bab i pendahuluan latar belakang - ppid kota blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1643.pdf · blitar...
TRANSCRIPT
Lakip Dispenduk Capil 2016
1
LKjIP Dispendukcapil 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, maka terbentuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Blitar, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dituntut untuk
berbuat dan berkarya pada tatanan yang lebih baik, utamanya dalam pelayanan kepada
masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, dimana masyarakat menghendaki agar setiap
pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat dilandasi
dengan prinsip – prinsip keterbukaan dan demokratis.
Untuk menjalankan kemajuan, keseimbangan dan kesinambungan khususnya
pelayanan pada masyarakat dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
diperlukan suatu kerja keras secara menyeluruh sesuai dengan program yang telah
ditetapkan yaitu pelayanan pada masyarakat yang cepat, cermat, tepat dan aman.
Selanjutnya sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Blitar mempunyai tugas pelayanan utama yakni:
1. Pelaksanaan pendaftaran penduduk.
2. Pengelolaan data kependudukan.
3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
5. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.
6. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
7. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
8. Pencatatan Kutipan Akta Perubahan Nama
Lakip Dispenduk Capil 2016
2
LKjIP Dispendukcapil 2016
9. Penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan / perceraian yang
terlambat pelaporannya.
Sebagai implementasi dari pencapaian tugas pelayanan utama diatas, maka telah
ditetapkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
Tahun 2016 – 2021 dengan maksud untuk menentukan arah yang rasional dalam upaya
mencapai tujuan dan sasaran, menentukan kebijakan dan program serta kegiatan secara
lebih jelas dan konkrit disertai standart pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi
kinerja.
Melihat kenyataan diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Blitar sebagai instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam satu tahun Anggaran yang
dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan
dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar .
Kedudukan :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah Unsur Pelaksana
otonomi daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah ;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Lakip Dispenduk Capil 2016
3
LKjIP Dispendukcapil 2016
Tugas :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Fungsi :
Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Blitar mempunyai fungsi :
(1) perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
(2) pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(4) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
(5) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
(6) pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi
kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran,
perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
(7) pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil,
administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
(8) penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan
kantor;
(9) penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kependudukan dan
catatan sipil sesuai dengan kewenangan Daerah;
(10) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP);
(11) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
Lakip Dispenduk Capil 2016
4
LKjIP Dispendukcapil 2016
(12) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan
untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
(13) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;
(14) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan
bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui sub domain
website Pemerintah Daerah;
(15) pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas
bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
(16) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
bidang tugasnya.
Susunan Organisasi terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat membawahi :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
2) Sub Bagian Keuangan dan Program.
c. Bidang Kependudukan, membawahi :
1) Seksi Administrasi Kependudukan;
2) Seksi Mobilitas Penduduk.
d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
1) Seksi Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;
2) Seksi Perkawinan dan Perceraian.
e. Bidang Data dan Penyuluhan, membawahi:
1) Seksi Pengolahan Data;
2) Seksi Penyuluhan.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Lakip Dispenduk Capil 2016
5
LKjIP Dispendukcapil 2016
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
a. Kepala Dinas
· mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan,
membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas
sebagaimana dimaksud diatas
b. Sekretaris
· mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan,
pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan administrasi umum,
rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan
dilingkungan dinas;
· Untuk menjalankan tugas dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi ;
1. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
2. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan
program kerja masing – masing bidang secara terpadu;
3. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
bidang-bidang di lingkungan Dinas;
4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program /
kegiatan Sekretariat;
5. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
6. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
7. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
8. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
9. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan
organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas;
Lakip Dispenduk Capil 2016
6
LKjIP Dispendukcapil 2016
10. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata
usaha Dinas;
11. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas
keprotokolan dan kehumasan;
12. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana
prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
13. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi;
14. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
15. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah;
16. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk
hukum lainnya;
17. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi
umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
18. fasilitasi verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
19. fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan capaian target percepatan dan
penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
20. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
21. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
22. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
23. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
Lakip Dispenduk Capil 2016
7
LKjIP Dispendukcapil 2016
24. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
25. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
26. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan
bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui sub domain
website Pemerintah Daerah;
27. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan kinerja Dinas;
28. pelaksanaan pelayanan legalisir fotocopy dokumen kependudukan;
29. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.
Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan, mempunyai tugas :
1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan
operasional di bidang administrasi umum ;
2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan
administrasi umum ;
3. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian
Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
4. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum ;
5. melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;
6. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan
rapat dinas;
7. pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan;
8. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
9. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian;
Lakip Dispenduk Capil 2016
8
LKjIP Dispendukcapil 2016
10. melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
11. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
12. melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
13. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik
(SPP);
14. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
16. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau
melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
17. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja
serta menyusun pelaporan kinerja di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan
Kearsipan;
18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya.
· Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :
1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan
operasional di bidang administrasi keuangan dan program ;
2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan
administrasi keuangan dan program ;
3. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan rencana
anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran
kegiatan masing-masing unit di lingkungan Dinas;
4. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan administrasi
keuangan dan program ;
Lakip Dispenduk Capil 2016
9
LKjIP Dispendukcapil 2016
5. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
(DPPA);
6. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban keuangan ;
7. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
8. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas ;
9. melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas;
10. menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas;
11. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Dinas;
12. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas ;
13. melaksanakan penyusunan Penetepan Kinerja (PK);
14. fasilitasi penyusunan laporan capaian target percepatan dan penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
15. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
16. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
17. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja
serta menyusun pelaporan kinerja administrasi keuangan dan program ;
18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya.
c. Bidang Kependudukan
Bidang Kependudukan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan
menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang kependudukan.
Untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :
Lakip Dispenduk Capil 2016
10
LKjIP Dispendukcapil 2016
1. perumusan kebijakan tehnis di bidang Kependudukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas
2. penyusunan program / kegiatan di bidang Kependudukan
3. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pendaftaran
penduduk;
4. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pada kegiatan
pendaftaran penduduk;
5. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi
kependudukan dengan menyusun dan memelihara data pada Bidang
Pendaftaran Penduduk;
6. pelaksanaan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan/Sanksi
Administrasi berupa denda yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa
kependudukan;
7. pelaksanaan pelayanan legalisir fotocopy dokumen kependudukan;
8. penyelenggaraan penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran
penduduk;
9. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan;
10. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja dibidang pendaftaran
penduduk;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang
Kependudukan;
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bidang Kependudukan membawahi :
§ Seksi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi
Administrasi Kependudukan;
Lakip Dispenduk Capil 2016
11
LKjIP Dispendukcapil 2016
2. mengumpulan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan
administrasi kependudukan ;
3. menyusun rencana program dan/atau kegiatan administrasi kependudukan ;
4. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria administrasi kependudukan ;
5. melakukan registrasi identitas penduduk yang meliputi biodata, Kartu Keluarga
dan Kartu Tanda Penduduk;
6. melakukan verifikasi biodata penduduk;
7. melakukan pencatatan dan perubahan biodata penduduk;
8. melaksanakan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ;
9. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi biodata Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
10. melakukan evaluasi hasil kerja penerbitan kartu keluarga;
11. melaksanakan evaluasi hasil kerja penerbitan kartu tanda penduduk;
12. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi
administrasi kependudukan;
13. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan/sanksi administrasi
berupa denda yang melampaui batas waktu pelaporan;
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Kependudukan sesuai
bidang tugasnya.
§ Seksi Mobilitas Penduduk, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi
Mobilitas Penduduk;
2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan
mobilitas penduduk ;
3. menyusunan rencana program dan/atau kegiatan mobilitas penduduk ;
4. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria mobilitas penduduk ;
Lakip Dispenduk Capil 2016
12
LKjIP Dispendukcapil 2016
5. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pemrosesan permohonan perubahan
alamat;
6. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pemrosesan permohonan pindah dan
datang penduduk;
7. melakukan pendaftaran pindah dan datang dalam wilayah Republik Indonesia
dan antar negara
8. melaksanakan pendaftaran, penelitian berkas, pencatatan dan pemrosesan
permohonan indentitas penduduk warga Negara Asing;
9. menyelenggarakan pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;
10. menyelenggarakan pendaftaran pindah datang antar negara;
11. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi mobilitas penduduk ;
12. melaksanakan pendataan hasil kerja dibidang mobilitas penduduk ;
13. melaksanakan analisa perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan
kependudukan
14. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi
Mobilitas Penduduk;
15. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan/sanksi administrasi
berupa denda yang melampaui batas waktu pelaporan;
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang kependudukan sesuai
bidang tugasnya.
d. Bidang Pencatatan Sipil
Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan
menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pencatatan Sipil;
Untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. penyusunan program / kegiatan di bidang Pencatatan Sipil;
Lakip Dispenduk Capil 2016
13
LKjIP Dispendukcapil 2016
3. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan kelahiran dan kematian,
perkawinan, perceraian serta pengakuhan dan pengesahan anak serta
perubahan “Nama”;
4. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan
pelayanan pencatatan sipil;
5. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pelaksanaan
pencatatan sipil;
6. penyusunan dan pemeliharaan data bidang pencatatan sipil;
7. pelaksanaan pencatatan peristiwa penting lainnya;
8. penyelenggaraan penatausahaan dokumen pencatatan sipil;
9. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Pencatatan Sipil;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang
Pencatatan Sipil;
11. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan/sanksi administrasi
berupa denda yang melampaui batas waktu pelaporan;
12. pelaksanaan pelayanan legalisir fotocopy dokumen kependudukan
13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi :
· Seksi Kelahiran, Pengukuhan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak,
mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi
Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;
2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan
Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;
3. menyusun rencana program dan/atau kegiatan Kelahiran, kematian, Pengakuan
dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;
Lakip Dispenduk Capil 2016
14
LKjIP Dispendukcapil 2016
4. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan
Anak;
5. melaksanakan pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan
Anak dan lahir mati;
6. melaksanakan pencatatan dan pemrosesan permohonan atas terjadinya
perubahan Akta Kelahiran;
7. melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;
8. melaksanakan pendaftaran, penelitian, dan pencatatan berkas serta pemrosesan
Akta Kelahiran dan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara Asing;
9. melaksanakan pendaftaran, penelitian, dan pencatatan berkas serta pemrosesan
Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;
10. melaksanakan pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran
dan kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak yang
peristiwanya di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia;
11. melaksanakan pencatatan perubahan nama;
12. melaksanakan pencatatan perubahan dan pembatalan Akta;
13. melaksanakan pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
14. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Kelahiran, Kematian,
Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;
15. melakukan pendataan hasil kerja Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan
Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;
16. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi
Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;
17. melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan/Sanksi
administrasi berupa denda yang melampaui batas waktu pelaporan;
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pencatatan Sipil
sesuai bidang tugasnya.
Lakip Dispenduk Capil 2016
15
LKjIP Dispendukcapil 2016
· Seksi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi
Perkawinan dan Perceraian;
2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan
Perkawinan dan Perceraian;
3. menyusun rencana program dan/atau kegiatan Perkawinan dan Perceraian;
4. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria Perkawinan dan Perceraian;
5. melaksanakan pencatatan perkawinan dan perceraian;
6. melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil terkait
perkawinan dan perceraian;
7. melaksanakan pendaftaran, penelitian, dan pencatatan berkas serta pemrosesan
Akta Perkawinan yang bukan beragama islam bagi warga negara Indonesia dan
warga negara asing;
8. melaksanakan pendaftaran, penelitian, dan pencatatan berkas serta pemrosesan
Akta Perceraian yang bukan beragama Islam bagi Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing;
9. melaksanakan pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan perkawinan
dan perceraian yang peristiwanya di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia;
10. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Perkawinan dan
Perceraian;
11. melaksanakan pendataan hasil kerja Perkawinan dan Perceraian;
12. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi
Perkawinan dan Perceraian;
13. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan/sanksi adminitrasi
berupa denda yang melampaui batas waktu pelaporan;
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pencatatan Sipil
sesuai bidang tugasnya.
Lakip Dispenduk Capil 2016
16
LKjIP Dispendukcapil 2016
e. Bidang Data dan Penyuluhan
Bidang Data dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan
teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Data dan
Penyuluhan;
Sedangkan untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Data dan Penyuluhan
mempunyai fungsi :
1. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja Bidang Data dan
Penyuluhan;
2. pengumpulan dan penganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan
Bidang Data dan Penyuluhan;
3. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan penyelenggaraan
pengolahan data dan penyuluhan;
4. penyusun rencana program dan/atau kegiatan Data dan Penyuluhan;
5. penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
Data dan Penyuluhan;
6. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi peraturan dan produk catatan sipil ;
7. pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Data dan Penyuluhan ;
8. pelaksanaan penyusunan bank data penduduk menggunakan sistem administrasi
kependudukan ;
9. pelaksanaan pengembangan jaringan komunikasi data penduduk ;
10. pelaksanaan penyajian dan diseminasi informasi penduduk ;
11. pelaksanaan pendataan hasil kerja Data dan Penyuluhan;
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang
Data dan Penyuluhan;
13. pelaksanaan pelayanan legalisir fotocopy dokumen kependudukan
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
Lakip Dispenduk Capil 2016
17
LKjIP Dispendukcapil 2016
Bidang Data dan Penyuluhan membawahi :
· Seksi Pengolahan Data, mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi
Pengolahan Data;
2. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi
dan konsultasi pengelolaan informasi data kependudukan;
3. melaksanakan koordinasi pengelolaan data kependudukan;
4. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data;
5. menyelenggarakan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta
jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan
sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;
6. menyelenggarakan pembangunan replikasi data kependudukan, pembangunan
bank data kependudukan serta tempat perekaman data kependudukan;
7. melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk;
8. melaksanakan penyajian dan diseminasi informasi penduduk, perlindungan data
pribadi penduduk pada bank data kependudukan dan perlindungan data pribadi
penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil;
9. menyelenggarakan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
10. melaksanaan fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan standar pelayanan minimal
(SPM);
11. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi
Pengolahan Data;
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Data dan
Penyuluhan sesuai bidang tugasnya.
· Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi
Penyuluhan;
Lakip Dispenduk Capil 2016
18
LKjIP Dispendukcapil 2016
2. melaksanakan penyajian dan diseminasi informasi penduduk;
3. melaksanakan kegiatan penyuluhan kependudukan, pencatatan sipil dan
adminitrasi kependudukan lainnya;
4. melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan SKPD terkait dalam rangka
mendukung kegiatan penyuluhan kepndudukan, pencatatan sipil dan
administrasi kependudukan lainnya;
5. melaksanakan perencanaan, pengadaan, mendistribusikan metode dan sarana
penyuluhan kependudukan, pencatatan sipil dan administrasi kependudukan
lainnya;
6. fasilitasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM);
7. fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik (SPP);
8. fasilitasi penyelesaian dan pelaporan pengaduan masyarakat;
9. sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota terkait
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja
sesuai dengan bidang tugasnya ;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.
2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
BLITAR
Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 dapat kami gambarkan
sebagai berikut :
Lakip Dispenduk Capil 2016
20
LKjIP Dispendukcapil 2016
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
: Garis Komando : Garis Koordinasi
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG KEPENDUDUKAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN
DAN KEARSIPAN
SEKSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SEKSI MOBILITAS PENDUDUK
BIDANG PENCATATAN SIPIL
SEKSI PENGOLAHAN DATA
SEKSI PENYULUHAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
PROGRAM
BIDANG DATA DAN
PENYULUHAN
SEKSI KELAHIRAN, PENGAKUAN
& PENGESAHAN ANAK, PENGANGKATAN ANAK
SEKSI PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN
UPTD
Lakip Dispenduk Capil 2016
1
LKjIP Dispendukcapil 2016
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama
satu Tahun 2016, dengan tujuan :
1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kota Blitar, Povinsi, Pusat maupun
Masyarakat;
2) Memberikan informasi capaian kinerja yang terukur guna penyempurnaan dokumen
perencanaan pembangunan yang akan datang;
3) Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4) Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka
menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju
pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata
kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi;
7. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Lakip Dispenduk Capil 2016
2
LKjIP Dispendukcapil 2016
Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar tahun
2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Bllitar
Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2016.
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
Lakip Dispenduk Capil 2016
3
LKjIP Dispendukcapil 2016
E. ASPEK ASPEK STRATEGIS
1. Peran Stratejik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Blitar sebagaimana tertuang di
dalam Rencana Strategis Daerah Tahun 2016 – 2021 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai peran yang sangat strategis. Hal ini dapat dilihat
bahwa di tahun pertama Renstra 2016 – 2021 Tahun 2016 telah melaksanakan program
– program yang diwujudkan berbagai bentuk kegiatan sebagai upaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Program – program dan kegiatan – kegiatan tersebut dapat diketahui
perkembangannya dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan
cara membangun sistem informasi administrasi kependudukan berpusat pelayanan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mempercepat proses
pelayanan dan efisiensi biaya.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan
pelayanan prima kepada masyarakat kota Blitar.
2. Analisis issue stratejik.
Berdasarkan hasil analisis permasalahan di bidang pelayanan administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus
diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :
a. Secara kuantitatif aparat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
sudah memadai, namun secara kualitatif masih perlu terus ditingkatkan, terutama
kemampuan tehnis masing – masing staf, utamanya kemampuan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
Lakip Dispenduk Capil 2016
4
LKjIP Dispendukcapil 2016
b. Dalam rangka penentuan kebijakan pelaksanaan tugas sangat diperlukan dukungan
akurasi data yang memadai, disisi lain akurasi data serta kelengkapan data/ informasi
masih banyak kekurangan.
c. Pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang tidak mudah, ketepatan
waktu, membutuhkan ketrampilan khusus, dengan sendirinya sistem kerja serta
perilaku aparat harus terus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan dan pelatihan
yang sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing, sedangkan hasil pendidikan
dan pelatihan belum diterapkan secara maksimal disebabkan pejabat yang
menduduki posisi jabatan tersebut sering kali dialih tugaskan untuk memenuhi
tuntutan kebutuhan organisasi
d. Sistem monitoring dan evaluasi program kegiatan baik rutin maupun proyek belum
berjalan secara optimal
e. Perencanaan kegiatan dalam rangka penyusunan program kegiatan yang
mencerminkan kondisi, potensi serta kebutuhan masyarakat berdasarkan sistem dan
proses perencanaan yang muncul dari bawah belum optimal.
f. Pemanfaatan sarana dan prasarana dan utamanya waktu dalam rangkaian kegiatan
pelaksanaan tugas seringkali sulit diimplementasikan secara tepat sesuai schedule
yang telah ditetapkan.
g. Pola pikir masyarakat dalam menyikapi segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan
oleh pemerintah semakin kritis dan berasal dari berbagai kepentingan yang berbeda,
serta semakin ketatnya kontrol masyarakat baik yang dilakukan secara langsung
maupun lewat wakil – wakilnya di Legislatif
h. Menurunnya kadar kepercayaan kepada pemerintah oleh masyarakat harus disikapi
dengan kerja keras serta bukti nyata, dengan terus menerus diupayakan peningkatan
kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lakip Dispenduk Capil 2016
5
LKjIP Dispendukcapil 2016
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan
ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu
strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana yang tujuannya yaitu untuk mengetahui
potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Blitar serta untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam
penyelenggaraan tugas selama Tahun Anggaran 2016 – 2021.
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari
pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan
antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut
serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematik.
Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021
adalah : “MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO
RAKYAT PADA TAHUN 2021 “.
AdapunMisiKotaBlitartahun2016–2021adalahsebagaiberikut:
1. Meningkatkanaktualisasinilai-nilaireligiusdalamkehidupanbermasyarakat.
2. MeningkatkankualitasSDMyangcerdasdanberdayasaingtinggi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan
ekonomikreatifyangberdayasaingdanberwawasanlingkungan.
Lakip Dispenduk Capil 2016
6
LKjIP Dispendukcapil 2016
4. Meningkatkanderajatkesehatanmasyarakatyangberbasissistempelayananberkualitas
danpartisipatif.
5. Meningkatkankeharmonisansosialdengansemangatrukunagawesantoso.
6. Meningkatkantatakelolapemerintahanyangbaik,bersihdanprofessional.
Berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Blitar tersebut maka Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Tujuan/ Sasaran Strategis :
1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil
2) Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk
3) Meningkatnya data kependudukan yang akurat
yang kemudian ditetapkan sebagai kinerja utama pada tahun 2016.
Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemerintah Kota
Blitar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan
Visi dan Misi Kota Blitar dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan
tahun 2021 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung
pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak
lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan
rencana program kerja tahunan SKPD dengan menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja yang
akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam
mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.
Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Blitar dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Blitar untuk Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok
dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016
sampai dengan 2021 dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta
Lakip Dispenduk Capil 2016
7
LKjIP Dispendukcapil 2016
program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Adapun
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021
secara terperinci sebagaimana dalam “ Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021”.
a. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran
dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar melalui kegiatan
tahunan. Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja
Tahun 2016 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta
merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2016.
Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar di tahun 2016
berdasarkan dokumen IndikatorKinerjaUtama(IKU)adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar 2016
NO TUJUAN/SASARAN
STRATEGIS/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Nilai Hasil SKM “Baik”
2 Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk
Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
85%
3 Meningkatnya data kependudukan yang akurat
Persentase Data Kependudukan Yang Valid / Akurat
85%
Lakip Dispenduk Capil 2016
8
LKjIP Dispendukcapil 2016
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi/ Sasaran
Dalam implementasi Sistem AKIP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin
diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu
sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian
keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran.
Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dengan realisasi kinerja tahun 2016, realisasi kinerja tahun 2016 dengan realisasi
kinerja tahun 2015, target akhir RPJMD 2016 – 2021 serta target nasional. Adapun cara
menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
1. Rumus1:Apabilasemakintinggirealisasimenunjukkanpencapaiankinerjayangsemakin
baik,makadigunakanrumussebagaiberikut:
2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
rendah,makadigunakanrumussebagaiberikut:
Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan
kriteria yaitu :
Lakip Dispenduk Capil 2016
9
LKjIP Dispendukcapil 2016
Tabel 3.1 Atribut Capaian Indikator Kinerja
NO. NILAI CAPAIAN KINERJA
ATRIBUT % KETERANGAN PERSENTASE
1 85% s.d 100% Delapan puluh lima persen
sampai dengan seratus persen
Sangat Berhasil
2 70% s.d < 85% Tujuh puluh persen sampai
dengan kurang dari delapan
puluh lima persen
Berhasil
3 55% s.d < 70% Lima puluh lima persen sampai
dengan kurang dari tujuh puluh
persen
Cukup Berhasil
4 < 55% Di bawah lima puluh lima
persen
Tidak Berhasil
B. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2016
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun Anggaran 2016
NO
KINERJA UTAMA/TUJUAN/
SASARAN STRATEGIS
INDIKATO R KINERJA
SASARAN UTAMA TARGET REALISASI
% CAPAIAN
Atribut
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Nilai Hasil SKM
“Baik”
Baik 100% Sangat berhasil
2. Meningkatnya kualitas pelayanan
Persentase 85% 91,75% 107% Sangat berhasil
Lakip Dispenduk Capil 2016
10
LKjIP Dispendukcapil 2016
Adminduk Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
3. Meningkatnya data kependudukan yang akurat
Persentase Data Kependudukan Yang Valid / Akurat
85% 98% 115,2 Sangat berhasil
Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan
PencatatanSipilKotaBlitarpadatahun2016adalahsebagaiberikut:
1. Kinerja Utama 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan
catatan sipil dengan indikator hasil survey IKM sebesar 80,73 yang termasuk dalam
kategori “Baik”. Nilai ini diperoleh dari survey yang dilakukan terhadap 150 responden
dengan fokus pada pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Adapun Nilai tiap unsur layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
sebagai berikut :
NO UNSUR LAYANAN NILAI PER UNSUR 1. Kemudahan persyaratan pelayanan 488 2. Kemudahan prosedur pelayanan 474 3. Kejelasan petugas pelayanan 478 4. Kedisiplinan petugas pelayanan 471 5. Tanggungjawab petugas pelayanan 475 6. Kemampuan petugas pelayanan 498 7. Kecepatan pelayanan 467 8. Keadilan mendapat pelayanan 483 9. Kesopanan dan keramahan petugas 473
10. Kualitas produk pelayanan 477
11. Kepastian biaya pelayanan 569
12. Kepastian jadwal pelayanan 495
13. Kenyamanan lingkungan 479
Lakip Dispenduk Capil 2016
11
LKjIP Dispendukcapil 2016
14. Keamanan pelayanan 495
Berdasarkan tabel diatas nilai unsur pelayanan yang menduduki urutan paling bawah
yakni kecepatan pelayanan sehingga perlu untuk direkomendasikan perbaikannya di
tahun mendatang untuk lebih ditingkatkan kualitasnya.
Sedangkan Nilai tertimbang tiap unsur layanan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :
NO UNSUR LAYANAN NILAI TERTIMBANG PER UNSUR
Kemudahan persyaratan pelayanan 488 2. Kemudahan prosedur pelayanan 474 3. Kejelasan petugas pelayanan 478 4. Kedisiplinan petugas pelayanan 471 5. Tanggungjawab petugas pelayanan 475 6. Kemampuan petugas pelayanan 498 7. Kecepatan pelayanan 467 8. Keadilan mendapat pelayanan 483 9. Kesopanan dan keramahan petugas 473
10. Kualitas produk pelayanan 477
11. Kepastian biaya pelayanan 569
12. Kepastian jadwal pelayanan 495
13. Kenyamanan lingkungan 479
14. Keamanan pelayanan 495
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan sebagai hasil pengalian antara hasil
penjumlahan NRR Tertimbang dengan nilai dasar 25. Dengan demikian nilai IKM yang
diperoleh 3,23 adalah;
3,23 x 25 (nilai dasar) = .80,73 (masuk kategori BAIK )
Lakip Dispenduk Capil 2016
12
LKjIP Dispendukcapil 2016
Konversi ini didasarkan pada nilai Interval Konversi IKM sebagai berikut :
NILAI PERSEPSI
NILAI INTERVAL IKM
NILAI INTERVAL KONVERSI
IKM
MUTU PELAYANAN
KINERJA PELAYANAN
1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,52 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik
2. Kinerja Utama 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk dengan indikator Persentase
penduduk yang memiliki dokumen kependudukan.
Realisasi Indikator kinerja ke 2 : 91,75 % dari target kinerja 2016 sebesar 85% dengan
capaian kinerja sebesar 102,8% atau dikatakan sangat berhasil. Perhitungan ini diperoleh dari
: Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan KTP sebanyak 105.285 dibagi
jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP sebanyak 108.588 dikalikan 100% tercapai 97%.
Ditambah Jumlah kutipan akta yang diterbitkan untuk usia 0 – 18 tahun sebanyak 36.808
dibagi jumlah wajib kepemilikan Akta Kelahiran yaitu usia 0-18 tahun sebanyak 42.549
dikalikan 100% tercapai 86,5 dan hasilnya dirata-rata dengan realisasi akhir yakni 97,75%.
Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan
pemerintah tentang kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan kendala yang dihadapi
adalah terbatasnya material bahan KTP el yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Namun
demikian untuk memacu capaian dilaksanakan inovasi pelayanan dengan melakukan
Lakip Dispenduk Capil 2016
13
LKjIP Dispendukcapil 2016
pelayanan perekaman E-KTP secara mobiling (jemput bola) bagi masyarakat yang
berhalangan permanen maupun non permanen seperti lanjut usia, sakit, atau penduduk lain
yang tidak kuasa pergi ke Kecamatan untuk melakukan perekaman dengan mendapat respon
positif dari masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan.
3. Kinerja Utama 3 : Meningkatnya data kependudukan yang akurat dengan indikator
Persentase Data Kependudukan Yang Valid / Akurat
Untuk Indikator ke 3 ini dengan target kinerja sebesar 85% pada tahun 2016, pada akhir
terealisasi sebesar 98% dengan capaian 116 % masuk kategori sangat berhasil. Perhitungan
ini diperoleh dari :
Dari seluruh data kependudukan yang terdiri dari :
a. Data konsolidasi bersih ( 152.097)
b. Data ganda ( 1.595)
c. Data anomali ( 82 )
dengan total data sebanyak 153.774, yang dinilai valid/akurat sebesar 152.097 data ( 98,9%).
Kategori valid/akurat yakni data yang sudah dikonsilidasikan dan dibersihkan oleh
Kementrian Dalam Negeri.
Sedangkan beberapa faktor dari luar yang menghambat capaian tersebut antara lain :
1. Adanya data ganda, dimana sebelum adanya program KTP_el ada beberapa warga
masyarakat yang mempunyai identitas lebih dari satu, sedangkan pemahaman tentang
kebijakan KTP_el belum semua warga masyarakat mengetahui.
2. Proses validasi data kependudukan dan pencatatan sipil tidak dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah namun dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Dirjend
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalaui data base kependudukan
Lakip Dispenduk Capil 2016
14
LKjIP Dispendukcapil 2016
3. Adanya data Duplicate Record , dimana data penduduk yang berhasil direkam di
daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota yang
selanjutnya divalidasi oleh Pememrintah Pusat berstatus Duplicate Record (data
terekam ganda)
4. Adanya data anomali dimana data kesalahan pada saat proses input data penduduk
yang dilakukan oleh petugas entry data.
Solusi atau langkah perbaikan kedepan antara lain :
1. Melakukan koordinasi dan cross cek dengan kelurahan, RT,RW dan masyarakat
yang memiliki data ganda tersebut terkait kebenaran data yang bersangkutan
2. Meningkatkan kualitas SDM petugas entry dalam input data penduduk
3. Menganalisa serta menindaklanjuti bagi masyarakat yang memiliki status Duplikate
Record dalam perekaman dan selanjutnya dikirim ke pusat untuk dilakukan
penghapusan
Dari c Dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama diatas dapat diambil rata-rata
keberhasilan kinerja utama sebesar 105% masuk kategori sangat berhasil.
Sedangkan perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan tahun
2016 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :
NoSasaran
Strategis/KinerjaUtama
IndikatorKinerjaTargetRenstra Realisasi CapaianKinerja2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 5 6 8 9 10 11
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
NA Baik NA Baik NA 100%
Lakip Dispenduk Capil 2016
15
LKjIP Dispendukcapil 2016
NoSasaran
Strategis/KinerjaUtama
IndikatorKinerjaTargetRenstra Realisasi CapaianKinerja2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 5 6 8 9 10 11
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk
Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
NA 85% NA 91,75 NA 107%
3. Meningkatnya data kependudukan yang akurat
Persentase Data Kependudukan Yang Valid / Akurat
NA 85% NA 98% NA 115%
Darianalisisdiatas,dapatdilihatbahwasecarakeseluruhanketerkaitandalam
pencapaiankinerjakegiatandenganprogramdankebijakandalammewujudkantujuan
dansasaranyangtelahditetapkandalamRencanaKerjaSatuanKerjaPerangkatDaerah
(Renja SKPD) tahun 2016 dapat dikatakan Sangat Berhasil walaupun masih ada
beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk dimasa mendatang perlu
ditingkatkanlagisehinggaakandapatdiperolehhasilyanglebihbaik.
SedangkanperbandinganrealisasikinerjaDinasKependudukandanPencatatan
Sipil Kota Blitar Tahun 2016 sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Dinas
KependudukandanPencatatanSipilKotaBlitarTahun2016–2021ditunjukkandalam
tabelberikut:
Sasaran Strategis/ Kinerja Utama
Indikator Kinerja Target Akhir
RENSTRA
Realisasi s/d 2016
Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Baik Baik 100%
Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk
Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
91%
91,75% 108%
Meningkatnya data kependudukan yang
Persentase Data Kependudukan Yang
91% 98% 107,6%
Lakip Dispenduk Capil 2016
16
LKjIP Dispendukcapil 2016
akurat Valid / Akurat
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 – 2016 dengan Target Nasional
(TargetSPM)
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 – 2016 dengan target nasional
(targetSPM)sepertidalamtabelberikut:
NoJenis
PelayananDasar
IndikatordanNilaiSPM
TargetNasional
RealisasiTargetDaerah
2015 20161. Pelayanan
pendaftaran penduduk
Cakupan kepemilikan KTP – El
100% 94,46% 97%
2. Pelayanan pendaftaran penduduk
Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran
86,51% 88,09% 86,51%
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Adapun kebijakan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun
2016 berpedoman Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016 - 2021 yang telah
ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Kebijakan
keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja
daerah dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi SKPD.
Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2016 sebagaimana uraian tersebut di
atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar menganggarkan belanja langsung
dan tidak langsung program/kegiatan dalam APBD 2016. Adapun anggaran tahun 2016 tersebut
adalah sebagai berikut :
Lakip Dispenduk Capil 2016
17
LKjIP Dispendukcapil 2016
1. BelanjaTidakLangsung :Rp.2.018.196.212,00
2. BelanjaLangsung :Rp.2.352.611.482,00
Jumlah :Rp.4.370.807.694,00
Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang
telah ditetapkan baik dipergunakan untuk Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional
dan Pemeliharaan maupun untuk Belanja Modal dan dapat dipertanggung jawabkan dengan
alokasi dana selengkapnya terinci sebagai berikut :
1. PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
Dari Target yang ditetapkan sebesar Rp. 90.000.000,00 telah direalisasikan PAD sebesar
Rp. 130.875.000 atau 145,2 %. Capaian pendapatan yang melebihi target tersebut didapatkan
dari denda retribusi dikarenakan keterlambatan masyarakat dalam melakukan pengurusan
dokumen – dokumen kependudukan. Agar masyarakat semakin tertib dalam pengurusan
administrasi kependudukan, untuk itu selalu dilakukan pelaksanaan sosialisasi – sosialisasi
kebijakan kependudukan baik melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media radio.
2. REALISASI BELANJA LANGSUNG
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
415.442.900 322.850.325 77,31%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.160.000 2.336.980 73,96%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
203.209.200 112.514.022 55,37%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.387.200 18.775.200 96,84%
Lakip Dispenduk Capil 2016
18
LKjIP Dispendukcapil 2016
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
22.278.650 22.099.650 99,20%
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.336.450 3.336.450 100,00%
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.080.100 6.080.100 100,00%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.200.000 7.200.000 100,00%
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 4.240.000 4.240.000 100,00%
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah
146.551.300 146.267.923 99,81%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
500.726.372 466.544.746 93,17%
10 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
67.741.024 66.803.900 98,62%
11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 44.629.748 37.173.998 83,29%
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
277.242.000 269.896.000 97,35%
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
74.497.800 60.263.248 80,89%
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
17.878.200 14.220.000 79,54%
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 18.737.600 18.187.600 97,06%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
74.000.000 67.870.000 91,72%
16 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
74.000.000 67.870.000 91,72%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
29.440.500 25.359.500 86,14%
17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
29.440.500 25.359.500 86,14%
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1.333.001.710 1.135.581.745 85,19%
18 Pembangunan dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu
125.867.600 109.001.320 86,60%
Lakip Dispenduk Capil 2016
19
LKjIP Dispendukcapil 2016
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
19 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
648.990.110 489.322.908 75,40%
20 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
2.295.000 2.295.000 100,00%
21 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
199.940.250 196.064.869 98,06%
22 Pengembangan Database Kependudukan
46.766.050 42.487.850 90,85%
23 Sosialisasi Administrasi Kependudukan
212.140.700 208.569.500 98,32%
24 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil
97.002.000 87.840.298 90,56%
JUMLAH 2.352.611.482,00 2.018.206.316,00 85,78%
Dari tabeldi atasdapatdisimpulkanbahwaanggaranyang terealisasi sebesarRp
2.018.206.316,00 dari total anggaran 2.352.611.482,00 atau 85,78 %. Hal ini menunjukkan
bahwa realisasi anggaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016
termasukberhasil.
Lakip Dispenduk Capil 2016
45
LKjIP Dispendukcapil 2016
1. MENGHITUNGALOKASIPERTUJUANDAN/ATAUSASARANPEMBANGUNAN
Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis atau kinerja
utama dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung pada Dinas
KependudukandanPencatatanSipilTahun2016sebagaiberikut:
No
Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama
Indikator Kinerja Anggaran ( Rp ) % Anggaran
1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
1.333.001.710,00 56,66
2 Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk
Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
3 Meningkatnya data kependudukan yang akurat
Persentase Data Kependudukan Yang Valid / Akurat
Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
415.442.900,00 17,66
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
500.726.372,00 21,28
Persentase aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
74.000.000,00 3,15
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
29.440.500,00 1,25
Total Anggaran 2.352.611.482,00 100
Lakip Dispenduk Capil 2016
46
LKjIP Dispendukcapil 2016
2. MENGHITUNGPENCAPAIANKINERJADANANGGARAN
Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan
PencatatanSipilKotaBlitarTahun2016ditunjukkandalamtabelberikut:Tujuan/Sasaran/
KinerjaUtama/Program
IndikatorKinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi(Rp)
Realisasi(Rp) Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Baik Baik 100% 1.333.001.710 1.135.581.745 85,19%
Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk
Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
85% 91,75% 107%
Meningkatnya data kependudukan yang akurat
Persentase Data Kependudukan Yang Valid / Akurat
85% 98% 115,2%
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Prosentasependuduk wajibKTPberNIK
100% 100% 100% 1.333.001.710 1.135.581.745 85,19%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
80% 70% 87% 415.442.900 322.850.325 77,31%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100% 98% 98% 500.726.372 466.544.746 93,17%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
100% 66% 66% 74.000.000 67.870.000 91,72%
Program Peningkatan
Persentase dokumen
100% 100% 100% 29.440.500 25.359.500 86,14%
Lakip Dispenduk Capil 2016
47
LKjIP Dispendukcapil 2016
Tujuan/Sasaran/Kinerja
Utama/ProgramIndikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi(Rp)
Realisasi(Rp) Capaian
Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
Rata – Rata Capaian Kinerja dan Anggaran 96,65% 2.352.661.482 2.018.206.316 85,78%
3. MENGHITUNG EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel
berikut :
No Tujuan / Sasaran /
Kinerja Utama / Program Indikator Kinerja
% Capaian Kinerja
Rata-rata capaian kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
100% 107% 85,19% 125%
Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk
Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
107%
Meningkatnya data kependudukan yang akurat
Persentase Data Kependudukan Yang Valid / Akurat
115,2
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Prosentasependuduk wajibKTPberNIK
100% - 85,19% 117,3%
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
87% - 77,31% 112%
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
98% - 93,17% 105%
Lakip Dispenduk Capil 2016
48
LKjIP Dispendukcapil 2016
No Tujuan / Sasaran /
Kinerja Utama / Program Indikator Kinerja
% Capaian Kinerja
Rata-rata capaian kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
66% - 91,72% 71%
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100% - 86,14% 116%
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk 3 kinerja utama :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk
3. Meningkatnya data kependudukan yang akurat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 107 % dan dapat dikatakan efisien
karena untuk mencapai kinerja sebesar 107,7 % hanya membutuhkan anggaran sebesar
85,19 %.
E. Prestasi/Penghargaan
Pada tahun 2016 ini prestasi atau penghargaan yang diperoleh Dinas
KependudukandanPencatatanSipilKotaBlitaryaitu:
1. Piagram penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas komitmen dan
keberhasilannya dalam penyelenggaraan pelayanan penerapan KPT-el, sehingga
KotaBlitarberhasilmencapaitargetpenerbitanKTP-elyangtelahditetapkan
2. Piagram penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas komitmen dan
keberhasilannya dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran ,
sehinggaKotaBlitarberhasilmencapaitargetnasionalcakupankepemilikanakta
kelahirantahun2016lebihcepatdaribataswaktuyangditetapkan
Lakip Dispenduk Capil 2016
1
LKjIP Dispendukcapil 2016
BAB IV
PENUTUP
Dari pengukuran kinerja dan evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa Program Penataan Administrasi Kependudukan yang menjadi urusan wajib bidang kependudukan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebesar 105% dengan predikat sangat berhasil Nilaitersebutberasaldariindikatorkinerjautamadalamsetiapsasaran/kinerjautamapadatahun2016denganperinciansebagaiberikut:
1. KinerjaUtamaI :Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan
dan catatan sipil dengan indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bidang
Kependudukan dan Catatan Sipil, nilai capaian kinerja utama sebesar 100% masuk
kategorisangatbaik
2. KinerjaUtama II :Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk dengan indikator
Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan,nilai capaian kinerja
utamasebesar107.%masukkategorisangatberhasil
3. KinerjaUtamaIII:Meningkatnya data kependudukan yang akuratdenganindikator
Persentase Data Kependudukan Yang Valid / Akurat, nilai capaian kinerja utama
sebesar115%masukkategorisangatberhasil
Guna mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Blitar utamanya untuk meningkatkan pelayanan kedepan yang lebih baik, terdapat hal – hal
yang perlu memperoleh perhatian :
1. Peningkatan SDM aparat dengan cara mengikuti Diklat baik yang diadakan intern maupun
extern
2. Pemahaman staf terhadap tugas pokok dan fungsinya untuk mengantisipasi kebijakan
pemerintah.
3. Sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
Lakip Dispenduk Capil 2016
2
LKjIP Dispendukcapil 2016
4. Memelihara Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar amat sangat dibutuhkan untuk
mempercepat proses pelayanan masyarakat.
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR
Drs. GATUT HARISISWANTO, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 199203 1 004