bab i pendahuluan -...

492
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB I - 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Dalam kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Barru telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang tersebut dibagi kedalam 4 tahap pembangunan, dimana masing- masing tahap telah dirumuskan tema pembangunan yang melandasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai waktu

Upload: lamnhi

Post on 24-Aug-2019

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB I - 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 LATAR BELAKANG

    Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki

    peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah.

    Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai

    suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan

    berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

    pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

    kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka

    waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas

    menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala

    nasional maupun daerah.

    Dalam kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

    Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur

    mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan

    pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana

    Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat

    undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

    Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan

    Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya

    Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

    Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

    tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

    Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur

    tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

    rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,

    RKPD, dan Renja SKPD.

    Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta

    Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten

    Barru telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

    (RPJPD) Tahun 2005-2025, dalam dokumen rencana pembangunan jangka

    panjang tersebut dibagi kedalam 4 tahap pembangunan, dimana masing-

    masing tahap telah dirumuskan tema pembangunan yang melandasi

    penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai waktu

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB I - 2

    pentahapannya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018

    merupakan penjabaran rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten

    Barru tahun 2016-2021. Adapun visi yang diamanatkan dalam Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru tahun

    2016-2021 yakni “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera,

    Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan” .

    Proses penyusunan dokumen RKPD memerlukan perhatian yang sangat

    besar mulai dari awal tahapan penyusunan sampai pada penetapan dokumen

    RKPD, agar dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Beberapa kriteria

    dokumen RKPD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

    8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

    Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain: 1) Disusun

    berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; 2) Program

    prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana

    tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan; 3) Program dan

    kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan

    yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

    Musrenbang; 4) Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi

    dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja

    output untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur; 5) Program dan

    kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan

    prakiraan maju.

    Penyusunan RKPD tahun 2016 dilakukan melalui 6 (enam) tahapan,

    yaitu : (1) persiapan penyusunan RKPD, (2) penyusunan rancangan awal

    RKPD, (3) penyusunan rancangan RKPD, (4) pelaksanaan musrenbang RKPD,

    (5) perumusan rancangan akhir RKPD, dan (6) penetapan RKPD. Adapun

    pendekatan yang ditempuh dalam tahapan-tahapan penyusunan tersebut

    adalah pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, teknokratis dan

    politik dengan tetap memperhatikan upaya pemecahan masalah secara

    faktual, yang utama berkembang di masyarakat. Dokumen RKPD tahun 2018

    merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun

    2018, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA

    dan PPAS) tahun 2018, dan Rancangan APBD tahun 2018.

    RKPD Tahun 2018 Kabupaten Barru juga berpedoman pada Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana

    Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018. Pada Bab III pasal 8 ayat 2 yang

    berbunyi : “Dalam hal Peraturan Daerah mengenai RPJMD telah ditetapkan,

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB I - 3

    tetapi belum menyesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi

    Perangkat Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada RPJMD

    berkenaan, RKP, program strategis nasional, dan Peraturan Daerah mengenai

    Organisasi Perangkat Daerah.”

    1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

    Penyusunan RKPD Tahun 2018 mengacu pada beberapa peraturan

    perundang-undangan antara lain:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

    ayat (6);

    2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

    daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    1822);

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

    4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

    Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

    Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4438);

    6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4700);

    7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

    8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

    Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

    Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5243);

    9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB I - 4

    beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

    2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun

    2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5679);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

    Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

    Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4815);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

    Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

    Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

    14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

    Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

    Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

    Rencana Pembangunan Daerah;

    15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

    Tahun 2008-2028;

    16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang

    Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

    Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);

    17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

    Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

    Sulawesi Selatan Nomor 243);

    18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 114 Tahun 2017

    tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2018;

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB I - 5

    19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-

    Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah

    Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah

    Kabupaten Barru Nomor 6);

    20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-

    2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51,

    Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);

    21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana

    Tata Ruang Wilayah (RTRW);

    22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-

    2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 6);

    23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang

    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

    Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

    Kabupaten Barru Nomor 37);

    24. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 tentang

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun

    Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor

    18);

    25. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun

    Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43);

    26. Peraturan Bupati Barru Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

    Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

    Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru

    (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 67).

    1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

    Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan daerah

    dan nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

    tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Kerja

    Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 disusun dengan memperhatikan

    hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik tingkat

    nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung perencanaan

    pembangunan tahun 2018. Dokumen perencanaan pembangunan jangka

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB I - 6

    panjang, jangka menengah dan jangka tahunan nasional dijadikan dokumen

    acuan terutama yang berhubungan dengan isu-isu strategis nasional jangka

    panjang dan menengah, serta prioritas pembangunan nasional tahun 2018.

    Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

    maupun dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan diacu dalam kapasitas

    Kabupaten Barru sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal-

    hal yang diacu terutama berhubungan dengan sinergi perencanaan

    pembangunan Sulawesi Selatan dan wilayah-wilayah kabupaten/kota yang

    berbatasan dengan Kabupaten Barru, baik terkait dengan isu-isu strategis di

    tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, prioritas pembangunan tahun 2018,

    maupun arah dan fokus kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan.

    Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun

    2005-2025 dipedomani sebagai arah pembangunan tahap ketiga periode

    RPJMD tahun 2016-2021 yang menekankan pada pengembangan dan

    percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai urusan

    pemerintahan sesuai kewenangan daerah dalam rangka pencapaian daya

    saing perekonomian daerah berlandaskan keunggulan sumberdaya alam,

    sumberdaya manusia, dan nilai-nilai agama, moral dan kearifan lokal, dengan

    memantapkan tata kelola pemerintahan daerah. Dokumen Rencana Tata

    Ruang dan Wilayah Kabupaten Barru tahun 2011-2031 diacu terkait dengan

    kebijakan penataan ruang dan wilayah. Secara skematis, hubungan antar

    dokumen ditunjukkan oleh Gambar 1.1.

    Gambar 1.1

    Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

    RENSTRA

    KL

    RPJM

    NASIONAL

    RPJP

    NASIONAL

    RPJM

    DAERAH

    RENJA

    KL

    RENSTRA SKPD

    RKP

    RKPD RPJP

    DAERAH

    RENJA

    SKPD

    RKA - KL RINCIAN

    APBN

    RAPBN APBN

    KUA

    PPAS

    RAPBD

    D

    APBN

    PENJABARAN

    APBD

    RKA - SKPD DPA - SKPD

    PERENCANAAN PENGANGGARAN

    Pedoman

    Dijabarkan

    diacu

    diperhatikan

    Dijabarkan

    diacu

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB I - 7

    1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

    A. Maksud

    Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun

    2018 disusun dengan maksud untuk:

    1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan

    Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan

    penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan

    Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018.

    2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

    Daerah (Renja SKPD) Tahun 2018.

    B. Tujuan

    Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten

    Barru Tahun 2018 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan

    pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar

    tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam

    pembangunan daerah.

    1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

    Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

    54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

    2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

    Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penyusunan

    Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru tahun 2018

    adalah :

    BAB I PENDAHULUAN

    Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD,

    landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen

    RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

    BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

    CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

    Bab ini menjelaskan tentang gambaran kondisi umum daerah,

    evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

    berjalan dan Realisasi Pencapaian RPJMD serta permasalahan

    Pembangunan daerah.

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB I - 8

    BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

    KEUANGAN DAERAH

    Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan

    tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun

    lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan analisis

    dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah serta arah

    kebijakan keuangan daerah.

    BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

    Menjelaskan isu strategis, arah kebijakan Rencana Kerja

    Pembangunan Daerah, Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

    serta prioritas program pembangunan daerah.

    BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

    Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD tahun

    rencana, instansi pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-

    masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

    BAB VI PENUTUP

    Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam

    keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak

    dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan

    yang berlaku.

  • II - 1 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    BAB II

    EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

    CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

    2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

    Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten yang terletak di

    pesisir pantai Barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis

    pantainya 78 km. Pada masa awal kemerdekaan Bangsa Indonesia,

    Kabupaten Barru dibentuk menjadi empat daerah Swapraja.

    Keempat wilayah Swapraja ini merupakan 4 daerah bekas Self

    Bestuur (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) di dalam Onder Afdelling

    Parepare di bawah pengawasan Belanda sekitar tahun 1908 hingga

    tahun 1942. Tanggal 24 Pebruari 1960 merupakan tonggak sejarah

    yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Barru

    dengan ibukota Barru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 229

    tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di

    Sulawesi Selatan, Dengan Kepala Daerah Pertama yaitu Kapten

    (Infantri) La Nakka (20 Pebruari 1960 - 1 Pebruari 1965).

    I. Aspek Geografi dan Demografi

    I.1 Aspek Geografis

    A. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

    Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan

    yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan

    Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan

    Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu dan

    terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa dengan batas-batas wilayah

    sebagai berikut:

    Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap

    Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone

    Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

    Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

    Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan

    merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara Kota

    Makassar dan Kota Pare-Pare. Secara administratif kecamatan yang

    ada di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

  • II - 2 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    Tabel 2.1. Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administratif

    Kabupaten Barru

    No KECAMATAN DESA/KELURAHAN LUAS

    Km2 %

    1 TANETE RIAJA 7 174,29 14,84

    2 TANETE RILAU 10 79,17 6,74

    3 B A R R U 10 199,32 16,97

    4 SOPPENG RIAJA 7 78,90 6,72

    5 MALLUSETASI 8 216,58 18,44

    6 PUJANANTING 7 314,26 26,75

    7 BALUSU 6 112,20 9,55

    TOTAL 55 1174,72 100%

    Sumber Data : Kabupaten Barru dalam Angka 2016

    Gambar 2.1

    Peta Administrasi Kabupaten Barru

    Sumber Data: RTRW Kabupaten Barru Tahun 2012

  • II - 3 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    B. Letak dan Kondisi Geografis

    Secara geografis terletak diantara koordinat 4º0.5’35” - 4º47’35”

    Lintang Selatan dan 119º35’00” - 119º49’16” Bujur Timur dengan

    luas wilayah 1.174,72 km² (117.472 Ha) dan berada ± 102 km

    disebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan

    yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat ± 2,5 jam. Kabupaten

    Barru berada di antara Kota Makassar dan Kota Pare-pare dan

    merupakan jalur perlintasan trans sulawesi.

    C. Topografi

    Kabupaten Barru secara topografis mempunyai wilayah yang

    bervariasi terdiri atas daerah laut, dataran rendah, dan daerah

    pegunungan dengan ketinggian antara 300 – 1.700 meter diatas

    permukaan laut (mdpl). Sedangkan bagian barat daerah Barru

    topografi wilayah dengan ketinggian 0 – 300 mdpl berhadapan

    dengan Selat Makassar. Adapun keadaan wilayah berdasarkan

    kelerengan dapat disajikan pada tabel berikut.

    Tabel 2.2.

    Keadaan Wilayah berdasarkan Kelerengan Kabupaten Barru

    Lereng Kriteria Luas (Ha) Persentase (%)

    0 – 2 Datar 26596 22,64

    2,0 - 25 Landai 7043 5,49

    25 – 40 Kemiringan 33346 28,31

    >40 Terjal 50587 43,06 Sumber Data: Barru Dalam Angka 2016

    Berdasarkan Kemiringan lereng tersebut di atas menjadi dasar

    dalam pengalokasian berbagai fasilitas, pengembangan wilayah dan

    pengendalian pertumbuhan wilayah.Adapun Keadaan Wilayah

    Kabupaten Barru berdasarkan kemiringan dapat dilihat pada tabel

    berikut;

    Tabel 2.3. Keadaan wilayah berdasarkan kemiringan Kabupaten Barru

    Sumber Data: Barru Dalam Angka 2016

    No Kecamatan Kemiringan Tanah/ Lereng (Ha)

    Total 0-2% 2-15% 15-40% ≥40%

    1 TANETE RIAJA 593 5552 7985 3299 17429

    2 PUJANANTING 239 5730 15718 9640 31426

    3 TANETE RILAU 1159 3369 2857 532 7917

    4 BARRU 1458 7583 7827 3064 19932

    5 SOPPENG RIAJA 788 3419 2687 996 7890

    6 BALUSU 1084 4000 4764 1372 11220

    7 MALUSETASI 611 4360 9371 7316 21658

    TOTAL 5.932 34.013 51.209 26.219 117.472

  • II - 4 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    Keadaan Wilayah Kabupaten Barru berdasarkan ketinggian dari

    permukaan laut didominasi oleh lahan yang berada pada ketinggian

    100-500 meter yakni seluas 58.016 Ha (49,39 %), ketinggian 0 – 25

    meter seluas 17.547 Ha ( 14,94%) dan ketinggian diatas 1500 meter

    seluas 1842 Ha (1,57%) sebagaimana tabel berikut.

    Tabel 2.4

    Keadaan wilayah berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut Kabupaten Barru

    No Kecamatan Luas Berdasarkan Ketinggian Tempat (Ha)

    Total 0-25 m 25-100 m 100-500 m 500-1000 m ≥1500 m

    1 TANETE RIAJA 1132 4547 6082 5153 515 17429

    2 PUJANANTING - 275 21723 8368 1060 31426

    3 TANETE RILAU 3830 2113 1974 - - 7917

    4 BARRU 3454 5113 9363 1806 196 19932

    5 SOPPENG RIAJA 3137 1171 2771 811 - 7890

    6 BALUSU 3411 1428 5003 1307 71 11220

    7 MALUSETASI 2583 2400 11100 5575 - 21658

    TOTAL 17547 17047 58016 23020 1842 117472

    Sumber Data : Barru Dalam Angka 2016

    Gambar 2.2

    Peta Topografi Kabupaten Barru

    Sumber Data: RTRW Kabupaten Barru Tahun 2012

  • II - 5 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    Gambar 2.3

    Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barru

    Sumber Data: RTRW Kabupaten Barru Tahun 2012

    D. Geologi

    Stratigrafi Kabupaten Barru dari batuaan yang termuda sampai

    batuan tertua sebagai berikut : Endapan Aluvium, Formasi Camba,

    Intrusi Batuan Beku, Formasi Tonasa, Formasi Mallawa, Formasi

    Balangbaru, Melange, Batuan Malihan, dan Batuan Ultrabasa (Rab

    Sukamto, 1982). Kondisi geologi daerah Barru yang kompleks akibat

    pengaruh tektonik dan struktur, hal inilah yang menyebabkan

    potensi pertambangan daerah Barru sangat besar dari segi bahan

    galian batuan, mineral dan logam. Bahan galian yang bernilai

    ekonomis tersebar dari Utara hingga selatan daerah Barru. Khusus

    di sebelah Selatan daerah Barru di Kecamatan Pujananting dan

    Tanete Riaja potensi bahan galian yang bernilai ekonomis banyak

    dijumpai antara lain: emas, galena, mangan dan batubara.

    Sedangkan potensi batuan menyebar dari Utara sampai Selatan

    daerah Barru, seperti yang terlihat pada tabel 2.5.

  • II - 6 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    Tabel 2.5. Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan

    Kabupaten Barru

    No. Kecamatan Jenis Tambang

    1 Balusu Batu Gamping dan Tanah Liat

    2 Barru Batu Gamping, Serpentinit, Tanah Liat, Pasir dan

    Batu Sungai

    3 Mallusetasi Tras, Pasir Besi dan Batu Sungai

    4

    Pujananting batubara, kromit, batu gamping, marmer, serpentinit, mangan, galena, emas, pasir kuarsa,

    pasir dan batu sungai dan tanah liat

    5 Tanete Riaja batubara, kromit, batu gamping, pasir kuarsa,

    marmer, serpentinit, tanah liat, batu pasir, pasir,

    dan batu sungai

    6 Tanete Rilau pasir besi, pasir sungai, tanah liat dan serpentinit

    Sumber Data : RTRW Kabupaten Barru Tahun 2012.

    Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Barru

    Sumber data : RTRW Kabupaten Barru Tahun 2012

    Jenis Tanah di Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan

    menjadi 4 (Empat) bagian yang tersebar di beberapa Kecamatan

    yaitu :

    1. Jenis Tanah Aluvial Muda, dari bahan induk Aluvium, tekstur

    beraneka ragam dengan kesuburan sedang hingga tinggi.

    Penyebaran jenis tanah ini di daerah daratan Aluvial Sungai,

  • II - 7 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    daratan Aluvial Pantai dan di daerah cekungan (depresi). Jenis

    tanah ini meliputi 12,48 persen dari luas wilayah Kabupaten

    Barru dan terdapat di Kecamatan Tanete Riaja.

    2. Jenis tanah Litosol merupakan tanah mineral dari bahan induk

    batuan beku atau batuan sedimen keras, solum dangkal, tekstur

    beraneka dan umumnya berpasir. Jenis tanah Litosol didapati

    umumnya di wilayah dengan tofografi berbukit, pegunungan. Di

    Kabupaten Barru jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Tanete

    Rilau dan Tanete Riaja yang meliputi 24,72 persen dari luas

    wilayah Kabupaten Barru.

    3. Jenis tanah Regosol meliputi 35,12 persen dari luas wilayah

    Kabupaten Barru dan tersebar di seluruh kecamatan. Jenis

    tanah ini masih muda dengan tekstur pantai, kesuburan sedang

    berasal dari bahan induk vulkanis atau pasir pantai.

    Penyebarannya di daerah lereng volkan muda dan di daerah

    beting pantai atau gumuk– gumuk pasir.

    4. Jenis tanah Mediteran berasal dari bahan induk batuan kapur

    keras (Limestone) dan Tufa Vulkanis bersifat basa. Tekstur

    umumnya lempung permeabilitas sedang dan peka erosi. Di

    Kabupaten Barru jenis tanah mediteran ini meliputi 27,68 persen

    terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Tanete Rilau.

    Dari ke 4 (empat) jenis tanah tersebut, dapat digambarkan

    dalam berikut :

    Tabel 2.6.

    Jenis Tanah Kabupaten Barru

    NO JENIS TANAH LUAS DAN PROSENTASE

    Ha PROSENTASE (%)

    1. A L U V I A L 14.659 12,48

    2. L I T O S O L 29.043 24,72

    3. R E G O S O L 41.254 35,12

    4. M E D I T E R A N 32.516 27,68

    T O T A L 117.472 100,00

    Sumber Data : Barru Dalam Angka 2016

    Dari tabel diatas, diantara ke 4 (empat) jenis tanah, yang

    memiliki prosentase terbesar adalah Regosol sebanyak 35,12%.

  • II - 8 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    E. Potensi Unggulan Daerah

    Pengembangan wilayah daerah Kabupaten Barru diarahkan

    dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

    Kabupaten Barru.

    a. Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

    Sektor pertanian sangat berpengaruh dalam hal penyediaan bahan

    pangan, penganekaragaman menu makanan, dan penyerapan tenaga

    kerja. Sektor pertanian juga merupakan penyangga sistem

    kehidupan masyarakat juga merupakan potensi untuk dimanfaatkan

    secara berkelanjutan.

    b. Pertanian Tanaman Pangan, Palawija dan Hortikultura

    Produksi tanaman pangan, palawija dan hortikultura di

    Kabupaten Barru sangat tinggi, disamping sebagai kebutuhan pokok

    juga sebagai mata pencaharian masyarakat. untuk lebih jelasnya

    luas areal dan produksinya dapat disajikan pada berikut ini :

    Tabel 2.7.

    Luas Areal dan Produksi Tanaman Pangan, Palawija dan Hortikultura Tahun 2016 Kabupaten Barru

    NO. JENIS TANAMAN LUAS AREAL

    ( Ha )

    PRODUKSI

    ( Ton )

    PRODUKTIVITAS

    ( Ton / Ha )

    1. P a d i 22.323 114.169,30 52,85

    2. J a g u n g 1.041 5.720,70 55,28

    3. K e d e l a i 81 85 10,90

    4. Kacang Tanah 2.150 3.354,80 15,96

    5. Kacang Hijau 25 20,10 10,05

    6. Ubi Kayu 304 9.512,01 312,90

    7. Ubi Jalar 143 3.576,08 250,13

    8. Kacang Panjang 35 110 34,38

    9. Kangkung 15 10 6,25

    10. B a y a m 6 2 3,00

    11. T o m a t 9 22 56,00

    12. K e t i m u n 3 2 4,75

    13. T e r o n g 13 42 24,82

    14. Cabe Rawit 22 43 20,29

    15. Cabe Besar 4 5 23,50

    16. Alpokat 12 51,50 115,00

    17. Rambutan 334 380 73,14

    18. Jeruk Besar 67 65,40 128,33

    19. P e p a y a 4 458,10 1.757,42

    20. P i s a n g 67 8.113,60 1.984,70

    Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Barru, Tahun 2017

    Irigasi sangat penting artinya didalam meningkatkan produksi

    tanaman pangan, palawija dan hortikultura. Jenis irigasi di

    Kabupaten Barru dapat disajikan pada Tabel berikut ini :

  • II - 9 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    Tabel 2.8. Luas Sawah dan Jenis Pengairan Tahun 2015

    Kabupaten Barru

    NO KECAMATAN

    JENIS PENGAIRAN ( Ha )

    IRIGASI

    TEKNIS

    IRIGASI

    SETENGAH

    TEHNIS

    IRIGASI

    SEDERHANA

    / DESA

    TADAH

    HUJAN JUMLAH

    1. TANETE RIAJA - 184 720 1500 2404

    2. TANETE RILAU - - - 1998 1998

    3. B A R R U - 550 1081 1365 2996

    4. SOPPENG RIAJA - 408 813 433 1654

    5. MALLUSETASI - 668 143 944 1755

    6. PUJANANTING - - 1200 1027 2227

    7. B A L U S U - - - 1784 1784

    TOTAL - 1810 3957 9051 14818

    Sumber Data : Barru Dalam Angka Tahun 2016

    c. Perkebunan

    Beberapa komoditas perkebunan yang mempunyai prospek

    akan memberi kontribusi terhadap produksi di Kabupaten Barru,

    adapun gambaran produksi perkebunan di Kabupaten Barru dapat

    dilihat pada Tabel 2.9.

    Tabel 2.9 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2016

    NO. JENIS

    TANAMAN

    LUAS AREAL

    ( Ha )

    PRODUKSI

    ( Ton )

    PRODUKTIVITAS

    ( Ton / Ha )

    1. Kelapa 2.022 1.007,49 0,70

    2. Jambu Mete 4.601 1.785,75 0,51

    3. Kopi 653 135,83 0,31

    4. C e n g k e h 920 33,25 0,13

    5. K a k a o 913 717,68 0,94

    6. K e m i r i 2.125 886,35 0,73

    Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Barru, Tahun 2017

    d. Kehutanan

    Peranan hutan erat hubungannya dengan perkembangan

    industri sebagai dimensi baru dalam kehidupan ekonomi

    masyarakat. Saat ini, hutan tidak lagi semata-mata dipandang

    sebagai sumber diperolehnya tanah pertanian baru, melainkan

    sebagai sumber bahan mentah untuk industri, misalnya kayu,

    damar dan rotan. Hutan di Kabupaten Barru terdiri dari Hutan

    Lindung 51.266,02 Ha dan Hutan Produksi Terbatas 16.913,96 Ha

    total luas hutan 68.179,99 Ha. Hutan Produksi Terbatas dapat

    dikembangkan sebagai salah satu areal budidaya tanaman

    kehutanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dengan luas areal

    yang tersedia, peluang yang dapat dikembangkan adalah Hutan

    Tanaman Industri dengan tanaman pohon Pinus, Kemiri, Jati dan

  • II - 10 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    Rotan. Penyebaran jenis tanaman jati dapat ditemui disetiap

    kecamatan di Kabupaten Barru dengan tingkat persentasi diatas 30

    persen. Jati rakyat dengan sentra produksi meliputi Kecamatan

    Barru, Mallusetasi, Pujananting, Tanete Riaja, Tanete Rilau, Soppeng

    Riaja dan Balusu dengan potensi produksi 2.900 m3 dengan luas

    areal 4.954 Ha. Tanaman rotan sentra produksi berada di

    Kecamatan Pujananting dan Soppeng Riaja dengan potensi 130

    ton/tahun pada areal seluas 900 Ha; Tanaman kemiri di Kecamatan

    Soppeng Riaja dan Balusu dengan luas 1.690 Ha; dan tanaman

    pinus di Kecamatan Pujananting. Sutera alam dapat dikembangkan

    di Kecamatan Barru, Balusu dan Soppeng Riaja dengan areal yang

    tersedia 200 - 500 Ha. Areal yang telah ditanami seluas 127 Ha

    dengan total produksi 900 Kg.

    e. Peternakan

    Pengembangan Sektor Peternakan di Kabupaten Barru mengacu

    kepada tujuan pembangunan peternakan yakni meningkatkan

    pendapatan peternak, membuka kesempatan kerja melalui

    peningkatan populasi dan produksi ternak guna memenuhi

    kebutuhan dalam daerah maupun antar pulau dan juga untuk

    peningkatan gizi masyarakat melalui penyediaan sumber protein

    hewani. Kapasitas tampung satuan ternak, memiliki potensi ternak

    plasma nutfah seperti Sapi Bali, Kambing, Ayam, Itik, yang dapat

    dikembangkan kualitasnya menjadi produk unggulan.

    Potensi yang dapat dikembangkan oleh investor adalah

    pembibitan Sapi Bali (Breeding) dan penggemukan Sapi Bali

    (Fattening). Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten

    Barru untuk menjadikan Barru sebagai pusat pemurnian dan

    pengembangan Sapi Bali. Populasi hewan ternak 5 tahun terakhir

    dapat dilihat pada tabel berikut ini;

  • II - 11 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    Tabel 2.10 Populasi Peternakan Tahun 2012 s.d Tahun 2016

    Kabupaten Barru

    NO KOMODITAS POPULASI (Ekor)

    2012 2013 2014 2015 2016

    1. S a p i 61.212 62.035 65.645 68.806 71.052

    2. Kerbau 681 706 834 839 719

    3. Kuda 2.785 2.834 3.260 3.311 3.271

    4. Kambing 2.939 3.775 4.600 5.140 5.775

    5. Ayam buras 397.355 400.200 491.351 529.521 563.043

    6. Ayam petelur 53.095 84.593 131.109 220.852 311.239

    7. Ayam pedaging 1.392.514 1.101.633 1.194.577 1.095.004 2.564.186

    8. Itik 104.700 104.453 117.083 120.202 123.929

    Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Barru, Tahun 2017

    Dari tabel di atas, terlihat bahwa di Kabupaten Barru potensi

    peternakan cukup baik khususnya jenis komoditi Sapi Bali yang

    memiliki prospek cerah untuk dikembangkan mengingat di

    Kabupaten Barru dikenal sebagai Sentra Sapi Bali dan kondisi lahan

    yang memungkinkan khususnya padang rumput cukup tersedia bagi

    ternak.Sementara produksi daging, kulit dan telur dari beberapa

    jenis ternak untuk daging masih didominasi oleh produk daging sapi

    kemudian ayam buras dan itik, sedangkan untuk produksi telur

    yang terbanyak adalah telur itik kemudian ayam ras dan ayam

    buras, sebagaimana tabel 2.11 berikut ini:

    Tabel 2.11

    Produksi Ternak dan Unggas Tahun 2012 s.d Tahun 2016 Kabupaten Barru

    NO. KOMODITAS

    TERNAK

    TAHUN

    2012 2013 2014 2015 2016

    1. Daging sapi 183.286 215.186 247.512 221.686 249.491

    2. Daging Kerbau 2.520 2.380 5.460 5.740 3.869

    3. Daging Kuda 3.000 4.600 4.500 18.200 13.608

    4. Daging Kambing 4.432 5.239 6.167 4.712 0

    5. Daging Ayam

    buras 13.732 14.584 14.706 15.309 16.934

    6. Daging Ayam

    petelur 1.140 1.261 1.469 2.062 2.148

    7. Daging Ayam

    pedaging 218.817 240.029 239.625 236.585 254.149

    8. Daging Itik 6.654 6.489 6.640 6.734 7.837

    9. Telur ayam buras 188.848 190.042 228.326 244.358 276.771

    10. Telur ayam petelur 562.336 766.443 1.070.914 1.652.448 2.105.036

    11. Telur itik 405.505 404.349 463.457 477.970 689.952

    Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Barru, Tahun 2017

    Barru sebagai salah satu sentra sapi di Sulawesi Selatan,

    memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Berkaitan dengan

    pengembangan sapi, maka Kabupaten Barru memiliki beberapa

  • II - 12 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    kawasan pengembangan sapi yang tersebar di beberapa kecamatan.

    Pengembangan sapi di kawasan tersebut menunjukkan adanya

    peningkatan dari tahun ke tahun.

    Tabel 2.12 Data Pengembangan Kawasan Budidaya Peternakan (SAPI)

    Tahun 2012 s.d Tahun 2016 Kabupaten Barru

    NO. KOMODITAS TERNAK TAHUN

    2012 2013 2014 2015 2016

    1. Tanete Riaja 11664 11874 11816 12385 12753

    2. Pujananting 10038 10985 9847 10321 10628

    3. Tanete Rilau 7538 7516 9190 9633 9919

    4. Barru 12170 12198 12473 13073 13462

    5. Soppeng Riaja 6162 6189 7877 8257 8502

    6. Balusu 5815 5830 5908 6192 6577

    7. Mallusetasi 7395 7443 8534 8945 9211

    Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Barru, Tahun 2017

    f. Perikanan.

    Di Sektor Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Barru sangat

    potensial dalam bidang Perikanan / Perairan. Luas areal tambak

    berdasarkan tingkat teknologi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada

    Tabel berikut ini :

    Tabel 2.13

    Luas Areal Tambak berdasarkan Tingkat Teknologi Tahun 2016

    NO. KECAMATAN

    TINGKAT TEKNOLOGI ( Ha )

    TRADISIONAL SEDERHANA SEMI

    INTENSIF INTENSIF

    1. TANETE RIAJA - - - -

    2. TANETE RILAU 106,63 293,50 1,00 9,00

    3. B A R R U 135,64 519,05 6,02 8,4

    4. SOPPENG RIAJA 228,24 379,16 34,21 26,55

    5. MALLUSETASI 655,73 1749,59 62,87 70,92

    6. PUJANANTING - - - -

    7. B A L U S U 156,25 510,23 6,43 6,60

    T O T A L 1282,49 3451,53 110,53 120,87

    Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Barru, Tahun 2017

    Dari Tabel tersebut, Kabupaten Barru memiliki potensi

    kelautan dan perikanan yang sangat besar. Garis pantainya

    sepanjang 78 Km membentang di Wilayah Barat Kabupaten,

    menghadap ke Selat Makassar. Berbagai budidaya laut berpotensi

    untuk dikembangkan di Kabupaten ini. Budidaya keramba jaring

    apung yang menghasilkan Bandeng dan Nila Merah di Kecamatan

    Mallusetasi, Kerang Mutiara di Pulau Pannikiang, sementara di

    Kecamatan Tanete Rilau, Barru, Balusu, Soppeng Riaja dan

    Mallusetasi dapat dikembangkan budidaya Rumput Laut, Kepiting

  • II - 13 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    dan Teripang. Sedangkan budidaya Kerang-kerangan juga

    dikembangkan di Kecamatan Balusu, Barru dan Mallusetasi.Potensi

    lahan dan produksi perikanan di Kabupaten Barru dapat dilihat

    pada Tabel berikut:

    Tabel 2.14 Jenis Komoditi, Potensi Lahan dan Produksi Perikanan Tahun 2016

    NO KOMODITAS

    LUAS

    POTENSI

    LAHAN (Ha)

    LAHAN YANG SUDAH

    DIKEMBANGKAN (Ha)

    PRODUKSI

    (Ton)

    PRODUKTIVITAS

    (Ton/Ha)

    1. Udang 4053 2048 170,630 213

    2. Bandeng 947 491,4 532,170 1,083

    3. Ikan Kerapu - 0,13 1,01 0,77

    4. Ikan Merah - - - -

    5. Rumput Laut 1400 148,9 891,6 5,98

    Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Barru, Tahun 2017

    Dari sisi komoditas andalan pada Sub Sektor Kelautan dan

    Perikanan di Kabupaten Barru dari beberapa jenis komoditas yang

    memiliki nilai ekonomis tinggi tetap dikembangkan diantaranya

    Bandeng, Kerapu, dan Udang Windu. Sementara itu Kabupaten

    Barru memiliki gugusan pulau-pulau kecil untuk budidaya berbagai

    jenis komoditi perikanan. Pulau-pulau dimaksud adalah Pulau

    Panikiang, Pulau Dutungeng, Pulau Bakki, Pulau Puteangin. Adapun

    sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Barru

    yang tersedia saat ini dapat disajikan pada berikut ini :

    Tabel 2.15 Sarana dan Prasarana Perikanan Tahun 2016

    Kabupaten Barru

    NO Sarana Prasarana Perikanan J u m l a h ( Buah )

    1. Hatchery ( Udang / Bandeng ) 11

    2. Backyard ( Udang / Bandeng ) 59

    3. UPR Air tawar 13

    4. Cold Storage 2

    5. PPI / TPI 6

    6. Pabrik Es 2

    7. Bagang Rambo 27

    8. Armada Penangkapan 2170

    9. Pabrik Pakan Ternak dan Udang -

    10. Perahu Tanpa Motor 225

    11. Motor Tempel 1431

    12. Kapal Motor 514

    Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Barru, Tahun 2017

    Tingkat pemanfaatan/eksploitasi sumber daya kelautan dan

    perikanan Kabupaten Barru belum maksimal karena petani dan

  • II - 14 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    nelayan tradisional menghadapi kendala pada keterbatasan

    pengetahuan, teknologi dan dana untuk biaya pengadaan prasarana

    dan sarana penangkapan serta budidaya. Komoditas unggulan

    perikanan laut di Kabupaten Barru adalah Ikan Kerapu, Ikan

    Cakalang, Ikan Tuna dan Ikan Kakap. Sedangkan budidaya tambak

    unggulan yaitu Udang, Bandeng dan Rumput Laut.

    Tabel 2.16

    Produksi Perikanan Tahun 2012 s.d Tahun 2016 Kabupaten Barru

    NO KECAMATAN PRODUKSI/TAHUN (ton) Luas Areal (Ha)

    2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

    1 Tanete Rilau

    - Tambak 545,2 306,7 489,0 839,77 830,3 468,24 468,24 468,24 468,24 468,24

    - Kolam 40,2 29,23 41,00 240,85 291,15 5,5 5,5 5,5 73,36 73,36

    2 Barru

    - Tambak 579,4 503,4 603,5 549,9 531,73 732,39 732,39 732,39 732,39 732,39

    - Kolam 0,6 0,6 0,90 1,5 1,78 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

    3 Balusu

    - Tambak 561,8 514,7 579,1 1106,27 1102,91 723,73 690,11 690,11 690,11 690,11

    - Kolam 0,35 0,1 0,80 1,0 1,18 * * 2,5 2,5 2,5

    4 Soppeng Riaja

    - Tambak 681,0 622,1 1248,3 1161,7 1129,58 608,43 608,43 608,43 608,43 608,43

    - Kolam 0,32 0,32 0,25 0,5 0,57 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

    5 Mallusetasi

    - Tambak 533,6 416,7 1,005,4 358,7 392,94 99,14 99,14 99,14 99,14 99,14

    - Kolam 0,3 3,0 0,25 0,25 0,72 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

    6 Tanete Riaja

    - Tambak - - - - - - - -

    - Kolam 0,85 0,45 4,80 4,80 5,78 18 18 18 18 18

    7 Pujananting

    - Kolam 0,55 0,55 0,90 1,5 1,54 14 14 14 14 14

    Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Barru, Tahun 2017

    Kapasitas dan produksi hatchery udang di Kabupaten Barru,

    dapat dilihat pada tabel berikut :

    Tabel 2.17

    Kapasitas Produksi Hatchery Udang Tahun 2016 Kabupaten Barru

    Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Barru, Tahun 2017

    Dari tabel diatas bisa dilihat kapasitas produksi hatchery

    Udang tahun 2016 dari tiap perusahaan. Yang terbanyak

    produktivitasnya adalah PT. ESA PUTLII PRAKASA UTAMA.

    NO. NAMA HATCHERY KAPASITAS

    PRODUKSI BENUR (1.000 Ekor)

    LOKASI

    1. CV. DEWI WINDU 40.000 Labuaka Mallusetasi

    2. PT. ESA PUTLII PRAKASA UTAMA 4.000.000 Jalangnge Mallusetasi

    3. PT. SANIRI JAYA 150.000 Cilellang Mallusetasi

    4. BBU BOJO 60.000 Kupa Mallusetasi

    5. PT. MITRA SEJAHTERA 50.000 Labuangnge Mallusetasi

    6. IPUW LAWALLU 5.000 Lawallu Soppeng Riaja

    7. MUSTIKA BENUR KUPA 12.000 Kupa Mallusetasi

    8. SINAR BARRU PRIMA 200.000 Jalangnge Mallusetasi

    9. PUNCAK SINUNGGAL 30.000 Mallawa Mallusetasi

  • II - 15 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    g. Industri, Perdagangan dan Koperasi

    Sektor industri sebagai sektor usaha ekonomi potensial untuk

    dikembangkan, dimana sektor ini berpengaruh terhadap ekonomi

    serta dapat menggerakkan sektor pembangunan lainnya.

    Perkembangan sektor industri sebagai sektor usaha menyerap

    tenaga kerja tentunya berdampak pada percepatan proses

    pembangunan wilayah, dimana sektor industri unggulan akan lebih

    cepat berkembang. Industri di Kabupaten Barru berkembang pesat,

    dimana perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

    Tabel 2.18

    Gambaran Industri Kecil Menengah Tahun 2016 Kabupaten Barru

    NO. JENIS INDUSTRI UNIT

    USAHA TENAGA KERJA

    INVESTASI (Rp. 000)

    1. Ikan Kering

    2. Gula Merah

    3. Tahu / Tempe

    4. Sutera Alam Tenun

    5. Meubel Kayu

    6. Perbengkelan

    7. Pengolahan Mete

    8. Pengolahan Kacang

    9. Alat Mesin Pertanian

    10. Furnitur Kayu

    11. Kerajinan Anyaman

    12. Keramik Gerabah

    13. Makanan Ringan

    14. Motorisasi Kapal Nelayan

    15. Pakaian Jadi

    16. Perhiasan Logam Mulia

    17. Pupuk (Alam dan Organik)

    18. Pengupasan Kemiri

    19. Es Lilin / Es Balok

    20. Industri Batu Bara

    21. Pakan Ternak

    22. Pengeringan Kulit

    23. Pengawetan Rotan

    24. Pertukangan Kayu

    25. Peti Kemasan Ikan

    26. Cuci Cetak Foto

    27. Rekaman Ulang Suara

    28. Batu Merah, Pot, Ubin, Loster dan Pion

    29. Service Generator dan Dinamo

    30. Kerajinan Batu Aji

    31. Pertukangan Emas

    32. Service Radio dan Televisi

    33. Service Sepeda/sepeda motor

    Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, Tahun 2016

    Khusus industri kecil dan menengah oleh Dinas Perindustrian

    dan Perdagangan Kabupaten Barru dilakukan pembinaan dengan

    harapan pihak pengusaha dapat meningkatkan produksi dengan

  • II - 16 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    kualitas yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya industri kecil

    menengah yang dibina di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel

    berikut ini:

    Tabel 2.19 Daftar Sentra Industri Kecil Menengah Tahun 2016 Kabupaten Barru

    NO NAMA SENTRA JENIS JUMLAH USAHA

    TENAGA

    KERJA

    NILAI

    LOKASI INVESTASI

    (Rp. 000)

    1 KO BARRU Penggaraman/Pengeringan Ikan

    17 10 154,700 Sumpang Binangae

    Barru

    2 ABD. RASID Gula Merah 9 18 13,500 Desa Paccekke Soppeng Riaja

    3 ABD. HAKKE Batu Merah 26 37 121,950 Ds. Jangan-Jangan

    Pujananting

    4 KLP ABD. JALIL Pengasapan Ikan

    1 15 12,750 Ds. Nepo Mallusetasi

    5 COBEK-COBEK MUTIARA GUNUNG I

    Industri Barang dari Batu

    24 52 119,000 Ds. Lempang Tanete

    Riaja

    6 COBEK-COBEK MUTIARA GUNUNG II

    Industri Barang dari Batu

    21 61 224,000 Ds. Lempang Tanete

    Riaja

    7 MAKANAN KHAS PALEKKO

    8

    Ds. Lipukasi Tanete Rilau

    8 RAJA SUNU 20

    Ds. Lipukasi Tanete Rilau

    9 KERIPIK SINGKONG "AMEL"

    Keripik Singkong

    10 10 7,500 Ds. Galung Barru

    10 KLP UPPKS "BAHAGIA"

    Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan

    1 20 20,000 Ds. Galung Barru

    11 BROS "ANGGREK" Perlengkapan Pakaian dari Tekstil

    1 6 5,000 Ds. Galung Barru

    12 SIAMASEI Industri Kerajinan YDTL

    3 10 150,000 Siawung Barru

    13 SENTRA BATU BATA Batu Bata dari tanah Liat/Keramik

    8 29 104,000 Ds. Madello Barru

    14 SENTRA RUMPUT LAUT PANCANA

    Olahan Rumput Laut

    3 25 250,000 Pancana Tanete Rilau

    15 SENTRA RUMPUT LAUT LASITAE

    Olahan Rumput Laut

    2 15 150,000 Ds. Lasitae Tanete

    Rilau

    16 SENTRA BATU AJI Industri Permata

    1 13 19,500,000 Barru

    17 SENTRA KERANG-KERANGAN

    Kerajinan YDTL 7 67 47,500 Ds. Bojo Mallusetasi

    18

    SENTRA PEMBUATAN KAPAL RAKYAT S. BINANGAE

    Industri Kapal dan Perahu

    1 20 150,000 Sumpang Binangae

    Barru

    19 SENTRA PEMBUATAN KAPAl AWERANGE

    Industri Kapal dan Perahu

    1 10 100,000 Awerange Soppeng

    Riaja

    20 SENTRA BEPPA JANDA

    Produk Roti dan Kue

    5 35 400,000 Tanete Riaja

    Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, Tahun 2017

    Di Kabupaten Barru juga terdapat Industri yang berskala besar.

    Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

  • II - 17 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    Tabel 2.20 Daftar Perusahaan Industri Besar Tahun 2016

    Kabupaten Barru

    NO NAMA

    PERUSAHAAN

    TENAGA

    KERJA NAMA PRODUK

    NILAI

    INVESTASI

    (Rp. 000)

    KAPASITAS

    PRODUKSI

    1.

    2.

    Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, Tahun 2017

    F. Hidrologi

    Air merupakan sumberdaya alam untuk memenuhi hayat hidup

    manusia maupun makhluk hidup lainnya. Potensi sumber air di

    Kabupaten Barru yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan adalah

    air hujan, air permukaan dan aliran sungai atau limpasan.

    Gambar 2.5 Peta Hidrologi Kabupaten Barru

    Sumber Data: RTRW Kabupaten Barru Tahun 2012

    Sungai merupakan sumber air terbesar di Kabupaten Barru

    yaitu Sungai Bojo, Sungai Kupa, Sungai Nepo, Sungai Mamba,

    Sungai Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai

  • II - 18 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    Palakka, Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai Parempang, Sungai

    Jalanru, dan diantara sungai-sungai tersebut terdapat Sungai yang

    terbesar adalah Sungai Sikapa yang berhulu di daerah Kecamatan

    Tanete Riaja yang mengalir melalui daerah persawahan serta

    bermuara ke Selat Makassar. Sungai-sungai yang ada selain airnya

    dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga juga

    sungai-sungai yang ada berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga

    air (PLTA) dan untuk budidaya perikanan.

    Tabel 2.21

    Sungai yang mengalir menurut Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Barru

    NO NAMA SUNGAI PANJANG

    SUNGAI

    DAERAH ALIRAN SUNGAI

    LOKASI KETINGGIAN KERENDAHAN

    1 Lisu 38 Km Tanete Rilau 6 m 3 m

    2 Barru/Jampue 20 Km Barru 4 m 3 m

    3 Nepo 18 Km Mallusetasi 4 m 2,5 m

    4 Lampoko 18 Km Balusu 5 m 3 m

    5 Manuba 23 Km Mallusetasi 4 m 2,5 m

    6 Waesai 24 Km Tanete Riaja 4 m 2,5 m

    Sumber Data : Barru Dalam Angka, Tahun 2016

    G. WILAYAH RAWAN BENCANA

    Letak geografis dan kondisi geologis yang bervariasi dapat

    menyebabkan Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah di

    Sulawesi Selatan rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami,

    badai, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang.

    Kondisi tektonik Kabupaten Barru tidak dapat dipisahkan oleh

    struktur-struktur tektonik Sulawesi Selatan dan Sulawesi, secara

    keseluruhan yang mengakibatkan aktifitas gempa bumi dan tsunami

    di Sulawesi Selatan dan sekitarnya antara lain :

    a. Aktivitas tektonik, palung Sulawesi Utara terletak di pinggir

    Selatan cekungan Sulawesi, ujung Barat dimulai dari Selat

    Makassar memanjang ke arah Timur sepanjang Laut Sulawesi,

    gempa yang terjadi dalam palung ini adalah umumnya berasal dari

    kedalaman dangkal dan menengah yang didominasi oleh sesar

    naik (Thrust Fault).

    b. Struktur tektonik inilah yang menyebabkan wilayah Sulawesi

    Selatan dan sekitarnya sering mengalami gempa bumi. Jika gempa

    bumi ini berpusat di tengah lautan dengan magnitude lebih besar

    dari 0,6 skala richter dan pusat gempanya dangkal (kurang dari

  • II - 19 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    33 km), serta gempa bumi yang terjadi memiliki pola mekanisme

    dominan yaitu sesar naik atau turun akan menyebabkan tsunami.

    Wilayah rawan bencana merupakan kawasan yang sering dan

    berpotensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Pada wilayah

    Kabupaten Barru terdapat wilayah rawan bencana alam yang terdiri

    dari kawasan rawan bencana alam longsor, banjir, kebakaran hutan

    dan kawasan rawan ombak besar.

    Tabel 2.22

    Wilayah Rawan Bencana Alam di Kabupaten Barru

    No. Wilayah Rawan

    Bencana Alam Lokasi

    1. Gempa bumi

    (55

    Desa/Kelurahan)

    Dapat terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Barru.

    2. Banjir (18 desa/kelurahan)

    Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi; Desa Batupute, Desa Lawallu, Kelurahan Mangkoso, Desa Ajakkang di

    Kecamatan Soppeng Riaja; Desa Lampoko, Desa Balusu,

    Kelurahan Takkalasi, Desa Binuang Kecamatan Balusu;

    Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sumpang

    Binangae, Kelurahan Tuwung, Kelurahan Coppo di

    Kecamatan Barru; Desa Lompo Tengah, Kelurahan Lompo Riaja di Kecamatan Tanete Riaja, Desa Lipukasi,

    Desa Lalabata, Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete

    Rilau;

    3. Kebakaran Hutan

    (17

    Desa/Kelurahan)

    Desa Kupa, Nepo dan Manuba di Kecamatan

    Mallusetasi; Desa Siddo dan Paccekke di Kecamatan

    Soppeng Riaja; Desa Kamiri dan Binuang di Kecamatan Balusu; Desa Palakka, Anabanua, Galung dan Tompo di

    Kecamatan Barru; Desa Lalabata Kecamatan Tanete

    Rilau, Desa Lempang, Mattirowalie dan Harapan di

    Kecamatan Tanete Riaja; Desa Jangan-jangan, Bacu-

    bacu dan Pujananting di Kecamatan Pujananting.

    4. Tanah longsor (20

    Desa/Kelurahan)

    Desa Nepo dan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi;

    Desa Siddo, Desa Pacekke di Kecamatan Soppeng Riaja; Desa Kamiri Kecamatan Balusu; Desa Palakka, Desa

    galung, Desa Tompo, Desa Anabanua Kecamatan Barru,

    Desa Lasitae, Desa Lalabata di Kecamatan Tanete Rilau;

    Desa Lempang, Desa Mattirowalie, Desa Harapan

    Kecamatan Tanete Riaja; Desa Patappa, Desa Jangan-jangan, Desa Bacu-bacu, Desa Pujananting, Desa

    Gantareng, Desa Bulo-Bulo di Kecamatan Pujananting;

    5 Ombak besar (29

    Desa/Kelurahan)

    Kelurahan Bojo Baru, Desa Bojo, Desa Kupa, Kelurahan

    Mallawa, Kelurahan Palanro, Desa Cilellang di

    Kecamatan Mallusetasi; Desa Batupute, Desa Siddo,

    Desa Lawallu, Kelurahan Mangkoso, Kelurahan Kiru-

    Kiru, Desa Ajakkang di Kecamatan Soppeng Riaja; Desa Balusu, Desa Lampoko, Kelurahan Takkalasi, Desa

    Madello, Desa Binuang di Kecamatan Balusu; Desa

    Siawung, Kelurahan Mengempang, Kelurahan Sumpang

    Binangae, Kelurahan Coppo di Kecamatan Barru; Desa

    Garessi, Desa Lipukasi, Kelurahan Tanete, Desa Tellumpanua, Desa Corawalie, Desa Pao-pao, Desa

    Pancana, dan Desa Lasitae, di Kecamatan Tanete Rilau.

    Sumber Data : RTRW Kabupaten Barru Tahun 2012

  • II - 20 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    I.2 Aspek Demografi

    A. Struktur Penduduk Berdasarkan Pemeluk agama

    Jumlah Penduduk berdasarkan pemeluk agama di Kabupaten

    Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

    Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

    Kabupaten Barru (Jiwa), 2015-2016

    NO KECAMATAN

    ISLAM KRISTEN

    PROTESTAN

    KRISTEN

    KATOLIK

    HINDU/

    BUDHA

    2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    1 TANETE RIAJA 22.552 22.634 - - - - - -

    2 TANETE RILAU 33.506 33.594 58 58 - - - -

    3 B A R R U 40.064 40.395 240 240 57 57 13 13

    4 SOPPENG RIAJA 17.849 17.867 8 2 - - - -

    5 MALLUSETASI 25.453 25.485 6 6 3 3 - -

    6 PUJANANTING 13.042 13.064 - - - - - -

    7 B A L U S U 18.349 18.471 17 17 - - - -

    TOTAL 170.815 171.510 329 323 60 60 13 13

    PROSENTASE (%) 99,77 99,77 0,19 0,19 0,03 0.03 0,01 0,01

    Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2016

    Dari tabel di atas tersebut dapat dilihat bahwa Agama Islam

    merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat

    Kabupaten Barru dengan prosentase sebesar 99,77 persen pada

    Tahun 2015 dan sebesar 99,77 persen pada Tahun 2016

    B. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

    Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 171.906 jiwa,

    meningkat sebesar 0,40 persen dibanding tahun 2015 yang

    berjumlah 171.217 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada pada

    Kecamatan Barru yang mencapai 40.705 jiwa dan terendah pada

    Kecamatan Pujananting dengan jumlah 13.064 jiwa. Sementara dari

    segi kepadatan, Kecamatan Tanete Rilau berada pada tingkat

    kepadatan paling tinggi yaitu sebesar 425,06 jiwa/km2 dan paling

    rendah pada Kecamatan Pujananting yaitu 41,57 jiwa/km2.

  • II - 21 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

    Kabupaten Barru (Jiwa),Tahun 2016

    NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK

    LUAS WILAYAH (KM 2)

    KEPADATAN ( JIWA/KM 2)

    L P TOTAL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

    1 TANETE RIAJA 10.739 11.895 22.634 174,29 129,86

    2 TANETE RILAU 16.240 17.412 33.652 79,17 425,06

    3 BARRU 19.670 21.035 40.705 199,32 204,22

    4 MALLUSETASI 12.172 13.322 25.494 216,58 117,71

    5 SOPPENG RIAJA 8.620 9.249 17.869 78,90 226,47

    6 PUJANANTING 6.422 6.642 13.064 314,26 41,57

    7 BALUSU 8.756 9.732 18.488 112,20 164,77

    JUMLAH 82.619 89.287 171.906 1174,72 146,38

    Sumber: BPS Kabupaten Barru, Tahun 2016

    C. Struktur Penduduk Menurut Usia

    Penduduk Kabupaten Barru menurut struktur usia penduduk

    menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah pada usia

    10-14 tahun yaitu 16491 jiwa dan paling sedikit adalah yang

    berusia 70-75 tahun yaitu 3938 jiwa, seperti ditunjukkan pada tabel

    berikut :

    Tabel 2.25 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

    Kabupaten Barru (Jiwa), Tahun 2016

    No Usia Jenis Kelamin

    Total Laki-Laki Perempuan

    (1) (2) (3) (4) (5)

    1 0-4 8.047 7.663 15.710

    2 5-9 8.224 7.555 15.779

    3 10-14 8.417 8.074 16.491

    4 15-19 7.825 7.348 15.173

    5 20-24 5.774 6.090 11.864

    6 25-29 5.587 6.206 11.793

    7 30-34 5.324 5.950 11.274

    8 35-39 5.507 6.540 12.047

    9 40-44 5.621 6.465 12.086

    10 45-49 5.624 6.416 12.034

    11 50-54 4.514 5.394 9.908

    12 55-59 3.678 4.360 8.038

    13 60-64 2.887 3.549 6.436

    14 65-69 2.225 2.952 5.177

    15 70-74 1.715 2.223 3.938

    16 75+ 1.650 2.508 4.158

    Total 82.619 89.287 171.906

    Sumber: BPS Kabupaten Barru, Tahun 2016

  • II - 22 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    D. Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga

    Berdasarkan jumlah rumah tangga, maka jumlah rumah tangga

    terbesar berada di Kecamatan Barru yaitu sejumlah 9.532 rumah

    tangga. Sementara itu yang paling rendah di Kecamatan Pujananting

    sejumlah 2.883 rumah tangga. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel di

    bawah ini :

    Tabel 2.26

    Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Kabupaten Barru(Kepala RT) Tahun 2016

    NO Kecamatan Jumlah Rumah Tangga %

    1 Tanete Riaja 5.425 13,28

    2 Pujananting 2.883 7,05

    3 Tanete Rilau 7.917 19,37

    4 Barru 9.532 23,33

    5 Soppeng Riaja 4.398 10,76

    6 Balusu 4.475 10,95

    7 Mallusetasi 6.236 15,26

    Total 40.866 100,00 Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2016

    E. Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

    Untuk Distribusi Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

    bisa diketahui melalui tabel 2.27

    Tabel 2.27 Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan

    Kabupaten Barru (Persen), 2015-2016 Uraian Tahun 2015 Tahun 2016

    Tdk punya ijazah/ belum tamat SD 30,45 24,93

    Tamat SD 29,14 44,50

    Tamat SLTP 16,07 7,63

    Tamat SLTA & SM Kejuruan 15,32 15,83

    D-I/II & Akademi/D-III 2,46 1,04

    D-IV/ Strata-I/ Strata-II/III 6,58 6,07

    JUMLAH 100,00 100,00

    Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2016

    Dari tabel 2.28 dapat dilihat bahwa distribusi penduduk

    berdasarkan tingkat pendidikan data menunjukkan bahwa jumlah

    penduduk yang tidak punya ijazah/belum tamat SD sebanyak

    30,45% Tahun 2015 kemudian menurun pada tahun 2016 sebanyak

    24,93%. Sekolah Dasar nomor dua dominan yakni sebanyak 29,14%

    di tahun 2015 dan 44,50 % di tahun 2016 .

    II. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

    II.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

    Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan

    ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju

  • II - 23 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    inflasi kabupaten, PDRB perkapita, persentase penduduk diatas

    garis kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani.

    A. Pertumbuhan PDRB

    Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai Produk

    Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan

    dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya, dimana nilai PDRB yang

    digunakan adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan. Laju

    pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru dalam kurun waktu 5

    (lima) tahun sejak 2012-2016 dapat dilihat pada Grafik 2.1 dibawah

    ini.

    Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2016 Kab.Barru

    Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2017

    Grafik 2.1. menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi

    Kabupaten Barru mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir.

    Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,39 dan

    empat tahun berikutnya secara signifikan mengalami penurunan

    hingga angka 6,09 pada tahun 2016.

    B. Struktur PDRB

    Kemampuan Ekonomi Daerah juga dapat direpresentasikan

    melalui produktivitas total daerah yang tercermin pada Pendapatan

    Domestik Regional Bruto (PDRB) di semua sektor atau lapangan

    usaha. Adapun tahun dasar perhitungan menggunakan tahun dasar

    2010 di mana pada tahun tersebut kondisi perekonomian Indonesia

    relatif stabil. Sektor pembentuk PDRB juga mengalami perubahan

    dari 9 menjadi 17 sektor. Perubahan ini disusun melalui perubahan

    perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi dan

    Kabpaten/Kota sehingga kondisi perekonomian wilayah dapat

    dipersandingkan secara internasional. Adapun perkembangan hasil-

    8,39 7,87 7,36 6,32 6,09

    0

    5

    10

    2012 2013 2014 2015 2016

    PE

    PE

  • II - 24 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    hasil pembangunan dengan indikator kinerja perkembangan nilai

    dan kontribusi sektor dalam Produk DRB atas dasar harga berlaku

    (Hb) menunjukkan bahwa secara nominal 17 sektor pembangun

    PDRB mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya

    dinamika dalam pertumbuhan sektoral. Adapun Produk Domestik

    Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

    (ADHK) 2010 dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Kabupaten

    Barru tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

  • II - 25 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    Tabel 2. 28 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010

    Kabupaten Barru (Juta Rupiah), 2012-2016

    No Lapangan Usaha Tahun

    2012 2013 2014 2015* 2016**

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

    1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.134.963,8 1.194.896,3 1.305.887,2 1.368.664,4 1.437.234,0

    2 Pertambangan dan Penggalian 83.667,6 96.198,8 105.941,7 115.476,5 119.725,4

    3 Industri Pengolahan 168.233,6 182.321,0 190.831,3 200.423,4 212.667,1

    4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.879,3 4.205,9 4.714,4 4.677,7 5.396,7

    5

    Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

    Ulang 3.530,7 3.740,5 3.752,7 3.765,0 4.052,8

    6 Konstruksi 441.045,2 487.485,1 507.395,4 537.839,1 578.733,3

    7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

    265.047,5 291.622,0 325.130,0 357.565,1 394.222,9

    8 Transportasi dan Pergudangan 67.183,3 72.205,6 79.476,0 85.202,8 91.687,5

    9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 28.788,7 30.193,4 32.499,0 34.987,1 36.608,1

    10 Informasi dan Komunikasi 140.474,4 169.066,6 178.392,7 193.050,2 211.938,2

    11 Jasa Keuangan dan Asuransi 78.835,2 85.488,6 91.814,5 99.646,4 115.125,8

    12 Real Estate 103.285,5 110.099,6 115.241,8 125.613,6 135.713,6

    13 Jasa Perusahaan 846,7 875,7 913,8 933,7 963,6

    14

    Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan

    Sosial Wajib 257.743,6 272.164,6 279.463,9 296.497,0 293.013,0

    15 Jasa Pendidikan 124.510,8 131.076,4 141.526,0 152.308,5 158.635,9

    16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 79.821,8 86.034,9 89.526,4 93.059,6 98.153,9

    17 Jasa Lainnya 18.861,8 19.326,4 22.278,1 24.380,5 25.169,8

    Jumlah PDRB 3.000.719,5 3.237.001,5 3.474.784,8 3.694.090,6 3.919.041,6

    Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru Tahun 2016

  • II - 26 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    Tabel 2. 29 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

    di Kabupaten Barru (Juta Rupiah), 2012-2016

    No Lapangan Usaha Tahun (Dalam Juta)

    2012 2013 2014 2015* 2016**

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

    1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.272.378,4 1.402.120,0 1.641.731,7 1.842.553,3 2.029.270,0

    2 Pertambangan dan Penggalian 96.895,0 115.369,1 139.203,3 160.876,7 179.961,1

    3 Industri Pengolahan 182.802,2 205.044,2 232.287,3 250.380,9 275.202,7

    4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.716,8 3.773,1 4.149,7 4.135,4 4.834,0

    5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

    3.820,0 4.290,9 4.494,6 4.658,0 5.138,9

    6 Konstruksi 526.251,3 639.088,8 758.884,7 818.250,5 925.190,0

    7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

    279.198,5 316.720,4 364.605,8 416.073,8 475.917,7

    8 Transportasi dan Pergudangan 71.150,4 81.825,1 101.061,0 123.820,6 138.667,9

    9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 32.559,8 35.921,8 41.902,4 48.890,7 51.366,6

    10 Informasi dan Komunikasi 143.834,4 177.503,7 189.074,7 196.322,0 227.093,3

    11 Jasa Keruangan dan Asuransi 94.314,1 110.858,7 125.651,6 144.378,2 169.376,0

    12 Real Estate 120.495,2 141.603,8 160.015,4 175.617,9 193.790,7

    13 Jasa Perusahaan 906,4 987,1 1.111,0 1.222,1 1.277,8

    14 Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

    294.433,2 324.847,0 363.724,5 421.124,7 430.699,1

    15 Jasa Pendidikan 135.494,9 154.068,5 171.168,0 189.311,9 203.120,2

    16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 84.138,9 95.092,1 105.332,2 109.734,7 120.003,1

    17 Jasa Lainnya 21.227,6 24.185,2 29.131,0 35.248,5 36.970,4

    Jumlah PDRB 3.363.617,1 3.833.299,6 4.433.529,0 4.942.599,8 5.467.879,6

    Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru Tahun 2016

  • II - 27 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi pergeseran

    struktur ekonomi Kabupaten Barru yang mengarah pada

    keseimbangan dan perbaikan struktur ekonomi. Kondisi struktur

    ekonomi Kabupaten Barru pada tahun 2012-2016 memperlihatkan

    keadaan sebagai berikut : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

    Kabupaten Barru berdasarkan Harga Konstan (HK) meningkat dari 3

    trilliun menjadi 3,9 trilliun, sementara PDRB berdasarkan harga

    berlaku (HB) meningkat hampir dua kali lipat dari Rp 3,3 triliun

    pada tahun 2012 menjadi Rp 5,4 trilliun pada tahun 2016.

    Pada tabel diatas terlihat bahwa perekonomian Kabupaten

    Barru selama periode 2012-2016 digerakkan oleh sektor Pertanian,

    Kehutanan dan Perikanan. Hal ini tercermin dari nilai rupiahnya

    pada PDRB Harga Konstan senilai 1,13 trilliun rupiah meningkat

    menjadi 1,43 trilliun rupiah merupakan penyumbang tertinggi dalam

    kontribusi PDRB Kabupaten Barru, sementara untuk Harga Berlaku

    tahun 2012 senilai 1,27 trilliun rupiah meningkat menjadi 2,02

    trilliun rupiah. Adapun sektor yang menyumbang kontribusi

    terendah adalah Sektor Jasa Perusahaan pada PDRB Kabupaten

    Barru, pada tahun 2012 untuk Harga Berlaku hanya sebesar 906

    juta dan meskipun meningkat pada tahun 2016 menjadi 1,27 milyar

    tetap menjadi penyumbang terendah pada kontribusi PDRB

    Kabupaten Barru.

    Peningkatan nilai PDRB dikontribusi oleh peningkatan setiap

    tahun semua sektor-sektor PDRB. Dari 17 sektor ekonomi yang ada

    didalam PDRB Kabupaten Barru, terdapat Empat sektor yang

    mempunyai konstribusi PDRB terbesar adalah sektor Pertanian,

    Kehutanan dan Perikanan; sektor Konstruksi; sektor Perdagangan

    Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan sektor

    Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

    Untuk lebih jelasnya konstribusi PDRB tiap sektor ekonomi

    berdasarkan harga berlaku dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

  • II - 28 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

    Tabel 2. 30 Distribusi Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

    dan Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Barru (Persen), 2012-2016

    No Lapangan Usaha

    2012 2013 2014 2015* 2016**

    Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

    % % % % % % % % % %

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 37,83 37,82 36,58 36,91 37,03 37,58 37,28 37,05 37,11 36,67

    2 Pertambangan dan Penggalian 2,88 2,79 3,01 2,97 3,14 3,05 3,25 3,13 3,29 3,05

    3 Industri Pengolahan 5,43 5,61 5,35 5,63 5,24 5,49 5,07 5,43 5,03 5,43

    4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,11 0,13 0,10 0,13 0,09 0,14 0,08 0,13 0,09 0,14

    5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

    0,11 0,12 0,11 0,12 0,10 0,11 0,09 0,10 0,09 0,10

    6 Konstruksi 15,65 14,70 16,67 15,06 17,12 14,60 16,56 14,56 16,92 14,77

    7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

    Mobil dan Sepeda Motor 8,30 8,83 8,26 9,01 8,22 9,36 8,42 9,68 8,70 10,06

    8 Transportasi dan Pergudangan 2,12 2,24 2,13 2,23 2,28 2,29 2,51 2,31 2,54 2,34

    9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,97 0,96 0,94 0,93 0,95 0,94 0,99 0,95 0,94 0,93

    10 Informasi dan Komunikasi 4,28 4,68 4,63 5,22 4,26 5,13 3,97 5,23 4,15 5,41

    11 Jasa Keruangan dan Asuransi 2,80 2,63 2,89 2,64 2,83 2,64 2,92 2,70 3,10 2,63

    12 Real Estate 3,58 3,44 3,69 3,40 3,61 3,32 3,55 3,40 3,54 3,46

    13 Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02

    14 Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan

    Jaminan Sosial Wajib 8,75 8,59 8,47 8,41 8,20 8,04 8,52 8,03 7,88 7,48

    15 Jasa Pendidikan 4,03 4,15 4,02 4,05 3,86 4,07 3,83 4,12 3,71 4,05

    16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,50 2,66 2,48 2,66 2,38 2,58 2,22 2,52 2,19 2,50

    17 Jasa Lainnya 0,63 0,63 0,63 0,60 0,66 0,64 0,71 0,66 0,68 0,64

    PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

    Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru Tahun 2016

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB II - 29

    Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Atas Dasar Harga Berlaku

    (ADHB) pada tahun 2012, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

    memberikan distribusi sebesar 37,82% terhadap perekonomian Kabupaten

    Barru, namun tiap tahunnya mengalami penurunan dan pada akhir periode

    menurun menjadi 36,67% pada tahun 2016. Distribusi sektor terbesar kedua

    pada tahun 2012 adalah sektor konstruksi yang memberikan distribusi

    sebesar 14,70% terhadap perekonomian Kabupaten Barru, dan trendnya pun

    meningkat tiap tahunnya sampai pada tahun 2016 sebesar 14,77%. Sektor

    Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang sebelumnya memberikan distribusi

    besar pada perekonomian Kabupaten Barru, secara perlahan distribusinya

    mengecil digantikan oleh peran sektor konstruksi. Sektor ketiga yang menjadi

    penyumbang terbesar ketiga dalam PDRB Kabupaten Barru adalah Sektor

    Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meskipun

    trend tiap tahunnya distribusinya menurun yakni pada tahun 2012 hingga

    tahun 2016 sebesar 8,83% namun pada pada tahun 2016 meningkat menjadi

    10,06%.

    Dari perkembangan distribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di

    Kabupaten Barru, maka dapat digambarkan pertumbuhan distribusi sektor

    dominan (Pertanian) selama kurun waktu tahun 2016 Atas Dasar Harga

    Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dapat dilihat pada

    tabel dibawah ini :

    Tabel 2. 31

    Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

    dan Harga Konstan (ADHK) 2010 di Kabupaten Barru (Persen), 2016

    No Sektor %

    ADHB ADHK

    1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 37,11 36,67

    2 Pertambangan dan Penggalian 3,29 3,05

    3 Industri Pengolahan 5,03 5,43

    4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,14

    5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,09 0,10

    6 Konstruksi 16,92 14,77

    7 Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor 8,70 10,06

    8 Transportasi dan Pergudangan 2,54 2,34

    9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,94 0,93

    10 Informasi dan Komunikasi 4,15 5,41

    11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,10 2,63

    12 Real Estate 3,54 3,46

    13 Jasa Perusahaan 0,02 0,02

    14 Administrasi Pemerintahan,Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib 7,88 7,48

    15 Jasa Pendidikan 3,71 4,05

    16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,19 2,50

    17 Jasa Lainnya 0,68 0,64

    Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2016

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB II - 30

    C. Laju Inflasi

    Inflasi adalah peningkatan indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi

    karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat

    baik harga barang dan jasa melalui kebijakan pemerintah maupun kenaikan

    harga barang dan jasa yang tidak terkendali. Nilai Laju inflasi di Kabupaten

    Barru untuk kurun waktu Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut

    ini.

    Gambar 2.6

    Grafik Nilai Rata-Rata Inflasi Tahun 2011 s.d. 2015

    Sumber : BPS Tahun 2015

    Pada tahun 2011, laju inflasi Kabupaten Barru tinggi yakni sebesar 5,29

    persen kemudian nilainya berfluktuatif, naik pada tahun 2012 senilai 6,46

    persen, untuk kemudian turun pada tahun 2013 sebesar15 dan kembali naik

    lagi pada tahun 2014 sebesar 8,02 untuk kemudian turun drastis pada tahun

    2015 sebesar 2,85.

    D. PDRB Perkapita

    Meningkatnya pendapatan masyarakat merupakan salah satu sasaran

    pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, baik yang bersifat

    mendukung maupun yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam

    peningkatan kesejahteraan. Secara lebih rinci capaian-capaian kinerja PDRB

    perkapita atas dasar harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) dari tahun ke

    tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

    Tabel 2.32 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK)

    2010 di Kabupaten Barru (rupiah), 2012-2016

    No Uraian

    T a h u n

    2012 2013 2014 2015 2016

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

    1

    PDRB Per Kapita Atas

    Dasar Harga Berlaku

    (HB)

    20.062.970 22.812.643 26.187.103 29.020.173 31.935.378

    2

    PDRB Perkapita Atas

    Dasar Harga Konstan

    (HK)

    17.898.391 19.263.964 20.524.182 21.689.630 22.889.328

    Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2016

    5,29

    6,46

    5,15

    8,02

    2,85

    2011

    2012

    2013

    2014

    2015

    Inflasi

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB II - 31

    Perkembangan hasil-hasil pembangunan dapat dilihat dari indikator

    kinerja PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (HB) dan atas dasar harga

    konstan. Perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (HB)

    mengalami peningkatan dari Rp. 20.062.970 pada tahun 2012 menjadi Rp.

    31.935.378 pada tahun 2016 (angka sementara), perkembangan PDRB

    perkapita atas dasar harga konstan (HK) mengalami peningkatan dari Rp.

    17.898.391 pada tahun 2012 menjadi Rp. 22.889.328 pada tahun 2016

    (Proyeksi).

    E. Tingkat Kemiskinan

    Tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru pada tahun 2016 mencapai 9,45

    %. Adapun gambaran prosentase tingkat kemiskinan Kabupaten Barru dari

    tahun 2012 hingga tahun 2016 dilihat pada tabel dibawah ini :

    Tabel 2.33 Prosentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru

    No Tahun Jumlah Penduduk

    Miskin Tingkat Kemiskinan (%)

    1 Tahun 2012 15.700 9,28

    2 Tahun 2013 17.500 10,32

    3 Tahun 2014 16.600 9,74

    4 Tahun 2015 16.100 9,42

    5 Tahun 2016 16.240 9,45

    Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2016

    Berdasarkan tabel 2.33 diatas dapat dilihat bahwa Tingkat kemiskinan

    Kabupaten Barru mengalami naik dan turun tiap tahunnya. Pada tahun 2012

    tingkat kemiskinan mencapai 9,28 % kemudian naik pada tahun 2013 sebesar

    10,32%. Selanjutnya dua tahun terakhir menurun yakni pada tahun 2014

    sebesar 9,74% dan pada tahun 2015 sebesar 9,37% dan untuk kemudian naik

    lagi pada tahun 2016 sebesar 9,45 %.

    II.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

    Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara

    kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga

    kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja

    atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang

    relevan.

    Capaian kesejahteraan sosial di Kabupaten Barru selama 5 (Lima) tahun

    terakhir dapat dideskripsikan sebagai berikut :

    A. Pendidikan

    1. Angka Melek Huruf

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB II - 32

    Tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung mencerminkan

    keberhasilan pendidikan yang telah diusahakan, salah satu indikator yang

    digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di Kabupaten Barru adalah

    Angka Melek Huruf (AMH). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di

    bawah ini:

    Tabel 2.34

    Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2012 s.d 2016 No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

    1 Jumlah penduduk usia

    diatas 15 tahun yang bisa

    membaca dan menulis

    107.275 107.843 114.385 114.385 118.808

    2 Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

    118.457 118.457 118.457 118.457 119.635

    3 Angka Melek Huruf 90,56 91,04 96,56 96,56 99,31

    Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, Tahun 2017

    Berdasarkan tabel 2.34 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan angka

    melek huruf tahun 2012 s.d 2016 mengalami peningkatan yang

    signifikan.Pada tahun 2012 angka melek huruf sebesar 90,56 % dan

    meningkat pada tahun 2016 sebesar 99,31 %.

    2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

    Selain indikator AMH, indikator penting lainnya yang dapat digunakan

    untuk mengukur tingkat keberhasilan di bidang pendidikan adalah Rata-rata

    Lama Sekolah (RLS). Indikator ini dapat memberikan informasi tentang sejauh

    mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk.

    Tabel 2.35

    Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Barru

    No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

    1 Rata-rata Lama Sekolah 7,11 7,13 7,28 7,31 7,61

    Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2016

    Tabel 2.35 memperlihatkan perkembangan capaian indikator pendidikan

    yang diukur dari rata-rata lama sekolah. Selama lima tahun terakhir (2012-

    2016), rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Barru

    semakin membaik dari tahun ke tahun meskipun peningkatannya tidak

    terlalu tinggi. Pada tahun 2012, rata-rata lama sekolah sebesar 7,11

    meningkat menjadi 7,61 di tahun 2016.

    3. Angka Partisipasi Murni

    Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang kesejahteraan

    sosial untuk angka partisipasi murni meliputi angka partisipasi murni SD/MI,

    angka partisipasi murni SMP/MTs dan angka partisipasi murni

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB II - 33

    SMA/SMK/MA. Secara lebih rinci capaian-capaian kinerja angka partisipasi

    murni dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

    Tabel 2.36 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 s.d. 2016

    No Jenjang

    Pendidikan

    T A H U N

    2012 2013 2014 2015 2016

    1 APM SD / MI 95.40 95.75 95.56 95.70 89.46

    2 APM SMP / MTs 79.19 79.77 80.74 87.19 83.11

    3 APM SMA / SMK / MA 48.48 53.36 58.36 60.73 68.15 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru, Tahun 2017

    Angka partisipasi murni SD/MI mengalami penurunan di tahun akhir

    dari, pada tahun 2012 sebesar 95,40 menurun menjadi 89.46 pada tahun

    2016. Untuk angka partisipasi murni SMP/MTs juga mengalami penurunan

    pada tahun akhir dari 79,19 pada tahun 2012 menjadi 83.11 pada tahun

    2016. Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan

    dari 48,48 pada tahun 2012 menjadi 68,15 pada tahun 2016.

    4. Angka Partisipasi Kasar

    Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang kesejahteraan

    sosial untuk angka partisipasi kasar meliputi APK SD/MI, APK SMP/MTs dan

    APK SMA/SMK/MA. Secara lebih rinci capaiancapaian kinerja angka

    partisipasi kasar dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

    Tabel 2.37

    Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012 s.d. 2016

    No Jenjang Pendidikan T A H U N

    2012 2013 2014 2015 2016

    1 APK SD / MI 105,34 105,86 106,73 107,04 107,95

    2 APK SMP / MTs 102,13 103,33 105,09 105,98 104,86

    3 APK SMA / SMK / MA 71,25 76,89 83,78 85,30 86,53

    Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru, Tahun 2017

    Angka partisipasi kasar untuk SD/MI mengalami peningkatan dari

    105,34 pada tahun 2012 untuk kemudian menjadi 105,86 pada tahun 2013,

    untuk kemudian meningkat pada tiga tahun berikutnya menjadi 106,73 pada

    tahun 2014, 107,04 pada tahun 2015 dan 107,95 pada tahun 2016. Berbeda

    dengan APM SD/MI, untuk angka partisipasi kasar untuk SMP/MTs

    mengalami penurunan di tahun akhir dari 102,13 pada tahun 2012 menjadi

    104,86 pada tahun 2016. Begitupun untuk angka partisipasi kasar

    SMA/SMK/MA mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 71,25 pada tahun

    2012 menjadi 86,53 pada tahun 2016.

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB II - 34

    5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

    Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang kesejahteraan

    sosial untuk angka pendidikan yang ditamatkan meliputi tingkat SD/MI,

    tingkat SMP/MTs dan tingkat SMA/SMK/MA. Secara lebih rinci capaian-

    capaian kinerja angka pendidikan yang ditamatkan dari tahun ke tahun dapat

    dilihat pada tabel berikut :

    Tabel 2.38 Angka Pendidikan Yang di Tamatkan (APT) Tahun 2012 s.d. 2016

    Kabupaten Barru

    No Jenjang Pendidikan

    T A H U N

    2012 2013 2014 2015 2016

    L/P L/P L/P L/P L/P

    1 Tingkat SD / MI 3595 3569 3567 3785 3761

    2 Tingkat SMP / MTs 2975 3198 3282 3227 3691

    3 Tingkat SMA/ SMK/ MA

    1895 1672 2175 2401

    2642

    Jumlah 8465 8439 9024 9413 10094

    Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, Tahun 2016

    Angka pendidikan yang ditamatkan tingkat SD/MI mengalami

    peningkatan tiap tahunnya. Untuk Angka Pendidikan yang pada tahun 2012

    sebesar 3.595 jiwa, dan pada periode tahun 2016 meningkat menjadi 3.761

    jiwa.

    Untuk angka pendidikan yang ditamatkan tingkat SMP/MTs untuk jenis

    kelamin laki-laki dan perempuan juga meningkat tiap tahunnya. Pada tahun

    2012 sebesar 2.975 dan pada periode tahun 2016 meningkat menjadi 3.691

    jiwa. Angka pendidikan yang ditamatkan tingkat SMA/SMK/MA juga

    mengalami peningkatan tiap tahunnya. Untuk tahun awal 2012 dari 1.895

    jiwa, pada tahun 2016 meningkat menjadi 2.642 jiwa.

    B. Kesehatan

    1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

    Angka Kelangsungan Hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai

    dengan usia 1 tahun dimana AKHB=1-Angka Kematian Bayi. Sedangkan

    untuk AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi dibawah usia 1 tahun

    dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang

    sama. Lebih jelasnya data AKHB Kabupaten Barru disajikan dalam Tabel di

    bawah.

    Tabel 2.39 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2012 s.d. 2016

    Kabupaten Barru

    Uraian Tahun

    2012 2013 2014 2015 2016

    Angka Kelangsungan Hidup Bayi 99,61 99.46 99,72 99,80 99,17

    Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru, Tahun 2017

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2018 BAB II - 35

    Dari Tabel 2.40, nampak bahwa Angka kelangsungan hidup bayi

    mengalami perubahan yang fluktuatif, pada tahun 2012 sebesar 99,61

    kemudian turun naik dan menjadi 99,17 pada tahun 2016.

    2. Angka Usia Harapan Hidup

    Salah satu indikator kesejahteraan rakyat dibidang kesehatan adalah

    Angka Usia Harapan Hidup, jika dibandingkan dengan Angka Usia Harapan

    Hidup Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

    Tabel 2.40 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2012 s.d. 2016

    Kabupaten Barru

    Uraian Tahun

    2012 2013 2014 2015 2016

    Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 67,61 67,69 67,73 67,74 68,16

    Sumber : BPS Kab. Barru, Tahun 2016

    Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka usia harapan hidup

    Kabupaten Barru mengalami peningkatan tiap tahunnya dalam lima tahun.

    Pada tahun 2012 angka Usia harapan hidup sebesar 67,61 tahun untuk

    meningkat hingga pada tahun 2016 mencapai 68,16 tahun. Tingginya angka

    usia harapan hidup tersebut menandakan bahwa kesadaran masyarakat

    Kabupaten Barru tentang kesehatan sudah semakin baik.

    3. Balita Gizi Buruk

    Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalamkondisi gizi

    buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak ataubayi dilihat dari berat

    badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar

    WHO.

    Tabel 2.41 Angka Presentase Balita Gizi Buruk Tahun 2012 s.d. 2016

    Kabupaten Barru

    Uraian Tahun

    2012 2013 2014 2015 2016

    Persentase Balita Gizi Buruk 0,13 0,10 0,08 0,06 0,06

    Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru, Tahun 2017

    Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Barru dalam kurun waktu Tahun

    2012-2016 menurun, pada tahun 2012 mencapai 0,13% untuk kemudian

    menurun hingga pada tahun 2016 mencapai 0,06%. Ini berarti upaya yang

    dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barru d