1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional secara substansi mengatur hal mengenai

perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada

level Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota. Dalam konteks

kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Karawang, pada tahun 2010,

telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005 –

2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah

dipilih secara langsung melalui proses demokrasi sebagai perwujudan dari

bentuk creating lokal political support yang merupakan salah satu pilar utama

otonomi daerah. Pada tahun 2010, telah dilaksanakan proses seleksi dan

kompetisi diantara putra-putri terbaik Kabupaten Karawang dalam rangka

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang periode 2010 – 2015 yang

selanjutnya menetapkan pasangan H. Ade Swara dan dr. Celica Nurachdiana

sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karawang periode 2010 - 2015.

Momentum suksesi kepemimpinan di Kabupaten Karawang dimaksud

secara periodisasi bersamaan dengan berakhirnya periode perencanaan

pembangunan jangka menengah tahun 2006 – 2010 yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006. Hal ini mengisyaratkan bahwa

perlunya disusun kembali skenario masa depan yang dituangkan ke dalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Karawang periode 2011 – 2015 sebagai perwujudan janji politik

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan tetap berpedoman pada RPJMN

periode 2009 – 2014, RPJMD Provinsi Jawa Barat periode 2008 – 2013 dan

RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005 – 2025.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

NOMOR  : 8 TAHUN 2011 

TANGGAL  : 5 AGUSTUS 2011 

TENTANG  : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  

  MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG  

  TAHUN 2011‐2015  

  2

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita

Negara Nomor 1950);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

(Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor

3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemriantah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4548);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Peratuan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

  3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tentang Pelaksanaan PP 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Pembentukan Peraturan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005-2025.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang

Tahun 2005-2025.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Tahun 2011 – 2015 merupakan penjabaran dokumen

RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005 – 2025 Tahap II yang dalam

penyusunannnya berpedoman pada dokumen RPJM Nasional 2009 –

2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013. Secara lebih

terperinci, dokumen RPJMD Kabupaten Karawang dijelaskan secara

teknis dan menjadi pedoman Rencana Strategis SKPD untuk periode

yang sama dan selanjutnya secara operasional dijabarkan ke dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja

(RENJA) SKPD untuk periode setiap tahun selama masa periode

RPJMD yang brsangkutan.

Untuk menjamin keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan RPJMD,

secara garis besar untuk tahap II periode 2011 – 2015 mengarahkan

pada penyiapan, penyempurnaan dan pelaksanaan pranata serta

penguatan pembangunan daerah di segala bidang urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan kabupaten dengan menekankan pada :

penguatan sarana prasarana dalam rangka pembangunan sumberdaya

  4

manusia, penguatan struktur ekonomi melalui pengembangan potensi

agribisnis, minabisnis dan industri, pengembangan infrastruktur wilayah,

penataan dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan, serta

penerapan prinsip-prinsip pembangunan berbasis tata ruang secara

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.4 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 disusun dengan urutan

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar

dokumen, sistematika penyusunan serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Merupakan hasil analisa data dan informasi terhadap kondisi

demografi, geografi dan data dasar daerah lainnya serta capaian

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

Memuat hasil analisa data dan informasi pengelolaan keuangan

daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk periode 5

tahun ke depan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat analisa permasalahan pembangunan yang selanjutnya

dirumuskan menjadi butir-butir isu strategis daerah.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat pernyataan dan penjelasan rumusan visi dan misi serta

tujuan spesifik dan sasaran kinerja setiap misi pembangunan.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat uraian hubungan antara strategi dan arah kebijakan

dengan target indikator kinerja.

  5

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

Memuat hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah

kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan

target capaian indikator kinerja.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait

beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat indikator kinerja sebagai gambaran ukuran keberhasilan

pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode

perencanaan

BAB X PENUTUP

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 ditetapkan dengan maksud untuk

memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku

kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia

usaha di dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen

bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Karawang

secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan RPJM Kabupaten Karawang adalah :

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka

menengah;

2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan

penganggaran;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan

terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan

Kabupaten.

  6

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Karakteristik lokasi dan wilayah

2.1.1 Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Karawang termasuk dalam wilayah pantai utara Pulau

Jawa dengan luas wilayah 1.753,27 Km persegi atau 175.327 ha, dengan

skala perbandingan dengan luas Propinsi Jawa Barat 3,73 % serta memiliki

laut seluas 4 mil x 57 Km. Letak geografis Kabupaten Karawang berada di

bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara

107o02’ - 107o40’ BT dan 5o562’ - 6o34’ LS. Secara administrasi Kabupaten

Karawang mempunyai batas-batas wilayah :

- Di sebelah Utara : Laut jawa

- Di sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Subang

- Di sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta

- Di sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Bogor dan Cianjur

- Di sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi

2.1.2 Aspek Topografi

Bentuk tanah di Kabupaten Karawang sebagian besar merupakan

dataran yang relatif rata dengan variasi ketinggian antara 0 – 5 m diatas

permukaan laut. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan

berbukit-bukit dengan ketinggian antara 0 – 1200 m.

Tabel 2.1 Ketinggian, Lokasi, Luas Dan Prosentase

Di Kabupaten Karawang

No KETINGGIAN

(dpl) LOKASI

LUAS (Ha)

PROSENTASE (%)

1

0 - 3

Kec. Pakisjaya, Sebagian besar Kec. Batujaya, Kec. Tirtajaya,

Kec. Cilebar Sebagian besar Kec. Cibuaya, Sebagian besar Kec. Pedes, Sebagian besar Kec.

Tempuran dan Sebagian besar Kec. Cilamaya Kulon, Sebagian besar Kec. Cilamaya Wetan

59.990

34,22

2

4 -10

Sebagian Kecil Kec. Batujaya, Kec. Rengasdengklok, Kec. Banyusari, Sebagian

kecil Kec. Cibuaya, , Sebagian kecil Kec. Pedes, Sebagian kecil Kec. Tempuran dan

36.416

20,77

  7

No KETINGGIAN

(dpl) LOKASI

LUAS (Ha)

PROSENTASE (%)

Sebagian kecil Kec. Cilamaya Kulon, Sebagian kecil Kec. Cilamaya Wetan, Sebagian Besar

Kec. Kutawaluya, Kec. Rawamerta, Sebagian Kec. Telagasari, Sebagian Besar Kec.

Lemahabang, Kec. Jayakerta dan Kec. Majalaya

3

11 - 25

Sebagian Besar Kec. Karawang Barat, Sebagian Besar Kec. Karawang Timur, Kec.

Kotabaru, Kec. Purwasari, Sebagian Kec. Telagasari, Sebagian Kecil Kec. Lemahabang, Sebagian Besar Kec. Jatisari, Sebagian Besar

Kec. Tirtamulya, Sebagian Kec. Klari, Sebagian Kecil Kec. Telukjambe Timur, Sebagian Kecil Kec. Telukjambe Barat,

Sebagian Kecil Kec. Ciampel, dan Sebagian Kecil Kec. Cikampek.

37.424

21,35

4

26 - 50

Sebagian Kec. Jatisari, Sebagian Kec. Cikampek, Sebagian Kec. Klari, Sebagian Kecil

Kec. Ciampel, Sebagian Kec. Telukjambe Timur, Sebagian Kec. Telukjambe Barat, dan

Sebagian Kec. Pangkalan.

19.420

11,08

5 51 - 100 Sebagian Kec. Telukjambe Timur, Sebagian Kec. Telukjambe Barat, Sebagian Kec. Ciampel dan sebagian Kec. Pangkalan

14.219 8,11

6 101 - 250 Sebagian Kec. Pangkalan dan sebagian Kecil Kec. Ciampel

4.091 1,27

7

251 - 500

Sebagian Kecil Kec. Tegalwaru

2.230

1,27

8

501 - 750

Sebagian Kecil Kec. Tegalwaru

920

0,52

9

751 - 1000

Sebagian Kecil Kec. Tegalwaru

368

0,22

10

> 1000

Sebagian Kecil Kec. Tegalwaru

231

0,13

Sumber : Bappeda Kabupaten Karawang

2.1.3 Aspek Geologi

Wilayah Kabupaten karawang sebagian besar tertutup dataran pantai

yang luas, yang terhampar di bagian pantai utara dan merupakan batuan

sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas terutama endapan laut dan

aluvium vulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama

dibentuk oleh batuan sedimen, sedang dibagian selatan terletak Gunung

Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 m diatas permukaan laut.

2.1.4 Aspek Hidrologi

Kabupaten Karawang dilalui oleh aliran sungai yang melandai ke utara.

Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan

Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah

  8

dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi

yang besar yaitu Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum tengah

dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah,

tambak dan pembangkit tenaga listrik. Kabupaten Karawang terletak pada

Satuan Wilayah Sungai (SWS) 02-06 Citarum (Peraturan Menteri PU No.

39/PRINT/1989, tanggal 1 April 1989). Sistem sungai yang ada adalah Sungai

Citarum dengan 3 Waduk utama yaitu Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Aliran

dibawah bendungan Jatiluhur terdapat intake di Curug yang memberikan

pasok air ke saluran Tarum Barat dan saluran Tarum Timur.

Tarum Barat adalah sebagai sistem utama pemberian air baik irigasi

maupun kebutuhan air lainnya sepanjang jalur pantai utara sampai Jakarta.

Sedangkan saluran Tarum Timur akan memberikan pasok kepada kebutuhan

air ke arah Timur sampai dengan Bendung Salamandra di Sungai

Cipunegara. Dibawah Bendung Curug pada Sungai Citarum terdapat

Bendung Walahar yang memberikan pasok kepada Saluran Tarum Utara

(NTC). Selain itu terdapat Bendung Rangon di percabangan Saluran Tarum

Utara yang memberikan pasok air ke bagian tengah daerah irigasi Tarum

Utara. Di bagian paling barat Kabupaten Karawang terdapat Sungai Cibeet

yang mempunyai Cabang, yaitu Sungai Cipamingkis. Sungai Cibeet ini

memberikan tambahan pasok kepada saluran Tarum Barat dari Bendung

Beet . Di bagian batas Timur Kabupaten Karawang terdapat Sungai Cilamaya

yang mempunyai Cabang Sungai Ciherang. Selain waduk yang telah ada,

terdapat potensi waduk yang bisa dikembangkan yaitu waduk Pangkalan di

Sungai Cibeet, waduk Ciherang di Sungai Ciherang dan waduk Maya di

Sungai Cilamaya.

 

2.1.5 Klimatologi

Sesuai dengan bentuk morfologinya Kabupaten Karawang merupakan

dataran rendah dengan temperatur udara rata-rata 27oC dengan tekanan

udara rata-rata 0,01 milibar, penyinaran matahari 66% dan kelembaban nisbi

80%, sampai April bertiup angin Muson Laut dan sekitar bulan Juni bertiup

Angin Muson Tenggara, kecepatan angin antara 30 – 35 km/jam, lamanya

tiupan rata-rata 5 – 7 jam. Curah hujan dipengaruhi oleh iklim, keadaan

  9

geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah

hujan sangat beragam menurut bulan. Catatan rata-rata curah hujan di

Kabupaten Karawang mencapai 2.899 mm dengan rata-rata curah hujan

perbulan sebesar 121 mm.

2.1.6 Wilayah Rawan Bencana

Pesisir Pantai Karawang merupakan salah satu kawasan Pantai

Utara yang mengalami laju abrasi akut. Diperkirakan, garis Pantai Karawang

yang terkena abrasi telah mundur antara 50-300 meter ke arah daratan,

bahkan pada beberapa kawasan telah menghancurkan sebagian pemukiman

maupun sarana transportasi.

2.1.7 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2010 mencapai

2.125.234 jiwa, terdiri dari 1.095.202 jiwa penduduk laki-laki dan 1.030.032

jiwa penduduk perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk (density rate)

1.212 jiwa / km². Laju pertumbuhan penduduk per tahun selama satu

dasawarsa terakhir sebesar 1,76 persen. Berdasarkan komposisi persebaran,

kecamatan Klari merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar yaitu

7,6 persen dari poupulasi kabupaten. Sedangkan Kecamatan Teluk Jambe

Timur merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu

sebesar 5,48 persen.

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Karawang masih dalam batas

seimbang berdasarkan gender (perbedaan jenis kelamin) dapat dikatakan

seimbang dengan rasio sebesar 105,0372%. Dari perhitungan didapat rasio

ketergantungan total adalah sebesar 47,53%, artinya setiap 100 orang yang

berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak + 48

orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Karawang relatif berfluktuasi,

menyesuaikan kondisi perekonomian nasional serta kebijakan fiskal dan

moneter Pemerintah. Selama periode 2006 – 2008, LPE berada di atas 5

  10

persen atau berada di atas syarat terjadinya pertumbuhan secara minimal.

Namun demikian, pada tahun 2009, terjadi perlambatan yang disebabkan

turunnya pertumbuhan sektor industri yang terindikasi merupakan dampak

dari penurunan kinerja perekonomian global pada tahun tersebut.

Perkembangan PDRB ADHB periode 2006 - 2009 secara absolut

terus mengalami peningkatan. Berdasarkan harga berlaku (current market

price) pada tahun 2006 sebesar Rp. 31.348,37 Milyar meningkat hingga

mencapai Rp. 47.225,24 Milyar di tahun 2009. Demikian pula atas dasar

harga konstan (constant market price) dimana pada tahun 2006 dengan nilai

Rp. 15.568,18 Milyar meningkat menjadi Rp. 19.195,45 Milyar di tahun 2009.

Tabel 2.2 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Karawang

Tahun 2006 – 2009

Indikator 2006 2007 2008 2009

LPE (%) 7,52 6,36 10,84 4,58

Inflasi (%) 18,18 6,12 12,49 2,05

PDRB ADHB (Juta Rp.) 15.741.115 17.619.482 20.523.558 22.585.527

PDRB ADHK (Juta Rp.) 7.817.331 8.110.954 8.874.616 9.147.647

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan hasil survey tahun 2009 kabupaten karawang diketahui

bahwa pencapaian angka melek huruf sebesar 93,14 mengalami peningkatan

sebesar 4,93 poin (5,59%) jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun

2006. AMH 93,14 persen mengandung pengertian bahwa sekitar 93,14

persen masyarakat di Kabupaten Karawang sudah memiliki kemampuan

untuk membaaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya, adapun

sekitar 6,86 persen masyarakat lainnya masih buta huruf. Namun apabila

melihat trend perkembangan data tahun 2007 – 2009, perkembangan Angka

Melek Huruf (AMH) relatif stagnan pada level 93 persen, hal ini terjadi karena

memang kurva AMH Karawang diperkirakan sudah mencapai titik puncak

dimana hasil intervensi program sudah pada titik optimum. Adapun sisa dari

jumlah penduduk yang buta aksara merupakan kategori penduduk tidak

peroduktif atau lanjut usia.

  11

Berdasarkan data tahun 2009, dari jumlah penduduk usia 10 tahun ke

atas sebesar 1.505.803 jiwa, terdapat jumlah sebanyak 538.023 jiwa atau

35,73% hanya lulusan SD. Bahkan sebesar 419.366 jiwa atau 27,85% tidak

tamat SD. Sedangkan tingkat rata-rata lama sekolah (RLS) yang pada tahun

2009 baru mencapai 6,8 tahun atau setingkat SMP Kelas 1. Rendahnya faktor

pendidikan masyarakat Karawang yang ditandai dengan rendahnya lama

bersekolah menyebabkan tidak diperolehnya manfaat pendidikan (return to

education), sehingga mengurangi peluang mereka untuk memperoleh

pekerjaan yang memberi pendapatan lebih tinggi di daerah perkotaan.

Berdasarkan data perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten

Karawang dalam 4 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan

dari 65,50 pada tahun 2006 menjadi 66,55 pada tahun 2009. Indikator

peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlihatkan dari indikator Angka

Kematian Bayi (AKB) tahun 2009 di Kabupaten Karawang adalah 42,00 per

1.000 kelahiran hidup. Demikian pula dengan Angka Kematian Ibu (AKI) yang

bergerak naik dimana saat ini 84 per 100.000 kelahiran dibandingkan tahun

2006 sebesar 58 per 100.000 kelahiran. (Gambar 2.1).

Faktor-faktor yang menciptakan risiko pada usia bayi, balita, dan di

antara anak-anak usia sekolah secara signifikan diamati lebih sering terdapat

di antara rumah tangga miskin daripada rumah tangga bukan miskin antara

lain kurang gizi dan kurangnya imunisasi. Gambar 2.2 memperlihatkan status

gizi balita yang ditimbang masih terdapat lebih dari 10% dari jumlah anak

berusia di bawah lima tahun (balita) mengalami masalah gizi.

Gambar 2.1

Perkembangan AKI dan AKB Tahun 2006 - 2008

Gambar 2.2

Perkembangan Gizi Buruk dan Gizi Kurang Tahun 2006 - 2009

2008

2007

2006 

  12

Selain indikator mortalitas, indikator lain yang digunakan untuk

menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (morbidity

rate). Dilihat dari intensitas pola penyakit yang diderita oleh masyarakat antara

lain Tuberkulosis (TB) paru, Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), malaria,

diare dan penyakit kulit. Selain itu, Karawang juga menghadapi emergency

deseas seperti : Demam Berdarah Dengue (DBD), Human immunodefiency

virus/ acquired immune defiency syndrome (HIV/AIDS). Untuk kasus Filariasis

terdapat 32 kasus di 16 Kecamatan.

Faktor intensitas penyakit tersebut, selain sangat dipengaruhi oleh

perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah juga oleh kondisi

kesehatan lingkungan pemukiman. Kondisi kesehatan lingkungan sangat

dipengaruhi akses rumah tangga antara lain terhadap rumah sehat, jamban

keluarga yang memenuhi syarat, saluran pembuangan air yang memenuhi

syarat serta ketersediaan air bersih. Berdasarkan data, prosentase rumah

tangga yang memiliki kemampuan menyediakan rumah sehat, jamban

keluarga yang memenuhi syarat, saluran pembuangan air yang memenuhi

syarat baru mencapai 60 persen, sedangkan jumlah rumah sebanyak 486.826

dan dinyatakan sehat baru mencapai 276.432 atau sekita 56,78% persen.

Kegiatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)

belum optimal, dari jumlah posyandu sebanyak 2.183 unit terdiri dari

posyandu pratama sebanyak 123 unit, posyandu madya sebanyak 1.547,

posyandu purnama 473 unit dan posyandu mandiri sebanyak 30 buah. Jumlah

poskestren yang berfungsi 5 unit dari total 13 unit. Jumlah kader aktif

sebanyak 8.397 orang sehingga rasio kader per posyandu rata-rata 4 orang,

sedangkan rasio posyandu per desa sebanyak 7 unit. Secara umum

pencapaian desa siaga utama baru mencapai 20 desa atau 6,47 persen,

3. Aspek Pelayanan Umum

3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

3.1.1 Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Karawang telah menempati

skala prioritas tertinggi selama lima tahun terakhir ini. Secara pertumbuhan,

angka melanjutkan telah menunjukkan hasil yang membaik, namun apabila

  13

dilihat gap antara APK SD sebesar 109,62%, APK SLTP sebesar 86,52% dan

APK SLTA sebesar 42,29% memperlihatkan angka peralihan dari sekolah

dasar ke sekolah menengah masih relatif sangat rendah.

Gambar2.3

Indikator APK SD, SLTP dan SLTA, 2006-2009 

Gambar 2.4

Jumlah Putus Sekolah Jenjang SD, SLTP, SLTA Tahun 2006 -2009

Gambar 2.4 memperlihatkan jumlah anak putus sekolah terbanyak

berada pada jenjang SLTP. Berdasarkan analisa kohor tahun 2006 dengan

menggunakan data jumlah siswa kelas VI SD yang dinyatakan lulus sebanyak

36.560 orang, namun berdasarkan data tahun 2009 dari kelompok (kohor)

yang sama turun sekitar 13,55% sehingga tinggal sebanyak 31.605 orang.

Kondisi pelayanan urusan wajib pendidikan sangat dipengaruhi oleh

ketersediaan sumberdaya bidang pendidikan. Jumlah ketersediaan bangunan

sekolah negeri pada jenjang SD sebanyak 872 unit, SLTP sebanyak 139

unit dan SLTA sebanyak 99 unit. Ketersediaan sekolah kejuruan sebanyak 61

sekolah yang terdiri dari sekolah kejuruan negeri sebanyak 7 sekolah

sedangkan sekolah kejuruan swasta sebanyak 54 sekolah. Ketersediaan

sarana dan prasarana sekolah kejuruan bengkel praktek seluruhnya 54 yang

memiliki bengkel sebanyak 25 dan belum memiliki bengkel sebanyak 29

Kesesuaian penyediaan pendidikan kejuruan dengan dunia kerja.

Ketersediaan ruang kelas secara umum masih belum sesuai dengan

standar nasional pendidikan. Untuk jenjang Sekolah Dasar, dapat dikatakan

sudah menuju kepada rasio ideal sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Sedangkan upaya penuntasan wajib belajar 12 tahun saat ini lebih difokuskan

pada upaya peningkatan daya tampung pada siswa SLTP dengan

mengkombinasikan upaya penyediaan ruang kelas baru disertai dengan

  14

pelaksanaan double shift. Pada jenjang SLTA, upaya pemenuhan daya

tampung masih terkendala dengan rasio jumlah sekolah itu sendiri. Untuk

pemerataan jumlah sekolah pun masih belum memadai dimana masih

terdapat 14 kecamatan yang belum memiliki gedung SMA negeri.

. Tabel 2.3

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2009

No Jenjang Sekolah Guru Murid

1. SD/MI 1.141 10.240 260.688

2. SMP/MTs

162 3.437 102.043

3. SMA/SMK/MA

109 1.951 50.917

Tabel 2.4

Rasio Murid terhadap Ruang Kelas kabupaten Karawang, Tahun 2006 – 2009

No Jenjang 2006 2007 2008 2009

1 SD/MI 1 : 42 1 : 42 1 : 40 1 : 35

2 SMP/MTs 1 : 55 1 : 50 1 : 48 1 : 48

3 SMA/SMK/MA 1 : 52 1 : 49 1 : 48 1 : 51

Kondisi kompetensi guru masih perlu mendapatkan perhatian, dimana

dari jumlah guru berbagai jenjang di sekolah negeri sebanyak 8.628 orang,

sebagian besar merupakan tamatan D2 yaitu sebanyak 4.619 atau sekitar

53,54 persen, sedangkan guru dengan tamatan S-1 dan S-2 baru mencapai

30,88 persen (gambar 2.5).

Kondisi mutu proses belajar mengajar dapat dilihat dari jumlah

kelulusan siswa. Berdasarkan data tahun 2009, jumlah kelulusan siswa untuk

jenjang SD telah mencapai 100 persen, jenjang SLTP mencapai 98,5 persen

dan SLTA mencapai 96,3 persen (gambar 2.6).

Gambar 2.5

Jumlah Guru SD, SLTP dan SLTA berdasarkan pendidikan yang ditamatkan

Gambar 2.6

Persentase kelulusan siswa SD, SLTP dan SLTA dalam Ujian Nasional Tahun 2010

Berdasarkan Angka Melek Huruf sekitar 93,15 persen maka

diperkirakan masih ada penduduk buta aksara usia, + 6,85 persen diperoleh

dari BPS Kabupaten Karawang. penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas

sebanyak 56.199 orang data tahun 2011. Program Pendidikan Untuk Semua

  15

(PUS) terdiri dari kejar paket A, paket B dan paket C. Paket A (setara SD)

warga belajar sebanyak 289 orang, paket B (setara SMP) sebanyak 2.401

orang, sedangkan paket C (setara SMA) warga belajar sebanyak 1.194 orang.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal, pada tahun 2010 terdapat

282.612 penduduk anak usia 0 sd 6 tahun, yang ada di dalam PAUD

Lembaga penyedia pendidikan jalur non formal pada tahun 2010 dengan

jumlah lembaga PAUD 489 belum terakreditasi. Sedangkan tutor PAUD

sebanyak 1.070 orang untuk rasio perbandingan antara tutor dengan peserta

didik PAUD 1 :10, jumlah peserta didik dalam satu kelompok yang ada 10 -20

orang untuk perbandingan rasio guru : peserta didik sebesar 1 : 25. Untuk

pembiayaan operasional PAUD bersumber swadaya dari masyarakat.

Sedangkan TK/RA Lembaga penyedia pendidikan jalur formal pada tahun

2010 sebanyak 96 TK Negeri sebanyak 3 sekolah dan TK Swasta sebanyak

93 sekolah, jumlah RA 135 sekolah. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM) dengan jumlah PKBM sebanyak 153 Kelompok, kelompok PKBM ini

merupakan kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan

lingkungan berbentuk kegaiatan belajar secara mandiri.

Upaya penumbuhkembangan minat baca masyarakat sejalan dengan

strategi pelestarian keberaksaraan fungsional diarahkan pada program

pelayanan perpustakaan, melalui perpustakaan daerah sebanyak 1 unit,

perpustakaan desa sebanyak 128 unit, perpustakaan sekolah sebanyak 90

unit dan Taman Bacaan Masyarakat ( TBM ) terdapat 193 unit TBM

sedangkan tenaga Pengelola TBM sebanyak 58 orang dan petugas khusus

TBM sebanyak 30 orang.

3.1.2 Kesehatan

Upaya pelayanan bidang kesehatan, dalam rangka pelayanan

kesehatan ibu dan anak, dapat dilihat dari indikator proses antara lain 70,87%

desa sudah berkategori desa UCI, Cakupan Kunjungan Neonatus 89,50

persen, cakupan pelayanan bayi mencapai 82,70%, dari BBLR 35,22% dari

jumlah bayi lahir seluruhnya dapat ditangani. Sedangkan cakupan imunisasi

dari jumlah bayi sebanyak 57.295, telah memperoleh BCG 89,08 persen,

DPT1 dan HB1 91,48 persen, DPT3 dan HB3 86,26 persen, Polio 86,82

persen, Campak 89,08 persen, Hepatitis 0-7 hari 79,74%.

  16

Dalam rangka Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan JPKM,

telah dapat dicakup seluruhnya melalui program JPKM sebanyak 684.638

orang dan pelayanan jamkesda keluarga miskin sebanyak 424.561 orang.

Upaya penyediaan sumberdaya kesehatan selama ini telah dilaksanakan,

antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dasar,

pengembangan kualitas kesehatan rujukan serta mengembangkan kemitraan

dengan berbagai lembaga pelayanan kesehatan swasta dalam rangka

penyediaan fasilitas kesehatan dan pemenuhan ketersediaan tenaga medis.

(Tabel 2.5 dan Tabel 2.6).

Pengembangan pelayanan kesehatan primer di tingkat desa dan

kecamatan tetap menjadi prioritas dalam rangka mendekatkan keterjangkauan

dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama wilayah

perdesaan. Untuk pelayanan kesehatan primer di perdesaan sudah berjalan

melalui pelayanan bidan desa sebanyak 345 orang atau berarti rasio 1 desa 1

bidang telah terpenuhi, namun secara kelembagaan belum berfungsi secara

optimal ditandai dengan keberadaan poskesdes yang baru tahap rintisan

pengembangan melalui pembangunan kantor desa dengan konsep pelayanan

terpadu yang didalamnya berfungsi sebagai sarana pos kesehatan desa.

Pada tingkat kecamatan, dari jumlah puskesmas sebanyak 48 unit, baru 5 unit

yang telah memiliki sarana PONED dengan ketersediaan dokter sebanyak 88

orang.

Tabel 2.5

Jumlah Fasilitas Kesehatan  

Jenis Fasilitas Kesehatan Jumlah

Rumah Sakit 17

Rumah sakit bersalin 37 Poliklinik/ Balai Pengobatan 126

Puskesmas 44

Pustu 79

Praktek Dokter 96

Praktek Bidan 274 Posyandu 309

Pondok Bersalin Desa 41

Apotik 51

Toko Obat/ Jamu 72

Tabel 2.6

Jumlah Tenaga Kesehatan  

Tenaga Medis Jumlah

Dokter 265

Perawat 679

Bidan 365

Tenaga Kesmas/ Sanitasi 109

Gizi 38

Farmasi 114

  17

3.1.3 KB dan Pemberdayaan Perempuan

Dari Jumlah penduduk Kabupaten Karawang sebanyak 2.133.552

orang dan jumlah rumah tangga sebanyak 564.524, maka rata-rata dalam

satu keluarga terdapat 3,8 anggota keluarga, atau dibulatkan menjadi 4 orang

yang terdiri dari Ayah, ibu dan 2 orang anak. Kondisi ini relatif ideal dan

memperlihatkan keberhasilan program keluarga berencana. Dalam rangka

pelayanan keluarga berencana dilaksanakan berbagai upaya upaya program

kesehatan reproduksi maupun pelayanan KB. Berdasarkan data, dari jumlah

Pasangan Usia Subur sebanyak 423.945 pasutri, yang menjadi Peserta KB

baru sebanyak 104.127 pasutri atau 24,56% persen, sedangkan Peserta KB

aktif sebanyak 382.118 pasutri atau 90,13 persen. Peserta KB aktif

berdasarkan Jenis Kontrasepsi MKJP terbesar menggunakan Implan

sebanyak 19.094 (5,00%); Non MKJP terbesar menggunakan suntik sebanyak

222.568 (58,25%) MKJP 9,83%; Non MKJP 90,17% (total 382.118). KB Baru

Berdasarkan Jenis Kontrasepsi MKJP terbesar menggunakan Implan

sebanyak 2.332 (2,22%); Non MKJP terbesar menggunakan suntik sebanyak

71.622 (68,11%) MKJP 4,41%; Non MKJP 95,59% (total 105.162).

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan, yang bertujuan untuk memitrasejajarkan peran kaum

perempuan dengan kaum pria dengan sasaran meningkatnya peranan kaum

perempuan di segala sektor, kegiatan-kegiatannya termasuk di lembaga

pemerintah. Dari jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Karawang

sebanyak 251.256 orang sebanyak 5.803 orang atau 2,31 persen

berpartisipasi di lembaga pemerintah dan sebanyak 251.256 orang sebanyak

245.453 orang atau 97,69 persen berpartisipasi di sektor swasta.

Kondisi kekerasaan dalam rumah tangga di Kabupaten Karawang dapat

dilihat pada data tahun 2009 sebanyak 328 kasus. Sehingga apabila

dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Karawang

sebanyak 564.524, maka rata-rata kekerasan dalam rumah tangga adalah

sebesar 0,00058 per keluarga atau 58 kasus per 100.000 keluarga.

  18

3.1.4 Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan Bidang Kependudukan pada sampai dengan tahun 2009

dilakukan melalui peningkatan pelayanan dan kesadaran masyarakat

terhadap administrasi kependudukan serta akta catatan sipil yang berbasis

SIAK. Rasio pelayanan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari

jumlah wajib KTP tahun 2009 sebanyak 1.430.700 orang dengan

perbandingan penduduk yang telah mempunyai KTP sebanyak 1.203.058,

sehingga rasio penduduk ber KTP sebesar 84,09%. Sedangkan untuk

pelayanan akte kelahiran dilihat dari perbandingan penduduk Kabupaten

Karawang sebanyak 2.133.552 jiwa, yang mempunyai akte kelahiran

sebanyak 2.048.271 jiwa atau 96% penduduk karawang mempunyai akte

kelahiran.

3.1.5 Ketenagakerjaan

Pada sektor ketenagakerjaan, data jumlah angkatan kerja tahun 2008

berjumlah 981.245 jiwa, dengan jumlah pengangguran sebanyak 148.051

jiwa. Apabila dibandingkan dengan data tahun 2006, memperlihatkan adanya

perbaikan kondisi ketenagakerjaan dimana angka pengangguran dapat

ditekan dari sebesar 17,33% persen menjadi sebesar 15,09 persen.

Sedangkan dari jumlah penduduk Kabupaten Karawang yang bekerja menurut

lapangan usaha sebesar 896.640 jiwa, sekitar 29,19% atau sebesar 261.770

jiwa terserap pada lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha perdagangan

berada pada posisi kedua sebagai penyerap tenaga kerja dengan prosentase

sebesar 26,27% atau sebesar 235.592 jiwa. Sedangkan pada lapangan usaha

industri menyerap tenaga kerja sebesar sebesar 19,80% atau sebanyak

177.514. (lihat gambar 2.7 dan gambar 2.8).

Gambar 2.7

Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Belum Bekerja Tahun 2006 – 2008

Gambar 2.8 Jumlah Penduduk Bekerja berdasarkan

lapangan usaha tahun 2008

  19

Upaya perlindungan ketenagakerjaan diarahkan pada penanganan

kasus perselisihan ketenagakerjaan yang relatif semakin menurun, pada

tahun 2006 terjadi 115 buah kasus dan pada tahun 2009 terjadi 92 kasus dan

sudah tertangani. Tenaga kerja dibawah umur tentunya bertentangan dengan

undang-undang ketenagakerjaan serta undang-undang pendidikan. Prosentase

jumlah tenaga kerja dibawah umur di kabupaten karawang tergolong relatif kecil

dari 896.640 orang pekerja hanya 0,02% atau hanya 1.828 orang tenaga kerja

berusia 10-14 orang yang bekerja.

3.1.6 Pemberdayaan masyarakat dan desa

Upaya pemberdayaan masyarakat diarahkan pada peningkatan peran

serta masyarakat dalam wadah organisasi kemasyarakatan untuk mendukung

proses pembangunan daerah. Di tingkat desa juga dibentuk lembaga

kemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa.

Gambar 2.9

Jumlah Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan di Kabupaten Karawang

 

Tabel 2.7

Jumlah personil pada Institusi Pemerintahan dan kelembagaan masyarakat desa

Institusi Pemerintahan dan

Kelembagaan Desa Jumlah

Kades dan Perangkat Desa 3.096

BPD 2.376

RW 1.837

RT 6.411

Karang Taruna 309

PKK

3.1.7 Lingkungan hidup

Potensi sampah di kabupaten karawang tiap tahun meningkat seiring

dengan perkembangan penduduk untuk tahun 2009 saja tercatat 208.050 m3.

Sedangkan yang tertangani oleh pemerintah daerah hanya 175.200 m3.

Sehingga prosentasenya cukup signifikan juga sekitar 84,21%. Telah

dikemukakan di atas bahwa pengelolaan persampahan dilakukan dengan tujuan

meningkatkan jumlah sampah yang tertangani sehingga kualitas lingkungan yang

baik dapat tercapai melalui pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu

(Integrated Solid Waste Management), tentunya perlu ditunjang dengan saran

tempat pembuangan sampah baik TPSS maupun TPA. Daya tampung tempat

  20

pembuangan sampah sebesar 1.725.830 m3, apabila dibanding dengan jumlah

penduduk maka rasio tempat pembuangan sampah ini adalah sebesar 808,9 m3

per 1.000 orang penduduk. Ini menandakan bahwa dengan perkembangan

penduduk yang cukup signifikan maka dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang

harus dipersiapkan tempat pembuangan sampah yang baru dengan dukungan

biaya dan teknologi yang ramah lingkungan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 43 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Usaha penyediaan air bersih bagi penduduk di pusat-pusat

permukiman dilakukan melalui instalasi air bersih ke rumah-rumah,

penyediaan hidran/kran umum dan kran tangki air umum. Sebagian besar

pelanggan air bersih adalah sektor non niaga sebanyak 90,54 persen diikuti

oleh sektor niaga kecil (pertokoan) sebanyak 3,96 persen. Penyediaan air

minum melalui sistem perpipaan dikelola oleh PDAM Kabupaten Karawang

saat ini mempunyai 6 cabang dan 9 IKK, yang mencakup 22 Kecamatan, 91

Desa dengan 681.653 jiwa. Tidak ada sistem yang dikelola oleh swasta

atau oleh kelompok masyarakat, kecuali untuk beberapa industri dan hotel

memiliki sistem penyediaan air minum perpipaan dengan skala kecil. Tingkat

total pelayanan perpipaan untuk daerah Kabupaten Karawang terdiri dari

jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 175.025 jiwa atau 27.57 persen

penduduk. Saat ini PDAM baru bisa melayani Sambungan Rumah (SR)

untuk 7 Kecamatan yaitu : Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan

Karawang Timur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kecamatan Ciampel,

Kecamatan Purwasari, Cikampek dan Kotabaru, sementara air minum yang

bisa dilayani dengan kran umum baru 5 Kecamatan yaitu : Kecamatan

Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Ciampel,

Kecamatan Cikampek, Kecamatan Kotabaru. Berikut tabel jenis utama

penggunaan air minum di Kabupaten Karawang tahun 2009.

Tabel 2.8 Jenis Utama Penggunaan Air Minum Di Kabupaten Karawang Tahun 2009

Nama Sarana 2006 2007 2008 2009

Jml % Jml % Jml % Jml %

Ledeng 37.535 15,56 33.847 13,41 34.557 12,08 43.927 9,02

Sumur Pompa Tangan (SPT) 84.571 35,07 100.136 39,68 174.840 61,09 81.730 16,79

Sumur Gali (SGL) 50.573 20,97 59.936 23,75 47.869 16,73 60.736 12,48

Penampungan Mata Air (PMA) 1.415 0,58 - - 9.437 3,38 2.069 0,42

Penampungan Air Hujan (PAH)

1.592 0,66 0.95 0,39 947 0,33 966 0,20

  21

3.1.8 Sarana dan Prasarana Umum

Pada Bidang Kebinamargaan, upaya pelayanan prasarana jaringan jalan

dan jembatan dilakukan melalui peningkatan konstruksi jalan status kabupaten

dengan konstruksi rigid serta pemeliharaan untuk mempertahankan umur teknis

rencana. Panjang jalan secara hirarkhi di kabupaten karawang adalah

sebagaimana tabel 2.7 Sedangkan pada bidang pengairan upaya pembangunan

diarahkan pada rehabilitasi dan normalisasi saluran pembuang, muara serta

jaringan irigasi guna mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai daerah

lumbung padi nasional. Dari panjang saluran sepanjang 94.385 Km, sedangkan

luas lahan budidaya pertanian adalah seluas 97.529 Ha.

Tabel 2.9 Jenis dan Volume Jalan serta Jembatan di Kab. Karawang Tahun 2009

NO STATUS VOLUME KETERANGAN

Jalan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Layang Jalan Tol Jalan Desa

46,34 Km 48,19 Km

861,73 Km 2,80 Km

28,60 Km 1.778,30. Km

Hotmix Hotmix Hotmix , beton & Penetrasi Beton & Hotmix Beton & Hotmix Sirtu & Tanah

Jembatan 1. 2. 3.

Jembatan Negara Jembatan Prov Jembatan Kab

2,19 Km 0,16 Km 2,55 Km

57 bh 6 bh 178 bh

Sumber : LKPJ AMJ Bupati Karawang 2006-2010

Tabel 2.10 Jenis dan Volume Irigasi di Kabupaten Karawang Tahun 2009

SARANA STATUS VOLUME Jaringan Irigasi Bendung

Bangunan Bagi/Sadap dan bangunan lainnya Saluran Induk Saluran Sekunder

4 buah 382 buah

120,00 Km 589,60 Km

Sumber : LKPJ AMJ Bupati Karawang tahun 2006-2010

Prosentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2009 sebesar

56,78% ini dilihat dari rumah tinggal yang bersanitasi di Kabupaten Karawang

tahun 2009 tercatat 276.432 rumah sedangkan seluruh rumah tinggal di

Kabupaten Karawang yang tercatat sebanyak 486.825 buah. Dari data

tercatat 370.583 (65,71%) rumah layak huni dari 564.524 rumah tinggal di

Kabupaten Karawang sehingga rasio rumah layak huni adalah sebesar 0,17

rumah per 1 orang penduduk.

  22

Sementara itu data dari IKK Kabupaten Karawang tercatat kawasan kumuh

seluas 9,48 Km2, sementara pada laporan penggunaan tanah yang

dikeluarkan oleh dinas pertanian disebutkan bahwa luas rumah, bangunan

dan halaman sekitarnya adalah sebesar 22.063 Ha, atau setara 220,63 Km2,

dengan demikian luas kawasan layak huni adalah 210,88 Km2, maka rasio

pemukiman layak huni di Kabupaten Karawang seluas 0,96. Upaya penataan

dan perbaikan lingkungan telah dilaksanakan setiap tahun dalam upaya

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan jalan

lingkungan, perbaikan drainase, perbaikan rumah tidak layak huni dan

plesterisasi.

Penyelenggaraan pembangunan penataan ruang diarahkan untuk

mewujudkan pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah yang sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang. Pada

tahun 2009 Kabupaten Karawang memulai Penyusunan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten yang didasarkan pada Undang-undang Nomor

26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebagai akibat dari terbitnya

beberapa Undang-undang, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan

pemerintah daerah untuk membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

untuk memasukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar

dan terintegrasi dengan pembangunan suatu wialayah dan/atau kebijakan

rencana atau program. Selain itu dengan keluarnya Undang-undang Nomor

41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

yang mengamanatkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan

berkelanjutan harus ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.

Luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang tercatat pad IKK

seluas 23,50 Ha. dengan luas wilayah ber HPL/HGB seluas 426 Ha. maka

rasio ruang terbuka hijau dibanding dengan luas wilayah yang ber HPL/HGB

adalah 5,52%.

Pada sektor perhubungan Jumlah trayek yang ada di kabupaten

Karawang sebanyak 55 trayek dan terealisir sebanyak 42 trayek. Dalam

rangka peningkatan PAD telah dilaksanakan penerapan ijin trayek. Dari 55

  23

trayek yang telah dikeluarkan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk

adalah sebesar 0,00003 per penduduk atau 3 trayek per 100.000 orang.

Jumlah terminal di Kabupaten Karawang adalah sebanyak 4 buah dengan

klasifikasi tipe C.

2.4 Aspek Daya Saing

2.4.1 Penanaman modal

Pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Karawang dialokasikan

pada bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Klari, Cikampek, Telukjambe

Barat, Telukjambe Timur, Purwasari, Karawang, Jatisari, Pangkalan dan

Cikampek. Kegiatan industri yang relatif berkembang diantaranya wilayah

bagian timur (Kota Bukit Indah City) Kecamatan Cikampek, Kawasan Industri

(Kecamatan Telukjambe Timur, Ciampel dan Pangkalan), Zona Industri

(Kecamatan Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Ciampel, Klari, Cikampek

dan Karawang Barat serta Karawang Timur, Purwasari). Pencapaian

penanaman modal PMA dan PMDN di Kabupaten Karawang menduduki

peringkat ketiga di Jawa Barat setelah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten

Purwakarta (data sampai dengan bulan November 2009).

Perkembangan investasi di Kabupaten Karawang dari tahun 2006

sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan. Jumlah investasi pada

tahun 2006 sebesar Rp 63,559 Trilyun dan pada tahun 2009 mencapai Rp

8,891 Trilyun. Sedangkan rasio daya serap tenaga kerja adalah prosentase

jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN dibagi dengan jumlah

perusahaan PMA/PMDN yang ada. Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak

896.640 setelah dikurangi dengan PNS berjumlah 882.118 dengan porsi

perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Karawang sebanyak 446 perusahaan

sehingga rasio daya serap tenaga kerja sebesar 1.977,84 orang per

perusahaan.

2.4.2 Koperasi dan UMKM

Berdasarkan data jumlah koperasi tahun 2006 sebanyak 1.160 unit

dengan kondisi aktif sebanyak 816 atau 70 persen, RAT 46,57 persen , tahun

2009 sebanyak 1.288 dengan kondisi aktif sebanyak 866 unit atau 67 persen,

RAT 12,70 persen dari koperasi aktif. Data tersebut memperlihatkan adanya

  24

perkembangan jumlah total unit koperasi sebesar 11,03 persen, dengan

jumlah koperasi aktif sebesar 67 persen. Sejalan dengan perkembangan

koperasi aktif, jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan sekitar 9,4

persen dari sebanyak 191.410 orang tahun 2006 dan tahun 2009 sebanyak

209.412 orang. Jumlah manajer tahun 2006, 267 dengan jumlah karyawan

sebanyak 2.211 sedangkan tahun 2009 jumlah manajer 147 orang dan jumlah

karyawan 1.402.

Berdasarkan kondisi kapasitas usaha, dapat dilihat dari perkembangan

modal usaha 76,08 persen dari Tahun 2006, total modal koperasi Rp. 340,89

Milyar dan tahun 2009 sebesar 600,24 Milyar. Komposisi modal usaha tahun

2006, modal sendiri 55,0 persen dan modal luar 45,0 persen. Sedangkan

tahun 2009, modal sendiri 68,17 persen dan modal luar 31,83 persen.

Sedangkan perkembangan transaksi usaha koperasi dapat dilihat dari

Perkembangan volume usaha 76,30 persen dari tahun 2006 sebesar Rp.

511,34 Milyar menjadi Rp. 901,51 Milyar tahun 2009. Perkembangan SHU

sebesar 27,52 persen dari tahun 2006 sebesar Rp. 21,49 Milyar menjadi Rp.

27,40 Milyar atau rata-rata SHU yang diterima oleh anggota tahun 2006 Rp.

112.285,- per anggota tahun 2009 130.881,- per anggota atau naik 16,56

persen.

Pada sektor KUMKM, diperlihatkan oleh data perkembangan jumlah

unit sektor UMKM sebesar 3,4 persen yaitu tahun 2007 sebanyak 3.732 unit

dan tahun 2010 3.858. Secara proporsi didominasi oleh sektor industri

sebesar 55,06 persen diikuti sektror perdagangan sebesar 39,51 persen dan

sektor jasa sebesar 5,42 persen. Apabila dilihat dari skala usaha, sektor

UMKM didominasi oleh UMKM berskala usaha mikro dengan tenaga kerja

rata-rata 1 – 4 orang yaitu sebesar 84,89 persen, sedangkan Usaha Kecil dan

Menengah masing-masing hanya sebesar 14,21 persen dan 0,90 persen.

Penyerapan tenaga kerja, data tahun 2009, dari jumlah unit 3.732 unit mampu

menyerap sebanyak 16.821 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja terbesar

pada Usaha Mikro sekitar 67,44 persen, sedangkan industri kecil dan

menengah masing-masing hanya sebersar 23,62 persen dan 8,94 persen.

Volume usaha, data tahun 2009, dari total nilai penjualan UMKM sebesar Rp.

812,11 Milyar , industri kecil sebesar 41,87 persen, industri mikro 33,12

  25

persen dan industri menengah 25,01 persen. Dalam rangka memperluas

akses pembiayaan mikro dan mendekatkan pada pelaku usaha khususnya di

sektor perdesaan, telah dibentuk dan berfungsi 1 unit BPR dan 9 Unit PD/PK.

2.4.3 Sumberdaya Tenagakerja

Pasar tenaga kerja di Kabupaten Karawang masih dicirikan oleh

tingginya sektor informal. Pada sisi yang sama, dengan rendahnya tingkat

pendidikan, maka peluang untuk memasuki jenis lapangan pekerjaan yang

lebih baik dengan imbalan upah yang lebih layak menjadi semakin kecil.

Gambar memperlihatkan sekitar 62% jumlah penduduk bekerja merupakan

tamatan SD, yang tentu saja sulit untuk memasuki lapangan pekerjaan di

sektor formal. Gambar 2.11 memperlihatkan sekitar 81% berstatus berusaha

dibantu buruh tidak dibayar atau biasa disebut sektor informal.

Gambar 2.10 Proporsi Daya Serap Tenaga Kerja dan Share

PDRB pada sector Primer, Sekunder dan Tersier, 2008

Gambar 2.11 Persentase jumlah penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan, 2008

Gambar 2.10 memperlihatkan bahwa walaupun sektor tersier secara

akumulatif mampu memberikan kontribusi yang besar dalam penyerapan

tenaga kerja (46,26%) namun pendapatan per kapita yang disumbangkan

oleh sektor jasa hanya sebesar 28,70% (bandingkan dengan sektor industri

yang mampu menyumbang pendapatan per kapita sebesar 57,00% terhadap

total dan hanya menyumbangkan penyerapan tenaga kerja sebesar 24,21%

saja). Hal ini juga mengindikasikan bahwa sektor jasa yang berkembang dan

meluas ini justru didominasi oleh sektor jasa dengan pendapatan per kapita

  26

yang rendah sehingga menggambarkan apa yang disebut ”premature

tertiarization of the agricultural labour force”, yaitu penyerapan tenaga kerja

secara prematur dalam sektor jasa-jasa.

2.4.4 Komunikasi dan Informasi

Kondisi pelayanan komunikasi dan informatika diperlihatkan dari data

jumlah jaringan komunikasi telepon stasioner di Kabupaten Karawang

menurut data PT Telkom Wilayah Karawang tercatat sebanyak 60.187 satuan

sambungan. Jumlah Wartel di Kabupaten Karawang menurut data PT Telkom

Wilayah Karawang tercatat sebanyak 846 buah sedangkan jumlah warnet

sebanyak 23 buah. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk karawang

yang sebanyak 2.133.552 maka rasio wartel/warnet kabupaten karawang

tahun 2009 sebesar 0.04%.

2.4.5 Listrik dan Energi

Rasio ketersediaan listrik adalah perbandingan antara jumlah daya

listrik terpasang dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Untuk tahun 2009

jumlah jumlah daya listrik terpasang adalah sebesar 1.060 MVA sedangkan

jumlah kebutuhan adalah sebesar 580 MVA sehingga rasio ketersediaan

listrik di Kabupaten Karawang adalah 1,83, artinya pasokan lebih besar

daripada kebutuhan, ini menandakan bahwa potensi di Kabupaten Karawang

cukup besar, disamping itu beberapa perusahaan menggunakan listrik

tersendiri. Prosentase rumah tangga yang menggunakan adalah

perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan listik

dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Untuk tahun 2009 jumlah rumah

tangga yang menggunakan listik adalah sebanyak 415.088 sedangkan jumlah

rumah tangga adalah sebanyak 564.524 sehingga rasio ketersediaan listrik di

Kabupaten Karawang adalah 73,53%, artinya 73 Rumah tangga memakai

listrik dari 100 rumah tangga.

2.4.6 Pertanahan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah

dirubah dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, serta Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, bahwa bidang pertanahan merupakan

  27

kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah akan tetapi dengan

dikeluarkannya Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di

Bidang Pertanahan, penyerahan Personil, Pembiayaan, Perlengkapan dan

Dokumentasi (P3D) Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang belum dapat

dilaksanakan. Secara keseluruhan luas tanah bersertifikat adalah 139.157,040

Km2, yang apabila dibandingkan dengan luas lahan Kabupaten Karawang

seluas 175.327 Km2 maka prosentasenya adalah sebesar 79,37%.

 

28

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

APBD merupakan instrumen paling utama dalam kebijakan fiskal daerah

sebagaimana kewenangan yang diserahkan sesuai undang-undang otonomi daerah. APBD

dikatakan sebagai instrumen kebijakan utama pemerintah daerah karena APBD adalah

intisari dari apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun ke

depan sebagai rangkaian tak terpisahkan dari kebijakan masa lalu dan tujuan yang akan

dicapai pada masa yang akan datang. APBD Tahun 2010 telah mencapai angka Rp.1,59

Trilyun atau secara rata-rata selama periode 2006 – 2010 meningkat sebesar 18,02 persen

dari angka tahun 2006 sebesar Rp. 972,89 Milyar. Rasio APBD terhadap PDRB

memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun, hal ini memperlihatkan bahwa

kemampuan konsumsi masyarakat dan investasi sektor swasta semakin berkembang dalam

pembentukan PDRB. Adapun fungsi APBD lebih bersifat stimulus terhadap berjalannya

kinerja perekonomian makro daerah.

Tabel 3.1 Perkembangan APBD, Pertumbuhan per tahun dan

rasio terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2006 - 2010

Tahun APBD (Rp) Growth (%) Rasio thd PDRB ADHB (%)

2006 972.899.584.495,00 3,10

2007 1.080.857.138.242,00 11,10 2,99

2008 1.208.462.961.419,00 11,81 2,85

2009 1.341.053.546.674,00 10,97 2,84

2010 1.599.426.320.427,00 19,27

Rata-rata per pertumbuhan 18,02

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

berdasarkan azas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut

pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing)

serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber

dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli

daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus)

dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama

langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola

Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

 

29

Tabel 3.2 Realisasi pendapatan daerah (dlm milyar rupiah), rata-rata proporsi (%) dan rata-rata

pertumbuhan (%) tahun 2006 – 2010

Jenis  2006  2007 2008 2009 2010 Rata‐Rata 

Proporsi  Growth

PAD  112,58  121,41 131,79 133,73 186,95 11,08  13,52

Dana Perimbangan  746,40  840,66 924,08 1.025,59 1.121,04 75,54  10,70

Lain2 Pend. drh yg sah  112,03  118,78 152,60 181,74 291,44 13,39  27,00

Pendapatan total  971,01  1.080,86 1.208,46 1.341,05 1.599,43  

Berdasarkan data realisasi APBD, pendapatan tahun 2010 sebesar Rp. 1,59 Trilyun

atau selama 5 tahun secara rata-rata tumbuh sebesar 13,29 persen dibandingkan tahun

2006 sebesar Rp. 971 Milyar. Pertumbuhan pendapatan diperoleh dari PAD dengan rata-

rata pertumbuhan sebesar 13,52 persen, Dana Perimbangan dengan rata-rata pertumbuhan

sebesar 10,70 persen dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 27,0 persen. Sedangkan secara proporsi, dana perimbangan

merupakan penyumbang pendapatan terbesar dengan rata-rata sebesar 75,54 persen, Lain-

lain pendapatan daerah yang sah sebesar 13,39 persen, sedangkan PAD rata-rata

menyumbang sekitar 11,08 persen.

Gambar 3.1

Perkembangan Proporsi PAD terhadap Total pendapatan Daerah, Tahu 2007 - 2010

Gambar 3.2

Perkembangan Dana Transfer Pusat Ke Kabupaten Karawang, Tahun 2006 - 2010

Kapasitas fiskal atau kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri

kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar,

termasuk dari pemerintah pusat. Rasio kapasitas fiskal daerah adalah komponen PAD

ditambah dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHPBP) serta Bagi Hasil Pajak

dengan Provinsi terhadap nilai pendapatan total. Berdasarkan data tahun 2007 – 2010, nilai

rata-rata kapasitas fiskal Kabupaten Karawang sebesar 36,83 persen, atau masih relatif

 

30

rendah. Rendahnya kapasitas fiskal atau tingkat kemandirian daerah terlihat dari masih

rendahnya kontribusi PAD dimana nilai rata-rata Tax effort (yang diukur berdasarkan rasio

antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB non migas) sebesar

0,25 persen atau dapat dinilai kemampuan membayar pajak masyarakat karawang relatif

masih kecil (kurang dari 1 persen).

Berdasarkan data realisasi belanja daerah tahun 2010 sebesar Rp. 1,548 Milyar,

untuk alokasi belanja langsung (urusan wajib) maupun tidak langsung yang bersifat

pelayanan kepada masyarakat (belanja bansos, subsidi, hibah dan bankeu desa) mencapai

51,13 persen, sedangkan belanja tidak langsung komponen gaji dan tunjangan mencapai

48,87 persen. Besaran belanja gaji dan tunjangan pegawai dimaksud sebagian besar

terserap untuk gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan kependidikan sebesar Rp. 509,2

Milyar atau sekitar 67,27 persen, sedangkan belanja gaji dan tunjangan aparatur pelayanan

kesehatan sebesar Rp. 48,5 Milyar atau sekitar 6,41 persen. Belanja transfer kepada

pemerintah desa juga mengalami trend peningkatan baik proporsi maupun pertumbuhan

yang diarahkan untuk penguatan kemampuan keuangan desa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Adapun untuk belanja langsung

dialokasikan untuk melaksanakan 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan.

Tabel 3.4 Perkembangan Besaran dan Proporsi Belanja Daerah, 2009 - 2010

No  Uraian 2009 2010  Proporsi

(Rp) (Rp)  (%) 

A  Belanja Tidak Langsung   

Belanja Gaji dan Tunjangan  638.718.703.305 756.962.438.960  48,87%

Belanja Transfer kepada Pem. Desa 66.750.317.000 81.343.363.000  5,25% 

B  Belanja Langsung  520.352.781.876 662.793.458.824  42,79%

Belanja Fasilitas Dasar dan Administrasi Umum (Fixedcost) 

168.887.666.124 182.313.806.550  11,77%

  TOTAL BELANJA  1.274.965.822.798 1.548.841.831.712   

Berdasarkan data time series dengan menggunakan rumus eksponensial diperoleh

rata-rata pertumbuhan PAD per tahun sebesar 13,5 persen sehingga diproyeksi pada akhir

tahun 2015 realisasi PAD mencapai angka Rp. 383,8 Milyar sebagaimana diperlihatkan

gambar 3.3. Sedangkan gambar 3.4 memperlihatkan performa APBD Kabupaten Karawang

yang selalu dalam keadaan defisit. Pertumbuhan pendapatan hanya sebesar 15,72 persen,

sedangkan pertumbuhan belanja mencapai 16,68 persen, yang mengakibatkan defisit APBD

selalu muncul dalam trend cenderung semakin besar atau rata-rata sekitar 23,86 persen.

Walaupun defisit dimaksud masih dapat ditutupi dengan penerimaan pembiayaan yang

sebagian besar dikontribusi melalui penerimaan SilPa tahun sebelumnya, namun hal

tersebut memperlihatkan pula lemahnya kinerja perencanaan sehingga berdampak pada

kinerja pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Oleh sebab itu perlu adanya reorientasi

 

31

dalam penyusunan formulasi APBD yang lebih mengedepankan optimalisasi Pendapatan

Asli Daerah tanpa menghambat investasi, pengelolaan belanja yang efektif dan efisien

berbasis pada kinerja riil serta pengembangan skema alternatif pembiayaan.

Gambar 3.3 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Silpa APBD Tahun 2006 – 2010 (dalam milyaran rupiah)

3.1.2 NERACA DAERAH

Tabel 3.3 Perkembangan Neraca Daerah Kab. Karawang, 2006 - 2009

NO  URAIAN  2006  2007  2008  2009 Growth Rate (%) 

1  ASET  1.688.322.931.709,83 1.919.236.053.438,00 1.948.185.471.426,00  2.293.281.035.592,75 0,11

1.1  ASET LANCAR  178.435.614.441,83 204.223.933.897,00 195.415.362.335,00  292.573.887.155,12 0,18

1.1.1  Kas  159.683.415.604,00 185.709.588.066,00 169.568.519.583,00  256.396.961.420,96 0,17

1.1.2  Piutang  1.584.344.260,00 645.803.634,00 2.637.824.774,00  1.101.566.835,00 ‐0,11

1.1.3  Piutang Lain ‐ Lain  9.892.728.223,23 6.861.075.235,00 7.802.081.368,00  19.447.785.564,86 0,25

1.1.4  Persedian  6.215.960.207,60 8.838.896.655,00 12.624.315.732,00  15.119.264.459,30 0,34

1.1.5  Biaya Dibayar Dimuka 

1.059.166.147,00 2.168.570.307,00 2.782.620.878,00  508.308.875,00 ‐0,22

1.2  INVESTASI JANGKA PANJANG 

24.257.719.692,00 36.418.340.734,00 37.511.980.312,00  40.693.309.083,22 0,19

1.2.1  Investasi Non Permanen 

4.185.589.047,00 9.896.210.089,00 8.830.179.667,00  7.095.192.850,22 0,19

1.2.2  Investasi Permanen 

20.072.130.645,00 26.522.130.645,00 28.681.800.645,00  33.598.116.233,00 0,19

1.3  ASET TETAP  1.468.250.211.602,00 1.662.284.997.786,00 1.699.036.460.729,00  1.913.285.509.771,41 0,09

1.3.1  Tanah  257.318.069.364,00 264.393.151.593,00 258.187.198.392,00  260.098.767.406,00 0,00

1.3.2  Peralatan dan Mesin 

218.005.226.410,00 245.341.481.608,00 244.670.518.762,00  250.781.222.837,85 0,05

1.3.3  Gedung dan Bangunan 

440.391.880.120,00 474.354.037.802,00 419.532.024.531,00  499.049.753.660,90 0,04

1.3.4  Jalan, Jaringan dan Instalasi 

508.534.070.553,00 633.593.491.128,00 766.122.616.604,00  883.090.563.249,92 0,20

1.3.5  Aset Tetap Lainnya  44.000.965.155,00 44.602.835.655,00 9.679.295.440,00  7.026.584.227,27 ‐0,46

     

1.3.6  Konstruksi Dalam Pengerjaan 

‐ ‐ 844.807.000,00  13.238.618.389,47 14,67

1.3.7  Akumulasi Penyusutan 

‐ ‐ ‐  ‐

1.4  ASET LAINYA  17.379.385.974,00 16.308.781.021,00 16.221.668.050,00  46.728.329.583,00 0,39

 

32

NO  URAIAN  2006  2007  2008  2009 Growth Rate (%) 

1.4.1  Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

0 588.835.550,00 704.415.550,00  634.615.050,00 0,04

1.4.2  Aset Tidak Berwujud 

0 ‐ ‐  71.000.000,00

1.4.3  Aset Lain ‐ lain  17.379.385.974,00 15.719.945.471,00 15.517.252.500,00  46.022.714.533,00 0,38

2  KEWAJIBAN  12.324.946.858,28 15.476.287.076,43 11.788.357.170,78  12.058.862.859,42 ‐0,01

2.1  KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

7.535.619.895,64 7.573.047.009,43 6.437.356.826,56  8.923.546.633,42 0,06

2.1.1  Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 

‐ ‐ 3.057.960,00  ‐

2.1.2  Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

789.129.841,76 303.988.591,43 360.055.852,56  77.995.545,92 ‐0,54

2.1.3  Utang Jangka Pendek Lainya 

6.746.490.053,88 7.269.058.418,00 6.074.243.014,00  8.845.551.087,50 0,09

2.2  KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

4.789.326.962,64 7.903.240.067,00 5.351.000.344,22  3.135.316.226,00 ‐0,13

2.2.1  Utang Dalam Negeri 

120.055.610,64 3.951.620.033,50 2.675.500.172,11  1.567.658.113,00 1,35

2.2.2  JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

4.669.271.352,00 3.951.620.033,50 2.675.500.172,11  1.567.658.113,00 ‐0,30

3  EKUITAS DANA  1.675.997.984.851,55 1.907.711.386.395,07 1.939.072.614.427,33  2.282.789.830.846,33 0,11

3.1  EKUITAS DANA LANCAR 

170.899.994.546,19 196.650.886.887,57 188.978.005.508,44  283.650.340.521,70 0,18

3.1.1  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

153.404.903.132,00 185.709.588.066,00 169.565.461.623,00  246.689.472.038,00 0,17

3.1.2  Cadangan Untuk Piutang 

11.477.072.483,23 9.675.449.176,00 13.222.527.020,00  21.057.661.274,86 0,22

3.1.3  Cadangan Untuk Persediaan 

6.215.960.207,60 8.838.896.655,00 12.624.315.732,00  15.119.264.459,30 0,34

3.1.4  Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek 

(7.535.619.895,64) (7.573.047.009,43) (6.434.298.866,56)  (8.923.546.633,42) 0,07

3.1.5  Pendapatan yang Ditangguhkan 

‐ ‐ ‐  9.707.489.382,96

3.1.6  Cadangan Biaya Dibayar Dimuka 

1.059.166.147,00 ‐ ‐  ‐

3.1.7  Cadangan Kas Dipemegang Kas 

6.278.512.472,00 ‐ ‐  ‐

3.2  EKUITAS  DANA INVESTASI 

1.505.097.990.305,36 1.711.060.499.507,50 1.750.094.608.918,89  1.999.139.490.324,63 0,10

3.2.1  Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 

24.257.719.692,00 36.418.340.734,00 37.511.980.312,00  40.693.309.083,22 0,19

3.2.2  Diinvestasiakan Dalam Aset Tetap 

1.468.250.211.602,00 1.662.284.997.786,00 1.699.036.460.729,00  1.913.285.509.771,41 0,09

3.2.3  Diinvestasikan Dalam Aset Lainya (Tidak Termasuk Dana Cadangan) 

17.379.385.974,00 16.308.781.021,00 16.221.668.050,00  46.728.329.583,00 0,39

3.2.4  Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembanyaran 

(4.789.326.962,64) (3.951.620.033,50) (2.675.500.172,11)  (1.567.658.113,00) (0,36)

3.2.5  Utang Jangka Panjang 

0 0 ‐  ‐

 

33

NO  URAIAN  2006  2007  2008  2009 Growth Rate (%) 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 

1.688.322.931.709,83 1.923.187.673.471,50 1.950.860.971.598,11  2.294.848.693.705,75 0,11

Tabel 3.4 Perkembangan Performa APBD Kabupaten Karawang Tahun 2007 - 2010

NO  URAIAN  2007  2008  2009  2010 

1.  PENDAPATAN  1.080.857.138.242,00  1.208.462.961.386,00  1.341.053.546.674,00  1.599.426.320.427,00 

1.1  PENDAPATAN ASLI DAERAH  121.414.897.648,00  131.785.038.542,00  133.730.718.100,00  186.949.234.601,00 

1.1.1  Pajak Daerah  53.093.214.205,00  58.543.986.502,00  63.949.267.931,00  77.626.636.142,00 

1.1.2  Retribusi Daerah  49.708.456.044,00  52.974.024.598,00  17.636.421.183,00  19.969.650.248,00 

1.1.3  HslPeng. Kekayaan  daerah yg dipisahkan 

1.466.159.328,00  1.995.947.570,00  2.679.111.584,00  3.618.249.854,00 

     1.1.4  Lain‐lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 17.147.068.071,00  18.271.079.872,00  49.465.917.402,00  85.734.698.357,00 

1.2  DANA PERIMBANGAN  840.659.182.647,00  924.076.915.725,00  1.025.587.475.224,00  1.121.038.108.120,00 

1.2.1  Bagi Hasil Pajak  199.155.195.954,00  205.318.343.386,00  215.802.184.352,00  275.428.565.327,00 

1.2.2  Bagi Hasil Bukan Pajak SDA  9.410.986.693,00  19.745.579.339,00  35.063.318.872,00  34.108.344.793,00 

1.2.3  Dana Alokasi Umum (DAU)  622.602.000.000,00  689.521.993.000,00  722.098.972.000,00  714.360.098.000,00 

1.2.4  Dana Alokasi Khusus (DAK)  9.491.000.000,00  9.491.000.000,00  52.623.000.000,00  97.141.100.000,00 

1.3  LAIN‐LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH 

118.783.057.947,00  152.601.007.119,00  181.735.353.350,00  291.438.977.706,00 

1.3.1  Hibah  0,00  0,00  0,00  8.000.000.000,00 

1.3.2  Dana Darurat  100.000.000,00  0,00  0,00  950.000.000,00 

1.3.3  Dana Bagi Hasil dari Provinsi  69.788.900.000,00  86.326.500.000,00  97.365.500.000,00  106.791.943.306,00 

1.3.4  Dana Penyesuaian Otonomi   5.975.065.200,00  6.560.457.800,00  22.641.225.000,00  100.540.868.400,00 

  Khusus   1.3.5  Dana bantuan Keuangan dari 

Provinsi 42.919.092.747,00  59.714.049.319,00  61.728.628.350,00  75.156.166.000,00 

     1.3.7  Bagi hasil Retribusi dari Provinsi  0,00  0,00  0,00  0,00 

  BELANJA DAERAH  1.052.226.593.083,00  1.224.128.958.465,00  1.274.965.822.798,00  1.548.841.831.712,00 

1  BELANJA TIDAK LANGSUNG  623.658.515.771,00  792.051.901.400,00  823.191.311.610,00  1.016.633.303.301,00 

5.1.1  Belanja Pegawai  417.558.147.105,00 517.334.704.734,00 580.026.751.948,00  729.085.871.251,00

     5.1.2  Belanja Bunga  0,00  0,00  0,00  0,00 

5.1.3  Belanja Subsidi  8.784.456.000,00  14.215.864.000,00  43.371.534.300,00  42.626.170.700,00 

5.1.4  Belanja Hibah  0,00  154.471.715.666,00  76.222.318.330,00  97.209.855.278,00 

5.1.5  Belanja Bantuan Sosial  129.545.341.791,00  37.221.140.000,00  56.820.390.032,00  66.368.043.072,00 

5.1.6  Belanja Bagi Hasil Kpd Pem. Desa 

67.770.570.875,00  0,00  31.726.317.000,00  25.852.586.000,00 

     5.1.7  Belanja Ban. Keuangan Kpd 

Pem. Desa 0,00  68.808.477.000,00  35.024.000.000,00  55.490.777.000,00 

     5.1.8  Belanja Tidak Terduga  0,00  0,00  0,00  0,00 

5.2  BELANJA LANGSUNG  428.568.077.312,00  432.077.057.065,00  451.774.511.188,00  532.208.528.411,00 

5.2.1  BELANJA PEGAWAI  52.489.187.281,00  67.901.612.350,00  72.491.323.013,00  101.736.632.306,00 

5.2.2  BELANJA BARANG DAN JASA  182.603.737.682,00  193.075.720.631,00  181.017.055.026,00  214.812.874.415,00 

5.2.3  BELANJA MODAL  193.475.152.349,00  171.099.724.084,00  198.266.133.149,00  215.659.021.690,00 

  SURPLUS/DEFISIT  28.630.545.159  (15.665.997.079)  66.087.723.876  50.584.488.715 

3.1  PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

156.884.803.055,00  186.833.446.152,00  184.903.461.098,00  246.880.425.861,00 

3.1.1  SiLPA Sebelumnya  153.404.903.132,00  178.263.658.214,00  168.235.548.763,00  246.689.472.038,00 

     3.1.5  Penerimaan Kembali Pemberian 

Pinjaman 187.139.450,00  63.613.500,00  12.995.000,00  6.000.000,00 

 

34

NO  URAIAN  2007  2008  2009  2010 

3.1.6  Penerimaan Piutang Daerah  3.292.760.473,00  8.506.174.438,00  16.654.917.335,00  184.953.823,00 

3.2  PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 

7.250.000.000,00  2.956.610.000,00  4.302.683.983,00  13.548.653.410,00 

3.2.2  Penyertaan Modal (Investasi)  6.450.000.000,00  2.154.000.000,00  3.160.000.000,00  11.952.765.260,00 

3.2.3  Pembayaran Pokok Utang  800.000.000,00  802.610.000,00  1.142.683.983,00  1.595.888.150,00 

  PEMBIAYAAN NETO  149.634.803.055,00  183.876.836.152,00  180.600.777.115,00  233.331.772.451,00 

  SILPA  178.265.348.214,00  168.210.839.073,00  246.688.500.991,00  283.916.261.166,00 

     

3.1.3 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah

Kabupaten Karawang untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama

pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. kebijakan intensifikasi

dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa

dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan high cost economy terhadap

perkembangan arus investasi.

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal,

dituangkan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah. Selain itu, terdapat juga UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam

melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan

bagi pembangunan daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah

pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power)

dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 yang baru saja dikeluarkan dan berlaku

efektif sejak 1 Januari 2010 merupakan salah satu wujud upaya penguatan taxing power

daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada,

penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa

jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

3.1.3.1 Kerangka Kebijakan Pendapatan daerah melalui :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang diarahkan pada :

a. Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Pendekatan intensifikasi dalam bentuk perubahan regulasi guna peningkatan nilai

objek pajak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan

daya beli masyarakat.

 

35

c. Peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah

yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan kinerja pelayanan

unit pemungut dan pengelola pendapatan dalam bentuk insentif, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian.

d. Perbaikan kinerja dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

dan Badan Layanan Umum Daerah yang efisien, efektif dan akuntabel dalam rangka

peningkatan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah.

e. Kebijakan pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang dikelola secara

langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka

peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Konsep revenue sharing atas perimbangan keuangan Pusat dan Daerah memerlukan

langkah-langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Karawang dalam :

a) Melakukan pemantauan, pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber

daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Propinsi.

b) Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan

terhadap formula bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga

alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.

3. Upaya untuk memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada

meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan

terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang

didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan

kegiatan DAK di daerah. Berdasarkan kebijakan DAK, terdapat beberapa bidang yang

memiliki potensi memperoleh alokasi DAK meliputi : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3)

Keluarga Berencana; (4) Infrastruktur Jalan; (5) Infrastruktur Irigasi; (6) Infrastruktur Air

Minum; (7) Infrastruktur Sanitasi; (8) Prasarana Pemerintahan Daerah; (9) Kelautan dan

Perikanan; (10) Pertanian; (11) Lingkungan Hidup; (12) Kehutanan; (13) Sarana dan

Prasarana Daerah Tertinggal; (14) Sarana Perdagangan; (15) Transportasi Perdesaan;

(16) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; (17) Listrik Perdesaan; (18)

Perumahan dan Permukiman; serta (19) Keselamatan Transportasi Darat.

4. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor

35 Tahun 2008, yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana

tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk

tunjangan profesi guru (TPG), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana Insentif

 

36

Daerah terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan

dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dana tambahan untuk

TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi

guru dan dosen, yang dialokasikan mulai tahun 2010. Dana tersebut diberikan kepada

guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas

profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.

3.1.3.2 Kerangka Kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

1. Pengalokasian belanja wajib mengikat yaitu besaran belanja tidak langsung kelompok

belanja pegawai dengan memperhitungkan adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan

PNSD dan penambahan formasi CPNS. PNS Daerah dapat diberikan tambahan

penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan

kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

2. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan pembangunan

pedesaan dan peningkatan kinerja aparatur desa melalui Tunjangan Penghasilan Kepala

desa dan Perangkat Desa serta kelembagaan masyarakat desa termasuk melanjutkan

penyediaan bantuan keuangan pembangunan kantor desa bagi desa-desa yang dinilai

memenuhi syarat.

3. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa diarahkan dalam rangka pemerataan

dan/atau peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam bentuk Alokasi

Dana Desa (ADD);

4. Belanja bantuan sosial diarahkan dalam rangka pemberdayaan organisasi/ kelompok/

anggota masyarakat yang diarahkan pada penguatan aktifitas sosial ekonomi

masyarakat, pembinaan kehidupan beragama yang secara signifikan mendukung

pencapaian IPM serta secara teknis dilakukan melalui mekanisme pengujian atas

kelayakan proposal;

5. Belanja Subsidi diarahkan khususnya kepada lembaga pendidikan dasar dan menengah

sebagai upaya mengurangi biaya pendidikan siswa serta dalam rangka akselerasi

pencapaian wajib belajar 9 tahun;

6. Belanja Hibah diarahkan dalam rangka penguatan fungsi lembaga/ badan, perusahaan

daerah maupun organisasi kemasyarakatan untuk menunjang peningkatan

penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan kepada

 

37

masyarakat serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah;

3.1.3.3 Kerangka Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada :

1. Penerimaan Pembiayaan melalui penerimaan hasil Piutang Daerah baik piutang pajak

maupun penerimaan piutang lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan melalui penyertaan modal, penanaman saham di

Bank Jabar Banten, pembayaran hutang daerah termasuk pembiayaan belanja

infrastruktur melalui anggaran kegiatan tahun jamak.

3. Pembentukkan Dana Cadangan diperuntukkan bagi pembiayaan biaya pemilihan kepala

daerah tahun 2015 yang dimulai pengalokasiannya pada Tahun Anggaran 2013.

3.1.3.4 Kerangka Kebijakan pembiayaan non APBD melalui hibah pihak ketiga dan

melalui Coorporate Social Responsibility (CSR).

  38

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Sosial Budaya

1. Permasalahan di bidang pendidikan, meliputi : (1) rendahnya tingkat

pendidikan masyarakat yang ditandai dengan angka rata-rata lama

sekolah (RLS) masih berada pada angka 6,8 atau setingkat Kelas 1

SMP; (2) rendahnya partisipasi sekolah pada jenjang SLTP dan SLTA

yang diperlihatkan oleh APK SLTP dan SLTA; (3) Masih terdapatnya

angka putus sekolah; (4) Masih rendahnya kualitas sarana dan

prasarana pendidikan; (5) masih belum optimalnya penerapan tata

kelola pendidikan.

2. Permasalahan di bidang kesehatan, meliputi : (1) Masih rendahnya

perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat; (2) Masih adanya

potensi resiko kematian ibu melahirkan dan bayi yang diperlihatkan

oleh Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang

masih ada namun dalam tingkat yang relatif masih rendah

dibandingkan provinsi dan nasional; (3) Masih terdapatnya penderita

gizi buruk dan bayi berat badan lahir rendah; (4) intensitas penyakit

berbasis lingkungan antara lain demam berdarah dan potensi penyakit

fillariasis; (5) Masih belum meratanya pemenuhan akses pelayanan

kesehatan dasar dan ketersediaan tenaga kesehatan terlatih di

wilayah perdesaan.

3. Permasalahan di bidang pemuda dan olahraga lebih diperlihatkan

pada masih minimnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat

khususnya di pedesaan.

4. Permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan lebih diperlihatkan

pada masih terdapatnya tindak kekerasaan perempuan serta kasus

trafficking.

  39

5. Permasalahan di bidang kesejahteraan sosial meliputi : (1) tingkat

kemiskinan masih tinggi yaitu di atas 30 persen dari jumlah penduduk;

(2) kecenderungan meningkatnya jumlah penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) terutama kelompok anak jalanan, anak

terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di

perkotaan, ketuna susilaan serta penyalahgunaan narkoba; (3) Belum

sinerginya pemerintah bersama masyarakat dan swasta dalam

pembentukan dan keberfungsian modal sosial.

4.1.2 Ekonomi

1. Permasalahan perekonomi daerah secara makro meliputi : (1)

masih rendahnya daya beli masyarakat; (2) Masih rendahnya

kualitas pertumbuhan ekonomi makro yang diperlihatkan dari

kontribusi sektor industri yang tinggi namun relatif rendah dalam

menyerap angkatan kerja sehingga terjadi pelimpahan tenaga

kerja ke sektor-sektor informal yang memiliki nilai tambah relatif

rendah.

2. Permasalahan di bidang pertanian, perikanan dan peternakan

meliputi : (1) skala usaha sektor pertanian relatif rendah dan tidak

bankable dengan kepemilikan lahan rata-rata 0,3 Ha; (2) Usaha-

usaha pengolahan hasil pertanian dan perikanan belum

berkembang dalam skala tertentu sehingga mampu meningkatkan

nilai tambah dan menyerap tenaga kerja; (3)

3. Permasalahan di bidang industri dan perdagangan meliputi : (1)

Belum kuatnya posisi IKM dalam rantai nilai industri daerah

sehingga mampu bermitra usaha dalam penyediaan input bagi

industri skala besar yang ada; (2) Masih rendahnya inovasi IKM

dalam mengembangkan mutu dan desain produk yang mampu

bersaing; (3) belum berkembangnya industri kreatif sebagai

alternatif pengembangan industri daerah; (4) masih rendahnya

skala usaha dan peluang pasar produk IKM; Masih rendahnya

akses IKM dalam pembiayaan.

  40

4. Permasalahan di bidang koperasi dan UMKM : (1) Tingkat

kesejahteraan anggota relatif kecil dilihat dari rata-rata SHU yang

diterima oleh anggota, sedangkan dilain pihak, koperasi belum

mampu memanfaatkan peluang pasar, kemampuan ekspansi

terbatas, akses kepada perbankan atau sumber pendanaan

(investasi luar) masih minim terlihat komposisi modal usaha; (2)

belum berkembangnya jiwa kewirausahaan UMKM yang mandiri;

(3) Kelembagaan UMKM tidak bankable sehingga sulit untuk

mengakses pembiayaan di sektor perbankan.

5. Permasalahan di bidang tenaga kerja, meliputi : (1) masih

terdapatnya angka pengangguran; (2) masih rendahnya

kompetensi sumberdaya tenaga kerja; (3) masih adanya

perselisihan ketenagakerjaan; (4) kesempatan kerja di sektor

formal belum secara masif mampu menyerap angkatan kerja; (5)

masih minimnya advokasi, sosialisasi dan perlindungan bagi calon

tenaga kerja ke luar negeri yang diperlihatkan dengan masih

rendahnya daya beli masyarakat.

4.1.3 Infrastruktur Wilayah

1. Permasalahan bidang sarana dan prasarana jalan meliputi : (1) Masih

rendahnya tingkat kemantapan konstruksi jalan; (2) Masih rendahnya

kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jalan di pedesaan;

Secara umum panjang jaringan jalan di Kabupaten Karawang adalah

2.737,36 km, meliputi Jalan Negara 46,34 Km (1,69 %), Jalan

Propinsi 48,19 Km (1,76 %), Jalan Kabupaten 864,53 Km (31,58 %).

Sedangkan jalan non-status meliputi jalan desa sepanjang 1.778,3

Km (64,96 %). Jaringan jalan sekitar 50,68% kondisinya tidak mantap

meliputi Jalan Negara 23,17 Km (47,83 %), Jalan Propinsi 24,10 Km

(50,01 %), Jalan Kabupaten 430,87 Km (49,96 %). Sedangkan jalan

non-status meliputi jalan desa sepanjang 909,15 Km (51,12 %).

Faktor penyebab ketidakmantapan jalan di Kabupaten Karawang

adalah:

a. Kondisi daya dukung tanah (angka CBR) di Kabupaten Karawang

yang kurang dari persyaratan teknis jalan, sebesar 1,6 – 5,98%

  41

sementara secara teknis minimal daya dukung tanah minimal 6

%.

b. Kondisi drainase jalan belum memenuhi standar teknis dan

sebagian ruas jalan belum memiliki saluran drainase.

c. Jaringan jalan kabupaten pada awalnya sebagian besar

merupakan jalan inspeksi pengairan yang tidak direncanakan

sebagai jalan umum dengan lebar sesuai standar.

d. Kondisi indisipliner dari para supir dengan muatan berlebih dari

kendaraannya melebihi tonase jalan yang ditetapkan.

2. Permasalahan bidang perumahan dan permukiman meliputi : (1)

masih rendahnya cakupan pelayanan dasar permukiman antara lain

air bersih, sanitasi lingkungan dan prasarana jalan lingkungan; (2)

rata-rata kondisi kepemilikan tanah di permukiman yang tidak

beraturan sehingga menyebabkan munculnya potensi lingkungan

kumuh. (3) Masih tingginya angka backlog serta masih rendahnya

akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan

khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (4) masih

rendahnya cakupan pelayanan air bersih terutama masyarakat

berpenghasilan rendah; (5) masih terbatasnya cakupan pelayanan

persampahan dimana pertumbuhan volume sampah dan lokasi

pembuangan akhir seiring dengan semakin sempitnya ruang lahan

pembuangan. pengolahan sampah di TPA belum menerapkan pola

sanitary landfill, pengelolaan sampah secara 3R belum berkembang

secara luas di masyarakat.

3. Permasalahan bidang perhubungan, komunikasi dan infromatika (1)

Masih rendahnya sarana dan prasarana lalu lintas; (2) Belum

terwujudnya manajemen lalu lintas yang berbasis tata ruang yang

secara terintegrasi menghubungkan antar moda transportasi; (3)

Belum berkembangnya penerapan e-government dalam

penyelenggaraan administrasi publik.

4. Permasalahan bidang sumberdaya air dan irigasi meliputi : (1) masih

rendahnya fungsi koordinasi antar level pemerintahan dalam

  42

pengelolaan air irigasi; (2) kondisi jaringan irigasi yang belum

memadai dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan

perikanan; (3) masih minimnya keterlibatan masyarakat khususnya

pengguna air irigasi dalam pemeliharaan.

5. Permasalahan bidang infrastruktur listrik dan energi yaitu masih

terdapatnya wilayah dan kelompok penduduk yang belum mendapat

cakupan pelayanan jaringan listrik.

4.1.4 Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Permasalahan di bidang tata ruang dan pengembangan wilayah

adalah belum sinerginya program-program pembangunan dalam konteks

pengembangan wilayah berbasis tata ruang. Implementasi pengembangan

wilayah baik berfungsi pusat kegiatan lokal (PKL) maupun pusat pelayanan

lokal belum diterapkan secara nyata.

4.1.5 SDA dan Lingkungan Hidup

1. Kondisi pencemaran air dan udara memperlihatkan beberapa

parameter yang menunjukkan terjadinya peningkatan titik ambang

batas.

2. Permasalahan Kawasan Pesisir dan Pantai, yaitu intrusi dan

pencemaran air laut. Degradasi lingkungan di kawasan pesisir

disebabkan oleh fenomena alam seperti abrasi dan akrasi pantai,

konversi lahan mangrove menjadi tambak, dan tidak

berkelanjutannya praktek pengelolaan lahan di daerah hulu DAS

serta pendangkalan muara sungai karena sedimentasi.

4.1.6 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan sudah berjalan

dengan baik, namun belum secara penuh seluruh perangkat

daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2. Struktur organisasi perangkat daerah belum terbentuk secara

mantap sehingga sering menimbulkan inefisiensi. Dalam konteks

besaran organisasi secara kriteria tergolong memadai, namun

proliferasi (pemekaran) struktur birokrasi terjadi pada struktur di

  43

level unit-unit kerja tanpa memperhatikan beban kerja dan

ketersediaan sumberdaya aparatur.

3. Penyesuaian terhadap regulasi Pemerintah dalam kerangka

penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sering

diterjemahkan dalam bentuk program kerja operasional, namun

sering melupakan aspek kepranataan meliputi juklak, juknis dan

Norma, Standar, Pedoman dan Ketentuan (NSPK) sebagai

pedoman pelaksanaannya, sehingga keberlanjutan pelaksanaan

program kebijakan menjadi tidak terarah dan bahkan berhenti di

tengah jalan.

4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem

informasi sudah berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah dan

prosedur pengelolaan keuanga. Capaian akuntabilitas keuangan

daerah saat ini pada level wajar dengan pengecualian yang

disebabkan belum optimalnya pengelolaan neraca aset.

5. Kondisi kuantitas aparatur secara umum cukup besar, namun

secara kualitas dan untuk kebutuhan kualifikasi teknis tertentu

masih relatif terbatas. Sistem manajemen kepegawaian saat ini

belum mampu mendorong pendayagunaan aparatur baik kinerja

maupun kesejahteraan sesuai prinsip profesionalisme birokrasi .

6. Pelaksanaan fungsi koordinasi perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan belum secara optimal

dilakukan secara terpadu yang didukung adanya ketersediaan

data yang valid dan akurat.

4.1.7 Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum mampu mencapai

tujuan yang diharapkan. Secara kuantitas, sudah banyak jumlah program

yang bertujuan pemberdayaan, namun seringkali justru kurang memberikan

ruang bagi pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pola pemberdayaan lebih

difokuskan pada apa yang diberikan oleh pemerintah, namun tidak diarahkan

untuk mendorong munculnya potensi-potensi swakarsa masyarakat menuju

masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan desa sudah berjalan, namun masih terkendala dengan aspek

  44

kemampuan keuangan desa. Di lain pihak, kemampuan perangkat desa

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan di desanya masih harus terus didorong baik aspek

kemampuan SDM, aspek kinerja dan disiplin.

4.2 Isu Strategis

1. Masih rendahnya aksesabilitas dan cakupan pelayanan sosial

masyarakat terutama pelayanan pendidikan, kesehatan dan

penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

2. Kualitas pertumbuhan ekonomi yang secara riil belum terdukung

dengan kekuatan potensi ekonomi lokal, ketersediaan sumberdaya

tenaga kerja yang kompeten, kelembagaan usaha ekonomi

masyarakat yang tidak bankable, keterkaitan IKM dalam posisi

rantai nilai industri dan kapasitas inovasi serta kewirausahaan

para pelaku usaha KUKM.

3. Masih rendahnya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur

wilayah.

4. Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan

daerah dalam rangka pelayanan publik, penumbuhkembangan

modal sosial di masyarakat serta penerapan prinsip-prinsip tata

kelola pemerintahan yang didukung dengan profesionalisme dan

akuntabilitas birokrasi.

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penerapan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan.

 

45

BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

VISI

“KARAWANG SEJAHTERA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKEADILAN DILANDASI IMAN

DAN TAQWA”

Penjelasan :

Sejahtera ; yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan bathin melalui

bentuk-bentuk pelayanan yang baik dan menyeluruh, sehingga masyarakat memperoleh akses

atas kebutuhan hidup dengan kondisi masyarakat memiliki keberdayaan secara sosial dan

ekonomi, sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakatan secara

layak serta mampu menghadapi kondisi akibat perubahan global.

Pembangunan Berkeadilan ; yaitu kondisi yang menjamin pelaksanaan pembangunan di seluruh

sektor secara prioritas, proporsional dan selaras dengan mengutamakan prinsip pembangunan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan kapasitas penyelenggaraan

pemerintahan, sinsergitas dan keterlibatan partisipasi sektor swasta dan masyarakat.

Iman dan Taqwa ; yaitu landasan yang berada dalam koridor tuntutan kebenaran hakiki dalam

mewujudkan masyarakat yang menjalankan ajaran agama yang diyakini, melalui pembangunan

yang berkualitas dan budaya agamis dalam kehidupan sehari-hari serta mewujudkan kerukunan

antar dan intern umat beragama, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan toleransi

terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing.

MISI, sebagai Kerangka Logis Pembangunan Jangka Menegah 2011-2015

Dalam Visi yang telah ditetapkan, dirumuskan 5 (lima) misi yang memuat tujuan, sasaran dan

strategi sebagai kerangka logis pembangunan dalam periode kepemimpinan Kepala Daerah

terpilih, sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas,

sehat, berbudaya dan religius yang Harmonis

Misi 2 : Penguatan Struktur Dan Kelembagaan Ekonomi Daerah

Misi 3 : Meningkatan Pelayanan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Misi 5 : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut :

 

 

48

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta

sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan

dan sasaran misi tersebut melalui strategi pembangunan daerah yang akan

dilaksanakan selama lima tahun hingga tahun 2015.

Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran

misi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kebijakan pembangunan

tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama

periode tahun 2011 – 2015 berdasarkan urusan pemerintahan.

Misi 1.

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya

dan religius yang Harmonis

Kebijakan:

1. Bidang Pendidikan

a. Mengalokasikan anggaran untuk meringankan beban biaya pendidikan;

b. Peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik;

c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berstandar;

d. Pengembangan layanan perpustakaan;

e. Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan luar sekolah;

f. Penguatan dan pelaksanaan regulaisi, pranata serta norma standar

pedoman dan ketentuan (NSPK) bidang pendidikan;

g. Penguatan kelembagaan dan manajemen sumberdaya manusia;

h. Penguatan fungsi perencanaan, evaluasi dan pengendalian program

kerja penyelenggaraan pendidikan yang berbasis data dan informasi.

i. Pembangunan Institut Kelautan dan Perikanan Nasional (IKPN)

2. Bidang Perpustakaan

Pengembangan layanan perpustakaan.

3. Bidang Kesehatan

a. Pengembangan desa siaga menuju desa sehat;

b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Asuransi Semesta

(Universal Coverage);

c. Penurunan resiko kematian ibu, bayi dan balita;

 

 

49

d. Pelayanan vaksinasi dasar lengkap;

e. Mewujudkan sistem surveillans dan monitoring;

f. Pengadaan dan pemerataan obat serta perbekalan kesehatan;

g. menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih;

h. Penanggulangan Gizi Kurang;

i. Peningkatan sarana kesehatan yang terstandar dan terakreditasi;

j. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan;

k. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

4. Bidang Keluarga Berencana

Penyediaan pelayanan, penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan;

b. Penyediaan pelayanan rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi terhadap

tindak kekerasan dan trafficking.

6. Bidang Sosial

a. Meningkatkan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) penerima manfaat;

b. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanan upaya-upaya penanggulangan

kemiskinan.

7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Pembinaan kelembagaan kepemudaan;

b. Pengembangan prestasi atlet daerah dan pembangunan sarana

olahraga;

c. Peningkatan prestasi olah raga.

8. Bidang Kebudayaan

a. Pengembangan kapasitas pelaku budaya;

b. Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;

c. Pelestarian situs sejarah dan budaya.

9. Bidang Pengembangan nilai-nilai keagamaan

a. Pembinaan kehidupan antar dan inter umat beragama;

b. Fasilitasi dan pembinaan aktifitas kehidupan keagamaan.

 

 

50

Misi 2:

Penguatan struktur dan kelembagaan ekonomi daerah

Kebijakan:

1. Bidang Pertanian

a. Pengembangan usaha-usaha agribisnis pertanian komoditas tanaman

pangan dan hortikultura melalui penyediaan sarana dan prasarana

produksi, pemberdayaan kelembagaan, penerapan inovasi dan

teknologi pertanian, pengembangan industri pengolah hasil pertanian;

b. Pengembangan sistem dan sumberdaya penyuluh pertanian;

c. Pengembangan sektor peternakan diarahkan pada peningkatan skala

usaha melalui rintisan pola agribisnis, fasilitasi desain produk,

penanganan produksi dan pengendalian penyakit ternak.

d. Rintisan pengembangan one village one product sektor pertanian.

e. Pembangunan terminal agribisnis daerah.

2. Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan menuju

pengembangan kawasan minapolitan.

b. Pembangunan Rumah Potong Hewan berbasis tata ruang.

3. Bidang Industri

a. Pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha bagi masuknya

investasi sektor industri;

b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang mampu

memanfaatkan posisi dalam rantai nilai industri dan potensi sumber

daya lokal melalui pengembangan sentra IKM, kemitraan usaha,

pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan IKM.

c. Rintisan pengembangan one village one product sektor industri

4. Bidang Perdagangan

a. Pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha serta sarana

prasarana perdagangan dalam mendukung sistem distribusi barang

produksi dan konsumsi;

b. Pengembangan kerjasama perdagangan dalam rangka mendukung

promosi produk unggulan daerah.

 

 

51

5. Bidang Pariwisata

a. Penyediaan fasilitasi, regulasi dan iklim usaha kepariwisataan daerah;

b. Pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata

(ODTW);

c. Pembinaan dan Pemberdayaan pelaku usaha serta kemitraan sektor

pariwisata daerah.

6. Bidang Ketenagakerjaan

a. Peningkatan kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan

pasar tenaga kerja;

b. Penyediaan informasi ketenagakerjaan;

c. Pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengawasan regulasi

bidang ketenaga kerjaan.

7. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan UMKM dan sistim

kelembagaan Koperasi;

b. Meningkatkan skala usaha KUMKM melalui faslitisasi pembiayaan,

pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar, pengembangan

inovasi dan teknologi serta standarisasi desain produk;

c. Membangun dan meningkatkan lembaga ekonomi mikro dan menengah

dengan system bagi hasil yang proporsional. Strategi yang

direncanakan adalah membangun lembaga lembaga ekonomi mikro

dan menengah dengan sistim bagi hasil.

Misi 3

Meningkatkan Pelayanan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah

Kebijakan

1. Bidang Tata Ruang

a. Melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi daerah, standar dan

pedoman bidang penataan ruang;

b. Meningkatkan koordinasi dan pemantapan keterpaduan pemanfaatan

serta pengendalian ruang wilayah yang selaras dengan pola dan

struktur ruang wilayah.

c. Menetapkan kawasan rawan bencana dan mengembangkan sistem

penanganan bencana.

d. Jalan antar kawasan

 

 

52

2. Bidang Pekerjaan Umum

a. Mengembangkan ruas jalan Kolektor primer penghubung antar pusat

kegitan (PKW - PKL, dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten

diarahkan pada :

1). Meningkatkan kualitas konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan

fungsi jalan (persyaratan lebar minimal perkerasan 7 m, bahu jalan

1,5 m, drainase 1m);

2). Meningkatkan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan

nasional;

3). Membangun ruas jalan baru yang mendukung pengembangan

wilayah, sesuai ketentuan teknis, kelas dan fungsi jalan yang

direncanakan;

4). Meningkatkan segmen jalan lintas yang masih di bawah standar

untuk memenuhi persyaratan lebar minimum (6 m dengan

memperhatikan kondisi lokasi).

b. Meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan

wilayah (kolektor sekunder PKL/PPL dan antar PPL) pada ruas jalan

Kabupaten:

1). Meningkatkan kualitas konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan

fungsi jalan (persyaratan lebar minimal perkerasan 4 m, bahu jalan

1 m, drainase 1 m);

2). Meningkatkan segmen jalan Lintas yang Masih di Bawah Standar

untuk memenuhi persyaratan lebar minimum (4 m dengan

memperhatikan faktor lokasi).

c. Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada

meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL

dengan desa, diarahkan pada Peningkatan kemantapan struktur

konstruksi jalan rigid/hotmix (persyaratan lebar minimal perkerasan 3,5

m, bahu jalan 0,75 m, drainase 0,5 m);

d. Mempertahankan kondisi konstruksi jembatan sesuai rencana umur

teknis yang telah ditetapkan:

1). Membangun jembatan penghubung pada lokasi strategis;

2). Optimalisasi manajemen pemeliharaan konstruksi jembatan.

 

 

53

e. Meningkatkan koordinasi pemanfaatan, efisiensi penyaluran,

pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan

memperhatikan kualitas,kuantitas dan kontiunitas aliran;

f. Meningkatkan upaya-upaya konservasi sumberdaya air dan

keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai;

g. Mengembangkan sistim prasarana pengendalian banjir dan

penanganan abrasi pantai;

h. Kajian Data Teknis jalan, jembatan dan pengairan;

i. Mengembangkan pelayanan jaringan air bersih bagi masyarakat

berpenghasilan rendah dan wilayah rawan air bersih;

j. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan air bersih;

k. Mengembangkan kebijakan pengolahan air limbah secara partisipatif;

l. mengembangkan sistim regulasi, manajemen dan sarana prasarana

pelayanan persampahan;

m. Pengembangan kebijakan dan penataan lingkungan kumuh

pemukiman;

n. Penataan taman kota dengan memperhatikan aspek estetika, fungsi

dan nilai arsitektural;

o. Penyediaan lapang olahraga masyarakat di Pusat Kegiatan Wilayah

(PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

p. Penataan bangunan publik yang memiliki nilai histori, religi dan fungsi

sosial lainnya;

q. menyediakan instrumen kebijakan, mekanisme dan fasilitasi

penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang terjangkau baik

melalui mekanisme pasar maupun mekanisme yang bertumpu pada

keswadayaan masyarakat.

r. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan saluran irigasi berbasis

partisipasi masyarakat.

3. Bidang Perhubungan

a. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan yang terintegrasi

dalam sistem jaringan transportasi;

b. Mengembangkan kebijakan sistim jaringan transportasi daerah;

c. Penegakan hukum dan disiplin lalu lintas, angkutan dan jalan.

 

 

54

Misi 4 :

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kebijakan :

1. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan manajemen kepegawaian dan

peningkatan kualitas SDM aparatur;

b. Pengembangan kebijakan, penataan struktur organisasi,

ketatalaksanaan dan sisitim prosedur kerja berbasis Teknologi

Informasi (TI);

c. Pengembangan kebijakan dan pengelolaan pendapatan dan

pembiayaan daerah;

d. Pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah yang akuntabel;

e. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana aparatur sesuai

kebutuhan dan standarisasi yang ditetapkan;

f. Pengembangan kebijakan dan pengelolaan barang milik daerah;

g. Pengembangan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan;

h. Melaksanakan Pemeriksaan dan Pembinaan Secara Komprehensif

Serta Penilaian Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah seluruh OPD;

i. Peningkatan kapasiti legislatif;

j. Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi parpol serta orsos/ormas.

2. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan

a. Pengembangan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan berbasis data.

b. Pembuatan master plan sistrm penyediaan air minum se Kabupaten

Karawang

c. Pembuatan master plan pembangunan jalan-jalan di Kabupaten

Karawang dari jalan-jalan batang-cabang sampai jalan-jalan ranting

d. Pembuatan master plan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi

yang sistematis

 

 

55

4. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Pembinaan, pendidikan politik dan bela negara;

b. Koordinasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

a. Pengembangan kebijakan, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa;

b. Pengembangan kebijakan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

desa;

c. Penguatan pembiayaan pembangunan desa.

Misi 5 :

Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk

Pembangunan Yang Berkelanjutan

Kebijakan :

1. Bidang Lingkungan Hidup

a. Meningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengendalian pencemaran

dan pemantauan kualitas air dan udara;

b. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi lingkungan hidup dengan

melibatkan peran serta masyarakat;

c. Meningkatkan upaya-upaya koordinasi dan penegakan hukum,

pengawasan AMDAL, UPL/UKL, pelaksanaan penyusunan KLHS;

d. Mengembangkan sistem informasi manajemen lingkungan hidup;

e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana laboratorium pengujian

Lingkungan Hidup;

f. Mengembangkan sistim regulasi, metode dan sarana prasarana

pelayanan persampahan;

g. Mengembangkan penerapan pengelolaan sampah 3R berbasis

masyarakat;

h. Peningkatan kapasitas SDM terutama PPNS bidang lingkungan hidup;

i. Penanganan lahan kritis dan pesisir pantai.

Dalam rangka pencapaian pada masing-masing misi perlu difokuskan melalui

beberapa agenda prioritas :

 

 

56

Agenda prioritas Misi Pertama, MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN

MASYARAKAT YANG CERDAS, SEHAT, BERBUDAYA DAN RELIGIUS

YANG HARMONIS, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 6.1

AGENDA PRIORITAS 1.1. PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN

No Tematik Fokus

1 Penuntasan Wajar Dikdas

9 Tahun dan Rintisan

Wajar Dikdas 12 Tahun

1. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Kabupaten sinergi dengan BOS Pusat

dan Provinsi

2. Subsidi biaya operasional SMA

3. Pembangunan Ruang Kelas Baru

4. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan

tenaga kependidikan

5. Peningkatan sarana belajar sesuai

standarisasi yang ditetapkan (Laboratorium,

perpustakaan, ruang guru, ruang penjaga,

ruang TU, WC, lapangan olah raga, Prasarana

lingkungan sekolah)

2 Pengembangan pendidikan

kejuruan

1. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan

berbasis kebutuhan dunia usaha/ dunia

industri

2. Peningkatan sarana dan prasarana SMK yang

terstandar

3. Subsidi SMK

3 Peningkatan Mutu

pendidikan dan

kesejahteraan Guru

1. Pemberian beasiswa tugas belajar

2. Fasilitasi sertifikasi standar kompetensi guru

3. Peningkatan kemampuan guru bidang studi

4. Peningkatan mutu peserta didik

4 Penyelenggaraan

Pendidikan Non Formal

1. Pelestarian keberaksaraan fungsional

2. Pendidikan kesetaraan

 

 

57

Tabel 6.2 AGENDA PRIORITAS 1.2. PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

PELAYANAN KESEHATAN

No Tematik Fokus

1

Pengembangan sistem

jaminan kesehatan

(Universal coverage)

Penyediaan dana dan peningkatan sistem

pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat

2 Pelayanan kesehatan ibu

dan anak

1. Penanggulangan gizi buruk

2. Pemberdayaan Posyandu

3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan

(terutama bidan desa)

3 Peningkatan kinerja

pelayanan kesehatan primer

1. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas

rawat inap dan puskesmas rawat inap mampu

PONED secara bertahap sesuai standar yang

berlaku

2. Optimalisasi kinerja pelayanan Poskesdes

4 Pemberantasan penyakit

menular dan penyakit tidak

menular

1. Pelayanan vaksinasi dasar lengkap

2. Pencegahan dan penanggulangan KLB

Penyakit

3. Pengembangan system surveillance

5 Peningkatan perilaku hidup

bersih dan sehat

1. Peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan

2. Peningkatan kebersihan dan kesehatan

lingkungan

6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

1. Peningkatan Program pelayanan keluarga

berencana

Tabel 6.3

AGENDA PRIORITAS 1.3 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN

BERAGAMA YANG HARMONIS

No Tematik Fokus

1 Peningkatan kerukunan

hidup antar dan inter umat

beragama

1. Pengembangan komunikasi antar dan inter

umat beragama

2. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam

kehidupan bermasyarakat

2 Pembinaan dan fasilitasi

kegiatan sosial keagamaan

1. Pembinaan kelembagaan sosial keagamaan

2. Peningkatan sarana dan prasarana

keagamaan

 

 

58

Tabel 6.4 AGENDA PRIORITAS 1.4. PENINGKATAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL No Tematik Fokus

1 Peningkatan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan

1. Optimalisasi kinerja tim koordinasi

penanggulangan kemiskinan daerah

2. Penyusunan dan Evaluasi pelaksanaan

RPJM Penanggulangan kemiskinan

2 Peningkatan pelayanan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

1. Penyediaan dan pemberdayaan panti

rehabilitasi sosial

2. Penanganan masyarakat korban bencana

3 Peningkatan Upaya-upaya

pemberdayaan perempuan

1. Advokasi, fasilitasi penanganan dan

perlindungan anak dan perempuan

2. Sukses program PKK

Tabel 6.4

AGENDA PRIORITAS 1.5. PENGEMBANGAN NILAI-NILAI SEJARAH, TRADISI DAN BUDAYA

No Tematik Fokus

1 Pelestarian situs sejarah dan

budaya

1. Penataan monumen Rengasdengklok

2. Penataan Situs Candi Jiwa

3. Pembangunan Kampung Budaya

Agenda prioritas Misi Kedua PENGUATAN STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAERAH, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 6.5

AGENDA PRIORITAS 2.1.

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN DAERAH

No Tematik Fokus

1 Revitalisasi sektor pertanian

1. Pengembangan komoditas unggulan sebagai

rintisan one vilage one product

Pengembangan varietas benih adaptif

2. Optimasi lahan dan sumberdaya air bagi

pertanian

3. Penguatan kelembagaan kelompok tani

dalam bentuk Koperasi Tani yang bankable

4. Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian

5. Pengembangan desain dan standar mutu

beras karawang

6. Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida

7. Fasilitasi teknologi dan mekanisasi pertanian

 

 

59

2 Pengembangan sentra

produksi perikanan (mina

bisnis)

1. Pengembangan sentra produk-produk olahan

hasil perikanan

2. Peningkatan sarana dan prasarana TPI,

TPHT

3. Penguatan kelembagaan kelompok nelayan

dan pembudidaya dalam bentuk Koperasi

nelayan dan pembudidaya yang bankable

4. Pengembangan desain dan standar mutu

hasil perikanan

3 Pengembangan IKM

1. Penataan sentra IKM Unggulan menuju one

village one product sektor industri.

4

Pengembangan pasar

1. Penataan pasar milik pemerintah

2. Fasilitasi pengembangan pasar desa

3. Terminal agribisnis (diutamakan Pasar Induk

Beras)

4. Pembangunan sarana dan prasarana Rumah

Potong Hewan (RPH) berbasis tata ruang

5 Penguatan kapasitas usaha

KUMKM

1. Pengembangan kebijakan, fasilitasi dan

penyediaan skema pembiayaan KUMKM

2. Pembinaan kelembagaan dan kewirausahaan

KUMKM

6 Penyediaan fasilitas, regulasi

dan iklim usaha

kepariwisataan daerah

1. Pemantapan manajemen perencanaan ODTW

2. Pembuatan RIPPDA

7 Pengembangnan sarana dan

prasarana obyek daya tarik

wisata ( ODTW )

1. Pembuatan dan peningkatan sarana dan

prasarana kampong budaya dan wisata

gerbang karawang ( 3 tahun )

2. Peningkatan sarana dan prasarana ODTW

bukit singgabuana ( 4 tahun )

Tabel 6.6

AGENDA PRIORITAS 2.2

PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN DAN PERLINDUNGAN

KETENAGAKERJAAN

No Tematik Fokus

1 Perluasan Kesempatan Kerja

1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja

2. Penyediaan Sistim Informasi Bursa Tenaga

Kerja

3. Pengembangan Regulasi Penempatan

Tenaga Kerja

 

 

60

2 Perlindungan Ketenagakerjaan

1. Penerapan Sistem Pengawasan Kesehatan

dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja

2. Pengembangan Regulasi dan Pengawasan

Kebijakan UMK

3. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial (PHI)

4. Perlindungan TKI

Agenda prioritas Misi Ketiga MENINGKATAN PELAYANAN KETERSEDIAAN

INFRASTRUKTUR WILAYAH, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 6.7

AGENDA PRIORITAS 3.1

PENGEMBANGAN SISTIM TRANSPORTASI KABUPATEN

No Tematik Fokus

1 Peningkatan Jaringan Jalan dan Jembatan

1. Mengembangkan ruas jalan Kolektor primer

penghubung antar pusat kegitan (PKW - PKL,

dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten

2. Meningkatkan infrastrutur jalan penghubung

pusat pengembangan wilayah (kolektor

sekunder PKL/PPL dan antar PPL) pada ruas

jalan Kabupaten

3. Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan

dengan diarahkan pada meningkatkan

infrastruktur jalan poros desa penghubung

PPK/PPL dengan desa

4. Pembangunan Jembatan Penghubung

Strategis

5. Jalan antar kawasan

2 Pengembangan Sistim Moda Transportasi

1. Pengembangan Regulasi sistim transportasi

Kabupaten

2. Pembangunan Terminal

3. Peningkatan sarana prasarana tranportasi

 

 

61

Tabel 6.8

AGENDA PRIORITAS 3.2

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

No Tematik Fokus

1 Peningkatan upaya upaya

pemanfaatan sumber daya

air secara berkelanjutan

1. Pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan

Infrastruktur Irigasi berbasis partisipasi

masyarakat

2. Perlindungan sumber daya air

2 Pengembangan sistem

prasarana pengendalian

banjir

1. Penyusunan masterplan mitigasi bencana

2. Penanganan abrasi pantai

3. Koordinasi penanganan wilayah Daerah

Aliran Sungai (DAS)

Tabel 6.9

AGENDA PRIORITAS 3.3

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PEMUKIMAN DAN

PERUMAHAN

No Tematik Fokus

1 Peningkatan akses dan mutu

pelayanan air minum

1. Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR)

2 Peningkatan kualitas

lingkungan permukiman dan

perumahan

1. Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman

(Penataan Kampung Layak Huni, meliputi

Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi

Lingkungan )

Tabel 6.10

AGENDA PRIORITAS 3.4

PENYEDIAAN PRASARANA BANGUNAN PEMERINTAHAN DAN RUANG PUBLIK

No Tematik Fokus

1 Penyediaan bangunan

Pemerintahan dan ruang

publik

1. Penataan Gedung Kantor Pemerintah

2. Pembangunan Public Space (prototype

karangpawitan) di Pusat Kegiatan Lokal

(PKL)

3. Penataan Taman Kota

 

 

62

Agenda prioritas Misi Keempat MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA

PEMERINTAHAN, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 6.11

AGENDA PRIORITAS 4.1

PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No Tematik Fokus

1 Pengembangan sistem

Administrasi pelayanan

publik

1. Penataan sistem dan prosedur kerja

pelayanan publik (PTSP, LPSE, e-KTP)

2. Peningkatan sarana dan prasarana kerja

yang terstandar

2 Peningkatan kinerja dan

kesejahteraan aparatur

1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur (formal,

teknis dan fungsional)

2. Penyusunan regulasi dan penerapan

penilaian kinerja

3. Peningkatan tunjangan kesejahteraan

pegawai

3 Peningkatan akuntabilitas,

efektivitas dan efisiensi

pengelolaan keuangan

daerah

1. Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan

PAD

2. Pengembangan sistem manajemen aset

daerah

3. Pengembangan sistem akuntansi keuangan

daerah

4. Peningkatan sistem perencanaan

pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah berbasis data

5. Peningkatan sistem pengawasan dan

pengendalian internal

4 Meningkatkan upaya-upaya

terciptanya masyarakat tertib

sosial dan tertib hukum

1. Pengembangan sistem regulasi dan

penegakan peraturan daerah

2. Peningkatan kapasitas lembaga legislatif

3. fasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai

politik dan organisasi sosial kemasyarakatan

4. Meningkatkan pembinaan trantibmas, satuan

perlindungan masyarakat dan unsur rakyat

terlatih lainya

 

 

63

Tabel 6.12

AGENDA PRIORITAS 4.2

PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

No Tematik Fokus

1 Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan

Pembangunan Perdesaan

1. Pengembangan sistem dan penerapan

regulasi, serta pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Fasilitasi peningkatan kemampuan keuangan,

perangkat, kelembagaan dan administrasi

desa

3. Pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan desa

Agenda prioritas Misi Kelima MENINGKATKAN DAYA DUKUNG DAN DAYA

TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 6.13

AGENDA PRIORITAS 5.1

PENINGKATAN UPAYA PENANGANAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No Tematik Fokus

1 Upaya perlindungan dan

pengendalian pencemaran

lingkungan hidup

1. Peningkatan sarana prasarana laboratorium

pengujian lingkungan hidup

2. Peningkatan kapasitas SDM (diutamakan

PPNS Bidang LH)

3. Penegakan peraturan bidang LH

4. Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas

air dan udara

2 Upaya peningkatan kualitas

lingkungan hidup

1. Penyediaan ruang terbuka hijau

2. Pengembangan area mangrove di pesisir

pantai (green belt area dan silvo fishery)

3. Penanganan lahan kritis (vegetasi DAS)

 

 

64

Tabel 6.14

AGENDA PRIORITAS 5.2

PELAYANAN PERSAMPAHAN

No Tematik Fokus

1 Peningkatan kualitas

cakupan pelayanan

persampahan

1. Peningkatan penyediaan sarana prasarana

(TPSS,TPS) dan metoda pengolahan sampah

di TPA menggunakan sistem sanitary landfill)

2. Pengembangan sistem pengolahan sampah

3R (Recycle, Reduce, Reuse) berbasis

masyarakat