bab i pendahuluan - pertarung.kulonprogokab.go.id filetata ruang kabupaten kulon progo menyediakan...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPDDinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Kulon Progo.
Maksud penyusunan laporan keuangan OPD :
1. Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo disusun
untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo Tahun
Anggaran 2018.
2. Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo
digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah
ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan effisiensi Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo serta ketaatanya terhadap
peraturan perundang-undangan.
Tujuan Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo :
1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :
a. Menyediakan informasi mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bagi
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018.
b. Menyediakan informasi mengenai posisi dan kondisi Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Kabupaten Kulon Progo per31 Desember 2018.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo menyediakan informasi mengenai belanja,
pembiayaan aset, kewajiban, ekuitas dana.
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Kulon Progo.
Pelaporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo
diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan
Daerah antara lain :
1. Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 13 Tahun 2017tanggal 07
November 2017tentang Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun Anggaran 2018.
2
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2010Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon progo sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2010 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan
APBD kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018.
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan
APBD kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018.
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan
APBD kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018.
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan
APBD kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018.
C. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi
Domisili dan Operasional Entitas
Kabupaten Kulon Progo merupakan Kabupaten yang berada di Daerah Istimewa
Yogyakarta Pulau Jawa dengan ketinggian 0 – 1000 m di atas permukaan air laut
terletak diantara batas barat 110 derajat Bujur Timur 1’37’’, batas timur 110 derajat
Bujur Timur 16’26’’, batas utara 7 derajat Lintang Selatan 38’42’’, batas selatan 7
derajat Lintang Selatan 59’3’’ yang wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi
berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan, dan
dataran rendah dengan berbaga4i potensi hasil pertanian serta daerah sekitar garis
pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil
berbagai biota laut. Batas wilayah Kabupaten Kulon Progo meliputi:
• Sebelah Utara: Kabupaten Magelang
• Sebelah Timur: kabupaten Bantul dan Sleman
• Sebelah Selatan: Samudera Hindia
• Sebelah Barat: Kabupaten Purworejo
dengan luas wilayah 586,28 kilometer persegi.Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk
kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 33
mencakup urusan:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan rakyat;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
3
h. lingkungan hidup;
i. kependudukan dan catatan sipil;
j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
k. keluarga berencana dan keluarga sejahteran;
l. sosial;
m. ketenagakerjaan;
n. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
o. penanaman modal;
p. kebudayaan;
q. kepemudaan dan olah raga;
r. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
s. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi;
t. keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
u. ketahanan pangan;
v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
w. kearsipan;
x. komunikasi dan informatika;dan
y. perpustakaan.
Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga melaksanakan
urusan yang mencakup:
a. pertanian;
b. kehutanan;
c. energi dan sumber daya mineral;
d. pariwisata;
e. kelautan dan perikanan;
f. perdagangan;
g. industri; dan
h. ketransmigrasian.
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masingyang
merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung
jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas
akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.
4
D. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPDDinas Pertanahan dan Tata
Ruang Kabupaten Kulon Progo
Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD disajikan sebagai Berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJAOPD
BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD
BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI
BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD
BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUNGAN
BAB VII : PENUTUP
5
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
A. Ekonomi Makro
Laporan Keuangan OPDDinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo ini
disusun dengan memperhatikan pada kondisi ekonomi makro dalam Tahun Anggaran
2018, yaitu :
a. Indek Harga Konsumen dan Inflasi tahun 2018 :
LAPORAN INFLASI (Indeks Harga Konsumen) Berdasarkan perhitungan inflasi tahunan
Bulan Tahun Tingkat Inflasi
Nopember 2018 3.23 %
Oktober 2018 3.16 %
September 2018 2.88 %
Agustus 2018 3.20 %
Juli 2018 3.18 %
Juni 2018 3.12 %
Mei 2018 3.23 %
April 2018 3.41 %
Maret 2018 3.40 %
Februari 2018 3.18 %
Januari 2018 3.25 %
Desember 2017 3.61 %
Nopember 2017 3.30 %
Oktober 2017 3.58 %
September 2017 3.72 %
Agustus 2017 3.82 %
Juli 2017 3.88 %
Juni 2017 4.37 %
Mei 2017 4.33 %
April 2017 4.17 %
6
Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus
menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali
kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.
b. Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku, 2012-2016
Kategori
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
1,255.68 1,373.62 1,442.66 1,566.77 1,658.81
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian
997.97 1,101.14 1,150.87 1,244.93 1,322.99
a. Tanaman Pangan 292.98 295.97 299.78 346.21 368.83
b. Tanaman Holtikultura 279.26 339.15 335.24 353.09 368.52
c. Tanaman Perkebunnan 128.76 142.45 156.70 154.20 172.02
d. Peternakan 275.01 300.35 332.45 363.69 384.30
e. Jasa Pertania dan Perburuan
21.96 23.22 26.70 27.74 29.32
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu
196.04 202.14 212.59 233.68 243.72
3 Perikanan 61.67 70.34 79.20 88.16 92.10
B Pertambangan dan Pengaalian 93.04 98.94 101.82 1009.89 115.60
1 Pertambangan minyak, Gas, dan Panas Bumi
- - - - -
2 Pertambangan batubara dan Lignit
- - - - -
3 Pertambangan bijih logam - - - - -
4 Pertambangan dan penggalian lainnya
93.04 98.94 101.82 109.89 115.60
C Industri Pengolahan 692.14 780.59 871.87 925.81 1,014.20
1 Industry batubara dan pengilangan migas
- - - - -
2 Industry makanan dan minuman
528.26 601.20 689.09 733.11 805.17
3 Pengolahan tembakau 54.51 61.38 57.29 57.17 60.02
4 Induatri tekstil dan pakaian jadi 26.24 29.84 32.85 35.45 38.36
5 Industry kulit, barang dari kulit, dan alas kaki
0.56 0.63 0.64 0.68 0.73
6 Industry kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya
9.24 9.75 9.93 10.16 10.19
7 Industry kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman
0.32 0.34 0.36 0.37 0.40
8 Industry kimia, farmasi, dan obat tradisional
22.90 22.94 24.90 27.28 29.47
9 Industry karet, barang dari karet dan plastik
0.47 0.51 0.52 0.50 29.47
10 Industry barang galian dan logam
12.99 15.13 15.99 15.95 16.73
11 Industry logam dasar - - - - -
12 Industry barang dari logam, computer, barang elektronik, optic dan peralatan listrik
4.15 4.17 5.27 7.53 13.00
13 Industry mesin dan perlengkapan YTDL
4.15 4.17 4.27 7.53 13.00
14 Industry alat angkutan - - - - -
15 Industry furnitur 7.91 8.18 8.24 8.58 9.13
16 Industry pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan
24.06 26.00 - - -
D Pengadaan Listrik dan Gas 4.40 40.20 4.86 5.66 6.82
1 Ketenagalistrikan 4.36 4.16 4.82 5.62 6.78
7
2 Pengadaan gas dan produksi es 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
8.34 9.01 10.01 10.52 11.20
F Konstruksi 509.53 561.70 602.70 649.78 710.84
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
788.52 843.41 928.41 1,008.69 1,131.57
1 Perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya
33.15 37.42 42.42 46.42 50.70
2 Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor
755.37 805.99 885.99 962.27 1,080.86
H Transportasi dan Pergudangan 510.23 547.29 593.00 636.39 669.41
1 Angkutan rel 2.49 2.72 3.52 4.23 4.69
2 Angkutan darat 412.75 442.09 479.00 510.91 531.81
3 Angkutan laut - - - - -
4 Angkutan sungai danau dan penyeberangan
- - - - -
5 Angkutan udara - - - - -
6 Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir
94.99 102.48 110.48 121.25 132.91
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
214.34 242.86 267.89 296.72 324.99
1 Penyediaan akomodasi 0.24 0.28 0.31 0.36 0.40
2 Penyediaan makan minum 214.10 242.58 267.58 296.36 324.59
J Informasi dan Komunikasi 323.84 342.99 364.48 382.52 413.77
K Jasa Keuangan dan Asuransi 161.62 205.58 229.41 255.82 271.63
1 Jasa perantara keuangan 144.30 186.78 208.46 233.28 247.38
2 Asuransi dan dana pensiun 5.89 6.12 6.93 7.41 7.91
3 Jasa keuangan lainnya 11.26 12.51 13.83 14.93 16.13
4 Jasa penunjang keuangan 0.17 0.17 0.19 0.20 0.21
L Real Estate 199.34 213.83 233.58 256.04 281.44
M,N Jasa Perusahaan 17.73 18.11 20.30 22.11 23.42
O Administrasi Pemerintahan, Pertanaha dan Jaminan Sosial Wajib
483.95 548.40 615.52 684.13 760.65
P Jasa Pendidikan 344.81 369.07 409.07 461.61 491.52
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 86.28 92.25 100.50 112.61 119.45
R,S,T,U
Jasa Lainnya 222.82 237.74 260.50 286.47 307.11
PDRB 5,916.61 6,489.59 7,056.58 7,671.54 8,312.45
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017
Nilai PDRB tersebut diatas selalu mengalami kenaikkan dalam artian mengindikasikan
selalu terjadi pertumbuhan positif PDRB Kabupaten Kulon Progo.Pada tahun 2016 sebesar
8,31 Triliyun rupiah, tahun 2015 sebesar 7,67 triliyun rupiah, tahun 2014 sebesar 7,06
triliyun rupiah, tahun 2013 sebesar 6,49 triliyun rupiah, dan tahun 2012 sebesar 5, 92
triliyun rupiah. Dari sekian sektor yang ada, kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan disusul dengan pertambangan dan penggalian,
industry pengolahan, listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran,
pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan
komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa – jasa lainnya.
c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan
Usaha Atas Dasar Harga Konstan, 2012-2016
8
Kategori
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
1,104.31 1,131.37 1,120.16 1,138.92 1,158.71
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian
867.22 890.45 873.91 885.58 901.92
a. Tanaman Pangan 254.68 256.06 257.61 263.89 271.40
b. Tanaman Holtikultura 241.04 256.06 226.65 227.59 227.99
c. Tanaman Perkebunan 108.08 113.51 114.27 109.85 111.15
d. Peternakan 243.66 244.47 253.63 261.91 268.58
e. Jasa Pertania dan Perburuan
19.81 20.08 21.77 22.33 22.82
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu
185.15 185.73 188.68 193.14 195.20
3 Perikanan 51.94 55.19 57.57 60.20 61.60
B Pertambangan dan Pengaalian 86.18 90.14 91.49 91.99 93.58
1 Pertambangan minyak, Gas, dan Panas Bumi
- - - - -
2 Pertambangan batubara dan Lignit
- - - - -
3 Pertambangan bijih logam - - - - -
4 Pertambangan dan penggalian lainnya
86.18 90.14 91.49 91.99 93.58
C Industri Pengolahan 648.53 696.31 755.84 782.47 823.77
1 Industry batubara dan pengilangan migas
- - - - -
2 Industry makanan dan minuman
499.63 543.29 608.87 631.88 664.97
3 Pengolahan tembakau 44.50 44.28 35.34 34.42 34.93
4 Induatri tekstil dan pakaian jadi 22.81 23.84 25.52 26.81 28.04
5 Industry kulit, barang dari kulit, dan alas kaki
0.50 0.52 0.51 0.54 0.55
6 Industry kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya
9.21 9.62 9.59 9.50 9.42
7 Industry kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman
0.31 0.31 0.32 0.32 0.34
8 Industry kimia, farmasi, dan obat tradisional
23.84 24.15 25.88 27.51 29.41
9 Industry karet, barang dari karet dan plastik
0.41 0.42 0.41 0.40 0.39
10 Industry barang galian dan logam
12.23 13.41 13.67 12.93 13.04
11 Industry logam dasar - - - - -
12 Industry barang dari logam, computer, barang elektronik, optic dan peralatan listrik
0.49 0.52 0.53 0.53 0.4
13 Industry mesin dan perlengkapan YTDL
3.78 3.64 4.52 6.41 10.60
14 Industry alat angkutan - - - - -
15 Industry furnitur 7.78 7.81 7.71 7.64 8.12
16 Industry pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan
23.04 24.50 22.97 23.59 23.43
D Pengadaan Listrik dan Gas 5.37 5.71 6.03 6.21 7.10
1 Ketenagalistrikan 5.34 5.58 5.99 6.17 7.07
2 Pengadaan gas dan produksi es 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
8.15 8.24 8.34 8.52 8.74
F Konstruksi 464.30 483.86 508.86 530.76 565.13
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
718.88 757.22 796.72 848.66 901.27
1 Perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya
30.56 32.49 34.99 36.09 38.56
9
2 Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor
688.32 724.73 761.73 812.57 862.71
H Transportasi dan Pergudangan 486.87 502.39 512.69 531.19 545.33
1 Angkutan rel 2.26 2.25 2.55 2.75 2.87
2 Angkutan darat 401.53 411.84 416.84 430.05 438.14
3 Angkutan laut - - - - -
4 Angkutan sungai danau dan penyeberangan
- - - - -
5 Angkutan udara - - - - -
6 Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir
83.08 88.30 93.30 98.40 104.32
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
194.94 209.35 219.37 231.15 244.86
1 Penyediaan akomodasi 0.21 0.22 0.24 0.25 0.27
2 Penyediaan makan minum 194.75 209.13 219.13 230.90 244.59
J Informasi dan Komunikasi 331.73 352.12 378.09 398.65 430.22
K Jasa Keuangan dan Asuransi 139.06 157.99 175.75 189.97 198.34
1 Jasa perantara keuangan 123.04 141.36 157.89 171.02 178.63
2 Asuransi dan dana pensiun 5.56 5.61 6.01 6.24 6.37
3 Jasa keuangan lainnya 10.31 10.87 11.69 12.55 13.17
4 Jasa penunjang keuangan 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16
L Real Estate 194.17 202.87 213.56 226.91 239.46
M,N Jasa Perusahaan 17.62 18.33 19.56 20.89 21.61
O Administrasi Pemerintahan, Pertanaha dan Jaminan Sosial Wajib
438.67 461.08 488.81 513.34 544.98
P Jasa Pendidikan 339.60 353.04 378.04 405.42 421.21
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 79.98 84.99 91.00 97.50 103.02
R,S,T,U
Jasa Lainnya 216.79 226.65 240.00 259.24 273.44
PDRB 5,475.17 5,741.66 6,004.32 6,281.80 6,580.78
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017
PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2016 mencapai 6, 5 triliyun rupiah, tahun
2015 sebesar 6,28 triliyun rupiah, tahun 2014 sebesar 6, 0 triliyun rupiah, tahun 2013
sebesar 5,74 triliyun ruapiah, tahun 2012 sebesar 5,47 triliyun rupiah
B. Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD
a. Kebijakan Umum
Pada hakekatnya, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018
mengarah pada tiga isu strategis yang merupakan fungsi hakiki pemerintahan, yaitu
pelayanan masyarakat (publicservices), pembangunan dalam arti luas (development),
dan pemberdayaan (empowerment).
Pembangunan disini bukan hanya diartikan sebagai pembangunan bentuk fisik saja,
namun dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, pembangunan lebih
ditekankan dalam bentuk pembangunan sistem dan mekanisme tata pemerintahan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penekanan juga pada
pembangunan pola pikir aparatur pemerintah yang berwawasan modern dan
memahami hakekat pemerintahan dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu
mengemban pelaksanaan otonomi daerah secara profesional.
Sasaran utama dari upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengemban
tugas-tugas pengabdian pada masyarakat tidak hanya berhenti pada melayani dan
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, akan tetapi juga akan berupaya memberdayakan
10
sampai dengan masyarakat mampu memfasilitasi dirinya sendiri, sehingga cita-cita
konsep civil society dalam masyarakat akan segera terwujud.
Penjabaran lebih lanjut dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, tersusun
langkah strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam
menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018, yaitu:
a) Peningkatan pendapatan daerah dengan memberdayakan potensi yang dimiliki
baik dengan pola intensifikasi maupun ekstensifikasi termasuk terhadap jenis-jenis
pungutan baik pajak maupun retribusi daerah;
b) Peningkatan efisiensi, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah
sesuai dengan prioritas;
c) Prioritas anggaran untuk membiayai kegiatan/proyek pada satuan kerja teknis
yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung.
Pada akhirnya, dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, terbagi dalam tiga sasaran dan
tujuan yaitu:
a) Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Amanah;
b) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berdasar Nilai-Nilai Luhur;
c) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
Masing-masing dengan menuangkan dalam urusan pemerintahan sebagai berikut:
1) Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Amanah
a) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan;
b) Urusan Wajib Pertanahan;
c) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil;
d) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
e) Urusan Wajib Pemerintahan Umum;
f) Urusan Wajib Kepegawaian;
g) Urusan Wajib Kearsipan;
h) Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.
2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berdasar Nilai-Nilai Luhur;
a) Urusan Wajib Pendidikan;
b) Urusan Wajib Kesehatan;
c) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan;
d) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
e) Urusan Wajib Kebudayaan;
f) Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga.
3) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
a) Urusan Wajib Pekerjaan Umum;
b) Urusan Wajib Perumahan;
c) Urusan Wajib Penataan Ruang;
d) Urusan Wajib Perhubungan;
e) Urusan Wajib Lingkungan Hidup;
f) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11
g) Urusan Wajib Sosial;
h) Urusan Wajib Tenaga Kerja;
i) Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
j) Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah;
k) Urusan Pilihan Pertanian;
l) Urusan Pilihan Kehutanan;
m) Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
n) Urusan Pilihan Pariwisata;
o) Urusan Pilihan Perikanan;
p) Urusan Pilihan Perdagangan;
q) Urusan Pilihan Perindustrian;
r) Urusan Pilihan Transmigrasi.
b. Strategi dan Prioritas APBD
Strategi dan prioritas APBD Tahun Anggaran 201X terbagi dalam strategi dan prioritas
pendapatan daerah dan belanja daerah. Strategi dan prioritas pendapatan dan belanja
daerah Tahun Anggaran 201X tersusun sebagai berikut:
Strategi Pendapatan Daerah
StrategiPendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2018 adalah
sebagai berikut:
a) Perbaikan Pelayanan dan Penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan
kepatuhan sukarela;
b) Perbaikan Kebijakan Perpajakan untuk mendukung optimalisasi pendapatan
Negara dan mendukung ekonomi, termasuk dengan pemberian insentif fiskal;
c) Pembenahan internal aparatur dan sistem perpajakan;
d) Penegakan Hukum (law enforcement) kepada wajib pajak yang tidak patuh;
e) Menyinergikan unsur pemerintah dalam penggalian potensi perpajakan dengan
memberikan dukungan data/informasi kepada Kementerian Keuangan;
f) Upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan juga dilakukan melalui
upaya perluasan tax base dengan penambahan jumlah wajib pajak yang didukung
langkah kebijakan berupa pemberian NPWP secara jabatan disamping pemanfaatan
teknologi (re engineering) dalam menangani wajib pajak dan mengadakan program
peningkatan kualitas aparatur pajak;
g) Meningkatkan kualitas pelayanan Publik;
h) Memanfaatkan sumber daya dan menyinergikan potensi Daerah; dan
i) Mewujudkan Sumber Daya Manusia aparatur yang potensial.
Prioritas Pendapatan Daerah
Dalam Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memprioritaskan
pendapatan daerah yang berasal dari:
a) Pajak Daerah
Prioritas terhadap jenis pendapatan daerah ini dengan alasan, bahwa perkembangan
potensi pajak daerah cukup baik. Kondisi ini bisa ditunjukkan oleh perkembangan hotel,
restoran, hiburan dan reklame yang cukup menggembirakan.Disamping itu juga dengan
mengoptimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sector Perdesaan dan
12
Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang
telah menjadi Obyek Pajak Daerah.
b) Retribusi Daerah
Prioritas terhadap jenis pendapatan daerah ini beralasan, bahwa dari hasil penghitungan
potensi tiap-tiap obyek retribusi daerah menunjukkan bahwa obyek-obyek tersebut
memiliki peluang untuk berkembang, yang tentunya diikuti dengan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.
Strategi Belanja Daerah
Strategi belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
a) Menyusun skala prioritas terhadap usulan program-program kegiatan dari setiap
satuan kerja, yang didasarkan pada dokumen perencanaan daerah dan pemenuhan
aspirasi masyarakat yang sudah mendesak segera direalisasikan;
b) Mendahulukan pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai, karena hal ini berkaitan
dengan pemenuhan hak pegawai sebagai tulang punggung pelaksanaan proses
pemerintahan;
c) Memangkas usulan-usulan belanja yang dinilai tidak realistis, yang disesuaikan
dengan standar analisa belanja;
d) Sesuai dengan inti Sistem Anggaran Kinerja, maka penentuan kegiatan-kegiatan
yang diusulkan oleh tiap satuan kerja harus didasarkan pada relevan tidaknya dengan
visi, misi dan tugas pokok serta fungsi tiap satuan kerja.
Prioritas Belanja Daerah
Prioritas belanja daerah KabupatenKulon Progo dalam APBD Tahun Anggaran 2018
adalah sebagai berikut:
a) Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo
b) Pemeliharaan dan pembangunan jalan-jalan di wilayah Kabupaten Kulon Progo
c) Pembangunan saluran irigasi dan air bersih di daerah-daerah kering;
d) Pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana pendidikan dasar, menengah
dan atas;
e) Pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana kesehatan.
1) Rencana Program / Kegiatan
Dalam Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan
dokumen perencanaan daerah, aspirasi masyarakat, dan hasil beberapa pertimbangan
dari DPRD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada waktu pembahasan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran
2018, telah berhasil menentukan beberapa program dan kegiatan sebagai prioritas
yang harus didahulukan, yaitu sebagai berikut:
a) Urusan KESEHATAN:
Program Peningkatan Kesehatan Mayarakat, meliputi:
(1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
(2) Perbaikan dan Pengembangan PUSKESMAS.
b) Urusan PENDIDIKAN:
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, meliputi:
(1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Umum;
(2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, Menengah dan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas.
c) Urusan PEKERJAAN UMUM
13
Program Pemberdayaan Sarana dan Prasaranan Pembangunan, meliputi:
(1) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
(2) Pengembangan irigasi, dan air bersih.
d) Urusan PERTANIAN
ProgramRevitalisasi Pertanian, meliputi:
(1) Peningkatan produksi pertanian dan penanganan pasca produksi serta
pemasaran hasil produksi;
(2) Pengembangan teknologi pertanian.
e) Urusan PEMERINTAHANUMUM
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi:
(1) Peningkatan wawasan intelektual dari para Aparatur Pemerintah dalam
menghadapi pelaksanaan otonomi daerah;
Sosialisasi perubahan mekanisme tata pemerintahan dalam era otonomi daerah.
14
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD
A. IHKTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD
Dalam Tahun Anggaran 2018 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo
Melaksanakan 6 Program dan 22 Kegiatan Kinerja Keuangan untuk tiap program dan
kegiatan adalah sebagai berikut :
No URAIAN SATUAN (Rp.) TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) PROSENTASE
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
243.688.350,00 243.688.350,00 229.185.802,00 94,05
1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
104.921.600,00 104.921.600,00 96.854.450,00 92,31
Belanja Alat Tulis Kantor 14.178.000,00 14.178.000,00 14.176.000,00 99,99
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
Belanja Surat Kabar/Majalah
3.240.000,00 3.240.000,00 2.385.000,00 73,61
Belanja Cetak 7.981.000,00 7.981.000,00 7.881.000,00 98,75
Belanja Penggandaan 3.425.800,00 3.425.800,00 3.425.750,00 100,00
Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya
74.296.800,00 74.296.800,00 67.186.700,00 90,43
2 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
31.096.750,00 31.096.750,00 29.342.400,00 94,36
Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang
30.660.750,00 30.660.750,00 28.950.000,00 94,42
Belanja Alat Tulis Kantor 436.000,00 436.000,00 392.400,00 90,00
3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
107.670.000,00 107.670.000,00 102.988.952,00 95,65
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
24.960.000,00 24.960.000,00 24.190.900,00 96,92
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
7.100.000,00 7.100.000,00 3.900.102,00 54,93
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.480.000,00 3.480.000,00 3.250.000,00 93,39
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
72.130.000,00 72.130.000,00 71.647.950,00 99,33
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
636.434.850,00 636.434.850,00 575.595.456,00 90,44
1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
311.480.000,00 311.480.000,00 286.803.000,00 92,08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan
227.200.000,00 227.200.000,00 210.294.000,00 92,56
15
Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua
40.685.000,00 40.685.000,00 37.632.000,00 92,50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5.060.000,00 5.060.000,00 4.500.000,00 88,93
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
4.400.000,00 4.400.000,00 3.672.000,00 83,45
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
34.135.000,00 34.135.000,00 30.705.000,00 89,95
2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
322.454.850,00 322.454.850,00 286.792.456,00 88,94
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
2.340.850,00 2.340.850,00 2.340.850,00 100,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.768.000,00 1.768.000,00 1.712.000,00 96,83
Belanja Telepon 11.000.000,00 11.000.000,00 8.593.466,00 78,12
Belanja Air 6.000.000,00 6.000.000,00 2.430.400,00 40,51
Belanja Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 22.920.204,00 76,40
Belanja Jasa Service 4.560.000,00 4.560.000,00 563.000,00 12,35
Belanja Penggantian Suku Cadang
7.500.000,00 7.500.000,00 3.596.834,00 47,96
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
146.534.000,00 146.534.000,00 139.448.002,00 95,16
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
2.800.000,00 2.800.000,00 1.631.400,00 58,26
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
252.000,00 252.000,00 248.000,00 98,41
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
7.200.000,00 7.200.000,00 2.750.000,00 38,19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
100.000.000,00 100.000.000,00 98.058.300,00 98,06
3 Pendidikan dan
Pelatihan Non Formal
2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 80
16
Belanja Kursus-Kursus
Singkat/Pelatihan
2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 80
C Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
50.481.700,00 50.481.700,00 49.420.300,00 97,90
1 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
12.569.950,00 12.569.950,00 12.324.050,00 98,04
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.360.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00
Uang Lembur PNS 1.308.000,00 1.308.000,00 1.308.000,00 100,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.071.700,00 1.071.700,00 1.057.800,00 98,70
Belanja Cetak 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00
Belanja Penggandaan 1.038.250,00 1.038.250,00 1.038.250,00 100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.320.000,00 1.320.000,00 1.100.000,00 83,33
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.072.000,00 4.072.000,00 4.060.000,00 99,71
2 Penyusunan Pelaporan keuangan
27.529.750,00 27.529.750,00 26.985.450,00 98,02
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
9.780.000,00 9.780.000,00 9.420.000,00 96,32
Uang Lembur PNS 6.030.000,00 6.030.000,00 5.925.000,00 98,26
Belanja Alat Tulis Kantor 2.618.400,00 2.618.400,00 2.539.100,00 96,97
Belanja Penggandaan 2.101.350,00 2.101.350,00 2.101.350,00 100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
10.382.000,00 10.382.000,00 10.110.800,00 97,39
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.670.000,00 3.670.000,00 3.670.000,00 100,00
Uang Lembur PNS 1.290.000,00 1.290.000,00 1.197.000,00 92,79
Belanja Alat Tulis Kantor 884.000,00 884.000,00 837.900,00 94,79
Belanja Penggandaan 1.238.000,00 1.238.000,00 1.237.900,00 99,99
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.320.000,00 1.320.000,00 1.200.000,00 90,91
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.980.000,00 1.980.000,00 1.968.000,00 99,39
D Program Pengelolaan Pertanahan
2.315.495.650,00 2.315.495.650,00 2.179.544.480,00 94,13
17
1 Sertifikasi Tanah yang Sudah Dibebaskan oleh Pemda
83.579.575,00 83.579.575,00 55.735.180,00 66,69
Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
35.750.000,00 35.750.000,00 35.350.000,00 98,88
Belanja Alat Tulis Kantor 2.774.500,00 2.774.500,00 2.774.400,00 100,00
Belanja Peralatan
Pendukung Kantor
600.000,00 600.000,00 36.000,00 6,00
Belanja Sertifikasi 29.175.000,00 29.175.000,00 7.765.480,00 26,62
Belanja Transportasi dan
Akomodasi
5.225.000,00 5.225.000,00 1.250.000,00 23,92
Belanja Penggandaan 1.300.000,00 1.300.000,00 1.299.900,00 99,99
Belanja Makanan Dan
Minuman Rapat
1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00
Belanja Pakaian Kerja
Lapangan dan Atributnya
3.375.075,00 3.375.075,00 3.374.400,00 99,98
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
2.100.000,00 2.100.000,00 615.000,00 29,29
Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah
1.880.000,00 1.880.000,00 1.870.000,00 99,47
2 Identifikasi dan inventarisasi Pertanahan
275.000.000,00 275.000.000,00 272.050.300,00 98,93
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
133.095.000,00 133.095.000,00 130.680.000,00 98,19
Honorarium Tim 85.500.000,00 85.500.000,00 85.390.000,00 99,87
Uang Lembur PNS 2.280.000,00 2.280.000,00 2.240.000,00 98,25
Belanja Alat Tulis Kantor 1.862.000,00 1.862.000,00 1.532.500,00 82,30
Belanja Penggandaan 3.458.000,00 3.458.000,00 3.457.800,00 99,99
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.680.000,00 1.680.000,00 1.660.000,00 98,81
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
20.300.000,00 20.300.000,00 20.280.000,00 99,90
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13.680.000,00 13.680.000,00 13.665.000,00 99,89
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
13.145.000,00 13.145.000,00 13.145.000,00 100,00
3 Sertifikasi Tanah Masyarakat
343.278.475,00 343.278.475,00 309.701.400,00 90,22
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
36.665.000,00 36.665.000,00 36.665.000,00 100,00
Uang Lembur PNS 860.000,00 860.000,00 820.000,00 95,35
18
Belanja Alat Tulis Kantor 2.022.700,00 2.022.700,00 2.022.000,00 99,97
Belanja Sertifikasi 210.480.775,00 210.480.775,00 179.254.400,00 85,16
Belanja Transportasi dan Akomodasi
54.500.000,00 54.500.000,00 52.300.000,00 95,96
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
14.700.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 100,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan, sosialisasi, penyuluhan
2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9.525.000,00 9.525.000,00 9.500.000,00 99,74
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7.325.000,00 7.325.000,00 7.240.000,00 98,84
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00
4 Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum
1.490.853.800,00 1.490.853.800,00 1.420.137.900,00 95,26
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
47.875.000,00 47.875.000,00 44.975.000,00 93,94
Uang Lembur PNS 5.760.000,00 5.760.000,00 2.740.000,00 47,57
Belanja Alat Tulis Kantor 10.177.900,00 10.177.900,00 10.177.850,00 100,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3.000.000,00 3.000.000,00 2.997.000,00 99,90
Belanja Penggandaan 19.155.750,00 19.155.750,00 18.459.500,00 96,37
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.333.747.550,00 1.333.747.550,00 1.295.969.550,00 97,17
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
5.600.000,00 5.600.000,00 2.540.000,00 45,36
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
32.200.000,00 32.200.000,00 12.544.000,00 38,96
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.850.000,00 14.850.000,00 14.750.000,00 99,33
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.885.000,00 4.885.000,00 4.680.000,00 95,80
Upah Penyelenggaraan Kegiatan
13.602.600,00 13.602.600,00 10.305.000,00 75,76
5 Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
65.000.000,00 65.000.000,00 64.902.000,00 99,85
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25.440.000,00 25.440.000,00 25.440.000,00 100,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.654.000,00 1.654.000,00 1.556.000,00 94,07
Belanja Penggandaan 4.346.000,00 4.346.000,00 4.346.000,00 100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
19
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9.760.000,00 9.760.000,00 9.760.000,00 100,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 100,00
6 Pengelolaan Database Pertanahan
57.783.800,00 57.783.800,00 57.017.700,00 98,67
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10.680.000,00 10.680.000,00 10.160.000,00 95,13
Belanja Alat Tulis Kantor 2.668.950,00 2.668.950,00 2.516.200,00 94,28
Belanja Cetak 2.822.000,00 2.822.000,00 2.822.000,00 100,00
Belanja Penggandaan 1.700.000,00 1.700.000,00 1.699.500,00 99,97
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
18.470.000,00 18.470.000,00 18.395.000,00 99,59
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.808.850,00 3.808.850,00 3.791.000,00 99,53
Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya
15.114.000,00 15.114.000,00 15.114.000,00 100,00
E Program Perencanaan Tata Ruang
1.006.409.125,00 1.006.409.125,00 992.286.925,00 98,60
1 Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci
699.550.700,00 699.550.700,00 688.766.925,00 98,46
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
29.535.000,00 29.535.000,00 29.385.000,00 99,49
Uang Lembur PNS 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00
Belanja Alat Tulis Kantor 6.076.700,00 6.076.700,00 5.787.250,00 95,24
Belanja Transportasi dan Akomodasi
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00
Belanja Penggandaan 2.342.000,00 2.342.000,00 2.341.800,00 99,99
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
44.760.000,00 44.760.000,00 44.760.000,00 100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.140.000,00 1.140.000,00 1.120.000,00 98,25
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
131.938.000,00 131.938.000,00 124.424.735,00 94,31
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
292.825.000,00 292.825.000,00 291.456.840,00 99,53
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
151.900.000,00 151.900.000,00 151.900.000,00 100,00
Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya
15.114.000,00 15.114.000,00 13.671.300,00 90,45
2 Penyusunan RTBL 279.999.100,00 279.999.100,00 276.838.450,00 98,87
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
24.660.000,00 24.660.000,00 24.660.000,00 100,00
20
Honorarium Tim 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00
Uang Lembur PNS 1.740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 100,00
Belanja Alat Tulis Kantor 3.842.100,00 3.842.100,00 3.341.450,00 86,97
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.499.000,00 99,96
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
2.800.000,00 2.800.000,00 2.100.000,00 75,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7.440.000,00 7.440.000,00 7.440.000,00 100,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
8.417.000,00 8.417.000,00 8.190.000,00 97,30
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
224.000.000,00 224.000.000,00 222.268.000,00 99,23
3 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Kabupaten
26.859.325,00 26.859.325,00 26.681.550,00 99,34
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.940.000,00 12.940.000,00 12.940.000,00 100,00
Uang Lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.161.750,00 1.161.750,00 984.050,00 84,70
Belanja Bahan Peralatan Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
Belanja Dokumentasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00
Belanja Cetak 1.300.075,00 1.300.075,00 1.300.000,00 99,99
Belanja Penggandaan 1.099.500,00 1.099.500,00 1.099.500,00 100,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
560.000,00 560.000,00 560.000,00 100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
392.000,00 392.000,00 392.000,00 100,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan, sosialisasi, penyuluhan
2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 100,00
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00
F Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang
288.983.350,00 288.983.350,00 274.312.150,00 94,92
1 Penyelenggaraan BKPRD 80.361.500,00 80.361.500,00 75.480.200,00 93,93
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
27.370.000,00 27.370.000,00 25.955.000,00 94,83
Uang Lembur PNS 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 0,00
21
Belanja Alat Tulis Kantor 2.649.500,00 2.649.500,00 2.610.200,00 98,52
Belanja Penggandaan 4.590.000,00 4.590.000,00 4.590.000,00 100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
3.200.000,00 3.200.000,00 3.160.000,00 98,75
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.220.000,00 2.220.000,00 2.215.000,00 99,77
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
18.952.000,00 18.952.000,00 18.950.000,00 99,99
2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
95.599.550,00 95.599.550,00 90.843.200,00 95,02
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14.350.000,00 14.350.000,00 13.850.000,00 96,52
Uang Lembur PNS 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 4.542.300,00 4.542.300,00 4.531.100,00 99,75
Belanja Penggandaan 2.483.250,00 2.483.250,00 2.483.100,00 99,99
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.560.000,00 1.560.000,00 1.320.000,00 84,62
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.660.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.950.000,00 4.950.000,00 4.885.000,00 98,69
Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya
15.114.000,00 15.114.000,00 15.114.000,00 100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
45.650.000,00 45.650.000,00 45.000.000,00 98,58
3 Audit Pemanfaatan Ruang 55.238.500,00 55.238.500,00 50.992.600,00 92,31
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.175.000,00 3.175.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 526.000,00 526.000,00 525.200,00 99,85
Belanja Penggandaan 437.500,00 437.500,00 437.400,00 99,98
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00
Belanja Jasa Konsultansi Audit
50.900.000,00 50.900.000,00 49.830.000,00 97,90
4 Pengelolaan database dan peta tata ruang
57.783.800,00 57.783.800,00 56.996.150,00 98,64
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
8.010.000,00 8.010.000,00 7.520.000,00 93,88
Belanja Alat Tulis Kantor 2.259.950,00 2.259.950,00 2.126.050,00 94,08
Belanja Cetak 3.862.500,00 3.862.500,00 3.862.500,00 100,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 999.600,00 99,96
22
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.680.000,00 1.680.000,00 1.560.000,00 92,86
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.935.000,00 6.935.000,00 6.905.000,00 99,57
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.808.350,00 3.808.350,00 3.795.000,00 99,65
Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya
30.228.000,00 30.228.000,00 30.228.000,00 100,00
Sumber dari Laporan Kegiatan OPDDinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.
Dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebanyak 22 kegiatan dapat dicapai dengan baik
dalam rangka mendukung program terkait.
B. HAMBATAN DAN KENDALA PENCAPAIAN TARGET
Pada prinsipnya pencapaian target tidak ada hambatan karena semua kegiatan dapat
dilaksanakan sesuai anggaran APBD dan DPA dan Belanja sesuai kebutuhan secara efektif
dan efisien
23
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
A. EntitasAkuntansi
Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya
yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
Kepala OPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat
Penatausahaan Keuangan OPD/PPK-OPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan
keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas
Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih
tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
Produk dari entitas akuntansi adalah laporan keuangan OPD berupa Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas
Laporan Keuangan.
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo ditunjuk sebagai entitas akuntansi
yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Tahun 2018 sebagai wujud pertanggungjawaban
dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Basis akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2018
adalahbasis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan
ekuitas.Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan
dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO
berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah
terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas
pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai
24
kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk
jasa disajikan pula pada LO.
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun
berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada
saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas
pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun
dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada
saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Laporan keuangan entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan
dapat dinilai dengan satuan uang sehingga dapat dilakukan pengukuran dan analisis akuntansi.
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos
dalam Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.
Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.Aset
dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari
imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.Kewajiban dicatat sebesar nilai
wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang
bersangkutan.
Pos-pos dalam Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata RuangKabupaten Kulon Progo
Tahun 2018 diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan
mata uang asing (jika ada) akan dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata
uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal neraca.
25
Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut :
1. Pos – pos LRA
a. Pendapatan LRA :
• Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
• Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah dengan
interpretasi sebagai berikut :
a) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai
pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke
RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan
bagian dari BUD.
c) Pendapatan kas yang diterima OPD dan digunakan langsung tanpa
disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai
pendapatan daerah.
d) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung yang berasal dari
dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran
entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada
BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
e) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah
berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut
dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
Pendapatan yang tidak masuk pada interpretasi di atas diungkapkan dalam
CALK.
• Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
26
b. Belanja :
• Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan
nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran
yang sah.
• Belanja diakui pada saat :
1. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara
Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan pada saat
diterbitkannya SP2D.
3. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh
OPD/Unit Kerja yang berbentuk BLUD, dimana pendapatan yang
digunakan langsung untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor
ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUD.
4. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal
dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas wajib
melaporkannya kepada BUD.
• Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika
memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika
perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga
maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa.
c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk
pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset
tetap yang telah ditetapkan.
• Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap
yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
• Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal OPD,
meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat
dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, atk,
penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka
pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan.
27
• Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak
menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal.
• Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja
modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai
berikut :
1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
a) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
b) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
c) Bertambah volume, dan/atau
d) Bertambah kapasitas produksi.
2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap
tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang
telah ditetapkan.
• Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa
dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan.
• Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau
jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan.
• Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
• Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui
sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.
Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat
bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran
tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk
pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya
yang telah ditutup.
28
2. Pos – pos Neraca
a. Kas dan Setara Kas
• Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar
nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi
rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
• Kas Pemerintah Daerah mencakup :
(1) Uang daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah, yang meliputi rupiah
dan valuta asing.
Uang daerah terdiri dari :
(a) Kas di Kas Daerah;
(b) Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan
pada RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). RKUD ditujukan untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
(c) Kas di Bendahara Penerimaan;
Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas
di rekening penerimaan. Saldo kas di Bendahara Penerimaan akan
bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan
dan saldo kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila
terdapat uang keluar yang berasal dari penyetoran penerimaan
pendapatan ke RKUD.
(d) Kas di Bendahara Pengeluaran;
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan kas di
rekening pengeluaran.
(2) Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah
(a) Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan
merupakan bagian dari BUD.
(b) Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan
merupakan bagian dari BUD
(c) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan
29
(d) Saldo kas lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintah
dipergunakan untuk menampung sisa kas atas penerimaan tertentu
lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan.
(e) Kas di BLUD
2) Pengakuan Kas dan Setara Kas
a) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas.
b) Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah
Daerah, diakui pada saat diterima dan/atau dikeluarkan oleh
bendahara/rekening kas umum daerah
b. Piutang
• Pengukuran Piutang
a) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang
belum dilunasi.
b) Untuk piutang pajak dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang
pembayarannya belum diterima, untuk piutang retribusi dicatat berdasarkan
tagihan retribusi yang tercantum dalam Surat ketetapan Retribusi Daerah yang
sampai tanggal laporan keuangan belum dilunasi oleh wajib retribusi, untuk
bagian lancar pinjaman kepada BUMD/bagian lancar tagihan penjualan
angsuran/bagian lancar TP/TGR dicatat berdasarkan reklasifikasi nilai bagian
lancar nominal jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan, dan
untuk piutang lainnya dicatat berdasarkan nilai nominal surat
tagihan/dokumen yang diperlakukan sama yang belum dilunasi oleh pihak
ketiga (informasi atas piutang lainnya diperoleh dari satuan kerja yang
berhubungan).
c) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas
daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar
pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
d) Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga,
denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada
akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee
dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar)
pada akhir periode pelaporan
30
• Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah
• Untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria :
(1) Diterbitkan surat ketetapan; atau
(2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
(3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
• Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar
persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.
b) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode
yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan
nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
c) Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan
pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang
yang masih outstanding.
d) Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis
piutang.
e) Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut :
No Uraian
% Penyisihan berdasarkan umur piutang
1 s/d 2 thn > 2 thn s/d
3 thn
> 3 thn s/d
4 thn
> 4 thn s/d
5 thn
> 5 thn
1 Piutang pajak 100 %
2 Piutang
retribusi
100 %
3 Piutang
lainnya
100 %
31
c. Persediaan • Pengukuran persediaan
a) Persediaan disajikan sebesar :
(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan
pada perolehan persediaan.Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa
mengurangi biaya perolehan.
Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun belanja
barang dan jasa.
Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang
terakhir diperoleh.
Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk
dijual, seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga
pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan
persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan
secara sistematis.
(3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar.Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset
atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan
melakukan transaksi wajar.
• Pengakuan persediaan
a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
pemerintah daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
dan telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah
b) Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan sebagai
dasar penilaian persediaan
32
• Beban Persediaan
(1) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
(2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan
Operasional (pada akun beban barang).
(3) Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik,
yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan
persediaan, dikurangi dengan saldo akhir persediaan, dikalikan harga
pembelian terakhir.
(4) Penyesuaian beban persediaan dilakukan pada setiap akhir semester.
d. Aset Tetap
• Pengukuran Aset Tetap
a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset
tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar
imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan
atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap
untuk digunakan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain :
(1) Biaya persiapan tempat;
(2) Biaya import;
(3) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat;
(4) Biaya pemasangan;
(5) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
(6) Biaya konstruksi;
(7) Biaya administrasi;
(8) Biaya kepanitiaan.
c) Setiap OPD/unit kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan
jasa yang berakibat :
33
(1) Memperoleh aset tetap hingga siap pakai;
(2) Meningkatkan kapasitas/efisiensi barang milik daerah; dan/atau
(3) Memperpanjang umur teknis barang milik daerah.
d) Adapun pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas :
(1) Perolehan awal aset tetap melalui pengeluaran belanja modal yang nilainya
sama/lebih dari batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan
dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah daerah serta tidak untuk dijual,
meliputi :
(a) Pengadaan tanah;
(b) Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin;
(c) Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan;
(d) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
(e) Pembelian/pembangunan aset tetap lainnya.
(2) Pengeluaran setelah perolehan awal jika mengakibatkan peningkatan kualitas,
kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki dan bernilai
sama/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap, dikapitalisasi
sebagai aset tetap.
e) Adapun pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri atas :
(1) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin (rehabilitasi) yang bertujuan untuk
mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal
tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja, contohnya biaya
pengecatan bangunan/kendaraan/meubelair, penggantian suku cadang
kendaraan (ban, accu, busi), servis peralatan dan mesin rutin, penambahan
assesoris kendaraan (kecuali AC, power steering, audio dan audio visual),
servis peralatan/perlengkapan kantor (komputer, mesin tik, AC, TV, LCD,
sound system, dll).
(2) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi
barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan, meliputi:
(a) Pengeluaran untuk membiayai proses produksi.
(b) Pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti ATK.
34
(c) Pengeluaran langganan daya dan jasa.
(d) Lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik
dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi OPD dengan nilai
tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
f) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara
proporsional sesuai dengan nilai barang.
• Pengakuan aset Tetap
a) Semua biaya perolehan aset tetap dianggarkan dalam rekening/akun belanja
modal.
b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria :
(1) Berwujud;
(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
(4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
(5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
(6) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi;
(7) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran
untuk:
✓ pengadaan/pembelian tanah;
✓ pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
✓ pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi
perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.
c) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran
untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan
kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah
35
nilai aset tersebut. Kapitalisasi memperhatikan batasan nilai minimum kapitalisasi
aset.
d) Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap
dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah
yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap yang diperoleh
dari belanja modal dengan nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi aset dicatat
secara ekstrakomptabel dan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan
(CaLK).
d1) Apabila terjadi penambahan nilai aset karena pemeliharaan (di atas batas
kapitalisasi) yang mengakibatkan nilai aset tetap ekstrakomptabel menjadi diatas
batas nilai kapitalisasi maka pencatatannya direklas ke aset tetap intrakomptabel
dan penilaian penyusutan atas aset ekstra komptabel yang beralih menjadi
intrakomptabel dihitung dari nilai buku.
e) Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan
ekstrakomptabel dapat dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam
hal aset tetap tersebut dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna
dan/ atau kuasa pengguna.
• Perolehan aset tetap secara gabungan.
Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset
tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai
dengan nilai barang
• Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.
a) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara
permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa
yang akan datang.
b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari
Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
c) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.
36
d) Aset tetap yang masih dalam proses penghapusan, sepanjang SK Bupati tentang
penghapusan belum terbit, pencatatannya direklas ke aset lainnya.
• Penyusutan.
a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan
operasional.
b. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan
sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
c. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak
dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada
saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
d. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi
masa manfaat sesuai tabel dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016
e. Penambahan masa manfaat akibat pemeliharaan, yang menyebabkan jumlah
masa manfaat baru melebihi masa manfaat awal, dianggap sama dengan masa
manfaat awal.
f. Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut :
Nilai yang dapat disusutkan
Penyusutan per periode =
Masa manfaat
Keterangan :
(1) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu
periode yang dihitung pada akhir tahun;
(2) Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014
untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014, tanpa
memperhitungkan adanya penambahan masa manfaat pada tahun – tahun
sebelumnya. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014
menggunakan nilai perolehan;
37
(3) Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan
untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah
produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
g. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan dapat ditinjau secara periodik dan
jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode
sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
h. Untuk Aset Tetap yang dicatat secara intra komptabel dilakukan penyusutan dan
tetap dicatat dalam catatan intra komptabel walaupun nilai akhir aset dibawah
nilai kapitalisasi dan/atau bernilai nol.
i. Untuk Aset Tetap yang dicatat secara ekstra komptabel dilakukan penyusutan, dan
apabila ada biaya pemeliharaan yang melebihi nilai kapitalisasi dan memenuhi
kriteria aset intra komptabel akan masuk ke aset intra komtabel.
j. Untuk pelaksanaan penyusutan dapat dikelompokkan sebagai berikut :
(1) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan.
Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan.Perhitungan
penyusutannya adalah untuk tahun dimulainya penerapan penyusutan saja.
(2) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun
sebelum dimulainya penerapan penyusutan.
Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan.Perhitungan
penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi
penyusutan tahun-tahun sebelumnya.
(3) Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.
Untuk aset yang diperoleh lebih dari 1 (satu) tahun sebelum saat penyusunan
neraca awal maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat
penyusunan neraca awal. Untuk menghitung penyusutannya, pertama
ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal, selanjutnya
dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.
k. Nilai aset yang diperoleh pada semester I (satu) disusutkan satu tahun dan nilai
aset yang diperoleh pada semester II (dua) disusutkan setengah tahun.
38
e. Aset Lainnya
• Pengukuran :
(a) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan
Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh
bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
(b) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan
Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah
dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
(c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
(1) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai
komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan
menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
(2) Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
(a) Sewa.
− Pengakuan :
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi
perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset
dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – sewa.
− Pengukuran :
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa.
(b) Kerjasama pemanfaatan.
− Pengakuan :
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa kerjasama pemanfaatan diakui
pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan
klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan –
kerjasama pemanfaatan.
− Pengukuran :
Kerjasama pemanfaatan dinilai dari nilai bersih yang tercatat pada saat
perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif
atau yang paling berdaya uji.
39
(c) Bangun, Kelola/Guna, Serah.
− Pengakuan :
Bangun, Kelola/Guna, Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh
Pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset
Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut.Aset yang berada dalam Bangun,
Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari aset tetap.
− Pengukuran :
Dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah
kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun,
Kelola/Guna, Serah tersebut.
(d) Bangun, Serah, Kelola/Guna.
− Pengakuan :
Bangun, Serah, Kelola/Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan
gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan
untuk digunakan/dioperasikan.
− Pengukuran :
Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang
dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah
dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai
dengan perjanjian kerjasama.
f. Aset tidak berwujud
• Pengukuran :
a) Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak dapat
ditelusuri maka dapat dicatat sebesar nilai wajar.
b) Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas
sebagai beban tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harga perolehan aset tak
berwujud tersebut dikemudian hari.
c) Penghitungan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software selama 5
tahun.
d) Penghitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.
40
• Pengakuan :
Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika :
− Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang
diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud
tersebut akan mengalir kepada Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh
entitas ; dan
− Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
g. Aset Lain-Lain • Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan
Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh
dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
Pemerintah Daerah.
• Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap dicatat sebesar nilai
tercatat/nilai bukunya.
• Pengakuan :
Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan
direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.
• Penerapan penyusutan awal pada aset lain-lain adalah :
− Aset lain – lain per 31 Desember 2014 merupakan hasil reklas aset tetap yang
dihentikan penggunaannya karena rusak berat dan sebab lain, tidak dihitung
penyusutannya.
− Reklas ke aset lainnya karena usulan penghapusan pada semester I 2017 dicatat
sebesar nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya sampai dengan 31 Juni
2017. Sedangkan yang berasal dari usulan penghapusan pada semester II 2017
dicatat sebesar nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya sampai dengan
semester I 2017.
h. Kewajiban
• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
41
• Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum
disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah
yang masih harus disetorkan.
• Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi
akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian
yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima
atau pada saat kewajiban timbul.
• Pengakuan Utang (Account Payable) pada saat pemerintah daerah menerima hak
atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya,
pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan
untuk barang tersebut.
• Utang jangka pendek lainnya :
a) Utang jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek.
b) Termasuk Utang Jangka Pendek Lainnya adalah pendapatan diterima
dimuka, utang biaya, utang belanja dan kewajiban kepada pihak lain.
c) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak
ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari
pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.
d) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian
barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga
sampai dengan tanggal neraca.
e) Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara
rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang
pembayarannya dikemudian hari. Utang biaya ini pada umumnya terjadi
karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang
atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang, seperti penyediaan
barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk
suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku
pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
f) Utang biaya diakui pada saat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam
bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah terkait
42
penerimaan, barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh
pemerintah.
g) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya
yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca. 85
h) Utang belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena kewajiban
kepada pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan belum
terpenuhi.
i) Kewajiban kepada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS
kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada
yang berhak pada akhir tahun misalnya : SPM LS di Bendara Pengeluaran
yang belum seluruhnya dibayarkan kepada yang berhak.
j) Kewajiban kepada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat
dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum
diserahkan kepada yang berhak.
k) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya
yang belum diserahkan kepada yang berhak.
i. Ekuitas Dana
• Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di
Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
• Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO
dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap
dan lain-lain.
3. Penyajian kembali Neraca.
• Penyajian kembali adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam
Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika
Pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan
akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual
penuh.
• Penyajian kembali dilakukan antara lain untuk akun-akun sebagai berikut :
1) Piutang;
2) Beban dibayar dimuka;
43
3) Persediaan;
4) Investasi jangka panjang;
5) Aset tetap;
6) Aset tidak berwujud;
7) Utang bunga;
8) Pendapatan diterima dimuka;
9) Ekuitas.
• Tahapan penyajian kembali :
1) Menyiapkan data-data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait.
2) Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya,
dengan cara menerapkan kebijakan akuntansi yang berlaku yaitu basis akrual.
4. Laporan Operasional.
a. Pendapatan – LO.
• Pendapatan-LO diakui pada saat : (1) Timbulnya hak atas pendapatan;
(2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
• Pengakuan Pendapatan – LO pada level OPD yang berasal dari Pendapatan Asli
Daerah :
(1) Pendapatan – LO pada level OPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah
yang ditetapkan Kepala Daerah (Official Assesment) diakui pada saat terbitnya
surat ketetapan pajak daerah. (Pajak Reklame, Air Tanah, PBB).
(2) Pendapatan – LO pada level OPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah
yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment) diakui pada saat kas
diterima.
(3) Pendapatan – LO pada level OPD yang berasal dari Pendapatan Retribusi
Daerah diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Apabila
pendapatan retribusi daerah dipungut selain menggunakan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah maka pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima.
(4) Pendapatan – LO pada level OPD yang berasal dari Lain lain PAD yang Sah
diakui pada saat direalisasikannya pendapatan tersebut.
44
(5) Pendapatan – LO pada level OPD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan untuk bagian laba atas penyertaan modal ke Badan
Usaha Milik Daerah diakui pada saat Laporan Keuangan atau Laporan Kinerja
Tahunan telah diaudit KAP, untuk pendapatan dari pengelolaan BUKP diakui
pada saat diterbitkannya Keputusan Gubernur DIY tentang Pembagian Laba
Bersih BUKP.
(6) Pendapatan - LO berasal dari hibah berbentuk barang dan barang rampasan
diakui pada saat barang tersebut diterima, dan diukur dengan nilai wajar
barang tersebut.
(7) Pendapatan - LO berbentuk jasa diterima diakui pada saat jasa diterima atau
dinikmati pemerintah, diukur dengan nilai wajar jasa tersebut.
• Pengukuran Pendapatan – LO.
a) Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat
variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih
dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
c) Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
b. Beban.
• Pengakuan Beban.
a) Beban diakui pada saat : (1) timbulnya kewajiban;
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya
tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
(2) terjadinya konsumsi aset;
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas
kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi
aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
45
(3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai
aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya
waktu.Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan
atau amortisasi.
b) Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar
persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.Beban
Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
c) Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset
yang bersangkutan.Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai
suatu aset tak berwujud selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Beban penyusutan dan Amortisasi diakui dan disajikan pada saat periode
pelaporan.
• Pengakuan Beban Pada OPD :
(1) Beban Pegawai
Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk
uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai
negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang
belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah ditugaskan.
Beban pegawai (gaji dan tunjangan) diakui pada saat timbulnya kewajiban
pemerintah daerah.
Beban pegawai (selain gaji dan tunjangan) diakui pada saat terjadinya konsumsi
aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti pembayaran
pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran (bend 26 telah ditandatangani
pengguna anggaran ).
46
(2) Beban Barang
Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban barang melalui mekanisme UP/GU diakui pada saat terjadinya konsumsi
aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti pembayaran
pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran (bend 26 telah ditandatangani
pengguna anggaran ).
Beban barang melalui mekanisme LS diakui pada saat terjadinya kewajiban
pemerintah daerah, yaitu ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima.
• Pengukuran Beban
a) Beban diukur berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya
konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa.
b) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau
dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
c) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya
(actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan
perjanjian yang telah membentuk harga.
d) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
• Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional
1) Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan
beban selama satu periode pelaporan.
2) Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan
beban selama satu periode pelaporan.
3) Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.
47
• Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
1) Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri
dalam kegiatan non operasional.
2) Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain
surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban
jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
3) Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan
surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum
pos luar biasa.
• Pos Luar Biasa
1) Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena
kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan
sering terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang
bersangkutan.
2) Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional
dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
3) Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.
• Surplus/Defisit-LO
1) Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit
kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
2) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan
Perubahan Ekuitas.
D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
StandarAkuntansi Pemerintahan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Kulon
Progo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, dan penyusunan laporan keuangan ini telah
sesuai dengan amanat peraturan pemerintah tersebut.
48
Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang dimulai pada tahun 2016,
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengawalinya dengan menetapkan kebijakan
akuntansi keuangan daerah yang berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah dan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah. Dengan adanya dinamika perkembangan dlam pelaksanaan akuntansi keuangan
daerah berbasis akrual sebagaimna diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi
Pemerintah Daerah telah disesuaikan denga terbitnya Peratuan Bupati Kulon Progo Nommor
69 Tahun 2015.
Untuk selanjutnya, juga telah diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan akuntansi
berbasis akrual kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan dan
pengelolaan keuangan daerah, diklat tentang penerapan akuntansi berbasis akrual, serta
pelatihan penggunaan SIMDA Keuangan berbasis akrual bagi seluruh pelaksana SIMDA di OPD.
Dengan berubahnya kebijakan akuntansi ke basis akrual, atas Neraca per 31 Desember 2018
telah dilakukan restatement atau penyajian kembali.
49
BAB V.
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO
PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN :
5.1. REALISASI BELANJA
Sumber : LRA DPTR Kulon Progo, per 31 Desember 2018
Realisasi Belanja yang sudah dilaksanakan sampai dengan
Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar
Rp 6.331.768.264,00
Jumlah tersebut
merupakan :
a. Belanja Operasi terdiri
dari
1). Belanja Pegawai Rp 2.582.459.151,00
2). Belanja Barang Rp 3.319.447.813,00
Jumlah Rp 5.901.906.964,00
Untuk Belanja Operasi yang terdiri dari :
- Belanja Pegawai sampai dengan Semester II Tahun 2018 tercapai Rp
2.582.459.151,00dari target Belanja Pegawai sebesar Rp 2.624.657.249,00 atau 98,39%.
Dalam hal ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan perencanaan
yang sudah ditetapkan. Rincian dari capaian belanja pegawai tersebut adalah sebagai
berikut :
No Belanja Pegawai Realisasi Semester I (Rp)
1
2
3
4
5
6
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Tunjangan Keluarga
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Beras
Tunjungan PPh/Tunjangan Khusus
1.553.234.300,00
182.818.286,00
157.620.000,00
41.745.000,00
90.090.480,00
5.894.405,00
Belanja Daerah Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2017
Rp Rp Rp Rp
Belanja Operasi 6.135.470.524,00 5.901.906.964,00 (233.563.560,00) 1.971.795.489,00
Belanja Modal 457.130.000,00 429.861.300,00 (27.268.700) 212.594.000,00
Jumlah : 6.592.600.524,00 6.331.768.264,00 (260.832.260,00) 2.184.389.489,00
50
7
8
9
10
11
12
13
Pembulatan Gaji
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
Honorarium Tim
Uang Lembur PNS
20.680,00
414.030.000,00
0,00
28.950.000,00
0,00
87.190.000,00
20.866.000,00
Jumlah 2.582.459.151,00
- Belanja Barang dan Jasa sampai dengan semester II Tahun 2018 tercapai Rp
3.319.447.813,00 dari target Belanja Barang sebesar Rp 3.510.813.275,00 atau 94.55%.
Dalam hal ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan perencanaan yang
sudah ditetapkan. Rincian capaian dari belanja barang dan jasa tersebut adalah sebagai
berikut :
No Belanja Barang dan Jasa Realisasi Semester II (Rp)
Alat Tulis Kantor (ATK)
Alat Listrik dan Elektronik
Perangko, Meterai, dan Benda Pos
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Bahan Peralatan Pendukung Kantor
Bahan Peralatan Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek
Belanja Telepon
Belanja Air
Belanja Listrik
Surat Kabar/Majalah
Sertifikasi
Dokumentasi
Administrasi Rekomendasi Ijin Penetapan Lokasi
Jasa Ukur Tanah
Transportasi dan Akomodasi
Jasa Service
Penggantian Suku Cadang
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Pajak Kendaraan Bermotor
Cetakan
Penggandaan
Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan
Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Makanan dan Minuman Rapat
59.487.450,00
2.340.850,00
4.797.000,00
1.712.000,0036.000,00
1.000.000,00
8.593.466,00
2.430.400,00
22.920.204,00
2.385.000,00
187.019.880,00
150.000,00
0,00
0,00
56.050.000,00
563.000,00
3.596.834,00
139.448.002,00
1.631.400,00
16.265.500,00
54.515.350,00
1.295.969.550,00
17.400.000,00
21.220.000,00
165.694.900,00
51
Makanan dan Minuman Tamu
Makanan dan Minuman Pelatihan, Sosialisasi,
Penyuluhan
Pakaian Kerja Lapangan dan Atributnya
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kursus – Kursus Singkat/Pelatihan
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Jasa Konsultansi Perencanaan
Jasa Konsultansi Audit
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya
Upah Penyelenggaraan Kegiatan
3.900.102,00
5.600.000,00
3.374.400,0092.955.000,00
272.418.685,00
2.000.000,00
248.000,00
2.500.000,002.750.000,00
422.999.840,00
49.830.000,00
153.300.000,00
141.314.000
10.305.000,00
Jumlah 3.319.447.813,00
b. Capaian Realisasi Belanja Modal sampai dengan semester I tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
1). Belanja Peralatan dan Mesin Rp 331.803.000,00
2). Belanja Gedung dan Bangunan Rp 98.058.300,00
3). Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0,00
Jumlah Rp 429.861.300,00
Untuk Belanja Modal yang terdiri dari :
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan semester II tahun 2018 tercapai
Rp 331.803.000,00 dari target Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp
357.130.000,00 atau 92,91 %. Rincian capaian belanja modal peralatan dan mesin
sebagai berikut :
No Belanja Peralatan dan Mesin Realiasai Semester II
(Rp)
1
2
3
4
5
6
7
Mobil 1 unit
Sepeda Motor 2 unit
Pengadaan Papan Informasi Sempadan Jalan 1 unit
Meja Pelayanan 1 set
Papan Nama 1 unit
Televisi LED 1 unit
Personal Komputer 1 paket
210.294.000,00
37.632.000,00
45.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
3.672.000,00
30.705.000,00
Jumlah 331.803.000,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan semester II tahun 2018 tercapai
Rp 98.058.300,00,00 dari target Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp
52
100.000.000,00 atau 98,06 %. Rincian capaian belanja modal gedung dan bangunan
sebagai berikut :
NO Belanja Gedung dan Bangunan Realiasai Semester II
(Rp)
Rehab Gedung Kantor 98.058.300,00
Jumlah 98.058.300,00
Dengan demikian sampai dengan Akhir Semester II Tahun Anggaran 2018 capaian
realisasi belanja secara keseluruhan adalah sebesar Rp 6.331.768.264,00 atau 96,04 %
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 6.592.600.524,00
PENJELASAN POS – POS NERACA :
5.2 ASSET
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 telah terjadi perubahan
kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bidang Tata Ruang yang dulu
bernaung pada Dinas Pekerjaan Umum, dan Pertanahan yang dulu berada di Bagian
Pemerintahan sekarangbergabung menjadi satu OPD baru Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang. Adapun nilai asset yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai
berikut :
A. ASSET LANCAR
a. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31
Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :
• Kas pada Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
• Kas pada Rekening Bank Rp 0,00
Saldo Kas di Bendahara Rp 0,00
Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon
Progo telah nihil.
b. Piutang lainnya Rp 0,00
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tanggal 31
Desember 2018 tidak mempunyai piutang lainnya.
c.Penyisihan Piutang Rp 0,00
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tanggal 31
Desember 2018tidak mempunyai Piutang .
d. Persediaan Rp 294.000,00
53
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tanggal 31
Desember 2018 terdapat persediaan sejumlah Rp 294.000,00berupa ATK dan Barang
Cetakan
Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan barang per 31 Desember 2018 dengan
rincian sebagai berikut:
• Alat Tulis Kantor Rp 51.000,00
• Alat Listrik Rp 243.000,00
Jumlah Rp 294.000,00
A. ASSET TETAP
Asset Tetap Rp 1.152.722.490,00
Akun ini menggambarkan saldo aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu
tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:
Asset Tetap 2018 (Rp) 2017 (Rp)
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
Aset BLUD
0,00
1.282.558.659,00
327.166.419,00
0,00
0,00
0,00
(457.002.588,00)
0,00
0,00
948.005.659,00
229.108.119,00
0,00
0,00
0,00
(267.484.076,00)
0,00
Jumlah 1.152.722.490,00 909.629.702,00
Saldo aset tetap yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sejumlah
Rp1.152.722.490,00. Aset tersebut merupakan hasil dari pengadaan Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang tahun anggaran 2018 sejumlah Rp429.861.300,00, tahun anggaran
2017 sejumlah Rp415.961.900,00, mutasitahun 2017 dari Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Permukiman sejumlah Rp754.847.878,00, dari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Dalduk dan KB sejumlah Rp1.799.000,00, dari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah sejumlah Rp4.525.000,00, mutasi tahun 2018 dari
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sejumlah 2.750.000,-
Adapun saldo akhir per 31 Desember 2018 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat
rinciannya sebagai berikut :
54
a. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan
Mesin 2018 (Rp)
Mutasi
2017 (Rp) Kurang
(Rp) Tambah (Rp)
Alat Kantor
Alat Rumah Tangga
Komputer
Alat Studio
Alat Komunikasi
Alat Angkutan
121.033.000,00
242.699.994,00
294.009.000,00
102.200.200,00
5.144.700,00
517.471.765,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
10.922.000,00
30.705.000,00
,00
,00
247.926.000,00
76.033.000,00
231.777.994,00
263.304.000,00
102.200.200,00
5.144.700,00
269.545.765,00
Jumlah 1.282.558.659,00
0,00 334.553.000,00 948.005.659,00
Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 tersebut terdiri dari :
- Alat kantor sebesar Rp121.033.000,00 yang merupakan pengadaan Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang dengan rincian TA 2017 sebesar Rp76.033.000,00 dan
TA 2018 Rp45.000.000,00 yang semuanya merupakan aset intrakomtable
- Alat rumah tangga sebesar Rp242.699.994,00 merupakan aset intrakompable yang
terdiri dari pengadaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun anggaran 2017
sebesar Rp58.980.000,00, pengadaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun
anggaran 2018 sebesar Rp8.172.000,00, mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017 sebesar Rp166.493.944,00,
mutasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalduk dan KB tahun 2017
sebesar Rp1.779.000,00, mutasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
tahun 2017 sebesar Rp4.525.000,00 serta mutasi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip
sebesar Rp.2.750.000,- sedangkan aset ekstrakomtable sejumlah Rp951.290,- yang
terdiri dari saldo tahun 2017 sebesar Rp771.290,- dan mutasi tahun 2018 dari Dinas
Perpustakaan Daerah sebesar Rp180.000,-
- Komputer merupakan pengadaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun
anggaran 2017 sebesar Rp173.604.000,00, pengadaan Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang tahun anggaran 2018 sebesar Rp30.705.000,00, dan hibah dari Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017 sebesar
Rp89.700.00,00
55
- Alat Studio yang secara keseluruhan merupakan aset intrakomtable merupakan
hasil pengadaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun anggaran 2017 senilai
Rp102.200.200,00
- Alat Komunikasi juga merupakan hasil pengadaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
tahun anggaran 2017 senilai Rp5.144.700,00
- Alat Angkutan yang keseluruhan aset intrakomtable sejumlah Rp517.471.765,00
pengadaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun anggaran 2018
sebesar247.926.000,00, hibah dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman tahun 2017 senilai Rp269.545.765,00
b. Gedung dan Bangunan
Gedung dan
Bangunan 2018 (Rp)
Mutasi 2017 (Rp)
Kurang (Rp) Tambah (Rp)
Bangunan
Gedung
Kantor
327.166.419,00 0,00 98.058.300,00 229.108.119,00
Jumlah 327.166.419,00 0,00 98.058.300,00 229.108.119,00
Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 tersebut terdiri dari :
- Bangunan gedung kantor sebesar Rp327.166.419,00 merupakan aset intrakomtable
pengadaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang TA 2018 sebesar Rp98.058.300,00
yang berupa bangunan gedung kantor, hibah dari Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017 dengan rincian : bangunan gedung
kantor senilai Rp7.500.000 dan renovasi bangunan kantor senilai Rp221.608.119,00.
Sebelumnya aset bangunan gedung senilai Rp7.500.000,00 tersebut masuk di aset
ekstra komptabel namun setelah ada renovasi senilai Rp221.608.119,00 beralih ke
aset intra komptabel karena nilai aset menjadi bertambah.
c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan 2018 (Rp)
Mutasi 2017 (Rp)
Kurang (Rp) Tambah (Rp)
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo aset jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2018 nihil (Rp0,00). Pada tahun
2017 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terdapat pengadaan penambahan daya listrik
senilai Rp7.236.500,00 namun nilai tersebut tidak menambah aset tetap karena
perolehannya dibawah Rp10.000.000,00 juga tidak dimasukkan dalam aset tetap
56
ekstra komptabel ataupun intra komptabel karena tambah daya listrik tidak bisa
berdiri sendiri akan tetapi gabung dengan bangunan gedung hal tersebut sesuai
dengan kebijakan akuntasi.
d. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi
Penyusutan 2018 (Rp)
Mutasi 2017 (Rp)
Kurang (Rp) Tambah (Rp)
Akumulasi
Penyusutan
488.290.669,00 0,00 0,00 267.484.076,00
Jumlah 488.290.669,00 0,00 0,00 267.484.076,00
Penambahan penyusutan aset tersebut merupatan penyusutan sampai dengan tahun
2018 yang jumlahnya sebesar Rp488.290.669,00.
5.3 KEWAJIBAN
Jumlah Kewajiban Rp84.300,00
Akun ini menggambarkan kewajiban Dinas Pertanahan dan Tata Ruang per Desember 2018
untuk jangka pendek dan jangka panjang dengan uraian sebagai berikut :
a. Kewajiban Jangka Pendek
Uraian 2017 (Rp) 2016 (Rp)
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)
Utang bunga
Bagian utang lancar jangka panjang
Pendapatan diterima dimuka
Utang beban
Utang jangka pendek lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
84.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.900,00
4.000.000,00
Jumlah 84.300,00 4.088.900,00
Rincian kewajiban jangka pendek tersebut diatas Rp84.300,00 sebagai berikut :
- Utang beban senilai Rp84.300,00 merupakan tagihan pembayaran air sebesar Rp84.300
yang harus dibayar pada bulan berikutnya
57
b. Kewajiban jangka Panjang
Uraian 2018 (Rp) 2017 (Rp)
Utang dalam negeri
Utang jangka panjang lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah 0,00 0,00
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang per 31 Desember 2018 tidak mempunyai kewajiban
jangka panjang
5.4 EKUITAS
EKUITAS Rp 1.339.785.002,00
Uraian 2018 (Rp) 2017 (Rp)
Ekuitas 1.152.932.190,00 909.357.371,00
Jumlah 1.152.932.190,00 909.357.371,00
Ekuitas tersebut diatas merupakan jumlah kekayaan keseluruhan yang dimiliki Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2018 senilai Rp1.152.932.190,00
PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)
5.5 PENDAPATAN LO
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO
Uraian 2018 (Rp) 2017 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO 0,00
0,00
Jumlah 0,00 0,00
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sampai dengan 31 Desember 2018 tidak ada pendapatan
asli daerah - Lo
b. Pendapatan Transfer - LO
Uraian 2017 (Rp) 2016 (Rp)
Pendapatan Transfer - LO 0,00
0,00
Jumlah 0,00 0,00
58
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sampai dengan 31 Desember 2018 tidak ada pendapatan
tranfer - Lo
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO
Uraian 2018 (Rp) 2017 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -
LO
0,00
0,00
Jumlah 0,00 0,00
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sampai dengan 31 Desember 2018 tidak ada lain – lain
pendapatan daerah yang sah – Lo
d. Beban
Uraian 2018 (Rp) 2017 (Rp)
Beban Pegawai – LO
Beban Persediaan
Beban Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Penyusutan dan Amortasi
Beban Penyisihan Piutang
Beban Lain – lain
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
2.581.962.925,00
92.114.750,00
2.463.303.440,00
150.737.236,00
365.373.685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189.518.512,00
0,00
0,00
0,00
2.399.026.959,00
71.535.000,00
2.824.101.576,00
86.644.326,00
312.576.756,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264.823.797,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah 6.085.135.650,00 5.985.109.714,00
Laporan Operasional (LO) untuk beban sampai dengan 31 Desember 2018 Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang dapat dirinci sebagi berikut :
- Beban Pegawai – Lo sebesar Rp2.581.962.925,00 merupakan beban gaji pegawai,
tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras,
tunjangan PPh selama tahun 2018
59
- Beban persediaan sebesar Rp92.114.750,00 merupakan penggunaan persediaan dalam
1 tahun yang meliputi ATK, peralatan kebersihan, barang cetakan, pakaian kerja,
pendukung kantor, dan perangko/benda pos.
- Beban jasa sebesar Rp2.463.303.440,00 merupakan pembiayaan jasa pada Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang sampai dengan 31 Desember 2018 antara lain jasa
kantor,dan jasa konsultansi.
- Beban perjalanan dinas sebesar Rp365.373.685,00 sampai dengan 31 Desember 2018
merupakan pembiayaan yang telah dipergunakan untuk kepentingan kedinasan yang
terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
- Beban pemeliharaan sebesar Rp150.737.236,00 merupakan perawatan kendaraan
bermotor yang sudah direalisasikan pada tahun 2018 yang meliputi jasa servis,
penggatian suku cadang, dan bahan bakar minyak.
e. Kegiatan Non Operasional
Uraian 2018 (Rp) 2017 (Rp)
Surplus penjualan aset non lancar – Lo
Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang –
LO
Surplus dari kegiatan non operasional lainnya – LO
Defisit penjualan aset non lancar – LO
Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang –
LO
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya
0,00
0,00
2.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
761.151.878,00
0,00
0,00
33.637.800,00
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang per 31 Desember 2018 pada kegiatan non operasional
terdapat surplus dari kegiatan non operasional lainnya – Lo sebesar Rp0,00 dan defisit
kegiatan non operasional lainnya Rp0,00
PENJELASAN POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
5.5 PERUBAHAN EKUITAS
Perubahan ekuitas sampai dengan 31 Desember 2018 pada Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang dapat disajikan sebagai berikut :
Uraian 2018 (Rp) 2017 (Rp)
60
Ekuitas awal
Surplus/Defisit – LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar :
Koreksi nilai persediaan
Selisih revaluasi aset tetap
Koreksi ekuitas lainnya
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
Ekuitas Akhir
906.825.802,00
(6.089.165.650,00)
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
6.331.272.038,00
1.152.932.190,00
0,00
(5.231.323.046,00)
0,00
0,00
0,00
(6.872.738,00)
6.144.680.417,00
906.825.802,00
Perubahan ekuitas pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diuraikan sebagai berikut :
- Ekuitas awal per 31 Desember 2018 sebesar Rp906.825.802,00
- Surplus/Defisit - Lo sebesar per 31 Desember 2017 (6.089.165.650,00)
- Koreksi ekuitas lainnya sebesar 4.000.000,00 merupakan sewa tanah yang dibayar pada
tahun 2018
- Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp6.331.272.038,00 adalah realisasi jumlah
belanja keseluruhan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2018
- Ekuitas akhir Rp1.152.932.190,00 merupakan jumlah akhir seluruh kekayaan yang dimiliki
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
61
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo mempunyai alamat di Jl. Bhayangkara,
Pengasih, Kulon Progo Telp.(0274) 2890731.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, fungsi dan
tugas serta tata kerja, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan OPD eselon IIa yang memiliki
susunan organisasi sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Pertanahan
d. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
e. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang
Sesuai dengan amanat dalam Perda Nomor 55 Tahun 2016OPDDinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kulon Progo mempunyai fungsi :
Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang, dan
tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta
Kemudian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan dibidang pertanahan;
2. Menyelenggarakan kegiatan dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang;
3. Menyelenggarakan kegiatan dibidang pelaksanaan dan pengawasan pertanahan dan tata
ruang; dan
4. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.
62
BAB VII
PENUTUP
1. Dalam Tahun Anggaran 2018, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo
memperolah alokasi dana belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.051.107.499,00 dan
belanja langsung sebesar Rp. 4.541.493.025,00. Dari jumlah tersebut belanja
langsungsampai tanggal 31 Desember2018ntelah digunakan sebesar Rp.
4.300.345.113,00 atau 94.69% dari anggaran tersedia
2. Dana sebesar Rp. 6.331.272.038,00 (realisasi) tersebut digunakan untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi OPD yang meliputi 22kegiatan
dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Kulon Progo
ttd.
R. HERIYANTO, S.H., M.M. NIP. 19680606 199501 1 001