bab i pendahuluan -...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
I.1.1. Pengertian Renja SKPD
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah)
yang dapat disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Pendek Satuan
Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan kerja
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya dan Rencana
Strategis (Renstra) Kecamatan Krembangan. Rencana Kerja Kecamatan
Krembangan Kota Surabaya tahun 2016 merupakan pedoman pelaksanaan
kegiatan pembangunan secara rinci di bidang pelayanan masyarakat agar
terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi,
tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.
Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses
pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan
mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.
Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat
ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun,
mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
I.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang
dirumuskan dalam Renja Kecamatan Krembangan tahun 2018 ini disusun
berdasarkan:
a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah
dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung
jawab Perangkat Daerah
2
Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan
utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan
tahap penetapan renja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar
1.1. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja
Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah,
penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan
rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus
dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah
yang definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat
dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,
dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting
SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya
dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan
rancangan akhir Renja Kecamatan Krembangan dilakukan dengan pengesahan
oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja
SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun
program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran
berkenaan.
I.1.3. Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat
Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis
jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi
satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah sebagaimana
ditunjukkan pada gambar 1.2. Renja SKPD disusun oleh masing-masing
Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD
digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan
dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
3
Alokasi anggaran yang dikelola Satuan Kerja tercermin dalam RKA yang
merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah
sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup
Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang
merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.
Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena
sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis
dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan
harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang
lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program,
kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk
mengukurnya.
4
Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
dan Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Musrenbang kecamatan
Musrenbang Desa
Pengesahan Renja-SKPD oleh
KDH
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan
Renja-SKPD kepada Bappeda
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-
SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Desa
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Pengolahan data dan informasi
penentuan isu-Isu penting penyelengga-
raan tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu
berdasarlan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan
Renja
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Provinsi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir
RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang
Kabupaten/Kota
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
su
ai
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH
DAN DPRDPenyusunan KUA dan
PPAS
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
5
Gambar 1. 2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
I.2. Landasan Hukum
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan
Kewenangan SKPD
1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Kecamatan Kota Surabaya
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
6
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025
4. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (Rkpd) Kota Surabaya Tahun 2016
Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
I.2.3. Ketentuan Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat
Daerah
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tenyang Pedoman
Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Dalam peraturan tersebut, Perangkat Daerah.Kecamatan Krembangan
mengamanatkan target SPM yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah kecamatan
Krembangan sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:
1. SPM di bidang.Pelayanan memiliki indikator sebagai berikut:
a. Indikator Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dengan target
untuk tahun 2017 sebesar Rp.273.568.030
b. Indikator.Kemiskinan dengan target untuk tahun 2017 sebesar Rp.
58.411.525
7
c. Indikator Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan.
dengan target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 7.058.660
d. Indikator Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolahan
Persampahan Dan Lingkungan. dengan target untuk tahun 2017
sebesar Rp. 24.506.790
e. Indikator Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan
Anak . dengan target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 34.485.540
f. Indikator Pendataan PMKS Dan PSKS. dengan target untuk tahun 2017
sebesar Rp. 20.155.420
g. Indikator Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi
Pamong Praja. dengan target untuk tahun 2017 sebesar Rp.
137.337.060
h. Indikator Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran. dengan target
untuk tahun 2017 sebesar Rp. 417.813.405
i. Indikator Pengadaan Dan pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran. dengan target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 122.420.541
j. Indikator Operasional Kelurahan Krembangan Selatan. dengan target
untuk tahun 2017 sebesar Rp. 573.885.554
k. Indikator Operasional Kelurahan Morokrembangan. dengan target untuk
tahun 2017 sebesar Rp. 617.603.393
l. Indikator Operasional Kelurahan Dupak. dengan target untuk tahun
2017 sebesar Rp. 511.159.053
m. Indikator Operasional Kelurahan Perak Barat. dengan target untuk
tahun 2017 sebesar Rp. 513.485.063
n. Indikator Operasional Kelurahan Kemayoran. dengan target untuk tahun
2017 sebesar Rp. 541.418.697
Data: Ketentuan dan peraturan tertentu terkait MDG’s, Rencana Aksi Nasional
( misalnya Pencegahan Korupsi, Pengarusutamaan Gender, dsb)
I.2.3. Ketentuan tentang Indikator Lainnya (Millennium Development Goals)
1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tenyang Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
I.3. Maksud dan Tujuan
I.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Kecamatan Krembangan
adalah sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Kecamatan,
sehingga didalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan
dapat terfokus, dan tidak terjadi tindakan-tindakan yang biasa.
Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah
1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis OPD jangka
pendek (1 tahun)
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan OPD, usulan
masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis OPD
I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Kecamatan yaitu :
Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:
1. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan pelayanan OPD dalam jangka 1 tahun
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran OPD
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan OPD
4. Menjadi Pedoman dalam pembuatan LAKIP 2017
5. Menjadi Pedoman dalam menyelaraskan irama roda Pemerintahan Kecamatan
Dengan instansi –instansi terkait lainnya
6.Menjadi pedoman dalam mewujudkan profesionalitas pegawai di dalam
Merumuskan Tema dan Pokok tema Pemerintah Kota Surabaya
I.4. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja SKPD diantaranya Latar Belakang penyusunan Renja,Dasar Hukum
terkait dengan penyusunan Renja, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja,
dan Sistematika Penyusunan Renja Kecamatan Krembangan 2017
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
9
Bab ini memuat tentang kajian terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta
Rencana Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup
10
BAB II
ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
II.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
II.1.1 Analisis kondisi dan rencana tata ruang wilayah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014 – 2034 bahwa Kecamatan
Krembangan terletak pada 112 * 35 GBT dan 7* merupakan daerah datar tepian
pantai dengan ketinggian 3 meter diatas permukaan laut Wilayah Kecamatan
Krembangan mempunyai luas 661,30 H termasuk dalam :
1. Kawasan sempadan waduk / boezem adalah wilayah laut yang berada di
Gadukan Utara dan Selatan di kawasan disekitar boozem waduk dari
kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kondisi fisik lingkungan
pinggir boozem/waduk kualitas air waduk,dan dasar waduk
2. Yang masuk dalam kawasan pesisir adalah 2 Kelurahan yaitu Kelurahan
Morokrembangan dan Kelurahan Perak barat
3. Kawasan Depo dan Pengolahan BBM
Merupakan kawasan disekitar pelabuhan Tangjung Perak yang memiliki
fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar Minyak.Pengelolahan BBM juga
dilakukan pada lokasi tersebut .
4. Kawasan pelestarian alam yaitu pantai berhutan mangrove dengan
melakukan upaya peningkatan dan rehabilitasi berupa penanaman kembali
tanaman mangrove pada kawasan sempadan pantai berhutan mangrove
terutama pada kawasan muara sungai, dengan lebar paling sedikit 100
(seratus)meter.
5. Pengembangan perumahan dan permukiman kepadatan sedang
6. Kawasan pergudangan dan Industri di kawasan Perak Barat
7. Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City)
II.1.2 Analisis kondisi kewilayahan dan kependudukan
Kecamatan Krembangan merupakan salah satu dari kecamatan yang ada
di Kota Surabaya yang membawahi 5 (tiga) kelurahan, 48 RW dan 402 RT
dengan luas Wilayah +661,3 Ha dan jumlah Penduduknya +117.567 jiwa dengan
kepadatan penduduk 143 jiwa/Ha ,latar belakang suku, budaya, pendidikan,
agama, mata pencaharian yang berbeda-beda. Penduduk Kecamatan
Krembangan memiliki mata pencaharian antara lain bidang perdagangan,
perikanan, dan kelautan.
11
Kecamatan Krembangan merupakan kawasan perdagangan dan industri,
pergudangan dan pabrik serta depo container disekitar Perak barat Selain itu, di
wilayah utara Kecamatan Krembangan merupakan daerah pesisir.
Keadaan perekonomian di wilayah Kecamatan Krembangan sangatlah
variatif, mengingat strata ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan Krembangan
bersifat heterogen, masih adanya pemisah antara si kaya dan si miskin, dan juga
wawasan dan SDM nya yang kurang. Namun dengan adanya lembaga-lembaga
yang mengelola program-program bantuan Pemerintah yang ada di wilayah
Kecamatan Krembangan ini sedikit banyak sudah agak membantu perekonomian
masyarakat di Kecamatan Krembangan, dengan adanya bantuan Koperasi
Wanita tingkat Kelurahan se-wilayah Kecamatan Krembanganakan mengurangi
mereka.
1. LUAS WILAYAH
NO KELURAHAN LUAS KETERANGAN
1 Krembangan Selatan 84,500 Ha
2 Kemayoran 51.00 Ha
3 Perak barat 160,70 Ha
4 Morokrembangan 317,1
5. Dupak 48,00
JUMLAH 1.347.840 Ha
2. BATAS WILAYAH
NO BATAS WILAYAH
1.
SEBELAH UTARA : Kec. Pabean Cantian
2.
SEBELAH TIMUR : K: Kec. Pabean Cantian
3.
SEBELAH SELATAN : Kec. Bubutan
4.
SEBELAH BARAT : Kec. Asemrowo
3. JUMLAH PENDUDUK
NO
KELURAHAN LUAS
JUMLAH
LAKI -LAKI PEREMPUAN
1.
Krembangan Selatan 8.251 8.384
16.871
2.
Kemayoran 9.776 9.713
19.489
3.
Perak Barat 10.092 9.863
19.955
12
4. Dupak 12.756 12.649 25.405
5.
Morokrembangan 16.309 19.823
36.132
Jumlah 57.420 60.432
117.852
4. JUMLAH RT – RW
NO KELURAHAN RT RW
1 Krembangan Selatan 72 14
2 Kemayoran 82 9
3 Perak barat 75 11
4 Morokrembangan 98 9
5. Dupak 75 5
5. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN
NO
KELURAHAN
LAKI - LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
1
PETANI
31
10
41
2
NELAYAN 120 1 121
3
PEDAGANG 353 151 504
4
PNS 1.430 479 1.909
5
TNI – AD 167 4 171
6
TNI – AL 669 26 695
7
TNI – AU 30 9 39
8
KEPOLISIAN 588 45 633
9
PURNAWIRAWAN 520 9 529
10
PENSIUNAN 334 153 487
11
SWASTA 24.271 6.318 30.589
12
WIRASWASTA 2.608 1.016 3.624
13
BURUH 255 152 407
14
PEMBANTU 13 48 61
15
PELAJAR 9.079 7.781 16.860
16
MAHASISWA 942 757 1699
17
IBU RUMAH TANGGA
19 23.009 23.028
18
DOKTER 50 39 89
19
GURU/DOSEN 263 449 712
20
TENAGA MEDIS 4 58 62
21
PEJABAT TINGGI NEGARA
1 1
22
BELUM BEKERJA 18.558 18.721 37.279
23
LAIN - LAIN 1047 1129 2176
JUMLAH TOTAL 61.351 60.365 12.1716
13
II.1.3 Analisis terkait tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
pasal126 ayat (5) menyebutkan bahwa, “Camat dalam menjalankan tugas-
tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh
perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota”.
Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
Dari gambardiatas Kecamatan dipimpin oleh seorang CAMAT, yang dalam
pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibantu oleh:
1. Sekretaris Kecamatan
Sekretaris Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Kepala Seksi Ketrentraman dan Ketertiban Umum
5. Kepala Seksi Perekonomian
6. Kepala Seksi Fisik dan Prasarana
7. Lurah, yang terdiri dari 5 ( Tiga ), yaitu :
a. Lurah Dupak
14
b. Lurah Kemayoran
c. Lurah Morokrembangan
d. Lurah Perak barat
e. Lurah Krembangan Selatan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota
Surabaya, Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat
mempunyai fungsi penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :
a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
e. pengkootrdinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
f. pembinaan penyelenggaran pemerintahan kelurahan;
g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
h. penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaaan
ketatausahaan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh:
1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi
dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan
organisasi perangkat kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,
Sekretariat kecamatan mempunyai tugas :
a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan untuk
pengevaluasi pelaksanaannya
b. Pengelolaaan urusan keuangan
c. Pengelolaan tata usaha umum,tata usaha kepegawaian serta tata usaha
perlengkapan
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat
15
2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan,
pembinaan kelurahan dan administrasi kependudukan. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
b. Penyusunan program dan pembinaan administrasikependudukan dan
catatan sipil
c. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan social
politik,ideologinegara dan kesatuan bangsa;
d. Penyusunan program dan pembinaan di bidang pertanahan/keagrariaan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat.
3. Seksi Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketertiban dan
pembinaan Polisi Pamong Praja. Untuk menyelenggaran tugas tersebut
Seksi Ketertiban mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program dan pembinaan ketertiban ;
b. Penyusunan program dan pembinaan perlindungan masyarakat;
c. Penyusunan program dan pembinaan polisi pamong praja ;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
4. Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembanguan
dan pelaksaan pembanguan fisik, pelayanan umum, perekonomian produksi
dan distribusi. Untuk menyelenggaran tugas tersebut Seksi Pembangunan
mempunyai tugas :
a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan perekonomian;
b. Pembinaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan
pertumbuhanperekonomian, produksi dan distribusi;
d. Penyusunan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran
serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran
lingkungan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan
penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program dan pembinaan sosial,bantuan dan pelayanan
sosial;
16
b. Penyusunan program dan pembinaan dibidang kepemudaan, peranan
wanita dan kegiatan olah raga ;
c. Penyusunan program dan pembinaan dibidang kehidupan, keagamaan,
pendidikan, pariwisata dan kebudayaan;
d. Penyusunan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan
keluarga berencana;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
II.1.4 Analisis SPM/IKK/MDGs
Menurut hasil analisis bahwa Kecamatan sebagai SKPD penunjang dalam
pencapaian indikator dimana tercapainya penata usahaan pemeliharaan
administrasi barang perkantoran yang tertib dan administrasi kependudukan
sasuai yang diharapkan.
II.1.4 Analisis kondisi pelayanan Perangkat Daerah
Perkembangan dan permasalahan yang terjadi dilingkungan Kecamatan
Krembangan dapat dilihat menurut bidang tugas sebagai berikut:
II.1.4a Bidang Tata Pemerintahan
A. Perkembangan
Surabaya sebagai kota besar selalu memberikan yang terbaik dan
terdepan khususnya dalam pelayanan publik di bidang kependudukan
dengan mulai diberlakukannya Sistem Administrasi Kependudukan
(SIAK). Hal ini terbukti dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun
2011 tentang Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta catatan Sipil serta Intruksi Walikota Surabaya No. 3 Tahun 2011
yang mulai diberlakukan tanggal 23 Maret 2011 yang mana untuk
pelayanan, KK, KTP dan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya retribusi.
Dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang
dberlakukan tanggal 25 Mei 2011.serta dengan dimulainya pelayanan
KTP-el yang berlaku secara nasional membuktikan bahwa Kota Surabaya
sangat peduli dengan pelayanan publik khususnya di bidang
kependudukan.
Kecamatan Krembangan merupakan salah satu dari Kecamatan
yang ada di Kota Surabaya yang membawahi 5(tiga) Kelurahan, 48 RW
dan 402 RT dengan luas Wilayah +661,3 Ha dan jumlah Penduduknya
+121.986 jiwa dengan latar belakang suku, budaya, pendidikan, agama,
mata pencaharian yang berbeda-beda menjadikan Kecamatan
17
Krembangan memiliki permasalahan yang kompleks khususnya di bidang
administrasi kependudukan dan catatan sipil.
Kecamatan Krembangan dengan tema “Tanggap dan Prima dalam
Pemantapan Infrastruktur Kota Berbasis Ekologi dan Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi serta Daya
Saing dalam Menghadapi Persaingan Global untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat”, untuk mewujudkannya harus didukung oleh
sikap yang tanggap terhadap segala perubahan yang terjadi di semua
bidang khususnya pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil.
Menumbuhkan dan menggugah kesadaran warga masyarakat
akan hak dan kewajibannya merupakan bagian terpenting dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dibidang Administrasi
kependudukan secara mudah, cepat dan akurat.
B. Permasalahan
Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik khususnya
administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:
1. Penertiban identitas penduduk melalui SIAK menyebabkan banyak
penduduk yang memiliki data ganda harus memilih identitas tunggal
dengan membuat surat pernyataan.
2. Masih banyak masyarakat yang memiliki akta kelahiran maupun
mengurus akta kematian.
3. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya
melaporkan setiap peristiwa kependudukan seperti kematian,
kelahiran, dsb sehingga menjadi hambatan proses perubahan KK dan
KTP.
C. Solusi/Rencana :
Dengan permasalahan yang ada, Kecamatan Krembangan
berusaha memberikan pelayanan terbaik serta selalu berusaha untuk:
1. Memberikan pengertian kepada warga masyarakat di tingkat RT dan
RW melalui Kelurahan bahwa SIAK dan KTP-elektronik merupakan
program nasional yang harus dilaksanakan, didukung dan
disukseskan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa Akta Kelahiran adalah
hak setiap anak yang harus dipenuhi dan kewajiban orang tua untuk
18
memberikannya dan setiap kematian harus diurus sampai memperoleh
Akta Kematian.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki
identitas diri berupa KTP-el sehingga terhindar dari pemalsuan
Identitas oleh pihak-pihak yang tidak bertangung jawab serta identitas
yang ganda.
II.1.4b Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
A. Perkembangan
1. Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
Salah satu wujud dari penguatan Kelembagaan
Pengarustamaan Gender dan Anak adalah Pemberdayaan
Masyarakat yang dalam pelaksanaannya meliputi kegiatan Balita,
PKK, dan Lansia.
a. Kegiatan yang menyangkut perkembangan BALITA
Dapat terlihat dengan terbentuknya Pos PAUD terpadu dan
Posyandu di masing-masing RW se-wilayah Kecamatan
Krembangan. Bekerjasama dengan PLAN mengadakan kegiatan-
kegiatan yang mendukung perkembangan Pos PAUD, Bunda
PAUD, Pemberian Makanan Tambahan maupun Pengadaan APE
(Alat Permainan Edukatif), sehingga beberapa Pos PAUD menjadi
Mandiri.
Untuk menyamakan persepsi dalam mengelola Pos PAUD
di Kecamatan Krembangan telah terbentuk Paguyuban Bunda
PAUD Tingkat Kecamatan yang pertemuannya dilaksanakan 1
(satu) bulan sekali.
Beberapa Prestasi yang pernah dicapai pada kegiatan
Posyandu & PAUD dalam mengikuti Gebyar & Kreasi Seni antara
lain:
· 10 besar Lomba Kader Posyandu Teladan Tk. Kota Surabaya.
· 2 kali berturut-turut masuk 10 besar Lomba mewarnai Tk.
Wilayah Surabaya Utara
· Juara harapan I Lomba mewarnai di Gramedia.
19
· Juara 1 &2 Lomba mewarnai di Monkasel.
· Juara 2 Lomba Kreasi se Kota Surabaya dalam rangka Gebyar
Seni.
· Dalam rangka Hari Kartini mengadakan lomba menghias
Celengan yang diikuti oleh seluruh anak PAUD se-kecamatan
dan diadakan di BG.Junction.
b. Di bidang PKK
Kepedulian kader juga tinggi, dimana mereka ikut serta
dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh PKK Kota. Disetiap
Kelurahan telah terbentuk Kelompok-kelompok Pengajian PKK
yang pesertanya cukup banyak + 350 orang, Pengembangan
Kehidupan Berkoperasi juga telah terlaksana di PKK mulai tingkat
RT, RW dan Kelurahan meskipun hanya sebatas Koperasi Simpan
Pinjam yang belum berbadan hokum.
Kader dari Kecamatan Krembangan juga mengikuti Studi
Banding mengenai Gerbangmas (Gerakan Membangun
Masyarakat Sehat) di Kabupaten Lumajang bersama Ibu Ketua TP
PKK Kota Surabaya dan Pengurus PKK Kota Surabaya.
Mendapat kehormatan mewakili Pemerintah Kota Surabaya
mengikuti acara Konggres dan konsultasi Anak Nasional se-
Indonesia di Bogor bersama perwakilan dari Kecamatan Semampir
dan Bapemas & KB.
Prestasi yang pernah dicapai oleh PKK Kecamatan
Krembangan antara lain :
· Juara 1 Lomba Cipta Menu di Spagetti dalam rangka Hari Ibu
yang diadakan di Disparta Kota.
· Juara 3 Yel-yel dalam rangka Surabaya Gender Award.
· Juara 3 lomba Yel-yel dalam rangka Hari Kesatuan Gerak
PKK/KB/Kesehatan.
· RW.I (terdiri 4 RT) Kel.Morokrembangan masuk 10 besar
kategori Kampung Inovatif (Pengolahan Air Limbah) Lomba
Surabaya berwarna bunga
c. Kegiatan LANSIA
20
Di Kecamatan Krembangan selain mengikuti Lomba dan
Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial diantaranya Lomba
Senam Lansia, saat ini sudah terbentuk Posyandu Lansia di
masing-masing Kelurahan yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali.
Berkat keuletan dan rasa Sosial yang tinggi dari seorang
Kader Lansia dari Kelurahan Dupak dalam mengelola sampah
mandiri, yang bersangkutan mendapat bantuan Sepeda Motor
Fukuda sebagai alat operasionalnya. Saat ini Karang Werda
masing-masing Kelurahan mengelola permakanan Lansia yang
dilaksanakan setiap hari (1 hari 1 kali pemberian makanan).
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Dalam pelaksanaannya kegiatan PMKS yang telah dilakukan
antara lain mengikuti Sosialisasi (Pelatihan) PMKS dan
melaksanakan Pendataan PMKS dan PSKS (Potensi Sumber
Sejahteraan Sosial).
3. Karang Taruna
Kegiatan Karang Taruna sampai saat ini selain mengikuti
pelatihan-pelatihan dan pembinaan dalam mendukung kegiatan
kemasyarakatan, mulai menunjukan prestasi antara lain:
· Adanya Home industri pembuatan souvenir dari bahan kertas
Koran asbak, topeng dll), yang dikelola oleh anggota Karang
taruna, dan yang bersangkutan telah menjadi binaan Dinas
Pemuda & Olahraga Jawa Timur.
· Juara I Lomba Karang Taruna Berprestasi tingkat Kota Surabaya &
6 besar tingkat Provinsi Jawa Timur.
B. Solusi/Rencana Program
1. Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak
a. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan motivasi akan
pentingnya peran kader dalam kehidupan bermasyarakat
b. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya
mengadministrasikan setiap kegiatan.
c. Mengadakan koordinasi dan bekerjasama dengan Lembaga dan
Instansi lain dalam meningkatkan SDM Kader.
d. Meningkatkan system pelaporan dan evaluasi.
21
e. Meberikan reward (penghargaan) bagi kader yang berprestasi.
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
a. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan petunjuk teknis untuk
mendapatkan data yang akurat.
b. Mengadakan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga dan
instansi lain untuk mendukung pelaksanaan pendataan PMKS dan
PSKS.
c. Meningkatkan sistem evaluasi dan validasi data
d. Mengadakan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga dan
instansi terkait untuk menyamakan persepsi dalam menyelesaikan
permasalahan sosial yang ada.
3. Karang Taruna
a. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap Karang Taruna.
b. Mengadakan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga dan
instansi terkait agar pelatihan pelatihan yang diadakan dapat
berkesinambungan.
II.1.4c Bidang Ketrentraman dan Ketertiban Umum
A. Perkembangan
Keadaan wilayah Kecamatan Krembangan dengan Luas wilayah
661,30 ha yang teridiri dari 5 (lima) Kelurahan yang mempunyai
karakteristik tersendiri, mengingat Kecamatan Krembangan merupakan
kawasan perdagangan , pergudangan dan pabrik serta depo container.
Berkaitan dengan hal tersebut potensi yang ada di wilayah
Kecamatan Krembangan yang secara perencanaan sudah tertata maka
perlu diadakan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal dengan Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Krembangan.
22
B. Permasalahan
1. Pedagang Kaki Lima (PKL)
a. Spekulan pedagang akibat PHK/pengangguran.
b. Banyaknya area tanah yang kosong dan rawan untuk ditempati
PKL.
2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan para pengusaha
terhadap manfaat terhadap perijinan.
3. Ijin Gangguan HO
Banyaknya perusahan dan pergudangan di Wilayah Kecamatan
Krembangan yang belum dilengkapi dengan Ijin Gangguan (HO)
sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2010.
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Wilayah Kecamatan Krembangan merupakan kawasan pergudangan
dan industri maka banyak pekerja pendatang dan masyarakat yang
belum memahami Peraturan tentang Kependudukan / Peraturan
Daerah.
5. Anjal / Gepeng
a. Adanya Urabanisasi.
b. Tidak Memiliki ketrampilan / keahlian.
6. Pekerja Seks Komersial (PSK)
Tidak memiliki ketrampilan/keahlian
C. Solusi /Rencana
1. Pedagang Kaki Lima (PKL)
a. Diadakan penertiban terpadu beserta instansi dan jajaran terkait
serta dipikirkan untuk disediakan area khusus pedagang (sentra
PKL) yang menjual makanan dan minuman sehingga mudah
dijangkau para pekerja/karyawaan yang berada di kawasan
Gadukan,tambak asri.
b. Diadakan penertiban dan pengawasan serta untuk dipikirkan lebih
lanjut area yang kosong dibuatkan Ruang Terbuka Hijau berupa
penanaman pohon .
23
2. Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB )
a. Diadakan Penertiban beserta instansi terkait.
b. Meningkatkkan pengawasan yang lebih intensif.
3. Gangguan Ijin HO
Diadakan Penertiban dan pengawasan beserta Instansi dan jajaran
lainnya untuk menekan sejumlah perusahaan untuk mengurus
perijinan (HO) sesuai Perda Nomor 04 Tahun 2010
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Mengadakan Penertiban/Yustisi beserta Instansi terkait agar
masyarakat lebih mengerti tentang peraturan Kependudukan.
5. Anjal / Gepeng
Mengadakan Penertiban/Yustisi dan bekerjasama dengan Dinas
Sosial Kota Surabaya (Liponsos), beserta instansi dan jajaran
terkait untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut.
6. Pekerja Seks Komersial (PSK)
Mengadakan Penertiban serta bekerjasama dengan Dinas Sosial
Kota Surabaya (Liponsos) beserta Instansi terkait untuk mendapatkan
pembinaan lebih lanjut.
II.1.4d Bidang Perekonomian
A. Perkembangan
Keadaan perekonomian di wilayah Kecamatan Krembangan
sangatlah variatif, mengingat strata ekonomi masyarakat di wilayah
Kecamatan Krembangan bersifat heterogen, masih adanya pemisah
antara si kaya dan si miskin, dan juga wawasan dan SDM-nya yang
kurang. Namun dengan adanya lembaga-lembaga yang mengelola
program-program bantuan Pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan
Krembangan ini sedikit banyak sudah agak membantu perekonomian
masyarakat di Kecamatan Krembangan, dengan adanya bantuan
Koperasi Wanita tingkat Kelurahan se-wilayah Kecamatan
Krembanganakan mengurangi mereka.
Di Kecamatan Krembangan saat ini sudah terbentuk kelompok-
kelompok UMKM, juga kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai
24
usaha, hal ini dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh lembaga-lembaga
yang mengelola program yang mendapatkan bantuan dari APBD Tk.I
Provinsi Jawa Timur juga APBD Tk. II Kota Surabaya.
B. Permasalahan
1. RASKIN (Beras Keluarga Miskin)
Beras Raskin belum dapat mencukupi jumlah keluarga miskin yang
ada. Data dari BPS tidak sesuai dengan realita kondisi di lapangan.
2. Usaha Mikro Kecil
· Sudah ada pembinaan tetapi untuk pemasaran masih mengalami
kendala.
· Masih kurangnya modal.
C. Solusi/Rencana
1. RASKIN (Beras Keluarga Miskin).
· Dengan mengadakan Musyawarah kelurahan yang melibatkan
tokoh masyarakat dalam menentukan penerima raskin
2. Usaha Mikro.
Mencarikan solusi untuk pemasaran produk bekerjasama dengan
pihak lain dan Dinas terkait.
· Pendataan sudah sesuai dengan hasil survey di lapangan
II.1.4e Bidang Fisik dan Prasarana
A. Perkembangan
1. Musrenbang
Bahwa pelaksanaan Musrenbang pada tahun ini sudah
ditentukan pagunya sesuai dengan luas wilayah dan jumlah
penduduk sehingga setiap Kelurahan tidak harus sama pagu
anggaran yang digunakan untuk pembangunan di tiap-tiap Kelurahan
se-kota Surabaya. Sehingga usulan yang diajukan melalui
musrenbang dari tingkat RW dilanjutkan ke tingkat Kelurahan dan
Kecamatan dapat dikerjakan 100% sesuai dengan keadaan riil yang
ada di wilayah masing-masing.
25
Anggaran Musrenbang digunakan untuk pembangunan fisik
maupun non fisik termasuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada
masyarakat dalam rangka memberikan keterampilan dan peralatanya
sehingga dapat membuat lapangan pekerjaan baru bagi mereka
untuk menambah pendapatan keluarga sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan. Di samping itu memberikan bantuan sarana dan
prasarana Posyandu, TK dan PAUD dan pembinaan kepada tenaga
kependidikannya.
Adapun yang digunakan pembangunan fisik adalah
pembangunan infrastruktur jalan paving, jalan aspal, jembatan,
gorong-gorong, saluran air, tutup saluran, lapangan bulutangkis, PJU
dll dengan harapan roda perekonomian warga dapat berjalan dengan
lancar.
2. Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh warga masyarakat /
kader pengelolaan sampah Kecamatan Krembangan sudah berjalan
dengan baik termasuk Keranjang Takakura yang dibantu dari
Pemerintah Kota Surabaya melalui anggaran Pelatihan. Setiap satu
bulan sekali diadakan monitoring keranjang Takakura terrsebut, tetapi
bagi warga/kader ada yang tidak mefungsikannya, maka akan ditarik
kembali dan diberikannya kepada warga/kader yang lain.
Pada tahun ini kita tingkatkan pengelolaan sampah yang
kering dengan mendirikan Bank Sampah ditingkat RT/RW, setiap
kelurahan dikoordinir dan dibina oleh Bank sampah Bina Mandiri Kota
Surabaya dan Bapak Tampi selaku kader lingkungan, sehingga
sangat membantu sekali dalam mengurangi Volume pembuangan
sampah di LPS maupun TPA, hasil pengelolaan sampah tersebut
dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga.
26
B. Permasalahan :
1. Musrenbang
a. Terdapat usulan musrenbang tahun anggaran sebelumnya yang
belum terlaksana sehingga membuat pengurus RT/RW enggan
diundang mengikuti Musrenbang.
b. Tidak adanya pemberitahuan ke kelurahan dan kecamatan dari
pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan fisik ketika akan
memulai proyek pekerjaan.
c. Terdapat beberapa pekerjaan yang telah dikerjakan tapi masih
kurang optimal.
d. Pelatihan yang diberikan perlu ada tindaklanjutnya sehingga dapat
bermanfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan Sampah
a. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya
pelatihan pengelola sampah dan lingkungan seingga mereka tidak
berminat mengikuti pelatihan pengelolaan sampah dan lingkungan.
b. Hasil Pengelolaan Sampah Warga masyarakat baik melalui Bank
sampah atau Keranjang Takakura hanya sebatas untuk konsumsi
sendiri, padahal warga menginginkan hasil pengelolaan sampah
tersebut dapat dikonsumsi oleh orang lain dan dapat menambah
pendapatan keluarga.
c. Kurangnya perhatian dari SKPD terkait oleh kepada kader
sampah/kader lingkungan yang telah bekerja sebagai
motor/penggerak ditingkat RT/RW maupun Kelurahan.
C. Solusi / Rencana :
1. Musrenbang
a. Pihak kecamatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
untuk menindaklanjuti usulan musrenbang.
b. Pihak kecamatan berinisiatif untuk berkoordinasi dengan pihak
ketiga dan Perangkat Daerah terkait apabila terdapat proyek
pekerjaan yang hendak dilaksanakan.
c. Melakukan monitoring terhadap proyek pekerjaan
d. Melakukan monitoring terhadap keberlanjutan pelatihan yang telah
diikuti oleh warga
27
2. Pengelolaan Sampah
a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya
pelatihan pengelolaan sampah dan lingkungan terhadap kesehatan
masyarakat.
b. Pembinaan secara rutin tingkat RT dan RW terkait pengelolaan
sampah dan lingkungan.
c. Membantu pemasaran hasil pengelolaan sampah baik kompos
maupun kerajinan daur sampah kering.
28
Tabel 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
NO INDIKATOR
SPM/STANDAR NASION
AL
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISIS
IKK Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring& Pendataan Kemiskinan
18 laporan
18 laporan
18 laporan
18 laporan
18 laporan
18 laporan
18 laporan
18 laporan
18 laporan
18 laporan
2 Jumlah Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja yg dilakukan
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
3 Jumlah laporan Pendataan PMKS yang disusun
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4 Waktu Penyelenggaraan operasional Pengelolaandan Optimalisasi Kec.Kel
12
12 12 12 12 12 12 12 12 12
29
NO INDIKATOR
SPM/STANDAR NASION
AL
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISIS
IKK Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
5 Jumlah Peserta Pembinaan Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
12
12 12 12 12 12 12 12 12 12
6 Waktu Penyelenggaraan dan jumlah 3 jenis Sarana Prasarana
12
12 12 12 12 12 12 12 12 12
7 Waktu Penyelenggaraan Pelayanan Publik di bidang Kependudukan
12
12 12 12 12 12 12 12 12 12
8 Waktu Penyelenggaraan Penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan keg.Barang dan Jasa
12
12 12 12 12 12 12 12 12 12
30
Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah 2016-2021
NO Program Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 Penyelenggraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Persentase Keberhasilan
Penyelenggraan Musrenbang RKPD 0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Tingkat Kecamatan
2 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan
Persentase keberhasilan peningktanan
Peran serta masyarakat dalam pengelolhan 0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Persampahan dan lingkungan
3 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Persentase Keberhasian Peningkatan
Pelayanan Publik Dalam Kependudukan 0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
4 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak
0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
5 Pendataan PMKS dan PSKS
Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS dan PSKS
0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
6 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong
Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
31
NO Program Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Praja
7 Program Penataan Daerah Otonom
Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
8 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
9 Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase Keberhasilan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
10 Operasional Kelurahan Perak Barat
Persentase Keberhasian Operasional Kelurahan Perak barat
0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
11 Operasional Kelurahan Kemayoran
Persentase Keberhasian Operasional Kelurahan Kemayoran
0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
12 Operasional Kelurahan Dupak
Persentase Keberhasian Operasional Kelurahan Dupak
0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
13 Operasional Kelurahan Morokrembangan
Persentase Keberhasian Operasional Kelurahan Morokrembangan
0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
14 Operasional Kelurahan Krembangan Selatan
Persentase Keberhasian Operasional Kelurahan Krembangan Selatan
0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%
32
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah 2014-2015
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2014 Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Kinerja Program /Kegiatan Lokasi
target capaia
n kinerja
Lokasi target
capaian kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Kecamatan Krembangan
80% Kecamatan
Krembangan 100%
1 1 9 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yg dilaksanakan di 4 wilayah
Kecamatan Krembangan
80% Kecamatan
Krembangan 100%
1 2 0 32 Program Penataan Daerah Otonom Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan
Kecamatan Krembangan
80% Kecamatan
Krembangan 100%
1 1 3 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah Laporan Pendataan PMKS dan PSKS yang disusun
Kecamatan Krembangan
80% Kecamatan
Krembangan 100%
1 2 0 31 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Operasional Kelurahan Bulak Banteng
Waktu penyelenggaraan operasional Kel Bulak Banteng
Kecamatan Krembangan
80% Kecamatan
Krembangan 100%
Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan
Waktu penyelenggaraan operasional Kel Sidotopo Wetan
Kecamatan Krembangan
80% Kecamatan
Krembangan 100%
Operasional Kelurahan Tambak Wedi
Waktu penyelenggaraan operasional Kel Tambak Wedi
Kecamatan Krembangan
80% Kecamatan
Krembangan 100%
Operasional Kelurahan TkKedinding Waktu penyelenggaraan operasional Kel Tanah Kali Kedinding
Kecamatan Krembangan
80% Kecamatan
Krembangan 100%
1 1 1 16
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
Jumlah lembaga yang
mendapatkan pembinaan
pengarusutamaan gender dan
anak
Kecamatan Krembangan
80% Kecamatan
Krembangan 100%
33
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2014 Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Kinerja Program /Kegiatan Lokasi target
capaian kinerja
Lokasi target
capaian kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 0 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Kecamatan Krembangan
80% Kecamatan
Krembangan 100%
1 0 8 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan
Kecamatan Krembangan
80% Kecamatan
Krembangan 100%
X X X 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Waktu Penyelenggaraan Pengadaan dan Pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran
Kecamatan Krembangan
80% Kecamatan
Krembangan 100%
X X X 01 Program Pelayanan Administrasi
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Waktu Penyelenggaraan Penyediaan sebanyak 11 Jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran
Kecamatan Krembangan
80% Kecamatan
Krembangan 100%
1 2 2 20 Program Penanggulangan Kemiskinan
Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
Jumlah Laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun
Kecamatan Krembangan
80% Kecamatan
Krembangan 100%
34
II.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2016-2021
Tertuang dalam Tabel 2.4, dimana dapat dijelaskan bahwa terhadap
pencapaian Perangkat Daerah Kecamatan Krembangan dan 2 (dua)
tahun terakhir masa renstra 2010 – 2015 bahwa tingkat pencapaian
mencapai akumulasi mendekati 100%, hal ini disebabkan oleh tingkat
peran 3 (tiga) pilar dalam good governance sangat baik, yaitu masyarakat,
pemerintahan dan swasta. Sehingga kolaborasi antar tiga elemen tersebut
menjadi ideal dan terjaga.
35
Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Krembangan s/d Tahun 2015
Pemerintah Kota Surabaya
KODE URUSAN / BID URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD TAHUN
2011/2015
REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN
KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2013
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014
TARGET PROGRAM / KEGIATAN
RENJA SKPD
TAHUN 2015
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN RENSTRA
TAHUN 2016 CATATAN
TARGET REALISASI TINGKAT
REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+
9) 11=(10/4
) 12
1 0
6 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan
100% 60% 20% 20% 100% 20% 100% 100%
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
5 3 1 1 100% 1 5
100% Satuan : Kegiatan
1
1
9 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)
100% 60% 20% 20% 100% 20% 100% 100%
Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yg dilaksanakan di 4 wilayah
1.320 792 264 264 100% 264
1.320 100%
Satuan : Kali
1
2
0 32
Program Penataan Daerah Otonom
Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
44% 26% 9% 9% 100% 9% 44% 100%
Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan
750 450 150 150 100% 150
750 100%
Satuan : Orang
1
1
3 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
100% 60% 20% 20% 100% 20% 100% 100%
Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah Laporan Pendataan PMKS dan PSKS yang disusun
30 18 6 6 100% 6
30 100%
Satuan : Laporan
36
KODE URUSAN / BID URUSAN
PEMDA DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA
SKPD TAHUN
2015
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN s/d
TAHUN 2013
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN
SKPD TAHUN 2014
TARGET PROGRAM
/ KEGIATAN
RENJA SKPD
TAHUN 2015
REALISASI
CATATAN
TARGET
REALISASI
TINGKAT
REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/
4) 12
1
2
0 31 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja
28% 17% 6% 6% 100% 6% 28% 100%
Operasional Kelurahan Krembangan Selatan
Waktu penyelenggaraan operasional Kel Krembangan Selatan
36
12
12
12 100% 12 36 100% Satuan : Bulan
Operasional Kelurahan Kemayoran
Waktu penyelenggaraan operasional Kel Kemayoran
36
12
12
12 100% 12 36 100% Satuan : Bulan
Operasional Kelurahan Perak barat
Waktu penyelenggaraan operasional Kel Perak barat
36
12
12
12 100% 12 36 100% Satuan : Bulan
Operasional Kelurahan Dupak
Waktu penyelenggaraan operasional Kel Dupak
36
12
12
12 100% 12 36 100% Satuan : Bulan
Operasional Kelurahan Morokrembangan
Waktu penyelenggaraan operasional Kel Morokrembangan
36
12
12
12 100% 12 36 100% Satuan : Bulan
1
1
1 16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak
85
6
6
6
100% 6 18 21%
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender & anak
10
6
2
2
100% 2 10 100% Satuan : Lembaga
1
1
0 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
% Penduduk yang ber - KTP 90% 54% 18% 18% 100% 18% 90% 100%
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
60
36
12
12 100% 12 60 100% Satuan : Bulan
1
0
8 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Cakupan Layanan Kebersihan 175/175
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan
600
360
120
120 100% 120 600 100% Satuan : Orang
- 37 -
KODE URUSAN / BID URUSAN
PEMDA DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA
SKPD TAHUN
2015
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN s/d
TAHUN 2013
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM & KELUARAN
KEGIATAN SKPD TAHUN 2014
TARGET PROGRAM
/ KEGIATAN
RENJA SKPD
TAHUN 2015
REALISASI
CATATAN
TARGET
REALISASI
TINGKAT REALISAS
I (%)
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
X X X 01 Program Pelayanan Administrasi
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Waktu Penyelenggaraan Penyediaan sebanyak 11 Jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran
60
36
12
12 100% 12 60 100% Satuan : Bulan
X X X 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Waktu Penyelenggaraan Pengadaan dan Pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran
60
36
12
12 100% 12 60 100% Satuan : Bulan
1
2
2 20 Program Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Keluarga Miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif
1.487
Satuan : Orang
Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
Jumlah Laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun
120
72
24
24 100% 24 120 100%
Satuan : Laporan
38
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi
pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra dan Renja
SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
II.3.1 Tingkat Kinerja SKPD
Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan SKPD. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan SKPD. Dapat mengambil hasil analisis II.1.5 dan
II.2.2
II.3.2 Permasalahan dan Hambatan
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsi SKPD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD merupakan gabungan permasalahan
dan hambatan dari II.1.5 dan II.2.2
Adapun permasalahan dan hambatan yang terdapat dalam SKPD adalah
sebagai berikut:
1. Permasalahan:
a. Sarana dan Prasarana kecamatan belum memadai
b. Kesejahteraan dan jumlah pegawai belum memenuhi standar
c. Kualitas dan kuantitas SDM perlu peningkatan
d. Ruang kerja dan ruang pelayanan kurang representatitif.
2. Hambatan:
a Kurangnya Saranan Prasarana berupa Komputerbdan Printer
b.Kurangnya SDM yang kurang sehingga pelayanan tidak maksimal
c.Kenyamanan dalam pekerjaan dikarenakan kondisi ruang yang memadai.
II.3.3 Peluang dan Tantangan
Adapun peluang dan tantangan yang terdapat dalam SKPD adalah sebagai
berikut:
1. Peluang:
a. Minat Masyarakat untuk melakukan dan mendapatkan pelayanan
disegala bidang cukup tinggi .
39
b. Persaingan antar kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat untuk yang terbaik.
c. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Surabaya
kepada Camat.
d. Adanya pemberian wewenang dari Camat dalam hal teknis pemberian
pelayanan kepada masyarakat.
2. Tantangan:
a. Seringnya pengaduan terkait pembebasan lahan di Wilayah Kelurahan-
Kelurahan se Kecamatan Krembangan
b. Seringnya pengaduan terkait penertiban PKL di Wilayah Kecamatan
Krembangan
II.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan SKPD
Berdasarkan penjabaran isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD di atas, dapat disimpulkan isu-isu strategis pelayanan SKPD adalah
sebagai berikut
1. Dukungan prasarana perlu mendapatkan prioritas penanganan guna
mengantisipasi tingginya minat masyarakat guna melakukan dan
mendapatkan pelayanan di segala bidang.
2. Dukungan kesejahteraan pegawai perlu mendapatkan prioritas penanganan
guna meningkatkan semangat kerja dan kinerja pengelolaan SKPD.
3. Dukungan SDM dalam jumlah yang cukup dan berkualitas serta sarana-
sarana pemberian pelayanan yang memadai akan menguatkan daya saing
Kecamatan Krembangan dalam hal berkompetisi dengan Kecamatan lain.
Dengan demikian, strategi yang dapat diterapkan sebagai faktor kunci
keberhasilan antara lain:
1. Meningkatkan kelengkapan prasarana fisik Kecamatan Krembangan
2. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana pemberian
pelayanan.
4. Mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sesuai peraturan Walikota
Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 memang membutuhkan komitmen yang
kuat, tetapi ini merupakan tuntutan Reformasi Birokrasi di dalam mewujudkan
Millenium Development Goals (MDGs)
40
II.4. Penelaahan Usulanogram dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang tidak
ditindaklanjuti oleh Kecamatan Krembangan karena bukan merupakan tugas dan
fungsi dari Kecamatan Krembangan.Kecamatan hanya memonitoring
pelaksanaan usulan program dan kegiatan masyarakat.
II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penjelasan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik
dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota) melalui
mekanisme musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
II.4.1 Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang
Jelaskan mekanisme pelaksanaan musrenbang dan forum SKPD. Lihat
Permendagri 54/2010 (poin C.1.12. Pembahasan Forum SKPD) di halaman 40.
Data: Permendagri 54/2010
II.4.2 Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan Pelayanan
SKPD
Jelaskan kesesuaian usulan musrenbang dengan tugas, fungsi, dan pelayanan
SKPD.
Data:
1. Usulan musrenbang 2016 dalam sistem aplikasi e-musrenbang
(http://musrenbang.surabaya.go.id/musrenbang)
2. sama dengan sub bab I.2.1
II.4.3 Usulan Program/Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang tidak
ditindaklanjuti oleh Kecamatan Krembangan karena bukan merupakan tugas dan
fungsi dari Kecamatan Krembangan. Kecamatan hanya memonitoring
pelaksanaan usulan program dan kegiatan 5
41
42
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dari Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Kecamatan Krembangan, berikut dapat kita perhatikan Tujuan, Sasaran, Program dan
Kegiatan masing-masing Seksi, yang sejak tahun 2009 berdasarkan Peraturan Walikota
Nomor 94 Tahun 2008 mulai diberlakukan Struktur Organisasi dan Eselonisasi yang
baru.
III.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pembangunan Kota dalam
RKPD 2018
Tema pembangunan Kota Surabaya dalam RKPD 2018 sebagaimana
ditunjukkan pada tabel 3.1 adalah “Pemantapan Infrastruktur Kota Berbasis
Ekologi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian
Ekonomi serta Daya Saing dalam Menghadapi Persaingan Global untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”. Kecamatan Krembangan dalam hal ini
memiliki peran penting dalam mewujudkan tema tersebut dalam pokok tema
Kesejahteraan Masyarakat, Kota Berbasis Ekologi, serta Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan.
Ketiga pokok tema tersebut dapat diwujudkan dalam tujuan sebagai
berikut:
1. Meningkatkan ketentraman & ketertiban umum yang kondusif untuk
mendukung pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat, dengan
sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas dan intensitas pengawasan
pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan
hijau, dengan sasaran Tersedianya sistem pengelolaan kebersihan dan
persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan
teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh sistem
pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas, dengan sasaran
Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan.
4. Meningkatkan penanganan PMKS dan keluarga miskin serta pemberdayaan
kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta, dengan
sasaran:
43
a. Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan
rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin
b. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
5. Meningkatkan penguatan BUDAYA lokal, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak, dengan sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas hidup
dan perlindungan perempuan dan anak
6. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan, dengan sasaran Memantapkan sistem perencanan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK
7. Meningkatkan pelayanan pyang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD,
dengan sasaran Peningkatan pelayanan publik yang memiliki standard dan
berkualitasublik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD, dengan
sasaran Peningkatan pelayanan publik yang memiliki standard dan
berkualitas
44
Tabel 3.1 Vis,Misi,dan Sasaran RKPD 2018
VISI KOTA MISI KOTA Tujuan Sasaran Pembangunan
SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas
Meningkatkan kualitas pendidikan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan ketahanan pangan Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal
Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan
Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat
Meningkatnya kualitas layanan KB dasar
Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
Meningkatkan distribusi pangan
Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
45
VISI KOTA MISI KOTA Tujuan Sasaran Pembangunan
Meningkatkan ketentraman & ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas dan intensitas pengawasan pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat
Pemantapan Infrastruktur
Mewujudkan peningkatan kinerja sistem drainase kota yang berfungsi secara optimal
Sistem drainase kota yang terpadu, efisien dan efektif
Mewujudkan peningkatan jaringan dan pelayanan transportasi kota.
Tersedianya jaringan jalan yang terpadu serta peningkatan kapasitas jalan yang memadai
Tersedianya sistem manajemen lalu lintas yang berkualitas dan angkutan umum massal yang nyaman, aman dan cepat serta ramah lingkungan
Terwujudnya pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata
Tersedianya pelayanan air bersih/air minum yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan segenap lapisan masyarakat
Terwujudnya pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan
Tersedianya prasarana, sarana dan sistem jaringan utilitas penerangan jalan umum kota yang berkualitas
46
VISI KOTA MISI KOTA Tujuan Sasaran Pembangunan
merata.
Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan permukiman yang layak huni
Tersedianya rumah tempat tinggal yang layak dan dilengkapi dengan prasarana sarana sanitasi dan kesehatan lingkungan secara berkelanjutan
Terwujudnya sistem mitigasi bencana kebakaran kawasan perkotaan yang berkualitas
Tersedianya sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang antisipatif, tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang berkualitas
Optimalisasi tanah dan atau pemerintah kota sesuai dengan perencanaan tata ruang
Terwujudnya pemanfaatan tanah dan atau bangunan pemerintah kota untuk kepentingan umum
Kota Berbasis Ekologi Terwujudnya sinkronisasi sistem pertanahan dan penataan ruang yang berkelanjutan
Tersusunnya rencana tata ruang yang aplikatif sebagai pedoman pembangunan kota
Meningkatnya sistem manajemen pengelolaan dan pengamanan aset tanah dan/atau bangunan
Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau
Tersedianya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
Tersedianya ruang terbuka hijau yang berfungsi optimal secara ekologis, sosial budaya,ekonomi dan estetika dengan sistem manajemen pengelolaan yang berkualitas
47
VISI KOTA MISI KOTA Tujuan Sasaran Pembangunan
Terlaksananya pengendalian lingkungan secara efisien dan efektif
Meningkatnya pemanfaatan dan upaya pengembangan energi alternatif yang ramah Iingkungan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas
Terwujudnya penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur dan tata kelola keuangan yang baik
Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Terwujudnya kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah
Meningkatkan dan Mengoptimalkan pengelolaaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien
Meningkatkan penanganan PMKS dan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta
Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin
Terwujudnya peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
48
VISI KOTA MISI KOTA Tujuan Sasaran Pembangunan
Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
Terwujudnya peningkatan potensi serta partisipasi pemuda dan organisasi pemuda dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan
Tercapainya peningkatan prestasi olahraga secara berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional
Meningkatkan penguatan BUDAYA lokal, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
Terwujudnya penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
Terwujudnya peningkatan ketersediaan akses baca masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Meningkatkan Kompetensi Angkatan kerja
Peningkatan Kesempatan Kerja
Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis
Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
Memantapkan sistem perencanan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK
Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD.
Terwujudnya pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat
Peningkatan pelayanan publik yang memiliki standard dan berkualitas
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Secara Efisien dan Efektif
49
VISI KOTA MISI KOTA Tujuan Sasaran Pembangunan
Kemandirian Ekonomi Meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis komunitas yang berdaya saing
Meningkatnya volume usaha UMKM, dan kualitas kelembagaan koperasi
Peningkatan produktivitas pertanian
Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata
Peningkatan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata
Peningkatan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB kota Surabaya
50
III.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Renja SKPD
III.2.1 Visi, Misi Pelayanan SKPD
Dalam rangka menunjang terwujudnya VISI Pemerintah Kota Surabaya yaitu
MENUJU SURABAYA LEBIH BAIK sebagai KOTA JASA dan PERDAGANGAN yang
CERDAS, MANUSIAWI, BERMARTABAT, dan BERWAWASAN LINGKUNGAN, khususnya
di Kecamatan Krembangan serta dalam rangka menanggapi perubahan yang begitu cepat
akibat perkembangan tehnologi informasi yang semakin canggih serta adanya tuntutan era
globalisasi saat ini, maka tujuan pembangunan di Kecamatan Krembangan diarahkan untuk
pencapaian Visi Kecamatan Krembangan, yaitu ; -
MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS GENDER
Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Krembangan selalu
mengacu pada Visi dan Misi Kota Surabaya, yaitu Menuju Surabaya Lebih Baik,
sebagai tolok ukur dan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan. Dalam
mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima, pelayanan yang cepat, tepat, murah
dan memuaskan, aparat Kecamatan Krembangan dan Kelurahan senantisa responsif
memperhatikan wawasan dan kemampuan diri, profesionalisme dalam bekerja dan
menjadikan kegiatan melayani masyarakat sebagai budaya bagi setiap aparatur serta
bersinergi dalam merealisasikan keinginan masyarakat menuju pemerintahan yang
berkualitas
B. MISI
Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Kecamatan Krembangan perlu menetapkan
beberapa MISI yang harus diemban dan menjadi sasaran bagi segala bentuk kegiatan yang
akan dilaksanakan di Kecamatan Krembangan adalah
Pernyataan tema harus memenuhi kaidah:
1. Meningkatan pelayanan [pendidikan dan kesehatan serta ketahanan pangan
bagi mesyarakat
2. Meningkatan ketentraman dan ketertiban umum yang kodusif untuk
mendukung pelaksanan program kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta ketahanan pangan
bagi masyarakat
51
4. Mewujudkan peningkatan kinerja system drainase kota yang berfungsi
secara optimal
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh
system pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas
6. Meningkatkan efektuifitas ekonomi berbasisi komunitas yang berdaya saing
Pernyataan misi harus memenuhi kaidah :
1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Berbeda
dengan yang lainnya dan bukan pernyataan yang klise (unik)
3. Meningkatkan kinerja dan komitmen pegawai dalam menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik)
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kebersihan)
5. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan krembangan)
6. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan
PMKS
.Data: Dokumen RKPD 2017 bab IV
III.2.2 Tujuan Strategis Renja SKPD
Adapun tujuan yang akan dicapai di dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas aparatur yang lebih handal dan professional dalam
melaksanakan tugasnya
2. Meningkatkan disiplin kerja Pegawai
3. Mewujudkan budaya tertib hukum
4. Meningkatkan kualitas Pembangunan perkampungan / pemukiman
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah
6. Mewujudkan Lingkungan bebas banjir
7. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin
III.2.3 Sasaran Renja SKPD
Adapun sasaran yang akan dicapai di dalam Rancangan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
52
1. Terciptanya kualitas aparatur yang lebih handal dan profesional dalam
melaksanakan tugasnya
2. Terciptanya disiplin kerja Pegawai
3. Terwujudnya budaya tertib hukum
4. Terciptanya kualitas Pembangunan perkampungan / pemukiman
5. Terciptanya kualitas pengelolaan sampah
6. Terwujudnya Lingkungan bebas banjir
7. Terciptanya kualitas kehidupan masyarakat miskin:
III.3. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan Kecamatan Krembangan yang akan
dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2018 terdiri dari:
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal,
dengan kegiatan Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi
Pamong Praja
3. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan kegiatan
Pendataan PMKS dan PSKS
4. Program Penataan Daerah Otonom, dengan kegiatan:
a. Operasional Kelurahan Morokrembangan
b. Operasional KelurahanDupak
c. Operasional KelurahanKemayoran
d. Operasional Kelurahan Perak Barat
e. Operasional Kelurahan Krembangan Selatan
5. Program peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak, dengan
kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan Peningkatan
Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
7. Program Pengelolaan Kebersihan Kota, dengan kegiatan Peningkatan Peran
Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup
53
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan
Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran
10. Program peningkatan keberdayaan masyarakat, dengan kegiatan Monitoring
dan Pendataan Kemiskinan Kecamatan
III.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan
Penetapan program dan kegiatan Kecamatan Krembangan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
misalnya:
1) Pencapaian tema pembangunan Kota Surabaya,
2) Pencapaian SDGs,
3) Pengentasan kemiskinan,
4) Pencapaian SPM,
5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
III.3.2 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Uraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi:
1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke
berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok
masyarakat tertentu).
3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
4) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun
kombinasi keduanya.
5) Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada
perumusan program dan kegiatan sebagai berikut (Tabel 3.2). Pengisian tabel
tersebut dilakukan secara online melalui sistem aplikasi Devplan
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Masuk bappeko.surabaya.go.id/devplan2017, dengan login SKPD
b. Pilih tab ”Renja”
c. Seluruh program dan kegiatan pada tabel sesuai dokumen RKPD 2017.
Periksa kembali, apabila ada yang tidak sesuai dapat menghubungi mitra
SKPD
54
d. Isikan kolom dengan gambar pensil warna biru (lokasi dan catatan
penting), khusus kebutuhan dana/pagu indikatif rencana tahun 2017 tidak
perlu diisi karena Renstra SKPD 2017-2020 belum disusun
e. Klik tombol ”cetak” atau ”excel” sesuai kebutuhan.
Surabaya khususnya di Kecamatan Krembangan.Seluruh program dan
kegiatan tersebut didanai oleh APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2017
55
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Surabaya
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Pemerintahan
1.1 Urusan Wajib
1.1.2 Non Pelayanan Dasar
1.1.2.02 Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.21 Program Perlindungan perempuan dan anak
1.Persentase permasalahan perempuan dan anak ditangani
Surabaya
100 % 134.104.146 100 %
135.104.146
2. Tingkat efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A )
65.21
65.21
3. Meningkataknya jumlah jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak
19 lembaga
19 lembaga
1.1.2.0.02.0015
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan anak
Jumlah laporan Kegiatan penguatan Kelembagaan dan pengarusutamaan Gender dan Anak
14 Dokumen
134.104.146
135.104.146
1.1.2.05 Lingkungan Hidup
1.1.2.05.02 Program Pengelolaan Kebersihan
Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3 R
Surabaya 28 69.463.848
70.463.848
56
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penimgkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
1402 komunitas
1.1.2.05.02.0026
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkunga lingkungan yang dibina
275 orang 69.463.848 APBD
70.463.848
Administrasi Kependudukan dan Pencataatn Sipil
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil ( akta Kelahiran dan Akta Kematian )
Surabaya
99,57 %
283.271.159
99,57 %
284.271.159
2. Cakupan Penertiban
akte kelahiran (
berdasarkan data SIAK ) 99,57 %
99,57 %
3. Ketepatan waktu
pelayanan dokumen
pendaftaran penduduk (
KTP dan KK )
100 %
100 %
4. Cakupan penerbitan akte kematian ( berdasarkan data SIAK )
86,55%
86,55%
5. Ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil ( akta
93,92% APBD
93,92%
57
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kelahiran dan akta kematian )
1.1.2.06.01.0021
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
12 Dokumen
283.271.159
284.271.159
1.1.2.11 Koperasi , Usaha Kecil, dan Menegah
1.1.2.11.01 Program perluasan jangkauan pemasaran UMK
1. 1. Persentase Usaha Mikro yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya.
Surabaya
28%
106.792.945
APBD
28%
107.792.945
2. 2. Presentase Usaha Kecil yang dapat meningkatkan aksibilitas pemasan produknya.
40%
40%
3. 3. Presntase sentra yang
hemparsi secara optimal. 35%
35%
4. 4. Peningkatan pembangunan fasilitas ekonomi
171 unit
171 unit
1.1.2.11.01.0024
Monitoring dan Pendataan harga bahan Pokok dan Umkm
5. Jumlah Laporan Monitoring da Pendataan Harga Bahan Pokok da UMKM
12 Dokumen
106.792.945 APBD
107.792.945
1.1.2.16 Kebudayaan 6.
1.1.2.16.03
Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal
7. 1. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
Surabaya 15 % 68.024.869 15.50 % 90.024.869
58
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.2.03 Kebijakan , Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah
8.
1.1.2.16.03.0020 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
9. Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Surabaya
120
Orang 68.024.869 APBD
120
Orang 21.745.272
Penunjang Urusan Pemerintahan
10.
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom
Kualitas dokumen
perencanaan tahunan
SKPD
Surabaya
65%
70.295.150
70 %
71.295.150
Ketepatan waktu
penyusunan dan
pelaporan Dokumen
Perencanaan strategis
dan/atau sektoral
100% 100%
2 Fungsi Manajemen
2.1 Non Pelayanan Dasar 11.
2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
12.
2.1.2.01.02
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
13.
59
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.2.01.02.0078 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
14. Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
Surabaya 100 % 70.295.150 100 % 72.295.150
15. Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
2.1.2.03 Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah
16.
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom
17.
2.1.2.03.03.0057 Operasional Kelurahan Dupak
18. Jumlah Laporan Operasional Kelurahan
12 dokumen
903.518.280 APBD
12 dokumen
923.518.280
2.1.2.03.03.0058 Operasional Kelurahan Kemayoran
19. Jumlah Laporan Operasional Kelurahan
12
dokumen 915.174.920
APBD
12
dokumen 935.174.920
2.1.2.03.03.0059 Operasional Kelurahan Krembangan Selatan
20. Jumlah Laporan Operasional Kelurahan
12
dokumen 994.755.336
APBD
12
dokumen 996.755.336
2.1.2.03.03.0060 Operasional Kelurahan Morokrembangan
21. Jumlah Laporan Operasional Kelurahan
12
dokumen 1.022.182.518
APBD
12
dokumen 1.222.182.518
2.1.2.03.03.0061 Operasional Kelurahan Perak Barat
22. Jumlah Laporan Operasional Kelurahan
12
dokumen 892.234.058
APBD
12
dokumen 895.234.058
2.2 Unsur Manajemen 23.
2.2.2 Non Pelayanan
Dasar 24.
60
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2.2.02 Sarana dan
Prasarana
Perkantoran 25.
2.2.2.02.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran 26.
Surabaya 100 % 628.350.166 100 % 667.182.206
2.2 Unsur Manajemen 27.
2.2.2 Non Pelayanan
Dasar 28.
2.2.2.02 Sarana dan
Prasarana
Perkantoran 29.
2.2.2.02.01.0050 Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
30. Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
10 jenis
551.574.232
APBD 10 jenis 552.574.232
2.2.2.02.02
Program
Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana
dan Prasarana
kedinasan
1. Persentase pemanfaatan aset
Surabaya
31.
91 %
92%
61
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32. 2. Akumulasi jumlah sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah
1 Sistem
136.361.828
2 Sistem
137.361.828
33. 3. Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik
77%
79%
4. Persentase gedung
pemerintahan dalam
kondisi baik 74.36 %
80.77 %
5. Persentase sarana dan
prasarana perkantoran
dalam kondisi baik 100 %
100 %
6. Ketepatan pemenuhan
sarana dan prasarana
perkantoran 100 %
100 %
6. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
62 %
64 %
62
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2.2.02.02.0065 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara
Surabaya 24 unit 136.361.828 Dana
24 unit 137.361.828
6.911.545.552 6.915.545.552
63
BAB IV
PENUTUP
Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Krembangan tidak lepas
dari Renja yang telah disusun dengan harapan supaya sasaran kegiatan yang telah
ditetapkan dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.
Sebagai SKPD, Kecamatan Krembangan mendapatkan dukungan dana dari
Pemerintah Kota Surabaya, untuk itu Kecamatan Krembangan siap untuk
melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung
jawab dan memegang teguh komitmen.
Untuk itu diharapkan kerjasama yang baik seluruh elemen masyarakat yang ada,
pihak swasta, pers dan aparatur Pemerintah Kelurahan demi terwujudnya pelayanan
yang terbaik untuk masyarakat Kecamatan Krembangan.
Surabaya, April 2018
CAMAT KREMBANGAN
Drs.I GEDE YUDHI KARTIKA, M.Si
Pembina Tk. I NIP. 19610722 198603 1 013