bab i pendahuluan secara umum tugas dan kewajiban

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kec. Kiarapedes Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban Pemerintahan adalah

menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber

daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban

masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat

persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan

demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup,

penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya

membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa

dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung

tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan

penerapan prinsip Good Governance yang memuat prinsip-prinsip

akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas

dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat

berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di

tingkat pusat maupun tingkat Pemerintahan Daerah. Terkait

dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting

dalam menunjang keberhasilan Pemerintah Daerah Otonom

karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan

masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2)

yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh

Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk

menangani urusan otonomi daerah.


Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang

dilimpahkan semakin besar tanggungjawab Camat dalam

mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau

Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan

yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan

ketertiban umum.

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan

Perundang-Undangan.

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum.

5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan

baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang.

Perencanaan yang disusun tentunya harus memperhitungkan

keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan

hambatan yang mungkin timbul.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2019 adalah

memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan,

pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan

pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan

perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Kiarapedes yang

dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh

Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun oleh semua lapisan

masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan


pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang

kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2019

adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas

dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah

dilaksanakan;

2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan

kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di

wilayah Kabupaten Purwakarta khususnya Kecamatan

Kiarapedes;

3. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan

perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut

hasil pengolahan dan evaluasi;

4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi,

Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;

5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya

dan sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan

kepada publik.

1.3. Gambaran Umum

1. Struktur Organisasi Kecamatan Kiarapedes

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);

dan Peraturan Bupati Purwakarta 181 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Kecamatan.


Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 59 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dalam

menyelenggarakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan tehnis sebagian urusan Otonomi

Daerah dan Tugas Umum Pemerintahan.

2. Pelaksanaan tugas sebagian urusan Otonomi Daerah dan

Tugas Umum Pemerintahan.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

4. Pembinaan dan pengoordinasian wilayah.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan

Bupati Purwakarrta Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai-berikut

:

- Pasal 2

Camat

Ayat (1) Camat mempunyai tugas dan pokok memimpin,

mengkoordinsikan dan mengendalikan Kecamatan dalam

pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkaan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan

tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan

masyarakat,upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan

Perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan

Pemerintahan di tingkat Kecamatan;


b. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau

Kelurahan;

c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan

Pemerintahan Desa;

d. pembinaan pelaksanaan pelayanan penatausahaan

Kecamatan;

e. pelaksanaan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi

Daerah.

Ayat (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai rincian tugas :

1. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam

forum musyawarah perencanaan Pembangunan di

Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun Swasta

yang mempunyai program kerja dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

3. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang

dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun Swasta;

4. melakukan tugas-tugas lain, dibidang Pemberdayaan

Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

5. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polsek) dan/atau Tentara Nasional Indonesia

(Koramil) mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

6. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada

di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman

dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;


7. melakukan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat

Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan

Peraturan Perundang-undangan;


Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan

Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

9. mengkoordinasikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di

wilayah pada tingkat Kecamatan;

10. memberikan rekomendasi penilaian kinerja kepala UPTD

dan UPTB;

11. melakukan koordiansi dengan satuan kerja Perangkat

Daerah dan/atau Instansi vertikal yang tugas dan fungsinya

di bidang Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

12. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam

pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;


Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggraan

kegiatan Pemerintahan;

14. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan

satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di

bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;

15. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan;

16. melakukan pembinaan dan pegawasan tertib administrasi

Pemerintahan Desa/Kelurahan;

17. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi

pelaksanaan administrasi Desa /Kelurahan;

18. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala

Desa dan/atau Lurah;



Perangkat Desa dan/atau Perangkat Kelurahan;

20. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;

21. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat di Kecamatan;

22. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan

minimal di wilayahnya;


pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

24. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan

kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

25. penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah

kesehatan akibat bencana dan wabah skala Kecamatan;

26. penyelenggaraan kewaspadaan pangan dan gizi lingkup

Kecamatan;

27. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan

pencemaran lingkungan skala Kecamatan;

28. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala

Kecamatan;

29. memberikan rekomendasi lokasi izin praktek tenaga

kesehatan tertentu di Kecamatan;

30. fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem

kesehatan lingkup Kecamatan;

31. menyusun perencanaan peningkatan indek pembangunan

manusia bidang perluasan akses dan layanan pendidikan

untuk angka melek huruf (amh) dan lama sekolah (ls) pada

tingkat Kecamatan;

32. mengkoordinasikan bahan-bahan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat

Kecamatan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan

olah raga sebagai bahan penyusunan rekomendasi


Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)

tingkat Kecamatan;

33. mengkoordinasikan bahan usulan bantuan berupa fasilitasi

dan anggaran kegiatan bagi peningkatan program wajib

belajar pendidikan dasar dan pemberantasan buta aksara,

kebudayaan, pemuda dan olahraga;

34. menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi program wajib

belajar pendidikan dasar dan pemberantasan buta aksara di

tingkat Kecamatan;

35. menyelenggarakan pengawasan pendidikan non formal

yang meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan

kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,

pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan

perempuan;

36. menyelenggarakan pengawasan urusan kebudayaan yang

meliputi kegiatan kebudayaan, tradisi, perfilemen, kesenian,

kesejahtraan dan kepurbakalaan di tingkat Kecamatan;

37. menyelenggarakan pengawasan urusan kegiatan pemuda

dan olahraga masyarakat di luar kegiatan persekolahan

pada tingkat Kecamatan;

38. menyelenggarakan jaringan kerjasama dengan dan

kemitraan dengan Pemerintahan Desa, komite sekolah,

Forum Komite Sekolah Kecamatan, Penilik, Tokoh

Masyarakat serta satuan pendidikan Badan/Dinas/Lembaga

terkait dalam kegiatan program wajib belajar pendidikan

dasar dan pemberantasan buta aksara, kebudayaan,

pemuda dan olahraga;

39. mengevaluasi hasil menghimpun, mengolah dan

menganalisis data serta penyajian dan hasil kegiatan urusan

program wajib belajar pendidikan dasar dan pemberantasan

buta aksara, kebudayaan, pemuda dan olahraga;

40. menyelenggarakan admistrasi keuangan dan aset daerah di

lingkup Kecamatan;


41. mengelola retribusi yang menjadi kewenangannya;

42.mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran

pada Kecamatan;

43. melakukan pengawasan dan pengendalian atas

penggunaan barang milik daerah yang ada dalam

penguasaan Kecamatan;

44. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaan Kecamatan untuk kepentingn penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Kecamatan;

45. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang

berada dalam penguasaan Kecamatan;

46. menyelenggarakan bimbingan dan supervisi penyusunan

laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBDesa lingkup Kecamatan;

47. mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBDesa lingkup Kecamatan;

48. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS)

dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam

penguasaan Kecamatan kepada Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah;

49. menyampaikan Laporan Keuangan Kecamatan kepada

Dinas Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah sebagai

bahan penyusunan laporan keuangan daerah;

50. mempelajari, memahami dan melaksanakan Peraturan

Perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas

pada Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

51. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah

maupun satuan kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai

dengan lingkup tugas pada Kecamatan;

52. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;


53. membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

54. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan

pengembangan karier;

55. melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan

Otonomi Daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi,

koordinasi, pembinaan, penetapan, dan penyelenggaraan

serta kewenangan lain yang dilimpahkan;

56. memfasilitasi administrasi Pemerintahan Kelurahan;

57. memfasilitasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan

Pendayagunaan Aset Daerah yang dikelola oleh Kelurahan;

58. memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan

Perundang-undangan;

59. memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan perangkat

Kelurahan;

60. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

61. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;

62. memfasilitasi pembangunan partisipatif;

63. memfasilitasi kerjasama Kelurahan dengan pihak ketiga;

64. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

Kelurahan;

65. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

66. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 3 Sekretariat

Ayat (1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai

tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi


administrasi urusan perencanaan, keuangan, umum dan

kepegawaian.


dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan urusan program;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;

c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian

yang meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian,

pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan

masyarakat dan keprotokolan Kecamatan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Ayat (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas :

1. menyusun Rencana dan Program Kerja Sekretariat, sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas;

2. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Kecamatan;

3. mengelola Penyusunan Rencana dan Program kerja

Kecamatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

4. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan

administrasi kearsipan, tata naskah dinas baik yang masuk

maupun keluar;

5. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup

Kecamatan;

6. mengatur pelaksanaan layanan di bidang Kesekretariatan

kepada Unit Organisasi di lingkup Kecamatan;

7. menyusun dan menelaah peraturan Perundang-undangan

yang berhubungan dengan tugas kedinasan;

8. mamantau kegiatan bawahan lingkup Kesekretariataan;

9. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga

yang menjadi kebutuhan Kecamatan;

10. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan

Kecamatan;


11. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan

Kecamatan;

12. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;

13. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan

pembantu bendahara;

14. melaksanakan Pembinaan, Pengarahan, dan Pengawasan

kepada Bendahara;

15. memantau, mengkoordinasikan, dan melaporkan setiap

kegiatan dinas kepada Camat;

16. mengelola perencanaan dan program Kecamatan;

17. mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana

anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Kecamatan;

18. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan

Kesekretariatan kepada atasan;

19. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan

Anggaran (RKA)dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Sekretariat;

20. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah SKPD

lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;

21. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Sekretariat, sesuai ketentuan yang berlaku;

dan

22. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai


Pasal 4 Subbag Umum dan Kepegawaian

Ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh

seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas

pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum

dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi,

kepegawaian, perlengkapan, perbekalan keperluan tulis, dan

keprotokolan.



dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai fungsi :

a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi

kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan

keperluan tulis, dan keprotokolan;

b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;

c. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan

kepegawaian Kecamatan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai



pada ayat (2), Subbag Umum Kepegawaian mempunyai rincian

tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja subbagian umum dan

kepegawaian , sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang umum

dan kepegawaian kepada unit organisasi di lingkup

kecamatan;

3. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan

surat keluar sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas

yang berlaku;

4. menkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang

kepegawaian lingkup kecamatan;

5. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik

daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan;

6. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup

kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut kepangkatan,

data pegawai, kartu pegawai, karis/karsu, tunjangan

anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat

usulan formasi pegawai, membuat usulan ijin belajar,

membuat usulan diklat, kesejahtraan pegawai, penyesuaian


ijazah, usulan memberikan penghargaan, memberikan

layanan penilaian angka kredit jabatan fungsional,

pembinaan /teguran disiplin pegawai, membuat

konsepusulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku,

membuat konsep ijin nikah dan cerai, membuat usulan

pemberhentian pengangkatan dari dan dalam jabatan,

membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi

pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku,

melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan

pegawai (DP-3);

7. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan

kesejahtraan pegawai dan pembinaan hukum serta

ketatalaksanaan pegawai di lingkungan Kecamatan;

8. mengelola administrasi kerumahtanggaan dan perjalanan

dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9. melaksanakan administrasi hubungan masyarakat dan

protokoler Kecamatan;

10. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian

perlengkapan, perbekalan, dan keperluan alat tulis kantor di

lingkup Kecamatan;

11. melaksankan pemeliharaan bangunan, pekarangan,

kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;

12. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan,

pengadaan, dan kearsipan;

13. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai

tidak tetap;

14. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan umum

dan kepegawaian kepada atasan;


Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Subbagian dan Kepegawaian;


16. melaksanakan koordinasi dengan instansi Pemerintah

/SKPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas

kedinasan;


tugas/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Ayat (1) Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas

pokok melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan yang

meliputi perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.


dimaksuud pada ayat (1), subbagian Perencanaan, Keuangan

dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan program Kecamatan;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan program,

evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;

c. pelaksanaan pemantauan kegiatan Kecamatan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,


Ayat (3) Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

mempunyai rincian tugas :

1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2. mengkoordiansikan pelaksanaan layanan di bidang program

kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan;

3. menyusun konsep Rencana Strategis (RENSTRA) dan

Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;


4. menyusun perencanaan tahunan Kecamatan dan

perencanaan lainnya;

5. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai

perencanaan dan program Kecamatan;

6. menyajikan data pelaksanaan kegiatan Kecamatan;

7. meremajakan data dalam sistem inpormasi manajemen

Kecamatan;

8. menyusun konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;


tugas/kegiatan subbagian perencanaan, sesuai ketentuan

yang berlaku;

10. menyusun laporan tahunan kegiatan Kecamatan;

11. menyusun konsep pembuatan propil Kecamatan;


Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan kepada atasan;



(DPA) subbagian perencanaan;

14. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah

SKPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas

kedinasan;

15. melaksanan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan



Pasal (6) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Ayat (1) Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan

urusan administrasi dan penatausahaan keuangan.



dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Keuangan

dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. pengelolaan urusan administraasi dan penatausahaan

keuangan Kecamatan;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan

Kecamatan;

c. penatausahaan keuangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai



pada ayat (2), Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

mempunyai rincian tugas :

1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, sebagai acuan

pedoman pelaksanaan tugas;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang

keuangan kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan;

3. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku

pejabat penatausahaan keuangan di lingkup Kecamatan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara

dan pembantu bendahara di lingkup Kecamatan;

5. membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang

berlaku;

6. menyaipkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Belanja

lingkup Kecamatan;

7. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan

pelaksanaan pembayaran gaji;

8. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan,

pengeluaran, pertanggungjawaban, dan pembukuan

keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


9. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa

yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan

diketahui/disetujui oleh PPTK;

10. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-

LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

11. meneliti kelengkapan SPP-UP, dan SPP-GU kegiatan yang

dibiayai oleh APBD di lingkup Kecamatan;

12. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;

13. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;

14. melakukan verifikasi harian atas penerimaan Kecamatan;

15. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi

penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset

tetap dan akuntansi selain kas;

16. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan

kegiatan APBD;

17. menyusun laporan neraca keuangan Kecamatan setiap

triwulan dan akhir tahun

18. memantau pelaksanaan penggunaan anggaran belanja

dinas;

19. mengkoordiansikan pelaksanaan penyelesaian Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);

20. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan

dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;

21. mengatur administrasi perjalanan dinas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

22. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan

lingkup Kecamatan;

23. menyusun perencanaan tahunan Kecamatan dan

perencanaan lainnya;

24. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai

perencanaan dan program Kecamatan;


25. meremajakan data dalam sistem informasi manajemen

keuangan Kecamatan;


tugas/kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan

Pelaporan, sesuai ketentuan yang berlaku;

27. menyusun laporan tahunan kegiatan Kecamatan;


keuangan kepada atasan;



(DPA) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

30. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah SKPD

lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;

31. melaksanakan evaluasi dan pelopran pelaksanaan

tugas/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;dan




Pasal 5 Seksi Tata Pemerintahan

Ayat (1) SeksiTata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan koordinasi dan

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan

dan pasilitasi serta pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

danatau Kelurahan.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan di tingkat Kecamatan;

b. pelaksanaan pasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugas pemerintahan diantaranya Pertanahan, Kependudukan,

Catatan Sipil serta Pajak Bumi dan bangunan di tingkat Kecamatan

dan /atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau

Kelurahan;

d. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai

dengan tugas dan fungsinya


pada ayat (2), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai rincian tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di

bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan;

3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

4. memberikan bimibingan, suvervisi, pasilitasi, dan konsultasi

pelaksanaan administrasi Pemerintahan dan/atau Kelurahan;


5. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala

Desa dan/atau Kelurahan;

6. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat

Desa dan/atau Kelurahan;

7. mengumpulkan dan mengolah data pemerintahan di tingkat

Kecamatan;

8. menampilkan data situasi/kondisi pemerintahan di tingkat

Kecamatan;

9. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan;

10. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan

preventif serta mempasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;

11. melaksanakan pasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;

12. melaksanakan kegiatan administrasi bidang pertanahan;

13. melaksanakan administrasi dalam penyelenggaraan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB);

14. melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan;

15. melaksanakan penelaahan dan kebijakan terhadap Peraturan

Desa dan Peraturan Kuwu;

16. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemerintahan tingkat

Desa dan/atau Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;

17. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang

berkaitan dengan kegiatan Pemerintahan Umum di

Kecamatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

18. melaporkan pelaksanaan pebinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan

kepada Camat;

19. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dan /atau Kelurahan;

20. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



dengan tugas dan fungsinya

Pasal 8 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan

dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum.


pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan dan koordinasi upaya penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa serta

perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan

Perundang-undangan;

c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugas ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa

serta perlindungan masyarakat di tingkat Kecamatan dan/atau

yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau

Kelurahan;

d. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap

ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa serta

perlindungan masyarakat di Kecamatan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai



pada ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai

fungsi:

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


2. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah

yang tugas dan fungsinya di bidang penerpan Peraturan

perundang-undangan;

3. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perngkat daerah

yang tugas dan fungsinya di bidang peegakan Perturan

perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

4. mengumpulkan dan mengolah data bidang ketentraman, dan

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

5. menampilkan data situasi/kondisi keamanan, ketentraman dan

ketertiban umum di Kecamatan, sesuai ketentuan yang

berlaku;

6. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;

7. melaksanakan pembinaan dan perlindungan masyarakat;

8. melaksanakan koordinasi fungsional dengan unsur keamanan

dalam rangka mewujudkan suasana tertib di Kecamatan;

9. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam

rangka operasional penegakan terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah;

10. melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan

keramaian di kecamatan;

11. melaksanakan pengawasan terhadap pemamfaatan bidang

pertambangan dan energy;

12. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kepariwisataan;

13. melaksanakan perencanaan dan pengendalian usaha-usaha

preventif dan refresif serta memfasilitasi penyelesaian

perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, dan ras;

14. merumuskan perencanaan bahan kebijakan penanggulangan

bencana alam, kerusuhan social dan konflik etnis;

15. melaksanakan koordinasi kegiatan dan pembinaan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;


16. melaksanakan pembinaan, pengawasan administrasi

rekomendasi masalah perizinan, sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

17. melaksanakan pemantauan terhadap situasi ketentraman dan

ketertiban umum Kecamatan;


pelaksanaan tugas dalam menjaga situasi ketentraman dan

ketertiban umum di Kecamatan;

19. melaksanakan konsultasi vertikal dalam upaya perlindungan

masyarakat di Kecamatan;


berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan

Ketertiban umum tingkat Kecamatan, dalam rangka

pengambilan keputusan /kebijakan;

21. melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan

tugas/penugasan;

22. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ,

sesuai ketentuan yang berlaku;



Pasal 9 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ayat (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertaggung jawab

kepada Camat yang mempunyai tugas pokok perencanaan,

penyusunan, dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

desa.


pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang

pemberdayaan masyarakat desa;


b. pelaksanaan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat

desa;


tugas pemberdayaan masyarakat desa di tingkat kecamatan

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau

Kelurahan;

d. pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas

UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan

masyarakat di wilayah Kecamatan;

e. pelaksanaan pasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap

pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai



pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mempunyai fungsi:

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. melakukan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah

yang tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat

dan Desa;

3. mengumpulkan dan mengolah data bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa serta partisipasi masyarakat;

4. melaksanakan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas

UPTD dan UPTB dalam pengembagan pemberdayaan

masyarakat di wilayah Kecamatan;

5. melaksanakan pasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap

pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan;

6. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

pemberdayaan masyarakat dan Desa;


7. menyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya dan

Kelembagaan Masyarakat, usaha ekonomi masyarakat,

pengembangan Desa dan Kelurahan, dan Pemerintahan Desa;

8. mengarahkan, mengendalikan dan memantau pelaksanaan

pembaerdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa;

9. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat terkait

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan

masyarakat dan Desa;

10. melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan

pemberdayaan di Kecamatan;


berkaitan dengan kegiatan pembinaan pemberdayaan

masyarakat dan desa tingkat Kecamatan, dalam rangka

pengambilan keputusan kebijakan;


tugas/kedinasan;

13. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai ketentuan

yang berlaku;



Pasal 10 Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Ayat (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Camat yang mempunyai tugas pokok perencanaan, penyusunan, dan

pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan.


pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan perekonomian yang meliputi

produksi, distribusi, koperasi, dan badan usaha milik desa di

Kecamatan;


b. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugas ekonomi di tingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan;

c. pelaksanaan pasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan

perekonomian di Kecamatan;

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, dan

pasilitas pelayanan umum di Kecamatan;

e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan kebersihan, keindahan,

dan pertamanan serta lingkungan hidup di tingkat Kecamatan;

f. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugas pembangunan di tingkat kecamatan dan/atau yang belum

dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan;

g. pelaksanaan pasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap

pembengunan di kecamatan;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai

dengan tugas fungsinya.


pada ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian

tugas :

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Ekonomi dan

Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum

musyawaraah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan

dan Kecamatan;

3. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam

pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan pasilitas pelayanan

umum;

4. mengumpulkan dan mengolah data bidang ekonomi dan

pembangunan di Kecamatan;

5. menampilkan data situasi/kondisi ekonomi dan pembangunan di

Kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;


6. melaksanakan pasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;

7. melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencananan

Pembangunan (MUSRENBANG) tahunan di kecamatan;

8. melaksanakan konsultasi vertikal dengan satuan kerja yang ada

di tingkat kabupaten dan koordinasi horizontal terutama dengan

Kepala UPTD dan satuan kerja lainnya, dalam rangka usulan

dan pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di

Kecamatan;

9. melaksanakan kegiatan latihan keterampilan bagi masyarakat

tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

10. melaksanakan pendataan sumber daya dan potensi

pembangunan tingkat Desa;

11. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program

pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga,

organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat Desa

dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi,

perkreditan maupun usaha produktif;

12. melakukan kordinasi di bidang pekerjaan umum;

13. melakukan koordinasidi bidang pembangunan budaya dan

pariwisata;


pelaksanaan tugas;


berkaitan dengan kegiatan pembinaan ekonomi dan

perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, dalam rangka

pengambilan keputusan/kebijkan;


tugas/kedinasan;

17. melaksanakan pemantauan kegiatan ekonomi dan

pelaksanaaan pembangunan di tingkat Kecamataan;



tugas/kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sesuai

ketentuan yang berlaku;



Pasal 11 Seksi Kesejahtraan Sosial

Ayat (1) Seksi Kesejahtraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan pelaksanaan

program serta pembinaan kesejahtraan sosial.


pada ayat (1), Seksi Kesejahtraan Sosial mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang

meliputi bantuan sosial, agama, pendidikan, kesehatan

masyarakat, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan

kepemudaan, peranan wanita dan olah raga.

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;


tugas kesejahtraan sosial ditingkat kecamatan dan/atau yang

belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan;

d. pelasanaan pasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan

social di Kecamatan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai



pada ayat (2), Seski Kesejahtraan Sosial mempunyai rincian tugas :

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesejahtraan

Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


2. mengumpulkan dan mengolah data kesejahtraan sosial yang

meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, dan

data kesejahtraan sosial lainnya di Kecamatan;

3. melaksanakan pengolahan data kesejahtraan sosial tingkat

Kecamatan;

4. menyampaikan data peta situasi/kondisi kesejahtraan sosial di

Kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;

5. melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan

kesejahtraan keluarga di tingkat Kecamatan dan

Desa/Kelurahan;

6. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan

kegotong royongan dan keswadayaan masyarakat;

7. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas

pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan,

lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat,

keluarga berencana, pendidikan, olah raga, pemuda dan

pemberdayaan perempuan;

8. melaksanakan koordinasi dan pembinaan di bidang Pariwisata,

Kebudayaan, dan Agama;

9. melaksanakan koordinasi vertikal dan horizontal, dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahtraan sosial;


berkaitan dengan kegiatan pembinaan kesejahtraan rakyat

tingkat Kecamatan, dalam rangka pengambilan

keputusan/kebijakan;


tugas/penugasan;

12. melaksnakan pemantuan tingkat kesejahtraan sosial masyarakat

di tingkat Kecamatan;

13. menyiapkan evaluasi dan pelporan pelaksanaan tugas/kegiatan

sesuai ketentuan yang berlaku;


14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai

bidang tugas dan fungssinya.

Pasal 12 Kelompok Jabatan Fungsional

Ayat (1) Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk Kelompok

Jabatan Fungsional

Ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional

sesuai dengan kebutuhan;

Ayat (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab

kepada Camat.

Pasal 14 Tata Kerja

Ayat (1) Dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya Camat, para

pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di

lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;

Ayat (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahannya;

Ayat (3) Setiap pempinan satuan organisasi wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya

masing-masing serta menyampaikan laopran berkala tepat waktunya;

Ayat (4) Setiap laporan berkala yang diterima oleh pimpinan satuan

organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai

bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk

kepada bawahan.


B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Purwakarta, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 59

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Kecamatan, maka susunan organisasi Kecamatan Kiarapedes terdiri

atas :

1. Camat;

2. Sekretaris Camat;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

4. Subbbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

5. Seksi Tata Pemerintahan;

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

9. Seksi Kesejahtraan Sosial;

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai Kecamatan Kiarapedes sebanyak 30 orang,

pemangku jabatan struktural sebanyak 9 orang, selebihnya terbagi

kedalam jabatan fungsional yang membantu tugas kesekretariatan

dan sebagai pelaksana yang membantu tugas secara teknis

pemangku jabatan Kepala Seksi, dengan rincian status kepegawai

tersebut adalah sebagai-berikut :

a) Pegawai Negeri Sipil PNS : 23 orang, terdiri dari :

- Golongan IV : 2 orang

- Golongan III : 8 orang

- Golongan II : 7 orang

- Golongan I : - orang

b) Calon Pegawai Negeri Sipil : - orang


c) Tenaga Kontrak : 2 orang

d) Tenaga Sukwan : 4 orang

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2019 dilandasi Dasar Hukum

sebagai berikut :

1. Undang –undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2000

tanggal 30 Nopember 2000 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Kecamatan Babakancikao, Kiarapedes, Cibatu,

Sukasari, Pondoksalam, dan Kiarapedes Kabupaten

Purwakarta;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008

tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta ( Lembaran

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 59 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.


1.5 Sistematika

Sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Gambaran Umum

A. Tugas Pokok dan Fungsi

B. Struktur Organisasi Kecamatan

C. Sumber Daya Aparatur

1.4 Dasar Hukum

1.5 Sistematika

BAB II. RENCANA STRATEJIK

2.1 Rencana Stratejik

1. Visi

2. Misi

3. Tujuan

2.2 Rencana Startegis Kinerja

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

2. Program

3. Kegiatan

4. Isu- isu Strategis Yang Berpengeruh

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

3.2 Indikator Kinerja Kegiatan

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

3.4 Akuntabilitas Kinerja Keuangan

BAB IV. PENUTUP

Lampiran-lampiran


BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Kiarapedes

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

perencanaan stratejik merupakan langkah awal oleh instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik

lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem

administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan

pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergi, instansi

pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya

peningkatan Akuntabilitas Kinerjanya. Penulisan LAKIP

Pemerintahan Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun

2019 ini, berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah yang

dijabarkan melalui rencana Strategis (Rentra) Kabupaten Purwakarta

Tahun 2013-2019 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang

disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (Perencanaan Jangka

Pendek) yang menggambarkan Visi, Misi Tujuan, Sasaran Program

dan Kegiatan Daerah. Renstra secara sistematis mengedepankan

isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan

dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan

berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara

bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran

pembiayaan. Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Kiarapedes

Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah untuk menetapkan

prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama

lima tahun melalui sumber pembiyaan APBD. Penyusunan Rentra

dimaksudkan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam

kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur


pertanggungjawaban Camat selaku Pembantu Kepala Daerah Pada

akhir tahun anggaran dan Akhir Masa Jabatan.

1. Visi

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Visi adalah

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan.

Defisini Visi juga bisa diartikan sebagai suatu pernyataan tentang

gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu

lembaga dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat

keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga

tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas

menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, oleh

kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit

diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Pernyataan Visi

tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan

yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai

sifat/fleksibel. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,

permasalahan, tantangan dan peluang yang terangkum pada isu

strategis yang telah diuraikan pada Bab IV dan mengacu pada arah

pembangunan tahap ketiga pembangunan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Purwakarta Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala

Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilhan umum


Kepala Daerah, juga sebagai antisipasi untuk menjawab

permasalahan umum daerah dimasa mendatang, maka Visi

Pembangunan Jangka Menengah Periode 2018-2023 adalah

sebagai berikut :

"PURWAKARTA BERKARAKTER’’

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini

menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi

penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku

kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun

Penjelasan dari Visi “PURWAKARTA BERKARAKTER” ini adalah

merupakan pola pembangunan terintegrasi yang didasarkan pada

persenyawaan nilai dasar tanah, air, udara dan matahari sebagai

basis penciptaan manusia yang tercermin dari tata kota dan

bangunan, tata kelola pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang

berorientasi pada kemanunggalan, keparipurnaan dan kemuliaan

sebagai bentuk pertanggungjawaban keterwakilan manusia di muka

bumi yang dipilih oleh Allah SWT sebagai makhluk yang istimewa.

Berdasarkan perumusan Visi Kabupaten Purwakarta tersebut

dan dengan mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan

Kiarapedes serta perkiraan potensi yang dapat dikembangkan di

masa datang, maka dirumuskan visi Kecamatan Kiarapedes adalah :

“TERWUJUDNYA KECAMATAN KIARAPEDES SEBAGAI KECAMATAN YANG TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”.

2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi kecamatan sebagaimana tersebut di

atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :


Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan

sistem pemerintahan yang baik melalui organisasi kecamatan

yang responsif dan akuntabel

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan guna

efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat

mengelola mutu pelayanan yang baik;

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan

3 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi misi di atas perlu dijabarkan dalam

bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi

pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi

kecamatan, sedangkan tujuan dari misi Kecamatan Kiarapedes

sebagai berikut

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari

pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan

dari aktifitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi

Jangka Menengah Kecamatan Kiarapedes harus didasarkan pada

tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih kongkrit

dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan

pembangunan Kecamatan Kiarapedes adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam

penyelenggaraan sistem pemerintahan yang

baik melalui organisasi kecamatan yang

responsif dan akuntabel.

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Baik melalui peningkatan kinerja aparatur dalam

memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan


Kapasitas Aparatur.

Sasaran 2 Meningkatkan mutu pelayanan berdasarkan

persyaratan maupun peraturan yang berlaku

dengan pertanggungjawaban yang jelas

Misi Kedua : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

pelayanan guna efisiensi dan efektifitas dalam

pelayanan public

Tujuan 1 : Mewujudkan kualitas sarana dan prasarana

pelayanan yang baik untuk pelayanan publik

Sasaran 1 : Meningkatkan dan memelihara sarana dan

prasarana sebagai penunjang pelayanan

Misi Ketiga : Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar

dapat mengelola mutu pelayanan yang baik;

Tujuan 1 : Mewujudkan aparatur dengan kapasitas yang

baik untuk pelayanan public

Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas

Pendidikan dan Latihan bagi aparatur

Kecamatan.

Sasaran 2 Meningkatnya kapasitas aparatur Kecamatan

Misi Keempat : Mendorong partisipasi masyarakat dalam

pembangunan

Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat yang berbasis pada

Otonomi Desa sesuai kultur dan struktur

masyarakat perdesaan,

Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan

masyarakat dalam pembangunan wilayah.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan

Pembangunan.


2.2. Rencana Kinerja

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Adapun sasaran rencana kinerja yaitu : Mengoptimalkan

dan melaksanakan pembinaan, pengawasan administrasi bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan di lingkup

kecamatan

Sedangkan indikator sasaran rencana kinerja yaitu :

Mengoptimalkan fungsi pelayanan, koordinasi, fasilitasi

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di lingkup kecamatan

2. Program

Program Bidang Anggaran merupakan kumpulan kegiatan

yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk

menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai

dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan

Kiarapedes maka program-program yang telah dilaksanakan tahun

anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Keuangan.

3. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk

mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah

digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-


kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah

sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

d. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

f. Penyediaan makanan dan minuman

g. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

h. Penyediaan Jasa Tenaga PTT

i. Festival Perelek Dalam Rangka hari Jadi Purwakarta

j. Penyediaan petugas Penjaga Malam dan Kebersihan Kantor;

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

a. Pengadaan peralatan gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas

c. Pemeliharaan rutin berkala gedung Kantor

d. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

e. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

III. Program Peningkatan Disiplin aparatur

a. Pengadaan Kelengkapan Absensi Elektronik

IV. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

a. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019

b. Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

V. Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan

Berbasis Kewilayahan

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

b. Penunjang Kinerja Kecamatan


c. Sosialisasi Hasil Pembangunan

4. Isu – isu Strategis yang Berpengaruh

A. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

1). Identifikasi dan Analisis Kekuatan

1.1). Kekuatan Internal

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa paktor

kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan

Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dalam mencapai Visi dan Misi

tersebut adalah:

a. Struktur Organisasi Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun

2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta ( Lembaran Daerah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12); Adapun mengenai

kedudukan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah :

Kedudukan :

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin

oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

b. Susunan Kerja di Kecamatan Kiarapedes yang kondusif, melalui

hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis

sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas

indifidual maupun kelompok (team Work);

c. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi

yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-

pihak di dalam maupun luar negeri, meliputi jaringan komputer

maupun internet;

d. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten

Purwakarta sekalipun dengan segala kualitas sangat membantu


pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi gedung, ruang kantor, ruang

pertemuan, sarana tranfortasi dan peralatan perkantoran.

e. Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah

masih terbatas hanya sebagai pelaksana teknis kewilayahan,

sehingga kebijakan dengan konsep pembangunan kurang maksimal

dan dapat dipertanggungjawabkan;

f. Hubungan dinamis dalam/dengan masing-masing SKPD dengan

pendekatan politik, teknokratik, partisifatif atas-bawah (Top Down)

dan bawah-atas (Bottom up).

2) Identifikasi dan analisis kelemahan

2.1) Kelemahan internal

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di

atas, ternyata Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran

organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis

yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut:

a. Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan

segala kebijakan Bupati;

b. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, tidak

sebanding dengan fasilitas yang tersedia.

c. Belum termaksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi

sebagai pelaksana teknis tugas camat, disebabkan kode rekening

untuk kecamatan hanya program rutin yang sama setiap SKPD,

sedangkan untuk menunjang tupoksi kepala seksi tidak tercantum

dalam Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan

keuangan daerah.

2. Identifikasi dan analisis Kondisi Ekternal

1. Identifikasi dan Analisis peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan

Kiarapedes dalam mencapai Visi dan Misinya antara lain.


a. Perubahan paradikma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dapat meningkatkan

peran Kecamatan Kiarapedes dalam Perencanaan Pembangunan

dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan daerah;

b. Perubahan paradikma juga terjadi pada Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa

Kecamatan sebagai SKPD;

c. Adanya kepercayaan diri pimpinan daerah dan masyarakat kepada

Kecamatan Kiarapedes untuk memacu dan memotifasi menjawab

tantangan dan permasalahan dimasa depan;

d. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan

daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam

menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan

oleh Kecamatan Kiarapedes;

e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui

peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar

negeri bagi setiap pegawai;

f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga

mudah dalam meningkatkan profisionalisme.

2. Identifikasi dan Analisis Ancaman atau Tantangan

Selain peluang diuraikan di atas terdapat pula ancaman-

ancaman yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas

pokok organisasi Kecamatan Kiarapedes dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem

organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda

organisasi dalam mencapai keberhasilan . beberapa tantangan atau

ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:


a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional,

nasional, maupun global serta saling mempengaruh antara berbagai

faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus

diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah;

b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan

pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik di tuntut

peran Kecamatan Kiarapedes harus lebih responsip terhadap

dinamika pembangunan masyarakat.

d. Tumbuhnya daya saing sumberdaya Kecamatan menuntut

peningkatan SDM melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan

Kiarapedes dengan memanfaatkan potensi dan peluang serta

mendongkrak Kabupaten Purwakarta sebagai Kabupaten Pelayanan

jasa terpadu.

e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam

menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang

merupakan amanah;

f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa

komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan

Kecamatan.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/ pemberi amanah. Pemerintah Kecamatan Kiarapedes

Kabupaten Purwakarta Selaku pengemban amanah masyarakat

Kabupaten Purwakarta melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten

Purwakarta yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres

Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret

2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut di atas memberikan

Gambaran Mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan,

baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun

kegagalan pada Tahun 2019.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Impres No. 7 Tahun

1999 dan keputusan Kepala LAN No. 239/ IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret

2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta

diukur berdasarkan tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan

Program/ Kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang

dibandingkan dengan realisasinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2019


Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target

dengan realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian kinerja Program/

Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi

Indikator Kinerja kegiatan yang terdiri dari input, output, outcome, benefit,

dan impact.

3,2. Indikator Kinerja Kegiatan

- Kinerja Kegiatan di kelompokan ke dalam :

Kelompok Indikator Inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan

untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa

sumber daya manusia, dana material, waktu, teknologi dan peraturan.

Kelompok indikator Output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan

langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat

berupa pisik maupun non pisik berdasarkan masukan yang digunakan.

Kelompok indikator Outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang

mencerminkan berfungsunya keluaran kegiatan pada jangka waktu

menengah, outcomes merupakan ukuran seberapa jauh seriap produk

jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kelompok indikator benefits (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran

(outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa

tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Kelompok indikator Impacts (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial,

ekonomi. Lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai

oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Secara umum pemerintah Kecamatan Kiarapedes telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Restra Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

Tahun 2013-2019. Adapun sasaran yang telah ditetapkan pada tahun

anggaran 2019 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2018-2023. Uraian lebih lanjut

dapat dijelaskan sebagai berikut :


3.4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

No Nama Kegiatan Target Realisasi Persentase

1 2 3 4 5

1. Gaji dan Tunjangan 2.556.306.803 2.521.737.684 81.96

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

30.000.000 24.214.127

85

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 39.000.000 39.000.000 100

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 25.000.000 100

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.200.000 23.080.000 99

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000 10.000.000 100

6 Penyediaan Perlengkapan Kantor 50.000.000 50.000.000 100

7 Penyediaan Makanan dan Minuman

15.000.000

15.000.000 100

8 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 5.000.000 3.600.000 72

9 Penyediaan Jasa Tenaga PTT 45.000.000

22.500.000 50

10 Penyedia Jasa Tenaga Piket Malam 39.000.000

39.000.000 100

1 Pestifal Purwakarta Istimewa 20.000.000 20.000.000 100

3 Program Peningkatan Sarana & Prasarana

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

50.000.000 49.785.000 99

2 Rehab Rumah Dinas

200.000.000

113.921.500 94

3 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

10.000.000

10.000.000 100

4 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional

20.000.000

13.200.000

94

5 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

10.000.000

10.000.000 100

6 Pemeliharaan tugu batas kecamatan 10.000.000 10.000.000 100

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.000.000

7.200.000

72

2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

20.000.000

16.890.000 84

3 Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

10.000.000

7.060.000 70

4 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

10.000.000

10.000.000 100

6 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Kewilayahan

1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

15.000.000

15.000.000

100

2 Penunjang Kinerja Kecamatan

100.000.000

96.830.000 97

3 Sosialisasi Hasil Pembangunan

20.000.000

20.000.000 100

4 Penyusunan Buku Profil Kecamatan

10.000.000

10.000.000 100

Pemerintahan Kecamatan Kiarapedes merupakan Pembantu Kepala Daerah dalam Melaksanakan tugas penyelengaraan pembangunan.


pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana, ketentraman

dan ketertiban, pelayanan umum, dan pemberian pelayanan administrasi di

tingkat kecamatan. Dengan demikian Kecamatan Kiarapedes sebagai suatu

wilayah pemerintahan memiliki hak, wewenang, dan sekaligus kewajiban

yangn terbatas untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam rencana strategis Kecamatan Kiarapedes Tahun 2013-2019

kebijakan umum pengelolaan keuangan pemerintahan Kecamatan

Kiarapedes diarahkan pada pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh

Kepala Daerah.

Pemerintah Kecamatan Kiarapedes dalam rangka mencapai tujuan

Berupaya efisien dan efektifitas dalam melakukan kegiatannya, Efisien dan

Efektifitas diperoleh dari perbandingan antara realisasi Output dengan

Realisasi Input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu

kegiatan tersebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target,

sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan

inefisien dan Efektifitas disebabkan realisasi output lebih rendah dari target,

sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.


BAB IV

P E N U T U P

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Pemerintah Kecamatan

Kiarapedes Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum

Pemerintah Kecamatan Kiarapedes telah memperliharkan pencapaian

kinerja yang signifikan atas sasaran setrategisnya. Sasaran yang

ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Pemerintahan Kecamatan

Kiarapedes Tahun 2019 secara keseluruhan mencapai target yang telah

ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2019 tidak lepas

dari hasil kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kecamatan

Kiarapedes.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah

proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum,

kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan

pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan

yang demokratis diera globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya

kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian disadari bahwa selama Tahun 2019 masih ditemui

berbagai kesalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik

seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Berkaitan

dengan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Kiarapedes , dari waktu ke

waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki

kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/ perubahan pada tataran

birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran.

Akhir kata secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target

terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan

Kiarapedes Tahun 2013-2019 khususnya untuk Tahun 2019, yang

diselaraskan dengan program dan indikator Mikro Rencana Strategis

(Renstra) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2013-2019 dan terhadap

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dapat dipenuhi sesuai dengan


harapan. Jika terdapat indikator pencapaian IPM yang belum memenuhi

target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan

kami, namun demikian segala kekurangan kami tentunya menjadikan

motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

Kiarapedes , 27 Pebruari 2019

CAMAT KIARAPEDES

DRS.H.DIAUDIN.MS,i

NIP. 19690228 199901 1 002

bab i pendahuluan secara umum tugas dan kewajiban

Documents