bab i pendahuluan - ppid.wonogirikab.go.id filelaporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip)...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)
merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk itulah
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih
dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Upaya pengembangan tersebut didasarkan pada TAP MPR RI Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut disebutkan
bahwa salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara adalah Asas
Akuntabilitas, dimana dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan asas
akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya
dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-
masing instansi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 2
B. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)
Inspektorat Kabupaten Wonogiri ini adalah sebagai berikut :
1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Wonogiri Tahun
2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Wonogiri Tahun 2010-2015;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 3
10. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksi
dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri;
11. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 339 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Rencana Strategis SKPD se Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015.
C. Maksud, Tujuan dan Manfaat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap
Instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem yang memadai.
Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) Tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah :
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam
rentang kurun waktu satu tahun.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, diharapkan LKj IP dapat bermanfaat untuk :
1. Bahan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai.
2. Perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan
kinerjanya.
3. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
4. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
5. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 4
D. Gambaran Umum Organisasi
1. Kedudukan
Guna mendukung terselenggaranya suatu tata kelola kepemerintahan
yang baik, pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan
strategis dalam manajemen pemerintahan dan perlu dioptimalkan peranannya
dalam rangka mendukung kelancaran dan ketepatan dalam penyelenggaraan
tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
Tujuan pengawasan dimaksudkan sebagai fungsi kontrol agar
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan
secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta sesuai prinsip efisiensi dan
efektifitas.
Pengawasan bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk pemborosan,
kebocoran, penyimpangan dalam penggunaan wewenang, uang, perlengkapan
milik negara/daerah sebagai bentuk peningkatan disiplin dan prestasi kerja
serta pencapaian sasaran pelaksanaan tugas.
Dalam rangka mewujudkan pengawasan sebagai bagian dari fungsi
manajemen pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 25 Tahun 2012, telah membentuk Inspektorat Kabupaten yang
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan
pengawasan umum/fungsional terhadap penyelenggaraan tugas perangkat
daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintahan Desa.
Sebagai Aparat Pengawas Fungsional di daerah, Inspektorat
Kabupaten Wonogiri perlu pemberdayaan dan perlu memperoleh dukungan
semua pihak agar berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 5
2. Susunan Organisasi
Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, Inspektorat Kabupaten Wonogiri
sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk Inspektorat, berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
dengan susunan Organisasi sebagai berikut :
a. Inspektur
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
3. Tugas dan Fungsi
Sebagai Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat mempunyai tugas dan
fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71
Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
a. Tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 6
b. Fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :
1) Perencanaan Program Pengawasan;
2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang
pemerintahan dan aparatur, ekonomi dan pembangunan serta
kesejahteraan rakyat;
3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4) Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
5) Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat;
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4. Uraian Tugas
Uraian tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri
ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 97 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Wonogiri,
sebagai berikut :
a. Inspektur
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di
daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa
dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
b. Sekretaris
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi
dan pelaksanaan di bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan serta
Umum dan Kepegawaian.
1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan
administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan pelaporan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 7
2) Kepala Sub Bagian Keuangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan
administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan.
3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan
administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Melaksanakan pengawasan dan kasus pengaduan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Aparatur.
d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Melaksanakan pengawasan dan kasus pengaduan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi dan Pembangunan.
e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
Melaksanakan pengawasan dan kasus pengaduan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat.
E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA
1. Susunan Kepegawaian
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 sebanyak 37
orang, terdiri :
a. Berdasar Jenjang Pendidikan :
1) Pasca Sarjana (S2) : 11 orang
2) Sarjana : 20 orang
3) Sarjana Muda/Diploma : 3 orang
4) SLTA : 3 orang
5) SLTP : -
6) SD : -
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 8
b. Berdasar Golongan :
1) Golongan IV : 18 orang
2) Golongan III : 14 orang
3) Golongan II : 5 orang
4) Golongan I : -
c. Berdasar Jabatan :
1) Pejabat Struktural 5 orang, terdiri dari :
a) Eselon II : 1 orang
b) Eselon III : 1 orang
c) Eselon IV : 3 orang
2) Pejabat Fungsional Auditor 25 orang, terdiri dari :
a) Auditor Madya : 14 orang
b) Auditor Muda : 2 orang
c) Auditor Pertama : 2 orang
d) Auditor Penyelia : 1 orang
e) Auditor Pelaksana : 2 orang
f) Auditor Pelaksana Lanjutan : -
g) Auditor Kepegawaian : 4 orang, terdiri dari :
- Auditor Kepegawaian Madya : 2 orang
- Auditor Kepegawaian Muda : 2 orang
3) Pejabat Fungsional Umum 7 orang
d. Data Pegawai menurut jenis kelamin :
1) Jumlah Pegawai Laki-Laki : 22 orang
2) Jumlah pegawai Perempuan : 15 orang
e. Masa Kerja :
1) < 5 tahun : 0 orang
2) 5 – 10 tahun : 8 orang
3) 11 – 15 tahun : 1 orang
4) 16 – 20 tahun : 3 orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 9
5) 21 – 25 tahun : 12 orang
6) 26 – 30 tahun : 13 orang
f. Kebutuhan minimal jumlah pegawai sebagai berikut :
Pegawai yang ada : 37 orang
Kebutuhan pegawai : 62 orang
Kekurangan pegawai : 25 orang, terdiri dari :
- JFU : 5 orang
- JFA : 20 orang
2. Sarana Prasarana / Perlengkapan (Aset)
Sarana dan prasarana yang dimiliki, diantaranya adalah :
a. Gedung seluas : 900 m2
b. Kendaraan Roda 4 : 6 unit
c. Kendaraan Roda 2 : 6 unit
d. Komputer : 17 unit
e. Laptop : 6 unit
f. Saluran Telepon : 1 unit
g. AC Ruangan : 9 unit
h. Meja Kerja : 71 buah
i. Kursi Kerja : 100 buah
j. Meja Kursi Tamu : 3 unit
k. Mesin Ketik : 2 unit
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan
stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah
agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global.
Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinerjik, Instansi
Pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang
dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Rencana Stratejik Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2015
merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten
Wonogiri, merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam
pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama
kurun waktu 5 (lima) tahun.
Untuk mewujudkan Renstra perlu ditunjang dengan visi dan misi yang
rasional. visi dan misi Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :
1. Visi
Dengan mengacu visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-
2015 yaitu “Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang kredibel dan
efektif demi tercapainya kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak
mulia, bebas dari kemiskinan”, maka Inspektorat Kabupaten Wonogiri
menetapkan Visi sebagai berikut “Mewujudkan Penerapan Kepemerintahan
yang baik (Good Governance) melalui Pengawasan Fungsional yang
Profesional”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 11
2. Misi
Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat misi yang harus dilaksanakan
Inspektorat Kabupaten Wonogiri, dengan mengacu pada misi Pemerintah
Kabupaten Wonogiri yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2010-2015, yaitu :
a. Meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan aparatur Pemerintah
Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang
transparan (prinsip transparancy), akuntabel (prinsip accountability),
responsible (prinsip responsibility) dan adil (prinsip fairness).
b. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, pangan
dan papan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar menuju pencapaian
kualitas hidup masyarakat.
c. Mengembangkan tata kota, pembangunan sarana prasarana dan
pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
d. Mengembangkan kapasitas membangun jejaring kerjasama antar daerah
dan dunia usaha untuk meningkatkan investasi fisik sarana prasarana,
ekonomi dan permodalan, dan rekayasa sosial untuk mengolah potensi
lokal Kabupaten Wonogiri sehingga memiliki keunggulan kompetitif di
bidang industri pengolahan hasil pertanian (dalam arti luas), perdagangan
dan pariwisata dan mengurangi tingkat kemiskinan.
e. Mengembangkan lembaga perbankan rakyat, usaha kecil mikro dan
koperasi (UMKM) dan bentuk ekonomi kerakyatan lain berbasis
perdagangan dan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan
nilai tambah perekonomian.
f. Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal dasar membangun
masyarakat yang berakhlak mulia dalam berkompentensi dikehidupan
ekonomi, sosial dan politik sehingga terjaga kerukunan dan ketertiban
masyarakat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 12
Dengan melihat misi tersebut di atas, sesuai tugas pokok fungsi
Inspektorat Kabupaten Wonogiri maka misi yang terkait adalah misi 1 yaitu
Meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan aparatur Pemerintah
Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang
transparan (prinsip transparancy), akuntabel (prinsip accountability),
responsible (prinsip responsibility) dan adil (prinsip fairness).
Untuk itu Inspektorat menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu :
a. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen
pemerintahan daerah yang baik dan terciptanya aparatur yang bersih.
b. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan
keputusan manajemen.
3. Tujuan
Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai
Inspektorat Kabupaten Wonogiri, yaitu :
a. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah
b. Menciptakan aparatur pemerintah daerah yang bersih
c. Mengembangkan Kebijakan pengawasan yang efisien dan efektif
d. Meningkatkan integritas aparatur pengawas fungsional
4. Strategi
Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang
telah ditetapkan, diperlukan strategi yang selanjutnya menjadi dasar perumusan
kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan
fungsi SKPD.
Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Wonogiri
menetapkan strategi jangka menengah sebagai berikut :
a. Melakukan pemeriksaan secara komprehensif
b. Pemantauan Tindak lanjut hasil pemeriksaan
c. Membuat program kerja pengawasan secara akurat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 13
d. Menganalisa kasus/aduan masyarakat secara cermat
e. Pengembangan kemampuan aparat pengawasan fungsional
5. Sasaran
Dengan mendasarkan misi dan tujuan, maka dapat ditetapkan sasaran
yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut :
a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset
daerah, dengan indikator penyusunan RKA/DPA mendasarkan Standar
Analisis Belanja (SAB).
b. Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan dalam pengelolaan
keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku, dengan
indikator penyajian laporan keuangan daerah/SKPD di Kabupaten Wonogiri
sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
c. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, dengan indikator capaian
kinerja out put/out come sesuai target.
d. Tersedianya arah kebijakan pelaksanaan pengawasan fungsional, dengan
indikator tersedianya informasi rencana kerja pengawasan setiap tahun.
e. Peningkatan kecepatan penanganan kasus/pengaduan masyarakat,
dengan indikator penyelesaian penanganan kasus/pengaduan masyarakat.
f. Terciptanya aparatur pengawas fungsional yang profesional, dengan
indikator peningkatan jumlah aparatur pengawas fungsional yang
mempunyai kompetensi.
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015
Inspektorat Kabupaten Wonogiri menetapkan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2015 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan
Rencana Tingkat Capaian (RTC)/target masing-masing indikator kinerja sasaran
sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 14
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015
Untuk mewujudkan target kinerja tertentu yang tertuang dalam Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) dibuatlah Perjanjian Kinerja berdasarkan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015. Perjanjian
Kinerja tersebut merupakan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja antara
Inspektur Kabupaten Wonogiri dengan Kepala Daerah.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015
tersebut dalam Lampiran 2. Sedangkan untuk pencapaian kinerja selama Tahun
2015 dapat dilihat pada Lampiran 3 (Format Pengukuran Kinerja).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada akhir tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah melakukan
pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara
target kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini maupun realisasi/capaian kinerja
tahun lalu.
Dalam rangka evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah,
maka digunakan skala penilaian sebagai berikut :
Tabel 3.1
SKALA PENILAIAN
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Diatas 100% Sangat Baik
2 75% - 100% Baik
3 55% - 74% Cukup
4 Kurang dari 55% Kurang
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Inspektorat
Kabupaten Wonogiri, terdapat 6 sasaran strategis yang harus diwujudkan, dengan
perbandingan target dan realisasi tahun 2015, dibandingkan dengan realisasi tahun
sebelumnya, dan dibandingkan dengan target dalam Renstra, sebagaimana
tersebut dalam tabel 3.2 di bawah ini.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 16
Tabel 3.2
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2015 DAN TAHUN 2014
SERTA PROSENTASE KETERCAPAIAN TARGET S/D TAHUN 2015
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
2015
REALISASI
2015
%
CAPAIAN
2015
%
CAPAIAN
TAHUN
LALU
(2014)
%
CAPAIAN
S/D TAHUN
2015 (2011-
2015)
Terwujudnya efektifitas dan
efisiensi pengelolaan
keuangan dan aset daerah
IK Sasaran :
Meningkatnya ketaatan SKPD/Unit Kerja terhadap
ketentuan yang berlaku.
IK Kegiatan :
1 Jumlah SKPD, Sekolah, BUMD yang diaudit 72 72 100,00 100,00 75.37
2 Jumlah Desa/Kelurahan yang diaudit 16 16 100,00 100,00 38.00
3 Jumlah SD yang diaudit 12 12 100,00 100,00 42.86
4
5
Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus DAK
Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus
Pendapatan
2
2
2
2
100,00
100,00
100,00
-
275.00
200.00
Rata-Rata Capaian Sasaran 1 100,00 100,00 126,25
Peningkatan pemahaman
aparatur pemerintahan dalam
pengelolaan keuangan dan
aset daerah sesuai ketentuan
yang berlaku
IK Sasaran :
Penyajian laporan keuangan daerah/SKPD di
Kabupaten Wonogiri sesuai SAP
IK Kegiatan :
1
2
Frekuensi Pelaksanaan Reviu LKD
Frekwensi pelaksanaan asistensi penyajian
aset pada LKD
1
1
1
1
100,00
100,00
100,00
-
120,00
100.00
Rata-Rata Capaian Sasaran 2 100,00 100,00 110,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 17
Peningkatan kinerja aparatur
pemerintah daerah
IK Sasaran : Capaian kinerja output dan outcome
sesuai target
IK Kegiatan :
1 Jumlah laporan hasil evaluasi/asistensi SPIP
yang diterbitkan
1 1 100,00 100,00 100,00
2 Jumlah LKj IP SKPD yang dievaluasi 10 10 100,00 100,00 76.00
Rata-Rata Capaian Sasaran 3 100,00 100,00 88,00
Tersedianya arah kebijakan
pelaksanaan pengawasan
fungsional
IK Sasaran :
Tersedianya informasi rencana kerja pengawasan
setiap tahun
IK Kegiatan :
1 Jumlah LHA yang dipantau tindak lanjutnya 100 100 100,00 100,00 93,02
2 Frekuensi kegiatan Larwasda 1 1 100,00 100,00 100,00
3 Jumlah pelaksanaan Rakorwas dan
pemutakhiran data TLHP
8 10 125,00 100,00 100,00
4 Jumlah PKPT yang disusun 1 1 100,00 100,00 100,00
5
6
Jumlah temuan dan rekomendasi hasil
pemeriksaan yang disajikan dalam PHP
Jumlah SOP yang direvisi
40
3
450
3
112,50
100,00
122,00
-
98,10
300,00
Rata-Rata Capaian Sasaran 4 106,25 104,4 131,85
Peningkatan kecepatan
penanganan kasus/
pengaduan masyarakat
IK Sasaran :
Penyelesaian penanganan kasus/ pengaduan
masyarakat
IK Kegiatan :
1 Jumlah kasus/aduan yang ditangani 10 3 30,00 80,00 33,75
Rata-Rata Capaian Sasaran 5 30,00 80,00 33,75
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 18
Terciptanya aparatur
pengawas fungsional yang
profesional
IK Sasaran :
Meningkatnya profesionalitas dan integritas aparat
pengawas fungsional
IK Kegiatan :
1 Jumlah PNS yang mengikuti kursus, pelatihan,
bintek, seminar/sosialisasi, dll
8 8 100,00 61,76 100,00
2 Jumlah PNS yang mengikuti PKS, study
banding, dll
34 37 108,82 100,00 100,00
3 Jumlah auditor yang dinilai angka kreditnya 19 21 110,53 100,00 100,00
Rata-Rata Capaian Sasaran 6 106,45 87,25 100,00
Rata-Rata Capaian Sasaran secara Keseluruhan 90,45 91,08 98,31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 19
Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran
(PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana
pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang
telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2015
dikategorikan Baik, dengan rata-rata pencapaian sasaran 90,45 %.
Dari sisi penggunaan dana dapat dilihat bahwa dari 42 (empat puluh dua)
kegiatan yang dilakukan, yang menggambarkan tingkat efisiensi sebanyak 40
(empat puluh) kegiatan, yaitu :
1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada SKPD, Sekolah, BUMD
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 72 obyek pemeriksaan, tetapi masih
terdapat sisa anggaran sebesar Rp 48.167.160,00.
2. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/
Kelurahan
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 16 obyek pemeriksaan, tetapi masih
terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.239.900,00.
3. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten
Wonogiri
Output dapat terealisasi sesuai target 1 laporan, tetapi masih terdapat sisa
anggaran sebesar Rp 3.339.025,00.
4. Evaluasi LAKIP
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 10 LAKIP SKPD, tetapi masih
terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.155.635,00.
5. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 100 LHA (450 temuan), tetapi masih
terdapat sisa anggaran sebesar Rp 4.790.275,00.
6. Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda)
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 1 kali pelaksanaan, tetapi masih
terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.101.400,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 20
7. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Output dapat terealisasi melebihi target yaitu 10 kali pelaksanaan, tetapi masih
terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.435.335,00.
8. Inventarisasi Temuan Pengawasan
Output dapat terealisasi melebihi target yaitu 450 temuan, tetapi masih terdapat
sisa anggaran sebesar Rp 236.750,00.
9. Penyusunan PKPT Tahun Anggaran 2016
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 1 PKPT, tetapi masih terdapat sisa
anggaran sebesar Rp 1.331.175,00.
10. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 1 laporan, tetapi masih terdapat sisa
anggaran sebesar Rp 1.182875,00.
11. Pemeriksaan Khusus BOS SD
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 12 LHA , tetapi masih terdapat sisa
anggaran sebesar Rp 10.921.478,00.
12. Pemeriksaan Khusus DAK
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 2 LHA , tetapi masih terdapat sisa
anggaran sebesar Rp 6.872.900,00.
13. Pemeriksaan Khusus Pendapatan
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 2 LHA , tetapi masih terdapat sisa
anggaran sebesar Rp 6.166.400,00.
14. Asistensi Penyajian Aset pada Laporan Keuangan Daerah
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 1 Laporan, tetapi masih terdapat
sisa anggaran sebesar Rp 20.341.600,00.
15. Bimbingan Teknis/Kursus singkat/Pelatihan/Sosialisasi/Bintek
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 8 orang, tetapi masih terdapat sisa
anggaran sebesar Rp 12.033.750,00.
16. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 3 SOP, tetapi masih terdapat sisa
anggaran sebesar Rp 4.552.500,00.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 21
17. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
Output dapat terealisasi melebihi target yaitu 37 orang, tetapi masih terdapat
sisa anggaran sebesar Rp 1.786.000,00.
18. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor
Output dapat terealisasi melebihi target yaitu 21 orang, tetapi masih terdapat
sisa anggaran sebesar Rp 1.011.180,00.
19. Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 15 laporan, tetapi masih terdapat
sisa anggaran sebesar Rp 52.880,00.
20. Penyusunan Pelaporan Data Kepegawaian
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 15 laporan, tetapi masih terdapat
sisa anggaran sebesar Rp 1.093.000,00.
21. Penyusunan LAKIP
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 1 buah laporan, tetapi masih
terdapat sisa anggaran sebesar Rp 203.000,00.
22. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 20 kegiatan
Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 100%, tetapi masih terdapat sisa
anggaran sebesar Rp 4.625.951,00.
Sedangkan 2 (dua) kegiatan yang tidak mencapai target yang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, output
terealisasi 3 (tiga) kasus/pengaduan masyarakat, sementara targetnya adalah
10 kasus/pengaduan masyarakat, sisa dana Rp 36.803.425,00.
Hal ini disebabkan karena beberapa pengaduan masyarakat tidak berkadar
pengawasan dan kasus PNS diserahkan pada instansi dimana PNS tersebut
bermasalah, karena dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS, maka yang berkewajiban memeriksa adalah atasan
langsung PNS yang bersangkutan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 22
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, output terealisasi 6
kegiatan, sementara targetnya adalah 7 kegiatan, masih terdapat sisa
anggaran sebesar Rp 9.611.432,00.
1 (satu) kegiatan yang tidak dapat teralisasi adalah kegiatan pengadaan mesin
penghancur kertas. Hal ini disebabkan karena harga di pasaran melebihi harga
pada indeks yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
B. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Wonogiri mendapatkan alokasi
anggaran dari APBD Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 4.736.543.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 4.360.841.476,00 (92,07%). Anggaran sebesar
Rp. 4.736.543.000,00 dialokasikan untuk Belanja tidak Langsung sebesar
Rp. 3.490.888.000,00 (73.70%) dan Belanja Langsung sebesar
Rp 1.245.655.000,00 (26.30%).
Dari Belanja Langsung sebesar Rp. 1.245.655.000,00 dialokasikan untuk
biaya rutin (BAU) sebesar Rp. 364.473.000,00 (29.26%), dan terealisasi sebesar
Rp. 350.235.617,00 (96.10%) dan untuk biaya kegiatan sebesar
Rp. 881.182.000,00 (70.74%) terealisasi sebesar Rp. 705.357.357,00 (80.05%).
Selanjutnya dilihat dari realisasi Belanja tidak Langsung dan Belanja
Langsung dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.3
di bawah ini.
Tabel 3.3
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
DAN BELANJA LANGSUNG ANTARA TAHUN 2015 DENGAN 2014
No. Jenis
Belanja
Dana / Target
(Rp.)
Realisasi
(Rp.) %
% Realisasi
Tahun lalu
(2014)
1. Belanja
Langsung
1.245.655.000 1.055.592.974 84.75 85,48
2. Belanja
tidak
Langsung
3.490.888.000 3.305.248.502 94,69 94,88
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 23
Target dan realisasi belanja langsung (per sasaran yang ditetapkan) pada
tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tersebut
dalam Tabel 3.4 di bawah ini.
Tabel 3.4
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PER SASARAN
ANTARA TAHUN 2014 DENGAN 2015
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Target
Belanja
(Rp)
Realisasi
Belanja
(Rp)
%
%
Capaian
Thn Lalu
(2014)
1 Terwujudnya
efektifitas dan
efisiensi
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
Penyusunan
RKA/DPA
mendasarkan
standar analisis
belanja
479.077.000 398.709.162 83.23 85,41
2 Peningkatan
pemahaman
aparatur
pemerintahan
dalam
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
sesuai
ketentuan
yang berlaku
Penyajian
laporan
keuangan
daerah/SKPD
di Kabupaten
Wonogiri
sesuai
Standard
Akuntansi
Pemerintah
(SAP)
76.730.000 63.049.375 82.17 86,68
3 Peningkatan
kinerja
aparatur
pemerintah
daerah
Capaian kinerja
output/outcome
sesuai target
28.305.000 24.966.490 88.21 83,34
4 Tersedianya
arah kebijakan
pelaksanaan
pengawasan
fungsional
Tersedianya
informasi
rencana kerja
pengawasan
setiap tahun
162.956.000 147.701.565 90.64 92,55
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 24
5 Peningkatan
kecepatan
penanganan
kasus/
pengaduan
masyarakat
Penyelesaian
penanganan
kasus/
pengaduan
masyarakat
50.305.000 13.501.576 26.84 71,62
6 Terciptanya
aparatur
pengawas
fungsional
yang
profesional
Peningkatan
jumlah aparatur
pengawas
fungsional
yang
mempunyai
kompetensi
61.152.000 46.321.070 75.75 74,97
7 Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Kelancaran
kegiatan rutin
kantor
248.573.000 243.947.049 98.14 93,29
8 Terwujudnya
sarana
prasarana
aparatur
Kelancaran
dan
kenyamanan
kerja
115.900.000 106.288.568 91.71 95,13
10 Tersusunnya
pelaporan
kinerja dan
keuangan
serta rencana
kinerja
Tersedianya
data capaian
kinerja dan
Laporan
Keuangan
serta Rencana
Kinerja 5
Tahun
22.464.000 21.108.120 93.97 96,65
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 25
BAB IV
PENUTUP
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja
Dari uraian yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa, secara
keseluruhan baik kinerja kegiatan maupun kinerja pencapaian sasaran dalam
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri
pada tahun 2015 dapat dikatakan telah memperlihatkan hasil kinerja yang cukup
baik sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan, baik
pada indikator Input, Output, Outcome, Benefit maupun Impact. Demikian pula
halnya dengan kinerja pencapaian sasaran secara umum telah memenuhi apa yang
telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan arah kebijakan umum.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini disusun dalam rangka
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang
dipercayakan kepada Inspektur, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang
memadai. LKj IP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja
dan alat pendorong terwujudnya Good Governance.
Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi Evaluasi Kinerja, Analisis
Akuntabilitas Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Keuangan, maka secara umum
Tingkat Pencapaian Kinerja, baik dari Kegiatan, Program, Kebijakan, Sasaran dan
Tujuan Kinerja, Inspektorat Kabupaten Wonogiri mencapai kualifikasi Baik.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten
Wonogiri masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang sedikit banyak
berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Kendala – kendala tersebut antara lain :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 26
1. Kesadaran para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah masih belum
optimal terhadap arti penting fungsi pengawasan. Kurangnya perhatian dan
tanggapan Pimpinan Satuan Kerja yang menjadi obyek pemeriksaan terhadap
saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Aparat
Pengawasan Fungsional serta terjadinya temuan berulang pada pemeriksaan
berikutnya.
2. Kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten
Wonogiri masih perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tenaga
pengawas yang profesional.
3. Sarana penunjang operasional pengawasan dirasakan belum memadai,
diantaranya sarana kantor, serta sarana dan prasarana lainnya (Laptop, akses
internet, dll).
Namun demikian dengan keterbatasan sumber daya serta kendala-
kendala lainnya yang dihadapi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah berusaha
seoptimal mungkin untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah
ditetapkan.
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
Strategi pemecahan masalah yang akan ditempuh oleh Inspektorat
Kabupaten Wonogiri pada tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten
Wonogiri dengan upaya mengikutsertakan dalam pelatihan teknis dan
fungsional terutama sertifikasi auditor, sehingga terbentuk aparatur
pengawasan yang tangguh, handal dan profesional.
2. Meningkatkan kesadaran para Pimpinan SKPD dalam pelaksanaan sistem
pengendalian intern maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat
pengawasan fungsional pemerintah, melalui wahana sosialisasi dalam setiap
kesempatan rapat dinas dan koordinasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 27
3. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional
pengawasan, dengan cara menambah dari anggaran Inspektorat Kabupaten
Wonogiri.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat
Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 ini telah kami susun secara obyektif dengan
mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Saran dan masukan positif
sangat kami harapkan agar tujuan penyusunan LKj IP dapat tercapai dengan lebih
baik.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Amin.
Wonogiri,
INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI
HERNOWO NARMODO,S.H.,M.M. Pembina Utama Muda
NIP. 19610308 199011 1 001