bab i pendahuluan · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2018 1 bab i pendahuluan...

78
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan karenanya transportasi dipandang sebagai urat nadi perekonomian, keberadaannya disebut-sebut berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan, yaitu berperan sebagai; 1) “Promoting Sector” artinya transportasi memiliki peran untuk mempromosikan potensi yang dimiliki daerah, sehingga potensi yang ada lebih produktif untuk dapat dipasarkan, tumbuh dan berkembang, dan 2) Servicing Sector” artinya transportasi melayani sektor lain seperti perdagangan, perindustrian dll. Sementara di sisi lain, transportasi dipandang hanya sebagai kebutuhan turunan derived demand” (kebutuhan turunan) sehingga keberadaannya tidak dipandang sebagai suatu hal yang penting. Perbedaan cara pandang ini mengakibatkan transportasi dalam kondisi yang “abu-abu”, seperti penting tapi tidak penting, seperti tidak penting tapi ternyata penting juga. Arahan pengembangan transportasi kelihatan seperti tidak konsisten dan kurang jelas prioritasnya, apabila dikatakan bahwa arah pengembangan transportasi adalah angkutan umum (massal), dalam kenyataannya kepemilikan kendaraan pribadi terus meningkat dan belum terlihat upaya nyata untuk mengarahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sebagai konsekwensi dari laju pertumbuhan perekonomian dikawasan perkotaan mengakibatkan peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat, yang berarti adanya peningkatan permintaan kebutuhan akan jasa transportasi. Dan dalam mengantisipasi permintaan terhadap pelayanan jasa transportasi diperlukan keseimbangan di dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas. Namun demikian, menjaga keseimbangan tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan, dan karenanya masalah yang dihadapi hampir semua kota di Indonesia termasuk Kota Bogor adalah kemacetan, kesemerawutan dan tingginya kecelakaan lalu lintas sebagai akibat tidak terciptanya keseimbangan. Penanganan masalah transportasi sepertinya dihadapkan pada permasalahan yang rumit dan tidak berkesudahan karena memang sangat berkaitan dengan masalah sosial, kesadaran manusia (masyarakat dan pemimpinnya), dan kemauan semua pihak

Upload: others

Post on 24-Dec-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

dan karenanya transportasi dipandang sebagai urat nadi perekonomian,

keberadaannya disebut-sebut berperan penting dalam pencapaian tujuan

pembangunan, yaitu berperan sebagai; 1) “Promoting Sector” artinya transportasi

memiliki peran untuk mempromosikan potensi yang dimiliki daerah, sehingga potensi

yang ada lebih produktif untuk dapat dipasarkan, tumbuh dan berkembang, dan 2)

“Servicing Sector” artinya transportasi melayani sektor lain seperti perdagangan,

perindustrian dll.

Sementara di sisi lain, transportasi dipandang hanya sebagai kebutuhan turunan

“derived demand” (kebutuhan turunan) sehingga keberadaannya tidak dipandang

sebagai suatu hal yang penting. Perbedaan cara pandang ini mengakibatkan

transportasi dalam kondisi yang “abu-abu”, seperti penting tapi tidak penting, seperti

tidak penting tapi ternyata penting juga. Arahan pengembangan transportasi kelihatan

seperti tidak konsisten dan kurang jelas prioritasnya, apabila dikatakan bahwa arah

pengembangan transportasi adalah angkutan umum (massal), dalam kenyataannya

kepemilikan kendaraan pribadi terus meningkat dan belum terlihat upaya nyata untuk

mengarahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Sebagai konsekwensi dari laju pertumbuhan perekonomian dikawasan

perkotaan mengakibatkan peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat, yang berarti

adanya peningkatan permintaan kebutuhan akan jasa transportasi. Dan dalam

mengantisipasi permintaan terhadap pelayanan jasa transportasi diperlukan

keseimbangan di dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas. Namun

demikian, menjaga keseimbangan tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan, dan

karenanya masalah yang dihadapi hampir semua kota di Indonesia termasuk Kota

Bogor adalah kemacetan, kesemerawutan dan tingginya kecelakaan lalu lintas sebagai

akibat tidak terciptanya keseimbangan.

Penanganan masalah transportasi sepertinya dihadapkan pada permasalahan

yang rumit dan tidak berkesudahan karena memang sangat berkaitan dengan masalah

sosial, kesadaran manusia (masyarakat dan pemimpinnya), dan kemauan semua pihak

Page 2: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 2

untuk bahu membahu “ m e m i n i m a l i s i r kerusakan” yang telah ditimbulkan bersama,

dimana dengan semakin tingginya biaya kemacetan lalulintas, polusi udara, kebisingan

lingkungan dan lain-lain perlu dilakukan langkah pembinaan, pengendalian dan

pengawasan.

Dengan berbagai permasalahan transportasi di Kota Bogor, eksistensi peran

transportasi perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pembangunan yang

mengacu kepada konsep kesisteman, melalui proses perencanaan yang tepat dengan

tahapan yang terarah. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan RENSTRA

Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015–2019 merupakan satu bagian yang utuh

dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya dalam

menjalankan rencana agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor

Tahun 2015–2019, serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode

perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Perhubungan Kota Bogor yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor.

RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015–2019 disusun dalam

rangka memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

dan program Dinas Perhubungan Kota Bogor dalam kurun waktu 2015-2019, dengan

maksud untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas

Perhubungan Kota Bogor untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan

kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan

tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan,

sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam

kurun waktu 2015 - 2019 dapat tercapai;

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan

instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal

maupun eksternal;

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang

rencana pembangunan tahunan;

Page 3: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 3

4. Mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan dalam penyusunan program dan kegiatan antar tingkat satuan unit

kerja Dinas Perhubungan Kota Bogor dalam mewujudkan visi dam misi,

sehingga diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan internal yang

kondusif dan menghindarkan timbulnya penyimpangan tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) organisasi atau disorientasi dari Core Businessnya.

5. Mewujudkan terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman dan handal yang

dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang lebih realistis sebagai

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bogor Tahun 2015 – 2019.

1.2. KONDISI ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Kota Bogor

sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menangani Urusan di Bidang

Perhubungan, juga telah dilengkapi dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang

memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat

berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan didalamnya mengatur

KEWENANGAN Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan LLAJ, yaitu:

1. Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan

jalan kota (RIJLLAJ-K)

2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.

3. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan

rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali

dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, serta

fasilitas pendukung kegiatan LLAJ.

4. Persetujuan dan pemberian izin pelaksanaan pekerjaan jalan pada ruang milik

jalan yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas.

5. Penetapan Lokasi – Pengesahan Rancang Bangun – Persetujuan

Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe C

6. Persetujuan penyelenggaraan pool kendaraan.

7. Penetapan lokasi – pembangunan fasilitas parkir dan penyelenggaraan

perparkiran

Page 4: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 4

8. Penyelenggaraan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji di

Kota Bogor

9. Penetapan wilayah pelayanan - operasional, dan pelaksanaan pendaftaran

kendaraan tidak bermotor.

10. Penetapan persyaratan – tatacara pemasangan reklame dan pemberian

rekomendasi pemasangan reklame pada kendaraan angkutan umum.

11. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota

12. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kota atau kajian teknis lalu

lintas

13. Penetapan dan penyelenggaraan manajemen kebutuhan lalu lintas

14. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain

untuk kegiatan lalu lintas di jalan kota;

15. Operasional pemindahan dan penguncian roda kendaraan bermotor yang

berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang

16. Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan penetapan

kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya di dalam

wilayah kota.

17. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang

wilayah pelayanannya di dalam kota.

18. Pemberian Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek (Angkutan

Kota) dan Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek

(angkutan taksi, angkutan dengan tujuan tertentu/sewa, angkutan untuk tujuan

keperluan pariwisata/ atau di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek,

angkutan di kawasan tertentu pada jalan lokal dan jalan lingkungan, dan

angkutan khusus; antar jemput anak sekolah dan karyawan) yang wilayah

pelayanannya di dalam kota.

19. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan

kota

20. Penentuan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota.

21. Penetapan persyaratan dan identitas kendaraan umum.

22. Pemberian izin insidentil kepada kendaraan umum yang telah memiliki izin

penyelenggaraan angkutan untuk digunakan menyimpang dari izin yang dimiliki

23. Pelaksanaan peremajaan dan penghapusan kendaraan umum

Page 5: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 5

24. Penetapan, pengaturan dan pengendalian tempat-tempat yang diperuntukkan

untuk kegiatan bongkar dan muat barang

25. Membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan, serta penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu

lintas di jalan kota

26. Pembentukan, penetapan dan memfasilitasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

27. Pemeriksaan kendaraan di terminal dan di jalan sesuai kewenangannya dan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan

28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran;

a. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan (ketentuan pengujian

berkala);

b. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;

c. Perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor

umum;

Berkaitan dengan penanganan masalah transportasi yang merupakan program

prioritas maka program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor adalah

penataan lalu lintas dan angkutan jalan dengan tujuannya meningkatkan ketertiban,

kelancaran, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun kegiatan yang

dilaksanakan pada Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) program :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

4. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi;

5. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;

6. Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi;

7. Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum;

8. Pengembangan Transportasi Yang Ramah Lingkungan.

1.3. ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR

1.3.1 Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bogor berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Page 6: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 6

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, bahwa Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan (Tipe-B) sebagaimana Gambar-1.1.

Page 7: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 7

GAMBAR 1.1

Page 8: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 8

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi tersebut, STRUKTUR ORGANISASI Dinas

Perhubungan Kota Bogor terdiri dari:

a. Pejabat Eselon II : Kepala Dinas : 1 orang

b. Pejabat Eselon III : - Sekretaris Dinas : 1 orang

- Kepala Bidang : 3 orang

c. Pejabat Eselon IV : - Kepala UPTD Terminal : 1 orang

- Kepala Sub Bagian : 2 orang

- Kepala Seksi : 9 orang

- Ka.Sub.Bag.TU UPTD : 1 orang

d. Jabatan Fungsional : Penguji Kendaraan Bermotor

1.3.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7 Tahun 2016 Dinas

Perhubungan Kota Bogor, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan di

bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan

Walikota Bogor Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

dan Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dinas

menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perhubungan;

5. Pelaksanaan teknis operasional di bidang perhubungan;

6. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana

Dinas;

7. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Page 9: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 9

Pejabat struktural dalam melaksanakan tugas pokoknya menjalankan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan

Dinas;

2. Pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan,

keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;

3. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang lalu lintas (manajemen lalu lintas,

rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban);

4. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan (angkutan dalam trayek,

angkutan tidak dalam trayek dan komunikasi, informasi dan edukasi);

5. Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana

(perparkiran, teknik prasarana dan pengujian kendaraan bermotor);

6. Penyusunan rencana program dan rencana kerja UPTD Terminal;

7. Pengelolaan administrasi keuangan dan umum di lingkungan UPTD Terminal;

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR

1.4.1. Kondisi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bogor

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada keseluruhan lini struktur organisasi di

atas, Dinas Perhubungan Kota Bogor s/d akhir tahun 2018 didukung sebanyak 298 orang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 186 orang Non PNS.

TABEL 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO TINGKAT

PENDIDIKAN

JUMLAH PEGAWAI (Orang)

PNS Calon PNS TKK PKWT/ Pihak III/

Swakelola

1 S-2 22 - - -

2 S-1 / D-IV 74 - - 22

3 D-III / Akademi 4 - - 23

4 D-II / D-I - - - 2

5 SMA/ Sederajat 139 - 4 136

6 SMP/ Sederajat 27 - 1 4

7 SD/ Sederajat 12 - 9 7

8 Non Ijasah - - 7 -

Jumlah Pegawai 278 - 21 194

Page 10: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 10

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasar Kepangkatan dan Golongan

NO GOLONGAN JUMLAH

1 PNS Gol. IV 7

2 PNS Gol. III 91

3 PNS Gol. II 154

4 PNS Gol. I 26

5 Calon PNS -

Jumlah PNS ............................... 278

6 Non PNS 215

Jumlah Pegawai DISHUB ....... 493

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

NO DIKLAT PIM. JUMLAH

1 Diklat Pim. Tk. I -

2 Diklat Pim. Tk. II -

3 Diklat Pim. Tk. III 3

4 Diklat Pim. Tk. IV 9

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering

NO ESSELON JUMLAH

1 Esselon II-B (Kepala Dinas) 1

2 Esselon III-A (Sekretaris Dinas) 1

3 Esselon III-B (Kepala Bidang) 3

4 Esselon IV-A (Kasi, Ka.Sub.Bag., Ka.UPTD) 12

5 Esselon IV-B (Ka.Sub.Bag. TU UPTD) 1

6 Jabatan Fungsional 7

7 Staf (Termasuk CPNS, TKK, dan PKWT) 468

Jumlah Pegawai 493

Kebutuhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Bogor selama 5 (lima) tahun berdasarkan

hasil penyusunan proyeksi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Analisis

Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK) sebagai berikut;

TABEL 1.5 Realisasi Pegawai Berdasarkan JabatanTahun 2015 s/d 2019

No Nama Jabatan

Pegawai Per

31 Des 2014

Tahun Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019

Jabatan Struktural

1 Kepala Dinas 1 1 1 1 1 1 1

2 Sekretaris Dinas 1 1 1 1 1 1 1

Page 11: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 11

No Nama Jabatan

Pegawai Per

31 Des 2014

Tahun Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019

3 Kabid Angkutan 1 1 1 1 1 1 1

4 Kabid Keselamatan dan Ketertiban / Kabid Sarana prasarana

1 1 1 1 1 1 1

5 Kabid Lalu Lintas 1 1 1 1 1 1 1

6 Kepala UPTD Terminal dan Angkutan

1 1 1 1 1 1 1

7 Kasi Angkutan Dalam Trayek

1 1 1 1 1 1 1

8 Kasi Angkutan Tidak Dalam Trayek

1 1 1 1 1 1 1

9 Kasi Bimbingan Keselamatan / Kasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi

1 1 1 1 1 1 1

10 Kasi Manajemen Lalu Lintas 1 1 1 1 1 1 1

11 Kasi Rekayasa Lalu Lintas 1 1 1 1

12 Kasi Pengendalian dan Ketertiban

1 1 1 1 1 1 1

12 Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor

1 1 1 1 1 1 1

14 Kasi Perparkiran 1 1 1 1 1 1 1

15 Kasi Teknik Prasarana 1 1 1 1 1 1 1

16 Kasubbag Umum dan Kepegawaian

1 1 1 1 1 1 1

17 Kasubag Keuangan 1 1 1 1 1 1 1

18 Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

1 1 1

19 Ka. Subag TU UPTD Terminal

1 1 1 1 1 1 1

Jabatan Fungsional Umum

20 Analis Lalu Lintas 3 3 3 3 3 3 3

21 Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana

1 1 1

22 Penyusun Bahan Laporan / Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1 1 1 1 3 3 3

23 Bendahara Pengeluaran / Bendahara

1 1 1 1 1 1 1

24 Juru Pungut Retribusi 86 86 86 86 68 68 68

25 Koordinator Lapangan Pengawas Lalin Angkutan Darat / Koordinator

8 8 8 10 10 10 10

26 Operator Alat Berat 1 1 1

Page 12: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 12

No Nama Jabatan

Pegawai Per

31 Des 2014

Tahun Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019

27 Operator Komunikasi 3 3 3

28 Petugas Operasional Lalu Lintas / Operator Terminal

47 47 47 47 30 30 30

29 Pengadministrasi Sarpras / Pemelihara Sarana dan Prasarana

3 3 3 3 3 3 3

30 Pengelola Barang / Pengadministrasi Karcis

4 4 4 4 6 6 6

31 Bendaharawan Penerima Bendaharawan Gaji Bendaharawan Pengeluaran Pembantu / Pengadministrasi Keuangan

3 3 3 3 5 5 5

32 Pengelola Administrasi Keuangan / Pengadministrasi LLAJ

12 12 12 12 5 5 5

33 Bendaharawan Penerima Pembantu / Pengadministrasi Penerimaan

3 3 3 3 8 8 8

34 Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor

8 8 8 8 6 6 6

35 Pengadministrasi Surat Pengemudi / Pengadministrasi Umum

17 17 17 17 8 8 8

36 Kepala Terminal / Pengawas Terminal

3 3 3 3 3 3 3

37 Pengawas Keselamatan Jalan / Pengelola Kelengkapan Jalan

5 5 5 5 3 3 3

38 Pengadministrasi Kepegawaian/ Pengelola Kepegawaian

5 5 5 5 4 4 4

39 Pengurus Barang Penyimpan Barang / Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

2 2 2 2 4 4 4

40 Pengelola Perizinan dan Rekomendasi Pengadministrasi Penertiban Izin / Pengelola Perijinan Angkutan Jalan

6 6 6 6 7 7 7

41 Pengawas Kegiatan Lapangan / Pengelola Perparkiran

19 19 19 19 17 17 17

Page 13: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 13

No Nama Jabatan

Pegawai Per

31 Des 2014

Tahun Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019

42 Petugas Operasional Lalu Lintas / Pengelola Rekayasa Lalu Lintas

52 52 52 52 57 57 57

43 Pemungut Retribusi / Pengelola Retribusi Terminal

5 5 5

44 Penyuluh Keamanan Kemasyarakatan / Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi

4 4 4 4 6 6 6

45 Fungsional Penguji / Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana

5 5 5 5

1 1 1

46 Penguji Kendaraan Bermtor Pelaksana Lanjutan

1 1 1

47 Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula

3 3 3

48 Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia

2 2 2

49 Pramu Kebersihan 5 5 5 5 6 6 6

50 Verifikator Keuangan / Verifikator Data Laporan Keuangan

1 1 1 1 2 2 2

Jumlah 320 320 320 320 300 300 30

51 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 39 34 26 24 24 24 24

52 Perbantuan Petugas Teknis dan Operasional Lalu Lintas (PKWT)

- - - - 180 180 180

Total Pegawai 359 354 346 344 504 504 504

TABEL 1.6 Kebutuhan Diklat Pegawai Tahun 2015 s/d 2019

NO NAMA DIKLAT TAHUN Jumlah

2015 2016 2017 2018 2019

1. Penguji Kendaraan Bermotor Dasar 1 - 1 - 1 3

2. Penguji Kendaraan Bermotor Lanjutan I 1 1 1 3

3. Penguji Kendaraan Bermotor Lanjutan II

1 - 1 - 1 3

4. Penguji Kendaraan Bermotor Lanjutan III

1 - 1 - 1 3

5. Perbaikan dan Perawatan Alat Uji 1 1 1 1 1 5

6. Manajemen Perparkiran 3 3 3 3 3 15

7. Penilai Andalalin 1 1 1 1 1 1

8. Teknis Pengelolaan Perparkiran 5 5 5 5 5 25

9. Manajemen Angkutan 1 1 1 1 1 5

Page 14: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 14

NO NAMA DIKLAT TAHUN Jumlah

2015 2016 2017 2018 2019

10. Orientasi dan Supervisi Lalu Lintas 1 1 1 1 1 5

11. Manajemen Lalu Lintas 1 1 1 1 1 5

12. Teknis APILL 1 1 1 1 1 5

13. Manajemen Keselamatan Jalan 1 1 1 1 1 5

14. Pengawasan dan Pengendalian LLAJ 1 1 1 1 1 5

15. Manajemen Perlengkapan Jalan 1 1 1 1 1 5

16. Manajemen Terminal 2 3 2 4 3 14

17. Orientasi Tk. I Lalu Lintas 5 5 5 5 5 25

18. Perencanaan Transportasi 1 1 1 1 1 5

19. Perencanaan Jaringan Transportasi 1 1 1 1 1 5

20. Pengoperasian Terminal 5 5 5 5 5 25

21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 400 JP 2 2 2 2 2 10

22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 200 JP 3 3 3 3 3 15

23. Manajemen Transportasi Perkotaan 1 1 1 1 1 5

24. Analisis Kecelakaan Jalan 1 1 1 1 1 1

25. Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor

1 1 1 1 1 5

26. Dasar Transportasi Darat Tingkat Sarjana

1 1 1 1 1 5

27. Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor

2 1 1 1 1 6

1.5. ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang menjadi permasalahan dan sekaligus tantangan dalam

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bogor, antara lain:

1. Pertumbuhan penduduk Kota Bogor yang cukup tinggi yaitu rata-rata sekitar + 2,12 %

dalam kurun 5 tahun terakhir.

2. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan (rata-rata mencapai 11,7 % per

tahun) dengan penambahan jaringan jalan (rata-rata 0,01%) dan rendahnya kondisi

pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan jalan; belum terpadunya pembangunan

prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan

terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan umum.

3. Ketidakseimbangan supply dan demand

Selain pertumbuhan kendaraan pribadi dan sepeda motor yang cukup tinggi, juga

akumulasi pelayanan angkutan umum di dalam wilayah Kota Bogor, sebanyak 23

trayek (3.412 kendaraan) Angkutan Kota dan 10 trayek (4.644 kendaraan). Angkutan

Perkotaan AKDP dengan jenis kendaraan bus kecil (kapasitas tempat duduk +10

Page 15: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 15

orang), menambah volume lalu lintas semakin padat dan berdampak terhadap in-

efisiensi penggunaan ruang jalan di wilayah Kota Bogor.

4. Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi

angkutan barang.

5. Masalah mobilitas, rendahnya kelancaran distribusi orang dan/atau barang, akibat;

a. Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan;

b. Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya;

c. Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah tingginya delay factor

pada badan jalan), serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan

badan, dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar (PKL), parkir;

d. Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal;

e. Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan

sistem terminal.

f. Terjadinya campuran lalu lintas (mixed traffic) yang tinggi.

6. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan.

7. Kemacetan lalu lintas di Kota Bogor terutama menjelang hari libur (Sabtu, Minggu).

8. Kurang memadainya fasilitas perlengkapan jalan, seperti marka, rambu RPPJ dan paku

jalan.

9. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas korban laka.

10. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan suara) akibat kemacetan dan

masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan;

11. Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum akibat belum adanya keterpaduan

rencana tata ruang wilayah dan pengembangan transportasi perkotaan, khususnya

lambatnya peningkatan kinerja dan pengembangan koridor Angkutan Umum Massal

”BRT Trans Pakuan” dan penataan angkutan kota ”saat ini” sebagai angkutan

pengumpang (feeder).

12. Belum mantapnya manajemen kepengusahaan Angkutan Kota.

13. Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik tingkat regulator maupun

operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan

prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan;

Page 16: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 16

14. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan transportasi di Kota Bogor.

15. Terbatasnya anggaran pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara

menyeluruh.

16. Masih minimnya minat swasta untuk berperan dalam investasi pembangunan sarana

dan prasarana transportasi.

1.5.1. Kondisi Internal Dinas Perhubungan Kota Bogor

a. Penerapan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas yang belum optimal.

b. Sarana dan Prasarana pendukung yang belum memadai.

1) Terminal Penumpang:

a) Ruang tunggu penumpang yang kurang representatif,

b) Tidak terpenuhinya fasilitas utama & penunjang lainnya.

2) Halte/Shelter:

Sangat terbatasnya fasilitas/tempat tunggu (halte/shelter) pengguna jasa

angkutan umum.

3) Jaringan Jalan:

a) Penyempitan ruas jalan (bottle neck);

b) Terbatasnya kapasitas jalan.

c) Fasilitas pejalan kaki (pedestrian) sangat terbatas dan kurang

representatif.

4) Fasilitas Lalu Lintas:

a) Kurang, Hilang dan Rusaknya RPPJ dan Rambu lalu lintas

b) Kurang dan Tidak berfungsinya Traffic Light

c) Kurang dan Pudarnya Marka Jalan

5) Tempat Parkir, seperti :

a) Tidak adanya area parkir untuk bongkar muat barang;

b) Aktivitas parkir di badan jalan.

c) Aktivitas parkir pada kawasan kemacetan

Page 17: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 17

6) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), seperti :

a) Terbatasnya jembatan penyeberangan;

b) Lokasi jembatan penyeberangan kurang representatif

7) Angkutan Umum :

a) Terjadinya ketidakseimbangan supply dan demand dan belum

efektifnya penerapan operasional angkutan umum melalui system shift.

b) Terbatasnya/lambatnya Pengembangan Koridor Angkutan Massal

“Trans Pakuan”.

c) Tumpang tindih jaringan trayek Angkutan Kota dan Angkutan

Perkotaan AKDP dan belum berjalannya konsep feeder angkutan

massal.

c. Tingkat akurasi dan ketersediaan data masih rendah

Ketersediaan dan keakuratan data sebagai sumber informasi untuk mengambil

suatu keputusan dalam menetapkan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan

sangat kurang, dan karenanya sangat penting untuk dipenuhi dalam rangka

memfasilitasi perencanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

handal dan tepat guna.

1.5.2. Kondisi Eksternal Dinas Perhubungan Kota Bogor

a. Pesatnya pertumbuhan dan dampak mobilitas yang tinggi terhadap kebutuhan

sosial ekonomi masyarakat.

Kota Bogor telah menjadi bagian kawasan aglomerasi perkotaan Jabodetabek

dan karenanya sebagai konsekuensi dari laju pertumbuhan perekonomian

dikawasan perkotaan mengakibatkan peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat,

yang berarti adanya peningkatan permintaan kebutuhan akan jasa transportasi

dan tak terkecuali kebutuhan pelayanan jasa transportasi pada kawasan Bogor-

Depok-Tangerang-Bekasi (BODETABEK) yang melahirkan pola pergerakan

commuter.

Page 18: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 18

b. Masih rendahnya disiplin pengguna jalan

Berbagai muara permasalahan transportasi di Kota Bogor, diantaranya adalah

rendahnya tingkat disiplin para pelaku transportasi, antara lain pengguna jasa

angkutan umum yang lebih suka menunggu ditempat-tempat yang mempunyai

aksesibilitas tinggi seperti pada persimpangan jalan.

c. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara) akibat

kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi.

1.6. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2018 dengan

memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP,

yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4689);

c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah

Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);

Page 19: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 19

g. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

h. Peraturan Walikota Bogor Nomor 108 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja dan Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perhubungan.

i. Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rencana

Kinerja Pemerintah Kota Bogor.

1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

1.2. Kondisi Dinas Perhubungan Kota Bogor

1.3. Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bogor

1.4. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Bogor

1.5. Isu Strategis

1.6. Dasar Hukum

1.7. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN

2.1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015 - 2019

2.2. Indikator Kinerja Utama

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2.4. Rencana Anggaran Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

3.3. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Page 20: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 20

BAB II

PERENCANAAN

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR TAHUN 2015 – 2019

Penyelarasan Renstra Strategis Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015 –

2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang dilaksanakan

selama 5 tahun termasuk didalamnya indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran dan

indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor.

Selaras dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 tahun 2017 tentang

Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor Misi ke 3 “Mewujudkan Bogor sebagai

kota yang berwawasan lingkungan”, dan Misi ke 5”Mewujudkan birokrasi pemerintahan

yang bersih dan transparan”. Maka Visi dan Misi Dinas Perhubungan kota Bogor Tahun

2015 – 2019 adalah :

Makna dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

1. Sistem Transportasi

Satu kesatuan komponen yang terdiri dari prasarana (jalan, terminal dan stasiun KA),

sarana (kendaraan) dan sistem pengoperasian untuk mendukung kelancaran mobilitas

antar tata guna lahan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi.

2. Berkualitas

Penyelenggaraan transportasi yang aman (dari resiko kriminalitas), selamat (dari resiko

kecelakaan), nyaman (tertib, teratur dan rasa nyaman) dan handal (efisien/cepat, murah;

aksesibel/mudah dijangkau & dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; adanya

integrasi antar moda/fasilitas, terjadual dengan system ticketing) bagi penggunanya.

VISI

“TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI KOTA BOGOR YANG

BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN”

Page 21: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 21

3. Berkelanjutan

Transportasi berkelanjutan (sustainable transportation) merupakan konsep yang

mengkaitkan antara tiga (3) parameter yang saling berhubungan, secara konprehensif

dan saling ketergantungan, yaitu Lingkungan, Sosial Masyarakat dan Ekonomi.

Berkelanjutan dalam penyelenggaraan transportasi, dengan ide dan prinsip :

a. Access (jangkauan) Kota dirancang untuk manusia bukan untuk mobil. Sehingga

kota bagi orang yang tidak memiliki kendaraan akan merasa kenyamanan yang

sama dengan yang memiliki kendaraan.

b. Equity (keberadilan) Prioritas utama harus diberikan kepada angkutan umum,

berjalan-kaki dan bersepeda yang merupakan alat transportasi yang dapat

dijangkau oleh semua orang dan memiliki dampak negatif yang sedikit.

c. Pencegahan Polusi

d. Kesehatan dan Keselamatan

e. Partisipasi masyarakat dan transparansi. Sangatlah penting untuk memberi

dukungan dan informasi secara cukup dan tepat kepada masyarakat tentang pilihan

moda transportasi.

f. Perencanaan yang terintegrasi

g. Manfaat ekonomi dan biaya yang rendah

Transportasi berkelanjutan dengan target capaian berwawasan lingkungan, dimana

kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi berdasarkan tujuan untuk mengurangi

Gas Rumah Kaca (GRK) melalui konsep;

a. Avoid (menghindari atau mengurangi kebutuhan perjalanan)

b. Shift (beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan)

c. Improve (meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan dan teknologi

kendaraan)

sebagai penjabaran dari visi Dinas Perhubungan Kota Bogor terdapat 3 (tiga) misi, sebagai

berikut :

Page 22: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 22

TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Terwujudnya sistem transportasi yang nyaman dan berkualitas

Kepuasan Masyarakat terhadap layanan transportasi

Meningkatnya kinerja jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu

Peningkatan kecepatan rata - rata jalan arteri dan kolektor dalam kota (+ 150 ruas jalan)

Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum

Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum

Faktor Muat (Load Factor) rata - rata kendaraan umum

Meningkatnya kinerja sarana prasarana keselamatan transportasi

Prosentase kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan (yang lulus uji)

Prosentase prasarana keselamatan transportasi/ fasilitas lalu lintas terpasang yang berkondisi baik

TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Terwujudnya sistem transportasi yang ramah lingkungan

Persentase kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif

Meningkatnya penggunaan bahan bakar kendaraan yang ramah lingkungan

Persentase kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif

Indeks kualitas udara terhadap kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji emisi gas buang

Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan lulus uji emisi gas buang

MISI 1

MEWUJUDKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG NYAMAN DAN AMAN

MISI 2

MEWUJUDKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERKELANJUTAN

MISI 3

MEWUJUDKAN KINERJA PELAYANAN DI BIDANG PERHUBUNGAN YANG

EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL

Page 23: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 23

TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Terwujudnya pelayanan di bidang perhubungan yang berkinerja tinggi

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Dinas Perhubungan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan

Penilaian AKIP Dinas Perhubungan

Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Propinsi, dan atau Inspektorat Kota terhadap program dan kegiatan urusan Perhubungan yang telah ditindaklanjuti

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah. Tujuan pentapan indikator kinerja utama yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

Dinas Perhubungan Kota Bogor telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2018

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET TARGET AKHIR

2018 2019

1 Meningkatnya kinerja jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu

Peningkatan kecepatan rata - rata jalan arteri dan kolektor dalam kota (+ 150 ruas jalan)

32.75 km/jam

35.15 km/jam

Page 24: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 24

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET TARGET AKHIR

2018 2019

2 Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum

1

Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum

70% 80%

2

Faktor Muat (Load Factor) rata - rata kendaraan umum

60% 70%

3 Meningkatnya kinerja sarana prasarana keselamatan transportasi

1 Prosentase kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan (yang lulus uji)

89% 90%

2

Prosentase prasarana keselamatan transportasi/ fasilitas lalu lintas terpasang yang berkondisi baik

85% 90%

4 Meningkatnya penggunaan bahan bakar kendaraan yang ramah lingkungan

Persentase kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif

50% 55%

5 Meningkatnya kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji emisi gas buang

Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan lulus uji emisi gas buang

98% 99%

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan

dicapai antara pimpinan instansi yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan

pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja

ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi

pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelolanya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Bogor tahun

2018 mengacu pada dokumen penyelarasan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota

Bogor Tahun 2015 – 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bogor

Tahun 2018 dan dokumen Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Perubahan

Tahun 2018. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun

2018 dengan uraian sebagai berikut :

Page 25: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 25

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2018

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Kinerja Jaringan dan Pelayanan Transportasi Kota Yang Terpadu

Peningkatan kecepatan rata - rata jalan arteri dan kolektor dalam kota

32.75 Km/jam

2 Meningkatnya Pelayanan Angkutan a. Cakupan Wilayah Pelayanan Angkutan Umum

70%

b. Load Factor rata - rata kendaraan umum

60%

3 Meningkatnya Kinerja Sarana Prasarana Keselamatan Transportasi

a. Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang lulus uji

89%

b. Persentase Prasarana Keselamatan Transportasi Yang Berkondisi Baik

85%

4 Meningkatnya Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Yang Ramah Lingkungan

Persentase kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif

55%

5 Meningkatnya kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji emisi gas buang

Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan lulus uji emisi gas buang

98%

6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas a. Nilai AKIP Dinas Perhubungan BB

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Propinsi dan atau Inspektorat Kota terhadap program dan kegiatan urusan Perhubungan yang telah ditindaklanjuti

100%

c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah

3.4

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Pada Tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target

kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Bogor didukung dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. Adapun total anggaran yang dimiliki

Dinas Perhubungan kota Bogor adalah sebesar Rp. 70.377.658.159 yang terdiri dari

Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Belanja Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2018

NO URAIAN PAGU ANGGARAN

(Rp) %

1 Belanja Tidak Langsung 30.200.180.626 42.91

2 Belanja Langsung 40.177.477.333 57.09

Jumlah 70.377.658.159 100

Page 26: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 26

Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai

program – program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota

Bogor Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2018

NO KEGIATAN PAGU ANGGARAN

(Rp)

1 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan & Simpang 145.850.000

2 Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek 122.750.000

3 Penyusunan Regulasi (Peraturan dan/atau Keputusan Walikota sebagai tindaklanjut PERDA 3/2013 ttg LLAJ)

100.000.000

4 Pembangunan Fasilitas Parkir pada Badan Jalan 149.850.000

5 Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Pesepeda dan Tempat Parkir Sepeda 349.400.000

6 Pembangunan Pos GATUR 300.000.000

7 Pemeliharaan Pos GATUR 149.400.000

8 Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking) 50.000.000

9 Review DED Jembatan Penyeberangan Orang 250.000.000

10 Evaluasi Kinerja Angkutan Tidak Dalam Trayek 50.000.000

11 Kajian Daerah Rawan Kecelakaan (Accident Analysis and Prevention) 149.600.000

12 Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Rawan Kemacatan 149.600.000

13 Pembangunan Pangkalan (Angkot) 544.910.000

14 Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang 399.400.000

15 Pemeliharaan Shelter Non BTS Transpakuan 214.000.000

16 DED Shelter Angkutan Umum 200.000.000

17 Evaluasi Kinerja Angkutan Barang 48.100.000

18 Pembangunan Shelter Angkutan Umum 1.549.400.000

19 Pemeliharaan Pospam Terpadu Muspida 150.000.000

20 Pemeliharaan Pospam BTM 150.000.000

21 Survey OD Angkutan Barang 175.000.000

22 Studi Kelayakan Penyelenggaraan Angkutan Sekolah 50.000.000

23 DED Gedung Parkir Plaza Bogor 599.750.000

24 Pengadaan – Pemasangan Rambu – rambu 875.593.238

25 Pengadaan – Pengecatan Maka Jalan 1.900.000.000

26 Pengadaan – Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 2.129.809.095

27 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 690.500.000

28 Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 750.000.000

29 Dukungan Operasional Pengawasan – Pengendalian – Penjagaan – Pengaturan (WASDAL GATUR) Lokasi Rawan Kemacetan

4.462.400.000

30 Operasional Penertiban 386.800.000

Page 27: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 27

NO KEGIATAN PAGU ANGGARAN

(Rp)

31 Operasional Penyelenggaraan Terminal 522.300.000

32 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 328.000.000

33 Operasional Forum LLAJ 115.555.000

34 Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha 76.280.000

35 Pemeliharaan Median Jalan 948.800.000

36 Pengadaan dan Pemasangan Terminal Parkir Elektronik (TPE) “Parking Meter) 2.599.250.000

37 Pengadaan – Pemasangan Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan 1.309.000.000

38 Pengadaan VMS (Variable Message Sign) / Traffic Board Sign 1.000.000.000

39 Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP dan VIP 182.750.000

40 Pemeliharaan Bogor Intelligent Transport System (BITS) 200.000.000

41 Pengadaan Media (Sarana) Sosialisasi /Penyuluhan 317.500.000

42 Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan 200.000.000

43 Seminar / Lokakarya / Forum Group Discussion Bidang Perhubungan 100.000.000

44 Bimbingan Teknis Petugas Operasional LLAJ 200.000.000

45 Kerjasama Media Massa (Surat Kabar, Radio, Televisi) 50.000.000

46 Penyelenggaraan Safety Riding 50.000.000

47 Sertfikasi Pengemudi Angkutan Umum (SPAU) Pembinaan & Pemilihan Pengemudi Angkutan Kota Teladan

200.000.000

48 Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS dan Kampanye Keselamatan 197.700.000

49 Pembinaan Sekolah Pelopor Keselamatan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

100.000.000

50 Pembinaan (Sosialisasi) dan Fasilitasi (Pelatihan) Badan Usaha ber Badan Hukum bagi Penyelenggara Angkutan

200.000.000

51 Rasionalisasi Supply – Demand / Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak) 192.800.000

52 Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek 199.650.000

53 Operasional Pelayanan Angkutan Wisata 216.000.000

54 Pengawasan Koridor Angkutan Massal pada Koridor 2 dan 3 150.000.000

55 Peningkatan Database Angkutan Barang 40.000.000

56 Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Non – Umum 100.000.000

57 Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 575.000.000

58 Pemeliharaan Data Base Sistem Informasi Pemeriksaan dan Pengadaan SMS Gateway (SMS Center)

150.000.000

59 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PKB 150.000.000

60 Pengelolaan Rumah Tangga PD 4.500.000.000

61 Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu Lintas 825.000.000

62 Pengadaan Inventaris Kantor 5.908.000.000

63 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.000.000.000

64 Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan OPD 31.780.000

TOTAL 40.177.477.333

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2018

NO PROGRAM PAGU ANGGARAN

Page 28: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 28

(Rp)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.325.000.000

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 6.908.000.000

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

31.780.000

4 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi 6.047.010.000

5 Program Peningkatan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi 18.477.037.333

6 Program Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi 1.415.200.000

7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 998.450.000

8 Program Pengembangan Transportasi Yang Ramah Lingkungan 975.000.000

TOTAL 40.177.477.333

Page 29: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 29

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-

jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Perhubungan Kota Bogor dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Sesuai Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya)

terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara

realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan/ beberapa tahun yang lalu.

Selain itu, evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun

ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam penyelarasan dokumen perencanaan

strategis Dinas Perhubungan Kota Bogor.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan

pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

Persentase Predikat Kode Warna

< 100% Tidak Tercapai

= 100% Tercapai/ Sesuai Target

> 100% Melebihi Target

Dan Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%)

dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Page 30: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 30

Predikat Capaian Kinerja

No Predikat/Kategori Capaian (%) Kode Warna

1 Sangat Baik >90

2 Baik 75.00 – 89.99

3 Cukup 65.00 – 74.99

4 Kurang 50.00 – 64.99

5 Sangat Kurang 0 – 49.99

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama sesuai tugas fungsi yang diemban Dinas Perhubungan Kota

Bogor. Adapun capaian IKU tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bogor 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI (%)

1 Meningkatnya kinerja jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu

Peningkatan kecepatan rata – rata jalan arteri dan kolektor dalam kota (+ 150 ruas jalan)

Km/jam 32.75 35.39 108.06

2 Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum

Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum

% 70 65 92.86

Factor muatan (Load Factor) rata – rata kendaraan umum

% 60 56.57 94.28

3 Meningkatnya kinerja sarana prasarana keselamatan transportasi

Prosentase kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan (yang lulus uji)

% 89 97.71 109.79

Prosentase prasarana keselamatan transportasi/ fasilitas lalu lintas terpasang yang berkondisi baik

% 85 85 100

4 Meningkatnya penggunaan bahan bakar kendaraan yang ramah lingkungan

Prosentase kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif

% 50 - -

5 Meningkatnya kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji emisi gas buang

Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan lulus uji emisi gas buang

% 98 99.05 101.07

RATA – RATA 86.58

Dari tabel 3.1 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perhubungan Kota Bogor disetiap misi sebagai berikut :

Page 31: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 31

1. Peningkatan kecepatan rata – rata jalan arteri dan kolektor dalam kota (+ 150 ruas jalan).

Mencapai 108.06%

2. Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum, mencapai 92.86%

3. Factor muatan (Load Factor) rata – rata kendaraan umum, mencapai 94.28%

4. Prosentase kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan (yang lulus uji), mencapai 109.79%

5. Prosentase prasarana keselamatan transportasi/ fasilitas lalu lintas terpasang yang berkondisi

baik, mencapai 100%

6. Prosentase kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternative, tidak tercapai

7. Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan lulus uji emisi gas buang,

mencapai 101.07%

Apabila dilihat dari realisasi Capaian IKU yang dibandingkan dengan target capaian

kinerja, maka PREDIKAT NILAI EVALUASI CAPAIAN KINERJA IKU Dinas Perhubungan Kota

Bogor Tahun 2018 TIDAK TERCAPAI DARI TARGET 100%. Sedangkan PREDIKAT CAPAIAN

KINERJA untuk REALISASI CAPAIAN KINERJA masuk dalam kategori PREDIKAT BAIK (86.58%).

3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan

membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

dan/ beberapa tahun yang lalu. Selain itu, evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan

realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat

dalam penyelarasan dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Bogor.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas

Perhubungan Kota Bogor Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Penyelarasan Renstra

Dinas Perhubungan Kota Bogot Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan 6 (enam) Sasaran

Strategis dengan jumlah Indikator Kinerja Sasaran sebanyak, dengan rincian sebagai

berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Jaringan dan Pelayanan

Transportasi Kota Yang Terpadu

Sebanyak 2 Indikator

Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sebanyak 2 Indikator

Page 32: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 32

Sasaran 3 Meningkatnya Kinerja Sarana Prasarana

Keselamatan Transportasi

Sebanyak 2 Indikator

Sasaran 4 Meningkatnya Penggunaan Bahan Bakar

Kendaraan Yang Ramah Lingkungan

Sebanyak 1 Indikator

Sasaran 5 Meningkatnya kendaraan bermotor wajib uji

yang lulus uji emisi gas buang

Sebanyak 1 Indikator

Sasaran 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sebanyak 3 Indikator

Sebagai realisasi hasil pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun

2018 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2018

NO. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN TARGET REALISASI %

1 Meningkatnya Kinerja Jaringan dan Pelayanan Transportasi Kota Yang Terpadu

Peningkatan kecepatan rata - rata jalan arteri dan kolektor dalam kota

Km/jam 32.75 35.39 108.06

2 Meningkatnya Pelayanan Angkutan

1. Cakupan Wilayah Pelayanan Angkutan Umum

% 70 65 92.86

2. Load Factor rata - rata kendaraan umum

% 60 56.57 94.28

3 Meningkatnya Kinerja Sarana Prasarana Keselamatan Transportasi

1. Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang lulus uji

% 89 97.71 109.79

2. Persentase Prasarana Keselamatan Transportasi Yang Berkondisi Baik

% 85 85 100

4 Meningkatnya Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Yang Ramah Lingkungan

Persentase kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif

% 50 - -

5 Meningkatnya kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji emisi gas buang

Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan lulus uji emisi gas buang

% 98 99.05 101.07

6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

1. Nilai AKIP Dinas Perhubungan

Nilai AKIP BB - -

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Propinsi dan atau Inspektorat Kota terhadap program dan kegiatan urusan Perhubungan yang telah ditindaklanjuti

% 100 - -

Page 33: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 33

NO. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN TARGET REALISASI %

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah

Point 3.4 3.06 90

RATA - RATA 74.61

Dari tabel 3.2 ada beberapa indikator kinerja yang tidak terealisasi seperti

Prosentase kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif, kegiatan terhadap

1.000 kendaraan angkutan umum yang pernah diuji coba dan/dipasang converter kit sampai

dengan 2019, tetapi terhenti s/d tahun 2015 dan baru mencapai 400 unit (40%) dan Nilai

AKIP Dinas Perhubungan, masih menunggu hasil penilaian AKIP dari Inspektorat Kota

Bogor.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran diatas dapat digambarkan

pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2018

nilai capaian rata – rata sebesar nilai 79.61% atau Tidak tercapai dari 100% dengan

predikatnya Baik.

No Predikat/Kategori Rata-rata Capaian (%) Jumlah Indikator

1 Sangat Baik >90 3

2 Baik 75.00 – 89.99 1

3 Cukup 65.00 – 74.99 -

4 Kurang 50.00 – 64.99 1

5 Sangat Kurang 0 – 49.99 1

Jumlah 6

50%

17%

0%

17%

17%

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang

Page 34: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 34

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018

No SASARAN STRATEGIS JUMLAH

INDIKATOR

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

SASARAN

PREDIKAT/KATEGORI SANGAT KURANG

KURANG CUKUP BAIK SANGAT

BAIK

0-49,9 50,00 –64,99

65,00 – 74,99

75,00 – 89,99

> 90

1 Meningkatnya Kinerja Jaringan dan Pelayanan Transportasi Kota Yang Terpadu

1 108.06

2 Meningkatnya Pelayanan Angkutan 2 93.57

3 Meningkatnya Kinerja Sarana Prasarana Keselamatan Transportasi

2 104.89

4 Meningkatnya Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Yang Ramah Lingkungan

1 -

5 Meningkatnya kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji emisi gas buang

1 101.07

6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

3 63.33

Tabel 3.4 Pencapaian Target Sasaran Strategis Tahun 2018

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET REALISASI

CAPAIAN REALISASI (dalam %)

PREDIKAT EVALUASI NILAI CAPAIAN KINERJA

MELAMPAUI TARGET (> 100%)

SESUAI TARGET (100%)

BELUM MENCAPAI

TARGET (<100%)

1 Meningkatnya Kinerja Jaringan dan Pelayanan Transportasi Kota Yang Terpadu

Peningkatan kecepatan rata - rata jalan arteri dan kolektor dalam kota

32.75 Km/jam

35.39 Km/jam

108.06

2 Meningkatnya Pelayanan Angkutan

1. Cakupan Wilayah Pelayanan Angkutan Umum

70 %

65% 92.86

2. Load Factor rata - rata kendaraan umum

60 %

56.57% 94.28

3 Meningkatnya Kinerja Sarana Prasarana Keselamatan Transportasi

1. Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang lulus uji

89 %

97.71 109.79

2. Persentase Prasarana Keselamatan Transportasi

85 %

85 100

Page 35: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 35

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET REALISASI

CAPAIAN REALISASI (dalam %)

PREDIKAT EVALUASI NILAI CAPAIAN KINERJA

MELAMPAUI TARGET (> 100%)

SESUAI TARGET (100%)

BELUM MENCAPAI

TARGET (<100%)

Yang Berkondisi Baik

4 Meningkatnya Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Yang Ramah Lingkungan

Persentase kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif

50 %

- -

5 Meningkatnya kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji emisi gas buang

Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan lulus uji emisi gas buang

98 %

99.05 101.07

6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

1.

Nilai AKIP Dinas Perhubungan

BB - -

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Propinsi dan atau Inspektorat Kota terhadap program dan kegiatan urusan Perhubungan yang telah ditindaklanjuti

100 %

100 100

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah

3.4 3.06 90

Dengan penjelasan setiap sasaran strategis sebagaimana dibawah ini :

3.2.1 SASARAN 1 : Meningkatnya kinerja jaringan dan pelayanan transportasi kota

yang terpadu

Sasaran 1 memiliki nilai rata – rata capaian sebesar 108.06% dengan kategori

pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

Page 36: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 36

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dengan target jangka menengah Tahun 2019

NO INDIKATOR KINERJA REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET

TAHUN

2019

% TARGET REALISASI

%

1 Peningkatan kecepatan

rata - rata jalan arteri

dan kolektor dalam kota

34.84 km/jam 32.75

km/jam

35.39 km/jam 108.06 35.15

km/jam

100.68

PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 100

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Indikator Kinerja Peningkatan kecepatan rata - rata jalan arteri dan kolektor

dalam kota

i. Monitoring dan Evaluasi Capaian Tahun 2018

Indikator Kinerja Peningkatan kecepatan rata – rata jalan arteri dan kolektor

dalam kota adalah kecepatan rata – rata seluruh jalan arteri dan kolektor

dalam kota sebanyak 150 ruas jalan. Realisasi peningkatan kecepatan rata –

rata jalan arteri dan kolektor dalam kota Tahun 2018 adalah 35.39 km/jam,

angka tersebut didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut :

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢𝑕 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑡𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑡𝑎

dengan realisasi kecepatan rata – rata jalan arteri dan kolektor dalam kota

sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6 Kecepatan rata – rata jalan arteri dan kolektor dalam kota

No. Nama Jalan Node Awal Node Akhir

Kecepatan (Km/Jam)

Hari Kerja

Hari Libur

1 Jl. Raya Tajur Simp. Ekalokasari Simp. Ciawi

31.28 25.40 Simp. Ciawi Simp. Ekalokasari

2 Jl. Pajajaran 1 Simp. Ekalokasari Simp. Baranangsiang 33.97 32.43

Simp. Baranangsiang Simp. Ekalokasari 34.04 32.57

3 Jl. Pajajaran 2 Simp. Baranangsiang Simp. Tugu Kujang 31.81 27.92

Simp. Tugu Kujang Simp. Baranangsiang 33.43 28.82

4 Jl. Pajajaran 3 Simp. Rumdin Walikota Simp. Tugu Kujang 34.82 32.37

Page 37: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 37

No. Nama Jalan Node Awal Node Akhir

Kecepatan (Km/Jam)

Hari Kerja

Hari Libur

5 Jl. Pajajaran 4 Simp. Pangrango Simp. Marwan 31.15 33.09

Simp. Marwan Simp. Pangrango 39.02 39.64

6 Jl. Pajajaran 5 Simp. Marwan Simp. Bantar Jati 39.16 42.70

Simp. Bantar Jati Simp. Marwan 39.84 42.54

7 Jl. Pajajaran 6 Simp. Bantar Jati Simp. Warung Jambu 42.55 43.48

Simp. Warung Jambu Simp. Bantar Jati 44.52 45.61

8 Jl. KS. Tubun 1 Simp. Warung Jambu Simp. Narkoba (BORR) 36.97 36.62

Simp. Narkoba (BORR) Simp. Warung Jambu 28.48 27.20

9 Jl. KS. Tubun 2 Simp. Narkoba (BORR) Simp. Talang

28.22 26.48 Simp. Talang Simp. Narkoba (BORR)

10 Jl. KS. Tubun 3 Simp. Talang Simp. Pomad

39.26 40.99 Simp. Pomad Simp. Talang

11 Jl. KS. Tubun 4 Simp. Pomad Ciluar (Batas Kota)

42.28 46.73 Ciluar (Batas Kota) Simp. Pomad

12 Jl. KH. Sholeh Iskandar 1

Simp. Narkoba (BORR) Underpass 31.23 26.15

Underpass Simp. Narkoba (BORR) 29.29 24.08

13 Jl. KH. Sholeh Iskandar 2

Underpass Simp. Yasmin 31.27 24.18

Simp. Yasmin Underpass 28.24 26.83

14 Jl. KH. Sholeh Iskandar 3

Simp. Yasmin simp. Kayu Manis 32.95 36.31

simp. Kayu Manis Simp. Yasmin

15 Jl. KH. Sholeh Iskandar 4

simp. Kayu Manis Salabenda (Batas Kota) 35.21 38.68

Salabenda (Batas Kota) simp. Kayu Manis

16 Jl. Raya Pemda Kedunghalang

Simp. Talang Karadenan (Batas Kota) 34.27 39.54

Karadenan (Batas Kota) Simp. Talang

17 Jl. Pangeran Sogiri 1 Simp. POMAD Simp. Akses BORR

38.68 46.82 Simp. Akses BORR Simp. POMAD

18 Jl. Pangeran Sogiri 2 Simp. Akses BORR Simp. Tanah Baru (Cimahpar)

41.43 53.91 Simp. Tanah Baru (Cimahpar) Simp. Akses BORR

19 Jl. H. Achmad Adnawijaya 1

Simp. Warung Jambu Simp. T. Wiradireja (Pandu Raya)

42.75 44.36

Simp. T. Wiradireja (Pandu Raya)

Simp. Warung Jambu 43.94 47.93

20 Jl. H. Achmad Adnawijaya 2

Simp. T. Wiradireja (Pandu Raya)

Villa Duta 47.52 51.02

Villa Duta Simp. T. Wiradireja (Pandu Raya)

45.19 47.93

21 Jl. Tumenggung Wiradiredja 1

Simp. T. Wiradireja (Pandu Raya)

Simp. Tanah Baru (Cimahpar)

32.95 34.39

Simp. Tanah Baru (Cimahpar) Simp. T. Wiradireja (Pandu Raya)

Page 38: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 38

No. Nama Jalan Node Awal Node Akhir

Kecepatan (Km/Jam)

Hari Kerja

Hari Libur

22

Jl. Tumenggung Wiradiredja 2

Simp. Tanah Baru (Cimahpar) Sukaraja (Batas Kota) 35.29 37.87

Sukaraja (Batas Kota) Simp. Tanah Baru (Cimahpar)

23 Jl. Bina Marga 1

Simp. Bina Marga (Baranangsiang)

Simp. Pakuan

31.36 28.75

Simp. Pakuan Simp. Bina Marga (Baranangsiang)

24 Jl. Bina Marga 2 Simp. Pakuan Akses Danau Bogor Raya

36.93 36.70 Akses Danau Bogor Raya Simp. Pakuan

25 Jl. H. Achmad Sobana, SH

Simp. Bantar Jati Simp. TL. Pandu Raya 37.50 44.23

Simp. TL. Pandu Raya Simp. Bantar Jati 35.93 41.07

26 Jl. Bogor Baru (Tegallega)

Simp. T. Wiradireja (Pandu Raya)

Simp. Jalan Kumbang 35.27 41.56

Simp. Jalan Kumbang Simp. T. Wiradireja (Pandu Raya)

27 Jl. Lodaya 2 Simp. Marwan Simp. Diploma IPB

39.87 50.09 Simp. Diploma IPB Simp. Marwan

28 Jl. Kumbang Simp. Diploma IPB Simp. Jalan Kumbang

37.86 41.56 Simp. Jl. Kumbang Simp. Diploma IPB

29 Jl. Lodaya 1 Simp. Pangrango Simp. Jl. Kumbang

36.17 43.41 Simp. Jl. Kumbang Simp. Pangrango

30 Jl. Salak Simp. Marwan Simp. Sempur

30.52 32.56 Simp. Sempur Simp. Marwan

31 Jl. Pangrango Simp. Pangrango Simp. Jalak Harupat 46.51 50.09

32 Jl. Otto Iskandardinata Simp. Tugu Kujang Simp. Pasar Bogor 31.52 26.15

33 Jl. Ir. H. Djuanda 1 Simp. Pasar Bogor Simp. BTM 38.19 35.75

34 Jl. Ir. H. Djuanda 2 Simp. BTM Simp. SMA 1 40.70 32.02

35 Jl. Ir. H. Djuanda 3 Simp. SMA 1 Simp. Denpom 41.56 33.11

36 Jl. Jalak Harupat 1 Simp. Denpom Simp. Sempur 33.11 30.52

37 Jl. Jalak Harupat 2 Simp. Sempur Simp. Rumdin Walikota 34.27 32.02

38 Jl. Cidangiang Simp. Cidangiang (Pajajaran) Simp. Cidangiang (Akses Tol) 31.51 33.68

39 Jl. Akses Tol Baranangsiang

Simp. Baranangsiang U-Turn Akses Tol Baranangsiang

37.68 36.54

U-Turn Akses Tol Baranangsiang

Simp. Baranangsiang 39.65 31.35

40 Jl. Sukasari 1 Simp. Sukasari 1 (pajajaran) Simp. Pasar sukasari (siliwangi)

33.16 32.52 Simp. Pasar sukasari (siliwangi) Simp. Sukasari 1 (pajajaran)

41 Jl. Lawang Gintung Simp. Bohringer Simp. Mbah Dalem (Cipaku) 39.87 41.56

42 Jl. Batu Tulis 1 Simp. Mbah Dalem (Cipaku) Simp. TMP Dreded

38.86 39.30 Simp. TMP Dreded Simp. Mbah Dalem (Cipaku)

43 Jl. Batu Tulis 2 (NV. Simp. TMP Dreded Simp. Batu Tulis (Siliwangi) 31.16 29.86

Page 39: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 39

No. Nama Jalan Node Awal Node Akhir

Kecepatan (Km/Jam)

Hari Kerja

Hari Libur

Sidik) Simp. Batu Tulis (Siliwangi) Simp. TMP Dreded

44 Jl. Pahlawan 1 Simp. TMP Dreded Simp. Dreded (Akses BNR)

33.73 32.05 Simp. Dreded (Akses BNR) Simp. TMP Dreded

45 Jl. Pahlawan 2 Simp. TMP Dreded Simp. Gang Aut

32.76 34.95 Simp. Gang Aut Simp. TMP Dreded

46 Jl. Pahlawan 3 Simp. Gang Aut Simp. Empang

25.04 26.05 Simp. Empang Simp. Gang Aut

47 Jl. Gg. Aut Simp. Gg. Aut (Pahlawan) Simp. Gg. Aut (Suryakencana) 41.41 42.43

48 Jl. R. Saleh Syarief Bustaman (Raya Empang)

Simp. Empang Simp. BTM 26.05 27.13

Simp. BTM Simp. Empang

49 Jl. Lawang Saketeng Simp. Pada suka Simp. BTM 24.42 25.70

50 Jl. Suryakencana 1 Simp. Pasar Bogor Simp. Gg. Aut (Suryakencana) 31.60 34.01

51 Jl. Suryakencana 2 Simp. Gg. Aut (Suryakencana) Simp. Batu Tulis (Siliwangi) 33.01 35.56

52 Jl. Siliwangi 1 Simp. Batu Tulis (Siliwangi) Simp. Pasar Sukasari 28.73 30.05

53 Jl. Siliwangi 2 Simp. Pasar Sukasari Simp. Bohringer 25.04 26.05

54 Jl. Siliwangi 3 Simp. Bohringer Simp. Ekalokasari 33.68 34.88

Simp. Ekalokasari Simp. Bohringer 39.87 41.56

55 Jl. R. Saleh Danasasmita

Simp. Mbah Dalem (Cipaku) Simp. Pamoyanan Cipaku 41.56 43.41

Simp. Pamoyanan Cipaku Simp. Mbah Dalem (Cipaku)

56 Jl. RE. Soemantadiredja Simp. Pamoyanan Cipaku Pamoyanan (Batas Kota)

31.79 33.17 Pamoyanan (Batas Kota) Simp. Pamoyanan Cipaku

57 Jl. Raya Cipaku Simp. Pamoyanan Cipaku Genteng (Batas Kota)

45.43 47.64 Genteng (Batas Kota) Simp. Pamoyanan Cipaku

58 Jl. R. Aria Suryawinata (Pulo empang)

Simp. Empang Simp. Pancasan 27.13 28.31

Simp. Pancasan Simp. Empang

59 Jl. R. Aria Surialaga Simp. Pancasan Simp. Pasir Kuda

48.83 50.09 Simp. Pasir Kuda Simp. Pancasan

60 Jl. Raya Ciomas Simp. Pasir Kuda Ciomas (Batas kota)

30.52 32.02 Ciomas (Batas kota) Simp. Pasir Kuda

61 Jl. Kapten Yusuf (Cikaret)

Simp. Pancasan Cikaret (Batas Kota) 37.52 39.86

Cikaret (Batas Kota) Simp. Pancasan

62 Jl. RE. Abdulah Simp. Pasir Kuda Simp. Gunung Batu

43.41 45.43 Simp. Gunung Batu Simp. Pasir Kuda

63 Jl. Mayjend Ishak Djuanda (Gn. Batu)

Simp. Gunung Batu Simp. Loji 29.60 30.05

Simp. Loji Simp. Gunung Batu

64 Jl. Letjend Ibrahim Adjie Simp. Loji Simp. IPB II

39.07 40.70 Simp. IPB II Simp. Loji

Page 40: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 40

No. Nama Jalan Node Awal Node Akhir

Kecepatan (Km/Jam)

Hari Kerja

Hari Libur

65 Jl. Veteran Simp. Gunung Batu Simp. Perintis kemerdekaan 29.16 30.52

Simp. Jembatan Merah Simp. Gunung Batu 27.13 28.31

66 Jl. Perintis Kemerdekaan

Simp. Perintis Kemerdekaan Simp. Mawar - Dr. Semeeru 26.76 27.91

67 Jl. Mawar Simp. Mawar - Dr. Semeru Simp. Mawar - Tentara Pelajar 29.16 30.52

68 Jl. Merdeka Simp. Dr. Semeru - Tentara Pelajar

Simp. Jembatan Merah 34.88 36.17

69 Jl. Dr. Semeru 1 Simp. Dr. Semeru - Tentara Pelajar

Simp. Mawar - Dr. Semeeru 33.51 38.11

70 Jl. Dr. Semeru 2 Simp. Mawar - Dr. Semeru Simp. Karya Bhakti

30.57 32.73 Simp. Karya Bhakti Simp. Mawar - Dr. Semeru

71 Jl. Dr. Semeru 3

Simp. Karya Bhakti Simp. Gg. Mesjid (Pabuaran poncol)

42.47 44.40 Simp. Gg. Mesjid (Pabuaran poncol)

Simp. Karya Bhakti

72 J. Dr. Semeru 4

Simp. Gg. Mesjid (Pabuaran poncol)

Jl. Brigjend Sabtaji Hadiprawira 45.43 46.51

Jl. Brigjend Sabtaji Hadiprawira Simp. Gg. Mesjid (Pabuaran poncol)

45.26 46.36

73 Jl. Brigjend Saptaji Hadiprawira

Simp. Gg. Mesjid (Pabuaran poncol)

Simp. Semplak

37.88 39.17

Simp. Semplak Simp. Gg. Mesjid (Pabuaran poncol)

74 Jl. KH. Abdullah bin Nuh 1

Simp. IPB 2 Simp. SBJ 43.41 45.43

Simp. SBJ Simp. IPB 2 40.70 41.56

75 Jl. KH. Abdullah bin Nuh 2

Simp. SBJ Simp. Semplak 38.30 39.87

Simp. Semplak Simp. SBJ 34.88 36.17

76 Jl. KH. Abdullah bin Nuh 3

Simp. Semplak Simp. Yasmin 28.33 29.07

Simp. Yasmin Simp. Semplak 33.30 31.87

77 Jl. Raya Semplak Simp. Semplak Semplak (Batas Kota)

37.18 39.76 Semplak (Batas Kota) Simp. Semplak

78 Jl. Manunggal

Simp. Karya Bhakti Simp. TL. Manunggal Cimanggu

48.83 50.09 Simp. TL. Manunggal Cimanggu

Simp. Karya Bhakti

79 Jl. RE Martadinata

Simp. TL. Manunggal Cimanggu

Simp. Air Mancur

24.74 25.03

Simp. Air Mancur Simp. TL. Manunggal Cimanggu

80 Jl. Pemuda 1 Simp. Air Mancur Simp. Ps. Hewan 38.27 39.52

81 Jl. Pemuda 2 Simp. Ps. Hewan Simp. Kebon Pedes 39.87 41.56

82 Jl. Dadali Simp. Kebon Pedes Simp. Dadali - A. Yani 38.30 39.87

83 Jl. Kebon Pedes Simp. Kebon Pedes Underpass 25.07 26.63

Page 41: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 41

No. Nama Jalan Node Awal Node Akhir

Kecepatan (Km/Jam)

Hari Kerja

Hari Libur

Underpass Simp. Kebon Pedes

84 Jl. Raya Cilebut Underpass Cilebut (Batas Kota)

43.41 45.43 Cilebut (Batas Kota) Underpass

85 Jl. Jend. A. Yani 1 Simp. Warung Jambu Simp. Dadali - A. Yani 35.51 31.29

Simp. Dadali - A. Yani Simp. Warung Jambu 32.04 29.05

86 Jl. Jend. A. Yani 2 Simp. Dadali - A. Yani Simp. Air Mancur 38.86 39.78

87 Jl. Jend. Sudirman 1 Simp. Denpom Simp. Pengadilan (RS. Salak)

35.88 36.17 Simp. Pengadilan (RS. Salak) Simp. Denpom

88 Jl. Jend. Sudirman 2 Simp. Pengadilan (RS. Salak) Simp. Sawojajar

39.27 39.52 Simp. Sawojajar Simp. Pengadilan (RS. Salak)

89 Jl. Jend. Sudirman 3 Simp. Sawojajar Simp. Air Mancur

39.46 39.07 Simp. Air Mancur Simp. Sawojajar

90 Jl. Sawojajar Simp. Sawojajar Tikungan Hotel Efita

39.87 32.02 Tikungan Hotel Efita Simp. Sawojajar

91 Jl. Dewi Sartika 1 Tikungan Hotel Efita Simp. Ps. Anyar

34.05 35.51 Simp. Ps. Anyar Tikungan Hotel Efita

92 Jl. Dewi Sartika 2 Simp. Ps. Anyar Simp. Ps. Kebon Kembang

28.03 27.09 Simp. Ps. Kebon Kembang Simp. Ps. Anyar

93 Jl. Dewi Sartika 3 Simp. Ps. Kebon Kembang Simp. Gedong Sawah

25.70 26.76 Simp. Gedong Sawah Simp. Ps. Kebon Kembang

94 Jl. Dewi Sartika 4 Simp. Gedong Sawah Simp. Polwil (Kapt. Muslihat)

25.37 26.40 Simp. Polwil (Kapt. Muslihat) Simp. Gedong Sawah

95 Jl. Pengadilan Simp. Pengadilan (RS Salak) Simp. Ps. Kebon Kembang

35.05 37.86 Simp. Telkom Simp. Pengadilan (RS Salak)

96 Jl. Kapten Muslihat 1 Simp. Djuanda (SMA 1) Simp. LP Paledang 29.43 32.56

Simp. LP Paledang Simp. Djuanda (SMA 1) 20.13 29.54

97 Jl. Kapten Muslihat 2 Simp. LP Paledang Simp. Jembatan Merah 25.73 25.70

Simp. Jembatan Merah Simp. LP Paledang 28.76 27.91

98 Jl. Mayor Oking

Simp. Mayor Oking (MA Salmun)

Simp. Mayor Oking (Kapt. Muslihat)

34.27 42.47 Simp. Mayor Oking (Kapt. Muslihat)

Simp. Mayor Oking (MA Salmun)

99 Jl. Nyi Raja Permas 1 Simp. Nyi Raja Permas (Kapt. Muslihat)

Simp. Gg. Mesjid Agung Pedestrian

100 Jl. Nyi Raja Permas 1

Simp. Gg. Mesjid Agung Simp. Nyi Raja Permas (MA Salmun)

25.70 26.76 Simp. Nyi Raja Permas (MA Salmun)

Simp. Gg. Mesjid Agung

101 Jl. Durian Raya Simp. Bale Binarum (Pajajaran) Simp. Bantarkemang (Durian 39.07 40.70

Page 42: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 42

No. Nama Jalan Node Awal Node Akhir

Kecepatan (Km/Jam)

Hari Kerja

Hari Libur

Raya)

Simp. Bantarkemang (Durian Raya)

Simp. Bale Binarum (Pajajaran)

102 Jl. Katulampa 1

Simp. Bantarkemang (Durian Raya)

Simp. Parung Banteng

39.07 40.70

Simp. Parung Banteng Simp. Bantarkemang (Durian Raya)

103 Jl. Katulampa 2 Simp. Parung Banteng Katulampa (Batas Kota)

47.64 48.83 Katulampa (Batas Kota) Simp. Parung Banteng

104 Jl. Bantarkemang

Simp. Pajajaran Indah Simp. Bantarkemang (Durian Raya)

41.56 43.41 Simp. Bantarkemang (Durian Raya)

Simp. Pajajaran Indah

105 Jl. Parung Banteng Simp. Parung Banteng Babadak (Batas Kota)

42.47 44.40 Babadak (Batas Kota) Simp. Parung Banteng

106 Jl. MA. Salmun Simp. Jl. Merdeka - MA.Salmun Simp. MA. Salmun - Dewi Sartika

35.88 34.02

107 Jl. Raya Dramaga Simp. IPB 2 Batas Kota (Dramaga)

24.74 25.66 Batas Kota (Dramaga) Simp. IPB 2

108 Jl. Cifor Simp. Jl. Abd. Bin Nuh - Cifor Cifor

48.83 50.09 Cifor Simp. Jl. Abd. Bin Nuh - Cifor

109 Jl. Tembus Bubulak (Galuga)

Simp. Jl. Raya Dramaga - Galuga

Simp. Galuga - Cifor 45.43 46.51

Simp. Galuga - Cifor Simp. Jl. Raya Dramaga - Galuga

42.47 44.40

110 Jl. Paledang Simp. Ir. H. Djuanda - Paledang Simp. LP Paledang

45.43 47.49 Simp. LP Paledang Simp. Ir. H. Djuanda - Paledang

111 Jl. Akses Tol Ciawi Simp. Ciawi Akses U-Turn Tol Ciawi 31.83 30.73

Akses U-Turn Tol Ciawi Simp. Ciawi 27.14 26.45

112 Jl. Raya Sukabumi Simp. Ciawi Batas Kota (Bojongkerta)

22.37 18.65 Batas Kota (Bojongkerta) Simp. Ciawi

113 Jl. Sancang Simp. Lodaya 1 Tegallega

31.50 30.79 Tegallega Simp. Lodaya 1

114 Jl. Tegallega Simp. Malabar Ujung Simp. Ahmad Adnawijaya

29.02 27.86 Simp. Ahmad Adnawijaya Simp. Malabar Ujung

115 Jl. Artzimar Simp. Ahmad Sobana Simp. Ahmad Adnawijaya

30.29 33.70 Simp. Ahmad Adnawijaya Simp. Ahmad Sobana

116 Jl. Raden Kan'an Simp. Ahmad Adnawijaya Simp. P.Sogiri

36.66 42.65 Simp. P.Sogiri Simp. Ahmad Adnawijaya

117 Jl. R. Khanafiah Simp. Tumenggung Wiradiredja Simp. Padat Karya 42.65 48.60

Page 43: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 43

No. Nama Jalan Node Awal Node Akhir

Kecepatan (Km/Jam)

Hari Kerja

Hari Libur

Simp. Padat Karya Simp. Tumenggung Wiradiredja

118 Jl. Gedong Sawah Simp. Ir. H. Djuanda Simp. Dewi Sartika

36.03 30.29 Simp. Dewi Sartika Simp. Ir. H. Djuanda

119 Jl. Ardio Simp. MA. Salmun Ardio

33.17 31.19 Ardio Simp. MA. Salmun

120 Jl. Ciwaringin Simp. MA. Salmun Simp. RE. Martadinata

28.63 27.86 Simp. RE. Martadinata Simp. MA. Salmun

121 Jl. Abesin Simp. MA. Salmun Simp. RE. Martadinata

32.65 36.03 Simp. RE. Martadinata Simp. MA. Salmun

122 Jl. Ciwaringin 1 Simp. Merdeka Simp. Ciwaringin

33.17 37.99 Simp. Ciwaringin Simp. Merdeka

123 Jl. Ciremai Simp. Taman Kencana Ciremai Ujung

35.42 40.19 Ciremai Ujung Simp. Taman Kencana

124 Jl. Raya Cimanggu Simp. TL. Manunggal Cimanggu

30.73 37.32 Cimanggu Simp. TL. Manunggal

125 Jl. Pabuaran Poncol Cimanggu Jl. Mesjid

32.65 39.43 Jl. Mesjid Cimanggu

126 Jl. Mesjid Pabuaran Poncol Simp. Dr. Semeru

33.17 36.03 Simp. Dr. Semeru Pabuaran Poncol

127 Jl. Darul Qur'an Simp. TL. Loji Simp. TL. Karya Bhakti

34.26 40.19 Simp. TL. Karya Bhakti Simp. TL. Loji

128 Jl. Johar Simp. Cimanggu Simp. KH. Abdullah bin Nuh

31.66 33.17 Simp. KH. Abdullah bin Nuh Simp. Cimanggu

129 Jl. Curug Mekar (Curug Indah)

Simp. KH. Abdullah Bin Nuh Simp. Raya Semplak 35.42 40.97

Simp. Raya Semplak Simp. KH. Abdullah Bin Nuh

130 Jl. Cijahe Simp. KH. Abdullah Bin Nuh Simp. HM. Syarifudin (SBJ)

36.66 42.65 Simp. HM. Syarifudin (SBJ) Simp. KH. Abdullah Bin Nuh

131 Jl. HM. Syarifudin (SBJ) Simp. Letjend. Ibrahim Adjie Simp. KH. Abdullah Bin Nuh

29.43 33.17 Simp. KH. Abdullah Bin Nuh Simp. Letjend. Ibrahim Adjie

132 Jl. Kayumanis Simp. KH. Sholeh Iskandar Simp. Salabenda

36.03 40.97 Simp. Salabenda Simp. KH. Sholeh Iskandar

133 Jl. Kencana Raya Simp. KH. Sholeh Iskandar Perum. Bumi Kencana Asri

34.26 39.43 Perum. Bumi Kencana Asri Simp. KH. Sholeh Iskandar

134 Jl. Perdana Raya Simp. KH. Sholeh Iskandar Sukadamai

36.03 39.43 Sukadamai Simp. KH. Sholeh Iskandar

135 Jl. Sukaresmi Simp. Cilebut Raya Sukadamai

32.65 40.97 Sukadamai Simp. Cilebut Raya

Page 44: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 44

No. Nama Jalan Node Awal Node Akhir

Kecepatan (Km/Jam)

Hari Kerja

Hari Libur

136 Jl. Cibuluh Simp. Cimanggu Simp. Kebon Pedes

31.19 37.32 Simp. Kebon Pedes Simp. Cimanggu

137 Jl. Pomad Simp. Pomad Komplek POMAD

28.63 32.65 Komplek POMAD Simp. Pomad

138 Jl. Kaumsari (Olympic)

Simp. KS. Tubun 3 (Raya Bogor)

Simp. Ahmad Adnawijaya

31.66 32.65

Simp. Ahmad Adnawijaya Simp. KS. Tubun 3 (Raya Bogor)

139 Jl. Raya Dreded

Simp. Dreded (Akses BNR) Simp. Sebidang KA (Delima Mandiri)

30.29 27.50 Simp. Sebidang KA (Delima Mandiri)

Simp. Dreded (Akses BNR)

140 Jl. Mulyaharja Cibeureum BNR

38.53 42.58 BNR Cibeureum

141 Jl. Pakuan

Simp. Bina Marga - Padi Simp. Ciheuleut (Universitas Pakuan)

29.31 35.17 Simp. Ciheuleut (Universitas Pakuan)

Simp. Bina Marga - Padi

142 Jl. Padi Simp. Bina Marga - Padi Komplek Danau Bogor Raya

40.19 41.79 Komplek Danau Bogor Raya Simp. Bina Marga - Padi

143 Jl. Kantor Pos Simp. Bina Marga Simp. Pakuan (Ciheuleut)

41.46 40.65 Simp. Pakuan (Ciheuleut) Simp. Bina Marga

144 Jl. Bina Marga 1 Simp. Bina Marga Simp. Pakuan (Ciheuleut)

43.53 40.19 Simp. Pakuan (Ciheuleut) Simp. Bina Marga

145 Jl. Pajajaran Indah Raya

Raya Pajajaran Simp. Akses Villa Duta 35.42 37.99

Simp. Akses Villa Duta Raya Pajajaran

146 Jl. Pajajaran Indah 5 Simp. Akses Villa Duta Simp. Pakuan (Ciheuleut)

37.26 40.32 Simp. Pakuan (Ciheuleut) Simp. Akses Villa Duta

147 Jl. Tunjung Biru Simp. Akses Villa Duta

Simp. Permata (Komp. Villa Duta)

49.75 50.97 Simp. Permata (Komp. Villa Duta)

Simp. Akses Villa Duta

148 Jl. Pulo Armin Simp. Pajajaran -Pulo Armin Kesatuan

29.45 31.66 Kesatuan Simp. Pajajaran -Pulo Armin

149 Jl. Sukasari 3 Simp. Pajajaran-Sukasari 3 Sukasari 3

30.37 37.11 Sukasari 3 Simp. Pajajaran-Sukasari 3

150 Jl. R3 Simp. Jembatan Tol Simp. Parung Banteng 39.37 42.24

Simp. Parung Banteng Simp. Jembatan Tol 41.29 43.42

KECEPATAN RATA - RATA 35.39 36.63

Page 45: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 45

ii. Perbandingan Capaian Tahun 2017 dan Tahun 2018

Realisasi Kecepatan rata – rata jalan arteri dan kolektor Tahun 2018,

mengalami kenaikan sebesar 1.58% dibandingkan tahun 2017 yaitu 34.84

km/jam.

iii. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Kecepatan rata – rata jalan arteri dan kolektor pada tahun 2018 sebesar

35.39 km/jam, sedangkan target tahun 2019 (Target Jangka Menengah)

sebesar 35.15 km/jam sehingga capaian tahun 2018 adalah sebesar 99.12%

dari target 2019.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SASARAN 1

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran 1, didukung oleh Program dan

kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Program dan Kegiatan pendukung kinerja sasaran 1

No Program Kegiatan

1 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi

1 DED Gedung Parkir Plaza Bogor

2 Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)

3 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

4 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang

5 Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha

6 Kajian Daerah Rawan Kecelakaan (accident analysis and prevention)

7 Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Rawan Kemacetan

8 Dukungan Operasional Pengawasan-Pengendalian-Penjagaan-Pengaturan (WASDAL-GATUR) Lokasi Rawan Kemacetan

9 Operasional Penertiban

10 Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP dan VIP

11 Operasional Forum LLAJ

12 Survey OD Angkutan Barang

13 Evaluasi Kinerja Angkutan Barang

14 Evaluasi Kinerja Angkutan Tidak Dalam Trayek

15 Peningkatan Database angkutan barang

16 Pembangunan Fasilitas Parkir Pada Badan Jalan

17 Pengadaan dan Pemasangan terminal Parkir Elektronik (TPE)”Parking Meter”

18 DED Shelter Angkutan Umum

19 Review DED Jembatan Penyeberangan Orang

20 Pembangunan Pangkalan (angkot)

21 Pembangunan Pos GATUR

Page 46: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 46

No Program Kegiatan

22 Pembangunan Shelter Angkutan Umum

23 Pemeliharaan Shelter Non BTS Transpakuan

24 Pemeliharaan Pos GATUR

25 Pemeliharaan Pospam Terpadu Muspida

26 Pemeliharaan Pospam BTM

27 Pemeliharaan Median Jalan

I. PROGRAM PENDUKUNG KINERJA SASARAN 1

1. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi merupakan

program kerja yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kinerja

jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu, dengan rincian

indikator kinerja program sebagaimana pada tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8 Realisasi Indikator Kinerja Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa

Transportasi

No Program Indikator Kinerja Program Target 2018

Realisasi 2018

% Capaian

1 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi

Jumlah Jalan Utama yang menerapkan off street parking

NA NA -

Peningkatan kecepatan rata - rata jalan arteri dan kolektor yang dilalui oleh Angkutan Umum

32.75 35.39 108.06

Prosentase ketersediaan Prasarana & Sarana Perhubungan berkondisi baik

85 85 100

No Program Indikator Kinerja Program Target Triwulan

I II III IV

1 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi

Jumlah Jalan Utama yang menerapkan off street parking

2 - - - -

Peningkatan kecepatan rata - rata jalan arteri dan kolektor yang dilalui oleh Angkutan Umum

32.75 Km/jam

- - - 32.75

Km/jam (108.06%)

Prosentase ketersediaan Prasarana & Sarana Perhubungan berkondisi baik

85% 5.15%

(6.06%) 8.72%

(10.26%) 45.53%

(53.57%) 85%

(100%)

II. KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SASARAN 1

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran 1, didukung oleh kegiatan :

Page 47: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 47

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung kinerja sasaran 1

No Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Target

Triwulan

I II III IV

1 DED Gedung Parkir Plaza Bogor

Laporan hasil DED , RAB dan Gambar teknis, animasi 3D

1 Dokumen - - - -

2 Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)

Data Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)

1 Dokumen

- - 100% -

3 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

Terselenggaranya pengendalian dan pengaturan lalu lintas di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir

60%

60% (100%)

60% (100%)

60% (100%)

60% (100%)

Tersinerginya tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggaraan lalu lintas

60%

60% (100%)

60% (100%)

60% (100%)

60% (100%)

4 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang

Buku laporan pendahuluan-laporan antara-laporan akhir sementara masing-masing sebanyak 5 buku, dan laporan akhir

1 Dokumen

- 20% 100% -

5 Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha

Dokumen penilaian WTN dikota Bogor oleh tim penilai Tk. Prov jabar & tim penilai Tingkat Pusar (Administrasi Pemerintahan, Perencanaan Program & Financial, Teknik Transportasi, Prasarana & perlengkapan jalan)

1 Dokumen

- - 100% -

Tim Penilai Wahana Tata Nugraha

10 Orang - - - -

6 Kajian Daerah Rawan Kecelakaan (accident analysis and prevention)

Buku laporan pendahuluan-laporan antara –laporan akhir, sementara masing-masing sebanyak 5 buku & laporan akhir sebanyak 5 buku serta softcopy 5 (CD) laporan akhir, serta peta titik rawan kecelakaan sebanyak 5 eksemplar (Skala 1:5000)/dalam kertas uk.A.1

100%

- 20% 100% -

Page 48: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 48

No Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Target

Triwulan

I II III IV

7 Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Rawan Kemacetan

Kawasan simpang Tugu Kujang seputar kebun raya (Penerapan Sistem Satu Arah), simpang paledang/jembatan merah dan simpang empang (laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir)

1 Dokumen

- 20% 100% -

8 Dukungan Operasional Pengawasan-Pengendalian-Penjagaan-Pengaturan (WASDAL-GATUR) Lokasi Rawan Kemacetan

Uang lelah /honor petuga pengendalian dan pengaturan (Gatur) kelancaran lalu lintas

75% 75%

(100%) 75%

(100%) 75%

(100%) 75%

(100%)

Honor pengamanan dan pengaturan angkutan lebaran, natal dan tahun baru 2018

75%

- 75%

(100%) -

75% (100%)

Honor pengamanan penunjang kegiatan angkutan massal/rerouting

75%

- - - 65%

(86.67%)

9 Operasional Penertiban

Operasi terpadu terhadap pelanggaran lalu lintas di terminal

40 kali 8 kali (20%)

12 Kali (30%)

12 Kali (30%)

8 kali (20%)

Operasi terpadu angkutan kota dan perkotaan dengan instansi di jalan

40 kali 8 kali (20%)

8 kali (20%)

12 Kali (30%)

12 Kali (30%)

Operasi terpadu angkutan barang dengan instansi terkait di jalan

40 kali 8 kali (20%)

8 kali (20%)

12 Kali (30%)

12 Kali (30%)

10 Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP & VIP

Uang lelah petugas pengamanan instansi terkait (Kepolisian, TNI)

2760 Orang

100 Orang

(3.62%)

100 Orang

(3.62%)

100 Orang

(3.62%)

100 Orang (3.62%)

11 Operasional Forum LLAJ

Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan dan penanganan masalah transportasi

1 Buku

- - - 100%

Saran, masukan & pertimbangan mengenai berbagai masalah dibidang Transportasi kepada Walikota Bogor

1 Buku

- - - 100%

12 Survey OD Angkutan Barang

Data OD Angkutan Barang (Volume,Pergerakan asal tujuan, jenis muatan dan rute

5 Dokumen

- - - 100%

Page 49: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 49

No Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Target

Triwulan

I II III IV

perjalanan angkutan barang)

Peta Jaringan Angkutan barang

1 Peta Jaringan

- - - 100%

MAT Perjalanan 1 MAT Perjalanan

- - - 100%

13 Evaluasi Kinerja Angkutan Barang

Tersedianya Data Jaringan lintas angkutan barang

1 Dokumen

- - 100% -

Tersedianya peta lokasi bongkar muat di wilayah Kota Bogor

1 Peta lokasi

bongkar muat

- - 100% -

Tersedianya peta jaringan lintas angkutan barang

1 peta jaringan

jalan - - 100% -

14 Evaluasi Kinerja Angkutan Tidak Dalam Trayek

Tersedianya data pangkalan becak

5 Dokumen

- - 100% -

Tersedianya data jumlah becak

5 Dokumen

- - 100% -

Tersedianya peta lokasi titik pangkalan becak

5 Peta - - 100% -

15 Peningkatan Database angkutan barang

Tersedianya software angkutan barang

5 software - - 100% -

Tersedianya data angkutan barang

5 Dokumen

- - 100% -

Laporan Akhir 5 Software - - 100% -

16 Pembangunan Fasilitas Parkir Pada Badan Jalan

Penataan Lokasi on Street parking, lokasi off street parking (gedung parkir) dan penertiban zona larangan

100%

- - - 100%

17 Pengadaan dan Pemasangan terminal Parkir Elektronik (TPE)”Parking Meter”

Terselenggaranya pengendalian dan pengeturan lalu lintas di Parkir Tepi jalan umum Jl. Otista dan Jl. Suryakencana

60%

60% (100%)

60% (100%)

60% (100%)

60% (100%)

Tersinerginya tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggaraan lalu lintas

60 %

60% (100%)

60% (100%)

60% (100%)

60% (100%)

Terpasangnya Terminal Parking Elektronik (TPE), Deliniator patok pengaman TPE dan Rambu Informasi TPE

18 Unit

- - 18 Unit (100%)

-

18 DED Shelter Angkutan Umum

Buku laporan hasil kegiatan, RAB, Gambar teknis serta soft copy

100% - - - -

Page 50: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 50

No Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Target

Triwulan

I II III IV

Laporan hasil DED shelter angkutan umum sebagai bahan dalam tahap pelaksanaan pembangunan yang meliputi :(RAB, gambar teknis,spesifikasi teknik pekerjaan)/rancangan detail shelter

15 Titik

- - - -

19 Review DED Jembatan Penyeberangan Orang

Laporan Hasil Studi kelayakan Rencana Pembangunan JPO di Kota Bogor

1 Paket

- - 30% 100%

Buku Laporan Hasil Review kegiatan, gambar teknis serta soft copy

100%

- - 30% 100%

Laporan Hasil review DED jembatan penyeberangan orang

1 paket - - 30% 100%

20 Pembangunan Pangkalan (angkot)

Terbangunnya Pangkalan angkot sebagai tindak lanjut Rerouting di Kota Bogor di (Ciparigi)

1 Lokasi

- - - 1 Lokasi (100%)

Optimalnya fungsi prasarana terminal bubulak

80% - - 20% 100%

Tersedianya rambu pendukung prasarana lalu lintas

80% - - 20% 100%

21 Pembangunan Pos GATUR

Terbangunnya Pos GATUR Petugas Pengatur Lalu Lintas di Jalan Kota Bogor

1 Lokasi

- - - 1 Lokasi (100%)

22 Pembangunan Shelter Angkutan Umum

Pembangunan Shelter angkutan umum

15 Lokasi - - -

15 Lokasi (100%)

23 Pemeliharaan Shelter Non BTS Transpakuan

Pemeliharaan/Perbaikan Shelter Non BTS Transpakuan di wilayah Kota Bogor

10 Titik Shelter

- - 10

Lokasi (100%)

-

24 Pemeliharaan Pos GATUR

Terpeliharanya Pospam BTM Jl. Ir. H Juanda, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1 Lokasi

- - 1 Lokasi (100%)

-

25 Pemeliharaan Pospam Terpadu Muspida

Terpeliharanya Pospam Terpadu Muspida Kota Bogor, Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan

1 Lokasi

- - 1 Lokasi (100%)

-

Page 51: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 51

No Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Target

Triwulan

I II III IV

26 Pemeliharaan Pospam BTM

Terpeliharanya Pospam BTM Jl. Ir. H Juanda, Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

1 lokasi

- - 1 Lokasi (100%)

-

27 Pemeliharaan Median jalan

Terpeliharanya prasarana median jalan eksisting di Kota Bogor

90% - -

90% 100%

-

Pemasangan pagar pada median

90% - -

90% 100%

-

Realisasi kegiatan per triwulan menunjukan hasil kinerja yang baik, dimana setiap

triwulan mengalami peningkatan sehingga pada akhir Triwulan IV, kinerjanya

sudah sesuai dengan target yang diinginkan yaitu 100% kegiatan terlaksana,

tetapi dari 27 kegiatan ada 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan. Adapun

kegiatan tersebut adalah :

Tabel 3.10 Kegiatan yang tidak dilaksanakan

NO NAMA KEGIATAN HAMBATAN / KENDALA

1 DED Gedung

Parkir Plaza Bogor

Kegiatan DED Gedung Parkir Plaza Bogor di jalan Suryakencana tidak

dapat dilaksanakan karena menunggu kebijakan Walikota Bogor terkait

kelanjutan dan rencana pengembangan kawasan Suryakencana

2 DED Shelter

Angkutan Umum

Kegiatan ini tidak dilaksanakan sehubungan dengan perencanaan

pembangunan sudah terakomodir pada Kegiatan Pembangunan Shelter

Angkutan Umum

3.2.2 SASARAN 2 : Meningkatnya Pelayanan Angkutan

Sasaran 2 memiliki nilai rata – rata capaian sebesar 93.57% dengan kategori

pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

Page 52: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 52

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dengan target jangka menengah Tahun 2019

NO INDIKATOR KINERJA REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET TAHUN

2019 %

TARGET REALISASI %

1 Cakupan Wilayah Pelayanan Angkutan Umum

65% 70% 65% 92.86 80% 81.25

2 Load Factor rata - rata kendaraan umum

40% 60% 56.57% 94.28 70% 80.81

PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 93.57

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Indikator Kinerja Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum

i. Monitoring dan Evaluasi Capaian Tahun 2018

Target Cakupan Pelayanan Angkutan Umum minimal 80 % dari wilayah yang

tersedia jaringan jalan untuk lalu lintas umum sampai dengan 2019 (s/d 2018

+ tercapai 65%) sebanyak 7 koridor/trayek utama/ Bus Transit Sistem (s/d

2018 tercapai 1 koridor) dan 30 feeder/trayek cabang (s/d 2018 dilakukan

penataan 23 trayek), serta 4 koridor bus sekolah (s/d 2018 belum terealisasi)

dan 4 unit angkutan wisata dalam kota (s/d 2018 terealisasi 1 unit bus).

2. Indikator Kinerja Load factor rata – rata kendaraan umum

i. Monitoring dan Evaluasi Capaian Tahun 2018

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek Tahun 2018, Rata –

rata factor muatan (Load Factor) Angkutan Perkotaan di Kota Bogor yaitu

56,57% dari 23 Trayek.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SASARAN 2

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran 2, didukung oleh Program dan

kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.12 Program dan Kegiatan pendukung kinerja sasaran 2

No Program Kegiatan

1 Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek

2 Operasional Penyelenggaraan Terminal

3 Rasionalisasi Supply-Demand / Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)

4 Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek

Page 53: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 53

No Program Kegiatan

5 Pengawasan koridor angkutan massal pada Koridor 2 dan 3

6 Studi Kelayakan Penyelenggaraan Angkutan Sekolah

7 Operasional Angkutan Wisata

I. PROGRAM PENDUKUNG KINERJA SASARAN 2

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan merupakan program kerja yang

mendukung sasaran strategis meningkatnya pelayanan angkutan umum,

dengan rincian indikator kinerja program sebagaimana pada tabel 3.13

dibawah ini :

Tabel 3.13 Realisasi Indikator Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

No Program Indikator Kinerja Program Target 2018

Realisasi 2018

% Capaian

1 Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah Trayek Feeder 30 Trayek 23 Trayek 76.67

Jumlah becak laik jalan 523 Unit 441 Unit 84.32

Operasional (Jumlah) Koridor BTS Trans pakuan

7 Koridor 1 Koridor 14.29

Jumlah Koridor Bus Sekolah 1 Koridor 1 Koridor 100

Angkutan wisata dalam kota 2 Paket 1 Paket 50

No Program Indikator Kinerja Program Target Triwulan

I II III IV

1 Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah Trayek Feeder 30 Trayek

23 Trayek (76.67%)

23 Trayek (76.67%)

23 Trayek (76.67%)

23 Trayek (76.67%)

Jumlah becak laik jalan 523 Unit

71 unit (13.52%)

330 Unit (63.10%)

40 Unit (7.65%)

441 Unit (84,32%)

Operasional (Jumlah) Koridor BTS Trans pakuan

7 Koridor

1 koridor (14.29%)

1 koridor (14.29%)

1 koridor (14.29%)

1 koridor (14.29%)

Jumlah Koridor Bus Sekolah

1 Koridor

1 Koridor (100%)

1 Koridor (100%)

1 Koridor (100%)

1 Koridor (100%)

Angkutan wisata dalam kota

2 Paket 1 Paket (50%)

1 Paket (50%)

1 Paket (50%)

1 Paket (50%)

II. KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SASARAN 2

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran 2, didukung oleh kegiatan :

Tabel 3.14 Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung kinerja sasaran 2

No Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Target

Triwulan

I II III IV

1 Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek

Data kinerja angkutan perkotaan

30 Trayek 23 Trayek (76.67%)

23 Trayek (76.67%)

23 Trayek (76.67%)

23 Trayek (76.67%)

Data kinerja 7 Koridor 1 koridor 1 koridor 1 koridor 1 koridor

Page 54: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 54

No Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Target

Triwulan

I II III IV

angkutan BTS transpakuan

(14.29%) (14.29%) (14.29%) (14.29%)

2 Operasional Penyelenggaraan Terminal

Terpenuhi kebutuhan dasar operasional pelayanan terminal dalam mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Terminal

2 Terminal 2 Terminal (100%)

2 Terminal (100%)

2 Terminal (100%)

2 Terminal (100%)

Revitalisasi terminal merdeka

1 Paket - - 1 paket (100%)

-

3 Rasionalisasi Supply-Demand / Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)

Tercapainya pemberian stimulan/biaya kompensasi penghapusan becak

121 Unit becak

- - 7 unit (5.79%)

34 Unit (33.88%)

Data pengusaha Angkutan Becak

250 Pengusaha

- - - 250 Pengusaha

(100%)

4 Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek

Jumlah becak yang beroperasi

525 unit becak

71 Unit (13.52%)

330 unit (62.86%)

40 Unit (7.62%)

-

Jumlah STKB sesuai hasil pemeriksaan/ Uji

525 unit becak

71 Unit (13.52%)

330 unit (62.86%)

40 Unit (7.62%)

-

Jumlah becak yang laik jalan

525 unit becak

71 Unit (13.52%)

330 unit (62.86%)

40 Unit (7.62%)

-

5 Pengawasan koridor angkutan massal pada Koridor 2 dan 3

Terlaksananya pengawasan koridor angkutan massal dan fedeer

75% - - - 10.53% (7.9%)

6 Studi Kelayakan Penyelenggaraan Angkutan Sekolah

Tersedianya data asal tujuan perjalanan data jumlah siswa tingkat SD-SMP wilayah Bogor tengah & tersedianya data angkutan pribadi di sekolah

1 Dokumen Laporan

Akhir

- - 100% -

7 Operasional Angkutan Wisata

pelayanan operasional angkutan wisata

30% - - 100% -

Realisasi kegiatan per triwulan menunjukan hasil kinerja yang baik, dimana setiap

triwulan mengalami peningkatan sehingga pada akhir Triwulan IV, kinerjanya

sudah sesuai dengan target yang diinginkan yaitu 100% kegiatan terlaksana,

tetapi dari 7 kegiatan ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak terlaksana 100%. Adapun

kegiatan tersebut adalah :

Page 55: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 55

Tabel 3.15 Kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak terlaksana 100%

NO NAMA KEGIATAN HAMBATAN / KENDALA

1 Rasionalisasi

Supply-Demand /

Reduksi

Kendaraan Tidak

Bermotor (Becak)

Kegiatan Rasionalisasi Supply-Demand / Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor

(Becak) meliputi kegiatan kompensasi becak sebanyak 41 unit becak, kurang dari

target 121 unit becak yang ditetapkan dikarenakan :

a. Pemilik masih mempertahankan karena masih ada waktu s.d tahun 2019

b. Tidak ada penarik

c. Kalah saing dengan Angkutan Online maupun angkutan pribadi, sehingga

becak telah dibesituakan secara pribadi

d. Becak Hilang

2 Operasional

Pelayanan

Perizinan Angkutan

Tidak Dalam

Trayek

Kegiatan pelayanan perizinan angkutan tidak dalam trayek meliputi kegiatan

melakukan pengujian/pemeriksaan fisik kendaraan becak terhadap 4 unsur yaitu

chasis, rem, roda dan body berdasarkan izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas.

Pada tahun 2018 Pengusaha becak yang memperpanjang STKB berjumlah 401

unit becak, kurang dari target 525 unit becak.

3 Pengawasan

koridor angkutan

massal pada

Koridor 2 dan 3

Kegiatan yang telah dilaksanakan di awal Bulan November 2018 yang melibatkan

unsur Muspida dalam pengawasan pengamanan di jalur Angkutan Massal TPK 2

dan 3 Khususnya TPK 4 konversi 3:2. Jumlah petugas yang dilibatkan dalam

kegiatan ini sebanyak 50 Orang (DALTIB), TNI (5), PM (5), Intel (5), Organda (81).

Kegiatan yang sudah berjalan selama 1 minggu akhirnya diberhentikan sementara

dikarenakan adanya kepentingan pihak lain (warga Ciawi dan Pemilik angkot ex

21 dan 09) yang menurut mereka financial pendapatan berkurang dengan

beroperasinya Angkot Konversi 3:2

3.2.3 SASARAN 3 : Meningkatnya Kinerja Sarana Prasarana Keselamatan Transportasi

Sasaran 3 memiliki nilai rata – rata capaian sebesar 104.9% dengan kategori

pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018 dengan target jangka menengah Tahun 2019

NO INDIKATOR KINERJA REALISASI 2017

TAHUN 2018 TARGET TAHUN

2019

%

TARGET REALISASI %

1 Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang lulus uji

97.37 89 97.71 109.79 90 108.57

2 Persentase Prasarana Keselamatan Transportasi Yang Berkondisi Baik

80 85 85 100 90 94.44

PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 104.9

Page 56: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 56

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Indikator Kinerja Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji

i. Monitoring dan Evaluasi Capaian Tahun 2018

Indikator kinerja persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji

adalah jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji/laik jalan. Realisasi

persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji Tahun 2018 adalah

97,71%, angka tersebut didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑢𝑗𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑢𝑗𝑖/𝑙𝑎𝑖𝑘 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑢𝑗𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑗𝑖 × 100%

Dengan realisasi persentase kendaraan bermotor wajib uji sebagai berikut :

19.579

20.037× 100% = 97,71%

ii. Perbandingan Capaian Tahun 2017 dan Tahun 2018

Realisasi persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji Tahun 2018,

mengalami kenaikan sebesar 0.34% dibandingkan tahun 2017 yaitu 97.37%.

iii. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Persentase kendaraan bermotor wajib uji pada tahun 2018 sebesar 97.71%,

sedangkan target tahun 2019 (Target Jangka Menengah) sebesar 90%

sehingga capaian tahun 2018 adalah sebesar 108.57% dari target 2019.

2. Indikator Kinerja Persentase Prasarana Keselamatan Transportasi Yang

Berkondisi Baik

i. Monitoring dan Evaluasi Capaian Tahun 2018

Indikator kinerja persentase prasarana keselamatan transportasi yang

berkondisi baik adalah tersedianya perlengkapan jalan dan/atau fasilitas lalu

lintas yang terpasang berkondisi baik. Realisasi persentase prasarana

keselamatan transportasi berkondisi baik adalah 85%, angka tersebut

didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Page 57: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 57

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 ⋰ 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑙𝑢 𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 ⋰ 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑙𝑢 𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔

× 100%

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SASARAN 3

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran 3, didukung oleh Program dan

kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.17 Program dan Kegiatan pendukung kinerja sasaran 3

No Program Kegiatan

1 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

1 Pengadaan-Pemasangan Rambu-rambu

2 Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

3 Pengadaan-Pemasangan alat Pengendali dari Pengaman Pemakai Jalan

4 Pengadaan VMS (Variable Message Sign)/ Traffic Board Sign

5 Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan

6 Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

7 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

8 Pemeliharaan Bogor Intelligent Transport System (BITS)

9 Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

10 Pemeliharaan Data Base Sistem Informasi Pemeriksaan dan Pengadaan SMS Gateway (SMS Center)

11 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PKB

2 Pembangunan Pedestrian dan Jalur Sepeda

12 Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Pesepeda dan Tempat Parkir Sepeda

I. PROGRAM PENDUKUNG KINERJA SASARAN 3

1. Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi merupakan

program kerja yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kinerja

sarana prasarana keselamatan transportasi, dengan rincian indikator kinerja

program sebagaimana pada tabel 3.18 dibawah ini :

Page 58: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 58

Tabel 3.18 Realisasi Indikator Kinerja Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan

Transportasi

No Program Indikator Kinerja Program Target 2018

Realisasi 2018

% Capaian

1 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Persentase Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (APILL) terpasang dalam kondisi baik

100% 96.05% 96.05

Persentase fasilitas lalu lintas terpasang dalam kondisi baik

100% 98.50% 98.50

Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan

89% 97.71% 109.79

2 Pembangunan Pedestrian dan Jalur Sepeda

Persentase ruas jalan yang menyediakan pedestrian

3.28 3.28 100

Persentase jalur sepeda 0.5 - -

No Program Indikator Kinerja

Program Target

Triwulan

I II III IV

1 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Persentase Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (APILL) terpasang dalam kondisi baik

100% 5.88% 29.41% 5.88% 54.87%

Persentase fasilitas lalu lintas terpasang dalam kondisi baik

100% 18.75% 19.78% 13.29% 46.69%

Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan

89% 98.36%

110.52% 98.06%

110.18% 97.69%

109.76% 98.75%

110.96%

2 Pembangunan Pedestrian dan Jalur Sepeda

Persentase ruas jalan yang menyediakan pedestrian

3.28 - 3.28

100% - -

Persentase jalur sepeda

0.5 - - - -

II. KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SASARAN 3

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran 3, didukung oleh kegiatan :

Tabel 3.19 Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung kinerja sasaran 3

No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Triwulan

I II III IV

1 Pengadaan-Pemasangan Rambu-rambu

Jumah Rambu terpasang

- - 100% - 100%

Rambu lalu lintas Tiang F

23 Unit - 23 Unit (100%)

- -

RPPJ 13 Unit - - - 13 Unit

Page 59: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 59

No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Triwulan

I II III IV

(100%)

Rambu Tiang Portal 2 Unit - 2 Unit

(100%) - -

Rambu papan nama jalan

122 Unit - - - 40 Unit

(32.79%)

2 Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Tersedianya perlengkapan jalan APILL

100% - - - 100%

Rekondisi APILL 2

Simpang - - -

2 Simp 100%

Pelican Crossing 1 Unit - - - 1 Unit 100%

Area Traffic Control System (ATCS)

2 Lokasi - - - 2 Lokasi

100%

Warning Light 5 Lokasi - - - 5 Lokasi

100%

APILL Portable 1 Paket - - - 1 Paket 100%

3 Pengadaan-Pemasangan alat Pengendali dari Pengaman Pemakai Jalan

Pagar pengaman jalan

176 Meter

- 176m 100%

- -

Water Barrier 139

Buah - -

139 buah 100%

-

Traffic Cone 670

Buah - - -

949 buah 143.79%

Cermin Tikungan 46 Buah - 46 Buah

100% - -

Paku marka 745

Buah -

745 buah 100%

- -

Rubber Speedbump 160

Buah 160 buah

100% - - -

4 Pengadaan VMS (Variable Message Sign)/ Traffic Board Sign

Tersedianya VMS (Variable Massage Sign) /Traffic Board Sign

1 Lokasi - - - 1 Lokasi

100%

5 Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan

Tersedia dan terpeliharanya marka jalan pada ruas jalan Kota Bogor

7000 meter

- 1.155 m 16.49%

880m 29.07%

3.290 m 76.08%

Penghapusan marka jalan eksisting

1 Paket - 100% - -

Pengadaan pengecatan marka jalan seputaran SSA – KRB

1 Paket - - 100% -

Pengadaan pengecatan marka jalan kawasan Ring – 2

1 paket - - - 100%

Pengadaan pengecatan Zebra

1 paket - - - 100%

Page 60: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 60

No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Triwulan

I II III IV

cross di wilayah Kota Bogor

Pengadaan pengecatan pita kejut diwilayah Kota Bogor

1 paket - - - 100%

Pengadaan Pengecatan Marka karpet merah lajur angkutan massal

1 paket - - - 100%

6 Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Pembangunan kawasan ZoSS di sekolah

9 Lokasi - - 9 lokasi 100%

-

7 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Terpeliharanya perlengkapan jalan

100% - - - 100%

Rambu lalu lintas standar Uk. 75

1 paket 100% - - -

Suku cadang APILL ATCS

1 paket - - - 100%

Sticker Scotliht Reflektif

150 Meter

- 150m 100%

- -

Aluminium Composite 30 Meter - 30m

100% - -

Bahan marka 1.100 Kg 1.100 kg

100% - - -

Peralatan Pendukung 1 paket 100% - - -

8 Pemeliharaan Bogor Intelligent Transport System (BITS)

Terpeliharanya perlengkapan CCTV lalin, CC-Room BITS

18 Titik Lokasi CCTV

- - - 18 Lokasi

100%

9 Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

BBM 12 Bulan 3 Bln (25%)

3 Bln (25%)

3 Bln (25%)

3 Bln (25%)

Pengecatan tanda samping

12 Bulan 3 Bln (25%)

3 Bln (25%)

3 Bln (25%)

3 Bln (25%)

Terkalibrasinya Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor

12 Unit - - 10 Unit

(83.33%) -

Terpeliharanya sertifikat ISO 9001 : 2015

1 Paket - - - 100%

Tersosialisasikannya tarif baru pada pemilik KBWU

90 Pemilik KBWU

- - - 90 Orang (100%)

Terkoordinasinya standar gedung pengujian kendaraan bermotor

1 Paket - - - 100%

10 Pemeliharaan Data Base Sistem Informasi Pemeriksaan dan Pengadaan SMS

Terpeliharanya Data Base sistem PKB dan Sistem Informasi Pemeriksaan dan SMS Gateway (SMS

1 Kegiatan

- - - 100%

Page 61: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 61

No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Triwulan

I II III IV

Gateway (SMS Center)

Center)

11 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PKB

Sistem Informasi Manajemen PKB Berbasis Bercode

1 Paket - - 100% -

Terintegrasinya SIM PKB dengan hasil uji kendaraan

1 Paket - - 100% -

Penambahan jaringan internet den peningkatan program aplikasi

1 Paket - - 100% -

12 Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Pesepeda dan Tempat Parkir Sepeda

Terpeliharanya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda terbangun di Kota Bogor

1 Lokasi - 1 Lokasi

100% - -

Terpasangnya Bollar dilokasi jalur pejalan kaki

1 Lokasi - - 1 Lokasi

100% -

Realisasi kegiatan per triwulan menunjukan hasil kinerja yang baik, dimana setiap

triwulan mengalami peningkatan sehingga pada akhir Triwulan IV, kinerjanya

sudah sesuai dengan target yang diinginkan yaitu 100% kegiatan terlaksana

3.2.4 SASARAN 4 : Meningkatnya Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Yang Ramah

Lingkungan

Sasaran 4 dengan kategori pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja

sebagai berikut :

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2018 dengan target jangka menengah Tahun 2019

NO INDIKATOR KINERJA REALISASI 2017

TAHUN 2018 TARGET TAHUN

2019

%

TARGET REALISASI %

1 Persentase kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif

- 45% - - 55 -

PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN -

Page 62: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 62

Penggunaan bakan bakar ramah lingkungan 55 % dari 1.000 kendaraan angkutan

umum yang pernah diuji coba dan/ dipasang converter kit sampai dengan 2019, tetapi

terhenti s/d tahun 2015 dan baru mencapai 400 unit (40%).

3.2.5 SASARAN 5 : Meningkatnya kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji emisi gas

buang

Sasaran 5 memiliki nilai rata – rata capaian sebesar 101.07% dengan kategori

pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2018 dengan target jangka menengah Tahun 2019

NO INDIKATOR KINERJA REALISASI 2017

TAHUN 2018 TARGET TAHUN

2019

%

TARGET REALISASI %

1 Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan lulus uji emisi gas buang

98.02% 98% 99.05% 101.07 99 100.05

PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 101.07

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Indikator Kinerja Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan

lulus uji emisi gas buang

i. Monitoring dan Evaluasi Capaian Tahun 2018

Indikator Kinerja Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan

lulus uji emisi gas buang adalah kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji

emisi gas buang. Realisasi Persentase kendaraan bermotor yang

melaksanakan uji dan lulus uji emisi gas buang Tahun 2018 adalah 99.05%,

angka tersebut didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut :

𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑢𝑗𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑢𝑗𝑖 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑔𝑎𝑠 𝑏𝑢𝑎𝑛𝑔

𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑢𝑗𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑗𝑖

Dengan realisasi Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan

lulus uji emisi gas buang sebagai berikut :

23.802

25.029× 100% = 99,05%

Page 63: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 63

ii. Perbandingan Capaian Tahun 2017 dan Tahun 2018

Realisasi Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan lulus

uji emisi gas buang Tahun 2018, mengalami kenaikan sebesar 1.03%

dibandingkan tahun 2017 yaitu 98.02%.

iii. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan lulus uji emisi

gas buang pada tahun 2018 sebesar 99.05%, sedangkan target tahun 2019

(Target Jangka Menengah) sebesar 99% sehingga capaian tahun 2018

adalah sebesar 100.05% dari target 2019.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SASARAN 5

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran 5, didukung oleh Program dan

kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.22 Program dan Kegiatan pendukung kinerja sasaran 5

No Program Kegiatan

1 Pengembangan Transportasi

Ramah Lingkungan

Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum

I. PROGRAM PENDUKUNG KINERJA SASARAN 5

1. Program Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

Program Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan merupakan

program kerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya kendaraan

bermotor wajib uji yang lulus uji emisi gas buang, dengan rincian indikator

kinerja program sebagaimana pada tabel 3.23 dibawah ini :

Tabel 3.23 Realisasi Indikator Kinerja Program Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

No Program Indikator Kinerja Program Target 2018

Realisasi 2018

% Capaian

1 Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan lulus uji emisi gas buang

98 % 99.05% 101.07

Page 64: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 64

No Program Indikator Kinerja

Program Target

Triwulan

I II III IV

1. Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji dan lulus uji emisi gas buang

98% 95.63% 97.58%

100.06% 102.10%

98.76% 100.78%

95.00% 96.94%

II. KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SASARAN 5

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran 5, didukung oleh kegiatan :

Tabel 3.24 Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung kinerja sasaran 5

No Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Target

Triwulan

I II III IV

1. Uji Petik Emisi

Gas Buang

Kendaraan Non-

Umum

Terselenggaranya Uji Petik Emisi Gas Buang =12 Lokasi @2

12 Lokasi - 3 Lokasi

25% -

9 Lokasi 75%

Pemberian tanda /stiker kendaraan yang selesai uji petik emisi

3.700 Kendaraan

- 1.509 kend

40.78% -

2.190 kend 59.19%

Data hasil uji petik emisi 3.700 Kendaraan

- 1.509 kend

40.78% -

2.190 kend 59.19%

Realisasi kegiatan per triwulan menunjukan hasil kinerja yang baik, dimana

setiap triwulan mengalami peningkatan sehingga pada akhir Triwulan IV,

kinerjanya sudah sesuai dengan target yang diinginkan yaitu 100% kegiatan

terlaksana.

3.2.6 SASARAN 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

Sasaran 6 memiliki nilai rata – rata capaian sebesar 65.96% dengan kategori

pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2018 dengan target jangka menengah Tahun 2019

NO INDIKATOR KINERJA REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET TAHUN

2019 % TARGET REALISASI %

1. Nilai AKIP Dinas Perhubungan

B BB - - A 100

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Propinsi dan

100% 100 % 100% 100 100% 100

Page 65: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 65

NO INDIKATOR KINERJA REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET TAHUN

2019 % TARGET REALISASI %

atau Inspektorat Kota terhadap program dan kegiatan urusan Perhubungan yang telah ditindaklanjuti

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah

3.23 3.4 3.06 90 3.5 100

PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 65.96

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Indikator Kinerja Nilai AKIP Dinas Perhubungan

i. Monitoring dan Evaluasi Capaian Tahun 2018

Indikator Kinerja Nilai AKIP Dinas Perhubungan adalah hasil evaluasi AKIP

Dinas Perhubungan sebagai alat dalam rangka peningkatan kinerja dan

penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan

bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan

kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan

organisasinya. Nilai AKIP Dinas Perhubungan, masih menunggu hasil

penilaian AKIP dari Inspektorat Kota Bogor.

2. Indikator Kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat

propinsi dan atau Inspektorat Kota terhadap program dan kegiatan urusan

perhubungan yang telah ditindaklanjuti.

i. Monitoring dan Evaluasi Capaian Tahun 2018

Indikator Kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat

propinsi dan atau Inspektorat Kota terhadap program dan kegiatan urusan

perhubungan yang telah ditindaklanjuti. Realisasi Persentase temuan hasil

pemeriksaan BPK, Inspektorat propinsi dan atau Inspektorat Kota terhadap

program dan kegiatan urusan perhubungan yang telah ditindaklanjuti Tahun

2018, masih menunggu hasil penilaian dari BPK, Inspektorat propinsi dan

atau Inspektorat Kota.

Page 66: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 66

3. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja perangkat

daerah

i. Monitoring dan Evaluasi Capaian Tahun 2018

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja perangkat

daerah adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang

diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan

pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan

kebutuhannya.

Pelayanan yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas

Perhubungan pada Tahun 2018, yaitu :

a. Angkutan Dalam Trayek

b. Angkutan Tidak Dalam Trayek

c. Pengujian Kendaraan Bermotor

adapun hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan yaitu :

No Jenis Pelayanan Nilai IKM

1 Angkutan Dalam Trayek 3.35

2 Angkutan Tidak Dalam Trayek 2.87

3 Pengujian Kendaraan Bermotor 2.94

RATA - RATA 3.06

Berdasarkan hasil dari survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada

tahun 2018 dengan rata – rata 3.06 dengan kinerja unit pelayanan ”Baik”.

ii. Perbandingan Capaian Tahun 2017 dan Tahun 2018

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018, mengalami penurunan

sebesar 5.26% dibandingkan tahun 2017 yaitu 3.23. Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat pada Tahun 2017 hanya diselenggarakan pada unit pelayanan

Pengujian Kendaraan Bermotor.

iii. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2018 yaitu 3.06, sedangkan target

tahun 2019 (Target Jangka Menengah) sebesar 3.5 sehingga capaian tahun

2018 mengalami kenaikan sebesar 14.38% dari target 2019.

Page 67: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 67

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SASARAN 6

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran 6, didukung oleh Program dan

kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.26 Program dan Kegiatan pendukung kinerja sasaran 6

No Program Kegiatan

1 Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

1. Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan OPD

2 Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi

1. Bimbingan Teknis Petugas Operasional LLAJ

2. Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS dan Kampanye Keselamatan

3. Seminar/Lokakarya/Forum Group Discussion Bidang Perhubungan

4. Pembinaan Sekolah Pelopor Keselamatan dan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

5. Penyelenggaraan Safety Riding

6. Sertifikasi Pengemudi Angkutan umum (SPAU), pembinaan & Pemilihan Pengemudi Angkutan Kota Teladan

7. Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan

8. Pembinaan (Sosialisasi) dan Fasilitasi (Pelatihan) Badan Usaha ber Badan Hukum bagi Penyelenggaraan Angkutan Umum

3 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pengelolaan Rumah Tangga OPD

2. Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Lalu Lintas

3. Penyusunan Regulasi (Peraturan dan/atau Keputusan Walikota sebagai tindaklanjut PERDA 3/2013 ttg LLAJ)

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Inventaris Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Inventaris Kantor

5 Kerjasama Informasi dengan Media Massa

1. Pengadaan Media (Sarana) Sosialisasi/ Penyuluhan

2. Kerjasama Media Massa (Surat Kabar, Radio, Televisi)

I. PROGRAM PENDUKUNG KINERJA SASARAN 6

Rincian indikator kinerja program sebagaimana pada tabel 3.23 dibawah ini :

Tabel 3.27 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6

No Program Indikator Kinerja Program Target 2018

Realisasi 2018

% Capaian

1 Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

Penyusunan Dokumen Perencanaan (RENJA SKPD) dan Laporan Akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu

7 Dokumen

7 Dokumen

100

2 Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi

Persentase kelompok masyarakat/pelaku transportasi yang dibina

70% 70% 100

3 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Dinas Perhubungan

85% 62.86% 73.95

Page 68: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 68

No Program Indikator Kinerja Program Target 2018

Realisasi 2018

% Capaian

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur

85% 84.74% 99.69

5 Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Prosentase penyebarluasan informasi kepada masyarakat

100% 82% 82

No Program Indikator Kinerja Program

Target Triwulan

I II III IV

1 Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

Penyusunan Dokumen Perencanaan (RENJA SKPD) dan Laporan Akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu

7 Dokumen 4 1 - 2

2 Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi

Persentase kelompok masyarakat/pelaku transportasi yang dibina

70% 5.04% 7.19%

10.07% 14.39%

43.81% 62.59%

11.08% 15.83%

3 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Dinas Perhubungan

85% 10.13% 11.91%

29.50% 34.71%

19.07% 22.44%

26.11% 30.72%

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur

85% 5.94% 6.99%

18.53% 21.81%

20.25% 23.83%

54.96% 64.66%

5 Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Prosentase penyebarluasan informasi kepada masyarakat

100% 1.50% 37.21% 20.85% 22.44%

1. Program Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

Program Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan merupakan

program kerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya kendaraan

bermotor wajib uji yang lulus uji emisi gas buang.

II. KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SASARAN 6

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran 6, didukung oleh kegiatan :

Tabel 3.28 Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung kinerja sasaran 6

No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Triwulan

I II III IV

1 Penyusunan, Perencanaan dan

Pelporan OPD

Capaian laporan tahunan

100% 100%

LKIP 1 Dokumen 100%

Page 69: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 69

No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Triwulan

I II III IV

LPPD 1 Dokumen 100%

EPPD 1 Dokumen 100%

LKPJ 1 Dokumen 100%

RENJA 1 Dokumen 100%

RENSTRA 1 Dokumen 100%

NERACA, LRA dan CALK

1 Dokumen 100%

2 Bimbingan Teknis Petugas Operasional

LLAJ

Peningkatan kompetensi SDM Transportasi Petugas Operasional lalu lintas

150 Orang - - 150 Orang 100%

3 Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS dan Kampanye Keselamatan

Sosialisasi kepada Taman kanak-kanak /PAUD

200 orang 100 Orang 50%

100 Orang 50%

Sosialisasi kepada pelajar (SD/SMP)

250 Orang 250 Orang 100%

Sosialisasi kepada Mahasiswa

100 Orang 100 Orang 100%

Sosialisasi Kepada Organisasi

40 Orang 40 Orang 100%

4 Seminar/Lokakarya/Forum Group Discussion Bidang Perhubungan

Pelaksanaan kegiatan seminar /lakakarya/Group Discussion Bidang Perhubungan

190 Orang - - 190 Orang 100%

-

5 Pembinaan Sekolah Pelopor Keselamatan dan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

Duta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas

100 Orang - 100 Orang 100%

- -

6 Penyelenggaraan Safety Riding

Penyelenggaraan Safety Riding untuk anak sekolah SMA/SMK

100 Orang 100 Orang 100%

7 Sertifikasi Pengemudi Angkutan umum (SPAU), pembinaan & Pemilihan Pengemudi Angkutan Kota Teladan

Peserta pemilihan pengemudi angkutan kota teladan @100 Orang

100 Orang 100 Orang 100%

Peserta terpilih pengemudi angkutan kota teladan @6 orang

6 Orang 6 Orang 100%

7 Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan

Kampanye keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat

100 Orang 100 Orang 100%

Upacara hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)

80% 80 Orang

100%

Page 70: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 70

No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Triwulan

I II III IV

8 Pembinaan (Sosialisasi) dan Fasilitasi (Pelatihan) Badan Usaha ber Badan Hukum bagi Penyelenggaraan Angkutan Umum

Pembinaan dan pelatihan pengelolaan badan hukum angkutan @80 orang

80 orang 80 Orang 100%

9 Pengelolaan Rumah Tangga OPD

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PNS

36 OB

6 16.67%

9 25%

9 25%

9 25%

Honorarium Tim pengadan barang dan jasa

11 Paket

pekerjaan

- 6 54.55%

- 2 18.18%

Pembayaran Gaji TKK 350 Orang

49 14%

100 28.57%

98 28%

69 19.71%

Honorarium Pelaksanaan kegiatan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Sopir Dinas

26 OB

2 7.69%

3 11.54%

3 11.54%

3 11.54%

Belanja alat tulis kantor 39 jenis

barang

- 39 100%

Belanja alat listrik dan elektronik

4 jenis

barang

2 50%

2 50%

Belanja pengisian tabung gas

12 bulan

1 8.33%

3 25%

3 25%

Pengadaan perlengkapan pendukung penyelenggaraan PKB (Cat dan Thinner)

3 Item

- 3 100%

-

Pengadaan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor (Plat Uji)

15380 Set

15.380 100%

jasa telepon, air, listrik, Surat kabar/majalah

12 Bulan

3 25%

3 25%

3 25%

3 25%

Belanja jasa kebersihan (jasa Cleaning service)

1 Paket

0.3 30%

- 0.7 70%

Belanja jasa keamanan (jasa satpam)

1 Paket

- 0.45 45%

- 0.55 55%

Belanja iuran premi angsuransi kesehatan

1 Paket

0.25 25%

0.25 25%

0.25 25%

0.25 25%

Belanja iuran premi angsuransi ketenagakerjaan

1 Paket

0.25 25%

0.25 25%

0.25 25%

0.25 25%

Belanja Cetak Blanko Cetakan Dinas

28 Item

28 100%

Belanja cetak 20 2 2

Page 71: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 71

No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Triwulan

I II III IV

Penyebarluasan informasi/spanduk

Buah 10% 10%

Belanja cetak Perlengkapan PKB (Buku uji)

15380 Buku

15.380 100%

Belanja penggandaan/Fotocopy

60000 lembar

3.250 5.42%

6.250 10.42%

4.250 7.08%

12.500 20.83%

Belanja makanan dan minuman rapat

3000 Box

170 5.67%

200 6.67%

297 9.90%

270 9%

Belanja pakaian dinas harian berikut atribut

240 Stel

229 95.42%

Belanja Pakaian Dinas Upacara Besar

17 Stel

17 100%

Pakaian dinas lapangan berikut atribut

260 stel

236 90.77%

Terpenuhinya Belanja Penggantian Suku Cadang/Pemeliharaan (Roda Empat berjumlah 16 Kend, Roda Enam berjumlah 5 kend, Roda dua berjumlah 57 kend)

1 Paket

0.20 20.27%

0.31 30.91%

0.25 24.69%

0.24 24.08%

Belanja Perjalanan dinas luar negeri

1 Paket

0.14 14.19%

0.14 14.33%

Belanja perjalanan dinas luar daerah

1 paket

0.22 21.51%

0.28 28.30%

0.30 29.89%

0.13 13.07%

Terpenuhinya BBM Operasional kendaraan kantor (Roda empat berjumlah 16 kend, Roda enam berjumlah 5 kend, Roda dua berjumlah 57 kend)

1 paket

0.16 16.16%

0.17 17.41%

0.21 21.43%

0.25 25.39%

Pengadaan Jas Hujan Khusus (Pengaman dua muka, Spotlight dan Topi)

325 Stel

325 100%

10 Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Lalu Lintas

Jasa Listrik 100 %

8.11% 24.01% 12.31% 7.25%

11 Penyusunan Regulasi (Peraturan dan Keputusan walikota sebagai tindaklanjut PERDA 3/2013 ttg LLAJ)

Draf Perwali & Keputusan walikota sebagai tindaklanjut PERDA 3/2013 ttg Penyelenggaraan LLAJ

5 Produk Hukum

100% - - -

12 Pengadaan Inventaris Kantor

Belanja Pegawai 12 Bulan

2 16.67%

3 25%

3 25%

3 25%

BM Pengadaan Alat-alat angkutan darat

1 unit

100%

Page 72: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 72

No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Triwulan

I II III IV

bermotor mobil minibus (karoseri)

BM Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mobil skylift (karoseri)

1 unit

100%

BM pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mobil patwal (karoseri)

1 unit

100%

BM Pengadaan alat -alat angkutan darat bermotor mobil Pick up (karoseri)

1 unit

100%

BM Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mobil khusus (Mini Bus) (karoseri)

1 Unit

100%

BM pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda dua 150 cc

16 unit

6 37.50%

10 62.50%

BM Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda dua 250 cc (Karoseri)

10 unit

10 100%

BM pengadaan peralatan dan mesin - pengadaan meubeulair

1 paket

100%

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

1 Paket

100%

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

1 Paket

100%

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

1 Paket

100%

BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan

1 Paket

100%

BM Pengaadaan Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pemeriksaan Keamanan Bermotor

1 Paket

100%

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja

100 %

18.75% 21.19% 21.87% 38.19%

Belanja Pegawai 12 Bulan

3 25%

3 25%

3 25%

3 25%

Belanja STNK Mobil 19 3 2 14

Page 73: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 73

No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Triwulan

I II III IV

Unit 15.79% 10.53% 73.68%

Belanja STNK Motor 52 Unit

- 7 13.46%

14 26.92%

31 59.62%

Biaya Sewa gedung/kantor tempat alat komunikasi Repiter

24 Bulan

6 25%

6 25%

6 25%

6 25%

Pemeliharaan Perlengkapan kantor

12 Paket

3 25%

3 25%

3 25%

3 25%

Pemeliharaan Komputer 12 Paket

3 25%

3 25%

3 25%

3 25%

Pemeliharaan Alat - Alat Komunikasi

12 Paket

3 25%

3 25%

3 25%

3 25%

Pemeliharaan bangunan Gedung Kantor DISHUB

1 Paket

100%

Belanja Pemeliharaan Penambahan Daya Listrik + Reinstalasi

1 Paket

100%

Pemeliharaan Alat2 Bengkel Teknis PKB & B.Pemeliharaan Pembl Sparepart & Pemasangan Perlt Teknis PKB

1 Paket

100%

Konsultasi Perencanaan 1 paket

100%

Konsultasi Pengawasan 1 Paket

100%

14 Pengadaan Media (Sarana) Sosialisasi/Penyuluhan

Spanduk 300 buah 50 16.67%

75 25%

75 25%

75 25%

Banner 40 meter 40 100%

X Banner 19 set 2 10.53%

2 10.53%

4 21.05%

2 10.53%

Leaflet 4.219 buah 700 16.59%

1050 24.89%

1050 24.89%

Buku Panduan 790 buku 961 121.65%

15 Kerjasama Media Massa (Surat Kabar, Radio, Televisi)

Surat Kabar 2 Media 2 100%

Radio 3 Stasiun 1 33.33%

Televisi 1 Stasiun 1 100%

Page 74: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 74

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2018 merujuk pada

Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan dan Peraturan

Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Perhubungan Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp. 70.377.658.159,- (Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima

Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung

2. Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 30.200.180.826,-

(Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh

Enam Rupiah) dengan realisasi sampai dengan Desember 2018 sebesar

Rp. 29.290.347.205,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga

Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) atau sekitar 96,99% dari yang

dianggarkan.

Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018

NO URAIAN Pagu Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) %

1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 11.726.156.312 11.122.402.200 94.85

2 Tunjangan. Keluarga 1.424.108.585 1.349.999.804 94.80

3 Tunjangan Jabatan 185.719.625 184.730.000 99.47

4 Tunjangan Fungsional 30.758.723 29.390.000 95.55

5 Tunjangan Umum 713.005.377 675.485.000 94.74

6 Tunjangan Beras 924.825.917 876.209.580 94.74

7 Tunjangan PPh 3.945.310 3.428.187 86.89

8 Pembulatan 203.477 192.434 94.57

9 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

2.603.585.000 2.559.560.000 98.31

10 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

6.715.522.500 6.663.400.000 99.22

11 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

5.872.350.000 5.825.550.000 99.20

Total Anggaran 30.200.180.826 29.290.347.205 96.99

Page 75: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 75

2. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 40.177.477.333,- (Empat Puluh Milyar Seratus

Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga

Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 35.251.548.189,- (Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus

Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh

Sembilan Rupiah) atau sekitar 87,74% dari yang dianggarkan. Realisasi anggaran pada

kegiatan belanja langsung tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.28.

Tabel 3.30 Realisasi anggaran kegiatan belanja langsung Tahun Anggaran 2018

NO KEGIATAN

TAHUN 2018

(%) SISA

ANGGARAN (Rp)

ALOKASI (RP)

REALISASI (RP)

1 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan & Simpang 145.850.000 133.475.000 91,52 12.375.000

2 Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek 122.750.000 118.218.000 96,31 4.532.000

3 Penyusunan Regulasi (Peraturan dan/atau Keputusan Walikota sebagai tindaklanjut PERDA 3/2013 ttg LLAJ)

100.000.000 70.480.000 70,48 29.520.000

4 Pembangunan Fasilitas Parkir pada Badan Jalan

149.850.000 142.936.100 95,39 6.913.900

5 Pemeliharaan jalur pejalan Kaki, Jalur Pesepeda dan Tempat Parkir Sepeda

349.400.000 338.234.051 96,80 11.165.949

6 Pembangunan Pos GATUR 300.000.000 288.874.431 96,29 11.125.569

7 Pemeliharaan Pos GATUR 149.400.000 145.209.565 97,20 4.190.435

8 Evaluasi Penyelenggaraan Peparkiran (On Street Parking)

50.00.000 46.195.000 92,39 3.805.000

9 Review DED Jembatan penyeberangan Orang 250.000.000 200.370.000 80,15 49.630.000

10 Evaluasi Kinerja Angkutan Tidak Dalam Trayek

50.000.000 47.565.000 95,13 2.435.000

11 Kajian Daerah Rawan Kecelakaan (Accident Analysis and Prevention)

149.600.000 137.145.000 91,67 12.455.000

12 Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Rawan Kemacetan

149.600.000 136.880.000 91,50 12.720.000

13 Pembangunan pangkalan (Angkot) 544.910.000 482.675.552 88,58 62.234.478

14 Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang

399.400.000 325.965.802 81,61 73.434.198

15 Pemeliharaan Shelter Non BTS Transpakuan 214.000.000 197.047.000 92,08 16.953.000

16 DED Shelter Angkutan Umum 200.000.000 - 0,00 -

17 Evaluasi Kinerja Angkutan Barang 48.100.000 47.035.000 97,79 1.065.000

18 Pembangunan Shelter Angkutan Umum 1.549.400.000 1.487.895.000 96,03 61.505.000

19 Pemeliharaan Pospam Terpadu Muspida 150.000.000 145.871.900 97,25 4.128.100

20 Pemeliharaan Pospam BTM 150.000.000 112.073.183 74,72 37.926.817

21 Survey OD Angkutan Barang 175.000.000 170.682.500 97,53 4.317.500

22 Studi kelayakan Penyelenggaraan Angkutan Sekolah

50.000.000 46.245.000 92,49 3.755.000

Page 76: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 76

NO KEGIATAN

TAHUN 2018

(%) SISA

ANGGARAN (Rp)

ALOKASI (RP)

REALISASI (RP)

23 DED Gedung Parkir Plaza Bogor 599.750.000 2.550.000 0,43 597.200.000

24 Pengadaan – Pemasangan – Rambu-rambu 875.593.238 836.820.444 95,57 38.772.794

25 Pengadaan – Pengecatan Marka Jalan 1.900.000.000 1.814.828.952 95,52 85.171.048

26 Pengadaan – pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

2.129.809.095 2.057.407.555 96,60 72.401.540

27 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 690.500.000 660.884.900 95,71 29.615.100

28 Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 750.000.000 693.944.944 92,53 56.055.056

29 Dukungan Operasional Pengawasan-Pengendalian-Penjagaan-Pengaturan (WASDAL - GATUR) Lokasi Rawan kemacetan

4.462.400.000 4.202.809.000 94,18 259.591.000

30 Operasi Penertiban 386.800.000 283.650.000 73,33 103.150.000

31 Operasional Penyelenggaraan Terminal 522.300.000 488.380.955 93.51 4.734.619.045

32 Dukungan Operasional Penyelenggaraan perparkiran

328.000.000 287.770.000 87,73 40.230.000

33 Operasional Forum LLAJ 115.555.000 54.900.000 47,51 60.655.000

34 Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha 76.280.000 11.400.000 14,94 64.880.000

35 Pemeliharaan Median Jalan 948.800.000 916.720.582 96,62 32.079.418

36 Pengadaan dan Pemasangan Terminal Parkir Elektronik (TPE) “Parking Meter”

2.599.250.000 2.468.895.000 94,98 130.355.000

37 Pengadaan – Pemasangan Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan

1.309.000.000 1.276.034.161 97,48 32.965.839

38 Pengadaan VMS (Variable Message Sign) / Traffic Board Sign

1.000.000.000 994.104.500 99,41 5.895.500

39 Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP dan VIP

182.750.000 34.950.000 19,12 147.800.000

40 Pemeliharaan Bogor Intellegent Transport System (BITS)

200.000.000 197.850.000 98,93 2.150.000

41 Pengadaan Media (Sarana) Sosialisasi / Penyuluhan

317.500.000 213.548.000 97,26 103.952.000

42 Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan

200.000.000 197.940.000 98,97 2.060.000

43 Seminar / Lokakarya / Forum Group Discussion Bidang Perhubungan

100.000.000 49.860.000 49,86 50,140.000

44 Bimbingan Teknis Petugas Operasional LLAJ 200.000.000 162.700.000 81,35 37.300.000

45 Kerjasama Media Massa (Surat Kabar, Radio, Televisi)

50.000.000 31,816.000 63,63 18.184.000

46 Penyelenggaraan Safety Riding 50.000.000 40.050.000 80,10 9.950.000

47 Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum (SPAU), Pembinaan &Pemilihan Pengemudi Angkutan Kota Teladan

200.000.0000 197.840.000 98,92 2.160.000

48 Sosialisasi/ Penyuluhan DARTIBLANTAS dan Kampanye Keselamatan

197.700.000 153.075.000 77,43 44.625.000

49 Pembinaan Sekolah Pelopor Keselamatan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

100.000.000 91.769.000 91,77 8.231.000

50 Pembinaan (Sosialisasi) dan Fasilitasi (Pelatihan) Badan Usaha ber Badan Hukum bagi Penyelenggaraan Angkutan

200.000.000 170.716.100 85,36 29.283.900

Page 77: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 77

NO KEGIATAN

TAHUN 2018

(%) SISA

ANGGARAN (Rp)

ALOKASI (RP)

REALISASI (RP)

51 Rasionalisasi Supply – Demand / Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor

192.800.000 75.992.000 39,41 116.808.000

52 Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek

199.650.000 179.930.000 90,12 19.720.000

53 Operasional Pelayanan Angkutan Wisata 216.000.000 137.092.000 63,47 78.908.000

54 Pengawasan Koridor Angkutan Massal pada Koridor 2 dan 3

150.000.000 116.100.000 77,40 33.900.000

55 Peningkatan Database Angkutan Barang 40.000.000 39.840.000 99,60 160.000

56 Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Non - Umum

100.000.000 90.054.600 90,05 9.945.400

57 Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

575.000.000 523.410.604 91,03 51.589.396

58 Pemeliharaan Data Base Sistem Informasi Pemeriksaan dan Pengadaan SMS Gateway (SMS Center)

150.000.000 137.875.000 91,92 12.125.000

59 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PKB

150.000.000 147.785.000 98,52 2.215.000

60 Pengelolaan Rumah Tangga PD 4.500.000.000 3.818.288.106 84,85 681.711.894

61 Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu Lintas

825.000.000 426.359.337 51,68 398.640.663

62 Pengadaan Inventaris Kantor 5.908.000.000 5.236.460.350 88,63 671.539.650

63 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.000.000.000 882.684.845 88,27 117.315.155

64 Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan OPD

31.780.000 31.480.000 99,06 300.000

Jumlah 40.177.477.333 35.251.548.189 87,74 4.925.929.144

Page 78: BAB I PENDAHULUAN · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 78

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2018 merupakan

amanah Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehingga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2018

diharapkan dapat menjadi bahan untuk Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengukupan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor pada Tahun 2018.

Demikian laporan ini disusun sebagai catatan pencapaian pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bogor sampai dengan akhir Tahun 2018. Akhirnya semoga

Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pijakan bagi penyusunan perencanaan serta

peningkatan pelaksanaan tugas bagi Dinas Perhubungan Kota Bogor Khususnya dan Pemerintah

Kota Bogor pada umumnya.