bab i pendahuluan - republik indonesia · ruang lingkup tugas di bidang pengawasan pangan adalah...
TRANSCRIPT
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum
Pengawasan pangan merupakan satu upaya yang strategis karena selain berdampak
pada perlindungan konsumen, juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya
saing mutu produk di pasar lokal maupun global. Di era perdagangan bebas, peran
pengawasan ini diarahkan untuk menjadi mekanisme.
Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah,
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan sesuai kewenangan, tugas pokok dan
fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BPOM untuk periode 2015-2019.
Proses penyusunan Renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2015-2019
dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil
evaluasi pencapaian kinerja tahun 2010-2014. Renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi
Pangan periode 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Direktorat Inspeksi
dan Sertifikasi Pangan dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
1.1.1. Peran Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen. Salah satu
upaya Badan Pengawas Makanan RI adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang
pengawasan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini pengawasan pangan mulai dari produksi hingga peredaran menjadi tupoksi
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.
Pendekatan pengawasan makanan mempunyai aspek permasalahan dengan dimensi
yang sangat luas dan kompleks. Pengawasan tidak dapat dilakukan hanya pada produk
akhir yang beredar di masyarakat, tetapi harus dilakukan sejak awal proses, mulai bahan
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
2
baku, proses produksi, produk setengah jadi, produk jadi sampai produk tersebut
beredar di masyarakat.
Ruang lingkup tugas di bidang pengawasan pangan adalah post market vigilance dengan
melakukan sampling, pengujian laboratorium, inspeksi sarana produksi dan distribusi,
investigasi dan penegakan hukum.
Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pengawasan pangan yaitu :
a) Undang-Undang RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
b) Undang-Undang RI no. 7 tahun 1996 tentang Pangan
c) Undang-Undang RI no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
d) PP. no. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
e) PP. no 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
Selain itu, ada banyak Peraturan dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan yang menjadi acuan Direktorat Inspeksid an Sertifikasi Pangan dalam
melaksanakan tugasnya.
1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.03.12.1564
Tahun 2014 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.04.12.2207
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga.
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.04.12.2206
Tahun 2014 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah
Tangga
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.03.1.23.04.12.2205
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga.
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.
HK.03.1.23.12.11.10720 Tahun 2011 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan
yang Baik untuk Formula Bayi dan Formula Lanjutan Bentuk Bubuk
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
3
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.
HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 tentang Pedoman Cara Ritel yang Baik
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.5.12.11.09955
Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.
HK.03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 tentang Pengawasan Klaim Dalam Label dan
Iklan Pangan Olahan
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.
HK.03.1.23.11.11.09657 Tahun 2011 tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan
Zat Non Gizi dalam Pangan Olahan
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.
HK.03.1.23.11.11.09605 Tahun 2011 tentang Perubahan Perka No. HK.00.06.51.0475
Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan.
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.
HK.03.1.52.08.11.07235 Tahun 2011 tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula
Bayi untuk Keperluan Medis Khusus
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.06.1.52.4011
Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam
Makanan.
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.52.1831
Tahun 2008 tentang Pedoman Periklanan Pangan.
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.00.05.23.1455
Tahun 2008 tentang Pengawasan Pemasukan Pangan Olahan.
15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.06.1.0256 Tahun
2008 tentang Larangan Penambahan Vitamin K dalam Produk Susu
16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.06.52.0100
Tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik
17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.00.06.1.52.6635
Tahun 2007 tentang Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan Tambahan
Pangan pada Label dan Iklan Pangan.
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
4
18. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
No.HK.00.05.52.4040 Tahun 2006 tentang Kategori Pangan
19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.00.06.51.0475
Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label.
1.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Gambar 1. Struktur organisasi Dit. Insert Pangan
Direktur
Inspeksi dan
Sertifikasi
Pangan
Subdit Sertifikasi Pangan
Dra. Dian Putranti, Apt.,
MP.
Seksi
Sertifikasi Sarana
Produksi
Neni Yuliza, S.Si.,
Apt.
Seksi
Sertifikasi Produk
Pangan
Dra. Fathiyah,Apt
Seksi
Tata Operasional
Subdit
Inspeksi Produk Berlabel
Halal
Dra. Meutia, Apt
Seksi
Inspeksi Makanan
Berlabel Halal
Drs. Evi Noviarsyah
L, Apt
Seksi
Inspeksi Minuman
Berlabel Halal
Dra. Ema
Herawati,Apt
Subdit
Inspeksi Produksi dan
Peredaran Produk Pangan
Dra. Chairun Nissa, Apt
Seksi
Tata Operasional
Yuyu Nur Azizah,
S.Si, Apt
Direktur
Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
Drs. Suratmono, MP. (sd Juli 2014) **
Kelompok Jabatan
Fungsional
Seksi
Inspeksi
Peredaran
Pangan
Fitri Kristiana,
STP
Seksi
Inspeksi Produksi
Pangan
Didik J. Pursito,
S.Pt., M.Sc.
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
5
** Sehubungan adanya kenaikan jabatan Bapak Suratmono, MP menjadi Depuuti Bidang Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya, maka plt Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dijabat oleh Ibu Ir. Tetty Helfery
Sihombing, MP
No
Klasifikasi
Direktur
Subdit
Inspeksi
Produksi
dan
Peredaran
Produk
Pangan
Subdit
Inspeksi
Produk
Berlabel
Halal
Subdit
Sertifikasi
Pangan
Tata
Operasional
1. Golongan ruang
Golongan IV 1 1 3 3
Golongan III - 16 7 10 4
Golongan II - - - 2
1
2 Jabatan
Struktural 1 3 3 3 1
Fungsional PFM
Ahli
- - - -
Fungsional PFM
Terampil
- 0 1 0
Fungsional
Umum
14 6 12
4
3 Pendidikan
Sarjana Strata 2 1 4 1 1
Sarjana Strata 1 - 7 2 2 1
Apoteker
D3
- 5 5 9
1
1
2
Sekolah
Lanjutan
Atas/Kejuruan
- 1 2 2 1
Tabel 2. Sumber Daya Manusia di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
6
No Jabatan Pegawai
yang dibutuhkan
Pegawai yang Ada
Kekurangan pegawai
1 PFM Ahli Madya 1 0 1
2 PFM Ahli Muda 28 15 13
3 PFM Ahli Pertama 35 19 16
4 PFM Terampil Penyelia 2 1 1
8 Analis Pengelola Barang Milik Negara (BMN)/Pengelola BMN 1 0 1
9 Analis Data dan Informasi / Pranata Komputer Ahli Pertama 4 2 2
11 Pengadministrasi Anggaran 2 1 1
12 Penata Bahan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan 1 0 1
13 Verifikator Keuangan 1 1 0
14 Pengadministrasi Umum 3 3 0
15 Analis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1 0 1
16 Pengadministrasi Keuangan 1 0 1
17 Arsiparis Terampil 3 1 2
83 43 40
Tabel. 3 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban kerja Tahun 2014
1.1.3. Capaian Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan periode 2010- 2014
1.1.3.1. Kegiatan Pengawasan
a. Pengawasan Sarana Produksi Pangan
Jika dilihat lebih jauh hasil pengawasan rutin untuk produk MD/ML dan P-IRT, pada
kurun waktu 2010-2014 untuk produk MD/ML produk yang tidak memenuhi persyaratan
mutu dan keamanan mikrobiologi berkisar antara 7,96 % - 14 % dengan trend menurun
(Gambar 1). Sedangkan hasil pengawasan produk P-IRT menunjukkan bahwa produk
yang tidak memenuhi persyaratan berkisar antara 22.09 – 36 % (Gambar 2).
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
7
Gambar 1. Hasil Pengawasan Produk Pangan MD/ML Tahun 2010-2014 Deputi Bidang Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Gambar 2. Hasil Pengawasan Produk Pangan P-IRT 2010- 2014
Sementara itu, kualitas sarana produksi MD dan IRTP menunjukkan bahwa pada kurun
waktu 2010 -2014 sarana MD yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) berkisar 45,25 –
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
8
48,46 % dengan tren fluktuatif (Gambar 3). Apabila dibandingkan data tahun 2014
dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan TMK sebesar 4,47 %. Sedangkan untuk
hasil pemeriksaan sarana IRTP pada kurun waktu 2010-2014 berkisar antara 33,60 –
55,86% dengan tren menurun (Gambar 4). Hasil pengawasan tahun 2014 apabila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,67%.
Gambar 3. Hasil Pengawasan Sarana Produksi MD Tahun 2010-2014
Gambar 4. Hasil Pengawasan Sarana Produksi IRTP
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
9
b. Pengawasan Sarana Distribusi Pangan
Hasil pengawasan sarana distribusi pangan pada periode tahun 2010 -2014 yang TMK
berkisar 29.61% - 36.29 % dengan tren naik (Gambar 5). Apabila dibandingkan data
tahun 2014 dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sarana TMK sebesar 1,1 %.
Gambar 5. Hasil pengawasan sarana distribusi pangan tahun 2010-2014
Hasil intensifikasi pengawasan keamanan pangan tahun 2014, yang dilaksanakan pada
hari besar keagamaan dan tahun baru, telah dilakukan pengamanan dan pemusnahan
dengan nilai ekonomi mencapai Rp29.933.308.800,-(dua puluh sembilan miliar sembilan
ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) di sarana retail
dan gudang importir pangan dengan rincian 1.324.059 produk (76,83%) Tanpa Izin Edar
(TIE), 348.754 produk (20,24%) kedaluwarsa, 28.920 produk (1,68%) rusak, 21.302
produk (1,24%) TMK Label, dan 229 produk (0,01%) produk tanpa bahasa Indonesia.
Jumlah ini meningkat sebanyak 11,46% dibandingkan hasil temuan produk pada tahun
sebelumnya.
Sedangkan untuk hasil pengawasan produk rutin di tahun 2014, total temuan sebesar
Rp. 3.163.414.804,- dengan rincian produk Tanpa Izin Edar (TIE) 58759 kemasan Deputi
Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
10
(22.42%), rusak 10.888 kemasan (4.15%), kedaluwarsa 73.074 kemasan (27.88%), TMK
label 110.338 kemasan (45.54%). Jumlah temuan intensifikasi pengawasan pangan ini
lebih besar daripada temuan rutin dikarenakan tingginya demand di hari besar
keagamaan dan tahun baru, yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak
bertanggung jawab dengan mengedarkan pangan yang tidak memenuhi ketentuan.
Selain itu menjelang Hari Besar Keagamaan : Idul Fitri, Imlek, Galungan, Natal dan Tahun
Baru, dilakukan operasi khusus pengawasan pangan yang difokuskan pada pemeriksaan
sarana distribusi pangan yang menjual parcel maupun menjual produk yang tidak
memenuhi ketentuan. Saat ini untuk pemeriksaan sarana distribusi pangan
menggunakan Pedoman Cara Distribusi Makanan yang Baik (CDMB).
c. Pengawasan Label dan Iklan Pangan
Pengawasan terhadap label dan iklan pangan dilakukan terhadap produk yang telah
beredar di pasaran. Pengawasan label dan iklan pangan diperlukan untuk mencegah dan
melindungi masyarakat dari penyimpangan dan pelanggaran substansi yang terkandung
pada label dan iklan pangan, serta mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar
produsen pangan. Pengawasan iklan dilakukan baik di media cerak, media elektronik dan
media luar ruang.
Pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan pengawasan terhadap 25.047 label
produk pangan. Dari hasil pengawasan tersebut 18.378 (73.38%) label memenuhi
ketentuan dan 6.669 (26.62%) label tidak memenuhi ketentuan.
Sedangkan untuk iklan produk pangan dari tahun 2010-n 2014, dari 22.720 .iklan yang
yang diawasi, 13.504 (59.43%) iklan memenuhi ketentuan dan 9.216 (40.57%) iklan tidak
memenuhi ketentuan.
Terhadap temuan produk yang tidak memenuhi persyaratan label dan iklan pangan
dilakukan tindakan administratif sampai pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran
sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang no. 18 tahun 2012 tentang Pangan
dan Peraturan Pemerintah no. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
11
1.1.3.2. Kegiatan Pelayanan Publik
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik yang
meliputi penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), Surat Keterangan Ekspor (SKE), Surat
Keterangan Higiene dan Sanitasi serta Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal
pada Label Makanan.
a. Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI)
Sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan PP no. 28 tahun
2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dinyatakan bahwa pengeluaran
pangan dari pabean hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan
pemasukan pangan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM. Pada periode tahun
2010-2014 jumlah SKI yang telah dikeluarkan sebanyak 144.903 Surat yang terdiri
dari 41.146 SKI untuk pemasukan BTP, 66.311 SKI untuk pemasukan bahan baku,
37.446 SKI untuk pemasukan produk pangan olahan impor (produk ML).
b. Penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE)
Pemerintah mendukung penuh ekspor produk pangan Indonesia untuk memasuki
pasar global dengan memfasilitasi pemenuhan persyaratan keamanan pangan yang
akan diekspor melalui penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE). SKE dapat berupa
Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dan atau Free Sale Certificate. Pada periode
tahun 2010-2014, jumlah SKE yang telah dikeluarkan adalah 47.181 Surat
Keterangan Ekspor.
c. Penerbitan Surat Keterangan Higiene dan Sanitasi
Surat Keterangan Higiene dan Sanitasi merupakan salah satu persyaratan yang
diminta oleh negara tujuan ekspor. Pada periode tahun 2010-2014 sudah
dikeluarkan 683 sertifikat/ rekomendasi untuk 283 perusahaan.
d. Penerbitan Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan
Surat persetujuan pencantuman tulisan halal pada label produk makanan diberikan
kepada produsen yang telah memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
12
Indonesia serta telah menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik. Masa berlaku
surat persetujuan pencantuman tulisan halal pada label pangan disesuaikan dengan
masa berlaku sertifikat halal dari MUI yaitu 2 (dua) tahun. Persetujuan
pencantuman tulisan halal pada label pangan yang telah habis masa berlakunya
dinyatakan tidak berlaku dan dilarang mencantumkan tulisan halal pada label.
Badan POM cq. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan memiliki kewenangan
dalam melakukan audit terhadap penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB)
sebagai prasyarat pencantuman tulisan “halal” pada label. Surat persetujuan
pencantuman tulisan “halal” pada label hanya dapat diberikan kepada
produsen/importir yang sudah menerapkan CPPB dan memperoleh Sertifikat Halal
dari Majelis Ulama Indonesia.
Periode tahun 2010-2014, jumlah produsen yang memperoleh Surat Persetujuan
Pencantuman Tulisan Halal pada kemasan produk pangan sebanyak 1.429 sarana
produksi dengan jumlah produk sebanyak 31.384 produk. Masa berlaku persetujuan
tersebut adalah 2 (dua) tahun sesuai dengan masa berlaku sertifikat halal dan MUI.
1.2. Potensi dan Permasalahan
Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, maka permintaan
terhadap pangan juga akan semakin meningkat, sehingga penawaran produk pangan
juga akan meningkat. Potensi pasar yang besar membuat para produsen pangan baik
lokal maupun internasional semakin meningkatkan volume produksi maupun
variasinya. Bertambahnya jumlah volume produksi dan pangan ini tentunya menuntut
semakin besarnya peran Deputi III dalam proses penilaian dan pengawasannya.
Kurangnya pemenuhan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik oleh produsen
dalam memproduksi pangan menjadi tantangan Deputi III dalam melakukan
pengawasan dan pembinaan.
Untuk menunjang tugas dan fungsi Direktorat Inspeksid an Sertifikasi Pangan dalam
pengawasan, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari
para pemangku kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat,
termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing untuk
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
13
menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik.
Pemberlakuan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
merupakan tantangan bagi Deputi III untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan
Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait pengawasan
pangan
Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas
Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri
dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi
diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting.
Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan
tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan
fortifikasi pada garam dan tepung terigu, mengingat masih tingginya masalah
gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi
dengan pengawasan. Hasil pengawasan terhadap garam beryodium dalam kurun
waktu tiga tahun terakhir (2010–2013) menunjukkan bahwa jumlah sampel yang TMS
mengalami kenaikan, yaitu berkisar 29%-43%. Hasil pengawasan tepung terigu dalam
kurun waktu tiga tahun terakhir (2010-2013) menunjukkan bahwa jumlah sampel yang
TMS juga mengalami kenaikan, yaitu berkisar 4%-23%.
Untuk mengawal program ini, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan melaksanakan
kegiatan Intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (tepung terigu dan
garam). Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara
Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen
pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga
dilakukan pengawasan terhadap pangan baik di sarana produksi maupun di sarana
peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan,
pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi
pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label, monitoring iklan serta pengawasan
terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dalam rangka mempertahankan eksistensi
dan kemampuan serta bersaing dalam kinerja dengan pemangku kepentingan
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
14
(stakeholders), melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan
sekitarnya, antara lain dengan cara menerapkan analisis SWOT.
Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strenghts dan weaknessess) dan
eksternal (opportunities dan threats) organisasi, dilakukan analisa terhadap kekuatan
(strength), kelemahan (weaknessess), kesempatan (opportunities) dan ancaman
(threats) yang melekat pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan untuk dapat
diidentifikasi. Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut
akan membantu Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dalam menentukan strategi
yang tepat dalam rangka pencapaian misi dan visi organisasi.
1.2.1 Analisis yang Digunakan
1.2.1.1. Analisis Lingkungan Internal
Analisis terhadap lingkungan internal Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan terhadap
unsur-unsur kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai berikut:
KEKUATAN (STRENGTH)
1) Komitmen pimpinan dan seuruh pegawai di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
2) Penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 di seluruh unit kerja.
3) Networking yang kuat dengan lembaga- lembaga pusat/ daerah/ regional 4) Pengembangan dan penerapan pengawasan pangan berbasis resiko 5) Peraturan dan standar yang mengacu pada standar internasional 6) Intensifikasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan 7) Tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-
undangan 8) Pengakuan kompetensi SDM keamanan pangan melalui pembentukan
Lembaga Sertifikasi Profesi Keamanan Pangan 9) Koordinasi dan komunikasi antar unit di Kedeputian Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya semakin kuat dan lancar. 10) Tindak lanjut / investigasi hasil pemeriksaan 11) Trend anggaran APBN/PNBP meningkat
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
15
1.2.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal
Analisis terhadap lingkungan eksternal Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
memperlihatkan peluang dan ancaman sebagai berikut:
KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Payung hukum pengawasan pangan belum memadai, peraturan pelaksanaan UU dan NSPK yang terbaru dengan pemerintah daerah
2. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama 3. Belum optimalnya dukungan sistem IT dalama pengawasan pangan 4. Kelembagaan Pusat dan daerah (Balai) belum sinergi 5. Keterbatasan kemampuan pengujuan untuk mengawal fungsi pengawasan 6. Jumlah ASN belum memadai dibandingkan dengan beban kerja 7. Pemberdayaan stakeholder dan konsumen masih belum optimal
PELUANG (OPPORTUNITY)
1. Kebijakan program fortifikasi pangan secara nasional 2. Pengembangan program teknologi informasi sebagai sarana pengawasan
keamanan pangan. 3. Jumlah dan variasi industri pangan yang berkembang pesat 4. Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait 5. Globalisasi perdagangan MEA, harmonisasi ASEAN 6. Perkembangan teknologi di bidang pangan 7. Jumlah industri pangan yang berkembang pesat termasuk industri UMKM 8. Kesadaran masyarakat konsumen tentang makanan yang aman dan bermutu 9. Kesadaran produsen untuk mendaftarkan produk sesuai ketentuan yang berlaku 10. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu.
TANTANGAN (THREATS)
1. Masih banyak jumlah pelanggaran di bidang pangan 2. Kebijakan peredaran pangan di wilayah perbatasan 3. Lemahnya penegakan hukum 4. Daya saing UMKM/ IRTP rendah 5. Kemampuan telusur (treacibility) masih rendah 6. Semakin marak penjualan pangan ilegal secara online 7. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan pangan oleh pemangku
kepentingan di daerah 8. Luasnya jangkauan area pengawasan 9. Sarana produksi pangan belum seluruhnya menerapkan Cara Produksi
Pangan yang Baik 10. Sarana distribusi belum seluruhnya menerapkan Cara Distribusi Pangan
yang Baik 11. Koordinasi lintas sektoral di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan belum optimal
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
16
1.3 Faktor Pendukung
Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi
organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien.
Faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factor) merupakan faktor-faktor yang
sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau
aspek dari misi di mana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi
pemerintah.
Faktor-faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis
lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka
menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan
penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor-faktor inilah keberhasilan
organisasi akan dicoba untuk dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan
diketahuinya faktor-faktor penentu keberhasilan, maka organisasi telah siap untuk
beroperasi dan berinteraksi dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
Pemahaman terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal membawa organisasi
untuk memposisikan diri pada tempat yang tepat serta mempersiapkan strategi yang
paling sesuai dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan ditetapkannya skala
prioritas yang akan dilaksanakan oleh organisasi maka diperoleh informasi yang
komprehensif tentang apa yang harus diimplementasikan dan dianggap penting dalam
pencapaian tujuan organisasi.
Mengingat pentingnya faktor-faktor penentu keberhasilan, Direktorat Inspeksi dan
Sertifikasi Pangan telah merumuskan faktor-faktor tersebut melalui tahapan-tahapan
analisis lingkungan, analisis tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.
Faktor-faktor penentu keberhasilan dapat berupa faktor internal maupun faktor
eksternal.
Faktor yang bersifat internal merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada dan
harus ada di dalam lingkungan sendiri. Sesuai dengan sifatnya, umumnya faktor-faktor
internal ini merupakan faktor yang masuk dalam lingkaran pengaruh (controlable) bagi
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dan meliputi aspek-aspek sumber daya
manusia, sistem dan prosedur kerja serta manajemen organisasi.
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
17
Sementara itu faktor penentu keberhasilan yang berada di luar organisasi (faktor
eksternal) dapat dipandang sebafai faktor yang cenderung masuk dalam lingkaran peduli
(uncontrolable) bagi organisasi. Dengan menyelaraskan controlability dan uncontrolability
dari faktor-faktor penentu keberhasilan ini, diharapkan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi
Pangan dapat menerapkan strategi yang tepat untuk menjamin keberhasilan organisasi
dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas pada Direktorat Inspeksi dan
Sertifikasi Pangan dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama pada
tabel di bawah ini.
Tabel 1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 2010-2014
Indkator Target
Realisasi Capaian
2010 2011 2012 2013 2014 2010
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Persentase sarana produksi makanan MD yang memenuhi standar GMP yang terkini
45% 55% 60% 60% 65% 44% 51, 6%
54, 44%
75% 61,19%
97, 78%
93, 82%
90, 74%
125% 94, 13%
Persentase sarana penjualan makanan yang memenuhi standar GRP/GDP
5% 15% 35% 45% 55% 0% 67, 77%
68. 27%
66,06% 64,88%
0% 451,8%
195,06 %
132, 12%
117,97%
Tindak lanjut penyelesaian atas temuan ketidaksesuaian
- - 80% 85% 90% - -
67, 15%
110% 64,88%
- - 84, 37%
129,2% 117,97%
Jumlah sekolah yang diambil sampel PJAS
- - 750 975 1268 - - 990 seklh
1448 sekolh
1601 seklh
- - 164,2%
132% 114,20%
Sarana UMKM yang Memenuhi Ketentuan
- - - 50% 55% - - - 72,03% 69,0
3% - - -
144, 07%
125,52%
T = Target C = Capaian R = Realisasi
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
18
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
A. Visi
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan serta
melihat latar belakang dan memperhatikan perubahan lingkungan yang semakin
kompleks dan dinamis, maka Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan menjalankan
tupoksinya sesuai dengan visi Badan POM, yaitu :
B. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan
penguatan peran Badan POM. Adapun misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran
Badan POM untuk periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:
Karena tantangan dalam pengawasan pangan semakin tinggi padahal sumber daya
masih terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu
pengawasan pangan akan didesain berdasarkan analisis risiko untuk mengoptimalkan
seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran
strategis.
Visi :
Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan
masyarakat dan daya saing bangsa
Misi :
1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan
jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat
kemitraan dengan pemangku kepentingan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
19
Dalam 5 (lima) tahun kedepan, paradigma pengawasan pangan harus diubah dari yang
sebelumnya adalah “watchdog control” menjadi “pro-active control” dengan
mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Pelaku usaha
mempunya peran yang sangat strategis dalam pengawasan pangan oleh sebab itu
pelaku usaha harus bertanggungjawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi pangan sehingga
menjamin pangan yang diproduksi dan diedarkan aman, bermanfaat dan bermutu.
Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai
dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya
yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama
terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja.
C. Budaya Organisasi
Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan
diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai
luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh
anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya, adalah:
1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen
yang tinggi.
2. Integritas
konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai
luhur dan keyakinan
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
20
D. Tujuan
Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan POM, maka tujuan yang ingin dicapai oleh
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/ bermanfaat
dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator:
a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan
menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator
a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi
ketentuan;
b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan
pengawasan Obat dan Makanan
Tujuan pertama adalah sesuai dengan tugas pokok Deputi III sebagaimana diamanatkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Deputi III diharapkan
mampu melakukan tugasnya sehingga dapat memberikan jaminan bagi masyarakat atas
tersedianya pangan olahan yanag memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi
dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia.
Sedangkan tujuan kedua, terkait dengan perkembangan dan perubahan lingkungan
strategis dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, Deputi III
diharapkan memberikan kontribusi dalam hal peningkatan daya saing produk baik di
pasar lokal maupun regional dan global melalui penjaminan mutu dan dukungan
terhadap inovasi yang dilakukan oleh industri pangan.
E. Sasaran Strategis
Keberhasilan pencapaian visi dan tujuan organisasi sangat ditentukan oleh keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat.
Keberhasilan tersebut perlu diukur dalam bentuk sasaran strategis dengan indikator dan
target capaian yang ditetapkan per tahun.
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
21
Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, dengan
mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang
dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan
BPOM dalam kaitannya dengan pengawasan keamanan pangan akan dapat mencapai
sasaran strategis sebagai berikut:
1. Menguatnya sistem Pengawasan Makanan
Pangan merupakan komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat baik yang sehat
maupun sakit, dengan berbagai golongan dan strata masyarakat dalam berbagai
kesempatan. Oleh karena itu maka pengawasan terhadap pangan menjadi hal yang
mutlak dilakukan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dengan sistem
yang menyeluruh dan komprehensif untuk mengurangi kemungkinan dampak
negatif atau merugikan bagi masyarakat sebagai konsumen.
Pengawasan produk di peredaran dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk,
keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling
produk pangan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi,
pengawasan label dan monitoring iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara
nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pelaksanaan pengawasan ini
melibatkan petugas Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi termasuk wilayah yang
sulit terjangkau dan daerah perbatasan yang dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat
dan Makanan (Pos POM).
Sampling produk pangan beredar dilakukan secara terencana berbasis risiko.
Disamping pengawasan yang terencana dan rutin, pengambilan sampel juga dapat
dilakukan sewaktu waktu jika diperlukan misalnya dalam rangka intensifikasi atau
terjadinya kasus akibat pangan di peredaran.
Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikator unit kerja
sebagai berikut:
“Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat, dengan target 90,1
pada akhir 2019”
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
22
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku
kepentingan serta partisipasi masyarakat melalui kerjasama, komunikasi, informasi
dan edukasi.
Kebijakan pengawasan pangan merupakan ebijakan multisektoral Kebijakan
pengawasan pangan merupakan kebijakan multisektoral dengan keterlibatan
berbagai sektor baik pemerintah maupun non pemerintah. Hal tersebut dikenal
dengan 3 (tiga) pilar pengawasan pangan yang meliputi Pemerintah, Pelaku usaha
dan Masyarakat. Agar fungsi dan tujuan pengawasan pangan dapat terwujud,
diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif antar pihak terkait.
Peranan masing-masing pilar pengawasan sangat penting dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan pangan.
Pengawasan oleh pelaku usaha seyogyanya dilakukan sejak dari hulu sampai hilir,
dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk
tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam
memberikan jaminan produk pangan yang memenuhi syarat (aman, bermanfaat
dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan pangan, pelaku usaha perlu
memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk mengembangkan dan memelihara
sistem manajemen risiko secara mandiri. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
sedang menyusun kebijakan dan regulasi terkait persyaratan yang harus dipenuhi
oleh pelaku usaha dan industri pangan didorong untuk menerapkan Risk
Management Program. Dengan demikian, diharapkan kemandirian pelaku usaha
tersebut dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan daya saing produk
pangan di pasar lokal, regional maupun global. Terkait dengan subsistem
pengawasan pangan oleh masyarakat sebagai konsumen, perlu diciptakan kondisi
masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya
pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Masyarakat harus lebih cerdas dalam
memilih dan mengkonsumsi pangan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya
peningkatan kesadaran masyarakat tersebut dilakukan oleh Direktorat Inspeksi dan
Sertifikasi Pangan melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi,
layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Apabila masyarakat sudah cerdas dalam
memilih dan menentukan pangan yang sesuaiuntuk dikonsumsinya, akan
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
23
berdampak secara nyata terhadap pelaku usaha untuk memproduksi dan
mengedarkan produk pangan.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka ditetapkan
indikator dan target sebagai berikut:
“Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin
keamanan pangan, dengan target kumulatif 11% industri pangan olahan pada
tahun 2019”
Tabel 2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi
Pangan periode 2015-2019
VISI MISI TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
Obat dan
Makanan Aman
Meningkatkan
Kesehatan
Masyarakat dan
Daya Saing Bangsa
Meningkatkan
sistem
pengawasan dan
makanan
berbasis risiko
untuk melindungi
masyarakat
Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan
Persentase makanan yang memenuhi syarat
Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendu kung inovasi
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat
Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan;
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
24
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi III
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahaya, pada periode tahun 2015-2019, Deputi III mendukung agenda
Nawacita ke 5, 6 dan 7, sebagaimana pada butir dibawah ini:
Nawa Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Program prioritas:
1. Revitalisasi Pengawasan Pangan Fortifikasi
2. Kontribusi Badan POM dalam Perlindungan Kesehatan Anak Sekolah (PJAS)
Nawa Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Program prioritas:
1. Perkuatan Program pasar aman bahan berbahaya (mendukung 5000 pasar tradisional)
2. Intensifikasi Pengawasan Produk Impor Ilegal
Nawa Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
Program prioritas:
1. Perkuatan UMKM Pangan
2. Perkuatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)
Dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan POM untuk periode 2015- 2019, maka
ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai acuan langkah- langkah penyusunan
target outcome program. Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengawasan
Keamanan dan Bahan Berbahaya dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran
strategis BPOM periode 2015-2019 pada bidang makanan, adalah:
1. Penguatan Sistem Makanan Berbasis Risiko untuk melindungi masyarakat.
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
25
Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari
perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial.
Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan
memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar
pengawasan yang dilakukan lebih optimal.
Keberadaan BB/Balai POM hampir di seluruh wilayah Indonesia memungkinkan
BPOM meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang pengawasan
Obat dan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal yang perlu
diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Obat dan Makanan yang beredar di
masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di daerah. Kebijakan ini harus
dijabarkan juga oleh BB/Balai POM di daerah dalam perencanaan pengawasan Obat
dan Makanan di catchment area-nya.
Selain itu, penguatan sistem pengawasan Makanan juga didorong untuk
meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia
sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan pangan, kelompok rentan ini
bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan
immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui
pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng),
pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi.
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian
pelaku usaha dalam memberikan jaminan kemamanan dan daya saing produk
pangan.
Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan Deputi III dapat meningkatkan
kemandirian ekonomi utamanya daya saing pangan. Pendekatan dalam kebijakan ini
meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus
menerus oleh produsen pangan. Ketersediaan tenaga pengawas internal atau auditor
internal merupakan tanggung jawab produsen. Namun Deputi III perlu memfasilitasi
pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan
bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian
tersebut.
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
26
3. Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik
melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan pangan
Dengan keterbatasannya dari sisi kelembagaan dan sumber daya (SDM dan biaya),
Deputi III memerlukan kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan pangan. Dalam hal ini Deputi
III harus proaktif dalam meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan
berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah,
pelaku usaha, asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat
sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa pangan yang beredar di
masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk kerjasama/kemitraan harus
dirancang dengan fleksibel, namun tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak
yang terlibat dalam kerjasama, serta terpantau dan berkelanjutan.
Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik merupakan salah satu upaya yang strategis
dalam pengawasan pangan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu
harus distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang
dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang ingin dituju. Salah satunya
adalah dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang ada.
4. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan struktur
yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang
sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan
efisien
Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan
efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Pengelolaan persediaan, penataan aset, perkuatan kapasitas laboratorium,
penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik,
pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
27
control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi
keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas.
Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas pimpinan,
para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga dilakukan strategi dan
upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan
perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan (LK),
peningkatan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa, pembenahan
penatausahaan BMN (aset tetap dan persediaan), penguatan monitoring dan
evaluasi, peningkatan kualitas pengawasan dan reviu LK, serta percepatan
penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem, Deputi III perlu
mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial) dapat diakses secara
online dan real time yaitu berupa data-data kondisi (misalnya peta penyebaran
sarana produksi & sarana distribusi pangan), peta capaian hasil kinerja pengawasan
(misalnya peta hasil pengujian laboratorium, penyelesaian kasus, dan sebagainya).
Selain itu data-data perlu diolah dan dilakukan analisis kesenjangan kinerja
pengawasan antar wilayah sehingga dapat menjadi input dalam pelaksanaan program
pengawasan pangan berbasis risiko.
Selain memberi arah penguatan ke dalam institusi Deputi III, kebijakan ini perlu
disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan komunikasi ke pihak
eksternal yang strategis
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
28
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:
Eksternal:
1. Perkuatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan pangan;
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan;
Internal:
1. Perkuatan regulatory system pengawasan pangan berbasis risiko;
2. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja
individu/pegawai;
3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk
mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
4. Meningkatkan kapasitas SDM di Deputi III secara lebih proporsional dan akuntabel;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam
mendukung tugas pengawasan pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
Dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan POM untuk periode 2015- 2019, maka
ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai acuan langkah- langkah penyusunan
target outcome program. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi
Pangan dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-
2019 pada bidang makanan, adalah:
1. Penguatan Sistem Makanan Berbasis Risiko untuk melindungi masyarakat.
Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari
perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial.
Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan
memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar
pengawasan yang dilakukan lebih optimal.
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
29
Keberadaan BB/Balai POM hampir di seluruh wilayah Indonesia memungkinkan
BPOM meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang pengawasan
Obat dan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal yang perlu
diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Obat dan Makanan yang beredar di
masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di daerah. Kebijakan ini harus
dijabarkan juga oleh BB/Balai POM di daerah dalam perencanaan pengawasan Obat
dan Makanan di catchment area-nya. Selain itu, penguatan sistem pengawasan
Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan
meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan pangan,
kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil,
orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara
lain melalui pengawasan pangan beresiko tinggi (seperti susu formula dan produk
kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan
fortifikasi.
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku
usaha dalam memberikan jaminan kemamanan dan daya saing produk pangan.
Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management
Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan.
Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun BPOM
perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui
pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi
kemandirian tersebut.
Adapun stategi yang akan dilaksanakan mencakup strategi eksternal dan strategi
internal.
Strategi eksternal
1. Dengan melakukan penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan
Makanan;
2. Melakukan peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan
Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
Strategi internal
1) Penguatan Regulatory System pengawasan Makanan berbasis risiko;
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
30
2) Membangun Manajemen Kinerja individu/pegawai Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi
Pangan;
3) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk
mendorong peningkatan kinerja unit dan pegawai;
4) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di unit.
5) Peningkatan kemandirian pengawasan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan
pelaku usaha;
6) Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong
peningkatan daya saing produk Makanan;
Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:
1) Penguatan Sistem Pengawasan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian
pelakuusaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Makanan
3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan
pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Makanan
4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Makanan melalui penataan struktur
yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai
dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.
3.3. Kerangka Regulasi
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Makanan, maka dibutuhkan adanya
regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai unit kerja BPOM yang
mempunya tupoksi melakukan pengawasan makanan, maka dibutuhkan adanya regulasi
sebagai payung hukum dalam melakukan tugas pengawasan. Pengawasan Makanan
merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam
praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah
maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian mungkin agar sesuai
dengan tugas pengawasan Makanan.
Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Makanan masih dijumpai kendala yang
berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Pengawasan Makanan
merupakan suatu aspek penting yang dilihat dari berbagai segi. Dari segi kesehatan,
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
31
Makanan secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan
masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan
seorang manusia. Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior
dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Selain di bidang
kesehatan, dari sisi ekonomi, Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi
pelaku usaha (produsen dan distributor) selain itu sektor industri Makanan dapat
menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan
jumlah pengangguran.
Visi BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa mempunyai beberapa
maksud, diantaranya: pertama, daya saing bangsa dalam hal ini adalah dengan Makanan
yang terjamin keamanan, manfaat, dan mutunya maka secara tidak langsung akan
membentuk seorang manusia yang sehat dan berkualitas. Dengan makanan yang bergizi
maka seseorang akan tumbuh dengan baik jasmani dan rohaninya/kecerdasannya. Obat
yang aman dan bermutu akan dapat menurunkan tingkat risiko kematian akibat penyakit
yang tidak berkhasiat, dan pasien dapat tertolong dengan obat yang bermutu.
Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Makanan secara optimal, perlu
ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat dalam lingkup
pengawasan Makanan.
Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh BPOM dalam
rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain:
1. Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Makanan. Peraturan ini dapat
berupa Peraturan baru atau revisi Peraturan Kepala BPOM atau Rancangan
Peraturan Menteri Kesehatan yang perlu disusun untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan Makanan. Peraturan Kepala BPOM yang bersifat teknis maupun non-
teknis dapat diidentifikasi oleh unit kerja baik di pusat maupun balai sebagai
pelaksana dari kegiatan.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan
serta RPP Label dan Iklam Pangan terkait Undang-Undang No 18 Tahun 2012
tentang Pangan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan makanan perlu
dibuat peraturan pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan
pangan seharusnya tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan saja, namun juga
pada keamanan pangan serta pemenuhan gizi dan penyesuaian terhadap amanat
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
32
UU pangan itu sendiri, yaitu pangan tidak boleh bertentangan dengan agama dan
keyakinan masyarakat Indonesia.
3. Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah
konkuren. Diharapkan terbentuknya NSPK ini akan dapat menciptakan sinergi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16
dalam hal: (1) Pelaksanaan pengawasan Makanan dan (2) Sebagai pedoman
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan Makanan. Untuk
mendukung upaya ini perlu penguatan koordinasi dengan melibatkan kementerian
terkait (contoh. Kemendagri) dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan kegiatan
di daerah, monitoring efektivitas implementasi NSPK. Untuk itu, diperlukan
peraturan bersama dengan Kemendagri sebagai pembina daerah dalam hal
pelaksanaan NSPK didaerah. Diharapkan NSPK ini juga termasuk pola tindak lanjut
hasil pengawasan Makanan antara BPOM dengan daerah terkait. Hal ini bertujuan
agar pengawasan Makanan dapat berjalan lebih lancar, hasil pengawasan dapat
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait.
4. Minutes of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan Makanan di
wilayah Free Trade Zone (FTZ), daerah perbatasan, terpencil dan gugus pulau. Hal
ini diperlukan karena belum optimalnya quality surveilance/monitoring mutu untuk
daerah perbatasan, daerah terpencil dan gugus pulau.
5. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Makanan dan Early
Warning System (EWS) yang informatif.
6. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi terkait Makanan.
Adanya Juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki Sistem
penyebaran informasi Makanan yang belum terintegrasi.
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
33
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target kinerja
Sebagaimana sasaran strategis BPOM yang telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan,
maka target sesuai dengan indicator dan target kinerja untuk masing-masing sasaran
strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Target Kinerja periode 2015- 2019
Sasaran Strategis
Indikator Baseline Target
2015 2016 2017 2018 2019
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase Pangan Yang Memenuhi Syarat
88.1 88.6 89.1 89.6 90.1
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat
Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan
3 5 7 9 11
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi Pangan
1. Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu
490 500 550 600 650 700
2. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan kemanan produk pangan (dihitung dari 1300 temuan ketidaksesuaian)
90 90 90 92 94
3. Persentase berkas 70 72 75 78 80
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
34
permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu (dihitung dari 39000 permohonan)
B. Kerangka Pendanaan
Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka
kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 5. Kerangka Pendanaan Tahun 2015- 2019
Sasaran Strategis
Indikator Alokasi (Rp. Miliar)
2015
2016 2017 2018 2019
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase Pangan Yang Memenuhi Syarat
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat
Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam
rangka menjamin keamanan pangan
1.10 1.20 1.50 1.60 2.00
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi Pangan
1.Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu
9.9 10.45 11.14 11.78 12.46
2.Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan kemanan produk pangan (dihitung dari 1300 temuan ketidaksesuaian)
6.10 6.5 6.70 7.00 7.30
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
35
3.Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu (dihitung dari 39000 permohonan)
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Untuk mencapai peningkatan sarana produksi dan distribusi pangan, beberapa program
prioritas dalam melaksanakan kegiatan Inspeksi dan Sertifikasi Pangan yaitu Perkuatan
Risk Management Program; Review dan Ujicoba Code of Practice’s (Pedoman
Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan berdasarkan pengendalian tahapan kritis proses
produksi per kategori produk); dan Pengembangan database sarana produksi, risk
cluster dan risk ranking.
Pencapaian kegiatan ini diukur dengan indikator:
a) Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka
pendalaman mutu dan sertifikasi, dengan target 700 pada tahun 2019.
b) Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk
pangan, dengan target 94% pada tahun 2019.
c) Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tept
` waktu dengan target 80% pada tahun 2019.
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
36
BAB V
PENUTUP
Renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Tahun 2015-2019 merupakan panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan untuk 5 (lima)
tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh
kesiapan SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf di
Direktorat Inspeksi an Sertifikasi Pangan.
Renstra ini diharapkan untuk dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi khususnya Deputi
Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dan seluruh unit di Badan
Pengawas Obat dan Makanan. Diseminasi Renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota
organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana arah organisasi akan dibawa
(tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus saling bekerjasama (teamwork)
untuk mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan
diukur. Dengan demikian seluruh kegiatan Direktorat Inspeksi dan Sertifikas Pangan yang
direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi
tercapainya tujuan- tujuan strategis.
Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
37
Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan ini, semua
kegiatan tahun 2015- 2019 diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati
bersama. Setiap awal tahun Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja dan
pada akhir tahun pencapaian kinerja dilaporkan melalui Lapora Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan