bab i pendahuluan -...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 LATAR BELAKANG MASALAH
Kebutuhan masyarakat berkembang setaraf perkembangan zaman,
kebutuhan dibidang ekonomi khususnya dan membutuhkan fasilitas yang dapat
menunjang aktifitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan berkembang ini dilihat
oleh bank sebagai peluang, untuk menjawab tuntutan akan kebutuhan
penyimpanan dana, dan pinjaman dana maupun invetasi masyarakat. Pelayanan
bank juga terkait erat dengan tingkat perkembangan masyarakat sebagai
konsumen jasa perbankan. Masyarakat dengan tingkat social ekonomi yang
rendah tidak terlalu menuntut yang berlebihan terhadap jasa perbankan,
berkebalikan dengan masyarakat yang ada pada taraf menengah lebih komplek
dan tinggi, mereka yang berkelebihan dana.
Jika menelusurin sejarah dari terminologi “bank”, bahwa kata bank berasal
dari bahasa Itali “banca”, yang berarti bence, yaitu suatu bangku tempat duduk.
2
Sebab, pada zaman pertengahan pihak bankir italy yang memberikan pinjaman-
pinjaman, melakukan usahanya dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar1.
Dalam perkembangan dewasa ini, istiah bank dimaksudkan sebagai jenis
pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka
ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uamg,
mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat
penyimpanan benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.
Mereka akan cukup puas apabila bank tempat mereka meyimpan uangnya
aman. Nasabah yang tingkat sosialnya lebih tinggi akan menuntut pelayanan yang
memadai selain faktor aman yang menjadi kunci terciptanya kepercayaan
nasabah. Sedangkan sebagian yang lain barangkali akan memberikan tuntutan
agar bank tidak hanya menyediakan jasa layanan yang konvensional yang dapat
diberikan setiap bank, namun mereka menuntut agar bank dapat memberikan nilai
tambah sehingga nasabah dapat menikmati tidak sekedar bunga tetapi juga
jaminan apabila mereka mendapatkan musibah dan nilai tambah lainnya.
Setiap produk memiliki batas daur hidup, tidak terkecuali produk
perbankan. Untuk itu perbankan senantiasa dituntut mampu menghasilakn produk
sesuai dengan tuntutan kebutuhan nasabahnya. Dalam membangun produk baru,
perbankan dapat hanya dengan menggunakan sumberdaya yang dimilikinya saja
tetapi juga dapat dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di luar perusahaan
1 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.
13.
3
dengan cara menjalin kerjasama dalam bentuk aliansi strategis. Salah satu bentuk
kerjasama yang sekarang ini sedang marak di Indonesia adalah bentuk aliansi
pemasaran antara perusahaan perbankan dengan perusahaan asuransi. Kerjasama
dalam memasarkan produk perbankan dan produk asuransi ini kemudian dikenal
dengan istilah bancassurance. Bancassurance berawal dari di Prancis pada awal
1990an. Secara sederhana, bancassurance adalah suatu bentuk kejasama antara
bank dengan asuransi2.
Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo
Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7
tahun 1992 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum3
yaitu ;
“Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu, Memberikan kredit,
Menerbitkan surat pengakuan hutang, Membeli, menjual,
atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya: (1) Surat-
surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank
yang masa berlakunya lebih lama daripada kebiasan
dalam perdagangan surat-surat dimaksud, (2) Surat
pengakuan utang dan dan kertas dagang lainnya yang
masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat yang dimaksud, (3) Kertas
pembedaharaan negara dan surat jaminan pemerintah,
(4) Sertifikat Bsnk Indonesia (SBI), (5) Obligasi, (6) Surat
dagangan berjangka waktu sampai 1 tahun, (7) Intrumen
2 Ricardo Simanjuntak, Tinjauan Hukum Bancassurance di Indonesia,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9446/tinjauan-hukum-ibancassurancei-di-indonesia,
di akses pada tanggal 24 Oktober 2013, Pada Pukul 21:55.
3 Lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Undang-Undang No. 10
tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang
selanjutnya akan disebut UU Perbankan.
4
surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan
1 tahun. Memindahkan uang baik untuk kepentingan
sendiri maupun untuk kepentingan nasabah,
Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun
dengan dengan wesel rujuk, cek, atau sarana lainnya,
Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga
dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak
ketiga, Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan
surat berharga, Melakukan kegiatan penitipan untuk
kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak,
Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada
nasabah lainnyadalam bentuk surat berharga yang tidak
tercatat di bursa efek, Melakukan kegiatan ajang piutang,
usaha kartu kridit, dan kegiatan wali amanat,
Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan
lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Melakukan kegiatan
lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.”
Pada perkembangan yang modern ini dari pihak perbankan juga
menawarkan produk investasi kepada nasabah bank, karena program investasi
pada zaman sekarang terpopuler di masyarakat. Namun dari produk investasi
tersebut dapat timbul masalah antara bank dengan nasabah. Permasalahan hukum
sebagai salah satu yang akan diangkat adalah antara PT. Bank Century, PT.
Antaboga Delta Sekuritas, Tbk dengan 27 nasabah investasinya. Kasus ini telah
diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui putusan MA No. 2838/K/Pdt/2011.
Pada putusan MA mengalami kendala dalam eksekusinya. Sehingga hak yang
semestinya diperoleh nasabah tidak dapat dipenuhi, dengan berpendapat
pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah investasi. Dengan demikian,
perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk
5
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
warganya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi
yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku4.
Penulis ingin mengajukan judul skripsi : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH INVESTASI (Studi Kasus
Putusan MA No. 2838/K/PDT/2011)”
Investasi mempunyai dua pengertian, yaitu investasi langsung (direct
investment) dan investasi tidak langsung (indirect investment). Investasi langsung
yaitu Penanaman modal secara langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan
perusahaan patungan (joint venture company) dengan mitra lokal, dengan
melakukan kerjasama operasi (joint operation) tanpa membentuk perusahaan
baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam
perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial (technical
and management assistance), dengan memberikan lisensi dll, sedangkan investasi
tidak langsung yaitu yang termasuk dalam penanaman modal tidak langsung ini
mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal
tersebut disebut penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka
melakukan jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif
4 Harian Republika, Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, Tanggal 24 Mei 2004.
6
singkat tergantung fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka
perjual-belikan.5
Di dalam kegiatan perbankan sendiri dikenal beberapa asas, yaitu
1. Asas demokrasi ekonomi
2. Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)
3. Asas Kerahasiaan (Confidential Principle)
4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)
Mengenai apa yang di maksud prinsip kehati-hatian sebagaimana
disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 UU Perbankan tidak ada penjelasannya secara
resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat
di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan
usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya secara cermat, teliti dan
profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dalam sistem
hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah dibiarkan terlunta-lunta tanpa ada
perlindungan yang predictable dan reasonable, yang sering dikeluhkan terus-
menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap nasabah jika
berhubungan dengan bank, baik nasabah debitur maupun nasabah deposan.
Kondisi ini menunjukan bahwa kedudukan nasabah masing-masing bank sangat
tidak terlindungi oleh hukum, kedudukan nasabah bank bahkan sering tidak
banyak mendapat sorotan dari masyarakat dan kurang mendapat tanggapan dari
pihak yang berwenang. Permasalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini
5 Ana Rokhmatussa’dyah, & Suratman, ringkasan buku hukum investasi dan pasar modal. diktat
7
adalah kasus antara Bank Century melawan 27 nasabah investasi reksadana, yang
terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta.
Awal mula terjadinya kasus Bank Century adalah mengalami kalah kliring
pada tanggal 18 November 2008. Kalah kliring adalah suatu terminologi yang
dipahami oleh semua masyarakat untuk menggambarkan adanya defisit suatu
bank. Sementara kliring itu sendiri adalah pertukaran data keuangan elektronik
antar peserta kliring baik atas nama peserta atau klien yang mereka peroleh pada
waktu tertentu. Setelah 13 November 2008, pelanggan Bank Century tidak dapat
mengambil atau melakukan transaksi dalam bentuk devisa, tidak dapat melakukan
kliring, bahkan untuk mentransfer pun tidak mampu. Bank hanya dapat
melakukan transfer uang ke tabungan. Jadi uang tidak bisa keluar dari bank. Hal
ini terjadi pada semua pelanggan Bank Century.
Jenis reksa dana yang dijual oleh Bank Century yaitu Dana Tetap
Terproteksi (Code bilyet DD) dan Dicretionery fund (code bilyet BB), dari Pihak
Bank Century mengatakan produk ini aman dan sangat menguntungkan bagi para
nasabah. Faktor kepercayaan nasabah kepada Pihak Bank, menjadi salah satu
dasar para nasabah Bank Century percaya dan membeli produk investasi reksa
dana tersebut. Penjualan produk reksa dana tersebut terdapat pihak ketiga yaitu
salah satunya adalah PT. Antaboga Delta Sekuritas yang bekerjasama dengan
Bank Century. Penjualan produk investasi sesuai dengan intruksi Direksi PT.
Bank Century pusat Jakarta. Permasalah timbul awal bulan November 2008, pada
saat pencairan produk investasi reksa dana, kenyataan yang terjadi investasi reksa
dana tersebut yang di keluarkan oleh Bank Century tidak bisa dicairkan atau tidak
8
bisa diuangkan. Nasabah dirugikan karena mereka banyak menyimpan uang di
Bank tersebut tidak dapat memperloleh dananya kembali. Fakta lain muncul,
Bank Century memperjualbelikan produk investasi ilegal. Alasannya adalah
investasi yang dipasarkan oleh Bank Century tidak terdaftar di Bapepam-LK.
Sedangkan manajemen Bank Century pun mengetahui bahwa produk investasi
yang mereka jual adalah ilegal. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat
besar bagi nasabah Bank Century, dan uang para nasabah pun tidak dapat
dicairkan.
Pada dasarnya Nasabah Bank Century merasa tidak terikat dengan PT.
Antaboga Deltas Sekuritas karena nasabah melakukan transaksi secara sah di
loket Bank Century dengan semua petugas Bank tanpa terkecuali. Nasabah
melakukan transaksi investasi reksa dana dari tahun 2002 sampai tahun 2008,
kurang lebih dalam jangka waktu 6 tahun. Dalam kurun waktu yang lama para
nasabah setiap transaksi mendapat bilyet konfirmasi sebagai tanda terimanya.
Adapun jumlah kerugian pokok para nasabah investasi sebesar Rp 38.
937.000.000,00 (tiga puluh delapan miliyard sembilan ratus tiga puluh tujuh juta
rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;
Tabel 1. DAFTAR KERUGIAN DANA POKOK PARA NASABAH
INVESTASI REKSADANA
No. Identitas Nasabah Investasi Bukti
Daftar Kerugian
Dana Pokok Para
Konsumen
1. GO LINAWATI
Bilyet No. DD
806875. No. Ref :
1302. GLW236
Rp 450.000.000,00
(empat ratus lima
puluh juta rupiah)
9
2. ERWIN SUPANDI
.
Bilyet No. DD
806681. No. Ref :
1300. ERS147
Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah)
3. WS. DJIE CHANDRA
(KRISADJI HARGONO)
.
Bilyet No. DD
806855. No. Ref :
1302. YPT001
Rp 180.000.000,00
(seratus delapan puluh
juta rupiah)
Bilyet No. DD
806856. No. Ref :
1302. YPT001
Rp 199.000.000,00
(seratus sembilan
pulus sembilan juta
rupiah)
Bilyet No. DD
807283. No. Ref :
1302. YPT001
Rp 625.000.000,00
(enam ratus dua puluh
lima juta rupiah)
Bilyet No. DD
806856. No. Ref :
1302.YPT001
Rp 228.000.000,00
(dua ratus dua puluh
delapan juta rupiah)
Total kerugian :
Rp 1.232.000.000,00
(satu miliyard dua
ratus tiga puluh dua
juta rupiah)
4. PAULIN CHIARIEF
Bilyet No. DD
807097. No. Ref :
1302.PCA014
Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta
rupiah)
Bilyet No. DD
807187. No. Ref :
1302.PCA014
Rp 400.000.000,00
(empat ratus juta
rupiah)
Total kerugian :
Rp 900.000.000,00
(sembilan ratus juta
rupiah)
5. HERMAWAN SASMITA
Bilyet No. DD
806742. No. Ref :
1300.HMS077
Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)
Bilyet No. BB
937617. No. Ref :
1300.HMS077
Rp 450.000.000,00
(empat ratus lima
puluh juta rupiah)
Bilyet No. BB
937846. No. Ref :
1300.HMS077
Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh
juta rupiah)
Total kerugian :
Rp 800.000.000,00
(delapan ratus juta
rupiah)
6. Ir. AZAM HISYAM
Bilyet No. DD
806771. No. Ref :
Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah)
10
1300.AZH016
Bilyet No. DD
806822. No. Ref :
1300.AZH016
Rp 600.000.000,00
(enam ratus juta
rupiah)
Bilyet No. DD
806823. No. Ref :
1300. AZH016
Rp 600.000.000,00
(enam ratus juta
rupiah)
Bilyet No. DD
806824. No. Ref :
1300. AZH016
Rp 350.000.000,00
(tiga ratus lima puluh
juta rupiah)
Bilyet No. DD
807781. No. Ref :
1300. AZH016
Rp 125.000.000,00
(seratus dua puluh
lima juta rupiah)
Bilyet No. DD
807782. No. Ref :
1300. AZH016
Rp 187.000.000,00
(seratus delapan puluh
tujuh juta rupiah)
Total Kerugian :
Rp 2.162.000.000,00
(dua miliyard seratus
enam puluh dua juta
rupiah)
7. CHIA NAY TJIANG /
AKANGH SADIKIN
Bilyet No. DD
806807. No. Ref :
1302. CNT171
Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
806976. No. Ref :
1302. CNT171
Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta
rupiah)
Bilyet No. DD
807003. No. Ref :
1302. CNT171
Rp 150.000.000,00
Seratus lima puluh
juta rupiah)
Bilyet No. DD
807086. No. Ref :
1302. CNT171
Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807231. No. Ref :
1302. CNT171
Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)
Total Kerugian :
Rp 1.150.000.000,00
(satu miliyard seratus
lima puluh juta
rupiah)
8. SETYO BUDI
.
Bilyet No. DD
807028. No. Ref :
1302. STB205
Rp 2.000.000.000,00
(dua miliyard rupiah)
Bilyet No. DD
807416. No. Ref :
Rp 1.000.000.000,00
(satu miliyard rupiah)
11
1302. STB205
Bilyet No. DD
807432. No. Ref :
1302. STB205
Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta
rupiah)
Total Kerugian :
Rp 3.500.000.000,00
(tiga miliyard lima
ratus juta rupiah)
9. RETNO FATMAWATI
BUDHIHARTONO
Bilyet No. DD
806960. No. Ref :
1300. RFT017
Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta
rupiah)
Bilyet No. DD
807266. No. Ref :
1300. RFT017
Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta
rupiah)
Bilyet No. DD
807415. No. Ref :
1300. RFT017
Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
Total Kerugian :
Rp 1.100.000.000,00
(satu miliyard saratus
juta rupiah)
10. INDAH YUNITAWATI
Bilyet No. DD
807348. No. Ref :
1302. IYW184
Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh
juta rupiah)
11. RIRIN APRIYANTI, SE
Bilyet No. DD
806754. No. Ref :
1302. RAY122
Rp 130.000.000,00
(seratus tiga puluh
juta rupiah)
12. Ir. TRIYONO
Bilyet No. DD
807486. No. Ref :
1302. TRY041
Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta
rupiah)
Bilyet No. BB
938260. No. Ref :
1302. TRY041
Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta
rupiah)
Total Kerugian :
Rp 1.000.000.000,00
(satu miliyard rupiah)
13. TAN DJOEN LAN
Bilyet No. BB
938332. No. Ref :
1300. TJL042
Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh
juta rupiah)
14. INDARTO GUNAWAN
TEH
Bilyet No. DD
807723. No. Ref :
1302. IGT042
Rp 160.000.000,00
(seratus enam puluh
juta rupiah)
Bilyet No. DD
807724. No. Ref :
1302. IGT042
Rp 240.000.000,00
(dua ratus empat
puluh juta rupiah)
Total Kerugian :
12
Rp 400.000.000,00
(empat ratus juta
rupiah)
15. OEI TJIN TJWA
Bilyet No. DD
806964. No. Ref :
1302. OTT150
Rp 1.200.000.000,00
(satu miliyard dua
ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807004. No. Ref :
1302. OTT150
Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807105. No. Ref :
1302. OTT150
Rp 1.400.000.000,00
(satu miliyard empat
ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807140. No. Ref :
1302. OTT150
Rp 900.000.000,00
(sembilan ratus juta
rupiah)
Bilyet No. DD
807149. No. Ref :
1302. OTT150
Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta
rupiah)
Bilyet No. DD
807248. No. Ref :
1302. OTT150
Rp 2.000.000.000,00
(dua miliyard rupiah)
Total Kerugian :
Rp 6.300.000.000,00
(enam miliyard tiga
ratus juta rupiah)
16. SURJATI ANENEKE
KOSASIH
Bilyet No. DD
807265. No. Ref :
1300. SAK127
Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807514. No. Ref :
1300. SAK127
Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
Total Kerugian :
Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah)
17. YUWONO WIBOWO
Bilyet No. DD
806674. No. Ref :
1302. YWW011
Rp 800.000.000,00
(delapan ratus juta
rupiah)
Bilyet No. DD
806675. No. Ref :
1302. YWW011
Rp 800.000.000,00
(delapan ratus juta
rupiah)
Bilyet No. DD
806905. No. Ref :
1302. YWW011
Rp 1.000.000.000,00
(satu miliyard rupiah)
Totak Kerugian :
Rp 2.600.000.000,00
(dua miliyard enam
13
ratus juta rupiah)
18. BUDIANTO SANJAYA
(YUNIATI RAHARJO)
Bilyet No. DD
806638. No. Ref :
1300. BSY124
Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
806770. No. Ref :
1300. BSY124
Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
806821. No. Ref :
1300. BSY124
Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
806854. No. Ref :
1300. BSY124
Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
806899. No. Ref :
1300. BSY124
Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807117. No. Ref :
1300. BSY124
Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807188. No. Ref :
1300. BSY124
Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh
juta rupiah)
Bilyet No. DD
807263. No. Ref :
1300. BSY124
Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807264. No. Ref :
1300. BSY124
Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)
Total Kerugian :
Rp 1.450.000.000,00
(satu miliyard empat
ratus lima puluh juta
rupiah)
19. NURHAIDA
Bilyet No. DD
806689. No. Ref :
1300. NHD151
Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh
juta rupiah)
20. DJIE PING NIO (OEI TJIN
TJWAN)
Bilyet No. DD
807141. No. Ref :
1302. JPN197
Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807150. No. Ref :
1302. JPN197
Rp 1.500.000.000,00
(satu miliyard lima
ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807174. No. Ref :
1302. JPN197
Rp 700.000.000,00
(tujuh ratus juta
rupiah)
Bilyet No. DD Rp 1.200.000.000,00
14
807186. No. Ref :
1302. JPN197
(satu miliyard dua
ratus juta rupiah)
Total Kerugian :
Rp 3.600.000.000,00
(tiga miliyard enam
ratus juta rupiah)
21. TIO LILY (DJIE PING
NIO)
Bilyet No. DD
807190. No. Ref :
1302. DPT183
Rp 1.000.000.000,00
(satu miliyard rupiah)
22. IRAWAN SANTOSO (OEI
TJIN TJWAN)
Bilyet No. DD
807106. No. Ref :
1302. IRO181
Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh
juta rupiah)
Bilyet No. DD
807142. No. Ref :
1302. IRO181
Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807175. No. Ref :
1302. IRO181
Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh
juta rupiah)
Bilyet No. DD
807205. No. Ref :
1302. IRO181
Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807216. No. Ref :
1302. IRO181
Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh
juta rupiah)
Bilyet No. DD
807249. No. Ref :
1302. IRO181
Rp 250.000.000,00
(dua ratus lima puluh
juta rupiah)
Bilyet No. DD
807725. No. Ref :
1302. IRO181
Rp 140.000.000,00
(seratus empat puluh
juta rupiah)
Bilyet No. DD
807726. No. Ref :
1302. IRO181
Rp 210.000.000,00
(dua ratus sepuluh
juta rupiah
Total Kerugian :
Rp 1.350.000.000,00
(satu miliyard tiga
ratus lima puluh juta
rupiah)
23. OEI HANDOKO
PRASETYO, IR
Bilyet No. DD
806964. No. Ref :
1302. OTT150
Rp 1.200.000.000,00
(satu miliyard dua
ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807004. No. Ref :
1302. OTT150
Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807248. No. Ref :
Rp 2.000.000.000,00
(dua miliyard rupiah)
15
1302. OTT150
Total Kerugian :
Rp 3.500.000.000,00
(tiga miliyard lima
ratus juta rupiah)
24. SANTOSA ARYA
Bilyet No. DD
806965. No. Ref :
1302. STA045
Rp 490.000.000,00
(empat ratus sembilan
puluh juta rupiah)
Bilyet No. DD
806966. No. Ref :
1302. STA045
Rp 900.000.000,00
(sembilan ratus juta
rupiah)
Bilyet No. DD
807005. No. Ref :
1302. STA045
Rp 400.000.000,00
(empat ratus juta
rupiah)
Bilyet No. DD
807021. No. Ref :
1302. STA045
Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta
rupiah)
Bilyet No. DD
807653. No. Ref :
1302. STA045
Rp 352.000.000,00
(tiga ratus lima puluh
dua juta rupiah)
Bilyet No. DD
807654. No. Ref :
1302. STA045
Rp 528.000.000,00
(lima ratus dua puluh
delapan juta rupiah)
Bilyet No. DD
807705. No. Ref :
1302. STA045
Rp 140.000.000,00
(seratus empat puluh
juta rupiah)
Bilyet No. DD
807706. No. Ref :
1302. STA045
Rp 210.000.000,00
(dua ratus sepuluh
juta rupiah)
Bilyet No. DD
807785. No. Ref :
1302. STA045
Rp 160.000.000,00
(seratus enam puluh
juta rupiah)
Bilyet No. DD
807786. No. Ref :
1302. STA045
Rp 240.000.000,00
(dua ratus empat
puluh juta rupiah)
Total kerugian :
Rp 3.920.000.000,00
(tiga miliyard
sembilan ratus dua
puluh juta rupiah)
25. KUNCORO ARYA
Bilyet No. DD
807098. No. Ref :
1302. KAY002
Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807185. No. Ref :
1302. KAY002
Rp 250.000.000,00
(dua ratus lima puluh
juta rupiah)
16
Bilyet No. DD
807285. No. Ref :
1302. KAY002
Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807286. No. Ref :
1302. KAY002
Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807349. No. Ref :
1302. KAY002
Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807391. No. Ref :
1302. KAY002
Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
Bilyet No. DD
807431. No. Ref :
1302. KAY002
Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
Total Kerugian :
Rp 1.050.000.000,00
(satu miliyard lima
puluh juta rupiah)
26. ADI SANTOSO
Bilyet No. DD
807282. No. Ref :
1302. ADS136
Rp 293.000.000,00
(dua ratus sembilan
puluh tiga juta rupiah)
Sumber : Putusan MA. No. 2838K/Pdt/2011.
Upaya menuntut dana yang telah masuk kepada Bank Century guna
kepentingan investasi reksa dana dilakukan dengan mengajukan gugatan. Upaya
ini membuahkan hasil di putusan MA No. 2838K/Pdt/2011. Pada pertimbangan
hakim tersebut dinyatakan bahwa;
Menimbang, Bahwa Tergugat selaku pelaku usaha penjual reksadana telah
menyalahi prosedur penjualan produk reksadana yang diperdagangkan karena
tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada Para Penggugat
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.
Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek
17
Reksadana, sehingga Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang
dialami oleh Para Penggugat tersebut;
Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut
pendapat Mahkamah Agung bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi yang
memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai amar tentang
uitvoebaar bij voorrad harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR dan sebagaimana ditegaskan dalam
“PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN
PERDATA UMUM”, penerbit MAHKAMAH AGUNG RI, Buku II, Edisi
2007, halaman 86 AD. PUTUSAN SERTA MERTA pada poin 2, yang
menyebutkan : “Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya ada pada
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta
merta”.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan
kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BANK CENTURY, Tbk.
(sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk, Tbk) Pusat Jakarta Cq. PT. BANK
CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) Cabang SURAKARTA
tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi
Semarang No. 110/Pdt/2011/PT.Smg., tanggal 18 Mei 2011 yang memperbaiki
putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska. tanggal 13
Desember 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi
18
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan
pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14
Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BANK
CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) Pusat Jakarta Cq.
PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) Cabang
SURAKARTA tersebut dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi
Semarang No. 110/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 18 Mei 2011 yang memperbaiki
putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 13
Desember 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian jual beli produk reksadana berupa Dana
Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund yang diperdagangkan
oleh TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT.
BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA kepada
PARA PENGGUGAT selaku KONSUMEN adalah batal demi
hukum;
19
3. Menyatakan TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang
PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang
PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk mengembalikan uang
pembelian Produk Reksadana kepada PARA PENGGUGAT secara
tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 35.437.000.000,- (Tiga Puluh
Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah)6,
Dalam putusannya MA melakukan percampuran antara wanprestasi dan
perbuatan melawan hukum, serta putusan menyebutkan perjanjian jual-beli batal
demi hukum, dari pengertian batal demi hukum berarti perjanjian jual-beli
dianggap tidak ada. Wanprestasi adalah berasal dari Belanda, yang berarti prestasi
buruk atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian, wanprestasi bersumber
dari perjanjian7. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat
berupa empat macam, yaitu ;
1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
6 Putusan MA no.2838K/Pdt/2011.
7 Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan VI, PT Intermasa, 1979, hal 45.
20
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya8.
Perbuatan melawan hukum adalah mengenai pelanggaran terhadap hak
subjektif, perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang. Perbuatan
melawan hukum memiliki empat kriteria, yaitu ;
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Melanggar hak subjektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tatasusila.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati
yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan
sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.9
Dari uraian di atas maka penulis ingin meneliti putusan MA no.
2838K/PDT/2011 secara mendetail.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Apakah dengan putusan MA No.2838K/Pdt/2011 telah memberikan
perlindungan hukum terhadap nasabah?
1.3 TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui gambaran perlindungan hukum bagi nasabah
investasi pada kasus sengketa antara nasabah dan Bank Century.
8 Ibid, hal 46.
9 Setiawan, Aneka Masalah Dan Hukum Acara Perdata, cetakan I, penerbit alumni, 1992, hal 251
21
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan MA apakah memberikan
perlindungan hukum bagi nasabah Bank Century.
1.4 MANFAAT PENELITIAN
Penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan mafaat.
1. Secara teoritis.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya perlindungan
hukum bagi nasabah investasi yang menanamkan investasi melalui
bank.
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan akademisi di bidang ilmu
hukum, khususnya hukum perbankan.
1.5 METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi10
. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur
penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan
hukum dari sisi normatifnya.11
Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan
isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan presekripsi
10
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta Kencana, 2005.
11 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media, 2011,
hal. 57.
22
dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian
yang mengedepankan data sekunder.
1. Pendekatan
a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach).
Menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu dalam
metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami
hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.12
b. Pendekatan kasus.
Melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu
hukum yang dihadapi.
c. Pendekatan konsep (conseptual approach)
Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak
dari aturan hukum yang ada13
. Meskipun tidak secara eksplisit,
konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang.14
Jadi konsep-konsep hukum tersebut akan dijadikan penulis sebagai
pijakan dalam membangun argumen-argumen hukum dalam
memecahkan isu mengenai perlindungan hukum bagi nasabah
investasi.
12
Marzuki, op.cit., hal. 96.
13 Ibid, hal 137
14 Ibid, hal 138.
23
2. Sumber data
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum
primer terdiri dari perundang-undangan, dan putusan-putusan
hakim. Bahan-bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini
meliputi :
Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Jo Undang-Undang No.
10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Putusan Mahkamah Agung no. 2838K/Pdt/2011.
Peraturan Bank Indonesia no. 13/25/PBI/2011 tentang
Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak
lain.
b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan sekunder
sebagai pendukung dalam penulisan ini adalah buku-buku , teks
hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainya yang
mendukung penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier berupa bahan yang menunjang bahan primer
dan bahan sekunder dalam penelitian ini. Bahan-bahan sekunder
24
dalam penelitian ini adalah kamus bahasa Indonesia, jurnal, koran
yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Teknik pengambilan data
Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data
dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitanya
dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder.
Dari data tersebut kemudian di analisis dan dirumuskan sebagai
data penunjang didalam penelitian ini.
4. Unit amatan dan unit analisa
a. Unit amatan
Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen.
Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo
Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 7 tentang Perbankan.
Putusan MA no. 2838K/Pdt/2011.
b. Unit analisa
Kaedah-kaedah atau norma yang berisi mengenai prinsip-
prinsip maupun asas perlindungan hukum.