hari
dibanding sebelumnya, sedangkan UPH jagung dapat meningkatkan
produksi pangan olahan sebesar 33,33% dibanding sebelumnya.
Tabel 18 Perbandingan Bantuan UPH Tahun 2015 dan Tahun 2016
Berdasarkan realisasi fasilitasi UPH yang telah disalurkan ke
poktan/gapoktan, tahun 2016 untuk jagung dan kedelai lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun 2015 karena meningkatnya fasilitasi bantuan
UPH pada tahun 2016 sebanyak 47 unit UPH atau 60,25%. Pada tahun 2015
alokasi bantuan UPH bersumber dari DIPA Ditjen Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen PPHP).
3.3.1.3. Capaian Sasaran Strategis 3: Peningkatan Mutu Hasil Produksi
Tanaman Pangan
Pencapaian sasaran kinerja peningkatan mutu hasil produksi tanaman
pangan diukur dengan tercapainya Indikator Kinerja dalam mencapai sasaran
strategis yaitu jumlah pengembangan standardisasi dan mutu yang diperoleh
dari fasilitasi sertifikasi organik sejumlah 32 sertifikat. Hasil pengukuran
terhadap indikator kinerja sasaran ini berhasil karena tercapainya realisasi
Target Realisasi %Target
(PK)
Target
RevisiRealisasi (%)
1 UPH Jagung 17 17 100 60 49 49 100
2 UPH Kedelai 14 14 100 30 29 29 100
31 31 100 90 78 78 100
Jumlah Bantuan UPH
2016
No Indikator Kinerja
Jumlah
2015
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan30 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Alokasi Kebutuhan
Bantuan (Renstra)
Alokasi Bantuan
2016 (PK)
Alokasi setelah
Pemotongan
(unit) (unit) (unit)1. Sertifikasi Organik 75 56 33
Indikator Kinerja
bantuan 57,14 % sesuai indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian
Kinerja (PK).
Tabel 19. Perbandingan Alokasi Target Sertifikasi Tahun 2016, TargetSertifikasi dalam Renstra dan Alokasi Setelah Pemotongan Anggaran
Jika dibandingkan berdasarkan target setelah pemotongan (DIPA Revisi 4)
yaitu 33 sertifikat dan realisasi fasilitasi sertifikasi organik yaitu 32 sertifikasi
maka hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran ini berhasil
karena tercapainya realisasi bantuan mencapai 96.97 %. Realisasi keuangan
sebesar Rp. 4.300.214.569,- atau sebesar 60.34 % dari pagu yang sebesar
Rp. 7.126.849.000,-.
3.3.1.4. Capaian Sasaran Strategis 4: Peningkatan Penguasaan Pasar Domestik
dan Luar Negeri.
Pencapaian sasaran kinerja jumlah fasilitasi pemasaran dan investasi hasil
tanaman pangan (informasi harga) dalam mencapai sasaran strategis
peningkatan penguasaan pasar domestik dan luar negeri berupa
terinformasikannya harga tanaman dari270kabupaten/kota. Hasil
pengukuran terhadap indikator sasaran ini berhasil karena tercapainya
realisasi informasi harga 99,63% dari target indikator kinerja yang tercantum
pada Perjanjian Kinerja (PK).Masih terdapat satu kabupaten yang sama
sekali tidak mengirimkan data informasi harga yaitu Kabupaten Depok. Hal
ini disebabkan kurang kompeten petugas PIP yang bersangkutan,
diharapkan tahun depan dapat dilakukan pergantian petugas.
Informasi pasar merupakan kebutuhan dalam penguasaan pasar dalam
negeri dan luar negeri. Dengan tersedianya informasi harga akan tercipta
pasar yang transparan dan minat terhadap produk dalam negeri untuk
memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan mengisi peluang pasar pasar
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan31 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
luar negeri akan meningkat. Informasi harga disampaikan secara rutin setiap
hari melalui website :https://aplikasi.pertanian.go.id/ smshargakab/ untuk
harga tingkat produsen, dan https://aplikasi.pertanian.go.id/smshargaprov/
untuk harga tingkat konsumen. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga
kestabilan harga sehingga memberikan keuntungan bagi petani/produsen
dan menjamin kepastian harga bagi konsumen.
Fasilitasi Pelayanan Informasi Pasar dialokasikan pada 34 provinsi dalam
bentuk pertemuan koordinasi dan honor bagi petugas PIP, akan tetapi
anggaran terkait kegiatan PIP tidak dapat diserap secara maksimal karena
adanya penghematan yaitu di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan
Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat.
3.3.2. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2016
3.3.2.1. Penurunan Susut Hasil (losses) Produksi Tanaman Pangan
Upaya penurunan susut hasil tanaman pangan dalam rangka
mengamankan tercapainya produksi tanaman pangan tahun 2016
khususnya komoditas padi, jagung dan kedelai ditargetkan mampu
menurunkan susut hasil tanaman pangan pada saat proses panen dan
pascapanen sebesar 0,181% untuk komoditas padi, 0,48% untuk
komoditas jagung, dan 0,65% untuk komoditas kedelai (Renstra Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (konsep), 2016).
Analisa capaian terhadap penurunan susut hasil tanaman pangan sebagai
berikut:
A. Penurunan Susut Hasil (losses) Produksi Padi
Upaya untuk mencapai target penurunan susut hasil padi tahun 2016 yang
tercantum pada Renstradiantaranya
kebutuhandukungananggaransebesarRp.462.550.000.000,-,dukungan anggaran
APBN untuk fasilitasi sarana pascapanen padi tahun 2016 yaitu sebesar
Rp.1.413.650.996.000,- atau 306% dari kebutuhan anggaran.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan32 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Kegiatan pendukung tercapainya sasaran produksi tahun 2016 melalui
penurunan susut hasil produksi padi yaitu penyaluran bantuan sarana
pascapanen padi yang semula sejumlah 8.936 unit menjadi 12.968 unit,
berdasarkan DIPA Revisi 4 mengalami perubahan alokasi menjadi 12.899 unit.
Realisasi penyaluran bantuan sarana pascapanen padi s/d bulan Desember
2016 dengan target 12.893 unit telah terealisasi 12.746 unit (98,86%). Tidak
tercapainya target sesuai PK disebabkan adanya penghematan 18 unit Combine
Harvester Besar, 110 unit Power Thresher, 20 unit Pengering Padi dan 2 unit
Destoner.
Tabel 20. Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Padi Tahun 2016 Dibandingkan Target PK Tahun 2016
Alokasi Sarana
2016 (PK)
Realisasi
Sarana 2016
% thd
PK
Unit Unit
1 Power Thresher 3,208 3,098 96.57
2 Combine Harvester Kecil 6,283 6,286 100.05
3 Combine Harvester Sedang 2,884 2,884 100.00
4 Combine Harvester Besar 446 428 95.96
5 Vertical Dryer Padi 30 ton 2 2 100.00
6 Vertical Dryer Padi 3,5-6 ton 3 3 100.00
7 PPK/Penggilingan 23 23 100.00
8 Pengering Padi*) 20 - -
9 Polisher 22 22 100.00
10 Destoner*) 2 - -
Jumlah Sarana 12,893 12,746 98.86
No. Jenis Sarana
Bantuan yang telah tersalur ini turut memiliki kontribusi dalam penurunan susut
hasil tanaman pangan dan diperhitungkan dalam perhitungan capaian target
susut hasil tanamanan pangan sebagaimana yang tercantum pada Renstra
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 –
2019. Berdasarkan hasil monev di lapangan diketahui bahwa beberapa sarana
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan33 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
pascapanen padi sampai ke titik bagi setelah musim panen lewat dan alsin
belum digunakan karena belum adanya pelatihan dari penyedia barang.
Kontribusi penurunan susut hasil padi pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel
21.
Tabel 21. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Padi Tahun 2016
Target % Capaian 2016
2016 Terhadap Target
Produksi Padi (Ton GKG) 76,230,000 79,140,000 103.82
Penurunan Susut Hasil (%) 0.181 0.146 80.66
Pengamanan Produksi (Ton GKG) 137,976 115,544 83.74
Uraian Realisasi *)
*) Aram II BPS
Berdasarkan data kontribusi pada Tabel 21, diketahui bahwa bantuan sarana
pascapanen padi Tahun 2016 diprediksi menurunkan susut hasil padi sebesar
0,146% atau mencapai 80,66% dari target susut 0,181%. Penurunan susut hasil
sebesar 0,146% diperkirakan dapat mengamankan produksi padi pada tahun
2016 sebesar 115.544 ton atau senilai Rp.612,38 Milyar (asumsi harga gabah
kering giling di tingkat penggilingan Rp. 5.300/kg).
B. Penurunan Susut Hasil (losses) Produksi Jagung
Upaya untuk mencapai target penurunan susut hasil jagung tahun 2016 yang
tercantum pada Renstra diantaranya kebutuhan dukungan anggaran sebesar
Rp.299.203.300.000,-, namun dukungan anggaran APBN untuk fasilitasi sarana
pascapanen jagung tahun 2016 yaitu sebesar Rp.249.962.265.000,- atau 83,5%
dari kebutuhan anggaran.
Kegiatan pendukung tercapainya sasaran produksi tahun 2016 melalui
penurunan susut hasil produksi jagung yaitu penyaluran bantuan sarana
pascapanen jagung yang semula sejumlah 6.426 unit menjadi 6.435 unit,
berdasarkan DIPA Revisi 4 mengalami perubahan alokasi menjadi 6.800 unit.
Realisasi penyaluran bantuan sarana pascapanen jagung s/d bulan Desember
2016 dengan target 6.800 unit telah terealisasi 6.468 unit (95,12%). Tidak
tercapainya target PK disebabkan adanya penghematan Corn Sheller (APBN-P)
sebanyak 250 unit dan Sarana Pascapanen Jagung Pusat sebanyak 82 unit.
Tabel 22. Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2016 Dibandingkan Target PK Tahun 2016
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan34 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Alokasi Sarana
2016 (PK)
Realisasi
Sarana 2016
% thd
PK
Unit Unit
1 Corn Combine Harvester 177 177 100.00
2 Corn Sheller 6,526 6,276 96.17
3Vertical Dryer Jagung 3,5 - 6
Ton 15 15 100.00
4 Sarana Pascapanen Jagung *) 82 - -
Jumlah Sarana 6,800 6,468 95.12
No. Jenis Sarana
Keterangan : Asumsi Sarana Pascapanen Padi yang telah dimanfaatkan 60% dari Sarana yang telah disalurkan
*) Penghematan
Bantuan yang telah tersalur ini turut memiliki kontribusi dalam penurunan susut
hasil tanaman pangan dan diperhitungkan dalam perhitungan capaian target
susut hasil tanaman pangan sebagaimana yang tercantum pada Renstra
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 –
2019. Berdasarkan hasil monev di lapangan diketahui bahwa beberapa sarana
pascapanen jagung sampai ke titik bagi setelah musim panen lewat dan alsin
belum digunakan karena belum adanya pelatihan dari penyedia barang.
Kontribusi bantuan sarana pascapanen jagung tahun 2016 terdapat pada Tabel
23.
Tabel 23.Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2016
Target % Capaian 2016
2016 Terhadap Target
Produksi Jagung (Ton PK) 21,329,418 23,160,000 108.58
Penurunan Susut Hasil (%) 0.480 0.517 107.67
Pengamanan Produksi (Ton PK) 102,381 119,691 116.91
Uraian Realisasi *)
Keterangan : Asumsi Sarana Pascapanen Jagung yang telah dimanfaatkan 60% dari Sarana
yang telah disalurkan
*) Aram II BPS
Berdasarkan data kontribusi pada Tabel 23, diketahui bahwa bantuan sarana
pascapanen jagung tahun 2016 diprediksi menurunkan susut hasil jagung
sebesar 0,517% atau mencapai 107,67%. Penurunan susut hasil sebesar
0,517% diperkirakan dapat mengamankan produksi jagung pada tahun 2016
sebesar 119.691 ton atau senilai Rp.323,16 Milyar (asumsi harga jagung pipil
kering di tingkat petani Rp. 2.700/kg).
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan35 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
C. Penurunan Susut Hasil (losses) Produksi Kedelai
Upaya untuk mencapai target penurunan susut hasil kedelai tahun 2016 yang
tercantum pada Renstra diantaranya kebutuhan dukungan anggaran sebesar
Rp.53.550.000.000,- namun dukungan anggaran APBN untuk fasilitasi sarana
pascapanen kedelai tahun 2016 yaitu sebesar Rp.155.435.858.000,- atau
290,26% dari kebutuhan anggaran.
Kegiatan pendukung tercapainya sasaran produksi kedelai tahun 2016 melalui
penurunan susut hasil produksi kedelai yaitu penyaluran bantuan sarana
pascapanen kedelai sebanyak 6.500 unit. Realisasi penyaluran bantuan sarana
pascapanen kedelai s/d bulan Desember 2016 dengan target 6.500 unit telah
terealisasi 6.500 unit (100,00%).
Tabel 24. Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai Tahun 2016
Dibandingkan Target PK Tahun 2016
Alokasi Sarana
2016 (PK)
Realisasi Sarana
2016
% thd
PK
Unit Unit
1 Power Thresher Multiguna 6,500 6,500 100.0
Jumlah Sarana 6,500 6,500 100.0
No. Jenis Sarana
Bantuan yang telah tersalur ini turut memiliki kontribsusi dalam penurunan susut
hasil tanaman pangan dan diperhitungkan dalam perhitungan capaian target
susut hasil tanaman pangan sebagaimana yang tercantum pada Renstra
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 –
2019. Berdasarkan hasil monev di lapangan diketahui bahwa beberapa sarana
pascapanen jagung sampai ke titik bagi setelah musim panen lewat dan alsin
belum digunakan karena belum adanya pelatihan dari penyedia barang.
Kontribusi bantuan sarana pascapanen kedelai tahun 2016 terdapat pada Tabel
25.
Tabel 25.Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai Tahun 2016
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan36 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Alokasi
(Unit) (Unit) %
Luar Jawa
Sarana Pascapanen Padi
1 CHK 4,098 4,101 100.07
2 CHS 2,302 2,302 100.00
3 CHB 403 385 95.53
4 PT 1,707 1,632 95.61
5 RMU 23 23 100.00
Sarana Angkut
Sarana Roda 3 582 600 103.09
RealisasiWilayah
Target % Capaian 2016
2016 Terhadap Target
Produksi Kedelai (Ton BK) 2,111,000 885,580 41.95
Penurunan Susut Hasil (%) 0.650 0.998 153.54
Pengamanan Produksi (Ton BK) 13,824 8,838 63.93
Uraian Realisasi *)
*) Aram II BPS
Berdasarkan data kontribusi bantuan sarana pascapanen kedelai pada Tabel
25, diketahui bahwa bantuan sarana pascapanen kedelai tahun 2016 diprediksi
menurunkan susut hasil kedelai sebesar 0,998% atau mencapai 153,54% dari
target susut hasil kedelai 0,65%. Penurunan susut hasil kedelai sebesar 0,65%
diperkirakan dapat mengamankan produksi kedelai pada tahun 2016 sebesar
8.838 ton atau senilai Rp.68,05 Milyar (asumsi harga kedelai di tingkat petani
Rp. 7.700/kg).
Tabel 26. Capaian Kinerja Dalam Mendukung Produksi Padi di Luar Jawa
Realisasi Combine Harvester Kecil melebihi target 3 unit yang
disebabkan adanya optimalisasi anggaran di Provinsi Bengkulu. Tidak
tercapainya target Combine Harvester Besar dan Power Thresher
disebabkan adanya penghematan anggaran.
3.3.2.2. Sasaran Strategis 2: Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Tanaman Pangan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan37 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Tabel 27. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Subdit Pengolahan
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Terlaksananya Peningkatan Pengolahan Tanaman Pangan
Jumlah Petunjuk Teknis Teknologi Pengolahan Hasil TP
1
Jumlah Bahan informasi pengolahan tanaman pangan (dokumen)
5
Jumlah laporan peningkatan pengolahan tanaman pangan (laporan)
3
Jumlah laporan pelaksanaan UPSUS PJK Sumsel da Kalsel (laporan)
2
Penyaluran fasilitasi UPH sebanyak 78 unit turut memiliki kontribusi dalam
peningkatan produksi. Kontribusi bantuan fasilitasi UPH jagung dan
kedelai tahun 2016 terdapat pada Tabel 28.
Tabel 28.Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen UPH APBN Tahun
2016
Berdasarkan data kontribusi fasilitasi bantuan sarana UPH kedele dan
jagung pada Tabel. 28 diketahui bahwa fasilitasi UPH kedele dapat
meningkatkan produksi pembuatan tahu dan tempe sebesar 68% per hari
dibanding sebelumnya, sedangkan UPH jagung dapat meningkatkan
produksi pangan olahan sebesar 33,33 % dibanding sebelumnya.
3.3.2.3. Sasaran Strategis 3: Peningkatan Mutu Hasil Produksi Tanaman
Pangan
Upaya peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan pada tahun 2016
jumlah sertifikasi ditargetkan 75 sertifikat (Renstra Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (konsep, 2016). Upaya untuk
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan38 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
mencapai target peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan pada
tahun 2016 yang tercantum pada Renstra diantaranya kebutuhan
dukungan dana anggaran sebesar Rp. 1.446.000.000,- , dukungan
anggaran APBN untuk fasilitasi sertifikasi organik sebesar Rp.
2.250.000.000,- atau 155.60% dari kebutuhan anggaran. Karena terjadi
pemotongan anggaran target berubah menjadi 33 sertifikat. Realisasi
sampai dengan 31 Desember 2016 yaitu 32 sertifikat yang terdiri dari
Sumatera Utara 5 sertifikat, Sumatera Barat 3 sertifikat, Sumatera Selatan
3 sertifikat, Jawa Barat 7 sertifikat, DIY 2 sertifikat, Jawa Timur 3 sertifikat,
Bali 3 sertifikat, NTT 3 sertifikat, Sulawesi Tengah 1 sertifikasi, Sulawesi
Selatan 2 sertifikasi dan Banten 1 sertifikasi. Sedangkan yang dalam
proses pengajuan sertifikasi yaitu Kalimantan Barat 1 sertifikasi.
Berdasarkan data realisasi sertifikasi organik sampai dengan 31
Desember 2016 sebanyak 32 sertifikasi, jika dibandingkan dengan target
renstra sebanyak 75 sertifikasi maka persentasenya sebesar 42,67%.
Target yang ditentukan pada renstra terjadi penurunan dikarenakan
kurang siapnya daerah/kelompok tani untuk sertifikasi organik dan adanya
pemotongan anggaran. Jika dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja maka
tercapai realisasi sebanyak 32 sertifikasi atau 57,14% dari target 56
sertifikasi.
3.3.2.4. Sasaran Strategis 4: Peningkatan Penguasaan Pasar Domestik Dan
Luar Negeri
Upaya peningkatan penguasaan pasar domestik dan luar negeri dalam
rangka pengembangan pemasaran melalui tersedianya informasi harga
pada 3 komoditas utama yaitu padi, jagung, kedelai (Renstra Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (konsep), 2016).
Pemantauan informasi harga komoditas tanaman pangan dilakukan setiap
hari pada komoditas padi, jagung dan kedelai dan diinput ke sistem untuk
memantau harga komoditas utama sehingga dapat diketahui harga
komoditas yang berada dibawah HPP. Selain ketiga komoditas utama
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan39 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
tersebut jika dilakukan pemantauan informasi harga secara berkala pada
empat komoditas lainnya yaitu ubi kayu, kacang tanah, kacang hijaudan
ubi jalar.
Untuk mengetahui tingkat keakuratan data yang disampaikan telah
dilakukan pemantauan pada kegiatan yang mendukung pengembangan
informasi pasar yang terdapat pada Tabel 29.
Tabel 29.DataEfektivitas Terkait Pengembangan Informasi Pasar 2016
Berdasarkan efektivitas penyampaian data terkait pengembangan informasi
pasar menunjukkan bahwa Petugas Informasi Pasar cukup aktif
menyampaikan data harga harian tanaman pangan yang ditunjukkan dengan
nilai keaktifan mencapai 68,84%. Sedangkan untuk penyampaian data
pendukung lainnya seperti Analisis Usaha Tani, Pemantaun Stok, Supply
Demand dan Biaya Pemasaran masih kurang efektif karena prosentasenya
kurang dari 10%. Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan tersebut
disebabkan oleh penghematan anggaran, terbatasnya petugas SDM yang
kompeten untuk melakukan penginputan dan analisis data.
Tabel30. Perjanjian Kinerja Subdirektorat Pemasaran dan Investasi
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JUMLAH
Terlaksananya pengembangan pemasaran dan investasi
Jumlah rancangan kebijakan pemasaran tanaman pangan (rancangan)
1
Jumlah Petunjuk Teknis pengembangan pemasaran dan investasi (dokumen)
1
Jumlah poktan/gapoktan yang mendapatkan fasilitasi akselerasi ekspor komoditas tanaman pangan (poktan/gapoktan)
10
Jumlah Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Pasar dan Stok (Dokumen)
1
Jumlah petugas PIP Tanaman Pangan yang 271
No Data Optimalisasi Keaktifan (%)
Aktif Tidak Aktif
1 Harga Tanaman Pangan 190 86 68.84
2 Analisa Usahatani 21 255 7.61
3 Pemantauan Stok 28 248 10.14
4 Supply Demand 1 275 0.36
5 Biaya Pemasaran 1 275 0.36
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan40 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
menghadiri kegiatan Koordinasi Pelayanan Informasi Pasar (orang)
Jumlah laporan kegiatan pemasaran dan promosi (laporan)
6
Jumlah laporan penyusunan LAKIP Direktorat PPHTP (laporan)
1
Dalam rangka mencapai sasaran kinerja Subdit Pemasaran dan Investasi
yaitu “Peningkatan Penguasaan Pasar Domestik dan Luar Negeri”,
makatelah
dilaksanakan beberapa kegiatan seperti PK yang tercantum pada Tabel
30antara lain :
1. Melaksanakan Sosialisasi dan bimbingan pengembangan pemasaran
hasil dan investasi tanaman pangan dengan pelaksanaan kegiatan
Akselerasi Ekspor Komoditas Tanaman Pangan. Pertemuan ini melibatkan
10 orang poktan/gapoktan yang difasilitasi oleh Dit. PPHTP, poktan binaan
dinas pertanian, eksportir, konsultan dan importir. Kegiatan ini menjadi
ajang untuk membuka peluang pemasaran dan memotivasi petani dalam
menciptakan produk tanaman pangan yang berdaya saing. Petani
melakukan penjajakan dengan eksportir/importir untuk memasok bahan
baku sesuai kebutuhan yang akan dikomunikasikan lebih lanjut. Selain itu
dialokasikan dana dekonsentrasi di 34 provinsi untuk memfasilitasi
pertemuan promosi dan investasi dalam rangka mempertemukan
petani/poktan/gapoktan dengan pelaku usaha/calon pembeli/calon
investor sehingga meningkatkan jaringan pemasaran produknya. Akan
tetapi kegiatan ini tidak terlaksana secara efektif karena dari 34 provinsi
hanya 10 provinsi (29,41%) yang melaksanakan kegiatan pertemuan
promosi dan investasi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Bengkulu, Banten, NTB, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan
Papua; sedangkan anggaran di propinsi lainnya terkena penghematan.
2. Melaksanakan Promosi Investasi wilayah Jawa melalui kegiatan Pameran
The 12th APKASI International Trade Investment Summit (AITIS) 2016 :
Indonesia Investment Week 2016. Kegiatan ini dilaksanakan dengan
memfasilitasi 4 pelaku usaha yang telah siap untuk ekspor yaitu :
Kelompok Wanita Tani Putri 21, CV. 1001, UD. Dhunuk Snack dan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan41 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Masyarakat Pelestari Padi Pandawangi Cianjur (MP3C). Kegiatan ini
bertujuan untuk memperkenalkan produk unggulan petani/pelaku usaha
sehingga dapat melakukan penetrasi pasar dan bersaing dengan produk
sejenis baik dari dalam maupun luar negeri, mengembangkan jaringan
pemasaran, serta menarik investor. Hasil kegiatan berupa pembelian
langsung, permintaan produk, rencana kerjasama antara CV. 1001
dengan pengusaha dari Negara Qatar, permintaan pelatihan pengolahan
mocaf dari aparat Pembina Provinsi Lampung.
3. Menyusun rancangan kebijakan pemasaran tanaman pangan berupa Draft
Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Ekspor Impor Beras
dan Draft Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor
Jagung. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan
bagi petani dan kepastian dalam pemberian layanan rekomendasi
sehingga lebih efektif dan efisien.
Selain itu dialokasikan dana dekonsentrasi pada 34 provinsi dengan total
anggaran Rp. 11.604.520.000,00 dan mencapai realisasi sejumlah Rp.
7.217.962.382,00 atau 62,20%. Tidak tercapianya target realisasi secara
maksimal dikarenakan adanya penghematan. Dukungan kegiatan dalam
pelaksanaan dana dekosentrasi berupa :
1. Melaksanaan pertemuan promosi dan investasi tanaman pangan yang
bertujuan untuk mempertemukan petani/poktan/gapoktan dengan pelaku
usaha, eksportir/importir dan pengusaha retail. Dari hasil pertemuan telah
terjadi beberapa penawaran kerjasama antara poktan dan pengusaha
retail daerah seperti swalayan dan toserba untuk memasok produk
dengan persyaratan harus memiliki ijin usaha, serta rencana kerjasama
untuk memasok eksportir beras organik di Provinsi Sumatera Barat.
2. Melaksanaan pertemuan koordinasi Pelayanan Informasi Pasar dan
PemantauanStock yang bertujuan memberikan pendampingan secara
langsung bagi petugas kabupaten dalam hal pelaksanaan pengambilan
data dan informasi di lapangan. Pelaksanaan Pemantauan Stock pada
rentan waktu tertentu setiap bulan pada rumah tangga petani dan
penggilingan untuk memberikan gambaran secara umum kondisi stock
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan42 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
pangan suatu daerah terutama stock beras. Data tersebut dapat dijadikan
acuan dalam penentuan kebijakan terutama dalam penentuan impor beras
dalam rangka menjaga stock pangan nasional. Kendala dalam kegiatan ini
adalah musim panen yang terjadi tidak setiap saat sehingga pemantauan
stock hanya dapat dilakukan pada bulan – bulan tertentu setelah panen.
3. Melaksanakan Analisis Usaha Tani dan Analisis Biaya Pemasaran untuk
mengetahui tingkat efisensi petani dalam mengembangkan usaha
budidaya pertanian terutama komoditas tanaman pangan serta upaya
pemasaran produknya. Sehingga dapat menentukan langkah kebijakan
yang diambil untuk menekan biaya usaha tani berupa fasilitasi bantuan
sarana pasca panen dan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.
Dari hasil analisis usaha tani menunjukkan bahwa petani belum
mendapatkan keuntungan maksimal dari hasil budidaya bertani.
Diharapkan dengan adanya kebijakan penentuan Harga Penetapan
Pemerintah (HPP) dapat meningkatkan harga jual hasil panen petani.
3.3.3. Capaian Kinerja Lainnya
Kegiatan Pendukung Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan
Selain pencapaian kinerja yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa
kegiatan pendukung untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah, daya saing
dan peningkatan mutu hasil tanaman pangan serta perluasan jaringan
pemasaran melalui bahan informasi, pembinaan, sosialisasi dan gerakan
panen yang difokuskan pada perubahan sikap dan perilaku petani pada saat
proses panen dan pasca panen serta memotivasi petani agar lebih inovatif
dalam mengolah produknya dan memasarkan hasilnya.
Kegiatan pendampingan dilakukan dalam bentuk penyebaran bahan informasi,
pembinaan, sosialisasi dan gerakan panen padi, jagung, ubi kayu, pengukuran
susut hasil pasca panen padi, jagung dan kedelai. Selain itu pembuatan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan43 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
katalog pelaku usaha sebagai sarana untuk menginformasikan keunggulan
produk – produk yang siap ekspor bagi calon buyer dan investor.
Disamping kegiatan pendampingan, diperlukan penyediaan data dukung
sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan terutama penentuan kelompok
tani penerima bantuan dan fasilitasi melalui dana APBN tahun mendatang
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bantuan. Upaya yang telah dilakukan
adalah pemutakhiran data base sarana pascapanen baik di tingkat pusat
maupun daerah melalui dana dekonsentrasi sejak tahun 2012 – 2016, serta
pemetaan Rice Milling Unite (RMU) berdasarkan data BPS melalui
pengambilan datasampling penggilingan di dua Provinsi yaitu Banten dan
Yogyakarta. Data hasil sampling tersebut belum dapat dijadikan acuan untuk
penentuan alokasi bantuan, akan tetapi dapat memberikan gambaran tentang
kondisi penggilingan di beberapa daerah sentra padi.
3.4. Akuntabilitas Keuangan
Kinerja serapan anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan tahun 2016 secara keseluruhan dapat dikategorikan
berhasil, dengan total realisasi serapan mencapai Rp. 1.733.075.747.328,-
atau 99,57% dari Pagu Anggaran Rp. 1.936.150.288.000,- dengan nilai self
blocking untuk penghematan Rp. 195.515.848.137,- sehingga total anggaran
menjadi Rp. 1.740.634.439.863,-. Rincian berdasarkan Satker
Pengelolaadalah sebagai berikut :
1) Serapan anggaran Satker Pusat sebesar Rp. 47.636.950.469,- (45,13%
dari pagu Rp. 105.557.532.000,-)
2) Dinas Provinsi (Dekon) sebesar Rp. 20.735.106.111,- (59,32% dari pagu
Rp. 34.953.620.000,-)
3) Dinas Provinsi (Tugas Pembantuan) sebesar Rp. 1.664.703.690.748,-
(92,71% dari Rp. 1.795.639.136.000,-)
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan44 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi akuntabilitas
kinerja keuangan, bahwa output kegiatan telah terlaksana dengan kategori
berhasil dan capaian sasaran belum sesuai rencana. Pada Perjanjian Kinerja
yang telah ditandatangani antara Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan (PPHTP) dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan
tercantum alokasi anggaran Direktorat PPHTP Tahun 2016
Rp.1.936.046.759.000,-. Alokasi anggaran ini jauh lebih tinggi dibandingkan
alokasi anggaran pada tahun 2015 yaitu Rp.78.498.554.000,- atau mengalami
kenaikan 2.366%.
Tabel 31. Realisasi Serapan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan Menurut Satuan Kerja Tahun
No Satuan Kerja Pagu (Rp) Realisasi 31 Desember 2016
(Rp) %
I. DIPA TANAMAN PANGAN
1 Pusat
- Ditjen TP Pusat 105.557.532.000 47.636.950.469 45,13
2 Dekonsentrasi
- Dinas Prop 34.953.620.000 20.735.106.111 59,32
3 Tugas Pembantuan
- Dinas Prop 1.795.639.136.000 1.664.703.690.748 92,71
Tabel 32. Realisasi anggaran yang dibayarkan tahun 2017
NO PROVINSI UNIT PENGOLAHAN HASIL (UPH)
SARANA PASCAPANEN FASILITASI SERTIFIKASI
ORGANIK (Rp)
UNIT ANGGARAN (Rp) UNIT ANGGARAN (Rp)
1 Pusat 253 27.275.205.000
2 Riau 215 19.552.200.000
3 Bengkulu 4 592.872.300 15 395.310.000
4 Kalsel 340 21.266.205.000
5 Kaltim 147 18.611.221.516
6 NTT 6 615.350.120 50 5.114.000.000
7 Yogyakarta 54.710.000
8 Sulteng 23.187.000
Total 10 1.208.222.420 1.020 92.214.141.516 77.897.000
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan45 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Pada tahun 2016 terdapat kebijakan penghematan anggaran bantuan Pusat dan TP
sehingga pembayaran sejumlah 1.030 unit bantuan yang telah tersalurkan pada
poktan/gapoktan ditundapembayarannyasampai tahun 2017 dengantotal anggaran
senilaiRp. 93.500.260.936,00.Anggaran tersebut telah dialokasikan pada DIPA
tahun 2017 dan dibayarkan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
3.5. HAMBATAN DAN KENDALA
Beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016, meliputi aspek
administrasi, teknis, SDM, kelembagaan, dan pembiayaan, antara lain:
1) Aspek Administrasi
a. SK CPCL belum siap atau seringkali berubah pada saat barang akan
dikirimkan ke titik bagi.
b. Penentuan dan penetapan calon penerima/calon lokasi (CP/CL)
Gapoktan/kelompok tani penerima/pengelola bantuan peralatan masih
kurang cermat. Sehingga Gapoktan/kelompok terpilih kurang memenuhi
persyaratan atau belum siap menjalankan usaha pengolahan yang
disebabkan kurangnya kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan
(enterpreneurship) dalam pengelolaan usaha pengolahan.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan46 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
c. Setelah DIPA Revisi 4 turun, terkait informasi adanya penghematan
anggaran maka sebagian besar daerah menunda proses pengadaan
bantuan sarana pascapanen APBN-P. Provinsi yang telah terlanjur
melaksanakan kegiatan APBN-P 2016 yaitu Provinsi Sumatera Selatan,
Kalimantan Selatan dan Bengkulu.
d. Sebagian sarana Pascapanen masih import sehingga butuh waktu dalam
penyediaannya (corn combine harvester & combine harvester kecil).
e. Produsen sarana pascapanen sebagian produsen kecil/menengah,
sehingga pembelian melalui pesanan/perlu dirakit dulu.
f. Proses lelang bangunan menunggu proses hibah/hak guna pakai lahan
dari pemilik lahan ke poktan/gapoktan (Dinamis).
g. Tidak semua perusahan memproses uang muka/DP (+ 30%) karena
proses pencairan lebih lama dalam penyiapan dokumen. Produsen lebih
memilih percepatan distribusi barang secara langsung.
h. Proses pencairan uang muka dari BASTB menjadi SP2D memerlukan
waktu cukup lama (> 3 minggu), karena administrasi secara on line dari
satker daerah ke KPPN ternyata tidak mudah.
i. Penyelesaian doksistu dan dokumen penunjang lainnya masih sulit
diselesaikan poktan.
j. Penyelesaian doksistu untuk pengajuan registrasi PSAT terhambat.
2) Aspek Teknis
a) Sosialisasi kepada kelompok penerima bantuan belum optimal dirasakan
masih kurang, sehingga kelompok penerima bantuan belum memahami
bantuan sarana pascapanen karena minimnya dana sosialisasi dan
kurangnya koordinasi Kabupaten dengan provinsi disebabkan jarak yang
terlalu jauh.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan47 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
b) Calon penerima bantuan belum memenuhi syarat sesuai ketentuan pada
pedoman teknis dan adanya intervensi dari banyak pihak yang
menyebabkan CPCL sering berubah-ubah.
c) Tim teknis memerlukan waktu melakukan survey ke produsen yang memiliki
spesifikasi sesuai dengan Pedoman Teknis dan memiliki test report.
d) Masih terbatasnya ketersediaan bengkel alsin dan suku cadang di lokasi
penerima bantuan sehingga petani kesulitan saat alsin mengalami
kerusakan.
e) Kapasitas bantuan belum disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku di
lokasi bantuan dan kemampuan poktan/gapoktan.
f) Belum semua daerah mengirimkan BASTB ke pusat sehingga belum dapat
didokumentasikan secara lengkap untuk pertanggungjawaban
g) Dokumen hibah tidak segera diselesaikan
h) Pemberian bantuan belum disertai bimbingan teknis dari petugas lapang
i) Petugas pengelola data tingkat Kabupaten belum tertib mengirim data ke
provinsi sehingga petugas mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam
merekap data.
j) Sosialisasi tentang pertanian organik masih belum diketahui secara
detail/meluas terutama mengenai pentingnya sertifikasi mutu untuk jaminan
keamanan pangan.
k) Jaringan internet lemah di beberapa daerah sehingga menghambat proses
input data harga harian.
l) Data harga harian komoditas tanaman pangan dari beberapa kabupaten
masih kosong, kurang lebih 4%.
m) Musim panen tidak setiap bulan, sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran
stock komoditas tanaman pangan.
n) Lokasi sampel yang dipilih kurang mewakili informasi harga di Kabupaten.
o) Petani/Produsen belum memiliki produk yang bermutu sesuai dengan
permintaan calon pembeli atau konsumen.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan48 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
3) Aspek SDM, Kelembagaan, dan Pembiayaan
a) Terbatasnya SDM dan pengetahuan SDM yang menangani seleksi CPCL.
b) Gapoktan/Poktan penerima bantuan sarana pascapanen belum memahami
dalam penyusunan RUKK, sehingga diperlukan pendampingan dari petugas
Kabupaten
c) Masih ada Kabupaten/Kota yang terlambat dalam melakukan CPCL
disebabkan tidak adanya dana pendampingan dari APBD
d) Sering terjadi mutasi/alih tugas pegawai yang menangani program
pascapanen di daerah yang berpengaruh pada kinerja satker.
e) Dinas Provinsi kurang aktif memantau pelaksanaan kegiatan pengadaan
sarana di ULP dan pencairan anggaran di bendahara
f) Kurangnya koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dengan
pelaksana kegiatan karena dana kegiatan berada pada satker bidang
Tanaman Pangan, sedangkan pelaksanaan kegiatan pascapanen ditangani
pada bidang Binus/P2HP.
g) Masih minimnya dukungan APBD, baik dari Pemerintah Daerah Provinsi
maupun Kabupaten terhadap upaya penanganan pascapanen tanaman
pangan, sehingga masih tergantung dari dukungan dan bantuan dari
Pemerintah Pusat.
h) Lemahnya manajemen administrasi poktan/gapoktan, sehingga pengelolaan
sarana tersebut melalui sistem penyewaan sarana pascapanen belum
berjalan sebagaimana yang diharapkan.
i) Ketersediaan tenaga teknisi dan operator yang cukup profesional dalam
mengoperasikan sarana pascapanen belum mencukupi.
j) Minimnya pengetahuan petugas bengkel dalam memperbaiki sarana
pascapanen yang rusak.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan49 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
k) Poktan penerima bantuan belum memahami cara penggunaan sarana yang
diterimanya sehingga menyebabkan losses saat proses penanganan
pascapanen.
l) Terbatasnya petugas dinas propinsi dan kabupaten/kota yang menguasai
pengetahuan tentang pengolahan hasil pertanian dan terbatasnya
sumberdaya manusia pengelola unit usaha dalam Gapoktan/kelompok yang
menguasai teknologi dan pemasaran produk olahan.
m) Kemampuan pelaku usaha pengolah masih belum optimal dalam
penguasaan teknologi pengolahan, mutu produk dan aspek higienis dan
sanitari.
n) Perubahan struktur organisasi daerah mempengaruhi beban kerja petugas
PIP.
o) Keterbatasan jumlah SDM di Dinas Pertanian Kabupaten yang kompeten
dalam pemanfaatan aplikasi input data harga harian.
3.6. UPAYA DAN TINDAK LANJUT
1. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi (melalui surat, telepon,
SMS/ WA, Email, Kunjungan lapang ke Provinsi/Kabupaten) dalam rangka
percepatan pelaksanaan kegiatan dan segera menindaklanjuti kendala
pelaksanaan kegiatan di lapangan.
2. Dinas perlu melakukan pendataan kebutuhan dan ketersediaan alsin serta
mempunyai basisdata informasi jenis sarana pascapanen yang sesuai
dengan kondisi di wilayahnya masing-masing.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan50 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
3. Dinas Pertanian Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten/kota dan
menyarankan agar Pedoman Teknis lebih dipahami oleh petugas yang
identifikasi CPCL.
4. Dinas Pertanian Provinsi harus segera mempersiapkan kelengkapan
administrasi dan teknis kegiatan pengadaan sarana pascapanen, serta
harus aktif berkoordinasi dengan pihak ULP, untuk memastikan
terselenggara tepat waktu.
5. Kepala Dinas Pertanian Provinsi harus memastikan, mengawal dan
menjembatani koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dan
pelaksana kegiatan.
6. Pengajuan kelengkapan lelang ke ULP diharapkan dilakukan di awal
tahun anggaran, sehingga jika terjadi gagal lelang atau permasalahan
dalam pelelangan, sehingga masih tersedia waktu yang cukup untuk
proses lelang ulang.
7. Aparat Dinas Pertanian Provinsi pelaksana kegiatan bantuan sarana
pascapanen harus memahami dengan baik semua petunjuk yang terdapat
dalam buku pedoman teknis penanganan pascapanen tanaman pangan
Tahun 2015.
8. Alat/sarana pascapanen yang akan dibeli harus memiliki SNI atau minimal
test report yang dikeluarkan oleh lembaga uji yang tersebar di 15 provinsi.
9. Perlu dukungan APBD Prov/Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan
kegiatan pusat dan menunjang upaya perbaikan dan peningkatan
penanganan pascapanen tanaman pangan.
10. Melakukan teguran secara tertulis kepada pelaksana di daerah yang tidak
memenuhi Pedoman Teknis Pascapanen.
11. Pelatihan pengoperasian perawatan dan perbaikan sarana perlu difasilitasi
oleh produsen/pabrikan tempat pembelian sarana tersebut dan dilakukan
saat droping sarana, saat panen dan pascapanen atau mengirimkan
teknisi dan operator ke produsen/pabrikan untuk mengikuti pelatihan dan
adanya jaminan purna jual untuk pembelian alsin tersebut.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan51 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
12. Mengintensifkan koordinasi baik melalui telpon, sms dan e-mail ke tingkat
kabupaten/provinsi dalam percepatan pengiriman laporan.
a) Telah dilakukan pengawalan baik melalui surat maupun langsung ke
lapangan:
1) Surat Direktur kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Seluruh
Indonesia Nomor 135/PI/010/C6.02/02/2016 tgl 29 Februari 2016
Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan;
2) Surat Direktur kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang
Membidangi Tanaman Pangan Nomor 219/RC.110/C6.01/04/2016
tgl 4 April 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan;
3) Surat Direktur kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang
Membidangi Tanaman Pangan Nomor 338/RC.120/C6.01/05/2016
tgl 9 Mei 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan;
4) Surat Direktur kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang
Membidangi Tanaman Pangan Nomor 420/RC.110/C6.02/06/2016
tgl 7 Juni 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan.
b) Monitoring bantuan di wilayah binaan setiap minggu dan dilaporkan ke
Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Setditjen TP
c) Kunjungan langsung ke lapangan dan mendorong penyelesaian
CPCL
d) Pada saat Rakor Percepatan Pelaksanaan Kegiatan di Jakarta telah
disampaikan ke daerah untuk segera melakukan percepatan.
e) Mengawal ke LKPP untuk penayangan semua jenis sarana (Surat ke
Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Nomor
208/PL.010/C6.01/03/2016 tgl 20 Maret 2016 Tentang Percepatan
Pengadaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman
Pangan Tahun 2016)
13. Penetapan calon penerima/calon lokasi harus atau tempat proses
pengolahan dilakukan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.
14. Dinas Provinsi diminta untuk mengirimkan/membawa BASTB saat rakor
di Pusat
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan52 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
15. Bendahara agar lebih berhati-hati dalam mengurus dokumen
pembayaran
16. Dinas dan Pusat memproses BAST Hibah kurang dari 6 bulan setelah
barang diterima
17. Petugas baik dari dinas provinsi dan kabupaten harus menguasai
pengetahuan tentang pengolahan hasil pertanian dengan diberikannya
pelatihan tentang cara pengolahan hasil yang baik.
18. Poktan/Gapoktan perlu mendapat pelatihan tentang cara pengolahan hasil
tanaman pangan yang baik (GMP).
19. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan
SDM baik dalam penerapan teknologi pengolahan maupun manajemen
usaha, sosialisasi dan bimbingan kepada pengelola unit pengolahan hasil
pertanian tentang standar mutu produk olahan yang dibutuhkan pasar,
dan peningkatan aksesbilitas SDM pengolahan
20. Membantu ketersediaan pasar untuk poktan/gapoktan
21. Melakukan pendampingan dalam penyusunan doksistu agar pengajuan ke
LSO tidak terlambat.
22. Melakukan sosialisasi tentang pertanian organik kepada pelaku usaha
organik dan masyarakat luas.
23. Dinas perlu melakukan pendataan terkait poktan/gapoktan yang sudah
menerapkan sistem pertanian organik agar segera bisa disertifikasi.
24. Perlu dukungan APBD Prov/Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan
kegiatan pusat dan menunjang upaya perbaikan dan peningkatan mutu
hasil produksi tanaman pangan
25. Petugas Kabupaten/Kota melaporkan harga data harian melalui sms ke
petugas PIP pusat untuk diinput secara langsung.
26. Melakukan komunikasi secara intensif kepada petugas Pembina Provinsi
dan petugas PIP bersangkutan terkait informasi harga komoditas tanaman
pangan.
27. Pengukuran stock dilakukan di rumah tangga petani dan penggilingan
dengan mengupdate data dari bulan sebelumnya.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan53 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
28. Melakukan pendampingan terutama memberikan informasi terkait produk
yang diperlukan calon pembeli dan konsumen dan peluang investasi dari
perusahaan swasta atau kemitraan dengan BUMN.
29. Memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dan calon pembeli.
30. Menerbitkan SK bagi petugas PIP.
31. Menambah jumlah SDM di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
32. Melakukan evaluasi, koordinasi dan peningkatan Pembina kepada
petugas atau melakukan penggantian petugas jika dipandang perlu
BAB IV
PENUTUP
4.1.Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tahun 2016, sebagian besar kegiatan berhasil
dilaksanakan sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja. Terlaksananya seluruh
kegiatan di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sangat
mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan54 | LAKIN
LAPORAN KINERJA 2016
Pangan. Kegiatan yang belum mencapai target akan dijadikan bahan evaluasi untuk
perbaikan kebijakan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
ke depan.
Pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
tahun 2016 terkendala oleh lambatnya serapan anggaran, kurang tersusunnya
rencana pelaksanaan kegiatan Pusat, belum tersosialisasikanya secara jelas
beberapa kegiatan ke petani terutama proses dan manfaatnya, ketidakpastian self
blocking baik di Pusat maupun di daerah, lambatnya proses pengerjaan bangunan
dryer, prasyarat yang kurang mendukung, permasalahan yang berada di luar
kewenangan. Hal ini menyebabkan capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan secara keseluruhan menjadi tidak optimal.
4.2. Saran
Dalam rangka memantapkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan pada masa mendatang, perlu
adanya koordinasi dan integrasi mengenai program dan kegiatan antara pusat dan
daerah serta instansi lintas sektoral, adanya perhitungan nilai tambah produk hasil
pengolahan, pembentukan dan pengembangan promosi terhadap produk hasil
olahan, pembuatan dokumentasi dan evaluasi terhadap hasil kinerja tahun
sebelumnya dengan menggunakan format baku, peningkatan terhadap
pengembangan dan pemanfaatan sentra pengolahan, sehingga kegiatan dapat
terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan.
Analisis efisiensi dan efektivitas terhadap pemanfaatan anggaran masih sulit diukur
karena belum adanya tolak ukur yang sesuai untuk menilai efektif dan efisiensi
sebuah kegiatan. Untuk itu ke depan perlu dilakukan perumusan efektivitas dan
efisiensi kegiatan yang mengacu pada perjanjian kinerja.