bab i pendahuluan - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id...peraturan presiden nomor 72 tahun 2018...

1

A. Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019 merupakan RPJMN ke-3 (ketiga) sebagai kelanjutan dari RPJMN

sebelumnya dari keseluruhan 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Berlandaskan pelaksanaan,

pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-2, maka RPJMN 2015-

2019 ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di

berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber

daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus

meningkat.

Periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan

yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat

bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di

Tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-

2019 dengan mengangkat Visi “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk

mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis

berlandaskan Negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai Negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka telah dirumuskan

9 (sembilan) Agenda Prioritas atau Nawa Cita, yaitu :

PENDAHULUAN BAB I

2

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindung segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta

9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Sebagai keberlanjutan dari RPJMN ke-2 (2010-2015), maka fokus

RPJMN 2015-2019 lebih menitikberatkan arahnya kepada “Memantapkan

Pembangunan Secara Menyeluruh di Berbagai Bidang dengan Menekankan

pada Pencapaian Daya Saing Kompetitif Perekonomian Berlandaskan

Keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Berkualitas

serta Kemampuan Iptek yang Terus Meningkat”, sebagaimana terlihat pada

gambar berikut :

Gambar 1 Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPN 2005-2025

A.

B.

Sumber : Buku I Agenda Pembangunan Nasional

3

B. Perencanaan Strategis 2015-2019

Mengacu pada Visi, Misi, Nawa Cita dan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, maka Renstra Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan dalam penyelenggaraan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan. Dari 9 Agenda Nawa Cita Prioritas Pembangunan Nasional, terdapat

3 Nawa Cita yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri, yaitu Nawa Cita 1,2 dan 3. dari Ketiga Nawa Cita yang menjadi prioritas Kementerian Dalam Negeri tersebut, yang berkaitan

dengan rencana program dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu 1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindung

segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, serta 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keterkaitan tersebut sebagaimana dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Keterkaitan antara Prioritas

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,

Dengan Prioritas Kementerian Dalam Negeri dan Nawa Cita

Agenda Prioritas/ Nawa Cita

Prioritas Kemendagri

Prioritas Ditjen Bina Adwil

1 Menghadirkan kembali Negara untuk

melindung segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga negara

1 Menghadirkan kembali Negara

untuk melindung segenap bangsa dan memberikan rasa


1 Menghadirkan kembali Negara

untuk melindung segenap bangsa dan memberikan rasa


2 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya





3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan







4

Agenda Prioritas/ Nawa Cita

Prioritas Kemendagri

Prioritas Ditjen Bina Adwil

4 Memperkuat

kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat dan terpercaya

5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6 Meningkatkan produktivitas rakyat

dan daya saing di pasar internasional

7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

8 Melakukan revolusi karakter bangsa

9 Memperteguh ke-bhinneka-an dan

memperkuat restorasi sosial Indonesia

Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 2015-2019

Dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, maka Rencana Kerja

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 merupakan Rencana Kerja Tahun

kelima implementasi pencapaian visi misi Nasional yang diarahkan pada

upaya-upaya dalam mendukung Peran Strategis Kementerian Dalam Negeri

di bidang pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan visi, misi,

dan arah kebijakan untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan

dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan

tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait

lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Peran Strategis

Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri harus mampu

menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,

5

Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga

Integritas Bangsa”. Untuk mewujudkan Peran Strategis tersebut, maka

ditetapkan Arah Kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan

sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan

Pancasila;

2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan;

3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif,

transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;

5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral

dari pembangunan nasional;

6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah;

7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah;

8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam

memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat;

9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan

nasional;

10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan

melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri.

Sejalan dengan Peran dan Arah Kebijakan tersebut, telah ditetapkan

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri periode 2015-2019,

yaitu :

Tujuan Pertama (T1) : kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter

bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan

kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;

Tujuan Kedua (T2) : peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan

tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;

Tujuan Ketiga (T3) : peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

pemerintah daerah;

Tujuan Keempat (T4) : optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa

dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong

percepatan pembangunan desa;

Tujuan Kelima (T5) : peningkatan kualitas pelayanan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang

akurat dan terpercaya;

6

Tujuan Keenam (T6) : peningkatan tata kelola dan kualitas aparatur dan

kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Terkait dengan hal tersebut, Peran Strategis Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 diarahkan pada upaya-upaya

dalam mendukung sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang

bina administrasi kewilayahan sesuai dengan Tujuan ke-2 dan ke-4 dari

Enam Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang

dijabarkan lebih lanjut ke dalam 2 Sasaran Program dengan 7 target

Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi penugasan Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu :

1. Sasaran Program Pertama “Meningkatnya konsolidasi dan

koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta

penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan

kawasan perkotaan), dan batas antar Negara”, dicapai dengan 5 (lima)

target indikator kinerja:

a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima;

c. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;

d. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah; dan

e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di

3 negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

2. Sasaran Program Kedua “Meningkatnya standardisasi dan kualitas

implementasi teknis kebijakan bidang pol pp dan linmas serta

pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran”,

dicapai dengan 2 (dua) target indikator kinerja:

a. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban

umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal); dan

b. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan

bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

C. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Tahun 2019 merupakan penjabaran Tahun kelima pelaksanaan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

7

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang

memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKP Tahun

2019 yang menggunakan prinsip money follow program, perlu adanya

sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dokumen RKP

Tahun 2019 menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional ke dalam Program

Prioritas dan Kegiatan Prioritas. Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan

untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan

penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran

Prioritas Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Pemerintah telah

menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, yaitu

“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dalam rangka

mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam

RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah

dan swasta). Tema tersebut diturunkan dengan menggunakan pendekatan

Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi

perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut

dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-

hilir/holistik), integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi),

pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar Kementerian/Lembaga,

Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pembagian sumber pendanaan (kerangka

pendanaan) K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Alokasi

Khusus, pembiayaan investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan

Usaha, serta upaya pemanfaatan Pembiayaan Investasi Non APBN.

Kebijakan money follow program sebagaimana ditetapkan melalui

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2019, terdapat 3 Prioritas Nasional (PN) yang

menjadi penugasan kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang di

jabarkan lebih lanjut ke dalam Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas

(KP) menjadi Proyek Prioritas Nasional (ProPN), yaitu :

1. PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan

Konektivitas dan Kemaritiman; 2. PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan

Jasa Produktif; dan

3. PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

8

Berikut ini adalah indikator dan target capaian Prioritas Nasional Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019 sebagaimana

ditetapkan dalam RKP 2019, yaitu :

1. Target Prioritas Nasional

Terdapat 3 target Prioritas Nasional yang dijabarkan ke dalam 5

Program Prioritas, 6 Proyek Prioritas Nasional dan 9 target Proyek

Prioritas K/L yang menjadi penugasan Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan Tahun 2019, yaitu :

Tabel 2 Target Prioritas Nasional

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019

No. Program

Prioritas

Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas

Nasional

Proyek Prioritas

K/L Target

PN: Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

1 Penanggulangan

Bencana

1 Penguatan

Kapasitas Penanggulangan Bencana

1 Peningkatan

kemampuan aparat dalam penanggulangan

bencana

1 Asistensi dan

supervisi penerapan standar pelayanan minimal

bidang bencana

5 Angkatan

2 Pembinaan penyusunan rencana

penanggulangan bencana

103 Daerah

2 Penguatan Manajemen Kebencanaan

2 Penguatan kebijakan dan regulasi berbasis

kajian penanggulangan bencana

3 Penerapan Pengintegrasian dan

pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di

Daerah

34 Provinsi

PN: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif

2

Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai

Tambah Industri Pengolahan

3 Perbaikan Iklim Usaha dan peningkatan

Investasi

3 Peningkatan Fasilitasi Investasi

4 PTSP Prima di Daerah

75 Kab/Kota

5 Sistem E-Monev PTSP yang terintegrasi

34 Provinsi

3 Percepatan

Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

4 Peningkatan

Kerjasama dengan Dunia Usaha

4 Pengembangan

Skema Kerja Sama Vokasi dengan Dunia

Usaha

6 Penyusunan

kesepakatan kerjasama Pemda dengan dunia

usaha dalam pemanfaatan lulusan sekolah

vokasi

3 Provinsi

9

PN: Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

4 Efektivitas Diplomasi

5 Penguatan Diplomasi Maritim, Politik,

dan Keamanan

5 Percepatan Penetapan Batas Maritim dan

Darat Indonesia ,penetapan ekstensi landas

kontinen dan pembakuan nama pulau

7 Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama

Wilayah Negara

5 Kesepakatan

8 Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara

di daerah

6 Provinsi

5 Kesuksesan

Pemilu

6 Pengamanan

Pemilihan Umum

6 Pengamanan

Pemilu

9 Jumlah daerah

yang diberikan pembekalan Satpol PP dan Satlinmas

untuk pemeliharaan trantibumlinmas

dalam rangka pemilu

34 Provinsi

2. Target Kementrian/Lembaga

Berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun

2019, terdapat 39 target Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang

akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan Tahun 2019, yaitu :

Tabel 3 Target Prioritas Kementerian Dalam Negeri

Bidang Administrasi Kewilayahan Tahun 2019

No Kegiatan/

Sasaran Kegiatan Indikator Target

Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah

1. Peningkatan penyelenggaraan

hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran

gubernur sebagai wakil pemerintah,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan

publik, dan pembinaan kecamatan

1. Jumlah Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama yang bersifat Wajib

sesuai standar

3 Daerah

2. Jumlah Kabupaten / Kota yang

menerapkan PATEN

60 Kab/Kota

3. Jumlah kebijakan/regulasi bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan,

kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan

11 Kebijakan

4. Jumlah jenis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dievaluasi berdasarkan prinsip dekonsentrasi

dan tugas pembantuan

50 Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan

10

No Kegiatan/


5. Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh GWPP sesuai peraturan

1 Tugas

6. Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II

1 Layanan

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara

2. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan

dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar

yang dikembangkan

1. Jumlah kebijakan/regulasi bidang kawasan,pertanahan dan batas

negara

2 Kebijakan

2. Jumlah kesepakatan dalam

mendukung pengelolaan perkotaan 3 Kesepakatan

3. Jumlah sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara lainnya dalam rangka pelayanan

pemerintahan

6 Unit

4. Kebijakan terkait perkotaan

berkelanjutan 3 Kebijakan

5. Jumlah kesepakatan dalam

pengelolaan kawasan khusus

10 Kesepakatan

6. Jumlah Konflik Pertanahan yang

ditangani

10 Kasus

7. Pelayanan administrasi dan tugas

teknis lainnya unit eselon II

1 Layanan

Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

3. Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Satuan Perlindungan Masyarakat dalam

menciptakan ketenteraman, ketertiban dan

perlindungan masyarakat

1. Jumlah kebijakan/regulasi bidang Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat

9 Rumusan/

Kebijakan

2. Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol

PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai

standar

570 Orang

3. Persentase daerah yang memberikan pelayanan dasar

sesuai SPM Subbidang Trantibum

60%

4. Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) HAM, fasilitasi

konvensi internasional

100%

11

No Kegiatan/


5. Jumlah daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional

penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan

perlindungan masyarakat

100 daerah



1 Layanan

Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

4. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan

dalam upaya pencegahan penanggulangan

bencana dan bahaya

kebakaran

1. Penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran

sesuai SPM

50%

2. Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan

bahaya kebakaran

450 orang

3. Jumlah rumusan kebijakan/ regulasi bidang manajemen penanggulangan bencana dan

kebakaran

7 Kebijakan

4. Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca

bencana sesuai standar

34 daerah



1 Layanan

Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi

5. Peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah,

dan toponimi

1. Jumlah rumusan kebijakan bidang

toponimi dan batas daerah

2 Permendagri

2. Jumlah unsur rupabumi alami (pulau dan unsur lainnya) yang

diverifiikasi dan dibakukan

2 Unsur

3. Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan

Permendagri

50 Segmen

4. Jumlah unsur rupabumi warisan

budaya

8 Provinsi

5. Jumlah Daerah yang diasistensi dan supervisi bidang toponimi dan

batas daerah

17 Daerah

12

No Kegiatan/


6. Jumlah Daerah yang diintegrasikan

segmen batasnya 21 Provinsi

7. Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis

lainnya unit kerja eselon II

1 Layanan

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan

8. Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang

berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan

1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja, RKP, RKA, RKAKL

dan Petunjuk Operasional)

100%

2. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan aset, laporan

kinerja serta hasil-hasil

pemeriksaan dan tindak lanjut LHP

100%

3. Persentase penyusunan pedoman/juknis dan rancangan peraturan serta dokumen

ketatalaksanaan yang diselesaikan

100%

4. Persentase penyelesaian urusan

ketatausahaandan kepegawaian

100%

5. Persentase pengadaan sarana dan

prasarana

80%

6. Persentase pemeliharaan sarana

dan prasarana

100%

7. Persentase Pembinaan Bidang Administrasi Kewilayahan di pusat

dan daerah

100%

8. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja

(pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang

tepat waktu

100%

13

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019, pada pasal 1 ayat

(10) disebutkan bahwa belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi adalah

belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian

Negara/Lembaga dan bagian anggaran bendahara umum Negara, dan pada

ayat (11) disebutkan bahwa belanja Pemerintah Pusat menurut Program

adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai Hasil

(Outcome) tertentu pada bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga

dan bagian anggaran bendahara umum Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana di atas,

disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Pasal 20 ayat (1)

mengatakan bahwa pimpinan kementerian/lembaga menyusun rancangan

Rencana Kerja kementerian/lembaga dengan mengacu pada rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah dan berpedoman pada Renstra serta pagu indikatif

yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama. Sedangkan ayat (2) menyatakan

rancangan Rencana Kerja kementerian/lembaga memuat kebijakan, program

dan kegiatan sebagai penjabaran renstra kementerian/lembaga.

A. Komposisi Alokasi Anggaran Tahun 2019

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Kementerian Dalam

Negeri Tahun Anggaran 2019, bahwa total alokasi anggaran Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019 adalah sebesar

Rp.155.485.747.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pagu per jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sebesar Rp.38.584.758.000.

b. Belanja Barang sebesar Rp.110.278.392.000.

c. Belanja Modal sebesar Rp.6.622.597.000.

2. Pagu per Kewenangan:

a. Kantor Pusat sebesar Rp.122.473.540.000.

b. Dekonsentrasi sebesar Rp.14.550.000.000.

c. Tugas Pembantuan sebesar Rp.3.300.000.000.

APBN DIREKTORAT JENDERAL

BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 2019 BAB II

14

B. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019

Total alokasi anggaran (revisi) pada Program Bina Administrasi

Kewilayahan 2019 sebesar Rp.155.485.747.000. Dari total anggaran

tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah

menyusun Rencana Penarikan Dana revisi (Disbursement Plan)

Tahun 2019 untuk kegiatan Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan sebagaimana disajikan pada grafik berikut :

Grafik 1

Rencana Penarikan Dana Revisi (Disbursement Plan)

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Periode Triwulan III Tahun 2019

Grafik 2


Kegiatan Pusat Periode Triwulan III Tahun 2019

14,246,138,000

30,823,499,000

51,491,326,000

58,924,784,000

9,16% 19,82% 33,12% 37,90%

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Rencana Penarikan Dana (Revisi) Prosentase

13,573,731,000

28,075,534,000

44,597,835,000

51,280,333,000

9,87% 20,41% 32,43% 37,29%



15

Grafik 3 Rencana Penarikan Dana Revisi (Disbursement Plan)

Kegiatan Dekonsentrasi Periode Triwulan III Tahun 2019

Grafik 4


Kegiatan Tugas Pembantuan Periode Triwulan III Tahun 2019

Berikut ini adalah rincian pagu anggaran kegiatan Pusat, Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Tahun 2019, yaitu :

1. Kegiatan Pusat

a. Kegiatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah

serta kerjasama daerah

Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan sinergitas hubungan

pusat-daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil

pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama

daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan.

737,470,002

2,829,839,000

5,463,471,000 5,627,534,000

5,03% 19,31% 37,27% 38,39%



55,590,000 226,989,000

1,495,388,000

1,522,033,000

1,68% 6,88% 45,31% 46,12%



16

Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar

Rp.13.177.000.000, dengan rincian anggaran per indikator dan

komponen input kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4

Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan

Kerjasama Kegiatan Pusat Tahun 2019

No

Indikator/Komponen Input Pagu

Anggaran

1. Jumlah daerah yang melaksanakan kerja sama

yang bersifat wajib sesuai standar

430.000.000

1.1 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang

bersifat wajib

150.000.000

1.2 Pemetaan Urusan Pemerintahan yang dapat

Dikerjasamakan Antar Daerah Berbatasan

150.000.000

1.3 Sosialisasi kebijakan kerjasama daerah 130.000.000

2. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan

PATEN

1.677.000.000

1.1 Rapat Kerja Teknis aparatur pemerintahan

daerah dalam percepatan penerapan PATEN

(legislatif dan eksekutif)

1.305.480.000

1.2 Asistensi penyusunan peraturan bupati/walikota

tentang pelimpahan kewenangan kepada Camat

371.520.000

3. Jumlah kebijakan/regulasi bidang

dekonsentrasi, tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan

2.100.000.000

1.1 Penyusunan Permendagri Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)

200.000.000

1.2 Permendagri tentang Kelurahan 200.000.000

1.3. Penyusunan pedoman pelaksanaan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

200.000.000

1.4 Penyusunan Permendagri Tentang Tata Cara

Kerjasama Daerah

200.000.000

1.5 Penyusunan Instrumen Tugas dan Wewenang

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

500.000.000

1.6 Permendagri tentang penataan pelimpahan

kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan

295.780.000

1.7 Permendagri tentang persyaratan, susunan

organisasi dan tata kerja kecamatan di

200.000.000

17

No


Anggaran

perbatasan antar negara

1.8 Permendagri tentang pedoman pakaian dinas

camat dan lurah

104.220.000

1.9 Permendagri tentang Pelayanan Administrasi

Terpadu di Kecamatan

200.000.000

4. PTSP Prima di daerah 1.300.000.000

4.1 Bimtek penyelenggaraan PTSP Prima 300.000.000

4.2 Penyusunan pedoman penyelenggaraan PTSP

Prima

200.000.000

4.3 Koordinasi dan Supervisi penyelenggaraan PTSP 650.000.000

4.4 Asistensi Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP

Prima di daerah

150.000.000

5. Sistem e-monev PTSP yang terintegrasi 2.500.000.000

5.1 TOT Penerapan e-Monev PTSP 1.500.000.000

5.2 Asistensi penerapan dan integrasi sistem e-

monev PTSP

1.000.000.000

6. Penyusunan kesepakatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dalam pemanfaatan

lulusan sekolah vokasi

1.300.000.000

6.1 Identifikasi potensi kerjasama pada Kawasan

Pariwisata Nasional dengan Pemda dalam bidang

pendidikan vokasi

900.000.000

6.2 Rapat koordinasi dengan sektor terkait dan

daerah

400.000.000

7. Jumlah jenis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dievaluasi berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan

1.490.000.000

7.1 Sosialisasi pedoman penyelenggaaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

400.000.000

7.2 Asistensi kesesuaian program/kegiatan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Kementerian/Lembaga

690.000.000

7.3 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah

400.000.000

8. Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan

oleh GWPP sesuai peraturan

1.680.000.000

8.1 Asistensi dan supervisi penyelenggaraan tugas

dan wewenang gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat di daerah

800.000.000

18

No


Anggaran

8.2 Monitoring dan evaluasi kinerja Gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat

880.000.000

9. Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya

unit eselon II

700.000.000

6.1 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan

perlengkapan

700.000.000

Jumlah 13.177.000.000

Sumber : dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus,

Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Tujuan kegiatan adalah untuk melakukan peningkatan pembinaan

kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta

pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan.




Tabel 5 Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input

Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara

Kegiatan Pusat Tahun 2019

No


Anggaran

1 Jumlah kebijakan/regulasi bidang kawasan,

pertanahan dan batas negara

219.484.000

1.1 Revisi PP No. 9 tahun 1987 tentang penyediaan

dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat

pemakaman

56.760.000

1.2 Revisi Permendagri No. 41 Tahun 2016 tentang

pedoman pemberian tanda kehormatan

satyalancana wira karya bidang pemerintahan

dalam pengelolaan, pengembangan dan

pembangunan kelautan

162.724.000

2 Jumlah kesepakatan dalam mendukung

pengelolaan perkotaan

819.150.000

2.1 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan

kota baru publik

593.872.000

19

No


Anggaran

2.2 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan

kawasan metropolitan

225.278.000

3 Jumlah sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara lainnya dalam rangka

pelayanan pemerintahan

1.200.867.000

3.1 Asistensi penyelenggaraan Pembangunan sarana

prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan

negara dan PPKT dalam rangka pelayanan

pemerintahan

1.200.867.000

4 Kebijakan terkait perkotaan berkelanjutan 818.857.000

4.1 Penyusunan Permendagri tentang

penyelenggaraan pengelolaan perkotaan

270.000.000

4.2 Penyusunan Rumusan Permendagri tentang

pedoman dan standar pelayanan perkotaan

270.000.000

4.3 Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan

Perkotaan dalam mendukung penyelenggaraan

pengelolaan perkotaan berkelanjutan

278.857.000

5 Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama

Wilayah Negara

5.850.000.000

5.1 penyelesaian pembahasan isu kebijakan batas

antar negara RI- Malaysia

1.307.391.000

5.2 Persidangan ke-43 Joint Indonesia-Malaysia (JIM) 630.950.000

5.3 Survey Investigation, Refixation, and Maintenance

(Survey IRM) tanda batas internasional RI-Malaysia

2.311.277.000

5.4 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas

antar negara RI-PNG

595.673.000

5.5 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas

antar negara RI-RDTL

626.921.000

5.6 Asistensi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar 377.788.000

6 Jumlah kesepakatan dalam pengelolaan kawasan

khusus

1.736.892.000

6.1 Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam

rangka sinergitas pengelolaan dan pengembangan

kawasan khusus lingkup II

350.000.000

6.2 Asistensi dalam pengelolaan pengembangan

kawasan ekonomi khusus

380.000.000

6.3 Asistensi dan supervisi dalam penanganan

permasalahan kawasan khusus lingkup II

350.000.000

6.4 Evaluasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan

penyelenggaran kawasan khusus lingkup II

256.892.000

20

No


Anggaran

6.5 Supervisi pengelolaan dan pengembangan pada

kawasan khusus lingkup I

400.000.000

7 Jumlah Konflik Pertanahan yang ditangani 1.031.000.000

7.1 Profil Konflik Pertanahan di daerah 350.000.000

7.2 Asistensi penanganan masalah dan konflik

pertanahan di daerah

481.000.000

7.3 Dukungan Penyusunan Peraturan perUndang-

Undangan Bidang Pertanahan

200.000.000

8 Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah

700.000.000

8.1 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan

Negara di daerah

700.000.000

9 Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II

700.000.000


perlengkapan

700.000.000

Jumlah 13.076.250.000


c. Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pembinaan kapasitas

aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan

Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman,

ketertiban dan perlindungan masyarakat.


Rp.15.187.000.000, dengan rincian per indikator dan komponen

input kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6

Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat


No


Anggaran 1. Jumlah daerah yang diberikan pembekalan

Satpol PP dan Satlinmas untuk pemeliharaan trantibumlinmas dalam rangka Pemilu

3.000.000.000

1.1 Rapat kerja nasional pembekalan Satpol PP dan

Satlinmas penyelenggaraan trantibumlinmas dalam

rangka Pemilu

3.000.000.000

21

No


Anggaran

2. Jumlah kebijakan/regulasi bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

1.860.215.000

2.1 Penyusunan kebijakan tindaklanjut dari PP tentang

Satpol PP

400.000.000

2.2 Permendagri tentang pedoman pol pp penegakan

kode etik dan etika profesi jabatan fungsional pol

pp

190.975.000

2.3 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria

bidang Perlindungan Masyarakat

260.215.000

2.4 Penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional

Polisi Pamog Praja

179.746.000

2.5 Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya

Ilmiah dibidang tugas Pol PP

231.559.000

2.6 Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional/Teknis Jabatan Fungsional Pol PP

200.000.000

2.7 Penyusunan Pedoman Kebutuhan pendidikan dan

pelatihan fungsional/teknis Jatfung Pol PP

20.300.000

2.8 Penyusunan Permendagri tentang penghargaan

atas kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan

Trantibum dan Tranmas serta penegakan Perda di

daerah

200.000.000

2.9 Penyusunan Permendagri tentang penghargaan

atas kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan

Trantibum dan Tranmas serta penegakan Perda di

daerah

177.420.000

3. Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai

aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar

3.000.000.000

3.1 Supervisi penyelenggaraan pembentukan pejabat

PPNS

650.000.000

3.2 Bimbingan Teknis anggota Satlinmas dalam

membantu penyelenggaraan penanggulangan

bencana

670.000.000

3.3 Penyelenggaraan Bimtek Penilai Angka Kredit 341.885.000

3.4 Penilaian jabatan fungsional Satpol PP di tingkat

Pusat

208.115.000

3.5 Bimbingan Teknis Hak Asasi Manusia bagi Satpol

PP

700.000.000

3.6 Bimtek pelaporan sistem informasi pelaporan

Satpol PP

-

22

No


Anggaran

3.7 Bimbingan Teknis Intelijen bagi pejabat PPNS

dalam rangka meningkatkan kemampuan

penyelidikan pelanggaran Perda

430.000.000

4. Persentase daerah yang memberikan pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang Trantibum

2.010.000.000

4.1 Sosialisasi Permen/Pedoman SPM Subbidang

Trantibum

400.000.000

4.2 Asistensi dan supervisi pelaksanaan SPM (Prov dan

Kabupaten/kota)

711.800.000

4.3 Asistensi dan Supervisi Pelaksanaan SPM terkait

Pemenuhan Satlinmas di Daerah

400.000.000

4.4 Asistensi dan Supervisi Pelaksanaan SPM terkait

Pemenuhan PPNS Penegakan Perda di Daerah

300.000.000

4.5 Pemenuhan Aparatur Pol PP di Daerah 198.200.000

5. Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) HAM, fasilitasi konvensi internasional

1.769.785.000

5.1 Bimbingan teknis pelayanan publik berbasis HAM

bagi camat seluruh Indonesia

1.000.000.000

5.2 Supervisi Penegakan Peraturan Daerah yang

berspektif HAM

300.000.000

5.3 Koordinasi Kerjasama Internasional Bidang

Perlindungan Masyarakat pada ICDO

169.785.000

5.4 Pertemuan koordinasi Sekber RANHAM Periode

2015-2019 dan Pemerintah Provinsi serta fasilitasi


300.000.000

6. Jumlah daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

2.847.000.000

6.1 Sosialisasi PP tentang satuan polisi pamong praja

dan Permendagri tindaklanjutnya

1.197.000.000


Perlindungan Masyarakat di Daerah

150.000.000

6.3 Pemutakhiran Data kinerja PPNS 450.000.000

Penerapan Nota Kesepahaman antara Mendagri

dengan Kapolri tentang Penyelenggaraan

Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di

Daerah

650.000.000

23

No


Anggaran

6.4 Asistensi pembentukan penilai angka kredit

jabatan fungsional

400.000.000

7. Persentase pelayanan administrasi dan tugas

teknis lainnya

700.000.000


perlengkapan

700.000.000

Jumlah 15.187.000.000


d. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana

dan Kebakaran

Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatan kapasitas aparat dan

kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana

dan bahaya kebakaran.




Tabel 7

Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input Direktorat Manajamen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran


No


Anggaran

1 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana

1.650.000.000

1.1 Sosialiasi kebijakan teknis penerapan SPM Sub

urusan bencana

468.185.000

1.2 Asistensi dan supervisi penerapan standar

pelayanan minimal bidang bencana

1.181.815.000

2 Penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran sesuai SPM

1.000.000.000

2.1 Asistensi dan supervisi penerapan SPM subbidang

pemadam kebakaran di daerah

700.000.000

2.2 Sosialisasi kebijakan/regulasi Standar Pelayanan

Minimal subbidang pemadam kebakaran

300.000.000

3 Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

2.536.360.000

24

No


Anggaran

3.1 Kualifikasi kompetensi inspeksi proteksi pemadam

kebakaran wilayah perkotaan bagi aparatur

Damkar

250.000.000

3.2 Bimbingan teknis manajamen gudang logistik di

daerah Rawan Bencana

687.760.000

3.3 Pemantapan kesiapsiagaan nasional aparatur

Pemadam Kebakaran

779.360.000

3.4 Skill Competetion Petugas Pemadam Kebakaran

dalam kesiapsiagaan pencegahan dan

penanggulangan kebakaran

642.135.000

3.5 Diseminasi dan Uji Publik Implementasi Jabatan

Fungsional Pemadam Kebakaran

177.105.000

4 Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah

1.200.000.000

4.1 Asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan

penganggaran PRB

600.000.000

4.2 Asistensi Pengintegrasian dan pengarusutamaan

pengurangan risiko bencana dalam perencanaan

dan penganggaran pembangunan daerah

600.000.000

5. Jumlah rumusan kebijakan/regulasi bidang

manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran

2.150.000.000

5.1 Penyusunan Pedoman pencegahan dan

penanggulangan kebakaran

300.000.000

5.2 Penyusunan standardisasi bangunan gudang

logistik, peralatan dan gedung Pusdalops

200.000.000

5.3 Penyusunan Perpres tentang jabatan fungsional

pemadam kebakaran

597.813.000

5.4 Penyusunan pedoman kualifikasi kompetensi

pemadam kebakaran

202.187.000

5.5 Integrasi penyelenggaraan penanggulangan

bencana pusat dan daerah

400.000.000

5.6 Penyusunan Permendagri tentang Pakaian Dinas

Aparatur Pemadam Kebakaran

100.000.000

5.7 Penyusunan Permendagri tentang Diklat Teknis

Pemadam Kebakaran

250.000.000

5.8 Revisi Permendagri Nomor 46 tahun 2018 tentang

Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

100.000.000

25

No


Anggaran

6. Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam

melaksanakan pelayanan pemerintahan pada

saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai

standar

1.780.000.000

6.1 Asistensi dan supervisi pelaksanaan pelayanan

Pemerintahan pada saat tanggap darurat dan

pasca bencana sesuai standar di daerah

404.570.000

6.2 Pendampingan pemerintah Daerah dalam

keadaan darurat Bencana dan Pasca Bencana

1.375.430.000



1.000.000.000

7.1 Bimtek penyusunan rencana penanggulangan

bencana

1.000.000.000

8 Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya

unit eselon II

700.000.000


perlengkapan

700.000.000

Total 12.016.360.000

Sumber : dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan Tahun 2019

e. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas

Daerah, dan Toponimi

Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatan penataan administrasi

wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi.




Tabel 8

Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input Direktorat Toponimi dan Batas Daerah


No Indikator/Komponen Input Pagu

Anggaran

1 Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi dan

batas daerah

207.331.000

1.1 Permendagri Kode dan Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan

207.331.000

26

No Indikator/Komponen Input Pagu

Anggaran

2 Jumlah unsur rupabumi alami (pulau dan unsur

lainnya) yang diverifiikasi dan dibakukan

1.122.419.000

2.1 Penyelenggaraan verifikasi Pulau 792.419.000

2.2 Pembakuan nama rupa bumi unsur alami (sungai

dan gunung/bukit)

330.000.000

3 Jumlah segmen batas antar daerah yang

ditetapkan dengan Permendagri

7.380.000.000

3.1 Pembuatan peta batas daerah secara kartometrik 3.240.000.000

3.2 Penyelesaian perselisihan segmen batas antar

daerah

1.300.000.000

3.3 Penyusunan Rumusan Kebijakan tentang Batas

Daerah

2.840.000.000

4 Jumlah unsur rupabumi warisan budaya 1.002.761.000

4.1 Pembakuan nama rupa bumi unsur warisan

budaya

1.002.761.000

5 Jumlah Daerah yang diasistensi dan supervisi

bidang toponimi dan batas daerah

1.125.000.000

5.1 Supervisi kegiatan pembakuan nama rupabumi di

daerah

250.000.000

5.2 Asistensi dan Supervisi pemberian nama daerah,

pemberian nama ibu kota, perubahan nama

daerah, perubahan nama ibu kota, dan

pemindahan ibu kota

250.000.000

5.3 Asistensi dan supervisi penataan batas daerah 500.000.000

5.4 Verifikasi kode dan data wilayah administrasi

pemerintahan

125.000.000

6 Jumlah Daerah yang diintegrasikan segmen

batasnya

1.100.000.000

6.1 Implementasi kegiatan satu peta sesuai Perpres 9

tahun 2016

1.100.000.000

7 Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas

teknis lainnya unit kerja eselon II

700.000.000


perlengkapan

700.000.000

Total 12.637.511.000



27

f. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Tujuan kegiatan adalah untuk peningkatan dukungan pelayanan teknis

dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal

Bina Administrasi Kewilayahan. Total pagu anggaran untuk kegiatan ini

adalah sebesar Rp.71.433.312.000, dengan rincian anggaran per

indikator dan komponen input kegiatan sebagai berikut :

Tabel 9 Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input

Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kegiatan Pusat Tahun 2019

No


Anggaran

1 Layanan Pembinaan Teknis Administrasi

Kewilayahan

3.575.299.000

1.1 Sosialisasi kebijakan bidang administrasi

kewilayahan

1.031.935.000

1.2 Penyusunan kegiatan strategis penyelenggaraan

pembinaan wilayah

740.535.000

1.3 Penyelenggaraan sinergitas bidang pembinaan

administrasi kewilayahan

1.280.239.000

1.4 Koordinasi dan dukungan dlm rgk Penguatan

Kebijakan penyelenggaraan pembinaan wilayah

522.590.000

2 Perencanaan (SBKU) 76.980.000

2.1 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal

57.660.000

2.2 Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa Satker

Vertikal

19.320.000

3 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 15.217.111.000

3.1 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 1.057.022.000

3.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 2.128.642.000

3.3 Pengelolaan Data dan Informasi 2.277.810.000

3.4 Pengelolaan Keuangan 1.300.000.000

3.5 Pengelolaan Perbendaharaan 730.152.000

3.6 Pelayanan Hukum 2.847.920.000

3.7 Pengelolaan Kepegawaian 900.000.000

3.8 Pelayanan Umum dan Perlengkapan 1.530.000.000

3.9 Pelayanan Humas dan Protokoler 275.690.000

3.10 Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, dan Reformasi

Birokrasi

2.169.875.000

4 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 6.822.597.000

4.1 Pengadaan kendaraan bermotor 3.104.852.000

4.2 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

2.880.782.000

28

No


Anggaran

4.3 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 836.963.000

5 Layanan Perkantoran 45.741.325.000

5.1 Gaji dan tunjangan 38.584.758.000

5.2 Operasional dan pemeliharaan kantor 7.156.567.000

Total 71.433.312.000



2. Kegiatan Dekonsentrasi

Tahun 2019 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan membina

3 (tiga) kegiatan Dekonsentrasi yang diselenggarakan oleh 43 SKPD di 33

Provinsi dengan total anggaran sebesar Rp.14.658.314.000. Adapun

kegiatan Dekonsentrasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi

Tujuan kegiatan, adalah :

1) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi;

2) Meningkatkan sinergi Pusat dan Daerah dalam rangka koordinasi,

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan konkuren yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mendorong

terciptanya penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan yang efektif dan efisien.

Total alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar

Rp.6.858.314.000 yang diselenggarakan oleh 33 SKPD Provinsi,

dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 10 Pagu Anggaran

Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun 2019

No Provinsi Satker Pagu

Anggaran

1 Aceh Setda 213.382.000

2 Sumatera Utara Setda 198.958.000

3 Sumatera Barat Setda 197.509.000

4 Riau Setda 186.650.000

5 Jambi Setda 194.384.000

6 Sumatera Selatan Setda 189.243.000

7 Bengkulu Setda 195.306.000

8 Lampung Setda 182.314.000

9 Kepulauan Bangka Belitung Setda 193.501.000

29


Anggaran

10 Kepulauan Riau Setda 190.400.000

11 Jawa Barat Setda 183.294.000

12 Jawa Tengah Setda 188.360.000

13 D.I. Yogyakarta Setda 182.203.000

14 Jawa Timur Setda 208.681.000

15 Banten Setda 178.060.000

16 Bali Setda 222.072.000

17 Nusa Tenggara Barat Setda 208.311.000

18 Nusa Tenggara Timur Setda 218.722.000

19 Kalimantan Barat Setda 190.722.000

20 Kalimantan Tengah Setda 209.714.000

21 Kalimantan Selatan Setda 197.104.000

22 Kalimantan Timur Setda 206.770.000

23 Kalimantan Utara Setda 200.656.000

24 Sulawesi Utara Setda 209.060.000

25 Sulawesi Tengah Setda 218.458.000

26 Sulawesi Selatan Setda 226.209.000

27 Sulawesi Tenggara Setda 201.352.000

28 Gorontalo Setda 229.794.000

29 Sulawesi Barat Setda 211.001.000

30 Maluku Setda 244.532.000

31 Maluku Utara Setda 227.596.000

32 Papua Setda 271.286.000

33 Papua Barat Setda 282.710.000

Total 6.858.314.000



b. Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kualitas

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah.




Tabel 11

Pagu Anggaran Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah

Tahun 2019


Anggaran

1 Sumatera Utara DPMPTSP 725.760.000

2 Lampung DPMPTSP 546.073.000

3 Nusa Tenggara Timur DPMPTSP 648.172.000

30


Anggaran

4 Kalimantan Tengah DPMPTSP 706.772.000

5 Kalimantan Utara DPMPTSP 492.174.000

6 Sulawesi Tenggara DPMPTSP 464.866.000

7 Sulawesi Utara DPMPTSP 607.800.000

8 Sulawesi Barat DPMPTSP 650.632.000

9 Maluku Utara DPMPTSP 477.421.000

10 Papua DPMPTSP 680.330.000

Total 6.000.000.000


c. Dekonsentrasi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di

Daerah

Tujuan kegiatan, adalah :

1) Terlaksananya Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di

daerah dalam mengelola wilayah Perbatasan;

2) Terdukungnya pelaksanaan forum perundingan penegasan dan

status hukum batas antar negara Republik Indonesia dengan

negara tetangga, serta forum kerjasama antar negara (antar

daerah provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga), untuk

pembangunan dan pengembangan potensi kawasan perbatasan

negara;

3) Terwujudnya pembangunan dan pengembangan sosial ekonomi

dan kebudayaan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat di

perbatasan antar negara dan pulau-pulau Terluar;

4) Terdukungnya peningkatan wawasan kebangsaan (rasa

nasionalisme) masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah

perbatasan





Dekonsentrasi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara

di Daerah Tahun 2019


Anggaran

1 Riau Setda 250.000.000

2 Kepulauan Riau Setda 250.000.000

3 Nusa Tenggara Timur Setda 300.000.000

4 Kalimantan Barat Setda 250.000.000

5 Kalimantan Utara Setda 250.000.000

6 Sulawesi Utara Setda 250.000.000

31


Anggaran

7 Papua Setda 250.000.000

Total 1.800.000.000


3. Kegiatan Tugas Pembantuan

Tujuan dari kegiatan ini :

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pemerintahan yang meliputi

Kantor Camat/Kantor Desa/Kantor Kelurahan/Balai Pertemuan Umum pada

lokasi prioritas/PKSN, sehingga dapat meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di kawasan

perbatasan negara dan pulau-pulau terluar.


Rp.3.300.000.000 yang diselenggarakan oleh 3 SKPD Kabupaten,



Tugas Pembantuan Pembangunan Sarpras Pemerintahan

di Kawasan Perbatasan antar Negara dan Pulau-pulau Kecil Terluar Tahun 2019

No Kabupaten Satker Pagu

Anggaran

Pembangunan

1 Kepulauan Karimun

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kab. Karimun

1.600.000.000

1 Kantor Desa Pulau Moro

2 Kantor Desa Rawa Jaya

3 Kantor Desa Degong

2 Kab. Sintang Sekretariat Daerah

850.000.000

4 Kantor Desa Sungai Pisau

3 Kab. Belu

Sekretariat

Daerah

850.000.000

5 Balai Pertemuan Umum

Kec. Tasifeto Timur

6 Balai Pertemuan Umum

Desa Silawan

Total 3.300.000.000

32

Berikut ini adalah besaran alokasi anggaran kegiatan Pusat, Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019, yaitu:

Tabel 14

Total Pagu Anggaran

Kegiatan Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan per Unit Kerja

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019

No Unit Kerja

Pagu Anggaran

Jumlah Pusat

Dekonsentrasi Tugas

Pembantuan

1 Direktorat

Dekonsentrasi,

Tugas

Pembantuan dan

Kerjasama

13.177.000.000 12.858.314.000 - 26.035.314.000

2 Direktorat

Kawasan,

Perkotaan dan

Batas Negara

13.076.250.000 1.800.000.000 3.300.000.000 18.176.250.000

3 Direktorat Polisi

Pamong Praja

dan Linmas

15.187.000.000 - - 15.187.000.000

4 Direktorat

Manajemen

Penanggulangan

Bencana dan

Kebakaran

12.016.360.000 - - 12.016.360.000

5 Direktorat

Toponimi dan

Batas Daerah

12.637.511.000 - - 12.637.511.000

6 Sekretariat Ditjen

Bina Administrasi

Kewilayahan

71.433.312.000 - - 71.433.312.000

Total 137.527.433.000 14.658.314.000 3.300.000 .000 155.485.747.000


33

A. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan hingga

periode triwulan III tahun 2019 adalah sebesar Rp.96.067.229.668 atau

61,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp.155.485.747.000, dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 15 Realisasi Anggaran

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Periode Triwulan III Tahun 2019

No Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

1 Pusat 137.527.433.000 87.898.630.110 63,91

2 Dekonsentrasi 14.658.314.000 7.604.959.768 51,88

3 Tugas Pembantuan 3.300.000.000 563.639.790 17,08

Total 155.485.747.000 96.067.229.668 61,79

Sumber : Bagian Keuangan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Berikut ini diuraikan realisasi anggaran per Kegiatan Pusat, Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan untuk masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan :

1. Realisasi Kegiatan Pusat

Total realisasi anggaran kegiatan pusat sampai s.d periode Triwulan III

Tahun 2019 adalah sebesar Rp.87.898.630.110 atau 63,91% dari total

pagu anggaran sebesar Rp.137.527.433.000, dengan rincian per

kegiatan:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah

Hingga periode triwulan III tahun 2019, total realisasi anggaran untuk

kegiatan Pusat ini adalah sebesar Rp.7.605.382.479 atau 57,72%

dari total pagu anggaran sebesar Rp.13.177.000.000, yang meliputi 9

indikator dengan 28 komponen input kegiatan sebagai berikut :

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN

2019 BAB III

34

Tabel 16

Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama


No


Anggaran Realisasi %

1. Jumlah daerah yang melaksanakan

kerja sama yang bersifat wajib sesuai

standar

430.000.000 334.625.000 77,82

1.1 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama

Daerah yang bersifat wajib

150.000.000 128.272.000 85,51

1.2 Pemetaan Urusan Pemerintahan yang

dapat Dikerjasamakan Antar Daerah

Berbatasan

150.000.000 95.685.500 63,79

1.3 Sosialisasi kebijakan kerjasama daerah 130.000.000 110.667.500 85,13

2. Jumlah Kabupaten/Kota yang

menerapkan PATEN

1.677.000.000 1.453.478.087 86,67

1.1 Rapat Kerja Teknis aparatur

pemerintahan daerah dalam percepatan

penerapan PATEN (legislatif dan

eksekutif)

1.305.480.000 1.092.543.090 83.69

1.2 Asistensi penyusunan peraturan

bupati/walikota tentang pelimpahan

kewenangan kepada Camat

371.520.000 360.934.997 97.15

3. Jumlah kebijakan/regulasi bidang

dekonsentrasi, tugas pembantuan,

kerjasama daerah, pelayanan publik,

dan pembinaan kecamatan

2.100.000.000 659.879.000 31.42

1.1 Penyusunan Permendagri Tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat (GWPP)

200.000.000 153.422.000 76,71

1.2 Permendagri tentang Kelurahan 200.000.000 41.733.000 20,87

1.3. Penyusunan pedoman pelaksanaan


200.000.000 - -

1.4 Penyusunan Permendagri Tentang Tata

Cara Kerjasama Daerah

200.000.000 76.579.600 38,29

1.5 Penyusunan Instrumen Tugas dan


Pemerintah Pusat

500.000.000 123.770.400 24,75

1.6 Permendagri tentang penataan

pelimpahan kewenangan dan evaluasi

kinerja kecamatan

295.780.000 140.594.000 47,53

1.7 Permendagri tentang persyaratan,

susunan organisasi dan tata kerja

kecamatan di perbatasan antar negara

200.000.000 123.780.000 61,89

35

No



1.8 Permendagri tentang pedoman pakaian

dinas camat dan lurah

104.220.000 - -

1.9 Permendagri tentang Pelayanan

Administrasi Terpadu di Kecamatan

200.000.000

- -

4. PTSP Prima di daerah 1.300.000.000 939.082.169 72,24

4.1 Bimtek penyelenggaraan PTSP Prima 300.000.000 264.690.170 88,23

4.3 Penyusunan pedoman penyelenggaraan

PTSP Prima

200.000.000 58.003.000 29,00

4.4 Koordinasi dan Supervisi

penyelenggaraan PTSP

650.000.000 557.039.299 85,70

4.5 Asistensi Dekonsentrasi

Penyelenggaraan PTSP Prima di daerah

150.000.000 59.349.700 39,57

5. Sistem e-monev PTSP yang terintegrasi 2.500.000.000 1.375.104.811 55,00

5.1 TOT Penerapan e-Monev PTSP 1.500.000.000 992.273.411 66,15

5.2 Asistensi penerapan dan integrasi

sistem e-monev PTSP

1.000.000.000 382.831.400 38,28

6. Penyusunan kesepakatan kerjasama

Pemerintah Daerah dengan dunia usaha

dalam pemanfaatan lulusan sekolah

vokasi

1.300.000.000

567.517.550 43,66

6.1 Identifikasi potensi kerjasama pada

Kawasan Pariwisata Nasional dengan

Pemda dalam bidang pendidikan vokasi

900.000.000 567.517.550 63,06

6.2 Rapat koordinasi dengan sektor terkait

dan daerah

400.000.000 - -

7. Jumlah jenis Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan yang dievaluasi

berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan

tugas pembantuan

1.490.000.000 906.079.074 60,81

7.1 Sosialisasi pedoman penyelenggaaraan


400.000.000 301.219.600 75,03

7.2 Asistensi kesesuaian program/kegiatan


Kementerian/Lembaga

690.000.000 339.439.060 49,19

7.3 Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan di Daerah

400.000.000 265.420.414 66,36

8. Jumlah tugas dan wewenang yang

dilaksanakan oleh GWPP sesuai

peraturan

1.680.000.000 910.784.499 54,21

8.1 Asistensi dan supervisi penyelenggaraan

tugas dan wewenang gubernur sebagai

wakil pemerintah pusat di daerah

800.000.000 699.043.399 87,38

36

No



8.2 Monitoring dan evaluasi kinerja

Gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat

880.000.000 211.741.100 24,06

9. Pelayanan administrasi dan tugas teknis

lainnya unit eselon II

700.000.000 458.832.289 65,55

9.1 Pelayanan umum, Pelayanan rumah

tangga dan perlengkapan

700.000.000 458.832.289 65,55

Jumlah 13.177.000.000 7.605.382.479 57,72


b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus,

Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Hingga periode Triwulan III Tahun 2019, total realisasi anggaran untuk

kegiatan Pusat ini adalah sebesar Rp.7.436.536.048 atau 56,87%

dari total pagu anggaran sebesar Rp.13.076.250.000, yang meliputi 9

indikator dengan 26 komponen input kegiatan sebagai berikut :

Tabel 17 Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat

Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara


No



1 Jumlah kebijakan/regulasi bidang

kawasan, pertanahan dan batas negara

219.484.000 53.760.000 24,49

1.1 Revisi PP No. 9 tahun 1987 tentang

penyediaan dan penggunaan tanah untuk

keperluan tempat pemakaman

56.760.000 - -

1.2 Revisi Permendagri No. 41 Tahun 2016

tentang pedoman pemberian tanda

kehormatan satyalancana wira karya

bidang pemerintahan dalam pengelolaan,

pengembangan dan pembangunan

kelautan

162.724.000 53.760.000 33,04

2 Jumlah kesepakatan dalam mendukung

pengelolaan perkotaan

819.150.000

297.876.100 36,36

2.1 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan

perkotaan kota baru publik

593.872.000 150.431.000 25,33

2.2 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan

perkotaan kawasan metropolitan

225.278.000 147.445.100 65,75

3 Jumlah sarpras pemerintahan di kawasan 1.200.867.000 383.659.670 31,95

37

No



perbatasan negara lainnya dalam rangka

pelayanan pemerintahan

3.1 Asistensi penyelenggaraan Pembangunan

sarana prasarana pemerintahan di

kawasan perbatasan negara dan PPKT

dalam rangka pelayanan pemerintahan

1.200.867.000 383.659.670 31,95

4 Kebijakan terkait perkotaan berkelanjutan 818.857.000 350.572.824 42,81



270.000.000 196.976.424 72,95

4.2 Penyusunan Rumusan Permendagri

tentang pedoman dan standar pelayanan

perkotaan

270.000.000 153.596.400 56,89

4.3 Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan

Perkotaan dalam mendukung


berkelanjutan

278.857.000 - -

5 Kesepakatan Perundingan Batas dan

Kerjasama Wilayah Negara

5.850.000.000

3.677.200.992 62,86

5.1 penyelesaian pembahasan isu kebijakan

batas antar negara RI- Malaysia

1.307.391.000 691.073.195 52,86

5.2 Persidangan ke-43 Joint Indonesia-

Malaysia (JIM)

630.950.000 354.925.610 56,25

5.3 Survey Investigation, Refixation, and

Maintenance (Survey IRM) tanda batas

internasional RI-Malaysia

2.311.277.000 1.587.930.000 68,70

5.4 Penyelesaian pembahasan permasalahan

batas antar negara RI-PNG

595.673.000 161.996.400 27,20

5.5 Penyelesaian pembahasan permasalahan

batas antar negara RI-RDTL

626.921.000 521.280.810 83.15

5.6 Asistensi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Terluar

377.788.000 359.994.977 95.29

6 Jumlah kesepakatan dalam pengelolaan

kawasan khusus

1.736.892.000

989.305.911 56,96

6.1 Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah

dalam rangka sinergitas pengelolaan dan

pengembangan kawasan khusus lingkup II

350.000.000 217.444.739 62,13

6.2 Asistensi dalam pengelolaan

pengembangan kawasan ekonomi khusus

380.000.000 313.953.805 82,62

6.3 Asistensi dan supervisi dalam penanganan

permasalahan kawasan khusus lingkup II

350.000.000 202.689.407 57,91

6.4 Evaluasi kebijakan pemerintah berkaitan

dengan penyelenggaran kawasan khusus

lingkup II

256.892.000 101.787.000 39,62

6.5 Supervisi pengelolaan dan pengembangan

pada kawasan khusus lingkup I

400.000.000 153.430.960 38,36

38

No



7 Jumlah Konflik Pertanahan yang ditangani 1.031.000.000 733.886.734 71,18

7.1 Profil Konflik Pertanahan di daerah 350.000.000 231.289.100 66,08

7.2 Asistensi penanganan masalah dan konflik

pertanahan di daerah

481.000.000 397.470.280 82,63

7.3 Dukungan Penyusunan Peraturan

perUndang-Undangan Bidang Pertanahan

200.000.000 105.127.354 52,56

8 Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah

700.000.000 545.887.664 77,98

8.1 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama

Perbatasan Negara di daerah

700.000.000 545.887.664 77,98

9 Pelayanan administrasi dan tugas teknis

lainnya unit eselon II

700.000.000 404.386.153 57,77



700.000.000 404.386.153 57,77

Jumlah 13.076.250.000 7.436.536.048 56,87


c. Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan



kegiatan ini adalah sebesar Rp.10.716.076.300 atau 70,56% dari

total pagu anggaran sebesar Rp.15.187.000.000, yang meliputi 7

indikator kegiatan dengan 29 komponen input kegiatan sebagai berikut :

Tabel 18 Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat


No



1. Jumlah daerah yang diberikan pembekalan Satpol PP dan Satlinmas

untuk pemeliharaan trantibumlinmas dalam rangka Pemilu

3.000.000.000

2.761.054.817 92,04

1.1 Rapat kerja nasional pembekalan Satpol

PP dan Satlinmas penyelenggaraan

trantibumlinmas dalam rangka pemilu

3.000.000.000 2.761.054.817 92,04

2. Jumlah kebijakan/regulasi bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

1.860.215.000

1.103.273.838 59,31

2.1 Penyusunan kebijakan tindaklanjut dari

PP tentang Satpol PP

400.000.000 258.752.638 64,69

2.2 Permendagri tentang pedoman pol pp

penegakan kode etik dan etika profesi

jabatan fungsional pol pp

190.975.000 189.867.500 99,42

39

No



2.3 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur,

Kriteria bidang Perlindungan Masyarakat

260.215.000 108.088.900 41,54

2.4 Penyusunan Pedoman Formasi Jabatan

Fungsional Polisi Pamog Praja

179.746.000 178.318.000 99,21

2.5 Penyusunan Pedoman Penulisan Karya

Tulis/Karya Ilmiah dibidang tugas Pol PP

231.559.000 50.271.400 21,71

2.6 Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat) Fungsional/Teknis

Jabatan Fungsional Pol PP

200.000.000 - -

2.7 Penyusunan Pedoman Kebutuhan

pendidikan dan pelatihan

fungsional/teknis Jabatan fungsional Pol

PP

20.300.000 20.300.000 100


penghargaan atas kinerja Satpol PP

dalam penyelenggaraan Trantibum dan

Tranmas serta penegakan Perda di

daerah

200.000.000 138.539.500 69,27

2.9 Rapat Koordinasi Revisi Permenpan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional POL PP dan Angka Kreditnya

177.420.000 159.135.900 89,69

3. Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar

3.000.000.000

2.361.087.583 78, 70

3.1 Supervisi penyelenggaraan pembentukan

pejabat PPNS

650.000.000 491.821.240 75,66

3.2 Bimbingan Teknis anggota Satlinmas

dalam membantu penyelenggaraan


670.000.000 444.957.900 66,41

3.3 Penyelenggaraan Bimtek Penilai Angka

Kredit

341.885.000 317.101.700 92,75

3.4 Penilaian jabatan fungsional satpol pp di

tingkat pusat

208.115.000 138.090.925 66,35

3.5 Bimbingan Teknis Hak Asasi Manusia bagi

Satpol PP

700.000.000 554.540.468 79,22

3.6 Bimbingan Teknis Intelijen bagi pejabat

PPNS dalam rangka meningkatkan

kemampuan penyelidikan pelanggaran

Perda

430.000.000 414.575.350 96,41

4. Persentase daerah yang memberikan

pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang

Trantibum

2.010.000.000

1.643.963.820 81,79

4.1 Sosialisasi Permen/Pedoman SPM

Subbidang Trantibum

400.000.000 383.722.400 95,93

4.2 Asistensi dan supervisi pelaksanaan SPM 711.800.000 686.293.000 96,42

40

No



(Prov dan Kab/kota)

4.3 Asistensi dan Supervisi Pelaksanaan SPM

terkait Pemenuhan Satlinmas di Daerah

400.000.000 214.846.600 53,71

4.4 Asistensi dan Supervisi Pelaksanaan SPM

terkait Pemenuhan PPNS Penegakan

Perda di Daerah

300.000.000 166.649.070 55,55

4.5 Pemenuhan Aparatur Pol PP di Daerah 198.200.000 192.452.750 97,10

5. Persentase daerah yang telah

memfasilitasi 5P (penghormatan,

pemajuan, pemenuhan, penegakan dan

perlindungan) HAM, fasilitasi konvensi

internasional

1.769.785.000

709.216.735 40,07

5.1 Bimbingan teknis pelayanan publik

berbasis HAM bagi camat seluruh

Indonesia

1.000.000.000 442.032.050 44,20

5.2 Supervisi Penegakan Peraturan Daerah

yang berspektif HAM

300.000.000 140.199.150 46,73

5.3 Koordinasi Kerjasama Internasional

Bidang Perlindungan Masyarakat pada

ICDO

169.785.000 14.403.700 8,48

5.4 Pertemuan koordinasi Sekber RANHAM

Periode 2015-2019 dan Pemerintah

Provinsi serta fasilitasi konvensi

internasional

300.000.000 112.581.835 37,53


penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

2.847.000.000

1.676.151.689 58,87

6.1 Sosialisasi PP tentang satuan polisi

pamong praja dan Permendagri

tindaklanjutnya

1.197.000.000 440.850.894 36,83


Perlindungan Masyarakat di Daerah

150.000.000 47.592.306 31,73

6.3 Pemutakhiran Data kinerja PPNS 450.000.000 288.368.665 64,08

Penerapan Nota Kesepahaman antara

Mendagri dengan Kapolri tentang

Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat

serta Pelindungan Masyarakat di Daerah

650.000.000 541.147.460 83,25

6.4 Asistensi pembentukan penilai angka

kredit jabatan fungsional

400.000.000 358.192.364 89,55

41

No



7. Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya

700.000.000

461.327.818 65,90



700.000.000

461.327.818 65,90

Jumlah 15.187.000.000 10.716.076.300 70,56


d. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan

Kebakaran


kegiatan ini adalah sebesar Rp.7.621.054.870 atau 63,42% dari total

pagu anggaran sebesar Rp.12.016.360.000, yang meliputi 8 indikator

dengan 22 komponen input kegiatan sebagai berikut :

Tabel 19

Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat Direktorat Manajamen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran


No



1 Asistensi dan supervisi penerapan

standar pelayanan minimal bidang

bencana

1.650.000.000

1.134.044.410 68,73

1.1 Sosialiasi kebijakan teknis penerapan SPM Sub urusan bencana

468.185.000 154.976.000 33,10

1.2 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang

bencana

1.181.815.000 979.068.410 82,84

2 Penyediaan layanan dasar subbidang

pemadam kebakaran sesuai SPM

1.000.000.000 690.852.026 69,09

2.1 Asistensi dan supervisi penerapan SPM

subbidang pemadam kebakaran di

daerah

700.000.000 405.590.910 57,94

2.2 Sosialisasi kebijakan/regulasi Standar

Pelayanan Minimal subbidang pemadam

kebakaran

300.000.000 285.261.116

95,09

3 Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya

kebakaran

2.536.360.000

1.997.376.822 78,75

3.1 Kualifikasi kompetensi inspeksi proteksi

pemadam kebakaran wilayah perkotaan

bagi aparatur Damkar

250.000.000 237.277.150 94,91

3.2 Bimbingan teknis manajamen gudang

logistik di daerah Rawan Bencana

678.760.000 358.371.250 52,11

42

No



3.3 Pemantapan kesiapsiagaan nasional

aparatur Pemadam Kebakaran

779.360.000 707.721.800 90,81

3.4 Skill Competetion Petugas Pemadam

Kebakaran dalam kesiapsiagaan

pencegahan dan penanggulangan

kebakaran

642.135.000 590.767.872 92,00

3.5 Diseminasi dan Uji Publik Implementasi

Jabatan Fungsional Pemadam

Kebakaran

177.105.000 103.238.750 58,29

4 Penerapan Pengintegrasian dan

pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah

1.200.000.000

982.738.822 81,89

4.1 Asistensi penyusunan dokumen

perencanaan dan penganggaran PRB

600.000.000 461.124.365 76,85

4.2 Asistensi Pengintegrasian dan

pengarusutamaan pengurangan risiko

bencana dalam perencanaan dan

penganggaran pembangunan daerah

600.000.000 521.614.457 86,94

5. Jumlah rumusan kebijakan/regulasi bidang manajemen penanggulangan

bencana dan kebakaran

2.150.000.000

990.984.266 45,56

5.1 Penyusunan Pedoman pencegahan dan penanggulangan kebakaran

300.000.000 116.186.754 38,73

5.2 Penyusunan standardisasi bangunan gudang logistik, peralatan dan gedung

Pusdalops

200.000.000 94.681.150 47,34

5.3 Penyusunan Perpres tentang jabatan fungsional pemadam kebakaran

597.813.000 70.939.562 11,87

5.4 Penyusunan pedoman kualifikasi

kompetensi pemadam kebakaran

202.187.000 122.517.400 60,60

5.5 Integrasi penyelenggaraan

penanggulangan bencana pusat dan

daerah

400.000.000 370.289.050 92,57


Pakaian Dinas Aparatur Pemadam

Kebakaran

100.000.000 91.040.850 91,04

5.7 Penyusunan Permendagri tentang Diklat

Teknis Pemadam Kebakaran

250.000.000 125.329.500 50,13

5.8 Revisi Permendagri Nomor 46 tahun

2018 tentang Organisasi Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

100.000.000 - -

6. Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap

darurat dan pasca bencana sesuai standar

1.780.000.000

642.986.260 36,12

43

No



6.1 Asistensi dan supervisi pelaksanaan

pelayanan Pemerintahan pada saat

tanggap darurat dan pasca bencana

sesuai standar di daerah

404.570.000 183.468.780 45,35

6.2 Pendampingan pemerintah Daerah

dalam keadaan darurat Bencana dan

Pasca Bencana

1.375.430.000 459.517.480 47,11



1.000.000.000 862.353.035 86,24

7.1 Bimtek penyusunan rencana


1.000.000.000

862.353.035 86,24

8 Pelayanan administrasi dan tugas


700.000.000 319.719.229 45,67



700.000.000

319.719.229 45,67

Total 12.016.360.000 7.621.054.870 63,42


e. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas

Daerah, dan Toponimi


kegiatan ini adalah sebesar Rp.8.337.163.191 atau 65,97% dari total

pagu anggaran sebesar Rp.12.637.511.000, yang meliputi 7 indikator

dengan 13 komponen input kegiatan sebagai berikut :

Tabel 20

Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat Direktorat Toponimi dan Batas Daerah


No



1 Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi dan batas daerah

207.331.000

95.768.100 46,19

1.1 Permendagri Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

207.331.000 95.768.100 46,19

2 Jumlah unsur rupabumi alami (pulau dan unsur lainnya) yang diverifiikasi dan dibakukan

1.122.419.000 645.049.100 57,47

2.1 Penyelenggaraan verifikasi Pulau 792.419.000 418.372.800 52,80

2.2 Pembakuan nama rupa bumi unsur

alami (sungai dan gunung/bukit)

330.000.000 226.676.300 68,69

3. Jumlah segmen batas antar daerah

yang ditetapkan dengan Permendagri

7.380.000.000

5.120.804.539 69,39

4.1 Pembuatan peta batas daerah secara

kartometrik

3.240.000.000 2.334.793.681 72,06

4.2 Penyelesaian perselisihan segmen batas 1.300.000.000 635.210.933 48,86

44

No



antar daerah

4.3 Penyusunan Rumusan Kebijakan

tentang Batas Daerah

2.840.000.000 2.150.799.925 75,73

5. Jumlah unsur rupabumi warisan budaya 1.002.761.000

837.029.981 83,47

5.1 Pembakuan nama rupa bumi unsur

warisan budaya

1.002.761.000 837.029.981 83,47

6. Jumlah Daerah yang diasistensi dan

supervisi bidang toponimi dan batas

daerah

1.125.000.000

599.236.896 53,27

6.1 Supervisi kegiatan pembakuan nama

rupabumi di daerah

250.000.000 214.491.500 85,80

6.2 Asistensi dan Supervisi pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan

nama ibu kota, dan pemindahan ibu kota

250.000.000 64.272.646 25,71

6.3 Asistensi dan supervisi penataan batas

daerah

500.000.000 200.991.550 40,20

6.4 Verifikasi kode dan data wilayah

administrasi pemerintahan

125.000.000 119.481.200 95,58

7. Jumlah Daerah yang diintegrasikan

segmen batasnya

1.100.000.000 707.749.875 64,34

7.1 Bimtek penyusunan rencana


1.100.000.000

707.749.875 64,34

8. Penyelesaian pelayanan administrasi

dan tugas teknis lainnya unit kerja

eselon II

700.000.000 331.524.700 47,36



700.000.000

331.524.700 47,36

Total 12.637.511.000 8.337.163.191 65,97


f. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan


kegiatan ini adalah sebesar Rp.46.182.417.222 atau 64,65% dari

total pagu anggaran sebesar Rp.71.433.312.000, dengan rincian

sebagai berikut :

45

Tabel 21

Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat Tahun 2019 Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan


No



1 Layanan Pembinaan Teknis Administrasi

Kewilayahan

3.575.299.000 2.110.892.827 59,04

1.1 Sosialisasi kebijakan bidang

administrasi kewilayahan

1.031.935.000 446.612.100 43,28

1.2 Penyusunan kegiatan strategis

penyelenggaraan pembinaan wilayah

740.535.000 501.891.875 67,77

1.3 Penyelenggaraan sinergitas bidang

pembinaan administrasi kewilayahan

1.280.239.000 837.994.202 65,46

1.4 Koordinasi dan dukungan dlm rgk

Penguatan Kebijakan penyelenggaraan

pembinaan wilayah

522.590.000 324.394.650 62,07

2 Perencanaan (SBKU) 76.980.000 19.289.000 25,06

2.1 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal

57.660.000 - -

2.2 Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa

Satker Vertikal

19.320.000 19.289.000 99,84

3 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 15.217.111.000 8.926.198.150 58,66

3.1 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

1.057.022.000 730.159.900 69,08

3.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 2.128.642.000 1.180.252.378 55,45

3.3 Pengelolaan Data dan Informasi 2.277.810.000 1.048.546.307 46,03

3.4 Pengelolaan Keuangan 1.300.000.000 1.048.215.972 80,63

3.5 Pengelolaan Perbendaharaan 730.152.000 490.519.300 67,18

3.6 Pelayanan Hukum 2.847.920.000 1.652.213.155 58,01

3.7 Pengelolaan Kepegawaian 900.000.000 466.014.110 51,78

3.8 Pelayanan Umum dan Perlengkapan 1.530.000.000 1.126.649.078 73,64

3.9 Pelayanan Humas dan Protokoler 275.690.000 254.572.700 92,34

3.10 Pelayanan Organisasi, Tatalaksana,

dan Reformasi Birokrasi

2.169.875.000 929.055.250 42,82

4 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 6.822.597.000 1.916.798.864 28,09

4.1 Pengadaan kendaraan bermotor 3.104.852.000 119.000.000 3,84

4.2 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

2.880.782.000 1.510.142.000 52,42

4.3 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

836.963.000 287.656.864 34,37

5 Layanan Perkantoran 45.741.325.000 33.209.238.381 72,60

5.1 Gaji dan tunjangan 38.584.758.000 27.921.616.801 72,36

5.2 Operasional dan pemeliharaan kantor 7.156.567.000 5.287.621.580 73,88

Total 71.433.312.000 46.182.417.222 64,65


46

2. Realisasi Kegiatan Dekonsentrasi

Total realisasi anggaran untuk kegiatan Dekonsentrasi sampai dengan

periode Triwulan III Tahun 2019 adalah sebesar Rp.7.604.959.768 atau

51,88% dari total pagu anggaran sebesar Rp.14.658.314.000, dengan

rincian sebagai berikut :

a. Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi


kegiatan Dekonsentrasi ini adalah sebesar Rp.4.048.707.844 atau

59,03% dari total pagu anggaran sebesar Rp.6.858.314.000, yang

diselenggarakan oleh 33 SKPD Provinsi, yaitu :

Tabel 22 Realisasi Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi

Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

di Wilayah Provinsi Periode Triwulan III Tahun 2019


Anggaran

Realisasi

%

1 Aceh Setda 213,382.000 188.735.698 88,45

2 Sumatera Utara Setda 198.958.000 148.422.500 74,60

3 Sumatera Barat Setda 197.509.000 167.557.400 84,84

4 Riau Setda 186.650.000 154.269.895 82,65

5 Jambi Setda 194.384.000 147.197.118 75,72

6 Sumatera Selatan Setda 189.243.000 144.299.000 76,25

7 Bengkulu Setda 195.306.000 - -

8 Lampung Setda 182.314.000 148.580.200 81,50

9 Kep. Bangka Belitung Setda 193.501.000 158.837.500 82,09

10 Kepulauan Riau Setda 190.400.000 147.054.080 77,23

11 Jawa Barat Setda 183.294.000 148.224.444 80,87

12 Jawa Tengah Setda 188.360.000 122.130.400 64,84

13 D.I. Yogyakarta Setda 182.203.000 140.646.000 77,19

14 Jawa Timur Setda 208.681.000 - -

15 Banten Setda 178.060.000 85.173.000 47,83

16 Bali Setda 222.072.000 7.960.000 3,58

17 Nusa Tenggara Barat Setda 208.311.000 - -

18 Nusa Tenggara Timur Setda 218.722.000 41.570.770 19,01

19 Kalimantan Barat Setda 190.722.000 127.792.499 67,00

20 Kalimantan Tengah Setda 209.714.000 139.123.900 66,34

21 Kalimantan Selatan Setda 197.104.000 168.564.836 85,52

22 Kalimantan Timur Setda 206.770.000 - -

23 Kalimantan Utara Setda 200.656.000 139.898.613 69,72

24 Sulawesi Utara Setda 209.060.000 201.946.700 96,60

25 Sulawesi Tengah Setda 218.458.000 211.974.200 97,03

26 Sulawesi Selatan Setda 226.209.000 177.227.818 78,35

27 Sulawesi Tenggara Setda 201.352.000 141.965.920 70,51

47


Anggaran

Realisasi

%

28 Gorontalo Setda 229.794.000 196.304.252 85,43

29 Sulawesi Barat Setda 211.001.000 163.298.601 77,39

30 Maluku Setda 244.532.000 239.366.500 97,89

31 Maluku Utara Setda 227.596.000 190.586.000 83,74

32 Papua Setda 271.286.000 - -

33 Papua Barat Setda 282.710.000 - -

Total 6.858.314.000 4.048.707.844 59,03


b. Dekonsentrasi Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di

Daerah


kegiatan Dekonsentrasi ini adalah sebesar Rp.2.812.266.800 atau

46,87% dari total pagu anggaran sebesar Rp.6.000.000.000, yang

diselenggarakan oleh 10 SKPD Provinsi :

Tabel 23

Realisasi Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah



Anggaran

Realisasi

%

1 Sumatera Utara DPMPTSP 725.760.000 - -

2 Lampung DPMPTSP 546.073.000 500.770.000 91,70

3 Nusa Tenggara Timur DPMPTSP 648.172.000 520.669.500 80,33

4 Kalimantan Tengah DPMPTSP 706.772.000 83.811.824 11,86

5 Kalimantan Utara DPMPTSP 492.174.000 193.400.176 39,30

6 Sulawesi Tenggara DPMPTSP 464.866.000 275.371.000 59,24

7 Sulawesi Utara DPMPTSP 607.800.000 46.093.500 7,58

8 Sulawesi Barat DPMPTSP 650.632.000 319.916.800 49,17

9 Maluku Utara DPMPTSP 477.421.000 388.880.000 81,45

10 Papua DPMPTSP 680.330.000 483.354.000 71,05

Total 6.000.000.000 2.812.266.800 46,87

c. Dekonsentrasi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara

di Daerah


kegiatan Dekonsentrasi ini adalah sebesar Rp.743.985.124 atau

41,33%% dari total pagu anggaran sebesar Rp.1.800.000.000, yang

diselenggarakan oleh 7 SKPD Provinsi, yaitu :

48

Tabel 24

Realisasi Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara Di Daerah



Anggaran

Realisasi

%

1 Riau Setda 250.000.000 112.067.400 44,83

2 Kepulauan Riau Setda 250.000.000 202.726.574 81,09

3 Nusa Tenggara Timur Setda 300.000.000 94.758.000 31,59

4 Kalimantan Barat Setda 250.000.000 186.089.650 74,44

5 Kalimantan Utara Setda 250.000.000 148.343.500 59,34

6 Sulawesi Utara Setda 250.000.000 - -

7 Papua Setda 250.000.000 - -

Total 1.800.000.000 743.985.124 41,33


3. Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Pembangunan Sarpras

Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara dan PPKT Dalam penyelenggaraan pemerintahan


kegiatan Tugas Pembantuan ini adalah sebesar Rp.563.639.790 atau

17,08%% dari total pagu anggaran sebesar Rp.3.300.000.000, yang

diselenggarakan oleh 3 SKPD Kabupaten, yaitu :

Tabel 25 Realisasi Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan

Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara dan PPKT

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Periode Triwulan III Tahun 2019

No Kabupaten Satker Pagu


1 Kepulauan

Karimun

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

1.600.000.000

487.072.790 30,44

2 Kab. Sintang Sekretariat Daerah 850.000.000 - -

3 Kab. Belu Sekretariat Daerah 850,000,000 76.567.000 9,01

Total 3.300.000.000 563.639.790 17,08


49

B. Capaian Kinerja

1. Pencapaian Target Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, terdapat 4 Prioritas

Nasional yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) Program Prioritas dan

Kegiatan Prioritas yang menjadi penugasan Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan Tahun 2019, dengan capaian sebagai berikut :

1. PTSP Prima di Daerah

Target 2019 : 75 Kab/Kota

Realisasi s/d TW III : 39 Kabupaten/Kota telah menerapkan PTSP

Prima:

1. Kab. Asahan

2. Kab. Labuhanbatu

3. Kab. Toba Samosir

4. Kab. Lampung Utara

5. Kab. Tanggamus

6. Kab. Pesawaran

7. Kab. Pesisir Barat

8. Kab. Kotawaringin Barat

9. Kab. Kapuas

10. Kab. Katingan

11. Kab. Pulang Pisau

12. Kab. Bulungan

13. Kab. Kupang

14. Kab. Timor Tengah Selatan

15. Kab. Timor Tengah Utara

16. Kab. Belu

17. Kab. Ende

18. Kab. Ngada

19. Kab. Manggarai Barat

20. Kota Kupang

21. Kab. Konawe

22. Kab. Minahasa Selatan

23. Kab. Bolang Mongondow Utara

24. Kab. Mamuju Utara/Pasang Kayu

25. Kab. Polewali Mandar

26. Kab. Halmahera Barat

27. Kab. Halmahera Tengah

28. Kab. Halmahera Utara

29. Kota Ternate

30. Kab. Merauke

31. Kab. Jayapura

32. Kota Binjai

33. Kab. Samosir

34. Kab. dairi

35. Kab. Batubara

36. Kota Metro

37. Kab. lampung Barat

50

38. Kab. Tulang Bawang

39. Kab. Tana Tidung

Capaian : 52%

2. Sistem E-Monev PTSP yang terintegrasi

Target 2019 : 34 Provinsi

Realisasi s/d TW III : 34 Provinsi telah menerapkan E-Monev

PTSP (SIAP KERJA) dan 20 Provinsi telah

mengintegrasikan aplikasi mandiri daerah

dengan aplikasi SI CANTIK dan SIAP KERJA:

1. Aceh (Kategori Prima dan sudah

terintegrasi);

2. Sumatera Utara (Kategori Prima dan

sudah terintegrasi);

3. Sumatera Barat (Kategori Prima dan


4. Riau (Kategori Prima dan sudah

terintegrasi);

5. Jambi (Kategori Prima dan sudah

terintegrasi);

6. Sumatera Selatan (Kategori Prima,

belum terintegrasi);

7. Bengkulu (Kategori Prima dan sudah

terintegrasi);

8. Lampung (Kategori Prima dan sudah

terintegrasi);

9. Kep. Bangka Belitung (Kategori Prima

dan sudah terintegrasi);

10.Kepulauan Riau (Kategori Prima, belum

terintegrasi);

11.DKI Jakarta (Kategori Prima, belum

terintegrasi);

12.Jawa Barat (Kategori Prima, belum

terintegrasi);

13.Jawa Tengah (Kategori Prima, belum

terintegrasi);

14.D.I. Yogyakarta (Kategori Prima dan


15.Jawa Timur (Kategori Prima, belum

terintegrasi);

16.Banten (Kategori Prima, belum

terintegrasi);

17.Bali (Kategori Prima dan sudah

terintegrasi);

18.NTB (Kategori Prima dan sudah

terintegrasi);

19.NTT (Kategori Prima, belum

terintegrasi);

51

20.Kalimantan Barat (Kategori Prima dan


21.Kalimantan Tengah (Kategori Prima dan


22.Kalimantan Selatan (Kategori Prima dan


23.Kalimantan Timur (Kategori Prima dan


24.Kalimantan Utara (Kategori Prima, belum

terintegrasi);

25.Sulawesi Utara (Kategori Prima, belum

terintegrasi);

26.Sulawesi Tengah (Kategori Prima, belum

terintegrasi);

27.Sulawesi Selatan (Kategori Prima, belum

terintegrasi);

28.Sulawesi Tenggara (Kategori Prima dan


29.Gorontalo (Kategori Prima dan sudah

terintegrasi);

30.Sulawesi Barat (Kategori Prima dan


31.Maluku (Kategori Prima, belum

terintegrasi)

32.Maluku Utara (Kategori Prima dan sudah

terintegrasi);

33.Papua (Kategori Prima dan sudah

terintegrasi); dan

34.Papua Barat (Kategori Prima dan sudah

terintegrasi).

Capaian. : 100%

3. Penyusunan kesepakatan kerjasama Pemda dengan dunia usaha

dalam pemanfaatan lulusan sekolah vokasi


Realisasi s/d TW III : Telah ditandatangani kesepakatan

bersama pembinaan dan pengembangan

pendidikan vokasi pada Sekolah

Menengah Kejuruan di bidang Pariwisata

berbasis kompetensi yang sesuai dan

selaras dengan dunia usaha pariwisata di

kawasan Wakatobi Provinsi Sulawesi

Tenggara pada tanggal 3 Oktober 2019;

Finalisasi 2 kesepakatan bersama dan

telah disampaikan surat percepatan

kedua kepada Gubernur terkait

pelaksanaan penandatangan

Kesepakatan, yaitu :

52

1. Kesepakatan bersama pembinaan dan

pengembangan pendidikan vokasi

pada Sekolah Menengah Kejuruan di

bidang pariwisata berbasis

kompetensi yang sesuai dan selaras

dengan dunia usaha pariwisata di

kawasan Kepulauan Seribu Provinsi

DKI Jakarta

2. Kesepakatan bersama pembinaan

dan pengembangan pendidikan vokasi

pada Sekolah Menengah Kejuruan di

bidang pariwisata berbasis

kompetensi yang sesuai dan selaras

dengan dunia usaha pariwisata di

kawasan Bromo Tenggger Semeru

Provinsi Jawa Timur

Capaian : 55%

4. Kesepakatan perundingan batas dan kerjasama wilayah negara

Target 2019 : 5 Kesepakatan

Realisasi s/d TW III : Terlaksananya 3 (tiga) kesepakatan

perundingan batas dan kerjasama wilayah

negara, melalui :

1. Kesepakatan persidangan ke 15 KK/JKK

Sekretariat Bersama Sosek Malindo RI

Malaysia, dengan menghasilkan

Kesepakatan :

a. Kedua negara bersepakat untuk

melaksanakan kunjungan lapangan

Ketua KK/JKK Sosek Malindo pada

minggu pertama bulan April 2019

dengan melibatkan kumpulan

kerja/instansi terkait lintas batas dari

masing-masing pihak, dalam rangka

persiapan pembangunan PLBN Jagoi

Babang/CIQS Serikin

b. Kedua pihak bersepakat pertemuan

Gubernur dengan Ketua Menteri

membahas hal-hal yang lebih luas dari

isu-isu perbatasan

c. Kedua negara bersepakat untuk

aktivasi kembali pembahasan terkait

pembukaan PLBN/CIQS Sei

Manggaris-Serudong

d. Kedua negara bersepakat untuk

dilakukan pertemuan tingkat

Provinsi/Negeri dan meminta kepada

Sekretariat Sosek Sarawak untuk

53

melakukan korespondensi terkait

rencana kunjungan tersebut. Pada

saat yang sama, pihak Indonesia

menginfokan bahwa Long Midang

adalah Desa dari Kecamatan Krayan

e. Kedua negara bersepakat untuk

melancarkan proses Grand Launching

Lubuk Antu, Sarawak – Pos Lintas

Batas (PLBN) Badau, KALBAR dan

Biawak, Sarawak – Aruk, KALBAR dan

sekiranya dapat dilakukan pada

Tingkat Gubernur dan Ketua Menteri

saja

2. Kesepakatan persidangan ke-5 Senior

Officials' Consulation on the Unresolved

Segments of Land Boundary between

the Republic of Indonesia and the

Democratic Republic of Timor-Leste

(SOC RI-RDTL), dengan menghasilkan

kesepakatan :

a. Pihak Indonesia menyetujui secara

umum prinsip yang diajukan oleh

pihak Timor Leste dan mengusulkan

untuk diterapkan pada kedua

Unresolved Segments. Kedua negara

setuju bahwa SA harus ditinjau secara

periodik untuk menyampaikan setiap

isu yang berkembang dan berkaitan

dengan SA di waktu yang akan

datang;

b. Kedua negara setuju untuk

menugaskan Technical Working Group

untuk berkomunikasi lebih lanjut

terkait draft yang diajukan pihak

Indonesia melalui channel diplomatik

seiring dengan finalisasi 2 (dua)

Unresolved Segment

c. Penyertaan penelitian aspek-aspek

sosial untuk mendukung percepatan

pembahasan draft Special

Arrangement (dalam kegiatan JFV

aspek teknis pemetaan untuk proses

delineasi garis perbatasan)

d. Perlunya pertemuan khusus pada level

teknis untuk finalisasi Special

54

Arrangements setelah dilakukan Joint

Field Visit dimaksud

e. Menerima laporan Dialog Pertemuan

Tokoh Adat ke-1, untuk kemudian

dapat dilanjutkan pelaksanaan

Pertemuan Dialog ke-2. Pihak RDTL

akan bertindak sebagai tuan rumah

untuk Pertemuan Dialog ke-2 yang

direncanakan diadakan di Pante

Macassar, Oekusi, Ambeno, RDTL

pada kuartal I (pertama) Tahun 2019;

f. Perlunya sosialiasi kepada masyarakat

di kedua negara untuk menghindari

penggunaan kata “daerah konflik”,

dalam merujuk pada daerah

Unresolved Segments

3. Kesepakatan Persidangan Ke-37

KK/JKK Sosek Malindo, dengan

menghasilkan kesepakatan:

a. Terkait pelaksanaan kegiatan Tour de

Malindo, terdapat catatan evaluasi

yang harus diperbaiki, yaitu Kedua

negara bersepakat agar dapat

memberikan kemudahan administrasi

lintas batas bagi masyarakat/peserta

yang berpartisipasi pada event lintas

batas baik berskala regional maupun

internasional dan agar kegiatan Tour

de Malindo diselenggarakan rutin

yang selanjutnya hal tersebut

dibicarakan di tingkat

provinsi/peringkat negeri untuk

disempurnakan.

b. Mengenai isu ijin penyelenggaraan

Pendidikan Usia Dini bagi

anak-anak Pekerja Migran Indonesia

(PMI) di wilayah perbatasan Sabah,

kedua negara bersepakat untuk

memperbincangkan dalam level

government to government melalui

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Indonesia dengan

Kementerian Pendidikan Malaysia

c. kedua negara bersepakat terkait isu

55

ini akan dikaji lebih dalam dengan

melakukan pertukaran data dan

diperbincangkan di tingkat

provinsi/peringkat negeri dengan

bantuan asistensi Korlantas POLRI

dan Jasa Raharja

d. Pihak Indonesia menyampaikan

rencana melakukan pembangunan

PLBN Jagoi Babang dan PLBN Sei

Kelik (Kalimantan Barat) sebagai pintu

lintas batas, dan sebagai responnya,

pihak Malaysia menyampaikan bahwa

CIQS Serikin telah masuk dalam

Agenda Rancangan Malaysia ke-12,

yang saat ini prosesnya sedang

diajukan ke Pemerintah Pusat melalui

Kementerian Dalam Negeri Malaysia.

e. Kedua negara bersepakat untuk

melaksanakan kunjungan bersama ke

Sei Kelik, dan apabila masing-masing

ketua KK/JKK berhalangan dapat

dilimpahkan ke Sekretariat atau Sosek

Malindo Tingkat Provinsi/Peringkat

Negeri.

f. Mengenai isu pemotongan bukit

perbatasan, pihak Malaysia

menyampaikan aktivitas pemotongan

Bukit G127 telah dilakukan sejak

bulan Agustus 2019, dan diperkirakan

selesai pada bulan Desember tahun

2019.

g. Pihak Indonesia telah menyampaikan

rencana pembangunan 4 (empat)

PLBN yaitu: Sei Nyamuk; Labang;

Long Midang; dan Long Nawang

(Kalimantan Utara), dan saat ini

progress pembangunan PLBN Long

Nawang dan Long Midang, telah

melalui proses tender dan segera

dibangun fisiknya.

h. Kedua pihak bersetuju untuk

melakukan koordinasi antara POLDA

KALTARA dengan PDRM Sabah

untuk memperbaharui MoU kerjasama

antara kedua provinsi/negeri guna

56

mencapai tujuan bersama dalam

penanggulangan narkoba di kawasan

perbatasan.

i. Mengenai usulan KALTARA terkait

dengan Pembukaan Semula

Serudong (Malaysia)-Sei Manggaris

(Indonesia) yang berkaitan dengan isu

Exit/Entry Points, akan dibahas pada

forum revisi Border Crossing

Agreement (BCA) dan Border Trade

Agreement (BTA).

j. Mengenai usulan pihak Johor/Melaka

untuk menginformasikan daftar hitam

penceramah agama, kedua pihak

bersetuju adanya perbincangan

lanjutan antara BNPT dengan

Kementerian Dalam Negeri Malaysia

sebagai awal mula kerjasama

penanggulangan terorisme di kedua

negara.

k. Mengenai isu Rencana Pertemuan

antara Kepala Daerah (Gubernur)

dengan Kepala Wilayah (Ketua

Menteri) dalam Kerangka Sosek

Malindo, kedua pihak bersetuju agar

mekanisme pertemuan Gubernur dan

Ketua Menteri dikembalikan ke tingkat

provinsi/peringkat negeri

l. Mengenai usulan Malaysia terkait

penamaan Sosio Ekonomi diubah

menjadi Sosio Sekuriti, kedua pihak

bersetuju untuk menempatkan forum

Sosek Malindo langsung di bawah

struktur General Border Committee

(GBC). Masalah tersebut akan

dibahas/dibincangkan dan diteliti lebih

lanjut dalam forum SEKBER, dan

kedua pihak juga akan terus

berkomunikasi terkait perkembangan

kajian penggantian nama dan struktur

organisasi melalui secretariat

m. Mengenai implementasi Pas Lintas

Batas yang tidak diijinkan

penggunaannya di imigrasi Tawau,

pihak Malaysia menyampaikan bahwa

57

Pas Lintas Batas di Tawau masih

dapat berlaku dan aturannya mengacu

pada BCA. Namun, untuk menuju

Tawau harus melalui exit/entry point

yang sah yakni Nunukan karena

Sebatik bukan laluan yang sah

mengingat masih batas laut di antara

Sebatik dan Tawau belum

didelimitasi/dipersetujui.

n. Mengenai kedudukan Provinsi

Kalimantan Utara dan Kalimantan

Timur dalam Kerjasama Sosek

Malindo, kedua pihak bersetuju agar

KALTIM dan KALTARA menggunakan

forum yang sudah ada (SOSEKDA)

(KALBAR-Sarawak) dengan

menambah kertas kerja khusus untuk

isu-isu KALTIM-Sarawak dan

KALTARA-Sarawak.

Capaian : 60%

5. Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah


Realisasi s/d TW III : Terlaksananya kesepakatan kerjasama

perbatasan negara dan kesepakatan

penyelesaian permasalahan sengketa batas

antar negara di 4 (empat) Provinsi:

1. Kesepakatan persidangan ke- 24 KK/JKK

Sosek Malindo Tingkat Provinsi

Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia

(Sosekda) pada tanggal 25 sd 28 juni

2019 di Provinsi D.I. Yogyakarta

2. Kesepakatan persidangan ke- 36 KK/JKK

Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan

Barat dengan Negeri Serawak-Malaysia

pada tanggal 31 Juli s.d 1 Agustus 2019 di

Provinsi D.I. Yogyakarta

3. Kesepakatan bersama rapat koordinasi

penyelesaian permasalahan sengketa batas

antar negara RI RDTL pada tanggal 9 sd

10 Agustus di Provinsi NTT

4. Kesepakatan persidangan Ke-18 KK/JKK

Sosek Malindo Tingkat Provinsi Riau/Kepri

dengan Johor/Malaka pada tanggal 1 s.d 3

September 2019 di Provinsi Kepulauan

Riau

58

Capaian : 66,67%

6. Jumlah daerah yang diberikan pembekalan Satpol PP dan Satlinmas

untuk pemeliharaan trantibumlinmas dalam rangka Pemilu


Realisasi s/d TW III : Terlaksananya pembekalan Satpol PP dan

Satlinmas untuk pemeliharaan

trantibumlinmas dalam rangka Pemilu di 34

Provinsi, melalui :

1. Rapat kerja nasional dalam rangka

menghadapi agenda Nasional Pemilihan

Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan

Legislatif DPR, DPD, DPRD 2019 agar

tercipta kondisi yang aman, tertib,

demokratis dalam bingkai NKRI pada

tanggal 29 s.d 31 Januari 2019 dengan

Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Rapat evaluasi penyelenggaraan

trantibumlinmas dalam rangka Pemilu

dengan peserta Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Capaian : 100%

7. Asistensi dan supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang

bencana

Target 2019 : 5 Angkatan

Realisasi s/d TW III : Terlaksananya asistensi dan supervisi

penerapan standar pelayanan minimal sub

urusan bencana sebanyak 5 (lima) angkatan:

A. Angkatan I, sebanyak 10 Kab/Kota:

1. Kab. Donggala

2. Kab. Sigi

3. Kab. Cirebon

4. Kab. Sleman

5. Kab. Bandung

6. Kab. Madiun

7. Kab. Maros

8. Kota Surakarta

9. Kota Tegal

10.Kota Tangerang Selatan

B. Angkatan II, sebanyak 13 Kab/Kota:

1. Kab. Deli serdang

2. Kab. Hulu Sungai Selatan

3. Kab. Majalengka

4. Kab. Tulungagung

5. Kab. Ponorogo

6. Kab. Kulonprogo

7. Kab. Wonosobo

8. Kab. Jembrana

59

9. Kab. Tabanan

10. Kab. Klungkung

11. Kab. Gianyar

12. Kota Sawahlunto

13. Kota Denpasar

C. Angkatan III, sebanyak 13

Kab/Kota:

1. Kab. Purbalingga

2. Kab. Banjarnegara

3. Kab. Pacitan

4. Kab. Trenggalek

5. Kab. Nganjuk

6. Kab. Kediri

7. Kab. Gresik

8. Kab. Lamongan

9. Kota Bogor

10. Kota Palangkaraya

11. Kota Samarinda

12. Kota Bekasi

13. Kota Cirebon

D. Angkatan IV, sebanyak 12 Kab/Kota:

1. Kab. Sidoarjo

2. Kab. Malang

3. Kab. Klaten

4. Kab. Bantul

5. Kab. Gunung Kidul

6. Kab.Kuningan

7. Kab. Bogor

8. Kab. Banyumas

9. Kab. Blitar

10. Kab. Sukabumi

11. Kab. Cianjur

12. Kab. Lombok Utara

E. Angkatan V, sebanyak 13 Kab/Kota:

1. Prov. Kep. Riau

2. Prov. Sumatera Barat

3. Kab. Tanah Datar

4. Kab. Sijunjung

5. Kab. Lima Puluh Kota

6. Kab. Lahat

7. Kab.Bekasi

8. Kota Banda Aceh

9. Kota Padang

10. Kota Medan

11. Kota Binjai

12. Kab. Padang Pariaman

13. Kab. Pasaman Barat

Capaian : 100%

60

8. Pembinaan penyusunan rencana penanggulangan bencana

Target 2019 : 103 Daerah

Realisasi s/d TW III : Terlaksananya pembinaan penyusunan

rencana penanggulangan bencana melalui

Bimtek penyusunan rencana penanggulangan

bencana pada 103 daerah, yaitu:

Provinsi : Sumatera Barat, Sulawesi

Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY,

Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat

Kabupaten : Asahan, Karo, Nias, Nias Utara, Labuhan Batu Utara, Padang

Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Agam, Pasaman, Siak, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hilir, Tanjung Jabung

Timur, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Muko-Muko, Rejang Lebong, Seluma, Belitung Timur, Pesawaran, Gorontalo,

Cianjur, Ciamis, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pandeglang,

Bandung, Sijunjung, Bengkulu Tengah, Blora, Boyolali, Kediri, Demak, Kebumen, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga,

Purworejo, Rembang, Grobogan, Kendal, Bantul, Kulonprogo, Blitar, Lamongan, Tulung agung, Trenggalek, Gresik,

Sumenep, Tuban, Situbondo, Sidoarjo, Jember, Banyuwangi, Malang, Cilacap,

Tabanan, Karangasem, Bangli, Jembrana, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu, Belu,

Manggarai, Pariaman, Wonogiri, Pacitan, Ponorogo, Badung, Lombok Timur,

Sumbawa Barat, Sumba Timur, Simalungun, Tapanuli Selatan, Nias Selatan, Nias Barat, Labuhan Batu, Rokan

Hulu

Kota : Sibolga, Medan, Semarang, Kediri,

Pasuruan, Denpasar, Bima, Bogor,

Surabaya, Mataram

Capaian : 100%

9. Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko

bencana di daerah


Realisasi s/d TW III : 34 Provinsi telah menerapkan pengintegrasian

dan pengarusutamaan pengurangan risiko

bencana dalam perencanaan dan

penganggaran

Capaian : 100%

61

2. Pencapaian Target Kementerian/Lembaga

Berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019,

terdapat 38 target Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang akan

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun

2019, yaitu :

1. Jumlah daerah yang melaksanakan kerja sama yang bersifat wajib

sesuai standar

Target 2019 : 3 Urusan

Realisasi s/d TW III : Terlaksananya kerjasama wajib di 6 (enam)

daerah yang berbatasan sebanyak 3 (tiga)

urusan:

1. Provinsi Jawa Barat - Kota Bandung - Kota

Cimahi - Kabupaten Bandung Barat terkait

pengolahan dan pemrosesan akhir sampah

regional;


Cimahi - Kabupaten Bandung Barat -

Kabupaten Bandung - Kabupaten

Sumedang terkait Pembangunan

Perkeretaapian;


Cimahi - PT. Bank BTN (PERSERO) - PT.

Bank Jabar Banten - Apindo Jawa Barat -

Apersi Jawa Barat - Perum Perumnas

terkait Penyediaan rumah susun dan rumah

tapak layak huni.

Capaian : 100%

2. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN

Target 2019 : 60 Kabupaten/Kota

Realisasi s/d TW III : 35 Kab/Kota telah menerapkan PATEN

(Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan):

1. Kab. Labuhan Batu

2. Kab. Mandailing Natal

3. Kab. Humbang Hasundutan

4. Kota Sibolga

5. Kota Tanjung Balai

6. Kab. Indragiri Hulu

7. Kab. Kep. Meranti

8. Kab. OKU Selatan

9. Kab. Seluma

10. Kab. Lebong

11. Kab. Lampung Tengah

12. Kota Metro

13. Kab. Pasuruan

14. Kab. Jombang

62

15. Kab. Gresik

16. Kab. Pamekasan

17. Kota Kediri

18. Kota Blitar

19. Kota Pasuruan

20. Kota Mojokerto

21. Kota Surabaya

22. Kota Batu

23. Kab. Serang

24. Kab. Belu

25. Kab. Manggarai

26. Kab. Mempawah

27. Kab. Kutai Barat

28. Kota Manado

29. Kab. Takalar

30. Kab. Luwu

31. Kab. Tana Toraja

32. Kota Makassar

33. Kab. Maluku Tenggara

34. Kab. Merauke

35. Kab. Sorong

Capaian : 58,33%

3. Jumlah kebijakan/regulasi bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan,

kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan

dievaluasi berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Target 2019 : 11 Kebijakan

Realisasi s/d TW III : Tersusunnya 11 Rancangan kebijakan/regulasi

bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan,

kerjasama daerah, dan pembinaan kecamatan,

antara lain:

1. Rancangan Permendagri tentang Tata Cara

Pelaksanaan PP nomor 33 Tahun 2018

tentang Pelaksanaan Tugas dan


Pemerintah Pusat (Fisik 50%,

Harmonisasi)

2. Rancangan Permendagri Tentang Tata

Cara Kerjasama Daerah (Fisik 50%,

Harmonisasi)

3. Rancangan Permendagri tentang

Kelurahan (Fisik 30%, draft awal);

4. Rancangan Permendagri tentang Penataan

Pelimpahan Kewenangan dan Evaluasi

Kinerja Kecamatan (Fisik 30%, draft awal);


Persyaratan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan di Perbatasan Antar

63

Negara (Fisik 30%, draft awal);

6. Rancangan Permendagri tentang Pedoman

Pakaian Dinas Camat dan Lurah (Fisik

50%, harmonisasi);

Keterangan: disimplifikasi dengan Permendagri tentang pakaian dinas lingkup kemendagri dan pemda


Pelayanan Administrasi Terpadu di

Kecamatan (Fisik 30%, draft awal)

8. Rancangan Pedoman pelaksanaan


(30%, draft awal)

9. Rancangan Instrumen Binwas TP Kab/Kota

(Fisik 50%)

10. Rancangan Instrumen Evaluasi Kinerja

Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Kab/Kota (Fisik 50%)

11. Rancangan Instrumen Evaluasi Perda

(Fisik 50%)

Capaian : 47,27%

4. Jumlah jenis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dievaluasi

berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Target 2019 : 50 Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Realisasi s/d TW III : Telah dilakukan identifikasi, inventarisasi dan

evaluasi 78 jenis DKTP pada 22 K/L, yaitu:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia

2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

3. Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil

Dan Menengah

4. Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional / Bappenas

5. Badan Koordinasi Penanaman Modal

6. Kementerian Pariwisata

7. Kementerian Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan

8. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

9. Badan Kependudukan Dan Keluaraga

Berencana Nasional

10. Kementerian Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat

11. Kementerian Pertanian

12. Kementerian Sosial

13. Kementerian Perdagangan

14. Kementerian Dalam Negeri

15. Kementerian Ketenagakerjaan

16. Kementerian Kesehatan

64

17. Kementerian Perindustrian

18. Kementerian Pemuda Dan Olahraga

19. Kementerian Kelautan Dan Perikanan

20. Kementerian Permberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak

21. Kementerian Desa, Transmigrasi Dan

Daerah Tertinggal

22. Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Keterangan: telah disampaikan surat

rekomendasi atas hasil evaluasi

program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan kepada 22 Kementerian/LPNK

Tahun Anggaran 2019.

Capaian : 100%

5. Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh GWPP sesuai

peraturan

Target 2019 : 1 Tugas

Realisasi s/d TW III : Terlaksananya 1 (satu) tugas Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat yaitu Binwas TP Kab/Kota di 25 Provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,

Sumatera Selatan, Lampung Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat,

Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara,

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara

Capaian : 87,88%


Target 2019 : 1 Layanan

Realisasi s/d TW III : Terlaksananya dukungan administrasi dan

teknis pelaksanaan program dan kegiatan serta

ketatausahaan pada Direktorat Dekonsentrasi,

tugas pembantuan dan kerjasama.

Capaian : 65,55%

7. Jumlah kebijakan/regulasi bidang kawasan, pertanahan dan batas

negara


Realisasi s/d TW III : 1. Rancangan Revisi Permendagri no. 41 tahun

2016, hingga saat ini masih draft awal (fisik

30%, draft awal)

65

2. Rancangan Revisi PP no. 9 tahun 1987

tentang penyediaan dan penggunaan tanah

untuk keperluan tempat pemakaman (fisik

30%, draft awal)

Capaian : 30%

8. Jumlah kesepakatan dalam mendukung pengelolaan perkotaan


Realisasi s/d TW III : Terlaksananya 2 (dua) kesepakatan bersama

antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah dalam mendukung pengelolaan

perkotaan, yaitu:

1. Kesepakatan bersama dalam rangka

pengelolaan kawasan perkotaan

metropolitan Mebidangro (Kota Medan, Kota

Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan

Kabupaten Karo), Kedungsepur (Kendal,

Demak, Semarang, Ungaran, Purwodadi),

Maminasata (Makassar, Maros,

Sungguminasa, dan Takalar) dan Sarbagita

(Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).

2. Kesepakatan bersama rencana aksi

pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 2018 tentang Percepatan

Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung

Selor.

Capaian : 66,67%

9. Jumlah sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara lainnya

dalam rangka pelayanan pemerintahan

Target 2019 : 6 Unit

Realisasi s/d TW III : Pembangunan sarpras pemerintahan di

kawasan perbatasan antar negara sebanyak 6

(enam) unit di 3 (tiga) daerah, dengan rata-

rata realisasi fisik sebesar 25,96%:

1. Kab. Karimun sebanyak 3 (tiga) unit:

- Kantor Desa Pulau Moro (fisik 38,14%)

- Kantor Desa Rawa Jaya (fisik 41,26%)

- Kantor Desa Degong (fisik 56,36%)

2. Kab. Belu sebanyak 2 (dua) unit:

- Balai Pertemuan Umum Kecamatan

Tasifeto Timur (fisik 10%)

- Balai Pertemuan Umum Desa Silawan

(fisik 10%)

3. Kab Sintang sebanyak 1 (satu) unit:

- Kantor Desa Sungai Pisau Kecamatan

66

Ketungau Hulu (baru selesai lelang fisik)

Capaian : 25,96%

10. Kebijakan terkait perkotaan berkelanjutan


Realisasi s/d TW III : Tersusunnya 2 Rancangan Permendagri dan 1

draft pedoman tentang Perkotaan:



(fisik 30%, draft awal)

2. Rancangan Permendagri tentang pedoman

dan standar pelayanan perkotaan (fisik

30%, draft Awal)

3. Draft Pedoman Standar Pelayanan

Perkotaan dalam mendukung


berkelanjutan (fisik 30%, draft awal)

Keterangan: belum diajukan ke Biro hukum,

karena menunggu diterbitkannya PP tentang

Perkotaan

Capaian : 23,33%

11. Jumlah kesepakatan dalam pengelolaan kawasan khusus


Realisasi s/d TW III : Terlaksananya 10 kesepakatan dalam

pengelolaan kawasan khusus:

1. Kesepakatan antara pemerintah Pusat

dan daerah dan Badan Pengelola

Kawasan industri di Kawasan Industri

Mandor (KIM) kabupaten Landak Provinsi

Kalbar dan Kawasan Industri Ketapang

Provinsi Kalbar.


dan daerah dan Badan Pengelola

kawasan industri di Kawasan Industri

Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah

Kuning Provinsi Kaltara.


dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Provinsi Sulawesi Selatan, terkait

kawasan industri Bantaeng.


dan Pemerintah Daerah (Pemprov

Sumut, Riau, Lampung, Kota Dumai, Kab.

Tanggamus, Kab Batubara, Kab. Siak)

terkait pemenuhan persyaratan kawasan

industri di pulau sumatera antara lain:

67

KIPI Kuala Tanjung, Kawasan Indsutri

Dumai, Kawasan Industri Maritim,

Kawasan Indsutri Tanjung Buton.


dan Pemerintah Daerah (Pulau

Kalimantan, Pulau sulawesi, Provinsi

Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat)

terkait kawasan industri.

6. Kesepakatan hasil fasilitasi KEK Batam

yaitu telah disepakati bahwa dalam hal

Walikota Batam ditunjuk sebagai Ex

Officio kepala Badan Pengusahaan (BP)

Batam tidak melanggar UU 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana diatur dalam pasal 76 huruf

c dan huruf h.

7. Kesepakatan hasil fasilitasi KEK Tanjung

Lesung yaitu:

a) Mendorong Pemerintah dan

Pemerintah Daerah terkait kejelasan

percepatan pembangunan akses

transportasi jalan tol menuju tanjung

lesung khususnya seksi III (antara

cileles ke panimbang);

b) Mendorong Pemerintah

mengembangkan moda transportasi

alternatif khususnya moda transportasi

yang telah ada dalam mendukung

peningkatan jumlah wisatawan di KEK

Tanjung Lesung.

8. Kesepakatan hasil fasilitasi KEK Palu

yaitu:

a) Terkait wilayah KEK Palu yang berada

dalam wilayah administrasi Kebupaten

Donggala seluas 74 Ha, perlu

ditindaklanjuti oleh Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengah dan

Kabupaten Donggala serta Kota Palu

terkait penyelesaian masalah

(perizinan lintas wilayah, peninjauan

kembali untuk wilayah operasional dan

administratif KEK) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang

akan difasilitasi oleh Kemendagri.

b) Dalam penyediaan infrastruktur

sumber air untuk memenuhi

kebutuhan operasional KEK Palu,

Pemerintah Pusat, Pemprov Sulawesi

68

Tengah, Pemerintah Kota Palu dan

Pemerintah Kabupaten Donggala perlu

melakukan percepatan pelaksanaan

pembangunan Waduk Wombo.

c) Mendorong Pemerintah Pusat melalui

Dewan Nasional KEK untuk membantu

penyediaan infrastruktur dasar di

dalam KEK pasca bencana sesuai

kewenangan

9. Kesepakatan hasil fasilitasi KEK Pulau

Baai yaitu:

a) Kemendagri memberikan apresiasi

terhadao Pemerintah Provinsi Bengkulu

yang telah melengkapi persyaratan

pengusulan KEK Pulau Baai.

b) PT. Pelindo agar melakukan finalisasi

kajian Kawasan Ekonomi Khusus dan

ditargetkan selesai pada bulan oktober

2019.

10. Kesepakatan hasil fasilitasi KEK Kendal

yaitu:

a) Pengelola KEK Kendal dan Pemerintah

Kabupaten Kendal segera

melaksanakan penyelesaian

pembebasan lahan pengganti tanah

kas desa (desa Brangsong, desa

Wonorejo, desa Sumberejo dan desa

Magelung) yang masuk didalam

rencana pengembangan KEK Kendal

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang difasilitasi oleh

Kemendagri cq. Ditjen Bina

Pemerintahan Desa.

b) Pemerintah Kabupaten Kendal

mengembangkan kerjasama dengan

Badan Usaha Pengelola KEK kendal

maupun industri yang ada di dalam

KEK dalam rangka penyiapan dan

penyerapan tenaga kerja lokal yang

terampil secara bertahap dan

berkelanjutan untuk mendukung KEK

Kendal.

Capaian : 100%

12. Jumlah Konflik Pertanahan yang ditangani

Target 2019 : 10 Kasus

Realisasi s/d TW III : Telah dilakukan fasilitasi penanganan

permasalahan pertanahan sebanyak 10

69

konflik:

1. Fasilitasi penanganan konflik pertanahan

antara Pemda provinsi Lampung dengan

kelompok masyarakat terkait pengelolaan

aset eks HGU


antara Pemda Kab. Sukoharjo dan

pemkot Surakarta terkait pengelolaan

Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Daksinaloyo dan Pracimoloyo


antara kelompok tani hambalang dan PT.

Buana Estate terkait penguasaan lahan.


antara Masyarakat Wonorejo dengan

Pemda Kab. Blora terkait permohonan

warga untuk pelepasan aset pakai

pemerintah kabupaten Blora menjadi hak

milik masyarakat


antara Pemkab Kota Baru dengan

masyarakat terkait tanah masyarakat

yang digunakan untuk jalur hijau belum

diberikan ganti rugi


antara tanah waris masyarakat yang

dikuasai pihak lain di kota cirebon


antara tanah masyarakat yang dipakai

untuk pembangunan bendungan copong

di kabupaten Garut belum diberikan ganti

rugi


antara tanah girik masyarakat yang

masuk menjadi aset pemda kota tangsel

sebagai akibat dari perubahan desa

menjadi kelurahan


antara perusahaan dan pemerintah

daerah Kab. Mamasa Provinsi Sulawesi

Barat

Capaian : 100%




teknis pelaksanaan program dan kegiatan

serta ketatausahaan pada Direktorat

Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara

70

Capaian : 57,77%

14. Jumlah kebijakan/regulasi bidang Polisi Pamong Praja dan


Target 2019 : 9 Rumusan/Kebijakan

Realisasi s/d TW III : Tersusunnya 9 (sembilan) kebijakan/regulasi

bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat (1 Permendagri, 7 Rancangan

Permendagri dan 1 dukungan penyusunan

Rancangan Permenpan):

1. Permendagri 17 Tahun 2019 tentang

Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana

dan Prasarana Minimal, Pembinaan

Teknis Operasional dan penghargaan

Satpol PP.

Keterangan: simplifikasi


Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat (Fisik 50%,

harmonisasi)



pedoman Pol PP penegakan Kode Etik

dan etika profesi jabatan fungsional Pol

PP (fisik 50%, harmonisasi)



pedoman formasi Jabatan Fungsional

Polisi Pamong Praja (Fisik 90%, draft

final kertas kuning)


Pedoman Standart Kompetensi dan Uji

Kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP

(Fisik 30%, draft awal)


Pedoman Penyesuaian Analisis Jabatan,

Evaluasi Jabatan, dan Peta Jabatan (Fisik

30%, draft awal)

7. Rancangan revisi permendagri

permendagri 84 tahun 2014 tentang

penyelenggaraan perlindungan

masyarakat (55%, harmonisasi)



71

penghargaan atas kinerja Satpol PP

dalam penyelenggaraan Trantibum dan

Tranmas serta penegakan Perda di

daerah

Keterangan: simplifikasi menjadi

“Permendagri 17 Tahun 2019 tentang

Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana

dan Prasarana Minimal, Pembinaan

Teknis Operasional dan penghargaan

Satpol PP”

9. Dukungan dalam penyusunan Revisi

Permenpan Nomor 4 Tahun 2014

tentang Jabatan Fungsional POL PP dan

Angka Kreditnya (fisik 30%, draft awal)

Keterangan: Terkait penyusunan revisi

Permenpan tersebut, Kemendagri (Ditjen

Bina Adwil) yaitu menyusun naskah

akademis dan bahan masukan

Capaian : 59,44%

15. Jumlah daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai aparatur Satpol

PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar

Target 2019 : 570 Orang

Realisasi s/d TW III : Terlaksananya peningkatan kapasitas

aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas

sebanyak 412 orang, melalui :

1. Bimtek tim penilai angka kredit sebanyak

68 orang

2. Bimtek hak asasi manusia bagi Satpol PP

sebanyak 100 orang

3. Bimtek intelijen bagi pejabat PPNS dalam

rangka meningkatkan kemampuan

penyelidikan pelanggaran Perda sebanyak

100 orang

4. Penilaian jabatan fungsional Satpol PP

di tingkat Pusat sebanyak 24 orang

5. Pelatihan investigasi sebanyak 35 orang

6. Pembekalan bagi peserta Diklat PPNS

penegak Perda :

Gelombang 1 sebanyak 30 orang




Capaian : 72,28%

72

16. Persentase daerah yang memberikan pelayanan dasar sesuai SPM

Subbidang Trantibum

Target 2019 : 60%

Realisasi s/d TW III : Terlaksananya 50,65% daerah atau 260

Kabupaten/Kota yang menerapkan SPM

Subbidang Trantibum (Pemenuhan cakupan

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah di Kabupaten/Kota, cakupan

patroli siaga ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat, dan cakupan rasio

petugas perlindungan masyarakat di

Kabupaten/Kota).

Capaian : 83,33%

17. Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan,

pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) HAM, fasilitasi


Target 2019 : 100%

Realisasi s/d TW III : 32 Provinsi telah melaporkan pelaksanaan

aksi HAM di daerah s.d periode bulan

september (B09), yaitu:

1. Aceh

2. Sumatera Utara

3. Sumatera Barat

4. Riau

5. Jambi

6. Sumatera Selatan

7. Bengkulu

8. Lampung

9. Kep. Bangka Belitung

10. Kepulauan Riau

11. DKI Jakarta

12. Jawa Barat

13. Jawa Tengah

14. D.I. Yogyakarta

15. Jawa Timur

16. Banten

17. Bali

18. Nusa Tenggara Barat

19. Nusa Tenggara Timur

20. Kalimantan Barat

21. Kalimantan Tengah

22. Kalimantan Selatan

23. Kalimantan Timur

24. Kalimantan Utara

25. Sulawesi Utara

26. Sulawesi Tengah

27. Sulawesi Selatan

73

28. Sulawesi Tenggara

29. Gorontalo

30. Sulawesi Barat

31. Maluku

32. Maluku Utara

Keterangan: Provinsi Papua dan Papua barat

belum menyampaikan laporan

Capaian : 94,12%


penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan

masyarakat


Realisasi s/d TW III : Terfasilitasinya 46 daerah yang akan

melaksanakan sistem dan prosedur

operasional penyelenggaraan bidang

ketentraman, ketertiban dan perlindungan

masyarakat, melalui :

1. Sosialisasi PP tentang satpol PP dan

Permendagri tindak lanjutnya di 2 (dua)

daerah, yaitu Kota Bandung dan Padang.

2. Pemutakhiran data Pejabat PPNS di

Pekanbaru dan Kendari.

3. Sosialisasi Nota Kesepahaman antara

Mendagri dengan Kapolri tentang

Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat

serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.

4. Asistensi pembentukan penilai angka

kredit jabatan fungsional.

Capaian : 46%





serta ketatausahaan pada Direktorat Polisi

Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Capaian : 65,90%

20. Penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran sesuai

SPM

Target 2019 : 50%

Realisasi s/d TW III : Terlaksananya 41% Daerah (212 Kab/Kota)

yang menerapkan SPM Subbidang Pemadam

Kebakaran (pemenuhan cakupan pelayanan

kebakaran, response time rate, pemenuhan

petugas damkar yang berkualifikasi,

74

pemenuhan sarpras damkar berupa mobil

damkar kapasitas 3000-5000 Ltr).

Capaian : 82%

21. Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam

penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

Target 2019 : 450 orang

Realisasi s/d TW III : Terlaksananya peningkatan kapasitas

aparatur daerah dalam penanggulangan

bencana dan bahaya kebakaran sebanyak

500 orang, melalui :

1. Skill Competition Petugas Pemadam

Kebakaran dalam kesiapsiagaan

pencegahan dan penanggulangan

kebakaran sebanyak 150 orang;

2. Kualifikasi kompetensi inspeksi proteksi

pemadam kebakaran wilayah perkotaan

bagi aparatur Damkar sebanyak 50

orang; dan

3. Pemantapan kesiapsiagaan nasional

aparatur Pemadam Kebakaran sebanyak

300 orang.

Capaian : 110%

22. Jumlah rumusan kebijakan/regulasi bidang manajemen

penanggulangan bencana dan kebakaran


Realisasi s/d TW III : Tersusunnya 1 (satu) Permendagri, 4

(empat) Rancangan Permendagri, 1 (satu)

draft Pedoman, dan 1 draft Kesepakatan

bidang manajemen penanggulangan

bencana dan kebakaran, dengan nilai rata-

rata fisik sebesar 37,50%:

1. Ditetapkannya Permendagri nomor 13

Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas

Aparatur Pemadam Kebakaran.


Pedoman pencegahan dan

penanggulangan kebakaran (fisik 30%,

draft awal).

3. Draft pedoman standardisasi bangunan

gudang logistik, peralatan dan gedung

Pusdalops (fisik 30%, draft awal).

4. Draft pedoman kualifikasi kompetensi

pemadam kebakaran (fisik 30%, draft

awal).

5. Rancangan Permendagri tentang Diklat

Teknis Pemadam Kebakaran (fisik 30%,

75

draft awal).

6. Draft Kesepakatan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (fisik

50%).

7. Dukungan penyusunan rancangan

Perpres tentang jabatan fungsional

pemadam kebakaran (Fisik 30%, draft

awal)

Keterangan: terkait penyusunan

rancangan Perpres tentang jabatan

fungsional pemadam kebakaran,

Kemendagri (ditjen Bina Adwil)

menyusun naskah akademis dan evaluasi

jabatan pada jafung damkar untuk

seterusnya disampaikan ke Kemenpan RB

untuk difasilitasi

Capaian : 42,82%





serta ketatausahaan pada Direktorat

Manajemen Penanggulangan Bencana dan

Kebakaran

Capaian : 50%

24. Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi dan batas daerah

Target 2019 : 2 Permendagri

Realisasi s/d TW III : Tersusunnya 1 Permendagri dan Rancangan

Permendagri tentang kode dan data wilayah,

yaitu:

1. Permendagri nomor 72 Tahun 2019

tentang Kode Data Wilayah (fisik 100%)

2. Rancangan Permendagri tentang kode

dan data wilayah (10%, isu strategis)

Capaian : 55%

25. Jumlah unsur rupabumi alami (pulau dan unsur lainnya) yang

diverifiikasi dan dibakukan

Target 2019 : 2 Unsur

Realisasi s/d TW III : A. Telah dilakukan verifikasi pulau sebanyak

350 pulau di 8 (delapan) Provinsi, yaitu :

1) Sulawesi Tenggara sebanyak 45 Pulau.

2) Kalimantan Timur sebanyak 3 Pulau.

3) Kalimantan Utara sebanyak 2 Pulau.

76

4) Kepulauan Riau sebayak 70 Pulau.

5) Sumatera Barat sebayak 9 Pulau.

6) Maluku Utara sebanyakl 100 Pulau.

7) Maluku sebanyak 100 Pulau.

8) Sulawesi Utara sebanyak 21 Pulau.

B. Telah dilakukan verifikasi rupabumi unsur

alami (sungai dan gunung/bukit)

sebanyak 404 rupabumi alami di 3

Provinsi, yaitu:

1) Sumatera Utara sebanyak 303

rupabumi alami;

2) Sumatera Barat sebanyak 55

rupabumi alami; dan

3) Kalimantan Timur sebanyak 56

rupabumi alami

Capaian : 57,47%

26. Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan

Permendagri

Target 2019 : 50 Segmen

Realisasi s/d TW III : Telah dilakukan penegasan 34 segmen batas

Provinsi, Kabupaten dan Kota yang

ditetapkan dengan 32 Permendagri, yaitu :

1. Batas Kabupaten Aceh Tenggara dengan

Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh

2. Batas Kabupaten Aceh Singkil dengan

Kota Subulussalam Provinsi Aceh

3. Batas Kabupaten Langkat dengan

Kabupaten Karo Provinsi Sumatera

Utara

4. Batas Kabupaten Pakpak Bharat dengan

Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi

Sumatera Utara

5. Batas Kabupaten Kerinci dengan Kota

Sungai Penuh Provinsi Jambi

6. Batas Kabupaten Batu Bara dengan

Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi

Sumatera Utara

7. Batas Kabupaten Dairi dengan

Kabupaten Karo Provinsi Sumatera

Utara

8. Batas Kabupaten Dairi dengan

Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi

Sumatera Utara

9. Batas Kabupaten Simalungun dengan

Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera

Utara

77

10. Batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan

Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh

11. Batas Kabupaten Konawe dengan

Kabupaten Kolaka Utara Provinsi

Sulawesi Tenggara

12. Batas Kabupaten Kolaka dengan

Kabupaten Kolaka Timur Provinsi

Sulawesi Tenggara

13. Batas Kabupaten Kapuas dengan

Kabupaten Murung Raya Provinsi

Kalimantan Tengah

14. Batas Kabupaten Kotawaringin Timur

dengan Kabupaten Seruyan Provinsi

Kalimantan Tengah

15. Batas Kabupaten Gunung Mas dengan

Kabupaten Murung Raya Provinsi

Kalimantan Tengah

16. Batas Kabupaten Katingan dengan

Kabupaten Pulang Pisau Provinsi

Kalimantan Tengah

17. Batas Kabupaten Mempawah dengan

Kabupaten Landak Prov. Kalimantan

Barat

18. Batas Kota Makassar dengan Kabupaten

Maros Provinsi Sulawesi Selatan

19. Batas Kota Makassar dengan Kabupaten

Takalar Provinsi Sulawesi Selatan

20. Batas Kabupaten Maros dengan

Kabupaten Gowa Prov. Sulawesi Selatan

21. Batas Kabupaten Jember dengan

Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa

Timur

22. Batas Kabupaten Jombang dengan

Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur

23. Batas Kota Salatiga dengan Kabupaten

Semarang Provinsi Jawa Tengah

24. Batas Kabupaten Bombana dengan

Kabupaten Buton Tengah Provinsi

Sulawesi Tenggara


Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi

Tenggara


Kabupaten Kolaka Timur Provinsi

Sulawesi Tenggara


Kabupaten Konawe Selatan Provinsi

Sulawesi Tenggara

78

28. Batas Kabupaten Blitar dengan

Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur

29. Batas Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi

Tengah dengan Kabupaten Pasangkayu

Provinsi Sulawesi Barat

30. Batas Kabupaten Gorontalo Utara

dengan Kabupaten Gorontalo Provinsi

Gorontalo

31. Batas Kabupaten Sorong Dengan

Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat

32. Batas Kabupaten Sigi Dengan Kota Palu

Provinsi Sulawesi Tengah

33. Batas Kabupaten Malaka Dengan Kab.

Timur Tengah Utara Provinsi NTT

34. Batas Kabupaten Nagekeo Dengan

Kabupaten Ngada Provinsi NTT

Capaian : 68%

27. Jumlah unsur rupabumi warisan budaya


Realisasi s/d TW III : Terlaksananya verifikasi unsur rupabumi

warisan budaya sebanyak 575 nama

rupabumi warisan budaya, di 11 Provinsi :

1. Kepulauan Bangka Belitung (16 nama

rupabumi warisan budaya)

2. Kepulauan Riau (18 nama rupabumi

warisan budaya)

3. Jambi (21 nama rupabumi warisan

budaya)

4. Kalimantan Tengah (3 nama rupabumi

warisan budaya)

5. Kalimantan Selatan (6 nama rupabumi

warisan budaya)

6. Kalimantan Tengah (3 nama rupabumi

warisan budaya)

7. Kalimantan Utara (2 nama rupabumi

warisan budaya)

8. Lampung (7 nama rupabumi warisan

budaya)

9. Jawa Tengah (277 nama rupabumi

warisan budaya)

10. Jawa Timur (152 nama rupabumi

warisan budaya)

11. Sulawesi Tengah (70 nama rupabumi

warisan budaya)

Capaian : 110%

79

28. Jumlah Daerah yang diasistensi dan supervisi bidang toponimi dan

batas daerah


Realisasi s/d TW III : Terlaksananya asistensi dan supervisi terkait

penyelesaian batas daerah di 16 daerah:

1. Kab. Mesuji

2. Kab. Tulang Bawang

3. Kab. Tulang Bawang Barat

4. Kabupaten Klaten

5. Kabupaten Gunung Kidul

6. Kabupaten Semarang

7. Kabupaten Demak

8. Kabupaten Salatiga

9. Kabupaten Asmat

10. Kabupaten Boven Digoel

11. Kabupaten Mappi

12. Kabupaten Mimika

13. Kabupaten Teluk Bintuni

14. Kabupaten Kaimana

15. Kabupaten ManokwariSelatan

16. Provinsi Papua Barat

Capaian : 94,12%

29. Jumlah Daerah yang diintegrasikan segmen batasnya


Realisasi s/d TW III : Terlaksananya pengintegrasian batas

Kabupaten/Kota di 23 Provinsi, yaitu : 1. Provinsi Sumatera Utara

2. Provinsi Sumatera Barat

3. Provinsi Lampung

4. Provinsi Riau

5. Provinsi Sumatera Selatan

6. Provinsi Aceh

7. Provinsi Jambi

8. Provinsi Kalimantan Barat

9. Provinsi Kalimantan Timur

10. Provinsi Kalimantan Utara

11. Provinsi Kalimantan Tengah

12. Provinsi Kalimantan Selatan

13. Provinsi Jawa Barat

14. Provinsi Jawa Tengah

15. Provinsi Jawa Timur

16. Provinsi Bali

17. Provinsi NTB

18. Provinsi Maluku

80

19. Provinsi Sulawesi Utara

20. Provinsi Sulawesi Tengah

21. Provinsi Gorontalo

22. Provinsi NTT

23. Provinsi Maluku Utara

Capaian : 110%

30. Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit

kerja eselon II




serta ketatausahaan pada Direktorat Toponimi

dan Batas Daerah

Capaian : 50%

31. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran

(Renstra, Renja, RKP, RKA, RKAKL dan Petunjuk Operasional)

Target 2019 : 100%

Realisasi s/d TW III : Tersusunnya dokumen perencanaan dan

anggaran, berupa:

1. Draft Dokumen Renja Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran

2020 (berdasarkan pagu alokasi anggaran)

2. Draft Dokumen RKAKL Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran

2020 (berdasarkan pagu alokasi anggaran)

3. Draft Dokumen Renstra Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan 2020-2024

Capaian : 70%

32. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi,

laporan keuangan aset, laporan kinerja serta hasil-hasil pemeriksaan

dan tindak lanjut LHP

Target 2019 : 100%

Realisasi s/d TW III : Tersusunnya dokumen laporan monev,

keuangan, aset, dan TLHP, berupa :

1. Dokumen Laporan Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan Periode Triwulan I Tahun

2019

2. Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Semester I Tahun 2019

3. Dokumen Laporan Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja Ditjen Bina Administrasi

81

Kewilayahan Periode Triwulan III Tahun

2019

4. Dokumen Laporan Data Pokok Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan Periode Triwulan

IV Tahun 2018

5. Dokumen Laporan Data Pokok Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan Periode

Semester I Tahun 2019

6. Dokumen Laporan Capaian Kinerja 5

(Lima) Tahun Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan

7. Dokumen Laporan Memori Akhir Jabatan

Kabinet Kerja Periode Oktober 2014 -

Oktober 2019

8. Dokumen Laporan Keuangan Semester I


Tahun 2019

9. Dokumen Laporan SIMAK BMN Tingkat

UAKPB Semester II Ditjen Bina



UAPPB Eselon I Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan Tahun 2018


UAKPB Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan Semester I Tahun 2019


UAPPB Eselon I Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan Semester I Tahun 2019

13. Dokumen LAPKIN Ditjen Bina Administrasi


14. Dokumen LAPKIN Eselon II Lingkup Ditjen

Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2018 15. Dokumen Laporan Media Informasi Dalam

Rangka Publikasi Pemberitaan Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Periode Januari s.d September 2019 Capaian : 75%

33. Persentase penyusunan pedoman/juknis dan rancangan peraturan

serta dokumen ketatalaksanaan yang diselesaikan

Target 2019 : 100%

Realisasi s/d TW III : 1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen

Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019

2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II

Lingkup Ditjen Bina Administrasi


3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Eselon

III Lingkup Ditjen Bina Administrasi

82


4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Eselon IV

Lingkup Ditjen Bina Administrasi


5. Dokumen Laporan Kinerja Reformasi

Birokrasi Ditjen Bina Administrasi


Capaian : 75%

34. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaandan kepegawaian

Target 2019 : 100%

Realisasi s/d TW III : 1. Laporan Daftar Hadir Bulanan Elektronik

(Finger Print) bagi Pejabat/Pegawai Ditjen

Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019

(periode Januari s/d September)

2. Dokumen Mutasi/Penempatan PNS di

Lingkungan Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan periode Januari s/d

September)

3. Dokumen Kenaikan Pangkat Reguler

Periode 1 April 2019

4. Dokumen Kenaikan Gaji Berkala Tahun

2019

5. Dokumen Laporan Pelaksanaan Diklat

Struktural/Fungsional dan Teknis (periode

Januari s/d September)

6. Laporan Ketatausahaan, Kearsipan,

Publikasi, dan Dokumentasi Kegiatan


(periode Januari s/d September) Tahun

2019

Capaian : 70%

35. Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Target 2019 : 80%

Realisasi s/d TW III : Terlaksananya dukungan pengadaan sarana dan prasarana Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, berupa :

Kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit Kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit Perangkat pengolah data dan komunikasi

sebanyak 103 unit Server dan laptop sebanyak 4 unit Peralatan data center sebanyak 3 unit Peralatan pendukung kegiatan Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan sebanyak 4 unit Dukungan peralatan tim pendampingan

bencana sebanyak 14 unit Meubelair sebanyak 79 unit

83

Peralatan penunjang fasilitas perkantoran sebanyak 12 unit

Capaian : 60%

36. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana

Target 2019 : 100%

Realisasi s/d TW III : Terlaksananya pemeliharaan perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, dan perawatan kendaraan bermotor

Capaian : 75%

37. Persentase pembinaan bidang administrasi kewilayahan di Pusat dan

Daerah

Target 2019 : 100%

Realisasi s/d TW III : Laporan Identifikasi Isu-Isu Aktual Bidang Administrasi Kewilayahan Tahun 2019

Laporan Identifikasi Isu-Isu Strategis Bidang Administrasi Kewilayahan Periode 2020-2024

Capaian : 70%

38. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja

(pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta

langganan daya dan jasa) yang tepat waktu

Target 2019 : 100%

Realisasi s/d TW III : Terselenggaranya dukungan pelayanan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan s.d periode Triwulan III Tahun 2019

Capaian : 70%

C. Permasalahan

Beberapa permasalahan belum optimalnya penyerapan anggaran Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan s/d periode Triwulan III 2019, diantaranya :

1. Kegiatan Pusat

Belum semua kegiatan strategis dilaksanakan memasuki periode triwulan III

2019 yang secara langsung berimplikasi terhadap penyerapan anggaran

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2019, antara lain :

Persidangan ke-43 Joint Indonesia-Malaysia (JIM).

Persidangan Ke- 35 Joint Border Committee (JBC) RI-PNG.

84

2. Kegiatan Dekonsentrasi

Terdapat 4 (empat) Provinsi yang tidak melaksanakan kegiatan

Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, yaitu :

Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Papua.

Provinsi Papua Barat.

3. Kegiatan Tugas Pembantuan

Terdapat 1 (satu) SKPD Pelaksana Kegaiatan (Sekretariat Daerah Kabupaten

Sintang) yang belum melakukan lelang fisik untuk pembangunan kantor

Desa Sungai Pisau Kecamatan Ketungau Hulu, dikarenakan proses buka

blokir baru diselesaikan pada pertengahan bulan Juli 2019.

D. Tindak Lanjut

Beberapa upaya yang dilakukan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam

rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Tahun

Anggaran 2019, diantaranya :

1. Strategi percepatan kegiatan Pusat:

a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyerapan

anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan serta memberikan

teguran kepada unit kerja yang daya serapnya masih rendah.

b. Mengoptimalkan seluruh staf pengelola anggaran untuk mengecilkan

GAP antara realisasi fisik dengan keuangan.

c. Mengawal pencapaian target kinerja sesuai dengan target yang telah

ditetapkan dengan waktu dan pendanaan yang tersedia.

d. Menjadwalkan ulang kegiatan yang ada.

e. Dalam rangka memastikan realisasi anggaran di atas 95%, kepada

seluruh unit kerja agar :

Menyisir data realisasi anggaran per komponen input dan per akun;

Apabila terdapat kegiatan yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan

dan, agar dilakukan revisi.

Apabila terdapat sisa pekerjaan kontraktual atau swakelola, agar

dapat di revisi, sehingga tidak menjadi beban realisasi anggaran

yang tidak terserap, mengingat batas waktu usulan revisi anggaran

sampai tanggal 26 Oktober 2019.

2. Strategi percepatan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan:

a. Menyelesaikan secara cepat usulan penggantian KPA dan revisi anggaran.

b. Mendorong KPA untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian kinerja yang tersaji dalam Laporan Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan Periode Triwulan III Tahun 2019 merupakan

merupakan media pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019.

2. Dilihat dari aspek implementasi, bahwa rata-rata capaian kinerja setiap unit

kerja di lingkungan Drektorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan s.d

periode triwulan III tahun 2019 belum menunjukan performa capaian yang

tinggi, hal ini disimpulkan karena :

a. Tingkat konsistensi anggaran baru terjadi peningkatan secara riil

memasuki akhir periode triwulan III tahun 2019.

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum mendukung dalam

pencapaian target kinerja, sehingga kualitas keluaran belum

mencerminkan ukuran keberhasilan dalam bentuk outcome.

B. Rekomendasi

Beberapa hal yang menjadi catatan sebagai tindak lanjut capaian kinerja

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ke depan antara lain : [

1. Perlunya perbaikan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM, mulai

dari penyusunan rencana, pengendalian hingga tertib pelaporan terhadap

pelaksanaan mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja

yang saling terkait, sinergis dan komprehensif dengan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan khususnya, dan Kementerian Dalam Negeri umumnya.

2. Perlunya perbaikan mekanisme SAKIP dan perangkat instrumen

pendukungnya mulai dari perencanaan, penyusunan penetapan kinerja,

penyusunan rencana kinerja tahunan sampai dengan pelaksanaan dan

monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja.

3. Perlunya pengintegrasian dan sinergitas terhadap seluruh aspek

perencanaan, penganggaran dan pelaporan, baik kegiatan yang langsung

dan/atau bersumber melalui mekanisme APBN maupun kegiatan yang

didukung PHLN atau sumber pembiayaan lainnya sehingga akan

meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan.

bab i pendahuluan - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id...peraturan presiden nomor 72 tahun 2018...

Documents